hukum perburuhan (arbeidsrecht)

73
HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT) By HANI SUBAGIO, SH, KN.

Upload: lamond

Post on 02-Feb-2016

125 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT). By HANI SUBAGIO, SH, KN. SILABUS HUKUM PERBURUHAN: PENGANTAR RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN SUMBER HUKUM PERBURUHAN ORANG DAN BADAN YANG BERSANGKUTAN HUBUNGAN KERJA PERJANJIAN KERJA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

HUKUM PERBURUHAN(ARBEIDSRECHT)

By

HANI SUBAGIO, SH, KN.

Page 2: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

SILABUS HUKUM PERBURUHAN:PENGANTARRIWAYAT HUKUM PERBURUHANSUMBER HUKUM PERBURUHANORANG DAN BADAN YANG BERSANGKUTANHUBUNGAN KERJAPERJANJIAN KERJAPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANKESEHATAN KERJAKEAMANAN KERJAJAMINAN SOSIALHUKUM PERBURUHAN INTERNASIONAL

Page 3: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

DAFTAR PUSTAKA:

1. HUKUM PERBURUHAN BIDANG HUBUNGAN KERJA - PROF. IMAN SOEPOMO, SH.

2. PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN - PROF. IMAN SOEPOMO, SH.

3. KOMPILASI HUKUM PERIKATAN – PROF. MARIYAM DARUS B, SH.

4. SEGI-SEGI HUKUM PERJANJIAN – M. YAHYA HARAHAP, SH.

5. DASAR-DASAR HUKUM PERBURUHAN – ZAINAL ASIKIN, SH.

Page 4: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM

Setelah mendapat kuliah Hukum Perburuhan, mahasiswa meningkat kemampuan dan pengetahuan bidang perburuhan, mengerti dan memahami hak dan

kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam hubungan kerja, sehingga mahasiswa berkemampuan

dan berpengalaman dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuannya pada lapangan

pekerjaan.

Page 5: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

HUKUM PERBURUHANAdalah Himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

Beberapa hal penting:1. Himpunan peraturan2. Bekerja atau melakukan kerja pada orang lain3. Dengan menerima upah4. Soal-soal yang berkenaan

Tujuan Hukum Perburuhan:Pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan

pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.

Page 6: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Peraturan perundang-undanganTujuannya: Menciptakan kedudukan buruh yg layak

bagi kemanusian, baik yuridis dan ekonomis maupun sosiologis.

Dilaksanakan dgn 4 jalan:1. Diadakan ketentuan-ketentuan yg sifatnya

mengatur, yaitu memberi aturan mengenai berbagai soal yg akan berlaku bila kedua belah pihak, buruh dan majikan, tidak mengadakan aturan sendiri.

2. Ketentuan-ketentuan yg bersifat memaksa, apabila no. 1 ada penyimpangan.

3. Perlindungan yg sifatnya antara mengatur dan memaksa, yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan.

4. Perlindungan bagi pihak buruh yg lemah ekonominya dalam bentuk kekuasaan pengadilan.

Page 7: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

ASAS HK PERBURUHAN

ASAS KETERPADUAN MELALUI KOORDINASI FUNGSIONAL LINTAS SEKTORAL PUSAT DAN DAERAH

PEKERJA/BURUH---PENGUSAHA---PEMERINTAH

Page 8: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

SIFAT HK PERBURUHAN

PERDATA (PRIVAT) PUBLIK

Page 9: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

RIWAYAT HUKUM PERBURUHAN

1. MASA PERBUDAKAN- Budak tidak mempunyai hak apapun- Yang dimiliki adl kewajiban melakukan pekerjaan- Fasilitas bukan suatu keharusan, tapi kebaikan- Tidak ada aturan perburuhan- Hapus tahun1860

2. MASA PEKERJAAN RODI- Dibagi 3 golongan:

a. Rodi Guvernemenb. Rodi Pembesar/pribadic. Rodi Desa

- Awalnya pembagian kerja (gotongroyong)- Lebih berat dari perbudakan- Hapus tahun 1880

Page 10: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

t

3. MASA POENALE SANKSI- Koeli Ordonantie- Ancaman Pidana didalam hubungan perdata- Berpihak kepada pengusaha- Bertentangan dengan asas hukum- Hapus tahun 1942

Page 11: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PENEGAKAN HUKUM:

KEPASTIAN HUKUMKEADILAN

KEMANFAATAN

Page 12: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

SUMBER HUKUM PERBURUHAN:1. UNDANG-UNDANG2. PERATURAN LAIN

3. KEBIASAAN4. PUTUSAN

5. PERJANJIAN6. TRAKTAT

Page 13: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

UNDANG-UNDANG:- UU No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan- UU No.12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Kerja di Perusahaan Swasta- UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja- UU No.7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.- UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh- UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Page 14: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Peraturan Lain:- Peraturan Pemerintah- Keputusan Presiden- Keputusan Menteri

Faktor pentingnya KEBIASAAN:1. Pembentukan UU Perburuhan tidak dapat mengikuti perkembangan soal-soal perburuhan.2. Peraturan yang lama (Jaman Hindia Belanda) tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat.

Peraturan : Mengatur yang seharusnya berlaku.Putusan : Menetapkan yang sebenarnya berlaku

Page 15: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

ORANG DAN BADAN YG BERSANGKUTAN:1. BURUH DAN MAJIKAN2. ORGANISASI BURUH3. ORGANISASI MAJIKAN4. PENGUASA5. PENGAWAS

PEKERJA: sangat luas, dgn/tanpa hubungan kerja.KARYAWAN: orang yg melakukan karya (pekerjaan)TENAGA KERJA: semua orang yg mampu bekerja, baik

sudah/belum punya pekerjaan.

PENGUSAHA: orang yg menjalankan usaha (entreprenaur)

Tujuan Organisasi Buruh: alat yg utama bagi buruh melindungi dan memperjuangkan kedudukan yg baik.

PENGUASA = NEGARADiminta atau tidak mengambil bagian dalam mengatur

mengenai hubungan kerja, demi keadilan, kesejahteraan dan ketertiban.

Page 16: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

HUBUNGAN KERJA

Hubungan antara buruh/pekerja dan majikan/pengusaha berdasarkan perjanjian kerja, yg mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Perjanjian Kerja adalahPerjanjian antara buruh/pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja: (Pasal 51 (1) UU 13/2003)- Tertulis- Lisan

Semua biaya yg timbul menjadi kewajiban majikan/pengusaha.

Page 17: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PERJANJIANSuatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yg memberi kekuatan hak pada satu pihak dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Ada 4 Hal:• Hubungan Hukum.• Bidang Hukum Kekayaan• Adanya Hak (kreditur)• Adanya kewajiban (debitur)

Obyek Perjanjian adalah “Prestasi”, dapat berupa;1.Memberikan sesuatu,2.Melakukan sesuatu,3.Tidak melakukan sesuatu.

Page 18: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 KUHPer):1. Kesepakatan2. Kecakapan3. Sesuatu hal tertantu4. Sebab yang halal

1 & 2 = syarat subyektif, apabila tdk dipenuhi dapat dibatalkan3 & 4 = syarat obyektif, apabila tdk dipenuhi batal demi hukum

Perjanjian sebagai undang-undang bagi yg membuatnya (pasal 1338 KUHPer)

= Asas Kebebasan Berkontrak

UNDANG-UNDANGUU karena pernyataan para pihak

1. Perbuatan menurut hukum2. Perbuatan melawan hukum

b. Hanya UU saja ( kewajiban ortu ke anak, kewajiban memelihara ortu, dsb)

Page 19: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Syarat Perjanjian Kerja = syarat perjanjian pada umumnya

(Pasal 52 (1) = Pasal 1320 KUHPer)

1. Kesepakatan kedua belah pihak2. Kecakapan para pihak3. Pekerjaan yang diperjanjikan4. Pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

1 & 2 dilanggar dapat dibatalkan3 & 4 dilanggar batal demi hukum

Page 20: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Perjanjian Kerja minimal memuat:1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat buruh3. Jabatan atau jenis pekerjaan4. Tempat pekerjaan5. Besarnya upah dan cara pembayaran6. Syarat-syarat kerja yg memuat hak dan

kewajiban buruh dan majikan.7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian

kerja8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Catatan:- Dibuat rangkap 2- 5 & 6 tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan,

Peraturan Kerja Bersama dan UU

Page 21: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

BENTUK DAN ISI PERJANJIANBENTUK DAN ISI PERJANJIAN

ASAS KEBEBASAN BERKONTRAKASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

(Pasal 1338 (1) KUHPer)(Pasal 1338 (1) KUHPer)

Asal tidak bertentangan dengan;Asal tidak bertentangan dengan;

Undang-undangUndang-undang

Ketertiban UmumKetertiban Umum

KesusilaanKesusilaan

Page 22: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PEMBAGIAN PERJANJIAN KERJAPEMBAGIAN PERJANJIAN KERJA

Berdasarkan jangka waktu perjanjian kerjaBerdasarkan jangka waktu perjanjian kerja

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertetu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertetu (PKWTT)(PKWTT)

Page 23: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Kategori Pekerjaan PKWT:Kategori Pekerjaan PKWT:

Pekerjaan yang sekali selesai atau Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnyasementara sifatnya

Pekerjaan yg diperkirakan selesainya tidak Pekerjaan yg diperkirakan selesainya tidak lebih dari 3 tahunlebih dari 3 tahun

Pekerjaan yg bersifat musimanPekerjaan yg bersifat musiman

Pekerjaan yg berhubungan dgn produk Pekerjaan yg berhubungan dgn produk baru, kegiatan baru, atau produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yg masih dlm percobaan atau tambahan yg masih dlm percobaan atau penjajagan penjajagan

Page 24: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Jangka Waktu PKWTJangka Waktu PKWT

PKWT dapat diperpanjang atau PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharuidiperbaharuiDiadakan paling lama 2 tahun dan hanya Diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahunwaktu paling lama 1 tahunPembaharuan perjanjian bisa diadakan Pembaharuan perjanjian bisa diadakan setelah tenggang waktu 30 hari sejak setelah tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya perjanjian semula untuk berakhirnya perjanjian semula untuk jangka waktu paling lama 2 tahunjangka waktu paling lama 2 tahun

Page 25: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PERJAJIAN KERJA BERAKHIRPERJAJIAN KERJA BERAKHIR

PEKERJA MENINGGAL DUNIAPEKERJA MENINGGAL DUNIA

BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJAPERJANJIAN KERJA

PUTUSAN PENGADILANPUTUSAN PENGADILAN

KEJADIAN YG DITENTUKAN DLM KEJADIAN YG DITENTUKAN DLM PERJANJIAN, PERATURAN PERJANJIAN, PERATURAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN PERUSAHAAN ATAU PERJANJIAN KERJA BERSAMA KERJA BERSAMA

Page 26: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PERATURAN PERUSAHAAN (PP)PERATURAN PERUSAHAAN (PP)

Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yg memuat pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja dan syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaantata tertib perusahaan

Wajib bagi perusahaan yg punya pegawai min Wajib bagi perusahaan yg punya pegawai min 10 orang10 orangDisusun oleh majikan/pengusahaDisusun oleh majikan/pengusahaJangka waktu berlaku 2 tahun dan wajib Jangka waktu berlaku 2 tahun dan wajib diperbaharui diperbaharui Berlaku sejak disahkan Menteri atau pejabat yg Berlaku sejak disahkan Menteri atau pejabat yg ditunjukditunjuk

Page 27: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PERJANJIAN KERJA BERSAMA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)(PKB)

Perjanjian yg antara serikat pekerja atau Perjanjian yg antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan beberapa serikat pekerja dengan pengusaha/serikat pengusaha yg memuat pengusaha/serikat pengusaha yg memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihakbelah pihak

satu perusahaan hanya satu PKBsatu perusahaan hanya satu PKB masa berlaku 2 th dpt diperpanjang 1 thmasa berlaku 2 th dpt diperpanjang 1 th PK tidak boleh bertentangan dengan PKBPK tidak boleh bertentangan dengan PKB PKB tidak boleh bertentangan dgn UUPKB tidak boleh bertentangan dgn UU berlaku sejak ditandatanganiberlaku sejak ditandatangani

Page 28: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

UPAH: (UU No.13/2003)

Hak pekerja/buruh yg diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yg ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Page 29: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PENGHIDUPAN YANG LAYAK

Jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya secara wajar (makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, jaminan hari tua).

Page 30: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PRINSIP PENGUPAHAN

Hak menerima upah timbul karena hubungan kerja

Tidak boleh diskriminasi NO WORK NO PAY Komponen upah; upah pokok dan tunjangan

tetap Tuntutan pembayaran upah daluwarsa dalam 2

tahun sejak timbulnya hak.

Page 31: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Upah berdasarkan nilainya:* Upah nominal: jumlah yg berupa uang* Upah riil: banyaknya barang yg dapat dibeli dgn jumlah uang itu

Upah berdasarkan bentuknya: Upah berupa uang Upah berupa barang (termasuk pengobatan,

perumahan, pengangkutan dsb)(Ps 12 PP 8/1981 Maks 25 %)

Page 32: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Upah minimumUpah minimumUpah bulanan terendah yang terdiri dari Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetapupah pokok termasuk tunjangan tetap

Penetapan upah minimumPenetapan upah minimum

PerMenaker No. PER-01/MEN/1999PerMenaker No. PER-01/MEN/1999

1.1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)

2.2. Indeks Harga Konsumen (IHK)Indeks Harga Konsumen (IHK)

3.3. Kemampuan, perkembangan dan Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaankelangsungan perusahaan

4.4. Kondisi pasar kerjaKondisi pasar kerja

5.5. Tingkat perkembangan perekonomian dan Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapitapendapatan perkapita

Page 33: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

BULAN :DAERAH :

NO KEPERLUAN MUTU JENIS

KONSUMSISEBULAN

HARGA

NILAI SEBULAN (Rp)SATUAN Rp

I MAKANAN & MINUMAN

1 Beras Kw. Sedang 12.99 kg 1kg

2 Sumber Protein

a. Daging Kw. Sedang 0.75 kg 1kg

b. Ikan Segar idem 1.20 kg 1kg

c. Telur Ayam idem 1.00 kg 1kg

3 Kacang-kacangan idem 1.50 kg 1kg

4 Gula idem 1.50 kg 1kg

5 Minyak goreng idem 1.80 kg 1kg

6 Sayuran idem 7.20 kg 1kg

DAFTAR ISI KEBUTUHAN HIDUP MINIMUM UNTUK PEKERJA LAJANG DALAM SEBULANDENGAN 3.000 KALORI PER HARI

Page 34: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

7 Buah-buahan psg/pepaya 7.50 kg 1kg

8 Sumber Karbohidrat 6.00 kg 1kg

9 The Kw. Sedang 0.30 kg 1kg

10 Kopi idem 0.50 kg 1kg

11 Bumbu-bumbuan 15% dari nilai Kel. I

II PERUMAHAN & FASILITAS

12 Sewa Rumah Tipe 21 1/2

13 Dipan/Tempat ttidur No.3/polos 1/36

14 Kasur dan Bantal Kain Strip 1/24

Page 35: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

15 Seprei dan sarung bantal Katun 2/12

16 Meja dan Kursi 1meja/4kmr 1/36

17 Piring makan Kw. Sedang 4/24 1lusin

18 Gelas minum idem 4/24 1lusin

19 Sendok dan Garpu idem 1/24 1lusin

20 Ceret Aluminum idem 1/24 1buah

21 Wajan Alumunium idem 1/24 1buah

22 Panci email idem 2/12 I buah

Page 36: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

23 Kompor minyak tanah idem 1/24 1buah

24 Minyak tanah Eceran 10 liter 1 liter

25 Ember plastik Kw. Sedang 1/12 1buah

26 Tikar plastik Kw. Sedang 1/24 1 buah

27 Listrik 450 watt

28 Bohlam 3 @ 25 watt Philips 6/12 1buah

29 Air 1800 liter

30 Sabun cuci ekonomi 1.50 kg 1kg

Page 37: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

III SANDANG

31 Celana panjang/rok Tretek/ktn 3/12 1buah

32 Kemeja tangan pendek/blus tetoron 3/12 1buah

33 Kaos Oblong/BH Kw. Sedang 3/12 1buah

34 Celana dalam idem 4/12 1buah

35 Sarung/kain panjang idem 1/12 1buah

36 Sepatu idem 2/12 1psg

37 Sandal jepit Karet 2/12 1psg

38 Handuk Mandi Kw. Sedang 2/12 1buah

Page 38: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

IV ANEKA KEBUTUHAN

39 Transport umum 1buah

40 Sarana Kesehatan

a. Pasta Gigi Ciptadent 2 buah 1buah

b. Sabun Mandi Lifeboy 2 buah 1buah

c. Sikat Gigi Manful 2/12 1buah

41 Pangkas rambut 1 kali 1 bulan

42Pendidikan/Pelatihan/Kursus/Koran/bacaan 1 kali 1 bulan

43 Rekreasi: Radio & Hiburan 1 kali 1 bulan

Page 39: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

UPAH LEMBURUPAH LEMBUR

Upah yang diberikan oleh pengusaha Upah yang diberikan oleh pengusaha sebagai imbalan kepada sebagai imbalan kepada

pekerja/buruh karena telah melakukan pekerja/buruh karena telah melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi dari jam dan hari kerja yang melebihi dari jam dan hari kerja

atau istirahat mingguan dan hari atau istirahat mingguan dan hari besar.besar.

Page 40: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Kriteria pekerja staf Kriteria pekerja staf yg tidak berhak lemburyg tidak berhak lembur

Menduduki jabatan struktural di Menduduki jabatan struktural di organisasi perusahaanorganisasi perusahaan

Memiliki tanggung jawab, kewajiban Memiliki tanggung jawab, kewajiban dan wewenang terhadap kebijakan dan wewenang terhadap kebijakan perusahaanperusahaan

Mendapat upah yg lebih tinggi dari Mendapat upah yg lebih tinggi dari pekerja lainpekerja lain

Mendapat fasilitas lebih dari pekerja Mendapat fasilitas lebih dari pekerja lainlain

Page 41: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

SISTEM PEMBERIAN UPAHSISTEM PEMBERIAN UPAH

Sistem upah jangka waktuSistem upah jangka waktu Sistem upah potonganSistem upah potongan Sistem upah permufakatanSistem upah permufakatan Sistem skala upah berubahSistem skala upah berubah Sistem upah indeksSistem upah indeks Sistem pembagian keuntunganSistem pembagian keuntungan

Page 42: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAHUPAH

Denda 5 % per hari keterlambatan, Denda 5 % per hari keterlambatan, untuk hari keempat sampai untuk hari keempat sampai kedelapankedelapan

1 % perhari keterlambatan, untuk 1 % perhari keterlambatan, untuk hari kesembilan dan seterusnya hari kesembilan dan seterusnya maksimal 50 % upahmaksimal 50 % upah

Page 43: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Teori upah:

Teori upah hukum alamTeori upah hukum besiTeori persediaan upah

Teori upah etikaTeori upah sosial

Page 44: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

KEAMANAN KERJAKEAMANAN KERJA

Mengatur dan memelihara ruang, alat Mengatur dan memelihara ruang, alat dan perkakas, ditempat melakukan dan perkakas, ditempat melakukan pekerjaan, sehingga buruh/pekerja pekerjaan, sehingga buruh/pekerja terlindungi dari bahaya yang terlindungi dari bahaya yang mengancam keselamatan, kehormatan mengancam keselamatan, kehormatan dan dan harta bendanya. (Pasal 1602 dan dan harta bendanya. (Pasal 1602 w KUHPer)w KUHPer)

Page 45: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Tujuan pengaturan keamanan kerja adl mempertinggi produktifitas kerja buruh/pekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat

Keamanan kerja ===== kewajiban majikan

Sanksi mengganti kerugian yang menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaan

UU no.13 th 2003 pasal 86 diatur mengenai hak buruh untuk memperoleh perlindungan atas:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja2. Moral dan kesusilaan3. Perlakuan yg sesuai dgn harkat dan martabat

manusia dan nilai-nilai agama

Page 46: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

KESEHATAN KERJAKESEHATAN KERJA

Tujuannya:Tujuannya:1.1. Melindungi kepentingan buruh dari eksploitasi Melindungi kepentingan buruh dari eksploitasi

tenaga buruh oleh majikan;tenaga buruh oleh majikan;2.2. Buruh melakukan pekerjaan yg layak bagi Buruh melakukan pekerjaan yg layak bagi

kemanusiaan;kemanusiaan;3.3. Buruh dpt melakukan pekerjaan yg membahayakan Buruh dpt melakukan pekerjaan yg membahayakan

jiwanya.jiwanya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerjaSistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja

Tercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktifTercipta tempat kerja yang aman, efisien dan produktif

Page 47: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Larangan mempekerjakan anak;1. Usia anak adl kurang dari 16 tahun.2. Dapat dikecualikan anak berumur 13 - 15

th, mllk pekerjaan ringan, tdk mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial, syarat: atas ijin orang tua, maks 3 jam sehari, lingkungan kerja hrs dipisahkan dgn pekerja dewasa, dapat upah sesuai dgn ketentuan.

Page 48: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Perlindungan buruh perempuan;Perlindungan buruh perempuan;

►Dilarang mempekerjakan Dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan dibawah 18 pekerja/buruh perempuan dibawah 18 th antara pukul 23.00 – 07.00th antara pukul 23.00 – 07.00

► Pekerja/buruh yg sedang hamil pada Pekerja/buruh yg sedang hamil pada pukul 23.00-07.00pukul 23.00-07.00

► Pengusaha hrs menyediakan Pengusaha hrs menyediakan angkutan antar jemputangkutan antar jemput

► Pengusaha hrs menjaga kesusilaan Pengusaha hrs menjaga kesusilaan dan keamanan tempat kerjadan keamanan tempat kerja

Page 49: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Pekerja/buruh perempuan selain Pekerja/buruh perempuan selain berhak waktu istirahat yg sama berhak waktu istirahat yg sama

dgndgn►Cuti hamil, 1,5 bulan sebelum dan 1,5 Cuti hamil, 1,5 bulan sebelum dan 1,5

bulan setelah melahirkan.bulan setelah melahirkan.►Cuti haid, hari I dan II haiid.Cuti haid, hari I dan II haiid.►Waktu menyusui pada jam kerja.Waktu menyusui pada jam kerja.

Page 50: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Waktu KerjaWaktu Kerja

1.1. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atauatau

2.2. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Page 51: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Lebih dari waktu kerja Lebih dari waktu kerja syaratnyasyaratnya

1.1. Ada persetujuan pekerja/buruh ybs; Ada persetujuan pekerja/buruh ybs; dandan

2.2. Paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan Paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.14 jam dalam 1 minggu.

Page 52: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Waktu Istirahat:Waktu Istirahat:

1.1. Istirahat antara jam kerja, min 0,5 jam Istirahat antara jam kerja, min 0,5 jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus dan setelah bekerja 4 jam terus-menerus dan tidak termasuk waktu kerja.tidak termasuk waktu kerja.

2.2. Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dlm 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 kerja dlm 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.hari kerja dalam 1 minggu.

3.3. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.12 bulan secara terus-menerus.

4.4. Istiirahat panjang min 2 bulan pada tahun Istiirahat panjang min 2 bulan pada tahun ke-7 dan ke-8bagi pekerja/buruh yg telah ke-7 dan ke-8bagi pekerja/buruh yg telah bekerja 6 tahun terus-menerus. (hanya bekerja 6 tahun terus-menerus. (hanya untuk perusahaan tertentu).untuk perusahaan tertentu).

Page 53: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

JAMINAN SOSIALJAMINAN SOSIAL

Memberikan pembayaran atas upah Memberikan pembayaran atas upah pada waktu-waktu buruh/pekerja di pada waktu-waktu buruh/pekerja di luar kesalahannya, tidak melakukan luar kesalahannya, tidak melakukan pekerjaan.pekerjaan.

Prinsip hubungan kerja:Prinsip hubungan kerja:

NO WORK NO PAYNO WORK NO PAY

Page 54: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Buruh tidak bekerja tidak mendapatkan Buruh tidak bekerja tidak mendapatkan upah.upah.

Pengusaha tidak wajib membayar upah Pengusaha tidak wajib membayar upah kecuali:kecuali:

Buruh sakit shg tdk dpt bekerja.Buruh sakit shg tdk dpt bekerja. Buruh wanita sakit pada hari I dan II masa haidnya Buruh wanita sakit pada hari I dan II masa haidnya

shg tdk dpt melakukan pekerjaan.shg tdk dpt melakukan pekerjaan. Buruh menikah, menikahkan, menghitankan, Buruh menikah, menikahkan, menghitankan,

nmembaptiskan anaknya, istri melahirkan atau nmembaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran, suami/istri/anak atau menantu/orang keguguran, suami/istri/anak atau menantu/orang tua/mertua/anggota dlm 1 rumah meninggal dunia.tua/mertua/anggota dlm 1 rumah meninggal dunia.

Buruh menjalankan kewajiban negara.Buruh menjalankan kewajiban negara. Buruh menjalankan ibadah agamanya.Buruh menjalankan ibadah agamanya. Pengusaha tidak mempekerjakan.Pengusaha tidak mempekerjakan. Buruh melaksanakan hak istirahat.Buruh melaksanakan hak istirahat. Buruh melaksanakan kegiatan serikat pekerja.Buruh melaksanakan kegiatan serikat pekerja. Buruh malaksanakan tugas pendidikan Buruh malaksanakan tugas pendidikan

perusahaan.perusahaan.

Page 55: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Jika pekerja sakit terus menerus Jika pekerja sakit terus menerus sampai 12 bulan:sampai 12 bulan:

100% dari upah untuk 3 bulan 100% dari upah untuk 3 bulan pertamapertama

75 % dari upah untuk 3 bulan kedua75 % dari upah untuk 3 bulan kedua50 % dari upah untuk 3 bulan ketiga50 % dari upah untuk 3 bulan ketiga25 % dari upah untuk 3 bulan 25 % dari upah untuk 3 bulan

keempatkeempat

Page 56: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Pengusaha wajib menyediakan Pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan seperti;fasilitas kesejahteraan seperti;

Fasilitas kesehatanFasilitas kesehatan Fasilitas ibadahFasilitas ibadah Fasilitas olahragaFasilitas olahraga Pelayanan keluarga berencanaPelayanan keluarga berencana Tempat penitipan anakTempat penitipan anak PerumahanPerumahan Fasilitas rekreasiFasilitas rekreasi

Page 57: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Buruh dapat menumbuhkan usaha-Buruh dapat menumbuhkan usaha-usaha produktif di perusahaan usaha produktif di perusahaan seperti koperasi karyawan.seperti koperasi karyawan.

Usaha produktif adl kegiatan yang Usaha produktif adl kegiatan yang bersifat ekonomis yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar menghasilkan pendapatan di luar upah.upah.

Page 58: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yg mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan majikan

Page 59: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Ada 4 jenis PHK:

PHK oleh majikan/pengusaha PHK oleh buruh/pekerja PHK putus demi hukum PHK oleh lembaga peradilan

Page 60: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PHK dilarang: (UU 13/2003)

1. Sakit tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut2. Memenuhi kewajiban negara3. Menjalankan ibadah agamanya4. Buruh menikah5. Buruh hamil, melahirkan, keguguran atau menyusui6. Buruh punya pertalian saudara atau perkawinan

kecuali telah diatur dlm PK, PP atau PKB7. Buruh menjadi anggota atau pengurus SP8. Buruh melaporkan majikan ke polisi krn tindak

kejahatannya9. Perbedaan SARA10.Buruh sakit karena kecelakaan kerja

Page 61: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Majikan dapat melakukan PHK setelah ijin Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Ijin tidak diperlukan bila:• Dalam masa percobaan• Mengundurkan diri• Mencapai usia pensiun• Meninggal dunia

Page 62: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PHK karena kesalahan berat:

1. Penipuan, pencurian, pengelapan milik perusahaan2. Keterangan palsu3. Mabuk, narkoba di lingkungan perusahaan4. Perbuatan asusila atau perjudian di perusahaan5. Menyerang, menganiaya, mengancam atau

mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha6. Membujuk berbuat langgar UU7. Ceroboh atau sengaja merusak milik perusahaan8. Ceroboh atau sengaja sehingga teman atau pengusaha

dalam keadaan bahaya9. Membocorkan rahasia perusahaan10. Melakukan perbuatan pidana yg diancam penjara 5

tahun

Page 63: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Hak buruh apabila terkena PHK:

1. Uang pesangon; dan atau

2. Uang penghargaan masa kerja

3. Uang penggantian hak yg seharusnya diterima

Page 64: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Perhitungan pesangon:

1. Masa kerja < 1 th, 1 bulan upah2. Masa kerja 1 th tapi < 2 th, 2 bulan upah3. 2 th tapi < 3 th, 3 bulan upah4. 3 th tapi < 4 th, 4 bulan upah5. 4 th tapi < 5 th, 5 bulan upah6. 5 th tapi < 6 th, 6 bulan upah7. 6 th tapi < 7 th, 7 bulan upah8. 7 th tapi < 8 th, 8 bulan upah9. 8 th atau lebih, 9 bulan upah

Page 65: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Perhitungan uang penghargaan masa kerja:

1. Masa kerja 3 th tapi < 6 th, 2 bulan upah

2. Masa kerja 6 th tapi < 9 th, 3 bulan upah

3. Masa kerja 9 th tapi < 12 th, 4 bulan upah

4. Masa kerja 12 th tapi < 15 th, 5 bulan upah

5. Masa kerja 15 th tapi < 18 th, 6 bulan upah

6. Masa kerja 18 th tapi < 21 th, 7 bulan upah

7. Masa kerja 21 th tapi < 24 th, 8 bulan upah

8. Masa kerja 24 th atau lebih, 10 bulan upah

Page 66: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Uang penggantian hak yg seharusnya diterima meliputi:

1. Cuti tahunan yg belum diambil dan belum gugur

2. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarga ketempat dimana pekerja/buruh diiterima bekerja

3. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja

Page 67: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Komponen upah yg digunakan sebagai dasar perhitungan:

Upah pokok Segala macam bentuk tunjangan yg

bersifat tetap yg diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya.Contoh:

– Tunjangan anak– Tunjangan istri– Tunjangan beras– Tunjangan pendidikan, dll

Page 68: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Kalau upah buruh harian, maka penghasilan sebulan adl 30x sehari

Kalau upah buruh borongan, maka upah sehari adalah rata-rata perhari selama 12 bulan terakhir, tapi minimun UMP/K.

Page 69: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALHUBUNGAN INDUSTRIAL

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL:PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL:

Perbedaan pendapat yg mengakibatkan Perbedaan pendapat yg mengakibatkan pertentangan antara pertentangan antara pengusaha atau pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerjaatau serikat pekerja, , perselisihan perselisihan mengenai hakmengenai hak, , perselisihan kepentinganperselisihan kepentingan, , dan dan perselisihan pemutusan hubungan perselisihan pemutusan hubungan kerjakerja serta serta perselisihan antar serikat perselisihan antar serikat pekerjapekerja hanya dalam satu perusahaan hanya dalam satu perusahaan

Page 70: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Perselisihan Perburuhan:1. Perselisihan Hak (Rechtsgeschil)2. Perselisihan Kepentingan (Belangengeschil)

Perselisihan Hak:Perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi (dlm hubungan kerja), atau menyalahi ketentuan.

Perselisihan Hak antara:Majikan vs Buruh

Lembaga Penyelesaiannya:• Pengadilan Negeri – Lingkup Perdata

• LPPHI – Lingkup Pidana

Perselisihan Kepentingan:Adanya perbedaan pendapat tentang syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan.

Perselisihan Kepentingan antara:Majikan vs Serikat Buruh

Lembaga Penyelesaiannya:Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI)

Page 71: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Maksud perselisihan kepentingan diserahkan kepada LPPHI ADL: Para pihak dgn “kekuatannya” masing-masing duduk bersama

menyelesaikan segala perselisihan yg timbul dengan musyawarah dan mufakat.

Kekuatan yg dimaksud adl:1. Pemogokan (STRIKE)2. Perlambatan Pekerjaan (SLOW DOWN)3. Penutupan Perusahaan (LOCK OUT)

Mogok KerjaAdl tindakan pekerja/buruh yg diirencanakan dan dilaksanakan secara

bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/buruh untuk menhentikan atau memperlambat pekerjaan.

Syarat mogok kerja:- Dilakukan scr sah, min 7 hari sebelum mogok memberitahukan pada

pengusaha dan instansi terkait.- Tertib, tidak melanggar hukum.- Damai, menghormati hak pekerja yg tidak ikut mogok; tidak

mengganggu jalannya produksi perusahaan; tidak mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

- Sebagai akibat gagalnya perundingan.

Page 72: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

Mogok kerja yg dilakukan scr sah, tertib dan damai, pengusaha dilarang:1. Mengganti pekerja/buruh yg mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar

perusahaan, atau2. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada

pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Perlambatan KerjaAdl mogok kerja dalam bentuk menahan atau memperlambat hasil produksi atau hasil

kerja.

Penutupan Perusahaan (LOCK OUT)Adl tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk

menjalankan pekerjaan.

Syarat LOCK OUT:- Dilaksanakan stelah gagalnya perundingan.- Bukan merupakan tindakan balasan.- Dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku.- Tidak boleh untuk perusahaan yg melayani kepentingan umum dan/atau

membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Page 73: HUKUM PERBURUHAN (ARBEIDSRECHT)

TERIMA KASIH …….TERIMA KASIH …….

PERTANYAAN ?PERTANYAAN ?