TUJUAN PENATAAN PERTANAHAN

Tap MPR IX/MPR/2001Ps. 1 : Tap ttg. Pembaruan Agraria dan pengelolaan sumber daya alam mrpk lansasan perundang-undangan Agr.

Ps. 2 : Pembaruan Agr mencakup suatu proses yg berkesinambuingan berkenaan dg penataan kembali pengusaan, pemilkan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agr. Dilaks. Dlam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum sertA KEADILAN DAN KEMAKMURAN BAGI SEL. Rakyat Ind

Dibuat Kebijakan Pertanhan berupa Reforma Agraria:Yaitu kebijakan Pertanahan yang mencakup penataan sistim politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masy dan penataan akses masy.

UUPA Ps. 1 dan 2 serta ps2 mengenai hapusnya HAT karena ditelantarkan

Implementasi:Visi dan misi serta Agenda Kebijakan

PP 11/2010 PENERTIBAN DAN PENDAYA GUNAAN TANAH TERLANTAR

PRIORITASNYA pada Tanah yg sudah diberikan hak dan diberikan dasar penguasaan (Ps.2)

Penataan aset masyarakat dengan sasaran tanah pada Ps 2 yang ditelantarkan ol. Pemiliknya, dan penertibannya melalui proses identifikasi dan penelitian, peringatan dan penetapan tanah terlantar oleh KBPN RI dan hapusnya hak ybs. (Ps. 4 -14)

Ps. 15 – 17 Pendaya Gunaan TN bekas Tnh TerlantarPs. 15 Perruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfatan TN bekas Tnh terlantar didayagunakan untuk kepentingan masy dan negara

mel reforma agraria dan program strategis negara serta u cadangan negara lainnya.

PKBPNRI No. 4/2010

Tanah bekas Tanah terlantar merupakan Tn Cadangan Umum Negara (Ps 21)

Yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui:1 Reforma Agraria2 Program Strategis Negara, dan3 Cadangan negara lainnya.

Prog. Strategis negara adalah program strategis di bid pertanahan terutama mengenai pemanfataan tanah bekas tn terlantar al. U memenuhi kebut. Peengembangan sktor pangan, energi, perumahan rakyat dlm rangka meningkatkan kesejahteraan masy. (ps. 1 angka 11)

Tnh cadangan negara lainnya adalah tnh neg. Bekas tnh terlantar yg dicadangkan al u memenuhi kebut tnh bagi Pem, pertahanan dan keamanan, kebut tnh akibat adanya bencana alam, relokasi, dan pemukiman kembali masy yg terkena pembangunan u kepent. Umum.

Materi yang harus di ingat :

Pengertian “dikuasai” bukan berarti dimiliki tetapi memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia untuk pada tingkatan tertinggi :a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,

persediaan dan pemeliharaannya;b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas

bumi, air dan ruang angkasa;c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang

mengenai bumi, air dan ruang angkasa;untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

a. Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

b. Persoalan mendasar yang melatar belakangi perlunya Reforma Agraria dilaksanakan yaitu :- tingginya tingkat pengangguran;- tingginya tingkat kemiskinan;- tingginya konsentrasi asset agrarian pada sebagian kecil

masyarakat;- tingginya sengketa dan konflik pertanahan;- rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah

tangga;- menurunnya kualitas lingkungan hidup;- lemahnya akses sebagian terbesar masyarakat terhadap

hak-hak dasar rakyat dan ekonomi keluarga.c. Landasan hukum pelaksanaan Reforma Agraria adalah

- TAP MPR IX/MPR/2001- TAP MPR V/MPR/2003- UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan Undang-undang

pertanahan lainnya.

Azas “domein verklaring” yang dianut dalam Agrarische Wet mengandung pengertian “Negara memiliki tanah”. Azas “domein verklaring” bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia azas Negara yang merdeka dan berdaulat oleh karena itu dengan berlakunya UUPA, maka azas “domein verklaring” tersebut tidak berlaku lagi (dicabut). Dengan mendasarkan pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA memandang bahwa bangsa Indonesia/Negara tidak bertindak selaku pemilik tanah akan tetapi sebagai organisasi kekuasaan rakyat lebih tepat bertindak sebagai penguasa. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatkan tertinggi dikuasai Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pengertian fungsi sosial hak atas tanah :Setiap hak atas tanah tidak dapat dibenarkan apabila dipergunakan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadi atau merugikan orang lain. Penggunaan tanah harus bermanfaat bagi pemilik maupun masyarakat dan Negara. Fungsi sosial tidak berarti kepentingan perseorangan dikesampingkan oleh kepentingan umum, melainkan harus ada keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, sehingga keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai.

Yang dimaksud dengan “bersifat abadi” adalah seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah RI merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional dari bangsa Indonesia. Hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia tidak hanya mempunyai nilai sosial dan ekonomis tetapi juga bersifat magis religius. Dengan demikian selama rakyat Indonesia sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air, serta ruang angkasa Indonesia masih ada maka hubungan antara

bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah RI tetap ada.

Azas kebangsaan mengandung pengertian bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah RI yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh bangsa Indonesia tidak semata-mata menjadi hak para pemiliknya saja atau milik masyarakat daerah yang bersangkutan tetapi semacam, hubungan hak ulayat yang pada tingkatan tertinggi mengenai seluruh wilayah Indonesia.Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan azas kebangsaan antara lain : Pasal 1 ayat (1) UUPA :

Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

Pasal 9 ayat (1) UUPA :Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 9 ayat (2) UUPA :Tiap-tiap WNI baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 12 ayat (1) UUPA :Segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya.

Pasal 12 ayat (2) UUPA :Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agrarian.

Pasal 13 ayat (2) UUPA :Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agrarian dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

Pasal 13 ayat (3) UUPA :Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang.

Pasal 21 ayat (1) UUPA :

Hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. Pasal 21 ayat (2) UUPA :

Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

ETIKA PROFESI PPAT

1. Etika adalah sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

2. – Etika deskriptif adalah yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta apa adanya yaitu mengenai nilai dan pola perilaku sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkrit yang membudaya.

Etika Normatif yaitu yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia, etika ini berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku manusia serta memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma.

3. a. Etika profesi berkaitan dengan tugas yang dijalankan selaku PPAT :1) PPAT sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila,

sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan PPAT, sumpah jabatan, kode etik PPAT dan berbahasa Indonesia yang baik.

2) PPAT dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya bidang hukum pertanahan Indonesia.

3) PPAT berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT, baik didalam maupun diluar jabatannya.

4) PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta menghindari ketentuan terhadap larangan-larangannya.

5) PPAT menjalankan tugas jabatannya menggunakan satu kantor dan wilayah kerja yang telah ditetapkan sesuai Undang-undang dan tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara.

6) PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak mempergunakan media yang bersifat promosi.

7) PPAT dalam melakukan tugas jabatannya membantu Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah yang membuat akta hak atas tanah dan pembebanannya.

b. Etika profesi PPAT berkaitan dengan masyarakat sebagai pengguna jasa/klien :1) PPAT memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya

dengan sebaik-baiknya.2) PPAT memberikan penyuluhan hukum pertanahan untuk mencapai kesadaran hak

yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan anggota masyarakat.

3) PPAT memberikan jasanya kepada masyarakat dengan honorarium tidak melebihi ketentuan.

4) PPAT memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.

c. Etika profesi PPAT dalam hubungannya dengan sesama rekan PPAT :1) PPAT dengan sesama rekan PPAT hendaknya hormat-menghormati dalam suasana

kekeluargaan.2) PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya tidak melakukan perbuatan ataupun

persaingan yang merugikan sesama PPAT, baik moral maupun material dan menjauhkan diri dari usaha-usaha untuk mencari keuntungan dirinya sendiri semata-mata.

3) PPAT harus saling menjaga dan membela kehormatannya dan nama baik Korps PPAT atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

4. Pernyataan Sumpah Jabatan PPAT : Bahwa saya, untuk diangkat menjadi PPAT akan setia dan taat sepenuhnya kepada

Pancasila, UUD 1945 dan pemerintah Republik Indonesia Bahwa saya, akan mentaati peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan

yang berkaitan dengan ke-PPAT-an serta peraturan perundang-undangan lainnya Bahwa saya, akan menjalankan jabatan saya secara dengan jujur, tertib, cermat dan

penuh kesadaran, bertanggung jawab serta tidak berpihak Bahwa saya, akan selalu senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah

dan martabat PPAT Bahwa saya, akan merahasiakan isi akta-akta yang dibuat dihadapan saya dan protokol

yang menjadi tanggung jawab saya, yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan

Bahwa saya, untuk diangkat jabatan saya sebagai PPAT secara langsung atau tidak langsung dengan dalih atau alasan apapun juga, tidak pernah memberikan atau berjanji untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga, demikian juga tidak akan memberikan atau berjanji memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

5. PPAT dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Kepala BPN RI :a. Diberhentikan dengan hormat karena :

1) Permintaan sendiri2) Tidak lagi mampu menjalankan tugas karena keadaan kesehatan badan atau

jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang atas permintaan Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.

3) Melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT.4) Diangkat sebagai Pegawai Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI5) Lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan

b. Diberhentikan dengan tidak hormat karena :1) Melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT.2) Dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan perbuatan Pidana

yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah Mempunyai kekuatan hukum tetap.

3) Melanggar kode etik profesi.

KUNCI JAWABAN ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN BPN RI

1. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 adalah :- Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden;- Badan Pertanahan Nasional RI dipimpin oleh Kepala.

2. BPN dalam melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara :- Nasional adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pertanahan yang

bersifat nasional memiliki pengertian bahwa kebijakan/pengaturan yang ditetapkan mencakup seluruh wilayah RI.

- Regional adalah Lembaga pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dilakukan ditingkat propinsi maupun Kab/Kota.

- Sektoral adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dalam satu bidang pemerintahan saja yaitu pertanahan.

3. BPN RI terdiri dari 5 (lima) Deputi yaitu :

Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan penataan pertanahan;2) Penyiapan peruntukan, persediaan, pemeliharaan dan penggunaan tanah;3) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan penguasaan dan pemilikan tanah serta

pemanfaatan dan penggunaan tanah;4) Pelaksanaan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau terkecil, perbatasan dan

wilayah tertentu lainnya.

4. Deputi pada BPN RI yang mempunyai urusan pembinaan teknis ke-PPAT-an adalah Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran tanah.

5. Kaitan tugas yang dilakukan oleh PPAT dengan tugas-tugas yang dilaksanakan BPN RI adalah :

1) Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh BPN (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)

2) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dengan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut perundang-undangan yang bersangkutan (pasal 6 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997)

6. Keuntungan penyelesaian masalah melalui Lembaga Mediasia. Dapat menangani dan menyelesaikan masalah, sengketa dan konflik pertanahan diluar

Pengadilan secara hukum dan non hukum dengan alternative (win win solution) melalui musyawarah mufakat dengan biaya murah dan waktu yang relatif tidak lama (singkat) serta tidak birokrasi.

b. Dapat menghentikan hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dengan tanah dengan cara damai baik yang masih diperkara dipengadilan maupun diluar pengadilan.

7. Komite Pertanahan mempunyai tugas, memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perumusan kebijakan masing-masing dibidang pertanahan.

8. Sembilan urusan Pemerintah bidang pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 yaitu sebagai berikut :

a. Izin Lokasib. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umumc. Penyelesaian sengketa tanah garapand. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunane. Penetapan subyek dan obyek Redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah maksimum

dan tanah absentef. Penetapan tanah ulayatg. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosongh. Izin membuka tanahi. Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota

9. Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota :a. Penyusunan rencana, program dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas

pertanahanb. Pelayanan, perijinan dan rekomendasi dibidang pertanahanc. Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan bidang,

pembukuan tanah, pemetaan tematik dan survei potensi tanahd. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan penataan

pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentue. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah pemeliharaan

data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah.f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan

tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakatg. Penanganan konflik sengketa dan perkara pertanahanh. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanahi. Pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (SIMTANAS)j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan

swasta.

k. Pengkoordinasian, penelitian dan pengembanganl. Pengkoordinasian, pengembangan sumber daya manusia pertanahanm. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana

perundang-undangan serta pelayanan pertanahan

10. Jenis pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota :a. Pendaftaran tanah untuk pertama kalib. Pengukuran dan pemetaan kadastralc. Pendaftaran tanah pertama kali konversid. Pendaftaran tanah untuk pertama kali pengakuan dan penegasan hake. SK pemberian hakf. Pemecahan sertipikatg. Pemisahan sertipikath. Penggabungan sertipikati. Sertipikat wakaf untuk tanah terdaftarj. Sertipikat wakaf untuk tanah yang belum terdaftark. Pengembalian batasl. Pengecekan sertipikatm. Peralihan hak (jual beli, pewarisan, hibah, tukar menukar, pembagian hak bersama,

pemasukan kedalam perusahaan, peleburan perseroan – koperasi – merger, penetapan atau putusan pengadilan)

n. Pemindahan hak karena lelango. Hak tanggungan p. Peralihan hak tanggungan – sesi/subrigasi/merger/pewarisan kreditor peroranganq. Hapusnya hak tanggungan (roya)r. Penghapusan catatan pada buku tanahs. Ganti namat. Perubahan hak dari HGB menjadi Hak Milik, untuk RS, RSS dengan ganti blanko dan

tanpa ganti blankou. Perubahan hak milik untuk tempat tinggalv. Perubahan hak milik menjadi HGB atau HP dan HGB menjadi HPw. Pencatatan sita jaminan dan pencatatan blokirx. Sertipikat pengganti sertipikat lama hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah

susuny. Sertipikat pengganti karena hilang untuk hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah

susun, dan hak tanggunganz. Sertipikat pengganti karena rusak untuk hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah

susun, dan hak tanggunganaa. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)bb. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susuncc. Pembukuan hakdd. Salinan warkahee. Salinan petaff. Pembatalan sertipikat dan pendaftaran SK pembatalan sertpikatgg. Hapusnya hakhh. Pemberian HGB/HP diatas sertipikat hak milik berdasarkan akta PPAT dengan

pengukuran dan tanpa pengukuranii. Sertipikasi tanah masal swadayajj. Salinan atau kutipan surat ukurkk. Pembuatan surat ukur

Jawaban Mata Ujian : Pembuatan Akta

A.1. Sesuai ketentuan PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 persiapan apa saja yang harus saudara lakukan sebelum pembuatan akta?

Jawab :

Melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan.

A.2. Apa yang dilakukan sebelum akta ditandatangani oleh para pihak?

Jawab :

a. Melakukan perubahan Hak Milik nomor 207/Cihap menjadi HGB pada Kantor Pertanahan setempat

b. Mempersiapkan identitas diri (KTP) penjual dan pembeli dan dokumen-dokumen

A.3. Biaya apa saja yang menjadi beban para pihak?

Jawab :

- Biaya perubahan hak- Biaya pengecekan sertipikat dan biaya pendaftaran peralihan hak sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2000- Biaya pembuatan Akta PPAT

A.4. Berapa pajak-pajak yang harus dibayar para pihak

Jawab :

Penjual dan pembeli dikenakan BPHTBSebesar 5% x (NPOP – NPOPTKP) x luas tanah