sistem politik indonesia
DESCRIPTION
@saputrafitra on twitter, line, wechatTRANSCRIPT
Pendidikan KewarganegaraanMuhammad Fitra SaputraX.2
1. Dinamika Politik IndonesiaNo
Periode Dinamika Politik Indonesia
1 UUD ‘45 18 Agustus ‘45 s/d 27 Des ‘49
a. 22 agustus ’45 merupakan tanggal pembentukan KNIP dan PNI.
b. Keluar maklumat wakil presiden no X, 16 oktober ’45.
c. Maklumat pemerintah tanggal 3 november ’45.
d. Maklumat pemerintah tanggal 14 november ‘45 menyatakan berubahnya sistem pemerintahan dari kabinet presidensil menjadi parlementer.
2 Konstitusi RIS ‘49 27 Des ‘49 s/d 17-07-‘50
a. 27 Des ‘49 Setelah indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerinah belanda, pusat pemerintahan kembali ke Jakarta.
b. Upaya kembali kenergara kesatuan dilancarkan dimana-mana.
c. 8 maret ‘50, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan senat mengeluarkan UU darurat NO 11/50
d. Mei ‘50, e. 14 mei ’50, parlemen dan senat RIS
menyusun UUDS NKRI ’50.f. 15 Agustus ‘50ndibacakan piagam
persetujuan.
3 UUDS ‘50 17 agustus ‘50 s/d 5 juli ‘59
a. 17-07-’50, Indonesia kembali ke NKRI sebagaimana cita-cita Proklamasi kemerdekaan.
b. 27-09-’50, Indonesia menjai anggota PBB ke 60.
c. 18s.d25-04-’55, Indonesia menyelenggarakan KAA.
d. Pemilu 1 ‘55 untuk memilih anggota legislatif.
e. 15-02-58, Achmad husen membentuk PRRI.
f. 5-07-’59, diumumkan dekrit presiden
4 Kembali ke UUD ‘45 masa pemerintahan Orde lama 5-07-’59 s/d 11-03-’66
a. 17-08-’60 terjadi pemulihan hubungan diplomatik dengan Belanda.
b. 07-01-’65 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB.
c. 30-09-’65 terjadi adanya G30S/PKI yang didahului adanya isu “dewan Jendral”.
d. 01-10-’65, penumpasan G30S/PKI.e. 25-10-’65, pembentukan KAMI.f. 14-02-’66, mengadili mereka yang terlibat
dalam G30S/PKI.g. 24-02-’65, terbentuk kabinet 100 menteri
(dwikora).
5 UUD’45 Masa Pemerintahan Orde Baru 11 Maret ‘66 s/d 21-05-’98
a. 11-03-’66, ditandatanganinya “supersemar” oleh Soekarno.
b. 12-03-’68, soeharto dilantik sebagai pejabat presiden RI.
c. 02-07-’71, pemilu 1 yg diikuti 10 partai.
d. 15-01-’74, terjai peristiwa yang disebut MALARI.
e. Terjadi peristiwa tanjung priuk ’84.f. Peristiwa santa cruz ’91.g. 11-03-98 soeharto kembali dipilih
menjadi presiden RI ke 7 kalinya.
6 Amandemen UUD ‘45 Masa Pemerintahan Reformasi 21-05-’98 s/d sekarang
a. 21-03-’98, soeharto mengundurkan diri dari presiden.
b. 07-06-’99, diadakanlah pemilu legislatif.c. 14s/d21-10-’99, doadakan sidang MPR
yang mengangkat Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan megawati sebagai wakil presiden.
d. 1s/d9-11-2001, diadakan sidang MPR yang menghasilkan amandemen 3 UUD’45
e. 1s/d11-08-2002, diadakan sidang MPR yang menghasilkan amandemen 4 UUD’45.
2. Pelaksanaan Sistem Politik di Indonesia
• Indonesia adalah negara kesatun berbentuk republik, dimana kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR.
• Menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
a. Sistem Politik Demokrasi Liberal a) Menggunakan dasar negara pancasila.b) Berdasarkan UUDS “45, UUD RIS ’49, dan UUDS ‘50c) Menggunakan sistem Multipartai.d) Pemilu dengan sistem proporsional.e) Rules of Lawf) ABRI kurang berperan dalam sistem politik masa ini.
b. Sistem Politik Demokrasi terpimpina) Dasar negara pancasila diperas menjadi trisila.b) Berdasarkan UUD ‘45.c) Sistem ekonomi terpimpin.d) Tidak ada pemilu.e) Sistem politik nonsekuler.
c. Sistem Politik demokrasi Pancasila1) Sistem Politik Orde Baru
a) ABRI berperan dalam politik melalui doktrin dwifungsi ABRI.
b) Dasr negara Pacasilac) Kontitusi negara UUD ‘45.d) Sistem ekonomi pasar dan koperasi.
2) Sistem Politik Reformasia) Dasar negara Pancasila.b) Kontitusi UUD ‘45 yang diamandemen.c) Berlaku sistem Multipartai.d) Sistem ekonomi mekanisme pasar bebas.e) TNI tidak berperan lagi dalam sistem politik, yakni
dihapusnya dwi fungsi ABRI.
3. Sistem Politik di Negara Liberal dan Negara Komunis
• Carter dan Herz menggunakan 2 kriteria untuk membedakan berbagai politik di dunia, yaitu:
a. Siapa yang memerintah.b. Ruang lingkup jangkauan kewenangannya.
A. Sistem poltik otokraasi tradisional1) Kebebasan politik individu kurang dijamin.2) Kebutuhan moril lebih menonjol.3) Otokrat biasanya seorang sultan, raja, emir yang tidak hanya
mempunyai peran simbolis yang tinggi.4) Partai politik dan media massa serta kelompok kepentingan
belum berkembang5) Terdapat jurang politik yang lebar antara penguasa dan
penduduk.
B. Sistem Politik Totaliter1) Menghendaki pengaturan masyarakat secara merata,
atas dasar monopoli kekuasaan.2) Merupakan sistem mobilitas massa dalam rangka
membentuk manusia yang baru dan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa.
3) Menempatkan kepentingan individu di bawah kehendak dan kepentingan partai tunggal yang mengatas namakan negara.
C. Sistem Politik Demokrasi1) Persamaan politik dan kesempatan ekonomi bagi setiap
individu.2) Bersatu dalam perbedaan.3) Distribusi kekuasaan, otonomi, dan konflik yang relatif
merata.4) Prosedural yang diatur dalam konstitusi.5) Dalam konstitusi diatur kewajiban warga negara
Ciri-ciri sistem Politik Komunis dan Liberal
No
Ciri-ciri sistem politik komunis/totaliter Sistem politik Liberal
1 Tidak mempercayai adanya tuhan. Berdasrkan empirisme rasional.
2 Menolak adanya persamaan Hak dasar manusia. Sangat menjunjung tinggi HAM.
3 Menentang ajaran liberalisme dan kapitalisme. Menentang ajaran Komunisme.
4 Pemerintahan dilakukan secara diktator. Menentang kediktatoran.
5 Tidak terdapat pemilu. Terdapat Pemilu.
Perbedaan Komunisme dan Fasisme
No Komunisme Fasisme
1
Merupakan pemberontakan besar pertama terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan liberal.
Merupakan pemberontakan kedua terhadap kapitalis, liberal dan komunis.
2
Merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran yang meakili kaum protelar.
Merupakan pengaturan pemerintahan dan masyarakat secara totaliter dengan suatu kediktatoran tunggal, yaitu yang sangat nasionalis.
3
Mendasarkan diri pada ideolofi komunisme yang doktriner dan bersifat eskatologis.
Didasarkan pada nasionalisme yang chauvinstik, rasialistis, dan militeris.