SUMBER RUJUKAN

1. GEOFFREY R, KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN, KOMNASHAM R.I, JAKARTA, 20022. UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000 ttg Pengadilan HAM3. UNDANG UNDANG NO 39 TAHUN 1999 ttg HAM4. TAP MPR NO XVII/MPR/1998 ttg HAM5. TAP MPR NO X/MPR/1998 ttg Pokok pokok REFORMASI PEMB6. PP NOMOR 2 TAHUN 2002 DAN PP NOMOR 3 TAHUN 200277. MASYHUR EFFENDY, PERKEMBANGAN DIMENSI H.A.M, GHALIA INDONESIA, BOGOR, 20058. PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN H.A.M9. UNDANG UNDANG DASAR NEGARA R.I TAHUN 194510.Undang Undang nomor 11 TH 2005 Hak Ekososbud 11.Undang Undang nomor 12 tahun 2005 Hak Sipol12.UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

PENGANTAR DISKUSI :

1. APA SESUNGGUHNYA YANG HARUSNYA KITA PAHAMI TENTANG H.A.M ?

2. KENAPA SEDEMIKIAN PENTING MASALAH H.A.M DEWASA INI ?BAGIMANA REALITA EMPIRISNYA3. BAGAIMANA PENANGANAN PELANGGARAN H.A.M,

KHUSUSNYA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT ? BAIK TEHNIS

YURIDIS MAUPUN FILOSOFIS YANG MENJIWAI RUMUSAN

PENGATUR AN HUKUM PENGADILAN H.A.M ?4. KONDISI IDEAL YANG BAGAIMANAKAH PADA MASA

DEPAN YANG MEMUNGKINKAN PENGHORMATAN,

PERLINDUNGAN,PE MAJUAN DAN PENEGAKKAN H.A.M MENJADI MAKIN BAIK

?

1. SUMBER NILAI H.A.M BERALAS PADA FILSAFAT BUDAYA DAN AGAMA2. MENGEDEPAN MENJADI PERBINCANGAN ATAU DIS KURSUS PUBLIK SECARA GLOBAL SETELAH PERANG DUNIA II3. PARAMETER UTAMA DALAM PERGAULAN GLOBAL4. MASIH TERPOSISI DALAM SILANG PENDAPAT ANTARA UNIVERSALISM DAN PARTICULARISM5 BLOK BARAT (EROPA – AMERIKA) LEBIH MENGUTA MAKAN PERJUANGAN HAK SIPIL POLITIK, NEGARA KOMUNIS LEBIH MENARUH PERHATIAN PADA HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

1.INHEREN, SECARA KODRATI MELEKAT PADA DIRI MANUSIA2.UNIVERSAL, BERLAKU BAGI SEMUA TANPA DIS KRIMINASI3.INALIENABLE, TIDAK DAPAT DIBAGI4.INTERDEPENDEN, SALING TERGANTUNG5.HARUS DILINDUNGI, DIHORMATI, DAN DIPER JUANGKAN6.TIDAK BOLEH DIRAMPAS/DIKURANGI OLEH SIAPAPUN

HAM SBG BAWAAN KODRAT, ARTINYA PD WAKTU SESEORANG DILAHIRKAN- DIA SDH MEMPUNYAI H.A.M

HAM SBG KARUNIA TUHAN YME, BERDASARKAN KONSEP INI HAM BUKAN BAWAAN KODRAT, MELAINKAN KARUNIA TUHAN YME

HAM TIMBUL KRN DIATUR OLEH HUKUM DALAM HAL INI HUKUM TERTULIS, OLEH KARENA ITU KONSEP INI BERANGGAPAN BAHWA HAM ADALAH LEGAL RIGHTS

SIDANG PPKI OLEH PENDIRI NEGARA MENJELANG KEMERDEKAAN

MASA BERLAKUNYA KRIS (1949) DAN UUDS (1950-1959)

TAP MPRS NO XIV/MPRS/1966 : PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC, BERTUGAS MENYIAPKAN DOKUMEN RANCANGAN PIAGAM HAM DAN HAK HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA

BERDASARKAN KEPUTUSAN PIMPINAN MPRS NO 24/B/1967 HASIL KERJA PANITIA DITERIMA, NAMUN PD SIDANG MPRS TAHUN 1968 RANCANGAN TSB TDK PERNAH DIBAHAS

TERBENTUKNYA KOMNAS HAM PADA 7 JUNI 1993 MELALUI KEPPRES 50/1993 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMNAS HAM 7 DESEMBER 1993 MELALUI KEPPRES 455/M/93

PENCANTUMAN PENGATURAN HAM PADA GBHN HASIL SUMPR 98, LEBIH KHUSUS PD PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM

PENETAPAN TAP MPR XVII/MPR/1998, TENTANG HAM, MELALUI SIDANG ISTIMEWA MPR NOVEMBER 1998

DIUNDANGKANNYA UU NO 39 TH 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

DIKELUARKANNYA PERPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGADILAN HAM

DIUNDANGKANNYA UU NO 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

AMANDEMEN UUD 45 KE II BAB X A PS 28 TAHUN 2000 KEPPRES NOMOR 40 TAHUN 2004, TENTANG RANHAM RATIFIKASI COVENANT HAK SIPIL-POLITIK, DAN HAK

EKONOMI SOSIAL BUDAYA MENJADI UNDANG UNDANG 11 DAN 12 TAHUN 2005

BEBERAPA CATATAN :

1. BAHWA H.A.M DAN DEMOKRASI ADALAH DUA KONSEP SISTEM NILAI YANG BERBEDA TETAPI BERKAITAN DAN SALING MEMPERSYARATKAN

2. POSITIVISASI H.A.M DI INDONESIA BERSEIRING DG PERUBAHAN POLITIK DALAM NEGERI DAN PENGARUH TEKANAN INTERNASIONAL AKIBAT PERISTIWA2 DUGA AN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

PASAL 28 I AYAT 1 = PASAL 4 UU 39/99

HAK UNTUK HIDUP, HAK UNTUK TDK DISIKSAHAK KEMERDEKAAN PIKIRAN DAN HATI NURANI,HAK BERAGAMA, HAK UNTUK TIDAK DIPERBUDAK, HAK UNTK DIAKUI SBG PRIBADI DIHADAPAN HUKUM, DAN HAK UNTUK TDK DITUNTUTATAS DASAR HUKUM YANG BERLAKU SURUTADALAH HAM YANG TDK DPT DIKURANGI DLM KEADAAN APAPUN

1. HAK UNTUK HIDUP2. HAK ATAS KEBEBASAN & KEAMANAN PRIBADI3. HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN4. HAK PARTISIPASI POLITIK5. HAK ATAS HARTA BENDA6. HAK ATAS PERKAWINAN & MEMBENTUK KLRG7. HAK UNTUK BEBAS MENGEMUKAKAN PENDA PAT DAN PIKIRAN8. HAK UNTUK MEMELUK AGAMA 9. KEBEBASAN UNTUK BERKUMPUL DAN BERAPAT10. HAK ATAS PEKERJAAN11. HAK ATAS KEHIDUPAN YG LAYAK12. HAK ATAS PENDIDIKAN13. HAK UNTUK MENIKMATI KEBUDAYAAN

5. SEMUA H.A.M ADALAH UNIVERSAL, TIDAK DAPAT DIPISAHKAN, SALING BERGANTUNGNDAN SALING TERKAIT. MASYARAKAT INTERNASIONAL SECARA UMUM HRS MEM PERLAKUKAN HAM DISELURUH DUNIA SECARA ADIL DAN SECARA SEIMBANG , DENGAN MENGGUNAKAN DASAR PENE KANAN YANG SAMA . SEMENTARA KEKHUSUSAN NASIONAL DAN REGIONAL SERTA BERBAGAI LATAR BELAKANG SEJARAH BUDAYA DAN AGAMA ADALAH SESUATU YANG PENTING DAN HARUS MENJADI PERTIMBANGAN, ADALAH TUGAS SEMUA NE GARA, APAPUN SISTEM POLITIK, EKONOMI DAN BUDAYANYA, MEMAJUKAN DAN MELINDUNGI SEMUA HAM DAN KEBEBASAN ASASI…………

MENURUT PENJELASAN UMUM PDA ALINEA TERAKHIR :

UNDANG UNDANG TENTANG HAM INI ADALAH MERUPAKAN PAYUNG DARI SELURUHPERATURAN PERUNDANGAN TENTANG HAM. OLEH KARENA ITU PELANGGARAN ATAS HAM DIKENAKAN SANKSI PIDANA, PERDATA, DAN ATAU ADMINISTRASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN

UNTUK MENEGAKKAN DAN MELINDUNGI HAM SESUAI DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATISMAKA PELAKSANAAN HAM, DIJAMIN, DIATUR DAN DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

PASAL 69 UU NO 39/1999

(1)SETIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI HAM ORANG LAIN, MORAL ,ETIKA, DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN BERMASYRAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

(2) SETIAP HAM SESEORANG MENIMBULKAN KEWAJIBAN DASAR DAN TANGUNG JAWAB UNTUK MENGHORMA TI HAM ORANG LAIN SECARA TIMBAL BALIK, SERTA MENJADI TUGAS PEMERINTAH UNTUK MENGHORMATI MELINDUNGI, MENEGAKKAN DAN MEMAJUKANNYA

DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBANNYASETIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN, YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG2 DENGAN MAKSUD UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAINDAN UNTUK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL, KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARAKAT DEMOKRATIS

(1) SEIAP ORANG WAJIB MENGHORMATI H.A.M ORANG LAIN DLM TERTIB KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

(2) DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEBEBASANNYA, SE TIAP ORANG WAJIB TUNDUK KEPADA PEMBATASAN YANG DI TETAPKAN DENGAN UNDANG2 DGN MAKSUD SEMATA MATA UNTUK MENJAMIN PENGAKUAN SERTA PENGHORMATAN ATAS HAK DAN KEBEBASAN ORANG LAIN DAN UTK MEMENUHI TUNTUTAN YANG ADIL, SESUAI DENGAN PERTIMBANGAN MORAL,NILAI2 AGAMA, KEAMA NAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SUATU MASYARA KAT DEMOKRATIS

1. MURNI BERANGGOTAKAN TOKOH2 MASYARAKAT2. DIATUR DALAM PASAL 75 S/D 99 UU NO 39/1999 (KECUALI SEKJEN DIJABAT OLEH PEGAWAI NEGERI) DIPILIH OLEH DPR DAN DIRESMIKAN OLEH PRESIDEN SEBAGAI KEPALA NEGARA3. UNTUK MENCAPAI TUJUANNYA KOMNAS HAM MELAK SANAKAN FUNGSI : PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENYU LUHAN, PEMANTAUAN,DAN MEDIASI TTG HAM

PASAL 100SETIAP ORANG, KELOMPOK, ORPOL, ORMAS ATAULEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BERHAK BERPARTISIPASI DALAM PERLINDUNGAN, PENEGAKKAN, DAN PEMAJUAN HAM

PASAL 101……….BERHAK MENYAMPAIKAN LAPORAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN HAM KPD KOMNAS HAM ATAULEMBAGA LAIN YANG BERWENANG DLM RANGKA PERLINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAM

PASAL 103

SETIAP ORANG,KELOMPOK, ORPOL, ORMAS PERGURUANTINGGI, LEMBAGA STUDI ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA, BAIK SECARA SENDIRI2 MAUPUN BEKERJA SAMA DENGAN KOMNAS HAM, DAPAT MELAKUKAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PENYEBAR LUASAN INFORMASIMENGENAI HAM

PASAL 71 UNDANG UNDANG NO 39/1999

PEMERINTAH WAJIB DAN BERTANGUNG JAWABMENGHORMATI,MENEGAKKAN DAN MEMAJUKANHAM, YG DIATUR DLM UNDANG2 INI, PERATURAN PERUNDANGAN LAIN,DAN HUKUM INTERNASIONALTENTANG HAM YG DITERIMA OLEH NEGARA R.I

PASAL 72 UNDANG UNDANG NO 39/1999

KEWJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHSBGMANA DIMAKSUD DLM PSL 71, MELIPUTI LANGKAH IMPLEMENTASI YG EFEKTIF DLM BIDANG HUKUM, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN BIDANG LAIN

PASAL 1 LAMPIRAN IMENUGASKAN KEPADA LEMBAGA2 TINGGI NEGARADAN SELURUH APARATUR PEMERINTAH UNTUK MENGHORMATI, MENEGAKKAN DAN MENYEBARLUASKAN PEMAHAMAN MENGENAI HAM KPD SELURUH MASYARAKAT

PASAL 43 LAMPIRAN IIPERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKKAN DAN PEMENUHAN HAM TERUTAMA MENJADI TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH

PASAL 28 I AYAT 4 UUD 1945

PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKKANDAN PEMENUHAN HAM ADALAH TANGGUNG JAWAB NEGARA TERUTAMA PEMERINTAH

Sama hal nya , bhw tidak ada hak hak asasi manusia, tanpa pemulihan untuk setiap pelanggarannya. Pende katan itulah yang menjadi dasar untuk menghukum mereka yang bersalah atas kejahatan terhadap kemanu siaan . Hal demikian diatur secara panjang lebar dan jelas dalam piagam Nuremberg Pasal 6(c). Dengan dasar itu sejumlah pemimpin Nazi mendapat hukuman pada 30 september 1946 untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. (terbunuhnya 8 juta jiwa, etnis yahudi bgs gypsi serta kaum homoseksual dan berbagai tahanan politik)

…….pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengasingan dan tindakan lain, sebelum perang maupun selama perang, atau kekerasan2 dan penyiksaan2 atas dasar politik, rasial atau alasan2 keagamaan menjadi yurisdiksi pengadilan, entah bertentangan dengan hukum nasional atau tidak dari negara dimana kejahatan itu dilakukan pemimpin2, organisator2……

………..organisator2, penghasut2 dan antek2 yang terlibatketika menyusun dan melaksanakan rencana bersama atau berkonspirasi untuk melaksanakan kejahatanyang bersangkutan , bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang ada dalam rencana tersebut.

(Geoffrey Robertson, hal 251 )

Catatan ;Sejak berakhirnya perang dunia kedua, ada gelombang baru akan arti penting keberadaan h.a.m dan tuntutan tanggung jawab moral serta hukum bagi para pelaku kejahatan kemanusiaan

SECARA GARIS BESAR PEMBENTUKAN I.C.C ADALAH AKUMULASI DARI RANGKAIAN PRESTASI MULAI DARI,PENGADILAN INTERNASIONAL DI NUREMBERG (CHARTEROF THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL OF NUREMBERG, MELALUI LONDON AGREEMENT PADA 8 AGUSTUS 1945, YANG DITANDA TANGANI OLEH, UNI SOVIET,INGGRIS, A.S, DAN PERANCIS ) , SAMPAI DENGAN DIBENTUKNYA PENGADILAN AD HOC INTERNASIONAL BAGI YUGOSLAVIA (ICTY) PADA 1991 DAN BAGI RWANDA (ICTR) PADA 1994 .

KEPUTUSAN DEWAN KEAMANAN P.B.B UNTUK MEMBENTUK PENGADILAN TERHADAP YUGOSLAVIA DAN RWANDA MENUNJUKAN BAHWA INTERVENSI DARI MASYARAKAT INTERNASIONAL DAPAT DILAKUKAN TERHADAP NEGARA BANGSA, APABILA TELAH TERJADI PELANGGARAN H.A.M YANG MERUPAKAN KEJAHATAN SERIUS DAN SECARA UNIVERSAL DIKATEGORIKAN SEBAGAI KEJAHATAN INTERNASIONAL

STATUTA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ( STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT ), YANG DIDEKLARASIKAN DI ROMA PADA 17 JULI 1998 ,PADA PASAL 5 NYA MENEGASKAN BAHWA, YURISDIKSI MAHKAMAH TERBATAS PADA KEJAHATAN PALING SERIUS YANG MENYANGKUT KOMUNITAS INTERNASIONAL SECARA KESELURUHAN, YANG TERDIRI DARI :

- KEJAHATAN GENOSIDA (THE CRIME OF GENOCIDE)- KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN (CRIME AGAINST HUMANITY )- KEJAHATAN PERANG ( WAR CRIMES )- KEJAHATAN AGRESI (CRIME OF AGRESSION)

1. SETIAP PERBUATAN SESEORANG – KELOMPOK ORANG TERMASUK APARAT NEGARA2. DISENGAJA ATAU TIDAK DISENGAJA ATAU KELALAIAN3. YANG SECARA MELAWAN HUKUM MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI DAN ATAU MENCABUT H.A.M SESEORANG/KELOMPOK ORANG YANG DI JAMIN U.U INI4. TIDAK MENDAPATKAN ATAU DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YANG ADIL DAN BENAR, BERDASARKAN MEKANISME HUKUM YANG BERLAKU

PENGERTIAN PELANGGARAN

H.A.M PASAL 1 . 6

UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

PERILAKU TIDAK ADIL DAN DISKRIMINATIF TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN H.A.M, BAIK YANG BERSIFAT VERTIKAL (DILAKUKAN OLEH APARAT NEGARA THDWARGA NEGARA ATAU SEBALIKNYA) MAUPUN HORIZONTAL (ANTAR WARGA NEGARA SENDIRI) DAN TIDAK SEDIKIT YANG MASUK DALAM KATEGORI PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT ( GROSS VIOLATION OF HUMAN RIGHT)

PENGERTIAN PELANGGARAN H.AMDALAM PENJELASAN UMUM ALINEA KE 5

UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

PASAL 89 (3) HURUF HUNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI KOMNAS HAM DALAM PEMANTAUAN SBGMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 76KOMNAS HAM BERTUGAS DAN BERWENANG:

PEMBERIAN PENDAPAT BERDASARKAN PERSETUJUANKETUA PENGADILAN TERHADAP PERKARA TERTENTUYANG SEDANG DALAM PROSES PERADILAN , BILAMANA PERKARA TERSEBUT TERDAPAT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASALAH PUBLIK DAN ACARA PEMERIKSAAN OLEH PENGADILAN YANG KEMUDIAN PENDAPAT KOMNAS HAM TERSEBUT WAJIB DIBERITAHUKANOLEH HAKIM KEPADA PARA PIHAK

I. PENJELASAN PASAL 89(3) HURUF H “ YANG DIMAKSUD DENGAN PELANGGARAN HAM DALAM MASALAH PUBLIK ANTARA LAIN MENGENAI PERTANAHAN, KETENAGA KERJAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP “

II. PENJELASAN PASAL 104 (1) “ YANG DIMAKSUD DENGAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT ADALAH

PEMBUNUHAN MASSAL(GENOCIDE), PEMBUNUHAN SE WENANG2 ATAU DILUAR PUTUSAN

PENGA DILAN(ARBITRARY/EXTRA JUDICIAL KILL ING), PENYIKSAAN, PENGHILANGAN

ORANG SECARA PAKSA, PERBUDAKAN,ATAU

DISKRI MINASIYANG DILAKUKAN SECARA

SISTEMATIS (SYSTEMATIC DISCRIMINATION)

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIAMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

DILIHAT DARI SIFATNYA- BERSIFAT VERTIKAL- BERSIFAT HORIZONTAL

DI LIHAT KATEGORISASINYA- PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT- PELANGGARAN H.A.M PADA MASALAH PUBLIK

CATATAN : PERLU ADA KEJELASAN PENGATURAN TENTANGJENIS – MACAM PELANGGARAN H.A.M DALAM PENGATURAN PASAL/BATANG TUBUH UNDANG UANDANG 39 TH 1999

BAB IX – PASAL 104 UNDANG UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999

(1) UNTUK MENGADILI PELANGGARAN HAM YANG BERAT DIBENTUK PENGADILAN HAM DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM

(2) PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) DIBENTUK DENGAN UNDANG DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 4(EMPAT) TAHUN

(3) SEBELUM TERBENTUK PENGADILAN HAM SEBAGAIMANA DI MAKSUD DALAM AYAT(2), MAKA KASUS-KASUS PELANG GARAN HAM SBGMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) DIADILI OLEH PENGADILAN YANG BERWENANG

PENJELASAN PASAL104 AYAT (3)

YANG DIMAKSUD DENGAN ”PENGADILAN YANG BERWENANG”MELIPUTI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SESUAI DENGANUNDANG-UNDANG NOMOR NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMANSEBAGIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1999

BEBERAPA HAL MENDASAR YANG BERHUBUNGAN DG DIBENTUKNYA PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGADILAN H.A.M ,

• SBGMANA DISEBUTKAN DALAM KONSIDERANS .PERPPU NOMOR 1 TAHUN 1999 TTG PENGADILAN H.A.M …………bahwa berdasarkan kondisi yang sangat mendesak dikaitkan dengan tanggung jawab untuk ikut serta meme lihara perdamaian dunia , maka untuk pelanggaran H.A.M yang berat , perlu segera diselesaikan oleh pengadilan H.A.M

2. SBGMANA DISEBUTKAN DALAM KONSIDERANS UNDANG- UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 …………bahwa ….Perppu nomor 1 tahun1999 tentang Penga dilan H.A.M yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak di setujui oleh DPR RI menjadi undang-undang, ………

3. SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM ALINEA KE 5 PENJELASAN UMUM UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 :

……………BERTITIK TOLAK DARI PERKEMBANGAN HUKUM BAIK DITINJAU DARI KEPENTINGAN NASIONAL MAUPUN DARI KEPENTINGAN INTERNASIONAL, MAKA UNTUK ME NYELESAIKAN MASALAH PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT DAN MENGEMBALIKAN KEAMANAN DAN PERDAMAIAN DI INDONESIA PERLU DIBENTUK PENGADILAN H.A.M YANG MERUPAKAN PENGADILAN KHUSUS BAGI PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT.

POSITIVISASI PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA DIDASARKAN

KEBUTUHAN NYATA UNTUK MENYELESAIKAN BEBAGAIPERSITIWA YANG DIDUGA MERUPAKAN PELANGGARANH.A.M YANG BERAT YANG TELAH TERJADI SELAMA BERLANSUNGNYA PEMERINTAHAN REZIM LAMA

MEMENUHI KEWAJIBAN HUKUM SEBAGAI BAGAIAN DARIANGGOTA MASYARAKAT INTERNASIONAL

PADA KENYATAAANNYA DEWASA INI TELAH DIBENTUK PENGADILAN H.A.M DI : MEDAN , JAKARTA, SURABAYA,UJUNG PANDANG

PASAL 4 PENGADILAN HAM BERTUGAS DAN BERWENANGMEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PELANGGARANHAMYANG BERAT

PASAL 5PENGADILAN HAM BERWENANG JUGA MEMERIKSADAN MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERATYANG DILAKUKAN DILUAR BATAS TERITORIAL WILAYAH NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

PASAL 6PENGADILAN HAM TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PELANGGARAN HAM YANG BERAT YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG YANG BERUMUR DIBAWAH18 (DELAPAN BELAS) TAHUN PADA SAAT KEJAHATAN DILAKUKAN

PENGADILAN H.A.MUNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000

PELANGGARAN HAM YANG BERAT MELIPUTI :

A.KEJAHATAN GENOSIDAB.KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

PASAL 7UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

PELANGGARAN H.A.MYANG BERAT

KEJAHATAN GENOCIDA SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 7 HURUF AADALAH SETIAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN DG MAKSUD UNTKMENGHANCURKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KELOMPOK BANGSA, RAS,KELOMPOK ETNIS, KELOMPOK AGAMA, DENGAN CARA: A. MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK B. MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL YANG BERAT TERHADAP ANGGOTA2 KELOMPOK C. MENCIPTAKAN KONDISI KHDPAN KELOMPOK YG AKAN MENGAKIBAT KAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK SELURUH ATAU SBGANNYA D. MEMAKSAKAN TINDAKAN2 YG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DIDALAM KELOMPOK, ATAU E. MEMINDAHKAN SCR PAKSA ANAK2 DARI KELOMPOK TERTENTU KE KELOMPOK LAIN

PASAL 9 UNDANG UNDANG NO 26 TAHUN 2000

KEJAHATAN THD KEMANUSIAAN SBGMANA DIMASUD DLM PSL 7HURUF b ADLH SALAH SATU PERBUATAN YG DILAKUKAN SBG BAGIAN DR SERANGAN YG MELUAS ATAU SISTEMATIK YG DIKETAHUINYA BHW SERANGAN TSB DITUJUKAN SCR LANGSUNGTHD PENDUDUK SIPIL, BERUPA:

A. PEMBUNUHANB. PEMUSNAHANC. PERBUDAKAND. PENGUSIRAN ATAU PEMINDAHAN PENDUDUK SCR PAKSAE. PERAMPASAN KEMERDEKAAN ATAU PERAMPASAN KEBEBASAN FISIK LAIN SECARA SECARA SEWENANG WENANG YANG MELANGGAR (ASAS ASAS) KETENTUAN POKOK HUKUM INTERNASIONALF. PENYIKSAANG. PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN SCR PAKSA PEMAKSAAN KEHAMILAN,PEMANDULAN ATAU STERILISASI SECARA PAKSA ATAU BENTUK2 KEKERASAN SEKSUAL LAIN YANG SETARA

H. PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK , TERTENTU ATAU PERKUMPULAN YANG DIDASARI PERSAMAAN PAHAM POLITIK , RAS, KEBANGSAAN, ETNIS, BUDAYA, AGAMA, JENIS KELAMIN ATAU ALASAN LAIN YANG TELAH DIAKUI SECARA UNIVERSAL SEBAGAI HAL YANG DILARANG MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

I. PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA; ATAU

J. KEJAHATAN APARTHEID

HUKUM ACARA

PASAL 10DALAM HAL TIDAK DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG

UNDANG INI, HUKUM ACARA PERKARA PELAGGARAN HAM YANG BERAT DILAKUKAN BERDASARKAN KETENTUAN

HUKUM ACARA PIDANA

PASAL 11JAKSA AGUNG SEBAGAI PENYIDIK BERWENANG MELAKUKAN

PENANGKAPAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN TERHADAPSESEORANG YANG DIDUGA KERAS MELAKUKAN PELANGGARAN

HAM YANG BERAT BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

PASAL 12

AYAT (1)JAKSA AGUNG SEBAGAI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

BERWENANG MELAKUKAN PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN DAN

PENUNTUTAN

AYAT (2)HAKIM PENGADILAN HAM DENGAN PENETAPANNYA BERWENANG MELAKUKAN PENAHANAN UNTUK KEPENTINGAN PE

MERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

PENYELIDIKAN

PASAL 18

AYAT (1)PENYELIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

DILAKUKAN OLEH KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

AYAT (2)KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKUKAN

PENYELIDIKAN SEBGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DAPAT MEMBENTUK TIM AD HOC YANG TERDIRI ATAS KOMISI

NASIONALHAK ASASI MANUSIA DAN UNSUR MASYARAKAT

PENJELASAN PASAL 18

AYAT(1)KEWENANGAN PENYELIDIKAN HANYA DILAKUKAN OLEHKOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DIMAKSUDKAN UNTUK MENJAGA OBYEKTIVITAS HASIL PENYELIDIKAN

KARENA LEMBAGA KOMNAS HAM ADALAH LEMBAGA YANG BERSIFAT INDEPENDEN

AYAT (2)YANG DIMAKSUD DENGAN “UNSUR MASYARAKAT” ADALAH TOKOH DAN ANGGOTA MASYARAKAT YANG PROFESIONAL,BEDEDIKASI, BERINTEGRITAS TINGGI DAN MENGHAYATI

DIBIDANG H.A.M

PASAL 19

AYAT (1)DALAM MELAKSANAKAN PENYELIDIKAN SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18, PENYELIDIK BERWENANG :

a. MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERISTIWA YANG TIMBUL DALAM MASYARAKAT , YANG BERDASARKAN SIFAT ATAU LINGKUPNYA PATUT DIDUGA TERDAPAT PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT;

b. MENERIMA LAPORAN ATAU PENGADUAN DARI SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG TENTANG TERJADINYA PELANG GARAN H.A.M YANG BERAT, SERTA MENCARI KETERANGAN DAN BARANG BUKTI

c. MEMANGGIL PIHAK PENGADU , KORBAN ATAU PIHAK YANG DIADUKAN UNTUK DIMINTA DAN DIDENGAR KETERANGAN NYA;

d. MEMANGGIL SAKSI UNTUK DIMINTA DAN DIDENGAR KE SAKSIANNYA;

e. MENINJAU DAN MENGUMPULKAN KETERANGAN DITEMPAT KEJADIAN DAN TEMPAT LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU

f. MEMANGGIL PIHAK TERKAIT UNTUK MEMBERIKAN KETE RANGAN SECARA TERTULIS ATAU MEYERAHKAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN SESUAI DENGAN ASLINYA;

g. ATAS PERINTAH PENYIDIK DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN BERUPA ;

1) PEMERIKSAAN SURAT

2) PENGGELEDAHAN ATAU PENYITAAN

3) PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP RUMAH ,PEKA RANGAN ,BANGUNAN, DAN TEMPAT-TEMPAT LAINNYA YANG DIDUDUKI ATAU DIMILIKI PIHAK TERTENTU

4) MENDATANGKAN AHLI DALAM HUBUNGAN DENGAN PENYELEDIKAN

PENJELASAN PASAL 19

PELAKSANAAN “PENYELIDIKAN” DALAM KETENTUAN INIDIMAKSUDKAN SEBAGAI RANGKAIAN TINDAKAN KOMISI

NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM LINGKUP PROJUSTISIA

PASAL 20

AYAT 1

DALAM HAL KOMNAS HAM BERPENDAPAT BAHWATERDAPAT BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP TELAH TERJADI PERISTIWA PELANGGARAN

H.A.M YANG BERAT, MAKA HASIL PENYELIDIKAN DISAMPAIKAN KEPADA PENYIDIK;

PENJELASAN PASAL 20 AYAT (1)

- DALAM KETENTUAN INI YANG DIMAKSUD DENGAN “BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP” ADALAH BUKTI PERMULAAN UNTUK MENDUGA ADANYA TINDAK PIDANA BHW SESEORANG YANG KARENA PERBUATANNYA ATAU KEADAANNYA , BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN PATUT DIDUGA SEBGAI PELAKU PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

- DLM PENYELIDIKAN TETAP DIHORMATI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH SHG HSL PENYELIDIKAN BERSIFAT TER TUTUP (TDK DISEBARLUASKAN) SEPANJANG MENANGKUT NAMA-NAMA YANG DIDUGA MELANGGAR H.A.M YANG BERAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 92 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TTG H.A.M

BEBERAPA CATATAN

SECARA KELEMBAGAAN PENGATURAN HUKUM TENTANGKEBERADAAN KOMNAS HAM SEBAGAI INSTITUSI PENYELIDIK PERLU MAKIN DIBERDAYAKAN, TERUTAMA MENYANGKUT KEWENANGAN, SEBAGAIMAA DI ATUR DALAM PASAL19 UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000

SANGAT MASUK AKAL MUNCULNYA DISKURSUS PUBLIKTENTANG KEHENDAK REPOSISI PERAN KOMNAS SEBAGAIPENYELIDIK AD HOC, DAN PERAN POLISI SEBAGAIPENYELIDIK PELANGGARAN HAM YANG BERAT

PASAL 21

AYAT (1)PENYIDIKAN PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

DILAKUKAN OLAH JAKSA AGUNG

AYAT (2)PENYIDIKAN SGBMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) TDKTERMASUK KEWENANGAN MENERIMA LAPORAN ATAU

PENGADUAN

AYAT (3)DLM MELAKSANAKAN TUGAS SBGMANA DIMAKSUD DALAM

AYAT (1) , JAKSA AGUNG DAPAT MENGANGKAT PENYIDIKAD HOC YANG TERDIRI ATAS UNSUR PEMERINTAH DAN

ATAU MASYARAKAT

PENYIDIKAN

PENJELASAN PASAL 21 AYAT (3)

DALAM KETENTUAN INI YANG DIMAKSUD “ UNSURMASYARAKAT” ADALAH TERDIRI DARI ORGANISASIPOLITIK, ORGANISASI KEMASYARKATAN , LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT, ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG LAIN SEPERTI PERGURUAN TINGGI

KATA DAPAT DALAM KETENTUAN INI DIMAKSUDKANAGAR JAKSA AGUNG DALAM MENGANGKAT PENYIDIKAD HOC DILAKUKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

PENUNTUTAN

PASAL 23

AYAT (1)PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG

BERAT DILAKUKAN OLEH JAKSA AGUNG

AYAT (2)DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD

DALAM AYAT (1), JAKSA AGUNG DAPAT MENGANGKAT PENUNTUT UMUM AD HOC YANG TERDIRI ATAS UNSUR

PEMERINTAH DAN ATAU MASYARAKAT

PENJELASAN PASAL 23

AYAT (2)

PENUNTUT UMUM AD HOC DARI UNSUR MASYARAKATDIUTAMAKAN DIAMBIL DARI MANTAN PEUNTUT UMUM

DI PERADILAN UMUM ATAU ODITUR DIPERADILANMILITER

PASAL 25

KOMNAS H.A.M SEWAKTU WAKTU DAPAT MINTA KETERANGAN SECARA TERTULIS KEPADA JAKSA AGUNG MENGENAI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

CUKUP BERALASAN – PATUT MENPEROLEH PERHATIAN KEHENDAK BANYAK PIHAKUNTUK MENGEFEKTIFKAN PENYIDIK DAN PENUNTUT AD HOC AGAR SEJALAN DENGAN PRINSIP DASAR DEMOKRASI

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

PASAL 27

AYAT (1)PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT DIPERIKSADAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN H.A.M SBGMANA DIMAK

SUD DALAM PASAL 4

AYAT (2)PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERATSBGMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKUKAN OLEH

MAJELIS HAKIM PENGADILAN H.A.M YANG BERJUMLAH 5(LIMA)ORANG, TERDIRI DARI 2(DUA) ORANG HAKIM PADA PENGADILAN H.A.M YANG BERSANGKUTAN DAN 3(TIGA) ORANG HAKIM

AD HOC

AYAT (3)

MAJELIS HAKIM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAMAYAT (2) DIKETUAI OLEH HAKIM DARI PENGADILAN

YANG BERSANGKUTAN

PENJELASAN PASAL 28

AYAT (1)

HAKIM AD HOC ADALAH HAKIM YANG DIANGKAT DARILUAR HAKIM KARIER YANG MEMENUHI PERSYARATAN

PROFESIONAL, BERDEDIKASI DAN BERINTEGRITASTINGGI , MENGHAYATI CITA-CITA NEGARA HUKUM DANNEGARA KESEJAHTERAAN YANG BERINTIKAN KEADILAN,MEMAHAMI DAN MENGHORMATI H.A.M DAN KEWAJIBAN

DASAR MANUSIA

PASAL 32

AYAT (1)DALAM HAL PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERATDIMOHONKAN BANDING KE PENGADILAN TINGGI, MAKA PERKARA TERSEBUT DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM WAKTUPALING LAMA 90 (SEMBILAN PULUH) HARI TERHITUNGSEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TINGGI

AYAT (2)PEMERIKSAAN PERKARA SBGMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1)DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM BERJUMLAH 5(LIMA)ORANG YANG TERDIRI ATAS 2(DUA) ORANG HAKIM PENGADILAN TINGGI YANG BERSANGKUTAN DAN 3 (TIGA) ORANGHAKIM AD HOC

PASAL 33

AYAT (1)DALAM HAL PERKARA PELANGGARAN H.A.M YANG BERATDIMOHONKAN KASASI KE MAHKAMAH AGUNG , PERKARATERSEBUT DIPERIKSA DAN DIPUTUS DALAM WAKTU PALINGLAMA 90(SEMBILAN PULUH) HARI TERHITUNG SEJAK PERKARADILIMPAHKAN KE MAHKAMAH AGUNG

AYAT (2)PEMERIKSAAN PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DILAKUKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG BERJUMLAH5(LIMA) ORANG TERDIRI ATAS 2(DUA) ORANG HAKIM AGUNGDAN 3(TIGA) ORANG HAKIM AD HOC

BEBERAPA CATATAN DISKUSI

1. LAMANYA WAKTU PENYIDIKAN: A. 90 H SEJAK TGL HASIL PENYELIDIKAN DITERIMA OLEH KETUA PENGADILAN HAM (PASAL 22 AYAT 1) B. DAPAT DIPERPANJANG 90 H OLEH KETUA PENGADILAN HAM (PASAL 22 AYAT 2) C. DAPAT DIPERPANJANG 60 H OLEH KETUA PENGADILAN HAM (PASAL 22 AYAT 3)

2. LAMANYA WAKTU PENUNTUTAN : A. WAJIB DILAKUKAN PENUNTUTAN PALING LAMBAT 70 H SEJAK TANGGAL HASIL PENYIDIKAN DITERIMA

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

1. DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN H.A.M PALING LAMA 180 H, SEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KE PENGADILAN H.A.M

2. DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN TINGGI PALING LAMA 9O H, SEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KEPENGADILAN TINGGI

3. DIPERIKSAN DAN DIPUTUS OLEH MAHKAMAH AGUNG PALING LAMA 90 H, SEJAK PERKARA DILIMPAHKAN KE MAHKAMAH AGUNG

PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

PASAL 34

AYAT (1)SETIAP KORBAN DAN SAKSI DALAM PELANGGARAN H.A.MYANG BERAT BERHAK ATAS PERLINDUNGAN FISIK DANMENTAL DARI ANCAMAN, GANGGUAN, TEROR, DAN KEKERASAN DARI PIHAK MANAPUN

AYAT (2)PERLINDUNGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1)WAJIB DILAKSANAKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT KEAMANAN SECARA CUMA-CUMA

AYAT (3)

KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PERLINDUNGANTERHADAP KORBAN DAN SAKSI DIATUR LEBIH

LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 2 TAHUN 2002TATA CARA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSIDALAM PELNGGARAN HAM YANG BERAT

PASAL 2

AYAT (1)SETIAP KORBAN ATAU SAKSI DALAM PELANGGARAN H.A.MYANG BERAT BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN DARIAPARAT KEAMANAN

AYAT (2)PERLINDUNGAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT KEAMANAN SBGMNA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DIBERIKAN SEJAK TAHAP PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN ATAU PEMERIKSAAN DISIDANG PENGADILAN

PASAL 4

PERLINDUNGAN SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL2 MELIPUTI :

a. PERLINDUNGAN ATAS KEAMANAN PRIBADI KORBAN ATAU SAKSI DAN ANCAMAN FISIK DAN MENTAL

b. PERAHASIAN IDENTITAS KORBAN ATAU SAKSI

c. PEMBERIAN KETERANGAN PADA SAAT PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TANPA BERTATAP MUKA DENGAN TERSANGKA

PASAL 5AYAT (1)PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN DAN SAKSI DILAKUKAN BERDASARKAN :a. INISIATIF APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT KEAMA NAN , DAN ATAU b. PERMOHONAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KORBAN ATAU SAKSI

AYAT (2)PERMOHONAN SEBAGIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1)HURUF b DISAMPAIKAN KEPADA a. KOMNAS HAM PADA TAHAP PENYELIDIKANb. KEJAKSAAN, PADA TAHAP PENYIDIKANN DAN PENUNTUTANc. PENGADILAN PADA TAHAP PEMERIKSAAN

UNDANG UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000PASAL 35 -- BAB VI(1)SETIAP KORBAN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

ATAU AHLI WARISNYA DAPAT MEMPEROLEH KOMPENSASI RESTITUSI, DAN REHABILITASI

(2) KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI SBGMN DIMAK

SUD DLM AYAT(1) DICANTUMKAN DLM AMAR PUTUSAN PENGA

DILAN H.A.M

(3) KETENTUAN MENGENAI KOMPENSASI ,RESTITUSI DAN REHABILITASI DIATUR LEBIH LANJUT DENGN PERAT PEMERINTAH.

PENJELASAN PASAL 35

- YANG DIMAKSUD DENGAN KOMPENSASI ADALAH GANTI KERUGIAN YANG DIBERIKAN OLEH NEGARA , KARENA PELAKU TIDAK MAMPU MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN SEPENUHNYA YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA

- YANG DIMAKSUD DENGAN RESTITUSI ADALAH GANTI KERUGIAN YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN ATAU KE LUARGANYA OLEH PELAKU ATAU PIHAK KETIGA . RESTITUSI DPT BERUPA : PENGEMBALIAN HARTA MILIK, PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN UNTUK KEHILANGAN ATAU PENDERITAAN, ATAU PENGGANTIAN BIAYA UNTUK TINDAKAN TERTENTU

- YANG DIMAKSUD DENGAN REHABILITASI ADALAH PEMULI HAN PADA KEDUDUKAN SEMULA , MISALNYA KEHORMAT TAN ,NAMA BAIK, JABATAN ATAU HAK-HAK LAIN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002KOMPENSASI, RESTITUSI DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT

PASAL 1 ANGKA 3KORBAN ADALAH ORANG PERSEORANGAN ATAU KELOMPOKORANG YANG MENGALAMI PENDERITAAN, BAIK FISIK, MENTALMAUPUN EMOSIONAL, KERUGIAN EKONOMI, ATAU MENGALAMIPENGABAIAN, PENGURANGAN ATAU PERAMPASAN HAK HAKDASARNYA, SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN H.A.M YANGBERAT, TERMASUK KORBAN ADALAH AHLI WARISNYA

PASAL 1 ANGKA 7INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT ADALAH INSTANSI PEMERINTAHTERMASUK DEPERTEMEN KEUANGAN YANG SECARA DISEBUTDALAM AMAR PUTUSAN

PASAL 3 AYAT (1)INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT BERTUGAS MELAKSANAKANPEMBERIAN KOMPENSASI DAN REHABILITASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN H.A.M YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

AYAT (2)DALAM HAL KOMPENSASI DAN ATAU REHABILITASI MENYANGKUT PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN KEUANGAN NEGARAPELAKSANAAN DILAKUKAN OLEH DEPARTEMAN KEUANGAN

PASAL 4PEMBERIAN RESTITUSI DILAKSANAKAN OLEH PELAKU ATAUPIHAK KETIGA BERDASARKAN PERINTAH YANG TERCANTUMDALAM AMAR PUTUSAN PENGADILAN H.A.M

PASAL 6AYAT (1)PENGADILAN H.A.M MENGIRIMKAN SALINAN PUTUSAN PENGADILAN H.A.M, PENGADILAN TINGGI ATAU MAHKAMAH AGUNG, YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUMTETAP KEPADA KEJAKSAAN AGUNG

AYAT (2)JAKSA AGUNG MELAKSANAKAN PUTUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DENGAN MEMBUAT BERITA ACARAPELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBERIANKOMPENSASI DAN ATAU REHABILITASI DAN KEPADA PELAKUATAU PIHAK KETIGA UNTUKMELAKSANAKAN RESTITUSI

PENGADILAN H.A.M AD HOC PASAL 43

AYAT (1)PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT YANG TERJADI SEBELUMDIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG INI, DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN H.A.M AD HOC

AYAT (2)PENGADILAN H.A.M AD HOC SEBGMNA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DIBENTUK ATAS USUL DPR RI BERDASARKAN PERISTIWA TERTENTU DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN

AYAT (3)PENGADILAN H.A.M AD HOC SBGMNA DIMAKSUD DALAM AYAT(1) BERADA DILINGKUNGAN PERADILAN UMUM

PENJELASAN PASAL 43AYAT (2)

DALAM HAL DPR RI MENGUSULKAN DIBENTUKNYA PENGADILAN H.A.M AD HOC , DPR RI MENDASARKAN PADA DUGAAN TELAH TERJADINYA PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT, YANG DIBATASI LOCUS DAN TEMPUS DELICTI TERTENTU YANG TERJADI SEBELUM DIUNDANGKANNYA UNDANGUNDANG INI

CATATAN :BAGAIMANA POSISI HASIL PENYELIDIKAN TIM AD HOCKOMNAS HAM PADA KASUS DUGAAN PELANGGARAM H.A.MYANG BERAT PADA MASA LALU, ATAU PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN PENGADILAN H.A.M AD HOC ?

(1) PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT YANG TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG INI TDK MENUTUP KEMUNG KINAN PENYELESAIANNYA DILAKUKAN OLEH KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

(2) KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT 1 DIBENTUK DENGAN UNDANG UNDANG

PASAL 42

AYAT (1)

KOMANDAN MILITER ATAU SESEORANG YANG SECARA EFEKTIFBERTINDAK SBG KOMANDAN MILITER DAPAT DIPERTANGGUNG

JAWABKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG BERADA DI DALAM YURISDIKSI PENGADILAN H.A.M , YANG DILAKUKAN

PASUKAN YANG BERADA DIBAWAH KOMANDO DAN PENGENDALIANNYA YANG EFEKTIF, ATAU DIBAWAH KEKUASAAN DAN PENGENDALIANNYA YANG EFEKTIF DAN TINDAK PIDANA TERSEBUT MERUPAKAN AKIBAT DARI TIDAK DILAKUKAN PENGENDA

LIAN PASUKAN SECARA PATUT, YAITU :

a. KOMANDAN ATAU SESEORANG TERSEBUT MENGETAHUI ATAU ATAS DASAR KEADAAN SAAT ITU SEHARUSNYA MENGETAHUI BAHWA PASUKAN TERSEBUT SEDANG ME LAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT, DAN

b. KOMANDAN MILITER ATAU SESEORANG TERSEBUT TDK MELAKUKAN TINDAKAN YANG LAYAK DAN DIPERLUKAN DALAM RUANG LINGKUP KEKUASAANNYA UNTUK MENCE GAH ATAU MENGHENTIKAN PERBUATAN TERSEBUT ATAU MENYERAHKAN PELAKUNYA KEPADA PEJABAT YANG BER WENANG UNTUK DILAKUKAN PENYELIDIKAN, PENYIDIK AN DAN PENUNTUTAN

AYAT (2)

SEORANG ATASAN , BAIK POLISI MAUPUN SIPIL LAINNYA

a. ATASAN TERSEBUT MENGETAHUI ATAU SECARA SADAR MENGABAIKAN INFORMASI YANG SECARA JELAS MENUN JUKAN BAHWA BAWAHAN SEDANG MELAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN PELANGGARAN H.A.M YANG BERAT, DAN

a. ATASAN TERSEBUT TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN YANG LAYAK DAN DIPERLUKAN DALAM RUANG LINGKUP KEWE NANGANNYA UNTUK MENCEGAH ATAU MENGHENTIKAN PERBUATAN TERSEBUT ATAU MENYERAHKAN PELAKUNYA KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG UNTUK DILAKUKAN PENYELIDIKAN , PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

TUJUAN REFORMASI PEMBANGUNAN

1. MENGATASI KRISIS EKONOMI DLM WAKTU SESINGKAT SINGKATNYA, TERUTAMA UNTUK MENGHASILKAN STABILITAS MONETER YANG TANGGAP TERHADAP PENGARUH GLOBAL DAN PEMULIHAN AKTIVI TAS USAHA NASIONAL2. MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SELURUH SENDI KEHI DUPAN B ERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA MELALUI PERLUASAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK RAKYAT SE CARA TERTIB UNTUK MENCIPTAKAN STABILITAS NASIONAL3. MENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN NILAI2 KEBENARAN DAN KE ADILAN, HAK ASASI MANUSIA, MENUJU TERCIPTANYA KETERTIBAN UMUM DAN PERBAIKAN SIKAP MENTAL4. MELETAKKAN DASAR2 KERNGKA DAN AGENDA REFORMASI PEMBA NGUNAN AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA DALAM USAHA MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI

……………SELAMA TIGA PULUH DUA TAHUN PEMERINTAHAN ORDEBARU , PEMBANGUNAN HUKUM KHUSUSNYA YANG MENYANGKUTPERATURAN PERUNDANG UNDANGAN ORGANIK TENTANG PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN BELUM MEMADAI.

…………….TELAH TERJADI PENYALAH GUNAAN WEWENANG, PELECEHAN HUKUM, PENGABAIAN RASA KEADILAN, KURANGNYA PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT’

…………….PENEGAKAN HUKUM YANG BELUM MEMBERI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PADA KASUS-KASUS YANG MENGHADAPKAN PEMERINTAH ATAU PIHAK YANG KUAT DENGAN RAKYAT,SEHINGGA MENEMPATKAN RAKYAT PADA POSISI YANG LEMAH

……………DST

1. PENANGGULANGAN KRISIS DIBIDANG HUKUM BERTUJUAN UNTUK TEGAK DAN TERLAKSANANYA HUKUM DENGAN SASARAN TER WUJUD KETERTIBAN, KETENANGAN, DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

AGENDA YANG HARUS DIJALANKAN ADALAH :

a. PEMISAHAN SECARA TEGAS FUNGSI DAN WEWENANG APARATUR PE NEGAK HUKUM AGAR DAPAT DICAPAI PROPORSIONALITAS, PROFE SIONALITAS DAN INTEGRITAS YANG UTUH

b. MENINGKATKAN DUKUNGAN PERANGKAT, SARANA DAN PRASARANA HUKUM YANG LEBIH MENJAMIN KELANCARAN DAN KELANGSUNGAN BERPERANNYA HUKUM SEBAGAI PENGATUR KEHIDUPAN NASIONAL

c. MEMANTAPKAN PENGHORMATAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP H.A.M MELALUI PENEGAK HUKUM DAN PENINGKATAN KESADARAN BAGI SELURUH MASYARAKAT

d. MEMBENTUK UNDANG UNDANG KESELAMATAN DAN KEAMANAN NEGA RA SEBAGAI PENGGANTI U.U NO 11/PNPS/1963 TENTANG PEMBERAN TASAN TINDAK PIDANA SUBERSIV YANG AKAN DICABUT

2. PELAKSANAAN REFORMASI DIBIDANG HUKUM DILAKSANAKAN ADA LAH UNTUK MENDUKUNG PENANGGULANGAN KRISIS DIBIDANGHUKUM.

AGENDA YANG HARUS DIJALANKAN ADALAH :

a. PEMISAHAN YANG TEGAS ANTARA FUNGSI2 YUDIKATIF DARI EKSEKUTIF

B. MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM NASIONAL MELALUI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL SECRA TERPADU

c. MENEGAKKAN SUPREMASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN BERMA SYARAKAT , BERBANGSA, DAN BERNEGARA

d. TERBENTUKNYA SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA MASYARAKAT TERMASUK PARA PENYELENGGARA NEGARA YANG MENGHOR MATI DAN MENJUNJUNG TINGGI HUKUM YANG BERLAKU

MICHEL OKSENBERG & BRUCE DICKSON

1. REFORMASI PENDEMOKRASI2. REFORMASI PEMBINAAN NEGARA ( STATE BUILDING )3. REFORMASI EKONOMI BIROKRATIK4. REFORMASI MULTIFASET

1. KESULITAN2 EKONOMI MEMICU HILANGNYA DUKUNGAN PUBLIK PADA REZIM PENGUASA2. KETIDAK PUASAN MAKIN MENINGKAT THD KEBIJAKAN REZIM3. SOLUSINYA ADALAH MEMPERLUAS PARTISIPASI POLITIK,ME LALUI PENCIPTAAN ATAU PEMBERDAYAAN PARLEMEN,PER LUASAN KELOMPOK PEMILIK, PENGEMBANGAN PARTAI2 POLITIK

TANTANGAN YG MUNCUL

1. MENDISIPLIN LEMBAGA2 KONTROL OTORITER2. MENGEMBANGKAN INSTITUSI PUBLIK, UNTUK MENAMPUNG LEDAKAN PARTISIPASI PUBLIK3. MENJAGA KESATUAN NEGARA YG DALAM TRANSISI4. MENGEMBANGKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI YANG BER SAHABAT

1. KRISIS MENYANGKUT KELEMAHAN NEGARA YANG TELAH TERUNGKAP BAIK MELALUI KESADARAN ADANYA ANCAMAN MILITER LUAR ATAUPUN KETERBELAKANGAN EKONOMI, SEPERTI KEKACAUAN2 YANG DISEBABKAN INDUSITRI ALISASI DAN URBANISASI , SEPERTI PENGANGGURAN, KON DISI KERJA YANG MENEKAN, PENDIDIKAN, DAN EXPLOITA SI KONSUMEN

2. PARA REFORMIS BERUPAYA MENINGKATKAN KEKUATAN NEGARA TIDAK UNTUK MENCIPTAKAN DAN MENGATUR PASAR TAPI LEBIH UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS INTERVENSI NEGARA

1. PADA DEKADE 1970 DAN 1980 PADA BANYAK NEGARA, BIROKRASI MENDOMINASI PENGUASAAN SEKTOR EKONOMI, SESUNGGUHNYA AWALNYA SEBAGAI RES PON DARI DOMINASI KAPITALISM , SEHINGGA NEGARA MELAKUKAN KONTROL TERHADAP KEKUATAN PASAR

2. SEHINGGA TUNTUTAN YANG KEMUDIAN MUNCUL ADALAH DEREGULASI, PRIVATISASI, PENGAMBILAN PERUSAHAAN PERUSAHAAN NEGARA, REVITALISASI PASAR, INI SEBA GAIAN JUGA DISEBABKAN OLEH CAMPUR TANGAN KUAT INSTITUSI-INSTITUSI INTERNASIONAL, SEPERTI BANK DUNIA, IMF, GATT

1. REFORMASI INI SESUNGGUHNYA ADALAH RESPON TERHADAP KRISIS EKONOMI DAN KRISIS POLITIK SECARA BERSAMAAN,

2. PENGALAMAN NEGARA NEGARA, DIBAWAH PIMPI NAN SEPERTI, MEIJI, ATATURK, CARDENAS, BERHASIL KARENA PARA PIMPINANNYA MENERUSKAN OBOR SUKSESI KEPADA PENERUSNYA YANG BERKOMITMEN MENERUSKAN REFORMASI

3. PADA REFORMASI INI TUNTUTAN AKAN REFORMASI DEMOKRATISASI LEBIH KERAS, DAN KESEMPATAN – KE BUTUHAN UNTUK MENGINTEGRASIKAN EKONOMI KE DALAM EKONOMI INTERNASIONAL MELALUI REFORMASI PASAR JUGA LEBIH KUAT

KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK HAK EKONOMI DAN SOSIAL , BUDAYA,PADA DASARNYAMENGUKUHKAN DAN MENJABARKAN POKOK-POKOK H.A.MDIBIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA DARI DUHAM DALAM KETENTUAN-KETENTUAN YANG MENGIKAT SECARA HUKUM

DUHAM DITERIMA DAN DIUMUMKAN OLEH MAJELIS UMUMPBB PADA TGL 10 DESEMBER 1948, MELALUIRESOLUSI 217 A ( III )

DUHAM TERDIRI DARI 30 PASAL, YANG BISA DIKATEGORIKAN :HAK SIPIL DAN POLITIK DI ATUR DALAM PASAL 1 S.D 21HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAY A DALAM PSL 22 S.D 28

PEMBUKAAN KOVENAN HAK HAK EKONOMI SOSIAL , BUDAYA

- MENGINGATKAN NEGARA-NEGARA AKAN KEWAJIBAN NYA MENURUT PIAGAM PBB UNTUK MEMAJUKAN DAN MELINDUNGI H.A.M- MENGINGATKAN INDIVIDU AKAN TANGGUNG JAWABNYA UNTUK BEKERJA KERAS BAGI PEMAJUAN DAN PENAATAN H.A.M YANG DIATUR DALAM KOVENAN INI DLM KAITANNYA DENGAN INDIVIDU LAIN DAN MASYARAKATNYA- MENGAKUI AKAN CITA-CITA UMAT MANUSIA UNTUK KEBE BASAN SIPIL DAN POLITIK DAN KEBEBASAN DARI RASA TAKUT DAN KEKURANGAN HANYA DAPAT TERCAPAI APABILA TELAH TERCIPTA KONDISI BAGI SETIAP ORANG UNTUK DAPAT MENIKMATI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDA YA SERTA HAK-HAK SIPIL DAN POLITIKNYA(PADA DASARNYA HAL YANG SAMA ADA PD KOVENAN SIPOL)

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 11 TAHUN 2005 PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

PASAL 1(1)MENGESAHKAN INTERNATIONAL COVENANT, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS DENGAN DECLARATION (PER NYATAAN)

(2)SALINAN NASKAH ASLI INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC AND CULTURAL RIGHTS DAN DECLARATION TERHADAP PASAL 1 DALAM BAHASA INGGRIS DAN TERJEMAHANNYA DALAM BAHASA INDONESIA SEBAGAIMANA TERLAMPIR, MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI UNDANG UNDANG INI