01 kunci pkn xii 2015 k13.pdf

8/19/2019 01 KUNCI PKN XII 2015 K13.pdf

1/214

1Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:1. menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal,

instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila; serta2. menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal,

instrumental, dan praksis sila-sila Pancasila.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:1. mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara; serta2. mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Menguraikan HAM dalam nilaiideal Pancasila.

• Mengidentifikasi HAM dalam

Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

• Menguraikan HAM dalam

Undang-Undang Nomor 39 Tahun1999.

• Menjelaskan mekanisme

penyelesaian kasus pelanggaranHAM di Indonesia.

• Menguraikan penyelesaiankasus dan sanksi pelanggaranHAM internasional.

• Mampu membuat kesimpulan tentang pengertian HAM dan pelanggaran HAM.• Mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM di Indonesia.• Mampu menyebutkan dan menjelaskan pengadilan HAM Ad Hoc dan pengadilan HAM permanen.

• Mampu mengelompokkan kasus yang termasuk pelanggaran HAM berat.• Mampu mengkomparasikan penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia dengan negara lain.

• Membiasakan sikap-sikap yang mencerminkan penghargaan terhadap HAM dalam kehidupan sehari-hari.

• Menjelaskan pengertian dankriteria pelanggaran HAM berat.

• Menguraikan kasus-kasus

pelanggaran HAM masa laludan masa kini.

• Mengamati tabel kasuspelanggaran HAM di Indonesia.

Hak Asasi Manusia dalam

Perspektif Pancasila

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila Penyelesaian Kasus PelanggaranHAM

Pelanggaran Hak Asasi Manusia


2/214

10 Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Setiap pengendara memiliki hak sama untukmenggunakan jalan raya. Meskipun demikian,dalam kondisi tertentu pengendara harus

mendahulukan pengguna jalan lain seperti pejalankaki, ambulans, atau mobil pemadam kebakaran.Kondisi ini menunjukkan bahwa hak asasi yangdimiliki seseorang . . . .

a. dapat dipenuhi secara mutlakb. dilaksanakan dengan tanggung jawabc. berbatasan dengan hak asasi orang laind. pemberian pemerintah sebagai wakil rakyate. diikuti hak menjalankan kewajiban asasi

manusiaJawaban: cTiap-tiap orang wajib menyadari bahwa hak asasiyang dimiliki selalu berbatasan dengan hak asasi

orang lain. Pengendara memiliki hak sama dalampenggunaan jalan raya. Akan tetapi, mereka tidakbisa memenuhi hak asasi mereka secara mutlak.Dalam berlalu lintas, ada beberapa pengguna jalanyang harus didahulukan seperti pejalan kaki,

ambulans, dan mobil pemadam kebakaran. Hakasasi manusia yang dilaksanakan secara mutlakdapat melanggar hak asasi orang lain.

2. Simak wacana berikut!

Desa Pancasila

Desa Balun, Lamongan, Jawa Timurdisebut sebagai desa Pancasila. Di sana

ada tiga agama besar yaitu Hindu, Islam,dan Kristen hidup berdampingan dengandamai. Sebuah masjid, gereja, dan kuilberdiri berdampingan di pusat desa. WargaDesa Balun telah hidup berdampingan

selama puluhan tahun dengan semua

perbedaan yang ada. Warga Desa Balunsaling bantu dalam menyukseskanperayaan hari besar agama. Pada waktuumat agama Islam merayakan hari rayaIdul Fitri, umat beragama lain turut

bersilaturahmi. Begitu juga saat umatKristen merayakan Natal. Pada perayaanNyepi umat Hindu membutuhkan ketenang-an dan kekhusyukan dalam kegelapan.

Pada saat itu juga, masjid dan gereja yangdibangun di samping kuil, mematikanbeberapa lampunya. Mereka juga meng-adakan kegiatan pengajian atau

sembahyangan tanpa pengeras suara utama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 menjamin hak asasi manusia sesuai

wacana yaitu dalam . . . .a. pasal 27b. pasal 28c. pasal 29d. pasal 30e. pasal 31Jawaban: c

Hak asasi manusia dalam wacana tersebut adalahkebebasan beragama. Kebebasan beragama

dijamin dalam Pancasila terutama sila pertama.Dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 hak kebebasan beragamadiatur dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yaitu

negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang MahaEsa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiappenduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu.

A. Hak Asasi Manusia dalam Pancasila


3/214


3. Cermati gambar berikut!

Upacara pelantikan seperti pada gambar me-nunjukkan terpenuhinya salah satu hak yangdijamin dalam Pancasila terutama sila . . . .a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradab

c. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJawaban: d

Hak asasi manusia pada gambar tersebut adalahhak menduduki jabatan. Hak menduduki jabatandijamin dalam sila keempat, kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalampermusyawaratan/perwakilan. Selain hak men-duduki jabatan sila ini menjamin hak mengemuka-kan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan

rapat, serta hak ikut serta dalam pemerintahan.

4. Sekolah kami mengadakan kunjungan wisata ke

Sumatra Barat. Salah satu yang kami kunjungi

adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau sangat

indah, kami menyempatkan berjalan di tepi danau

dan merasakan segarnya air danau. Temanku

menuliskan sebuah kalimat pada secarik kertas.

Kertas tersebut dimasukkan dalam botol dan siap

dilempar ke tengah danau. Pemandu wisata kami

berteriak ”Indak buliah mambuang sarok di sika!”

kami bingung dan saling berpandangan. Melihat

kebingungan kami, ia mengulanginya denganbahasa Indonesia” jangan membuang sampah di

situ!” Pemandu wisata telah mengamalkan salah

satu sila dalam Pancasila, yaitu sila . . . .

a. Ketuhanan yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: c

Menggunakan bahasa Indonesia dalam per-

cakapan sehingga komunikasi menjadi lancar

merupakan pengamalan Pancasila terutama sila

ketiga. Pemandu wisata awalnya menggunakan

bahasa Minang untuk menegur peserta didik.

Akan tetapi, peserta didik tidak paham denganbahasa Minang. Selanjutnya, pemandu wisata

menggunakan bahasa Indonesia sehingga

komunikasi menjadi lancar. Bahasa Indonesia

menjadi salah satu unsur pemersatu dalam

persatuan Indonesia.

5. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau

hak pokok yang dimiliki manusia sejak awal

penciptaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha

Esa. Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM

tersebut adalah . . . .

a. hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari

eksistensi pribadi manusia

b. setiap orang dapat memenuhi hak asasi

manusianya secara mutlak

c. perwujudan hak asasi manusia secara mutlak

tidak melanggar hak asasi orang lain

d. hak asasi manusia yang dimiliki selalu

berbatasan dengan kewajiban asasi orang lain

e. pemerintah dapat mencabut hak asasi warga

negaranya jika melakukan pelanggaran HAM

berat

Jawaban: a

Pernyataan yang sejalan dengan definisi HAM

tersebut adalah hak asasi manusia tidak dapat

dipisahkan dari eksistensi pribadi. Artinya, HAM

ada karena manusia ada. Tanpa hak asasinya

manusia akan kehilangan martabat yang menjadi

inti nilai kemanusiaan. Tuhan menganugerahkan

HAM kepada manusia untuk menjaga martabat

manusia. Oleh karena HAM merupakan anugerah

Tuhan Yang Maha Esa, HAM tidak dapat dicabut

oleh suatu kekuasaan, bahkan pemerintah negara

sekalipun.

6. Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, artinya . . . .a. Indonesia adalah negara agama

b. warga negara Indonesia bisa memiliki lebih

dari satu agama

c. Indonesia yakin dan percaya terhadap Tuhan

Yang Maha Esa

d. seluruh agama dan kepercayaan berkembang

bebas di Indonesia

e. Indonesia memberi kebebasan kepada warga

negaranya untuk beragama, bahkan tidak

beragama

Sumber: http://lifestyle.okezone.com/read/2014/pelantikan-jokowi,diunduh 2 November 2014


4/214


Jawaban: cIndonesia berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, artinya Indonesia yakin dan percayaterhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu,Indonesia mengakui kebebasan beragama. Warganegara bebas menentukan agama yang diyakini,

tetapi tidak boleh tidak beragama. Warga negaraIndonesia dapat meyakini satu dari agama yangtelah diakui pemerintah Indonesia dan me-laksanakan ibadah menurut agama dan ke-percayaannya itu.

7. Perhatikan hak-hak berikut!1) Hak mengemukakan pendapat.2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.4) Hak menduduki jabatan.

Hak-hak tersebut merupakan perwujudan sila. . . .

a. pertamab. keduac. ketigad. keempate. kelimaJawaban: dSila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusya-waratan/perwakilan. Sila keempat merupakan intiajaran demokrasi Pancasila yaitu sistempemerintahan yang berbasis pada rakyat(kedaulatan di tangan rakyat) dengan berlandas-

kan nilai-nilai Pancasila. Kedaulatan rakyat

terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antaralain hak mengemukakan pendapat, berkumpul danmengadakan rapat, ikut dalam pemerintahan,

serta menduduki jabatan.

8. Pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahananmewah. Ruang tahanan tersebut milik seorangterpidana kasus suap. Dalam penyelidikannyapetugas menemukan berbagai fasilitas yang

melebihi tahanan lainnya antara lain tempat tidur,kulkas, ruang tamu, sofa, radio-tape , serta mejakerja. Bahkan, satuan tugas menemukan ruangkaraoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkan

dengan HAM dalam Pancasila, temuan inimerupakan penyimpangan terhadap sila . . . .a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: bTemuan tersebut merupakan penyimpanganterhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil danberadab. Sila kedua mengandung jaminan terhadapHAM, salah satunya hak kesederajatan dalamhukum. Ruang tahanan mewah merupakan wujud

diskriminasi atau perlakuan berbeda dalamhukum. Seharusnya setiap tahanan memilikiruang tahanan yang sama sehingga terwujud ke-sederajatan dalam hukum.

9. Peristiwa sejarah yang menjadi tonggak persatuandan kesatuan Indonesia adalah . . . .a. Sumpah Pemudab. Boedi Utomoc. proklamasid. Bandung Lautan Apie. Pertempuran SurabayaJawaban: aSumpah Pemuda dilakukan tanggal 28 Oktober

1928. Melalui Sumpah Pemuda bangsa Indonesiamengikrarkan diri sebagai satu kesatuan dalamtanah air, bangsa, dan negara. Oleh karena itu,Sumpah Pemuda menjadi tonggak persatuan dan

kesatuan Indonesia.

10. Pembredelan media massa pada masa Orde Barumerupakan pelanggaran hak warga negara dalammenyampaikan dan memperoleh informasi.

Tindakan tersebut merupakan penyimpanganterhadap ketentuan jaminan hak asasi manusiadalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 terutama dalam . . . .

a. pasal 28Fb. pasal 28Gc. pasal 28Hd. pasal 28Ie. pasal 28J

Jawaban: a

Hak memperoleh informasi diatur dalam pasal 28FUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yaitu ”setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial-nya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampai-kan informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia.”

B. Kerjakan soal-soal berikut!

1. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak

pokok yang dimiliki manusia sejak awal penciptaansebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tuliskankonsekuensi penyelenggaraan jaminan HAMberdasarkan pengertian tersebut!


5/214


Jawaban:

Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa hakasasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang

Maha Esa. Hal ini mengandung konsekuensisebagai berikut.a. HAM tidak dapat dipisahkan dari eksistensi

manusia.b. HAM tidak dapat dicabut oleh kekuasaan atau

sebab-sebab lain.c. HAM yang dimiliki manusia berbatasan

dengan hak orang lain karena setiap orangmemiliki hak yang sama.

2. Perhatikan ikrar berikut!

Kami putra dan putri Indonesia,mengaku bertumpah darah yang satu,tanah air Indonesia. Kami putra dan putri

Indonesia, mengaku berbangsa yang satu,bangsa Indonesia. Kami putra dan putriIndonesia, menjunjung bahasa persatuan,bahasa Indonesia.

Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila,tentukan sila yang sesuai dengan ikrar tersebut!Tuliskan alasannya!Jawaban:

Ikrar tersebut adalah bunyi Sumpah Pemuda tahun1928. Sumpah Pemuda sesuai dengan sila ketigaPancasila, persatuan Indonesia. Sumpah Pemudaberkaitan dengan persatuan Indonesia karena melaluiikrar Sumpah Pemuda rakyat Indonesia mem-

bulatkan tekad untuk membina sikap nasionalisdalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Perhatikan ketentuan pasal 338 KUHP berikut!

”Barang siapa dengan sengaja meng-hilangkan nyawa orang lain dipidana karenapembunuhan dengan pidana penjara palinglama 15 tahun”.

Identifikasikan hak asasi manusia yang ada dalamketentuan tersebut dan jelaskan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 yang mengaturnya!

Jawaban:Hak yang diatur dalam ketentuan pasal 338 KUHPadalah hak hidup. Dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, hak hidupdijamin dalam pasal 28A yaitu ”Setiap orang berhakuntuk hidup serta berhak mempertahankan hidup

dan kehidupannya.” Pasal ini memberikan jaminantentang hak hidup dan mempertahankan kehidupan.

4. Tuliskan kandungan hak asasi manusia dalam silakelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia!Jawaban:Nilai keadilan merupakan dasar sekaligus tujuandidirikan Negara Kesatuan Republik Indonesiayaitu tercapainya masyarakat Indonesia adil danmakmur, baik lahir maupun batin. Sila keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hakmilik perorangan dan melindungi kepentinganumum. Selain itu, sila ini mencerminkan keadilan

dalam HAM. Keadilan ditujukan bagi kepentinganumum tidak ada pembedaan atau diskriminasiantarindividu dalam negara.

5.Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan

beradab menempatkan hak setiap warganegara pada kedudukan yang sama dalamhukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminandan perlindungan undang-undang. Sila keduamengamanatkan adanya persamaan derajat,persamaan hak dan persamaan kewajiban

antara sesama manusia di berbagai bidangkehidupan tanpa adanya diskriminasi.

Tuliskan pasal dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 yangsejalan dengan sila kedua tersebut!Jawaban:Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 merupakanperwujudan dari sila kedua Pancasila tentang

jaminan perlindungan hukum. Adapun bunyi pasal28 ayat (1) adalah setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.


6/214



1. Perhatikan beberapa kasus berikut!1) Pembunuhan Tengku Bantaqiah dan santrinya

di Aceh.2) Pembangunan waduk Kedung Ombo, Jawa

Tengah.3) Perampasan lahan di Gunung Balak, Lampung.

4) Pembunuhan aktivis HAM Munir.5) Peristiwa Abepura Papua.

Kasus pelanggaran HAM yang dapat disidangkanmelalui pengadilan HAM Ad Hoc terdapat pada

pilihan jawaban . . . .a. 1), 2), dan 3) d. 2), 4), dan 5)b. 1), 3), dan 4) e. 3), 4), dan 5)c. 2), 3), dan 5)

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia


7/214


Jawaban: e

Dalam kasus ini Pak Tono telah melakukanpelanggaran hak orang lain, yaitu hak Pak Dimas.

Jika Pak Dimas berkehendak mempertahankanhaknya, ia tidak boleh main hakim sendiri sepertimenyita barang-barang milik Pak Tono. Pak Dimas

dapat memperjuangkan haknya tanpa melanggarhak orang lain dengan cara mengajukan kasus

tersebut ke pengadilan.

4. Represi terhadap massa yang dilakukan olehaparat dalam peristiwa Tanjung Priok merupakankasus pelanggaran HAM yang berhasil disidang-kan melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Kasus

Tanjung Priok disidangkan melalui pengadilan HAMAd Hoc karena . . . .a. termasuk kejahatan konektivitasb. termasuk dalam tindak pidana militer

c. termasuk dalam pelanggaran HAM berat

d. belum diatur dalam undang-undang saat itue. terjadi sebelum diundangkan Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000

Jawaban: e

Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilanyang memeriksa, mengadili, dan memutuspelanggaran terhadap hak asasi manusia beratyang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia. Kasus Tanjung Priok terjadi padatahun 1984. Pada saat itu Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia belum diundangkan. Dengan demikian,

kasus ini dapat disidangkan melalui pengadilanHAM Ad Hoc.

5. Perhatikan kriteria berikut!1) Membunuh anggota kelompok.

2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau men-tal yang berat terhadap anggota-anggotakelompok.

3) Memaksakan tindakan-tindakan yang ber-

tujuan mencegah kelahiran dalam kelompok.4) Memindahkan secara paksa anak-anak dari

kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kasus pelanggaran hak yang memenuhi kriteriatersebut dapat diadili melalui peradilan . . . .

a. pengadilan negeri dalam kasus pidanab. pengadilan negeri dalam kasus perdatac. Mahkamah Internasionald. pengadilan militere. pengadilan HAM

Jawaban: e

Kriteria yang disajikan menunjukkan pelanggaranHAM berat yaitu genosida. Mengadili kejahatangenosida merupakan wewenang pengadilan HAM

apabila terjadi setelah diundangkannya Undang-

Jawaban: aSemua pelanggaran terhadap ketentuan hukummerupakan pelanggaran HAM. Akan tetapi, adapelanggaran HAM yang masuk dalam ranahpidana dan ada pelanggaran HAM yang bisadibawa dalam peradilan HAM. Pelanggaran HAM

yang bisa dibawa dalam peradilan HAM adalahpelanggaran HAM berat meliputi kejahatanterhadap kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya,pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM diundangkan dapat disidangkanmelalui pengadilan HAM Ad Hoc . Sedangkan,pelanggaran yang terjadi setelah undang-undangtersebut diundangkan dapat disidangkan melaluipengadilan HAM. Dengan demikian, kasuspelanggaran HAM yang dapat disidangkan melaluipengadilan HAM Ad Hoc adalah kasus padanomor 1), 2), dan 3).

2. Pada tahun 1996 terjadi kerusuhan di Situbondo,Jawa Timur. Dalam kasus tersebut banyak orang

Tionghoa menjadi korban. Jika dikaitkan denganpelanggaran HAM berat, kasus tersebut termasukdalam kejahatan . . . .a. perangb. apartheid c. terorismed. perbudakane. pemusnahan etnikJawaban: eKasus tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM

berat yaitu genosida. Kejahatan genosidamerupakan setiap perbuatan yang dilakukandengan maksud untuk menghancurkan ataumemusnahkan seluruh atau sebagian kelompokbangsa, ras, kelompok etnik, dan kelompok

agama.

3. Pak Dimas memberikan pinjaman uang kepadaPak Tono. Untuk menjamin hak kedua belah pihakpinjaman tersebut dituangkan dalam bentukperjanjian. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan

tanggal pengembalian pinjaman, tetapi hinggatanggal yang ditetapkan Pak Tono tidak jugamengembalikan uang tersebut kepada Pak Dimas.Langkah bijaksana yang dapat dilakukan

Pak Dimas untuk memperjuangkan haknya adalah. . . .a. meminta masyarakat menjadi saksi atas

tindakan Pak Tonob. meminta ganti kerugian kepada kerabat

terdekatc. menyita barang-barang berharga milik Pak

Tonod. menerima sikap Pak Tono dengan lapang dada

e. mengadukan kasus tersebut ke pengadilan


8/214


Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan menjadiwewenang pengadilan HAM Ad Hoc jika terjadisebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundang-kan.

Perhatikan kasus berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7!

Pada tahun 1999 terjadi tindak kejahatandi negara X. Salah satu daerah di negara Xditetapkan sebagai daerah operasi militer oleh

pemerintah. Kebijakan dikeluarkan pemerintahkarena daerah tersebut merupakan markasteroris untuk menyimpan senjata pemusnahmassal. Tanpa sasaran yang patut, pelor-pelorpanas diluncurkan. Jika masyarakat terlihat

bergerombol, pasukan militer segera menjadikanmereka sebagai target sasaran. Pasukan militer

negara X tidak segan memukul dan membakarrumah penduduk. Alhasil puluhan masyarakat

sipil menjadi korban. Dalam insiden ini, tercatat32 orang meninggal dunia dan 21 orangmenderita luka-luka akibat kekerasan.

6. Jika dikaitkan dengan pelanggaran HAM, kasustersebut termasuk kejahatan . . . .

a. kemanusiaan d. perangb. terorisme e. makarc. genosidaJawaban: aKasus tersebut memenuhi kriteria pelanggaran

HAM berat yaitu kejahatan kemanusiaan.Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakansalah satu perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnyaluas atau sistematik dan ditujukan secaralangsung kepada penduduk sipil dalam bentuk

pembunuhan kilat. Oleh karena itu, kasus tersebuttermasuk kejahatan kemanusiaan.

7. Jika kasus tersebut terjadi di Indonesia,pengadilan yang berhak mengadili adalah . . . .a. pengadilan negerib. pengadilan militer

c. Mahkamah Internasionald. pengadilan HAM Ad Hoc e. pengadilan HAM permanenJawaban: dKasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikanmelalui dua mekanisme pengadilan yaitupengadilan HAM permanen atau pengadilan HAMAd Hoc. Pengadilan HAM permanen untukmengadili kasus pelanggaran HAM berat yangterjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 diundangkan. Pengadilan HAM Ad Hoc untuk

mengadili kasus pelanggaran HAM yang terjadipada masa lampau (sebelum Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 diundangkan). Kasus

tersebut terjadi pada tahuh 1999 sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan.Dengan demikian, kasus ini dapat diadili melalui

pengadilan HAM Ad Hoc .8. Perhatikan tindakan berikut!

1) Membunuh anggota kelompok.2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau men-

tal yang berat terhadap anggota-anggotakelompok.

3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok

yang akan mengakibatkan kemusnahansecara fisik, baik secara keseluruhan maupunsebagian.

Tindakan tersebut termasuk pelanggaran HAM

berat yaitu kejahatan . . . .

a. kemanusiaanb. terorismec. genosidad. perange. makarJawaban: c

Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatanyang dilakukan dengan maksud untuk meng-hancurkan atau memusnahkan seluruh atausebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik,

kelompok agama dengan cara-cara membunuhanggota kelompok, mengakibatkan penderitaanfisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi ke-

hidupan kelompok yang akan mengakibatkankemusnahan secara fisik, baik secara keseluruh-an maupun sebagian, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahirandalam kelompok, serta memindahkan secara

paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain.

9. Jika dikaji dari sudut pandang asas perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000merupakan pengecualian dari salah satu asas

yaitu . . . .

a. undang-undang tidak berlaku surutb. undang-undang yang berlaku kemudian

membatalkan undang-undang yang terdahulu

c. undang-undang yang dibuat penguasa yanglebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebihtinggi pula

d. undang-undang yang bersifat khusus menge-sampingkan undang-undang yang berlaku

umume. undang-undang tidak dapat diganggu gugat


9/214


Jawaban: a

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bertentang-an dengan asas undang-undang berlaku surut.

Berdasarkan asas tersebut tidak suatu perbuatandapat dipidana kecuali atas kekuatan aturanpidana dalam perundang-undangan yang telah ada

sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian,seharusnya pelaku pelanggaran HAM masa lalu

tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasalUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Kenyataan-nya, melalui pengadilan HAM Ad Ho c pelakupelanggaran HAM masa lalu dapat disidangkan.

Oleh karena itu, dikatakan bahwa Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 merupakan pengecualiandari asas undang-undang tidak berlaku surut.

10. Perhatikan ketentuan berikut!

Pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc (pengadilan HAM Ad Hoc ) merupakanlembaga yang dibentuk berdasarkanUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.Pengadilan HAM Ad Hoc merupakanpengadilan yang memeriksa, mengadili,dan memutus pelanggaran terhadap hakasasi manusia berat yang terjadi sebelum

berlakunya Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia.

Pernyataan yang benar berdasarkan ketentuan

tersebut adalah . . . .a. peristiwa Bom Bali I dan II dapat disidangkan

melalui pengadilan HAM Ad Hoc b. terdapat pengelompokan kasus pelanggaran

HAM yang terjadic. undang-undang tersebut bertentangan dengan

asas retroaktifd. pelanggaran HAM berat masuk dalam ranah

pidana

e. pengadilan HAM Ad Hoc bersifat permanenJawaban: b

Dalam ketentuan tersebut terdapat dua mekanis-me pengadilan untuk pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM berat pada masa lalu diadilimelalui pengadilan HAM Ad Hoc , sedangkanpelanggaran HAM masa kini disidangkan melaluipengadilan HAM permanen. Ketentuan tersebutsecara otomatis akan menimbulkan sebuah

pengelompokan terhadap pelanggaran HAM yangterjadi. Kriteria pelanggaran HAM berat dan

pengadilan yang mengadilinya dapat ditentukanmelalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.


1. Mengapa tidak semua pelanggaran HAM dapat

diselesaikan melalui pengadilan HAM?Jawaban:

Seluruh perbuatan melawan hukum pada dasar-nya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Akan

tetapi, tidak semua pelanggaran HAM dapatdisidangkan melalui pengadilan HAM. PengadilanHAM hanya mengadili pelanggaran HAM beratseperti genosida dan kejahatan kemanusiaan.Pelanggaran HAM lainnya disidangkan melalui

mekanisme pidana.

2. Peristiwa Bom Bali I dan II menewaskan ratusanorang dari Indonesia dan negara lain. Dapatkah

kasus tersebut disidangkan melalui pengadilanHAM?

Jawaban:

Kasus Bom Bali I dan II merupakan pelanggaranterhadap hak hidup. Akan tetapi, kasus tersebutmasuk dalam kasus terorisme bukan termasuk

salah satu dari kriteria pelanggaran HAM berat(kejahatan kemanusiaan dan genosida). Olehkarena itu, kasus Bom Bali I dan II diselesaikandengan mekanisme hukum pidana. Seperti asaslex specialis derogat legi generalis, bahwa

ketentuan yang bersifat lebih khusus mengesam-

pingkan ketentuan umum. Delik tentang terorismesecara khusus diatur dalam hukum pidanasehingga mengadilinya masuk dalam ranahpidana.

3. Tuliskan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaanberdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia!Jawaban:

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakansalah satu perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan. Serangan tersebut sifatnyaluas atau sistematik dan ditujukan secaralangsung kepada penduduk sipil dalam bentuk,

pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,pengusiran atau pemindahan secara paksa, danperampasan kemerdekaan atau perampasankebebasan fisik lain secara sewenang-wenangyang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok

hukum internasional.


10/214


4. Perhatikan kasus berikut!

Perbedaan etnik dan agama membuatetnik Rohingya tidak diakui keberadaannya

oleh negara Myanmar. Selain itu, merekatidak mendapatkan kewarganegaraanMyanmar. Presiden Myanmar, Thein Seinmelakukan pengusiran pada etnik Rohingya.

Perlakuan buruk yang terjadi terhadap etnikRohingya sudah dialami sejak tahun 1962pada saat pemerintahan Presiden U NayWin. Presiden U Nay Win membentukoperasi-operasi hingga menyebabkan orang

Rohingya terusir paksa dari negara Myanmar.Pengusiran tersebut dilakukan melaluibeberapa tindakan sistematis seperti extra-

judicial killing , penangkapan sewenang-

wenang, penyitaan properti, perkosaan,propaganda anti-Rohingya dan antimuslim,

kerja paksa, pembatasan gerak, pembatas-an lapangan kerja, serta larangan berpraktikagama.

Berdasarkan informasi tersebut identifikasilah jenis pelanggaran HAM berat dalam kasustersebut!

Jawaban:

Dalam kasus Rohingya terdapat beberapatindakan yang mengindikasikan pelanggaran HAM

berat antara lain extrajudicial killing , penangkapansewenang-wenang, penyitaan properti, perkosaan,

propaganda anti-Rohingya dan antimuslim, kerjapaksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangankerja, serta larangan berpraktik agama. Tindakantersebut merupakan pelanggaran terhadap

kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat.

5. Jelaskan pengertian pelanggaran HAM berat masalalu berdasarkan ketentuan dalam Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000!Jawaban:

Pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan

pelanggaran berat terhadap hak asasi manusiayang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 diundangkan. Pelanggaran HAMmasa lalu dapat diadili melalui pengadilan HAM

Ad Hoc.


11/214



1. Setelah mengadili kasus Tanjung Priok, pengadilan

HAM Ad-Hoc dibubarkan. Pembubaran ini me-nunjukkan bahwa pengadilan HAM Ad-Hoc bersifat. . . .a. khusus d. permanen

b. remanen e. rektroaktifc. universalJawaban: b

Pengadilan HAM Ad-Hoc bersifat sementara atauremanen. Pengadilan HAM Ad-Hoc hanya dibentuk

untuk mengadili kasus pelanggaran HAM beratyang terjadi pada masa lampau. Oleh karenasifatnya sementara, setelah persidangan selesai

pengadilan HAM Ad-Hoc dibubarkan.

2. Perhatikan skema berikut!

Kotak berhuruf A seharusnya diisi . . . .

a. jaksa agungb. hakim agung

c. hakim HAMd. hakim HAM Ad-Hoc e. Komisi Yudisial

Jawaban: a

Skema tersebut menunjukkan prosedur pe-

meriksaan perkara pelanggaran HAM dalamUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dalamundang-undang tersebut dijelaskan bahwa proses

penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM,penyidikan dan penuntutan oleh jaksa agung, sertapemeriksaan di sidang pengadilan oleh dua oranghakim HAM dan tiga orang hakim HAM Ad-Hoc .

Dengan demikian, kotak huruf A seharusnya diisi jaksa agung.

3. Suatu tindakan penyidik berupa pengekangansementara waktu kebebasan tersangka atau ter-dakwa dengan bukti yang cukup guna kepentingan

penyidikan disebut . . . .a. penyidikanb. penahananc. penuntutand. penyelidikan

e. penangkapanJawaban: e

Sebelum menjalani pemeriksaan di sidangpengadilan seorang tersangka harus melalui

proses tertentu mulai penyelidikan, penyidikan(penangkapan dan penahanan), penuntutan, sertapemeriksaan di sidang pengadilan. Adapunpenangkapan adalah salah satu tindakan penyidik

berupa pengekangan sementara waktu kebebasantersangka atau terdakwa apabila terdapat cukupbukti guna kepentingan penyidikan.

A

Penyelidikan Penyidikan

Komnas HAM

C. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM


12/214


4. Perhatikan informasi berikut!

Dalam kasus Tanjung Priok, KomnasHAM melakukan serangkaian tindakan

untuk mencari dan menemukan suatuperistiwa yang diduga sebagai tindakpelanggaran HAM. Komnas HAM me-nemukan adanya summary killing atau

pembunuhan kilat yang ditujukan kepadamasyarakat sipil. Penyerangan yang dituju-kan langsung kepada rakyat sipil termasukdalam kejahatan kemanusiaan. Temuan inimenguatkan bahwa kasus Tanjung Priok

merupakan pelanggaran HAM berat.

Jika dikaitkan dengan prosedur pemeriksaan

perkara, informasi tersebut termasuk dalam tahap. . . .a. penyidikan

b. penahananc. penuntutand. penyelidikane. penangkapanJawaban: d

Informasi tersebut menunjukkan salah satu

prosedur pemeriksaan perkara pelanggaran HAMyaitu penyelidikan. Sebelum menjalani pe-meriksaan di sidang pengadilan terdapat prosedurtertentu mulai penyelidikan, penyidikan (pe-nangkapan dan penahanan), penuntutan, serta

pemeriksaan di sidang pengadilan. Informasitersebut mengandung dua kata kunci yaitu Komnas

HAM dan upaya menemukan suatu peristiwa yangdiduga sebagai tindak pelanggaran HAM berat.

Dalam penanganan kasus pelangaran HAM,Komnas HAM berkedudukan sebagai penyelidik.Adapun tugasnya melakukan tindakan untukmencari dan menemukan suatu peristiwa yangdiduga sebagai pelanggaran HAM berat.

5. Proses penangkapan dilakukan oleh jaksa agung.Dalam proses penangkapan jaksa agung harusmenyertakan surat tugas. Namun, surat tugastidak diperlukan jika pelaku . . . .a. melarikan diri

b. memilih berdamaic. tertangkap tangand. mengajukan bandinge. menghilangkan barang bukti

Jawaban: c

Tertangkap tangan adalah kondisi tertangkapnyapelaku kejahatan bersama barang bukti kejahatan.Dalam kondisi tersebut surat tugas tidak perludisertakan.

6. Perhatikan skema berikut!

Kotak berhuruf X seharusnya berisi . . . .a. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakatb. Komisi Nasional Hak Asasi Manusiac. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasid. pengadilan HAM Ad-Hoc e. peradilan internasionalJawaban: cPenyelesaian kasus pelanggaran HAM di

Indonesia dapat diupayakan melalui dua skemautama. Pertama , melalui pengadilan hak asasi

manusia. Kedua , melalui Komisi Kebenaran danRekonsiliasi (KKR). Indonesia mengenal dua

mekanisme penyelesaian tersebut, tetapipenyelesaian pelanggaran HAM berat melalui KKRtidak pernah terjadi. Hampir seluruh kasuspelanggaran HAM berat diselesaikan melaluipengadilan HAM.

7. Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesiatecermin dalam peristiwa . . . .a. kasus Munirb. bom Bali I dan IIc. kasus etnik Rohingya

d. perampasan lahan di Gunung Balak, Lampunge. pemindahan paksa masyarakat Sidoarjo

(Lapindo)Jawaban: d

Sebuah pelanggaran hak dapat dikategorikandalam pelanggaran HAM jika termasuk dalamkejahatan kemanusiaan dan genosida. Dari kelimapilihan jawaban tersebut yang termasuk pelanggar-an HAM berat adalah perampasan lahan di

Gunung Balak, Lampung. Dalam kasus tersebutterjadi beberapa pelanggaran yang termasukkejahatan kemanusiaan antara lain perampasantanah, pemindahan secara paksa, perobohan

rumah dan fasilitas penduduk, serta perusakantanaman warga. Kasus bom Bali I dan IImerupakan tindak pidana terorisme, pembunuhanMunir merupakan kasus pidana, kasus Rohingyamerupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi

di luar negeri (Myanmar). Adapun pemindahanpaksa masyarakat Sidoarjo merupakan upayaevakuasi korban lumpur Lapindo.

Penyelesaian PelanggaranHAM Berat Indonesia

Pengadilan HAM X


13/214


8. Melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM masalalu dapat diadili. Ketentuan ini menunjukkan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 bersifat. . . .a. khusus

b. remanenc. universal

d. permanene. retroaktifJawaban: e

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM bersifat retroaktif. Artinya,undang-undang ini berlaku surut atau dapatmenjerat perbuatan melanggar hukum yang terjadisebelum undang-undang ini diundangkan. Dengandemikian, pelanggaran HAM masa lalu dapat

diadili berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan

HAM.

9. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintahterhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang HAM adalah . . . .a. pemerintah wajib bertanggung jawab meng-

hormati, melindungi, menegakkan, danmemajukan hak asasi manusia, sesuai

peraturan perundang-undangan, dan hukuminternasional tentang HAM yang diterima olehnegara Republik Indonesia

b. meninjau serta menyempurnakan berbagaikonsep dasar dalam rangka mewujudkan

proses hukum yang lebih sederhana, cepat,dan tepat, serta dengan biaya yang terjangkauoleh semua lapisan masyarakat

c. meningkatkan upaya penghormatan per-samaan terhadap setiap warga negara di

depan hukum melalui keteladanan kepalanegara beserta pimpinan lainnya untukmematuhi/menaati hukum dan hak asasimanusia secara konsisten serta konsekuen

d. meningkatkan berbagai kegiatan operasionalpenegakan hukum dan hak asasi manusiadalam rangka menyelenggarakan ketertibansosial agar dinamika masyarakat dapatberjalan sewajarnya

e. penguatan upaya-upaya pemberantasankorupsi melalui pelaksanaan rencana, aksinasional pemberantasan korupsi

Jawaban: a

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintahterhadap HAM sesuai Undang-Undang Nomor 39Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut.1) Pemerintah wajib bertanggung jawab meng-

hormati, melindungi, menegakkan, dan

memajukan hak asasi manusia, sesuai per-

aturan perundang-undangan, dan hukuminternasional tentang HAM yang diterima olehnegara Republik Indonesia (pasal 71).

2) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintahmeliputi langkah implementasi yang efektifdalam hukum, politik, ekonomi, sosial,

budaya, pertahanan keamanan negara, danbidang lain (pasal 72).

Adapun pilihan jawaban b–e dalam soal me-rupakan kegiatan pokok pemerintah dalam upayapenegakan dan perlindungan HAM.

10. Hal pertama yang harus dilakukan Komnas HAM

setelah mendapat pengaduan tentang kasuspelanggaran HAM adalah melakukan . . . .a. penyidikanb. penyelidikan

c. pemeriksaand. penangkapan

e. penahananJawaban: c

Hal yang harus segera dilakukan oleh Komnas

HAM setelah mendapat pengaduan adalahmelakukan pemeriksaan. Tahap pemeriksaandilakukan dengan memanggil pengadu, saksi,atau pihak lain yang terkait untuk dilakukanpemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk

menentukan sebuah kasus yang diadukantermasuk dalam kategori pelanggaran HAM ataubukan. Dengan demikian, akan dapat diputuskanuntuk melanjutkan atau menghentikan pemeriksa-

an terhadap tuntutan atau pengaduan yang

diajukan.


1. Jelaskan kedudukan dan daerah hukum peradilanHAM berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000!

Jawaban:

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengadilanHAM berkedudukan di daerah kabupaten ataudaerah kota yang daerah hukumnya meliputi

daerah hukum pengadilan negeri yang ber-

sangkutan. Sedangkan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan disetiap wilayah pengadilan negeri Jakarta.

2. Jelaskan dua mekanisme penyelesaian kasus

pelanggaran HAM di Indonesia!Jawaban:

Kasus pelanggaran HAM berat di Indonesiadiselesaikan melalui dua mekanisme. Pertama ,

melalui pengadilan hak asasi manusia. Kedua melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).


14/214



Pada tanggal 7 Desember 2000 terjadipenyerangan massa terhadap salah satu

instansi pemerintah di negara A.Penyerangan tersebut menewaskanseorang aparat keamanan dan tiga aparatlainnya luka-luka. Pascapenyerangan,

aparat melakukan operasi pengejaran danpenyekatan ke tiga asrama mahasiswa dantiga permukiman penduduk sipil. Aparatmelakukan perusakan, pemindahan paksainvoluntary displace persons , ancaman,

pemukulan, dan pengambilan hak milikmahasiswa.

Tentukan pengadilan yang sesuai untuk mengadili

kasus tersebut, jika dikaitkan dengan penyelesai-an kasus pelanggaran HAM di Indonesia!

Jawaban:Kasus tersebut terjadi setelah Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi Manusia diundangkan. Berdasarkan undang-undang tersebut wewenang mengadili kasustersebut ada pada pengadilan HAM permanen.

4. Jelaskan perbedaan antara pengadilan HAM

permanen dan pengadilan HAM Ad Hoc !

Jawaban:

Pengadilan HAM bersifat tetap atau permanensedangkan pengadilan HAM Ad Hoc bersifat

sementara. Artinya, setelah selesai mengadilikasus pelanggaran HAM tertentu pengadilanAd-Hoc dibubarkan. Pengadilan HAM mengadili

seluruh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadisetelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

diundangkan, sedangkan pengadilan HAM Ad-Hoc khusus mengadili pelanggaran HAM berat yangterjadi pada masa lampau sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan.

5. Gambarkan alur prosedur pemeriksaan perkara

pelanggaran HAM berat menurut Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000!Jawaban:

Penyelidikan oleh Komnas HAM

Penyidikan oleh Jaksa Agung

Penuntutan oleh Jaksa Agung

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan


15/214



1. Jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan

baik pelaksanaan HAM akan berjalan dengan baikpula. Dengan demikian, hubungan pelaksanaankewajiban dasar manusia . . . dengan pelaksanaanHAM.

a. berbanding lurusb. berbanding terbalikc. bertolak belakangd. bertentangane. melengkapi

Jawaban: a

Pelaksanaan kewajiban dasar manusia berbandinglurus dengan penegakan HAM. Artinya, jikakewajiban dasar manusia dapat dilaksanakandengan baik, penegakan HAM akan berjalan baik

pula. Oleh karena pelanggaran atau pengingkaranterhadap kewajiban dasar manusia mengakibatkanterjadinya pelanggaran HAM.

2. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak

pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai

anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan yang

benar berdasarkan pengertian HAM tersebut

adalah . . . .

a. hak asasi manusia bersifat fundamental, yaitu

merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa

b. hak asasi manusia bersifat kodrati karenasangat berarti bagi kehidupan manusia

c. pemerintah dapat memonopoli hak rakyat

karena pemerintah adalah wakil rakyat

d. setiap orang berhak memenuhi hak asasinya

secara mutlak

e. hak asasi manusia tidak dapat dicabut olehsiapa pun

Jawaban: e

Pengertian HAM tersebut memberikan beberapa

konsekuensi tentang pelaksanaan HAM. Salah

satunya adalah hak asasi manusia tidak dapat

dicabut oleh siapa pun. HAM merupakan anugerah

Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian

penguasa, negara, atau orang tua. Selain itu, hak

asasi manusia merupakan hak kodrati dan hak

fundamental. Hak asasi manusia disebut hak

kodrati karena bersumber kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Adapun disebut sebagai hak funda-mental karena hak asasi manusia mempunyai arti

penting bagi kehidupan manusia.

3. Pasangan yang benar antara hak asasi manusiadan pasal yang mengaturnya terdapat pada . . . .

HAM Pasal

a. Hak untuk hidup 45–51

b. Hak anak 52–66c. Hak wanita 17–19d. Mengembangkan diri 9

e. Memperoleh keadilan 11–16

Jawaban: bPasangan yang benar antara hak asasi manusiadan pasal pengaturnya sebagai berikut.


16/214


HAM Pasal

a. Hak untuk hidup 9b. Hak anak 52–66

c. Hak wanita 45–51d. Mengembangkan diri 11–16

e. Memperoleh keadilan 17–19

4. Perhatikan beberapa hak berikut ini!1) Hak memperoleh lingkungan yang baik dan

sehat.2) Hak mengeluarkan pendapat di muka umum.3) Hak hidup tenteram dan damai.

4) Hak memilih kewarganegaraan tanpadiskriminasi.

5) Hak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hak hidup terdapat pada nomor . . . .a. 1) dan 2) d. 3) dan 4)b. 1) dan 3) e. 4) dan 5)c. 2) dan 3)Jawaban: b

Salah satu hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak hidup.Hak-hak yang termasuk hak hidup antara lain hakuntuk hidup, mempertahankan hidup, meningkat-kan taraf kehidupan, hidup tenteram, aman, damai,

serta memperoleh lingkungan hidup yang baik.

5. Perhatikan ketentuan berikut!

Hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran danhati nurani, hak beragam, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi dan persamaan di hadapan hukum,

dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak-hakmanusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apa pun dan oleh siapa pun.

Sifat asasi dalam ketentuan tersebut ditunjukkanoleh kalimat . . . .a. hak untuk diakui sebagai pribadi dan

persamaan di hadapan hukum, dan hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut

b. hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hakkebebasan pribadi, dan hak menggunakanpikiran serta hati nurani

c. hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pund. hak untuk diakui sebagai pribadi dan

persamaan di hadapan hukume. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut

Jawaban: c

Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 4Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia. Kalimat ”. . . adalah hak-hakmanusia yang tidak dapat dikurangi dalamkeadaan apa pun dan oleh siapa pun” meng-

indikasikan adanya sifat asasi dalam hak-haktersebut. Dengan demikian, hak asasi manusia

di Indonesia secara garis besar tercantum dalampasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia yang merupakanpenjabaran dari pasal 28 I UUD 1945.

6. Perhatikan hak-hak berikut!

1) Hak mengemukakan pendapat.2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.

Hak-hak tersebut terangkum dalam Pancasila

terutama sila . . . .

a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJawaban: d

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ke-bijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanmerupakan bunyi sila keempat Pancasila. Nilaikerakyatan mengandung arti sebuah pemerintahan

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengancara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Rakyat diposisikan sebagaipemegang kedaulatan penuh atas negara. Ke-daulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasi

manusia sebagai berikut.1) Hak mengemukakan pendapat.2) Hak berkumpul dan mengadakan rapat.3) Hak ikut serta dalam pemerintahan.4) Hak menduduki jabatan.

7. Hasil penyelidikan terhadap kasus Tanjung Priok

menunjukkan adanya indikasi pelanggaran HAM

berat. Dengan demikian, proses penanganan

kasus pelanggaran HAM dapat dilanjutkan ketahap . . . .a. penahanan d. pemeriksaanb. penyidikan e. penangkapan

c. penuntutanJawaban: b

Setelah melalui tahap penyelidikan prosespenanganan kasus pelanggaran HAM dapatdilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan dilaku-

kan oleh jaksa agung. Jaksa agung mempunyai


17/214


Jawaban: a

Komnas HAM merupakan salah satu lembagayang dibentuk dalam upaya penegakan HAM.

Komnas HAM dalam melakukan penyelidikandapat membentuk tim Ad Hoc yang terdiri atasKomnas HAM dan unsur masyarakat.

11. Pemenuhan hak asasi manusia tidak dapatdilakukan secara mutlak oleh tiap-tiap individu

karena . . . .a. HAM merupakan hak dasar atau hak pokok

sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esab. pelaksanaan HAM tidak diatur oleh undang-

undang Republik Indonesia

c. pelaksanaannya harus disertai pelaksanaankewajiban asasi

d. pelaksanaannya disesuaikan dengan ke-cakapan hukum

e. pelaksanaannya dibatasi oleh hak-hak orang

lainJawaban: eSetiap manusia memiliki hak dasar atau hak pokokyang melekat dalam diri sebagai anugerah dari

Tuhan Yang Maha Esa yang disebut hak asasimanusia. Akan tetapi, pelaksanaan atau pemenuh-an hak dasar tidak dapat dilakukan sekehendakhati secara mutlak. Hal ini karena hak yang kita

miliki selalu berbatasan dengan hak orang lain.Dengan demikian, dalam memenuhi hak yang kitamiliki kita harus memperhatikan pula hak oranglain karena setiap orang berhak atas pemenuhanhak yang sama.

12. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 28BUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yaitu mengenai . . . .a. hak untuk hidupb. hak mengembangkan diric. hak memperoleh keadiland. hak atas kebebasan pribadie. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunanJawaban: e

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999merupakan penjabaran lebih lanjut dari pasal 28B

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 yaitu mengenai hak berkeluarga danmelanjutkan keturunan. Pasal tersebut menjaminhak setiap orang untuk membentuk suatu keluargadan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapatberlangsung atas kehendak bebas calon suamidan calon istri yang bersangkutan, sesuai ke-tentuan peraturan perundang-undangan.

kewenangan mengangkat penyidik Ad Hoc dalamupaya penyidikan. Jaksa agung juga dapatmengeluarkan surat penghentian penyelidikan jika

tidak ditemukan bukti yang cukup dalam kasus

yang disidik.

8. Hak milik perorangan diakui dan dilindungi

pemanfaatannya oleh negara. Hal tersebut diaturdalam Pancasila sila . . . .a. Ketuhanan Yang Maha Esab. kemanusiaan yang adil dan beradabc. persatuan Indonesiad. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat


e. keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJawaban: e

Sila keadilan sosial mengandung nilai-nilaikemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasi

manusia yaitu hak milik dan jaminan sosial sertahak mendapat pekerjaan dan perlindungankesehatan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia mengakui hak milik perorangan dandilindungi pemanfaatannya oleh negara serta

memberi kesempatan sebesar-besarnya kepadamasyarakat. Setiap orang berhak atas kebutuhanmanusia yang mendasar tanpa memandangperbedaan kondisi ekonomi, kelas sosial, ras,etnik, agama, umur, dan gender.

9. Kasus Abepura merupakan salah satu contohbentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapatdiadili melalui . . . .a. pengadilan tata usaha negarab. pengadilan HAM Ad Hoc

c. pengadilan HAMd. pengadilan negerie. pengadilan militerJawaban: a

Kasus tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember2000 setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusiadiundangkan. Berdasarkan undang-undangtersebut wewenang mengadili kasus tersebut ada

pada pengadilan HAM permanen.

10. Dalam proses penyidikan kasus pelanggaran HAMdapat dibentuk tim Ad Hoc . Tim Ad Hoc terdiriatas . . . dan . . . .

a. Komnas HAM, anggota masyarakatb. Komnas HAM, DPRc. Komnas HAM, Polrid. DPR, Polri

e. Polri, TNI


18/214


13. Pelanggaran terhadap peraturan dan kewajiban

dasar manusia yang menimbulkan kerugian bagi

orang lain dapat dikategorikan sebagai pe-

langgaran HAM. Pelanggaran HAM yang dapat

diselesaikan dengan mekanisme hukum acara

pidana yaitu . . . .

a. peristiwa Tanjung Priokb. kerusuhan Mei 1998

c. pembunuhan Munir

d. kasus DOM Aceh

e. kasus Trisakti

Jawaban: c

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dijelaskan

bahwa pelanggaran HAM yang tidak termasuk

dalam kejahatan HAM berat dapat diselesaikan

dengan mekanisme hukum acara pidana.

Pembunuhan aktivis HAM Munir bukan merupakan

pelanggaran HAM berat. Kasus tersebut me-rupakan kasus pembunuhan yang dapat diperiksa

melalui mekanisme hukum acara pidana.

14. A terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Ia

melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun

2002. Pengadilan yang berhak memproses dan

mengadili kasus tersebut adalah . . . .

a. pengadilan HAM Ad Hoc

b. pengadilan agama

c. pengadilan militer

d. pengadilan umum

e. pengadilan HAM

Jawaban: e

A melakukan pelanggaran HAM berat pada tahun

2002 setelah diundangkannya Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000. Dengan demikian,

Pengadilan yang berhak memproses dan meng-

adili kasus pelanggaran HAM yang dilakukan A

adalah pengadilan HAM. Pengadilan HAM

merupakan pengadilan khusus terhadap pe-

langgaran hak asasi manusia berat sesuai

ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

15. Penegakan, penghormatan, dan perlindungan

terhadap hak asasi manusia dapat dilakukanmelalui pengadilan HAM. Dasar hukum pem-

bentukan pengadilan HAM, yaitu . . . .

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Jawaban: b

Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi

Manusia. Dengan diundangkan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 memberi konsekuensi bagi

penegakan HAM yaitu perkara atau tindak

pelanggaran HAM berat yang dilakukan setelahditerbitkan undang-undang ini harus diadili di

pengadilan HAM.

16. Jika tidak ditemukan bukti kuat dalam proses pe-

nanganan kasus pelanggaran HAM, penyelidikan

dapat dihentikan. Penghentikan penyelidikan

dilakukan dengan surat penghentian penyelidikan

yang dikeluarkan oleh . . . .

a. penuntut umum d. jaksa agung

b. hakim agung e. panitera

c. hakim ketua

Jawaban: d

Jaksa agung berwenang melakukan proses

penyidikan dalam kasus pelanggaran HAM. Jika

dalam penyidikan tidak diperoleh bukti yang

cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat

penghentian penyidikan.

17. Perhatikan alur berikut ini!

Untuk melengkapi alur di atas huruf X seharusnya

diisi dengan . . . .

a. pemeriksaan di sidang pengadilan

b. penangkapan

c. penahanan

d. penyidikan

e. banding

Jawaban: d

Proses penanganan kasus pelanggaran HAM

melalui pengadilan HAM dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

1) Penyelidikan

2) Penyidikan

a) Penangkapan

b) Penahanan

3) Penuntutan

4) Pemeriksaan di sidang pengadilan

Penyelidikan

X

Penuntutan


19/214


18. Terjadi pelanggaran HAM berat di negara A.

Negara A telah melakukan berbagai upaya untuk

menyelesaikan kasus tersebut, tetapi gagal.

Negara A tidak mampu lagi menyelesaikan

pelanggaran HAM yang terjadi. Penyelesaian

kasus pelanggaran HAM berat di negara A dapat

diambil alih oleh . . . .a. Dewan Keamanan PBB

b. organisasi internasional

c. pengadilan pidana internasional

d. Perserikatan Bangsa-Bangsa

e. komisi kebenaran dan rekonsiliasi negara A

Jawaban: c

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,

sebuah negara harus melakukan beberapa

tindakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran

HAM. Tindakan yang harus dilakukan negara

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas terjadi-

nya pelanggaran HAM salah satunya negara harusterlebih dahulu menjalankan willingness and ability

untuk mengadili, jika tidak mau atau tidak mampu

dalam mengadili maka kasus tersebut akan

diambil alih oleh pengadilan pidana internasional.

19. Setelah melalui proses penyidikan sebuah perkara

pelanggaran HAM masuk dalam proses pe-

nuntutan. Penuntutan akan dilakukan oleh . . . .

a. polisi

b. korban

c. jaksa agung

d. Komnas HAM

e. hakim Ad Hoc

Jawaban: c

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara ke pengadilan yang ber-

wenang mengadili. Penuntutan dilakukan oleh

jaksa agung. Dalam proses penuntutan ini jaksa

agung dapat mengangkat penuntut umum Ad Hoc.

20. Pernyataan yang sesuai dengan sifat pengadilan

HAM Ad Hoc adalah . . . .

a. pengadilan Ad Hoc bersifat sementara dan

harus dilanjutkan ke pengadilan HAM

permanenb. setelah selesai mengadili kasus pelanggaran

HAM, pengadilan HAM Ad Hoc dibubarkan

c. keputusan pengadilan HAM Ad Hoc tidak

memiliki kekuatan hukum tetap

d. keputusan pengadilan HAM Ad Hoc bersifat

sementara

e. pengadilan HAM Ad Hoc tidak dapat dibubar-

kan

Jawaban: b

Pengadilan HAM Ad Hoc sifatnya tidak permanen.

Artinya, setelah selesai mengadili kasuspelanggaran HAM tertentu, pengadilan HAM Ad

Hoc dapat dibubarkan. Pembentukan pengadilan

HAM Ad Hoc harus atas rekomendasi dari DPR

dan pembentukannya berdasarkan keputusan

presiden.

21. Setelah melalui tahap awal pemeriksaan, kasus

pelanggaran HAM akan memasuki tahap . . . .

a. penyelidikan

b. penyidikan

c. penahanan

d. penuntutan

e. fonis

Jawaban: d

Tahap yang harus dilalui selanjutnya adalah

penuntutan. Proses penuntutan dalam kasus

pelanggaran HAM dilakukan oleh jaksa agung.

Adapun proses penuntutan kasus pelanggaran

HAM dilakukan setelah terjadinya proses pe-

nahanan.

22. Wanita berprofesi sebagai politikus atau anggota

parlemen. Fenomena tersebut menunjukkan

peningkatan keterwakilan wanita dalam politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, keterwakilan wanita

dalam politik termasuk hak . . . .

a. politik

b. wanita

c. persamaan hukum

d. kebebasan pribadi

e. turut serta dalam pemerintahan

Jawaban: b

Hak wanita tercantum dalam pasal 45–pasal 51

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak wanita

mencakup keterwakilan wanita dalam politik dan

pemerintahan, hak kewarganegaraan bagi wanitayang menikah dengan WNA, hak atas pendidikan

dan pengajaran di semua jenis, keselamatan kerja,

persamaan hak antara suami dan istri dalam

kehidupan perkawinannya, serta hak asuh anak

dan harta bersama saat terjadi perceraian.


20/214


23. Pada tahun 2014 terjadi penggusuran puluhan

rumah penduduk untuk pembangunan bandara di

provinsi Y. Penggusuran diikuti tindak kekerasan

dan perusakan. Jika peristiwa tersebut terbukti

sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Pengadilan yang berwenang menangani kasus ini

adalah . . . .a. pengadilan HAM

b. pengadilan militer

c. pengadilan HAM Ad Hoc

d. pengadilan negeri Jakarta

e. pengadilan negeri Abepura

Jawaban: a

Kasus dalam soal merupakan pelanggaran HAM

berat yang terjadi pada tahun 2014. Kasus ini

muncul setelah diundangkannya Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak

Asasi Manusia. Dengan demikian, pengadilan

yang berhak memeriksa perkara ini adalah peng-adilan Hak Asasi Manusia. Adapun pelanggaran

HAM yang terjadi sebelumnya diperiksa dan

diputus melalui pengadilan HAM Ad Hoc .

24. Aplikasi penegakan HAM di sekolah dapat di-

lakukan melalui kegiatan . . . .

a. ikut mengerjakan tugas teman

b. mendengarkan pendapat teman

c. memberikan pertolongan kepada teman saat

ulangan umum

d. mengajak teman mengerjakan pekerjaan

rumah di sekolah

e. mendukung teman yang akan meninggalkan

kelas pada jam pelajaran

Jawaban: b

Mendengarkan pendapat teman merupakan salah

satu bentuk penerapan penghargaan HAM di

lingkungan sekolah. Sebagai seorang peserta didik

salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam

upaya penegakan HAM adalah menghargai orang

yang berpendapat dengan mendengarkannya. Hal

ini karena berpendapat merupakan salah satu hak

yang harus dihormati oleh setiap orang. Hak

kebebasan berpendapat juga dilindungi dan

dijamin dengan undang-undang.

25. Tiap-tiap warga negara Indonesia dapat berperan

aktif menyukseskan upaya perlindungan,

pemajuan, dan penegakan HAM dengan cara

. . . .

a. melaksanakan kewajiban asasi

b. membuat kebijakan tentang HAM

c. mendahulukan pemenuhan haknya

d. menuntut pemenuhan hak dari pemerintah

e. menghukum pelaku pelanggaran HAMseberat-beratnya

Jawaban: a

Pelanggaran HAM terjadi karena seseorang tidakmenyadari bahwa selain memiliki hak asasi

manusia, ia memiliki kewajiban asasi. Keduanyaharus seiring sejalan, bahkan kewajiban asasiharus terlebih dahulu ditunaikan barulah menuntuthak. Pelanggaran hak asasi manusia juga dapat

terjadi karena seseorang melanggar ketentuanhukum yang berlaku. Dengan demikian, me-laksanakan kewajiban asasi berarti turut sertamencegah terjadinya pelanggaran HAM.


1. Apakah semua pelanggaran HAM dapat diadilimelalui pengadilan HAM? Jelaskan!

Jawaban:Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pengadilanHAM hanya mengadili pelanggaran HAM berat diantaranya kejahatan genosida dan kejahatan

kemanusiaan. Dengan demikian, tidak semuapelanggaran HAM dapat disidangkan melaluipengadilan HAM. Adapun pelanggaran HAM yangtidak termasuk pelanggaran HAM berat dapatdisidangkan melalui mekanisme hukum acara

pidana.

2. Jelaskan dua kejahatan yang dapat diperiksa oleh

pengadilan HAM berdasarkan kriteria dalamUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM!Jawaban:

Kejahatan yang dapat diperiksa di pengadilan HAMberdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagaiberikut.a. Genosida, merupakan perbuatan yang di-

lakukan dengan maksud untuk menghancur-kan atau memusnahkan seluruh atau sebagian

kelompok bangsa, ras, kelompok etnik,kelompok agama dengan cara-cara yang

ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakansalah satu perbuatan yang dilakukan sebagaibagian dari serangan. Serangan tersebutsifatnya luas atau sistematik dan ditujukansecara langsung kepada penduduk sipil

dalam bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM.


21/214


3. Jelaskan hak asasi dan kewajiban asasi manusia

pada sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945!

Jawaban:

Sila pertama merupakan pernyataan bahwa

bangsa Indonesia adalah bangsa yang religiusbukan ateis. Negara Indonesia mengakui beberapa

agama yang dianut masyarakat seperti Hindu,

Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu.

Hak asasi manusia dalam sila pertama adalah

kebebasan memeluk agama dan melakukan

kegiatan peribadatan sesuai agama yang dipeluk.

Adapun kewajiban asasinya adalah menghormati

keyakinan orang lain dengan tidak memaksakan

agamanya dan tidak melakukan propaganda anti-

agama.

4. Jelaskan hak hidup yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia!

Jawaban:

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 hak

untuk hidup tercantum dalam pasal 9. Pasal

tersebut menjamin hak setiap orang untuk hidup,

mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf

kehidupannya. Selain itu, setiap orang berhak

hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera

lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat.

5. Mengapa pemenuhan kewajiban dasar manusiasangat memengaruhi penegakan HAM?

Jawaban:

Kewajiban dasar manusia merupakan syarat

terlaksana dan tegaknya HAM. Kewajiban dasar

manusia adalah seperangkat kewajiban yang

apabila tidak dilaksanakan, HAM tidak dapat

dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Jika

kewajiban dasar manusia dilaksanakan dengan

baik, HAM dapat ditegakkan dan dilaksanakan

dengan baik.


Pada tahun 1985–1989 negara Amembangun waduk di salah satudaerahnya. Pembangunan waduk tersebutmenimbulkan kesengsaraan bagi warga.Ratusan penduduk kehilangan tanah tanpa

ganti rugi yang layak.

Tentukan pengadilan HAM yang berhak memeriksa

kasus tersebut jika dikaitkan dengan penyelesaian

kasus pelanggaran HAM di Indonesia!

Jawaban:

Pengadilan yang berhak memeriksa kasustersebut adalah pengadilan HAM Ad Hoc karenakasus tersebut terjadi sebelum Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 diundangkan.

7. Sebutkan tiga contoh kasus pelanggaran HAM di

Indonesia yang telah diproses melalui pengadilan

HAM Ad Hoc !

Jawaban:

Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia

dan telah diproses pengadilan HAM Ad Hoc

sebagai berikut.

a. Kasus Timor Timur pascajajak pendapat

(Agresi TNI dan milisi).

b. Kasus Trisakti, penembakan beberapa

mahasiswa di depan Kampus Trisakti.

c. Peristiwa Tanjung Priok (seperti terhadap

massa yang berdemonstrasi menolak asas

tunggal Pancasila).

8. Cermati kasus berikut!

Sebuah pabrik diduga melakukan

pelanggaran HAM terhadap buruhnya.

Berbekal laporan dan dugaan tersebut

Komnas HAM melakukan penyelidikan.

Dalam penyelidikannya Komnas HAM

mensinyalir adanya dugaan kuat pe-

langgaran HAM dalam pabrik tersebut.

Penyelidikan dilanjutkan dengan pe-

nyidikan. Jaksa agung menyita rekaman

CCTV yang di dalamnya terdapat bukti kuatpelanggaran HAM. Berdasarkan keterangan

korban dan rekaman CCTV akhirnya dapat

ditentukan tersangkanya untuk selanjutnya

dilakukan penangkapan.

Apakah dalam kasus tersebut surat tugas

dibutuhkan? Jelaskan alasannya!

Jawaban:

Sebuah penangkapan harus dilakukan oleh jaksa

agung dengan menyertakan surat tugas. Akan

tetapi, surat tugas tidak diperlukan apabila pelaku

tertangkap tangan. Tertangkap tangan artinyapelaku kejahatan tertangkap saat melakukan aksi

atau tertangkap beserta barang buktinya. Jika hal

tersebut terjadi, pelaku dan barang bukti harus

segera diserahkan kepada penyidik. Dalam kasus

tersebut pelaku tidak tertangkap tangan dengan

demikian surat tugas tetap diperlukan.


22/214


9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000 tentukan tahap yang harus dilalui kasus

pelanggaran HAM berat setelah memasuki tahap

penyelidikan!

Jawaban:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000, kasus yang sudah sampai pada tahappenyelidikan oleh Komnas HAM selanjutnya

dilakukan penyidikan oleh jaksa agung. Jika

ditemukan bukti kuat bahwa terjadi pelanggaran

HAM berat kasus dapat dilanjutkan dalam proses

penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

10. Jelaskan perbedaan antara penyelidikan dan

penyidikan!

Jawaban:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pelanggaran hukum. Dalam

dugaan kasus pelanggaran HAM penyelidikandilakukan oleh Komnas HAM (Komnas HAM sebagai

penyelidik). Sedangkan penyidikan adalah se-

rangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti tentang pelanggaran hukum

yang terjadi dan menentukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung.


23/214

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII 43

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu:

1. memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman; serta2. menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, peserta didik:

1. mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan,serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

2. mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengelolaan Keuangan Negara dan KekuasaanKehakiman

Menjelaskan pengertian danlandasan hukum keuangan

negara.• Menunjukkan peran Bank

Indonesia sebagai bank sentral.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan

Menurut Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun1945

• Menyebutkan landasan hukumBPK.

• Menjelaskan tugas danwewenang BPK.

• Mendeskripsikan pemantauanpenerapan dan perkembangan

standar pemeriksaan.

Penyelenggaraan Kekuasaan

Kehakiman dalam Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945

• Menyebutkan landasan hukumkekuasaan kehakiman.

• Menguraikan peran lembaga

peradilan sebagai pelaksanakekuasaan kehakiman.

• Mampu menguraikan pengertian dan landasan hukum keuangan negara.

• Mampu menjelaskan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral.• Mampu menunjukkan landasan hukum, tugas, dan wewenang BPK.• Mampu menjelaskan pemantauan penerapan dan perkembangan standar pemeriksaan.

• Mampu menunjukkan landasan hukum kekuasaan kehakiman.

Pengelolaan Keuangan NegaraKesatuan Republik Indonesia


24/214


A. Pilihlah jawaban yang tepat! 1. Pengertian keuangan negara yang benar menurut

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara pada intinya adalah . . . .

a. rencana pengalokasian dana secarakuantitatif untuk masa satu tahun mendatang

b. semua hak yang dapat dinilai dengan uangyang dapat dijadikan milik negara

c. pernyataan dari rencana dan kebijaksanaanmanajemen keuangan untuk suatu periode

tertentud. semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatuyang dapat dijadikan milik negara

e. keseluruhan undang-undang yang ditetapkansecara periodik dan memberikan kekuasaanpemerintah untuk melaksanakan pengeluaran

Jawaban: d

Pengertian keuangan negara ditegaskandalam pasal 1 angka 1 Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara. Dalam pasal 1 angka 1 tersebut di-tegaskan bahwa pengertian keuangan negara

adalah semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang serta segalasesuatu, baik berupa uang maupun berupabarang yang dapat dijadikan milik negara

berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut.

A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia


25/214

Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman 52

2. Apabila menelaah pengertian keuangan negaraberdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara dan pendapat Vander Kemp, dapat ditemukan beberapa unsur yangsama antara lain . . . .a. semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai

dengan uang dan bersifat nonmaterielb. periodik dan segala sesuatu yang dapat

diukur dengan uangc. dibuat dalam undang-undang dan dimiliki oleh

swastad. bersifat nonmateriel dan dikuasai warga

negarae. bersifat materiel dan milik negaraJawaban: ePengertian keuangan negara menurut pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara adalah semua hak dankewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

serta segala sesuatu, baik berupa uang maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negaraberhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut. Menurut Van der Kemp,keuangan negara adalah semua hak yang dapatdinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu(baik berupa uang ataupun barang) yang dapatdijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Berdasarkan kedua pengertiantersebut, terdapat persamaan pengertian keuangannegara yaitu bersifat materiel dan milik negara.

3. Berdasarkan pengertian keuangan negara dalam

pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003, keuangan negara meliputi beberapa halantara lain . . . .a. penerimaan daerah dan kekayaan swastab. kas daerah dan laba perusahaan milik

peroranganc. hak negara untuk memungut pajak dan

pengiriman negarad. kekayaan pihak lain yang diperoleh dari

fasilitas negara dan piutang badan milikswasta

e. kewajiban negara untuk menyelenggarakantugas layanan umum dan pengeluaran serta

penerimaan badan usaha milik swastaJawaban: cKeuangan negara yang dimaksud dalam pasal 1angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara meliputi:1) hak negara untuk memungut pajak, menge-

luarkan dan mengedarkan uang, sertamelakukan pinjaman;

2) kewajiban negara untuk menyelenggarakantugas layanan umum pemerintahan;

3) pengiriman negara;4) pengeluaran negara;

5) penerimaan daerah;6) pengeluaran daerah;7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang

dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupauang, surat berharga, piutang, barang, sertahak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/perusahaan daerah;

8) kekayaan pihak lain yang dikuasai olehpemerintah dalam rangka penyelenggaraantugas pemerintahan dan/atau kepentinganumum; dan

9) kekayaan pihak lain yang diperoleh denganmenggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaramerupakan undang-undang yang membahasmengenai anggaran keuangan Indonesia dalam

waktu satu tahun. Untuk membuat undang-undangtersebut presiden bekerja sama dengan . . . .a. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyatb. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Daerahc. Bank Indonesia dan Majelis Permusya-

waratan Rakyatd. Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah

Agunge. Bank Indonesia dan Dewan Perwakilan

RakyatJawaban: b

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwarancangan undang-undang anggaran pendapatandan belanja negara diajukan oleh presiden untukdibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyatdengan memperhatikan pertimbangan Dewan

Perwakilan Daerah. Berdasarkan pasal 23 padaayat (2) tersebut dapat dilihat bahwa ada tigalembaga yang terlibat, baik langsung maupuntidak langsung dalam proses pembentukan APBN.

5. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negaradigunakan untuk mencapai tujuan negara. Bentuk

implementasi dari pengelolaan keuangan negarayang ditujukan untuk mencerdaskan bangsasecara nyata adalah . . . .a. presiden memberikan selamat kepada

peserta didik yang lulus ujian nasionalb. negara menyalurkan dana pajak untuk

pembuatan puskesmasc. menteri keuangan memberikan dana bagi

keluarga miskind. pemerintah memberikan beasiswa kepada

peserta didike. pemerintah membangun jembatan


26/214


Jawaban: d

Tujuan negara Indonesia salah satunya men-cerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdas-kan kehidupan bangsa, negara harus menyediakansarana dan prasarana pendidikan yang baik.Penyediaan semua kebutuhan pendidikan

ditopang dari dana pajak yang diperoleh dari rakyat.Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untukmengelola dana tersebut demi kepentinganpendidikan.

6. Landasan hukum keuangan negara diatur dalampasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang mengatur . . . .a. macam dan harga mata uang diatur dengan

undang-undangb. negara mempunyai bank sentral sebagai

pengelola kas negarac. APBN dibuat oleh pemerintah bersama

Dewan Perwakilan Rakyatd. pajak dan pungutan lain yang bersifatmemaksa diatur dengan undang-undang

e. Badan Pemeriksa Keuangan sebagailembaga negara pemeriksa kekayaan negara

Jawaban: d

Pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lainyang bersifat memaksa untuk keperluan negaradiatur dengan undang-undang. Contoh undang-undang yang membahas tentang pajak danpungutan lain adalah Undang-Undang Nomor 28Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan.

7. Sumber keuangan negara yang diperoleh dariiuran yang bersifat memaksa dan penerimaanbalas jasa diberikan secara langsung yaitu . . . .a. pajakb. hibah

c. retribusid. pinjamane. pencetakan uangJawaban: c

Secara umum sumber keuangan negara terdiriatas pajak dan nonpajak. Salah satu nonpajak

yaitu retribusi. Retribusi merupakan iuran yangdibayarkan seseorang untuk mendapatkan balas

jasa secara langsung. Contoh retribusi yaituretribusi parkir.

8. Pemerintah mempunyai badan usaha milik negarayang bergerak dalam bidang barang dan jasa untukmemenuhi kebutuhan masyarakat. Keuntungan

dari badan usaha tersebut merupakan sumberkeuangan negara yang ditujukan untuk . . . .

a. memenuhi tanggung jawab sosial badanusaha

b. kesejahteraan masyarakatc. pemenuhan hidup pegawaid. pembiayaan badan usahae. kemakmuran pemerintah

Jawaban: bBadan usaha milik negara merupakan badanusaha yang seluruh atau sebagian modalnyadimiliki pemerintah. Uang yang ada pada badanusaha tersebut merupakan kategori kekayaannegara yang dipisahkan. Keuntungan dari BUMN

dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. ContohBUMN yaitu PT Pertamina.

9. Bank Indonesia merupakan bank sentral yangbertujuan mencapai dan memelihara kestabilannilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BankIndonesia dapat melakukan kebijakan . . . .

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakanmoneterb. membangun kerja sama dengan Bank Duniac. mengatur dan menjaga arus ekspor impord. meningkatkan jumlah nasabah banke. mengendalikan fiskal nasionalJawaban: a

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai danmemelihara kestabilan nilai rupiah. Untukmencapai tujuan tersebut, Bank Indonesiamelaksanakan berbagai tugas seperti berikut.1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter secara berkelanjutan, konsisten,

transparan, dan harus mempertimbangkankebijakan umum pemerintah di bidangperekonomian.

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistempembayaran.

3) Mengatur dan mengawasi bank.

10. Presiden mempunyai kekuasaan dalam pengelola-an keuangan negara. Presiden menguasakankekuasaan tersebut kepada . . . selaku pengelolafiskal.a. menteri keuanganb. menteri perdagangan

c. menteri perekonomiand. gubernur Bank Indonesiae. badan usaha milik negaraJawaban: a

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa

presiden selaku kepala pemerintahan memegangkekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaibagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaanyang dimiliki presiden dalam pengelolaan


27/214


keuangan negara dikuasakan kepada menterikeuangan selaku pengelola fiskal dan wakilpemerintah dalam kepemilikan kekayaan negarayang dipisahkan.


1. Jelaskan hubungan pajak, pelaku usaha, dankestabilan perekonomian!Jawaban:

Pajak dapat digunakan sebagai instrumen untukmenciptakan kestabilan perekonomian sebuahnegara. Kestabilan perekonomian negara sangatdiperlukan pelaku usaha. Apabila perekonomianstabil, roda perekonomian negara bisa berjalandengan lancar. Para investor, baik dari dalammaupun dari luar bisa berinvestasi dengan aman.

2. Mengapa proses pembuatan APBN melibatkanDewan Perwakilan Rakyat?

Jawaban:DPR mempunyai wewenang ikut membahasAPBN karena mempunyai fungsi legislasi, fungsianggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi

dilakukan karena APBN akan dibentuk dalamwujud undang-undang. Fungsi anggarandilaksanakan untuk membahas dan memberikanpersetujuan atau tidak memberikan persetujuanterhadap rancangan undang-undang tentang APBNyang diajukan presiden. Fungsi pengawasandilaksanakan melalui pengawasan atas

pelaksanaan undang-undang dan APBN.

3. Jelaskan hubungan tujuan negara mencerdaskankehidupan bangsa dengan pengelolaan keuangannegara!Jawaban:

Pemerintah mempunyai tugas dalam mengelolakeuangan negara. Pengelolaan keuangan negara

yang baik dapat dilakukan dengan cara meng-alokasikan dana keuangan pada sektor-sektortertentu yang menyangkut terhadap upayamencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintahmengalokasikan dana miniminal 20% dari APBNuntuk pendidikan merupakan upaya untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengalokasi-

an dana tersebut menunjukkan adanya keseriusanpemerintah untuk menjalankan tujuan negaradalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakanfasilitas dari pemerintah merupakan salah satubagian dari keuangan negara. Jelaskan maksud

dari kekayaan pihak lain tersebut!Jawaban:

Kekayaan pihak lain maksudnya kekayaan yangdikelola oleh orang atau badan lain berdasarkankebijakan pemerintah, yayasan-yayasan dilingkungan kementerian negara/lembaga, atau

perusahaan negara/daerah.

5. Tuliskan lima hubungan antara Bank Indonesia danpemerintah!Jawaban:

Hubungan Bank Indonesia dan pemerintah sebagaiberikut.

a. Bank Indonesia bertindak sebagai pemegangkas pemerintah.

b. Dalam melaksanakan fungsi pemegang kaspemerintah, Bank Indonesia memberikanbunga atas saldo kas pemerintah sesuaiperaturan perundang-undangan.

c. Bank Indonesia untuk dan atas namapemerintah dapat menerima pinjaman luarnegeri, menatausahakan, serta menyelesai-kan tagihan dan kewajiban keuanganpemerintah terhadap pihak luar negeri.

d. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank

Indonesia dan/atau mengundang BankIndonesia dalam sidang kabinet yangmembahas masalah ekonomi, perbankan,dan keuangan yang berkaitan dengan tugasBank Indonesia atau masalah lain yangtermasuk kewenangan Bank Indonesia.

e. Bank Indonesia wajib memberikan pendapat

dan pertimbangan kepada pemerintahmengenai Rancangan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara serta kebijakan lain yangberkaitan dengan tugas dan wewenang BankIndonesia.


28/214



1. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistemketatanegaraan Republik Indonesia adalah . . . .

a. memeriksa semua keuangan yang bersumberdari anggaran pendapatan dan belanja negara

b. menyelidiki kasus-kasus korupsi yangdilakukan di lembaga negara

c. mengaudit semua sistem keuangan per-usahaan-perusahaan di Indonesia

d. menilai mekanisme pengelolaan keuangane. menjamin sistem pengelolaan keuanganJawaban: a

Badan Pemeriksa Keuangan berperan dalammemeriksa keuangan negara. Anggaran yangberasal dari APBN termasuk dalam ranah

keuangan negara sehingga BPK akan memeriksasetiap lembaga yang menerima dana dari APBNsebagai bagian dari keuangan negara. Pemeriksa-an ini memberikan bukti bahwa ada hubunganyang relevan antara upaya pemerintah untukmemberantas korupsi.

2. BPK berwenang dalam menentukan objek

pemeriksaan. Implementasi dari wewenangtersebut adalah . . . .a. menerima l impahan dokumen hasi l

pemeriksaan audit internal setiap instansi

atau orang, atau unit organisasi pemerintahyang mengelola keuangan negara

b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang

wajib diberikan oleh setiap orang, unitorganisasi, lembaga, dan badan yangmengelola keuangan negara

c. menerima dan menyimpan laporan hasilpemeriksaan internal setiap instansipemerintah yang menyalurkan keuangan

negarad. meminta keterangan dan dokumen setiap

instansi pemerintah yang menerima atau tidak

menerima dana dari APBNe. meminta keterangan dan/atau dokumen yangwajib diberikan oleh pihak swasta sebagai

pengelola keuanganJawaban: b

BPK berwenang menentukan objek pemeriksaan,merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan,menentukan waktu dan metode pemeriksaan,serta menyusun dan menyajikan laporan

pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaantersebut, BPK berwenang meminta keterangan

dan/atau dokumen yang wajib diberikan olehsetiap orang, unit organisasi, lembaga dan badan

yang mengelola keuangan negara.3. BPK memberikan opini dari hasil penilaian

pengelolaan keuangan negara dari berbagaiinstansi atau lembaga yang mendapat dana dariAPBN. Salah satu opini yang diberikan BPKadalah qualified opinion . Maksud opini tersebutadalah . . . .a. laporan dibuat secara rapi tanpa ada

kesalahan sedikit punb. laporan dapat diterima dengan syarat

perbaikan di beberapa bagianc. laporan keuangan dibuat sesuai dengan

kriteria yang sudah ditetapkan

d. secara umum laporan keuangan dianggapwajar, tetapi masih ada yang belum memenuhistandar

e. secara umum laporan keuangan belummemenuhi standar tetapi ada bagian yangsudah memenuhi standar

Jawaban: dBerdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, BPKmemberikan penilaian dalam bentuk empatkategori opini yaitu wajar tanpa pengecualian,wajar dengan pengecualian, tidak wajar, danmenolak memberikan pendapat. Qualifed opinion adalah sebutan lain dari wajar dengan

pengecualian. Wajar dengan pengecualian(qualified opinion) adalah opini yang menyatakanbahwa pada umumnya laporan keuangan telahdisajikan secara wajar namun terdapat sejumlahbagian tertentu yang belum memenuhi standar.

4. Alasan yang menunjukkan bahwa pengelolaankeuangan negara harus diperiksa adalah . . . .a. untuk memberikan kepastian kepada rakyat

bahwa pemerintah mengelola keuangannegara dengan tepat dan benar sesuai standarpengalokasian dana keuangan negara

b. supaya para pengelola keuangan negara

menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknyasehingga m

01 kunci pkn xii 2015 k13.pdf

Documents