NOTA TAMBAHAN TERHADAPUNDANG-UNDANG RENTJANA

PEMBANGUNANLIMA TAHUN 1956 – 1960

KEMENTERIAN PENERANGAN'R.I.

Pendahuluan.1. Dengan diambil•alihnja oleh Pemerintah

Rantjangan Undang-Undang tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun 1956—1960 beserta Garis-garis Besar rentjana tersebut, dan diadjukannja kembali ke Dewan Perwakilan Rakjat maka dipandang sangat perlu untuk mengadakan beberapa perubahan-perubahan maupun tambahan-tambahan terhadap Rantjangan Undang-Undang tersebut.

Perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan ini didasarkan atas adanja:(a) keputusan-keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan;(b) pengalaman-pengalaman jang diperoleh didalam pelaksanaan Ren-

tjana Pembangunan ini selama 2 tahun jang lalu dan keadaanekonomi pada waktu sekarang.

2. Tentang Musjawarah Nasional Pembangunan, mulanja dimaksudkan oleh Pemerintah supaja diadakan pembahasan jang luas serta mendalam tentang dasar-dasar Rentjana Pembangunan Nasional jang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan Bangsa. Atjara ini adalah sangat luas dan termasuk pula didalamnja tidak sadja pembahasan keinginan-keinginan, tetapi djuga hal-hal jang merupakan po-kok-pokok persoalan didalam pekerdjaan perentjanaan jaitu antara lain jang panting seperti pembahasan persoalan pembiajaan didalam keadaan sumber-sumber jang terbatas; penentuan prioritet daripada keinginan-keinginan maupun kebutuhan-kebutuhan mengingat akan kemampuan Negara; pembahasan persoalan Rentjana Pembangunan Daerah terutama mengenai

tempatnja dan integrasi-nja kedalam Ren- tjana Nasional; dan sebagainja.

Mengingat luasnja bidang jang harus ditindjau, maka dapatlah dimengerti bahwa ada segi-segi jang panting jang kurang atau tidak mendapatkan pembahasan.

3. Bila diperhatikan hasil-hasil Musjawarah Nasional Pembangun-an, akan ternjata bahwa disamping soal-soal prinsip.,seperti seal pena-

3

naman modal asing, diadjukan pula keinginan-keinginan ataupun kebutuhan-kebutuhan jang diandjurkan untuk dipenuhi oleh Pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa pada hakekatnja sebagian besar prinsipprinsip dan keinginan-keinginan tersebut sudah tersimpul didalam Rentjana Lima Tahun, meskipun tidak dikatakan dengan tegas, umpamanja sadja prinsip mengenai Pembiajaan pembangunan.

Dengan demikian faedah jang njata daripada Musjawarah Nasional Pembangunan jalah bahwa prinsip-prinsip itu telah diperdjelas dan diperlegas.

Sebaliknja masih belum terdapat persesuaian paham atau jang masih meragukan tentang beberapa soal seperti umpamanja soal asli dan tidak asli, konsep Dewan Perantjang Nasional.

4. Suatu hal jang sangat periting bagi pekerdjaan perentjanaan, dan jang kurang diperhatikan oleh Musjawarah Nasional Pembangunan, jalah prinsip penjusunan keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan kedalam suatu skala prioritet.

Hal ini perlu sekali, mengingat kenjataan bahwa disatu pihak sumbet-sumber pembiajaan bagi pembangunan adalah terbatas, sedangkan dilain pihak keinginan-keinginan adalah besar sekali, terutama bagi Indonesia sebagai suatu negara jang belum madju perekonomiannja.

Pertama-tama harus diteliti dengan saksama keinginan-keinginan itu, mana jang harus dilaksanakan dengan segera, dan mama jang dapat ditangguhkan untuk diselenggarakan didalam Rentjana Lima Tahun jang kedua.

Selandjutnja perlu pula diperhatikan hubungan serta kemungkinan adanja pertentangan-pertentangan didalam perentjanaan pembangunan antara berbagai sektor. Dengan melihat dari sudut ini, maka dalam hal produksi bahan makanan dan pembangunan pelajaran

misalnja, sangat perlu untuk dipikirkan masak-masak sampai dimana dan dengan tjara bagaimana akan ditentukan projek masing-masing.

Dari hal-hal Musjawarah Nasional Pembangunan dapat disimpulkan bahwa jang dianggap sangat mendesak pada waktu ini jalah pembangunan-pembanguman didalam:— produksi bahan makanan— produksi bahan pakaian

— sektor pengangkutan, terutama pelajaran.

4

5. Telah diutarakan diatas bahwa pembangunan selama 2 tahun jang lalu telah didjalankan didalam rangka Rentjana Pembangunan ini. Tambahan.pula penjusunan suatu Rentjana Pembangunan djangka pandjang membutuhkan penjelidikan dan pekerdjaan-pekerdjaan persiapan jang lama dan mendalam, sebagaimana halnja dengan penjusunan Rentjana Pembangunan ini.

Maka didalam mengadakan perubahan-perubahan dan tambahantambahan sekarang ini Rentjana Pembangunan Lima Tahun itu didjadikan dasar.

Dan pengalaman-pengalaman jang diperoleh akan dipakai sebagai bahan jaug berharga bagi penjusunan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang kedua jang lebih sempurna.

6. Adapun perubahan-perubahan serta tambahan-tambahan ini mengikuti urutan pokok-pokok jang tertjantum didalam Rantjangan Undang-undang tentang Rentjana Pembangunan Lima Tabun 1956—1960 beserta Pendjelasannja dan Garis-garis Besar sebagai lampirannja.

Dengan demikian terdapat beberapa soal jang tidak dapat dimasukkan (sepenuhnja) kedalam Rentjana Pembangunan ini. Soal-soal tersebut jalah: pemeliharaan; tourisme; tindakan-tindakan perdjoangan Irian Barat; lapangan mental; Angkatan Perang; Polisi; Peradilan.

Hasil-hasil Musjawarah Nasional Pembangunan dalam soal-soal ini akan merupakan bahan-bahan pertimbangan jang berguna sekali bagi Pemerintah dalam menentukankebidjaksanaannja, demikian pula dapat didjadikan dasar didalam penjusunan Rentjana Nasional jang berikut mengenai lapangan-lapangan tersebut.

7. Dibawah ini disampaikan urut-urutan daripada

Bab-bab dengan dikemukakan bagaimana perubahan-perubahan atau tambahan-tambahannja. Nota ini terdiri atas 2 bagian:

Bagian I memuat perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan atas Rantjangan Undang-Undang Rentjana Pembangunan Lima Tahun beserta pendjelasannja; sedangkan Bagian II berhubungan dengan Garis-garis Besar.

5

BAGIAN IA. RANTJANGAN UNDANG-UNDANG RENTJANA

PEMBA-NGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960,

1. Pasal 1. ditambah dengan satu ajat, ajat 3, jang bunjinja sebagai berikut:

Sektor-sektor ini djuga akan meliputi pembangunan Nasional jang bersifat regional.

2. Pasal 3. ajat 1Koordinasi dalam perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan atas nama Pemerintah oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

3. Pasal 3 ajat 2:Pelaksanaan pembangunan disektor Pemerintah dilakukan oleh Kementerian-kementeriaa dan Pemerintah daerah-dae rah otonom jang bersangkutan dan oleh Badan-badan jang ehusus ditundjuk oleh Pemerintah untuk keperluan itu.

4. Pasal 5:Undang-undangdisebut „Undang-undang Rentjana Pemba-ngunan Lima Tabun 1956-1960”.

5. Pasal 6:Undang-undang ini mulai berlaku, pada hari

diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1. Djanuari 1956. Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta.pada tanggal tahun

1958.Presiden Republik

Indonesia,SOEKARNO.

Diundangkan di Djakarta, Perdana Menteri,Tanggal . tahun 1958. DJUANDA.

Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan,

G.A. MAENGKOM. SOETIKNO SLAMET

6.

B. PENDJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG RENTJANAPEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960.

1. para 4 alinea 2:

Dalam hal ini sifat gotong-rojong dimasjarakat desa barns dipelihara dan diperkembangkan sebaik-baiknja, oleh karena hal ini merupakan suatu sumber pembangunan jang berharga sekali. Sebagai misal dapat disebutkan usaha mengerahkan pertanian perseorangan ke pertanian koperatif.

Pendjelasan Pasal Demi Pasal.2. para10

Rentjana investasi Pemerintah selama 5 t ahun diharapkan Rp. 12.500 djuta. Djumlah Rp. 12.500 djuta ini diambil dari sumber-sumber sebagai berikut:

dalam djutaan Rp.AnggaranBelandj

a

Pindjaman-pindjaman luar negeri;

Pemberian-pemberian dan

Pam

Djunslah

1956 2.120 200 2.3201957 2.120 200 2.3201958 2.120 400 2.5201959 2.120 500 2.6201960 2.120 600 2.720

10.600 1.900 12,500

Kalau melihat sumber-sumber pembiajaan investasi Pemerintah di- atas, teranglah bahwa pembiajaan Rentjana Pembangunan Lima Tabun berdasarkan kekuatan sandhi, karena dana-dana jang bersumber di luar negeri meliputi Rp. 1,900 djuta atau kurang lebih S U.S. 165 djuta selama lima tahun (± 15%).3. para 11.

Dari Anggaran Belandja harus disediakan selama 5 tahun biaja sedikitnja Rp. 10.600 djuta. Ini berdasarkan pengalaman kita selama beberapa tahun belakangan ini.

7

Menurut Anggaran Belandja selama 1953 — 1955, pengeluaran untuk investasi dari Anggaran Belandja berdjumlah antara Rp. 1.700 sampai Rp. 2.400 djuta, sedang untuk tahun-tahun 1956 dan 1957 pengeluaran-pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan berdjumlah berturut-turut Rp. 2.870 djuta dan Rp. 2.750 djuta. Kalau kita dapat mempertahankan tingkat pengeluaran Pemerintah untuk investasi menurut Rentjana Pembangunan Lima Tahun alas dasar jang tidak inflatoir, maka ini sudah akan merupakan suatu succes.Keadaan sedemikian sedikit-dikitnja telah memberikan djaminan bahwa pengeluaran dari sumber-sumber Anggaran Belandja akan dapat diteruskan untuk tahun-tahun jang akan datang. Tetapi perlu diingat, bahwa bila tekanan inflasi makin bentambah besar, maka djumlah tersebut tidak akan dapat ditjapai dan akan hilang dalam kekatjauan keuangan.

4. Para 12 dan 13. hapus.5. Para 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26

berturut-turut diubah mendjadiPara 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24.

6. Para 27 mendjadi para 25.Dengan demikian kita menudju kepembangunan jang seimbang. Keseimbangan daripada Rentjana Pembangunan Lima Tabun ini djuga berlaku terhadap pembangunan regional.Kebidjaksanaan Daerah dalam pembangunannja ini harus sedjalan (parallel) dengan kebidjaksanaan Pemerintah Pusat dalam rangka pembangunan Nasional.Dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, kemampuan dan sumber-sumber

daerah sendiri, tanpa melepaskan kepentingan Negara kita sebagai satu kesatuan ekonomi, pembangunan Daerah perlu direntjanakan dengan seksama dan dikoordinasikan.Langkah-langkah jang ditempuh dalam kebidjaksanaan in:a, Untuk mendapatkan bahan-bahan guna perentjanaan pem-

bangunan jang lebih seksama akan selalu diadakan kerdja

sama dengan berbagai instansi di Daerah-daerah dan/atau

8

badan perentjanaan tingkat Daerah jang bertugas dalam lapangan pembangunap di Daerahnja masing-masing.

b .Setjara teratur akan; diadakan evaluasi mengenar pelaksana- an pembangunan di Daerah-daerah dalam djangka waktu Rentjana Pembangunan Lima Tabun jang pertama ini clan seterusnja.

c, Menjusun monografie-monografie daerah sebagai sumber bahan-bahan guna perentjanaan Pembangunan Daerandalam rentjana Nasional berikutnja.

Dalam rentjana ini disediakan untuk lapangan industri, dari pembiajaan Pemerintah biaja sebesar ± Rp. 400 djuta selama 5 tahun untuk pemerintahan daerah, selandjutnja dikandung maksud supaja pelaksanaan beberapa projek Pemerintah dalam rentjana ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

7. Para 28; 29; 30; 31;32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40;;41:;42; 43; 44; 45; 46; 47;

berturut-turut diubah mendjadi:para .26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33;34.35; 36; 37; 38; 39;

40; 41; 42, 43; 44; 45.

9

BAGIAN II,

GARIS-GARIS BESAR RENTJANA PEMBANGUNANLIMA TAHUN.

Bab I dan 2.Tidak ada perubahan dan/atau tambahan.

Bab 3.Peinbiajaan Rent :tuna

1. Mengingat keadaan jang telah. berobah, maka pokok-pokok daripada keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan, kiranja dapat diterima, karena telah disusun dengan menginsjafi akan kenjataankenjataan jang ada.Maka itu dapatlah disetudjui untuk mengadakan tambahan-tambahan serta perubahan-perubahan seperlunja pada Garis-garis BesarIni guna menjesuaikan Rentjana Pembangunan Lima Tahun pada keputusan-keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan. Tentang saran-saran jang diadjukan didalam lampiran pada keputusan jang bersangkutan, jang menundjukkan djalan-djalan jang dapat diambil oleh Pemerintah untuk mentjapai keseimbangan moneter, kiranja baik untuk diperhatikan dan dilaksanakan dimana mungkin.

2. Para 3 dan 4 perlu dihapuskan, dengan keterangannja, bahwa didalam keadaan jang belum stabil, kemungkinan akan tertjapainja djumlah-djumlah perkiraan tentang pindjaman: bank dan pengeluaran obligasi akan mendjadi ketjil; sedangkan pembuatan perkiman baru jang didasarkan atas angka-angka jang dapat dipertjaja., sangatlah sukar karena tidak mungkin untuk memperkirakan sebelumnja bagaimana akibat daripada perobahan keadaan ini terhadap sumber-sumber pembiajaan diatas.

3. Dengan demikian para 5 mendjadi para 3.

Tentang modal asing ini dipandang perlu untuk mengadakan perobahan, disebabkan oleh karena hal-hal jang pada waklu penjusunan Rentjana Pembangunan Lima Tahun belum diperhitungkan, tetapi jang kini telah mendjadi kenjataan.

10

Karena itu perlu dimasukkan pula, mulai dengan tahun 1958, djumlah-djumlah jang merupakan pampasan Djepang dan kemungkinankemungkinal pindjaman lainnja.

4. Para 6 mendjadi dara 4.Didalam pasal ini sampailah kita pada perobahan-perobahan jang panting, karena. taksira:n cumber-cumber pembiajaan didalam susunan jang lama sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Maka susunanbaru adalah sebagai berikut:

Taksin sumber-sumber pembiayaan Rencana Lima Tahun

Dalam djutaan RpAnggaran Belandja

Pindjaman-pindjaman luar negeri pemberian-pemberian dan Pam-

pasan oerang Djepang

Djumlah

1956

2.120 200 2.320

1957

2.120 200 2.320

1958

2.120 400 2.520

1959

2.120 500 2.620

1956

2.120 600 2.720

10.600 1.900 12.500

Perubahan didalam perkiraan daripada pengeluaran-pengeluaran Anggaran Belandja untuk pembangunan didasarkan atas angkaangka pengeluaran Pemerintah didalam tahun-tahun 1956 dan 1957,jang berturut-turut diperkirakan sebesar Rp. 2.873,2 djuta dan Rp: 2.752;4 djuta.Meskipun kelihatannja angka-angka tersebut ada sedikit tinggi,

namun perlu diingat bahwa angka-angka dari tahun 1956 dan tahun-tahun sesudahnja semuanja meliputi pembajaran-pembajaran T,P,1 padahal angka-angka Rentjana Pembangunan Lima Tabun jang didasarkan atas angka-angka 1954 dan 1955 tidak memperhitungkan pembajaran T.P.1. diatas.Maka angka Rp. 2:120 djuta setahunnja dapatlah kiranja diterima sebagai djumlah jang paling sedikit dapat diharapkan dari Anggaran Belandja Pemerintah bagi pengeluaran-pengeluaran pembangunan.

11

Dengan perkiraan diatas, pembiajaan dari luar negeri kurang lebih merupakan 15% dan djumlah pembiajaan, jang berarti hampir 2 kali lipat dari persentase jang lama.

5. Achirnja para 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;berturut-turut diubah mendjadipara 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11: 12: 13; 14.

Bab, 4.Pertanian, kehutanan, kehewanan dan perikanan.

Soal-soal jang dikemukakan Musjawarah Nasional Pembangunan jang tertera dibawah ini akan digunakan sebagai pegangan untuk merealisasikan Rentjana Pembangunan Lima Tabun.A. Untuk melaksanakan penambahan produksi 2 djuta

ton betas dalam lima tahun, maka harus diadakan tindakan-tindakan istimewa sebagai berikut:1 extra intensivering.2. perluasan areal setjara besar-besaran diluar

Djawa antara lain dengan pendirian rijst-bedrijven, serta pengeringan tanah-tanah rawa pasang-surut.

B. 1. Memusatkan usaha-usaha perpetaan dan pengukuran.

2. Supaja Pemerintah mengadakan census dalam lapangan pertanian.

3. Memprodusir sendiri alat-alat pertanian dan rabuk.4. Supaja import pupuk diselenggarakan oleh Pemerintah sedang-

kan distribusinja disalurkan lewat kooperasi•kooperasi per-tanian.

5. Mempertjepat realisasi sampai didaerah-daerah Bank Tani

dan Nelajan, dan memperbesar modal permulaannja dari Rp. 100 djuta mendjadi Rp. 500 djuta.

6. Disamping usaha-usaha rakjat, Pemerintah supaja menjelenggarakan perusahaan-perusahaan mengenai bahan makanan dan pakaian pokok.

7. Menambah mata peladjaran pertanian dalam kelas-kelas terachir pada sekolah.sekolah rakjat.

12

8. Hay-making dan merakjatkan peternakan sapi perahan:9. Supaja Pemerintah mendirikan bank cultuur.

Perlu diterangkan bahwa sesuai dengan saran Musjawarah Nasional Pembangunan tersebut dalam A2, oleh Kementerian-kementerian Pertanian dan Pekerdjaan Umum dan Tenaga telah disusun rentjana pembukaan tanah-tanah kering dan pengeringan tanah-tanah rawa setjarabesar-besaran didalam usaha untuk memperluas areal tanaman bahan makanan.

Bab, 5Pengairan.

Tidak ada perobahan dan/atau tambahan.

Bab,6

Sumber -sumber mineral.Dalam soal-coal tersebut dibawah ini maka

keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan mengenai pertambangan sesuai dengan Renljana Pembangunan Lima Tahun:1. Pemberian konsesi-konsesi.2. Permian Daerah.3. Modal.Sebaliknja ada beberapa soal jang agak berbeda, misalnja:

1. Berlainan dengan keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan jang menjarankan supaja pengusaha pertambangan adalah Pemerintah (Pusat + Daerah) dan Pengusaha Nasional, sesuai dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, Pemerintah berpendapat, bahwa pada waktu"ini dan beberapa waktu jang akan datang, disebabkan belum terdapataja tjukup modal maupun tenaga ahli, Indonesia masih akan merupakan suatu negara dimana ada lapang

an kerdja untuk pengusaha-pengusaha partikelir (nasional maupun asing).

2. Urutan.Prioritet.Demikian,pula berlainan dengan keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan jang memberikan prioritet ke-2 untuk penggunaan

13

bahan-bahan galian untuk kebutuhan perindustrian dalam negeri,sesuai. dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, Pemerintahmcnitik beratkan pada objek-objek jang menghasilkan depisenSelain perbedaan tersebut diatas keputusan.

Musjawarah Nasional Pembangunan dapat. dipakai sebagai pegangan dalam merealisasikan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mengenai pertambangan.

Bab. 7 .Tenaga L i s t r k .

Tidak ada perobahan dan/atau

tambahan. Bah. 8 .

Perinduslrian.Pada pokoknja putusan Musjawarah Nasional

Pembangunan tidak bertentangan dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mengenai perindustrian. Perihal keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan supaja diutamakan usul-usul dan rentjana-rentjana dari Daerah, maka djika ditindjau lebih mendalam tempat-tempat dan projek-projek jang tertjantum dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun sudah menun-djukkan adanja penjebaran. diseluruh Indonesia.

Sebaliknja berlainan dengan keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan jang menjarankan penjusunan bagian chusus dari dinas Perindustrian dengan perlengkapan, tenaga dan kredit untuk setjara actief turut serta dalam pemberian kredit, sesuai dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun Pemerintah berpendapat bahwa perlu diichtiarkan penjederhanaan dan dihilangkan adanja doubl'ures. Dan untuk ini segala pekreditan hares disalurkan melaini bank.

Rah, 9.Perhubungan.

A. Djalan-djalan dan djenahatan.Pada pokoknja tidak ada perbedaan diantara

Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan putusan Musjawarah Nasional Pembangunan mengenai Djalan-djalan dan Djembatan, oleh karena itu putusan Musja-

14

warah; Nasional Pembangunan ini dapat dipakai sebagai pegangan dalam merealisasikan Rentjana Pembangunan Lima Tahun mengenai Djalan-djalan dan Djembatan.

B. Pelajaran.Pada pokoknja seksi inipun tidak ada perbedaan

antara Rentjana Pembangunan Lima Tahun dengan putusan Musjawarah Nasional Pembangunan. Beberapa persoalan jang tidak tertjantum dalam Ren-tjana Pembangunan Lima Tahun ialah antara lain:1. Usul penentuan „Vrije Haven”.

Soal „Vrije Haven” ini sebetulnja meliputi beberapa segi. Misalnja segi perdagangan, antara lain fasilitet-fasilitet bank, letaknja tempat „Vrije Haven” didalam lalu-lintas laut, dan investasi untuk pelabuhan-pelabuhan dan sebagainja. Untuk menentukan adanja suatu „Vrije Haven” maka bares terlebih dahulu diadakan penjelidikan jang lebih landjut.

2. Perindustrian Perkapalan dan Perusahaan muatan kapal laut (venal).

Kedua persoalan ini dapat ditambahkan kepada Rentjana Pembangunan Lima Tahun dan akan merupakan suatu perluasan dan perbaikan.

3. Pelabuhazt.Mengenai. Masalah ini ada beberapa hal jang diusulkan oleh Musjawarah Nasional Pembangunan jang perlu dipertimbangkan sampai berapa djauh dapat dilaksanakan.Usul-usul ini ialah mengenai:a. Perubahan Organisasi dan Administrasi.b. Soal Pembiajaan.

C. Perhubungan kereta api,Didalam lapangan ini tidak ada perbedaan antara

Rentjana Pembangunan Lima Tahun, dan putusan Musjawarah Nasional Pembangunan.

D. Perhubungan Udara.Mengenai projek•projek lapangan terbang dan

perlengkapan-perlengkapan lapangan terbang tidak ada perbedaan diantara Rentjana

15

Pembangunan Lima Tahun dan.putusan Musjawarah Nasional Pem- bangunan.

Selain projek-projek tersebut Musjawarah Nasional Pembangunan membahas beberapa persoalan jang tidak tertjantum dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang pada hakekatnja dapat dianggap sebagai suatu perluasan dan perbaikan.

Persoalan-persoalan tersebut ialah:a. Pokok-pokok kebidjaksauaan.b. Personil dan Pendidikan.c. Materiil.d. Perhubungan udara,

Sub d ini dibagi dalam:I. lnterinsulair division.2. International division.3. Regional division.4. Special Operation division.5. Perawatan.6. S.A.R. (Pentjari. dan Penolong).

Bab, 10.Sumber-sumber tenaga kerdja.

Hasil-hasil Musjawarah Nasional Pembangunan mengenai hal Lni umumnja tidak berbeda dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Perbedaan jang prinsipiil ialah:

I. Musjawarah Nasional Pembangunan berpendapat bahwa Penempatan tenaga djuga perlu didjadikan tudjuan dari pembangunan (employment target).

2. Rentjana Pembangunan Lima Tahun bertudjuan anlara lain:

Memperluas kesempatan bekerdja bagi seluruh penduduk.Pemerintah berpendapat, bahwa apa jang diputuskan

pada Musjawarah Nasional Pembangunan itu (employment target) akan diusahakan dilaksanakan pada Rentjana-rentjana Pembangunan jang berikut.

Bab. II.Hubungan Perburhant.

Tidak ada perobahan dan/atau tambahan.

16

Bab 12Pendidikan

Keputusan-keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan dibidang pendidikan dapat dipersatukan dengan tudjuan dan kebidjaksanaan jang telah diutarakan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Usaha-usaha pendidikan ditudjukan pada memenuhi kebutuhan masjarakat dan pembangunan. Sekarang untuk lebih dapat memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan, dirasakan perlu titik berat pe-njelenggaraan pendidikan diletakkan kepada penjempurnaan usaha pendidikan dari pada perluasan usaha pendidikan: Dalam hubungan ini andjuran untuk menindjau kembali struktur dan sistim pendidikan

supaja lebih selaras dengan kebutuhan negara jang sedang membangun, akan diperhatikan. Selain dari itu sesuai dengan andjuran Musjawarah Nasional Pembangunan untuk memperbaiki achlak serta membangun mentaal bangsa Indonesia, usaha pendidikan pun akan memperhatikan pendidikan watak dan budi pekerti, sehingga dengan demikianterpelihara pula pendidikan mengenai segi kedjiwaan warga negara kita.Bab. 13.

Keselurtan:Keputusan-keputusan Musjawarah Nasional

Pembangunan dibidang kesehatan tidak menundjukkan perbedaan jang prinsipiil dengan Rantjana Pembangunan Lima Tatum. Mengenai penjelenggaraannja Musjawarah Nasional Pembangunan mengandjurkan supaja d a l a m melak-sanakan kebidjaksanaan kesehatan, usaha-usaha prepentip lebih diintensifir disamping usaha-usaha kuratip untuk mentjapai keseimbang- an, hal mana dapat diterima.

Pemerintah dapat menjetudjui andjuran Musjawarah

Nasional Pembangunan supaja untuk mentjapai keseimbangan, usaha usaha prepen tip lebih diintensifkan disamping usaha-usaha kuratip.Bab 14 dan 15.

Kesedjahteraan sosial dan Djaminan sosial serta Perumahan.

Mengenai pokok ini Musjawarah Nasional Pembangunan tidaklah memberikan keputusan-keputusan jang terperintji. Hanja disanasini sadja, seperti didalam pembitjaraan mengenai kepegawaian dan

17

perburuhan Musjawarah Nasional Pembangunan telah menjiuggung masalah ini.

Oleh karena itu Bab 14 dan Bab 15 tetap didjadikan pedoman.Selandjutnja perlu diterangkan bahwa mengenai

masalah datang bulan (Bab 14 B Djaminan Sosial, Sub d hal. 222) sudah tjukup diatur didalam Undang-undang Kerdja No. 1 tahun 1951, berhubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1951 fasal 1 ajat (2), jang pada pokoknja menjatakan bahwa buruh wanita tidak boleh diwadjibkan bekerdja pada hari pertama dan kedua waktu haidh, sedangkan disamping itu madjikan dianggap tidak mengetahui keadaan haidh buruh wanita itu, bilamana jang berkepentingan tidak memberi tahukan hal itu kepada madjikannja.

Maka oleh karena itu Sub d dikeluarkan dari Program djaminan Sosial.

Bab. 16.Pembangunan Masjarakat Desa.

Perihal kebidjalcsanaan perentjanaan Pembangunan Masjarakat Desa, keputusan Musjawarah Nasional Pembangunan sedjiwa dengan apa jang telah diutarakan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tabun 1956 — 1960.

Mengenai daerah-daerah perbatasan seperti jang terdapat di Kalimantan Barat Timur, Daerah Sangir dan Talaud, Daerah Timor, Maluku Utara/Tengahl/Tenggara akan mendapat perhatian jang lebih utama dalam batas-batas dan rangka kebidjaksanaan jang sudah dirumuskan bagi usaha-usaha Pembangunan Masjarakat Desa. Dalam mempertjepat perluasan pembangunan keseluruh desa-desa di Indonesia diusahakan supaja Biro Desa dari Kementerian Dalam Negeri

mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan persiapan sesuai dengan prinsip-pninsip Pembangunan Masjarakat Desa.

Mengenai penjelenggaraan tugas-tugas tertentu pada tarap desa, memang lurah/kepala daerah jang setingkat itu bukanlah merupakan seorang jang ahli dalam segala lapangan. Dari itu segi-segi teknis penjelenggaraan tidak mungkin ia lakukan, tetapi karena fungsi dan pengaruhnja dilingkungan masjarakat Desa, lurah tidak akan ditinggalkan dalam rangka usaha Pembangunan Masjarakat Desa.

18

Bab.17Kooperasi

Usaha kooperasi mendapat perhatian jang chusus dari Rentjana

Pembangunan Lima Tahun, dan putusan Musjawarah Nasional Pambangunan mengenai hal ini dapat dianggap adalah merupakan sebagai penegasan.

Bab.18

Transmigrasi.Kebidjaksanaan terhadap persoalan transmigrasi jang dirumuskan oleh Musjawarah Nasional Pembangunan adalah sedjadjar dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Segi penjelenggaraannja dititik beratkan ke transmigrasi spontaan sedang ikut sertanja pemerintah daerah (baik dalam pengirimanmaupun penampungan) dan pelajanan jang sama terhadap penduduk asli dan pendatang dalam proporsi jang sebaik-baiknja, disetudjui sepenuhnja;

Bab.19Administrasi pemerintahan.

Pada dasarnja tidak ada perbedaan didalam penempatan masalah pokok dalam lapangan administrasi negara sebagaimana dilihat oleh Musjawarah Nasional Pembangunan dan didalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Demikian pula halnja dengan penelaahan berbagai segi administrasi dan perumusan tudjuan-tudjuan dan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan. Boleh dikatakan bahwa sifatnja saling memperlengkap, saling menutupi atau saling mengisi.Tentang tindakan-tindakan jang diusulkan oleh

Musjawarah Nasional Pembangunan kepada Pemerintah untuk dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnja, dapatlah diberikan keterangan sekedarnja sbb:I. Hal melaksanakan hasil-hasil Musjawarah Nasional I Panmtia I.Segera setelah berachirnja Musjawarah Nasional, telah dibentuk tigaPanitia ad-hoc Pemerintah, diantaranja Panitia ad-hoc I Urusan Umum

19

dan Pemerintahan dan Panitia ad-hoc II Urusan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, jang bertugas menindjau keputusan rapat Panitia I dan II Musjawarah Nasional pada tanggal 12 September 1957.

Pendapat-pendapat kedua Panitia ad-hoc itu jang dewasa ini didjadikan pegangan dalam melaksanakan putusan-putusan Musjawarah Nasional itu, adalah sedjalan dengan Rentjana Lima Tabun.

II. Hal-hal memperintji, mempertegas dan memperluas soal-soal pokok dalam Bab 19 Garis-garis Besar Rentjana lima Tabun (1956--1960) dengan.

1. Penjusunan undang-undang dan/atau peraturau-peraturan Pemerintah tentang:Mengenai djumlah, organisasi dan koordinasi Kementerian-kementerian, Djawatan-djawatan sampai ketingkat Swatantra I, II dan III, maka Pemerintah tetap mempergunakan Laporan Panok (Panitia Negara untuk menjelidiki organisasi kementerian-kementerian) tertanggal 26 April 1954 sebagai pedoman. Akan tetapi sebagaimana dinjatakan dalam Bab 19 ini, didalam mempergunakan laporan tersebut sebagai pedoman dalam penjusunan aparatur pemerintahan jang lebih effisien, parlu diperhatikan perkembangan-perkembangan baru jang berlangsung sesudah laporan itu diselesaikan.

Mengenai kepegawaian, termasuk peradilan pegawai, maka Pemerintah memberikan prioritet pertama kepada pembentukan suatu Panitya Negara jang kompeten dengan tugas menjusun suatu ran-tjangan Undang-undang Pokok Kepegawaian jang harus menjiapkan pekerdjaannja dalam waktu terbatas.

Adalah kebidjasanaan Pemerintah pula untuk setingkat demi setingkat membangunkan suatu peradilan pegawai atau administra

tif jang lengkap.Mengenai perbendaharaan dan anggaran belandja

jang lebih sesuai, termasuk Undang-Undang Perusahaan Negara, maka Pemerintah menginsafi benar bahwa kelantjaran pelaksanaan pembangunan tidak sedikit tergantung dari kelantjaran penjelenggaraan admi-

20

nistrasi anggaran-umum. Maka suatu masalah ialah setjara bagaimain mendjadikan seluruh aparatur anggaran-umum dan administrasinja suatu alat pembangunan jang memenuhi kebutuhan. Diharapkan bahwa Panitya jang disebutkan dalam Bab 19 ini, ialah Panitya Interdepartemental Penjusun Undang-Undang Perbendaharaan lidak lama lagi akan siap dengan rentjananja tentang pengurusan keuangan negara jang nanti akan menggantikan I.C.W. (Indonesische Comptabiliteits wet 1925). Adalah selajaknja bahwa djuga I.B.W. (Indonesische Bedrijven wet 1927) diganti oleh Undang-Undang Perusahaan jang sesuai.

2. Pemeliharaan dan usaha meninggikan mutu dari pada petugas-petugas Pemerintah dengan beberapa tindakan.Pendidikan dan latihan administratif merupakan suatu tjabang jang tak terpisah-pisahkan daripada administrasi kepegawaian jang balk. Maka diharapkan bahwa dalam waktu dekat, Lembaga Administrasi Negara jang dibentuk dengan P.P. No. 30 tahun 1957 sudah akan merupakan suatu kenjataan.

Lembaga itu jang sebagai suatu badan pemerintah berdiri langsung dibawah Perdana Menteri, akan mendjadi pusat kegiatan jang menudju kepenjempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinja. Salah satu tugasnja jang terpenting ialah menjelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil dan/ atau tjalon pegawai negeri sipil, sehingga mendjadi tenaga admini

strasi negara .jang mempunjai keperibadian dan ketjakapan sesuai dengan tugasnja.

Untuk melaksanakannja akan diadakan suatu Biro Pendidikan dengan tugas:

a. mengusahakan segala sesuatu jang diperlukan untuk mendjamin terselenggaranja setjara teratur rentjana latihan djabatan bagi pegawai negeri sipil dan/atau tjalon pegawai negeri sipil dalam lapangan administrasi negara.

b, memperluas dan memperdalam pengetahuan pegawai negeri sipil/atau tjalon pegawai negeri sipil tentang administrasi negara.

21

c. mendjalankan koordinasi dan pengawasan kursus-kursus dan Iatihan djabatan dalam administrasi negara jang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian dan/atau badan-badan pemerintah lainuja.

Disamping itu perlu pula bahwa Pemerintah-pemerintah Daerah setjara sistematis menjelenggarakan pendidikan kader untuk men-djalankan pemerintahannja, balk untuk pekerdjaan-pekerdjaan administratif maupun teknis.

3. Penempatan dan penerbitan (alokasi) dan realokasi) tenaga-tenaga kerdja administratif dan kedjuruan sesuai dengan kebutuhan Djawatan dan masjarakat daerah-daerah.Penjelesaian masalah penggunaan tenaga pegawai dengan sebaikbaiknja ini merupakan sebagian daripada penjederhanaan dan rasionalisasi seluruh aparatur pemerintahan, balk di Pusat maupun di Daerah.

4. Normalisasi dan standarisasi dari pada alat-alat perlengkapan Djawatan-djawatan untuk mentjapai efficiency, penjederhanaan dan penghematan.Bahkan dapat ditambahkan dengan mekanisasi dari Administrasi dimana mungkin mengingat makin meluasnja tugas pemerintahan, sebagaimana tertjantum dalam Bab 19 ini. --

5 . Diadakannja djaminan-djaminan sosial jang lajak jang mengenai makanan, pakaian dan perumahan bagi para petugas, disamping itu supaja diusahakaa adanja penghargaan kepada semua petugas negara jang telah melakukan tugasnja dengan sebaik-baiknja dan dapat dipudji.Dalam batas-batas kemampuan Pemerintah senantiasa akan diusahakan untuk menjempurnakan tjara-tjara mempertinggi moril, kegembiraan bekerdja dan gengsi corps pegawai negeri.

6. Mempergiat, menjempurnakan dan melaksanakan segala tindakantindakan dan peraturan-peraturan

jang sampai sekarang sudah ada dan masih terbengkalai (diantaranja putusan-putusan Panok dan P.P. No. 30/1957 tentang Lembaga Administrasi Negara).Perhatian chusus ditjurahkan Pemerintah terhadap hal ini.

22

Bab 20

Peker jaan merent jana dan organisas in ja

Dalam hubungan ini perlu ditindjau putusan Musjawarah Nasional Pembangunan mengenai pembentukan suatu Dewan Perantjang Nasional (National Planning Board) jang bertugas menjusun suatu Rentjana Pembangunan Semesta (National Overall Plan) jang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Pemerintah sedang mempertimbangkan sampai dimana dan setjara bagaimana putusan Musjawarah Nasional Pembangunan itu dapat didjalankan. Sebab diinsafi bahwa hal itu perlu dilakukan dalam rangka penjempurnaan organisasi seluruh aparatur perentjanaan negara dan tatatjara kerdjanja.

Dengan demikian akan tertjiptalah kebulatan dan keserasian didalam bekerdjanja aparatur perentjana negara itu.

Selandjutnja dimintakan perhatian terhadap kenjataan bahwa didalam Bab 20 ini perlu diadakan beberapa perubahan, mengingat adanja perkembangan-perkembangan dalam masa achir-achir ini.Pertama-pertama dalam sub a perihal Pembuatan

rentjana djangkapandjang dan organisasinja, alinea terachir perlu disesuaikan dengan tekst baru Rantjangan undang-undang pasal 3 sehingga berbunji sebagai berikut:,,Koordinasi dalam perentjanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan atas nama Pemerintah oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan. Pelaksanaan pembangunan disektor Pemerintah dilakukan oleh Kementerian-kementerian dan Pemerintah daerah-daerah otonoom jang bersangkutan dan oleh Badan-badan jang chusus ditundjuk oleh Pemerintah untuk

keperluan itu.Pelaksanaan pembangunan disektor partikelir dan

disektor masjarakat desa dilakukan oleh partikelir dan masjarakat desa sendiri dengan petundjuk, bimbingan dan pengawasan Kementerian, Pemerintah daerah atau Badan jang dikuasakan oleh Pemerintah''.Begitu pula halnja dengan sub c perihal membuat

rentjana-tahunan dan organisasinja, maka sub c tersebut diubab sehingga berbunji sebagai berikut:

23

„Telah diuraikan bahwa rentjana-tahunan dan rentjana djangkapandjang saling pengaruh-mempengaruhi. Dengan demikian Dewan Ekonomi dan Pembangunan pun mendjadi badan koordinasi didalam perentjanaan dan pelaksanaan rentjana tahunan.

Dalam hubungan ini perlu disebut Panitia Koordinasi Interdepartemental (PAKIN),. jaitu suatu Panitia dengan Direktur-Djenderal Biro Perantjang Negara sebagai anggauta merangkap Ketua dan Wakil-wakil dari beberapa Kementerian sebagai anggauta.

PAKIN bertugas mengadakan koordinasi dalam lapangan ekonomisosial dan segala bantuan luar negeri jang meliputi berbagai Kementerian. Maka oleh karena itu projek.projek pembangunan didalam rentjana-tahunan perlu dibitjarakan terlebih dahulu dalam rapat-rapat. berkala dari PAKIN sebelum disampaikan kepada Dewan Ekonomi dan Pembangunan”.

24