STRATEGI PENGEMBANGAN BANK SYARIAH

PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPada kurun waktu tahun 1992 – 1998 perkembangan perbankan syariah belum

menunjukkan hasil yang memuaskan, tidak sepesat perkembangan perbankan konvensional. Hal ini disebabakan karena oengaturan bank syariah yang tercantum dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 terlihat kurang tegas, sempit dan tidak rinci. Dalam Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut kata “bank syariah“ belum disebut secara tegas, yang ada adalah “bank pembiayaan dengan prinsip bagi hasil” (pasal 6 butir m,pasal 13 butir c).

Dengan dikeluarkannya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, pada bulan November 1998 yang merupakan perbaikan dari Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 memberikan angin segar bagi pengembangan perbankan syariah. Diterapkannya Dual Banking System atau system perbankan ganda memberikan peluang bagi bank konvensional untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dengan prinsip Syariah. Sejak saat itu banyak bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah dan membuka Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah

Dengan banyak munculnya bank syariah dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini, perbankan syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing dan menjadi sesuatu yang aneh. Hal ini disebabkan oleh kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia.

Kinerja ini semakin nyata ketika mengutip laporan Bank Indonesia (BI), sampai dengan Maret 2005 , volume usaha bank syariah mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu tumbuh sebesar 71,26 % atau sebesar Rp 16,26 triliun dibanding tahun sebelumnya. Pangsanya dibandingkan dengan perbankan nasional mencapai 1,27 %, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 0,83 % dari total aset perbankan nasional. Di sisi pembiayaan juga mengalami peningkatan hingga Maret 2005 mencapai Rp 12 triliun atau naik 99,03 % dibandingkan dengan posisi Maret 2004. Total Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 73,51 % atau mencapai Rp 12,21 triliun posisi Maret 2005. Kondisi diatas juga mempengaruhi laba bank syariah yang naik 1,1 %, yaitu mencapai 79,23 %.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2008 mulai diberlakukannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan dari Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, maka perkembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Siti CH Fadjrijah,

pertumbuhan industry perbankan syariah terbilang sangat fantastis dengan rata – rata 30% - 40%, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan perbankan konvensional.

Kondisi yang cukup menggembirakan diatas hendaknya tidak membuat bank syariah berbesar kepala, sebab banyak hal yang masih harus dibenahi. Misalnya, soal pemanfaatan teknologi yang masih terbilang minim. Padahal kondisi tersebut merupakan hal kritis dalam hal pelayanan karena pada posisi lain pesaing dari bank konvensional sudah cukup lama memenuhi kebutuhan teknologi perbankan untuk memanjakan keinginan nasabahnya. Hal itu diikuti pula dengan kualitas SDM yang belum bisa setara dengan SDM bank konvensional, padahal hal tersebut juga merupakan hal penting dalam industry perbankan nasional.

Tantangan pertama yang berada di depan mata adalh mampukah perbankan syariah memerankan fungsi intermediasi secara baik sehingga segera dapat menggerakan sektor riil ? Tantangan kedua adalah mampukah perbankan syariah berkembang di “habitatnya yang subur” serta menjadi contoh sukses bagi Negara – Negara atau daerah lain dalam pengembangan perbankan syariah. Tantangan ketiga, dimasa depan perbankan syariah harus bias menjadi rahmatan lil alamin, artinya ia tidak hanya bermanfaat bagi kaum mulimin tetpi juga bagi seluruh umat manusia. Untuk itulah perlu terus dengan menemukan dan mencoba berbagai macam strategi yang cocok.

Dengan didasarkan pada uraian di atas, maka penulis berkeinginan mengambil suatu judul “Strategi Pengembangan Bank Syariah”.

1.2 Identifikasi MasalahBerdasarkan latar belkang yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1) Apa faktor internal dan eksternal dalam pengembangan bank syariah ?2) Apa strategi yang dapat dipakai dalam pengembangan bank syariah ?

1.3 TujuanTujuan dari pembahasan makalah ini adalah :

1) Untuk mengetahui factor internal dan eksternal dalam pengembangan bank syariah.

2) Untuk mengetahui strategi yang dapat dipakai untuk pengembangan bank syariah.

PEMBAHASAN

Sejumlah kalangan memperkirakan perbankan syariah tumbuh pesat pada tahun ini. Hal itu tidak terlepas dari faktor internal maupun faktor eksternal yang berdampak positif terhadap perkembangan perbankan syariah.

Faktor internal, antara lain :

Sistem perbankan syariah yang secara ideal sesuai dengan prinsip syariah.

Dasar hukum dalam Akuntansi Syariah bersumber dari Al Quran, Sunah Nabwiyyah, Ijma (kespakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu, dan ‘Uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan Syariah Islam yakni, menekankan aspek keseimbangan, keadilan, kejujuran, dan lainnya. Kaidah-kaidah Akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami, dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan Akuntansi tersebut. Pengharaman riba sebagai wujud dari distribusi dan pemerataan di masyarakat tentunya akan bias diterima masyarakat yang mayoritas adalah muslim. Bahkan dikalangan non muslim pun riba menjadi sesuatu yang diharamkan. Meskipun sampai saat ini sebagian pihak masih mempertanyakan bahwa bunga tidak sama dengan riba, namun Al Qur’an surat An Nisa ayat 22 mengatakan “setiap tambahan uang yang terjadi tanpa adanya aktifitas fisik di sector riil, baik itu di bidang perdagangan, maupun produksi dikategorikan sebagai riba.

Faktor Eksternal, antara lain : Diberlakukannya Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah. Dengan berlakunya Undang – Undang tersebut, maka perkembangan industry

perbankan syariah semakin memiliki landasan hokum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata – rata pertumbuhan aset lebih dari 65% perthun dalam lima tahun terakhir.

Terbitnya Undang – Undang Sukuk (obligasi Negara syariah)Dengan terbitnya Undang – Undang Sukuk, diharapkan Indonesia akan dapat

menarik likuiditas dari Timur Tengah sebagaimana yang telah dilakukan Malaysia, Singapura, Belanda, Jepang dan Cina. Masuknya dana dari Timur Tengah ini idealnya akan diendapkan di perbankan syariah sehingga dapat di optimalkan pemanfaatannya untuk sector riil.

Dampak diberlakukannya Office Channeling Saat ini belum semua Unit Usaha Syariah (UUS) memanfaatkan fasilitas ini.

Namun, bank yang telah memberlakukannya sejak beberapa bulan yang lalu,

mengklaim terjadi peningkatan aset yang signifikan dengan diberlakukannya program ini. Dengan semakin banyaknya bank yang menyelenggarakan office channeling diperkirakan akan berdampak terhadap peningkatan aset perbankan syariah.

Dukungan dari Bank IndonesiaHal ini terlihat dari program percepatan pertumbuhan perbankan syariah atau

yang dikenel dengan program akseleresi. Di dalam program tersebut, terdapat sosialisasi, penguatan struktur kelembagaan perbankan, kegiatan penelitian, dan gerakan menabung perbankan syariah. Program akselerasi akan mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah sebagaimana ditargetkan, bahwa jumlah aset perbankan syariah sampai dengan tahun 2008 mencapai 5% dari total aset perbankan nasional, atau 52,8% lebih cepat dari proyeksi share secara alami yang diperkirakan hanya mencapai 2,51% dari total perbankan nasional.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan rencana pemerintah untuk mengembangkan wakaf tunai atau wakaf uang di tahun ini.

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 41 tentang wakaf sedikit banyak akan memberikan andil terhadap perkembangan bank syariah. Hal ini karena ditetapkannya bank syariah sebagai bank kustodian dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia.

Membaiknya kondisi makro ekonomiMembaiknya variabel-variabel makro ekonomi akan meningkatkan daya saing

perbankan syariah dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi bank-bank syariah dalam mengumpulkan dana pihak ketiga dari masyarakat.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut: