analisa terhadap kejahatan pemalsuan dokumen

8/19/2019 ANALISA TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN

1/68

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

KERTAS KERJA PERORANGAN


2/68

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULHALAMAN PENGESAHANDAFTAR ISI ............................................................................................... iKATA PENGANTAR ............................................................................... ii ABSTRAK ................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah....................................... 6

1.3 Tujuan Penulisan ................................................................. 7

1.3.1. Tujuan Praktis .......................................................... 7

1.3.1. Tujuan Teoritis .......................................................... 81.4 Kegunaan Penulisan ............................................................ 8


3/68

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT dzat yang kita sembah yang mengu

dan bumi. Yang menggantikan siang dan malam dan malam dengan siang. Y

segalanya dan hanya ditangan-Nyalah semua rahasia kehidupan tersimpan k

rahmat dan ridha-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Kertas Kerja Peroran

dengan judul “ANALISA TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN D

PERSYARATAN PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK IND

Kertas Kerja Perorangan disusun guna melengkapi persyaratan akhir dalam

Pendidikan Khusus Keimigrasia angkatan II pada Akademi Imigra

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi M

Kertas Kerja Perorangan ini tersusun atas bantuan dari berbagai pihak


4/68

6. Ibu Ika Rahmawati, S.IP, Selaku Kepala Urusan Ketarunaan pada

Imigrasi;7. Bapak Charles Christian Amd.IM, SH.,MH. Selaku pembimbing teknis

Kertas Kerja Perorangan juga selaku Kepala Urusan Akademik pada

Imigrasi;

8. Bapak Ritus Ramadhana, Amd.IM, SH selaku pembina wali siswa P

Khusus Keimigrasian angkatan II;

9. Bapak Sofian Pringgo Prasetyo, Amd.IM, SH selaku pengganti pembina

Pendidikan Khusus Keimigrasian angkatan II;

10. Seluruh Pembina di Akademi Imigrasi yang selalu membina kami

maupun mental;

11. Seluruh jajaran staf karyawan dan karyawati pada Akademi Imigrasi

dapat disebutkan satu persatu;


5/68

ANALISA TERHADAP KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYA

PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Afif Nur Anshari1, Andry Indrady2, Charles Christan3

Akademi ImigrasiBPSDM Hukum dan [email protected]

Kertas Kerja Perorangan ini mengenai kejahatan pemalsuan

persyaratan pembuatan dokumen perjalanan Indonesia. Globalisasi di seg

kehidupan manusia secara tidak langsung mempengaruhi perpindahan ma

suatu wilayah ke wilayah tertentu baik bersifat nasional maupun bersifat int

perpindan manusia ini dengan motif – motif tertentu. Negara Indonesia sebag

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


6/68

pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia serta memberikan pe

akan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti

dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai sumber data prime

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai bahan masukan bagi p

utamanya Direktorat Jenderal Imigrasi tentang bagaimana menciptakan pe

paspor RI untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan dokumen persyaratan.

Kata kunci : Pemalsuan, Dokumen Persyaratan, pengamanan


7/68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertambahan penduduk dunia yang terjadi saat ini disebabkan oleh men

kualitas pelayanan kesehatan dan harapan hidup manusia yang men

meningkatnya populasi hidup yang tidak merata. Hal ini mengakibatkan

permasalahan – permasalahan baru di berbagai sektor kehidupan. Ke


8/68

penting bagi imigrasi sebagai garda terdepan dalam melakukan penegakan k

terhadap Negara.

Pada ruang lingkup keimigrasian, terdapat norma-norma atau kaidah-ka

senantiasa hidup dan diwujudkan didalam suatu hukum keimigrasian. Didal

hukum nasional, hukum keimigrasian merupakan bagian dari hukum administr

yang terlihat dari fungsi keimigrasian yang dilaksanakannya, yai

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dan bukan fungsi p

undang-undang dan peradilan. Dengan demikian, keimigrasian dapat dili

perspektif hukum administrasi negara

4

.


9/68

teknologi dan struktur masyarakat internasional memiliki relevansi terhadap m

bentuk-bentuk kejahatan transnasional, termasuk didalamnya organisasi-

sebagai wadahnya. Bentuk jenis kejahatan ini lebih dikenal dengan nama

transnasional (transnational crime), yang ternyata dalam faktanya terdap

maupun organizer-nya, sehingga dikenal dengan sebutan kejahatan tran

terorganisasi (transnational organized crime), seperti korupsi, pencucian uan

laundering ), penyelundupan orang (smuggling of migrants), perdagangan

khususnya wanita dan anak-anak (trafficking in persons espcially women and

perdagangan senjata gelap (illicit trafficking in firearms), dan terorisme. Oleh

perlu adanya kerjasama antar negara baik yang bersifat bilateral dan multila


10/68

salah satu cara bagi para pelaku kejahatan transnasional terorgani

melaksanakan kegiatannya. Karena dokumen perjalanan merupakan doku

wajib dimiliki oleh pelintas batas antar negara. Untuk menandakan keabsahan

dan ijin tinggal di negara yang dikunjungi maka di dalam dokumen perjalana

catatan resmi dari otoritas negara yang dikunjungi berupa stempel, stiker ata

berupa tulisan tangan petugas.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masya

sudah maju, dimana data-data/ surat, uang logam, merek atau tand

dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam m

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama tama dalam kelompok


11/68

pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas imigrasi dalam p

undangannya yaitu memeriksa, penumpang, dokumen, pembukuan, m

penyitaan, penangkapan, dan lain-lain.

Setiap tahun angka kriminalitas penggunaan dokumen palsu semakin m

Penggunaan dokumen palsu telah menjadi polemik bagi tiap – tiap nega

keamanan pada dokumen perjalanan saat ini memungkinkan pihak Imig

menanggulangi dan mencegah para pelaku tindak pidana menggunaka

dokumen perjalanan untuk melakukan tindak kejahatannya. Namun sekali lag

pasti memiliki kelemahan. Hal ini dapat di buktikan dengan semakin seringnya d

modus modus baru dalam pemalsuan dokumen perjalanan yang sangat ber


12/68

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan dokumen persyaratan

perjalanan (paspor)?

2. Dokumen persyaratan DPRI apa saja yang rentan untuk dipalsukan?

3. Undang – undang apa saja yang dapat dikaitkan dengan kejahatan p

dokumen persyaratan DPRI?

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penulis menggunakan istilah p

dokumen atau dokumen palsu yang memiliki batasan set iap dok umen yang d

dengan memberikan keterangan atau data yang t idak benar, atau d oku

telah mengalami perubahan dari bentuk asl inya baik keseluruhan


13/68

a. Memaparkan unsur – unsur apa saja yang dapat dikategor

perbuatan pidana atas pemalsuan dokumen perjalanan;

b. Memberikan penjelasan atas keterkaitan kejahatan p

dokumen perjalanan dengan undang – undang lain selain

undang Nomor 6 tahun 2011;

c. Memberikan pemahaman akan akibat hukum yang terjad

pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen;

1.4 KEGUNAAN PENULISAN


14/68

Kegunaan secara praktis yaitu sebagai salah satu prasyarat untuk dapat d

lulus dari program Pendidikan Khusus Keimigrasian Angkatan Kedua (DIKSU

1.5 METODE PENULISAN

1.5.1 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelia

dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai sumber data prime

menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

1. Metode Library Research atau studi kepustakaan, yaitu dengan membaca

b k lit t dikt t d t d d d l li k K


15/68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam KKP ini meliputi:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepen

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;


16/68

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk a

Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga

kedaulatan negara7.

Keimigrasian menyangkut perpindahan orang dari suatu negara

lain yang berarti terjadi lalu-lintas antar negara. Setiap negara yang m

lalu-lintas tersebut, akan dilakukan tindakan berkaitan dengan keimig

Pengawasan WNA serta WNI di indonesia meliputi pengawasan

masuk dan keluarnya orang ke atau dari wilayah Indonesia. Pe

terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Republik


17/68

menganggap keamanan sebagai konsekuensi dari damai, dimana k

abadi akan menghasilkan keamanan bagi sesama.

Secara etimologi konsep keamanan (Security ) berasal dari ba

securus (se+cura) yang bermakna terbebas dari bahaya, terb

ketakutan (free from danger, free from fear ). Kata ini juga bisa berm

gabungan kata se (yang berarti tanpa/without ) dan curus (yang bera

ness), sehingga bila digabungkan dengan kata ini bermakna liber

uneasiness, or a peaceful situation without any risk or threats.8 Dalam

internasional, setiap aktor akan mempertaruhkan segalanya demi p

keamanan (nasional).


18/68

utama pada isu high politics, seperti keamanan melalui instument milit

Bahkan setiap negara akan selalu berupaya untuk memaksimalk

kekuatan ( power ) relatifnya dibandingkan negara lainnya atau s

tercipta balance of power .11 Semakin besar jaminan militernya, mak

besar pula jaminan keamanan yang dimiliki negara tersebut.

Adapun, konsep mengenai keamanan internasional adalah us

dijalankan oleh badan nasional dan internasional, seperti PB

memastikan keselamatan dan keamanan. Usaha ini termasuk aksi

persetujuan diplomatik seperti “treaty” dan “convention” . Keamana

dan internasional saling berhubungan, karena bila keamanan nasi


19/68

National care anti – fraud Association (NHCAA) sebuah lemb

menangani permasalahan fraud dibidang perawatan kesehatan d

memberikan definisi fraud sebagai berikut :

“An intentional deception or misrepretion that the individual or entknowing that the misrepresentation could result in some unauthorizedthe individual, or the entyti, or to another party”.

Kamus asuransi yang menjadi panduan bagi praktisi asuransi di

menyamakan pengertian fraud dengan tindak pidana penipuan, dan

pengertian fraud sebagai :

“Tindakan penipuan, misrepresentasi fakta yang dibuat secara senga

maksud orang lain mempercayai fakta itu dan akibatnya orang lain


20/68

tidak berhak atas surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya m

/ berbeda dengan isi surat semula.

Perbuatan pemalsuan ternyata merupakan suatu jenis pelanggaran

dua norma dasar 13 :

a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergol

kelompok kejahatan penipuan;

b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam

kejahatan terhadap Negara/ ketertiban umum.

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam

kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah p


21/68

Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ m

karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasa

memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ s

dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) ata

mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasa

263). Perbuatan pemalsuan yang dapat dihukum, pertama-tama d

bahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/ maksud”

terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat atau maksud” untuk mempe

barang yang dipalsu membedakan tindak pidana pemalsuan dari je

pidana terhadap kekayaan. Dalam tindak pidana terhadap kekaya


22/68

b. Unsur niat/ maksud tidak perlu meliputi unsur menguntu

sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis

penipuan).

c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu baha

yang khusus dalam pemalsuan tulisan/ surat dan s

dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan

dihubungkan dengan sifat daripada tulisan/ surat tersebut14.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan

golongan yakni :

a. Kejahatan sumpah palsu;


23/68

dengan pemalsuan materil. Palsunya surat atau tidak bena

terletak pada asalnya atau si pembuat surat15

.

Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan

dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah

berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/ berbeda denga

semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya men

atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila

mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat te

Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pas


24/68

perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun seba

dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi d

aslinya. Maka yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan pals

1. Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan

atau tidak benar);

2. Dokumen asli yang telah mengalami perubahan;

3. Dokumen yang sepenuhnya dipalsukan;

4. Dokumen asli yang digunakan oleh orang lain.16


25/68

Definisi dokumen sekuriti menurut Badan Koordinasi Pemberant

Palsu (BOTASUPAL) dalam keputusan kepala Badan Intelijen Nega

ketua BOTASUPAL Nomor : KEP – 061 Tahun 2006 tentang Izin O

Mesin Multifungsi Berwarna. Mesin Fotokopi Berwarna dan mesin p

Berwarna Lainnya. Disebutkan bahwa Dokumen sekuriti yaitu baran

surat kertas berharga adalah segala jenis dokumen atau blangko

dengan bahan dasar kertas sekuriti dan atau fitur – fitur sekuriti lai

sebagian maupun seluruhnya diproduksi melalui proses cetak yang k

dan fungsinya memerlukan perlindungan terhadap pemalsu

penyalahgunaan yang telah diatur dalam regulasi pencetakan dokum


26/68

Identifikasi security features oleh masyarakat awam dapat dilaku

alat bantu, sehingga dapat dibedakan mana yang asli mana yang p

saat itu juga;

2) Level 2

Identifikasi security features pada tahap ini harus memerlukan a

seperti loupe atau lensa pembesar, lampu ultra violet, dan biasanya

oleh petugas dilapangan maupun para produsen;

3) Level 3

Security features yang identifikasinya harus menggunakan

laboratorium, serta analisa yang lebih mendalam dan seksama


27/68

digunakan untuk mengidentifikasi individu. Dua kategori peng

biometrik meliputi karakteristik fisiologis dan perilaku. Karakteristik

berhubungan dengan bentuk tubuh, dan termasuk tetapi tidak terba

sidik jari, pengenalan wajah, DNA, telapak tangan, geometri tangan, p

iris (yang sebagian besar telah diganti retina), dan bau/aroma. Ka

perilaku terkait dengan perilaku seseorang, termasuk namun tida

pada:Ritme mengetik, kiprah, dan suara.

7. Pelayanan Publik dan kaitannya dokumen persyaratan pembuatan DP


28/68

Semakin sulit dokumen persayaratan yang dipersyaratk

mendapatkan DPRI maka kualitas pelayanan publik semakin turu

konsep dasar pelayanan publik adalah kemudahan, kepastian w

ketepatan.

8. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian merupakan satu kes

berbagai proses pengelolaan data dan informasi, aplikasi, serta

berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dibangun untuk m


29/68

memperoleh manfaatnya, serta ketersediaan anggaran bagi keb

SIMKIM.

9. KTP;

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi pendudu

bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluru

Negara Kesatuan Republik Indonesia19. Kartu ini wajib dimiliki bagi War

Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tin

(ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau te


30/68

e. Agama;

f. Status Perkawinan;

g. Golongan darah;

h. Alamat;

i. Pekerjaan;

j. Kewarganegaraan;

k. Foto;


31/68

mengubah, mengganti , menambah isi data yang tercantum dalam Kartu

Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata, wajib

kepada lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga yang baru. Penda

yang belum mendaftarkn diri atau belum berstatus penduduk setempat,

identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam kartu keluarga.

11. Akta Kelahiran;

Bayi yang diaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Ke

diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk me


32/68

dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran / p

kelahirannya.21

12. Ijazah.

Istilah ijazah yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indone

surat tanda tamat belajar, tamat belajar dari jenjang pendidika

Pengertian lain ijazah yaitu hasil dari proses sertifikasi seorang s

mahasiswa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah d

"Lulus" dan menyelesaikan semua persyaratan administratif dan aka

suatu sekolah maupun program studi tertentu pada sebuah universita


33/68

tahun keluar ijazah, kemudian mencatut nama sekolah dan

penandatangan pada ijazah tersebut. Hal ini mudah dilakukan

penggunaan ijazah bersifat personal, tidak diperjualbelikan dan b

Public , sehingga tingkat keamanan pembuat dan pengguna menjadi b

khususnya dalam melamar pekerjaan karena yang diisyaratkan adalah

yang telah dilegalisir yang juga turut dipalsukan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan peraturan dan teori yang digunakan oleh pen

disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis yang merupakan kombinas

dan teori yang digunakan sebagaimana disajikan pada Gambar 2 1


34/68

pemohon dan dilakukuan wawancara terhadap pemohon guna meneliti keasl

pemohon dan Output dari bussiness proses paspor adalah paspor.


35/68

BAB III

ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Perjalanan

Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemals

perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya d

oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pem

dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya p

hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilaya

R blik I d i d i di il h N R blik


36/68


37/68

a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum,

b. peristiwa pidana,

c. perbuatan pidana, dan

d. tindak pidana.

Simons yang merumuskan een strafbaar feit yaitu. suatu

(tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, be

dengan hukum (onrechtmatig ) dilakukan dengan kesalahan (schuld ) oleh seo

mampu bertanggung jawab.27Van Hattum berpendapat, strafbaar feit adala

yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang men

dihukum.28 Moeljatno mengartikan strafbaar feit sebagai perbuatan yang dil


38/68

kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang

anggota masyarakat.

b) Teori Relatif (doeltheorie). Teori ini dilandasi oleh tujuan (doe

berikut:31

1. Menjerahkan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si p

terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi per

(speciale preventive) serta masyarakat umum mengetahui b

melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, me

mengalami hukuman yang serupa (generale preventive).

2. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan


39/68

2. Pidana tambahan yang terdiri dari :

a. Pencabutan hak – hak tertentu

b. Perampasan barang – barang tertentu

c. Pengumuman putusan hakim

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigr

XI mengatur mengenai Ketentuan Pidana

Pasal 126 Setiap orang yang dengan sengaja :

a. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk mkeluar wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa

Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidanpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling


40/68

pemalsuan) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

4.1. Dokumen persyaratan yang sering dipalsukan

Dokumen perjalanan (SPRI / Paspor) merupakan dokumen perjala

dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan warga negaranya. Be

pengamatan penulis dari pengamatan yang dilakuakan banyak pemohon DPR

mengajukan permohonan DPRI / Paspor dengan menggunakan data dukung p

patut disinyalir sebagai tindak pidana trafficking (perdagangan manusia).

pelaku pemalsuan dokumen pendukung pembuatan DPRI dengan berbagai t


41/68

c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat

d. Surat perwarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang me

kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau pen

pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan

peraturan perundang – undangan;

e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi y

mengganti nama; dan

f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor.

3 2 D k P t R t U t k Di l k


42/68

Menurut Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) P

Kombes Triyono Pujono Basuki, yang didampingi Kanit II

Ditreskrimsus Polda NTB Kompol Ferdyan Indra Fahmi, saat penyang dilakukan di Kantor Imigrasi Mataram (membawahi Pulau Lo

sekitarnya), polisi hanya berhasil membekuk seorang yakni Bkr,

dua pelaku lainnya kabur dan kini dinyatakan

"Satu ditangkap, dua orang lainnya kabur, tapi perkiraan kami ma

wilayah Pulau Lombok. Pengejaran terus dilakukan, dan

dikoordinasikan dengan aparat kepolisian di daerah lain,

Penyidik Unit II Subdit III Ditreskrimsus Polda NTB menjerat Bpasal 28 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigra

pasal 55

Pasal itu menegaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara p

lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 ratus juta,

orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, m

menyimpan, atau memperdagangkan blanko dokumen perjalana

Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian


43/68

usia yang belum saatnya untuk memiliki KTP, ataupun yang bersangkuta

memiliki paspor dengan identitas lain.

Kasus pemalsuan dokumen persyaratan ini dapat dilakukan orang p

maupun korporasi baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

dengan sengaja dan melawan hukum. Kegiatan pemalsuan dokumen ini s

dengan tindak pidana perdagangan orang banyak contoh kasus dimedia m

menyebutkan bahwa banyak perdagangan wanita keluar negeri untuk dip

ditempat hiburan maupun dijadikan pelacur modus operandi pelaku tind

penjualan orang ini biasanya dengan kedok sebagai penyalur tenaga kerja Ind


44/68

Gambar 3.2

3. Akta Kelahiran


45/68

3.2 Undang – Undang Yang Terdapat Kaitannya Dengan Kejahatan

Pemalsuan Dokumen Pendukung Pembuatan DPRI

Kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan DPRI sangat e

tindak pidana perdagangan manusia dimana Indonesia mempunyai instrum

mengatur mengenai hal tersebut melalui Undang – undang Nomor 21 tahun 20

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam

dengan kejahatan pemalsuan dokumen pendukung pembuatan DPRI ini t

pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada

negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen


46/68

a) Dokumen negara.

Dokumen negara meliputi tetapi tidak terbatas pada paspor, k

penduduk, ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan surat nika

diartikan seluruh jenis dokumen negara yang sifatnya memb

mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang)

b) Dokumen lain

Dokumen lain meliputi tetapi tidak terbatas pada surat perjan

bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan

yang terkait36.


47/68

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dengan pokok perm

yang telah dirumuskan pada bab – bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpula

berikut :

1. Terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanan diancam deng

penjara maksimal 5 tahun penjara dan pidana denda maksimal Rp 50


48/68

undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tind

perdagangan Orang (UU PTPPO) yang terdapat dalam pasal 19.

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan pdokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen nedokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagandipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pal(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh ju

IV.2 SARAN

Bentuk – bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen perjalanan dapat

oleh orang – perorangan maupun korporasi untuk kepentingan sendir


49/68

pembuatan DPRI tidak mudah dipalsukan dan agar lebih mudah melaku

verifikasi data”


50/68

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Anwar, H. A.K Moch. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. Bandung: C

Bakti, 1990

Santoso, M. Iman. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Eko

Ketahanan Nasional. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 20

Atmasasmita Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sist

Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti 1997

Bakrie Cornie R, Membangun Kekuatan Sistem Pertahanan dan P

Jakarta: LP3ES 2010


51/68

Suharto R.M, Hukum Pidana Materiil Unsur – Unsur Objektif Seba

Dakwaan. Jakarta: Sinar Grafika 2002

B. UNDANG – UNDANG

Indonesia. Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigras

Tarigan 1 Juni 2011 Jakarta: Lembaga Studi Advo

Kewarganegaraan (LSAKK)

________ Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Ad

Kependudukan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jaka

Jakarta 1 Juni 2012 Bandung: Fokus Indo

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia M.0


52/68

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : AFIF NUR ANSHARI, SH

Tempat / Tgl Lahir : KLATEN / 26 APRIL 1989

Alamat : NGENTHAK RT. 5 RW. 1 GAYAMPRIT KLATEN

SELATAN JAWA TENGAH


53/68

ANALISA KEJAHATAN PEMALSUAN DOKUMEN PERS

PEMBUATAN DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONEOLEH : AFIF NUR ANSHARI, SH


54/68

LATAR BELAKANG

TRANSNATIONALORGANIZED CRIME

1. Korupsi;

2. Pencucian uang;

3. Penyelundupan Orang;

4. Perdagangan Manusia

5. Perdagangan Senjata

Gelap

DOKUMEN

PERSYARATAN


55/68


56/68

PERMASALAHAN

Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan dopersyaratan pembuatan Dokumen Perjalanan ReIndonesia (DPRI)?

Dokumen persyaratan pembuatan DPRI apa saja

rentan untuk dipalsukan?Undang – undang apa saja yang dapat dikaitkan k

pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan DP

PEMBAHASAN


57/68

PEMBAHASAN

“AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN”

PEMALSUAN

Pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan pemalsuan yang dapat dihukum, pertambahwa yang dipalsu telah dipergunakan dan bahwa “niat/maksud” nya “untuk dipergunakan”. Perbuatan pemals jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma :

a. Kebenaran atau kepercayaan yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan;

b. Keteriban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara / ketertib

4 Golongan Pemalsuan dalam KUHP :1. Kejahatan sumpah palsu;

2. Kejahatan pemalsuan uang;

3. Kejahatan pemalsuan materai dan merk;

4. Kejahatan pemalsuan surat.

Kejahatan pemalsuan surat sangat erat kaitannya dengan pemalsuan dokumen persyaratan

PEMBAHASAN


58/68

PEMBAHASAN


PEMALSUAN

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP pasal 263 s.d 276 dibedakan menjadi 5

pemalsuan surat yakni :

1. Pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263 KUHP);

2. Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264 KUHP);

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (pasal 266 KUHP);

4. Pemalsuan surat tertentu (pasal 269 dan 270 KUHP);

5. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275 KUHP).

PEMBAHASAN


59/68

PEMBAHASAN


AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN

Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dMenurut sudarto terdapat 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;

2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;

3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (koorporasi) yang melanggar larangan tersebut

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi) diantaranya a

a. Teori absolut (Vergeldingstheorie)

b. Teori Relatif (doeltheorie). Teori ini dilandasi oleh tujuan:

1. Menjerahkan;

2. Memperbaiki pribadi terpidana;

3. Membinasakan.

PEMBAHASAN


60/68

PEMBAHASAN


AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERJALANAN

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab XI m

Ketentuan pidana pada pasal 126 huruf a sampai dengan e

Berdasarkan pasal 126 Undang – undang tersebut dapat ditarik kesimpulan setiap orang yang melak

pemalsuan Dokumen Perjalana Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama

ancaman pidana denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

PEMBAHASAN


61/68

PEMBAHASAN

“DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN DIPALSUKAN”

DOKUMEN PERSYARATAN YANG RENTAN UNTUK DIPALSUKAN

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan :

“Dokumen persyaratan dipalsukan dengan modus operandi memalsukan KTP, KK, maupun Akta

scanner dan laptop untuk memasukkan data atau identitas sesuai pesanan, lalu dokumen tersebu

pengurusan paspor”

Pemalsuan dokumen persyaratan ini dapat dilakukan orang perorangan maupun korporasi baik sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dengan sengaja dan melawan hukum

PEMBAHASAN


62/68

PEMBAHASAN



Berdasarkan studi kasus yang dilakukan berikut merupakan dokumen persyaratan yang sering dipalsu

1. KTP

PEMBAHASAN


63/68

PEMBAHASAN



Berdasarkan studi kasus yang dilakukan berikut merupakan dokumen persyaratan yang sering dipalsu

2. KK

PEMBAHASAN


64/68

PEMBAHASAN



Berdasarkan studi kasus yang dilakukan berikut merupakan dokumen persyaratan yang sering dipalsu3. AKTA KELAHIRAN

PERBEDAAN AKTE KELAHIRAN UNTUK

ORANG YANG SAMA

PEMBAHASAN

“UU YANG TERKAIT DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN


65/68

“UU YANG TERKAIT DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN

PERSYARATAN”

UU YANG TERKAIT DENGAN PEMALSUAN DOKUMEN PERSYARATAN

Kejahatan pemalsuan dokumen persyaratan pembuatan DPRI sangat erat dengan tindak pidana perdagangan ma

mempunyai instrument yang mengatur mengenai hal tersebut melalui Undang – undang Nomor 21 tahun 2007

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Dalam kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokumen pend

ini terdapat di pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan doklain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahu

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan

Pengertian pemalsuan dokumen dalam pasal ini mengandung arti tindak pidana lain yang berkaitan dengan tind

orang, peran pemalsuan dokumen disini untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ca

menurut pasal ini yaitu dengan memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen resmi baik dok

instansi pemerintah maupun instasi lain


66/68

SIMPULAN

Terhadap pelaku pemalsuan dokumen perjalanandiancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahunpenjara dan pidana denda maksimal Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah) sesuai yang tertuang dalam pasal126 Undang – undang Nomor 6 tahun 2011 tentangKeimigrasian menganut asas lex specialis

Terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen

persyaratan apabila diketahui memalsukan dokumenpersyaratan pembuatan DPRI namun belum mengajukanpermohonan DPRI dapat dikenakan pasal 263 KitabUndang – undang Hukum Pidana (KUHP) denganancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun;

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis

dokumen persyaratan DPRI yang rentan untuk dip

akta lahir hal ini dikarenakan KTP, KK, dan akta la

dalam pembuatan DPRI ;

Tindak pidana pemalsuan dokumen persyaratan p

hubungannya dengan tindak pidana perdagangan o

erat kaitannya dengan kejahatan pemalsuan dokum

undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang P

perdagangan Orang (UU PTPPO) yang terdapat da

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan kete

negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen

untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdaga

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palin

pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat p

banyak Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta ru


67/68

SARAN

kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Imigrasi setidaknyasama dengan Kementerian Dalam Negeri guna mensinergikan data biometrik E-KTP dengan sist

DPRI sehingga dokumen persyaratan pembuatan DPRI tidak mudah dipalsukan dan agar lebih m

input verifikasi data”


68/68

PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN ANGKATAN

AKADEMI IMIGRASI

2013DESIGNED BY : A

analisa terhadap kejahatan pemalsuan dokumen

Documents