sistem pemerintahan indonesia 1945 - 1949
TRANSCRIPT
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
PADA AWAL KEMERDEKAAN RI
(18 AGUSTUS 1945 – 27 DESEMBER 1949)
Di Susun Oleh :
Kelompok :
Eko hari
Carsim
Diky .W
Sutrisno
Hari .A
Anton
SMK NEGERI 1 CILAMAYA WETAN
Tahun Pelajaran 2015 - 2016
i
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................. ii
A. PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1. Latar Belakang Historis .................................................................. 1
2. Latar Ideologis Politis ..................................................................... 2
3. Latar Belakang Yuridis ................................................................... 3
B. IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN ............................ 4
1. Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945.............................. 4
2. Hubungan Antar Lembaga Negara ................................................. 6
3. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pemerintahan ................................ 6
C. KESIMPULAN .................................................................................... 8
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 9
ii
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Historis
Semenjak dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia, oleh wakil-wakil bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta pada tanggal
17 Agustus 1945 yang merupakan titik awal dari negara Indonesia yang
menghendaki dan melaksanakan sebagai suatu negara yang berdaulat, bangsa
yang merdeka dan pembentukan masyarakat yang bebas menentukan kemauan
negaranya sendiri. Proklamasi sebagai sumber hukum formil adalah konsisten
dengan doktrin proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi dasar berlakunya
Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku pertama kalinya pada tanggal 18
Agustus 1945.
Setelah ditetapkan dan disahkannya UUD 1945 oleh PPKI, pada tanggal
18 Agustus 1945, mulai saat itu berlakulah UUD tersebut sebagai UUD
Negara Republik Indonesia. Maka mulai pada saat itu penyelenggaraan negara
akan didasarkan kepada ketentuan-ketentuan menurut UUD ini.
Pada tanggal yang sama, PPKI mengadakan sidangnya dan menetapkan:
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Dasar 1945
c. Memilih Ir. Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai
Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945 rapat PPKI dilanjutkan dengan
tiga putusan persoalan pokok yang sudah dibahas dalam rapat-rapat
1
sebelumnya, yakni pembentukan Komite Nasional, Partai Nasional Indonesia
dan Badan Keamanan.
2. Latar Ideologis Politis
(Sunarso:2008) Dalam Konggres Komite Nasional Indonesia (KNIP),
16 Oktober 1945 di Malang, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan
apa yang disebut Maklumat X (dibaca eks). Sejak keluarnya Maklumat ini
KNIP diberi wewenang untuk turut membuat UU dan menetapkan GBHN.
Jadi, KNIP memegang sebagian kekuasaan MPR, disamping memiliki juga
kekuasaan atas DPA dan DPR. Selanjutnya dikeluarkan lagi Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945, yakni dilaksanakan sistem
pemerintahan Parlementer dan dibentuk kabinet parlementer. Kabinet
bertanggung jawab pada KNIP sebagai pengganti MPR/ DPR.
Kabinet Parlementer pertama di bawah pimpinan Sutan Syahrir sebagai
Perdana Menteri. Sutan Syahrir dipilih karena dia seorang yang sosialis dan
intelektual, sehingga mampu untuk memegang tampuk pemerintahan dan
ujung tombak diplomatik. Sejak saat itulah sistem Presidensial beralih menjadi
sistem Parlementer walaupun tidak dikenal dalam UUD 1945. Selama sistem
ini berjalan, sampai dengan 27 Desember 1949, UUD 1945 tidak mengalami
perubahan tekstual. Oleh karena itu, sebagian orang berpendapat bahwa
perubahan dalam sistem pemerintahan ini melanggar UUD 1945. Pada tanggal
3 November 1945, dikeluarkan maklumat pemerintah tentang keinginan untuk
membentuk partai-partai politik, sehingga berlakulah sistem multi partai.
2
3. Latar Belakang Yuridis
Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem
Presidensial sesuai dengan pasal IV aturan peralihan sebelum terbentuknya
MPR, DPR, dan DPA yang memegang kekuasaan eksekutif dan tugas MPR,
DPR dan DPA adalah Presiden dibantu dengan komite nasional. Dengan itu
dapat disimpulkan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi tunggal.
Dasar hukum sistem pemerintahan Indonesia periode 18 Agustus 1945 –
27 Desember 1949 adalah UUD 1945, tetapi belum bisa dijalankan secara
murni dan konsekuen, karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan
kemerdekaannya. Walaupun UUD 1945 telah dilakukan, yang dapat dibentuk
baru Presiden,Wakil presiden serta menteri, dan para Gubernur sebagai
perpanjangan tangan pemerintah pusat. Aturan peralihan UUD 1945
menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan wakil Presiden dipilih
oleh PPKI. Jadi, tidaklah menyalahi apabila MPR/ DPR RI belum
dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-
lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam UUD 1945 belum dapat
diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat. Jadi sebelum MPR, DPR,
DPA, BPK dan MA terbentuk segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden
dengan dibantu oleh Komite Nasional. Hanya saja waktu itu aparat pemerintah
penuh dengan jiwa pengabdian.
3
B. IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN
1. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945
Lembaga-lembaga negara pada awal kemerdekaan diantaranya:
a. Presiden
b. Wakil Presiden
c. KNIP
Setelah PPKI rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan pembahasan
masalah rancangan pembukaan dan undang-undang dasar yang telah
disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, berhasil
dibahas dalam tempo kurang dari dua jam, disepakati bersama rancangan
Pembukaan dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang
diskors pada pukul 12.50, dan akan dimulai lagi pukul 13.15. Sebelum
meningkat ke acara baru, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden,
Soekarno minta agar disahkan Pasal Peralihan III Aturan Peralihan.
Kemudian Oto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan
wakil presiden dilakukan dengan aklamasi. Ia mengajukan Bung Karno
sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Semua hadirin
menerima dengan aklamasi sambil menyanyikan Indonesia Raya.
Komite Nasional Indonesia akan dibentuk di tingkat pusat dan tingkat
daerah. Tujuan komite, seperti dijelaskan Presiden Soekarno, antara lain
mempersatukan semua lapisan dan bidang pekerjaan agar tercapai solidaritas
dan kesatuan nasional yang erat dan utuh, membantu mententramkan rakyat
4
dan melindungi keamanan serta membantu para pemimpin untuk
mewujudkan cita-cita bangsa. Di tingkat pusat, pembentukan Komite
Nasional Indonesia Pusat ( KNIP) diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945.
Anggotanya berjumlah 137 orang, dan Mr. Kasman Singodimedjo diangkat
sebagai ketua dibantu oleh tiga wakil ketua, yakni Sutardjo Kartohadikusumo
(Wakil Ketua I), Mr. Johannes Latuharhary (Wakil Ketua II), dan Adam
Malik (Wakil Ketua III). Dengan terbentuknya KNIP, tugas PPKI pun
berakhir. Pembentukan KNIP dengan cepat diikuti oleh pembentukan KNI
Daerah (KNID). Sejak awal September 1945 sudah terbentuk di berbagai
daerah dari tingkat karisidenan sampai tingkat desa.
Dalam Pasal IV Aturan Peralihan UUD’45 disebutkan bahwa Komite
Nasional adalah sebuah badan yang bertugas membantu presiden
menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum lembaga-lembaga
tersebut terbentuk. Berarti KNIP hanya merupakan lembaga pembantu
eksekutif.
Pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok pemuda dalam KNIP
mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh orang kepada
Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif. Berdasarkan petisi
itu, pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan
Maklumat No. X (baca:eks, bukan sepuluh) yang menyatakan bahwa sebelum
MPR dan DPR terbentuk, KNIP diberi kekuasaan legislatif dan ikut serta
menentukan garis-garis besar haluan negara. Dinyatakan pula bahwa tugas
sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja KNIP (BP KNIP).
5
2. Hubungan Antar Lembaga Negara
Hubungan antara lembaga-lembaga negara yang meliputi presiden, wakil
presiden dan KNIP adalah presiden sebagai kepala negara dan penyelenggara
pemerintahan atau lembaga eksekutif dalam menjalankan tugas
penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh KNIP, jadi KNIP bertindak sebagai
pembantu lembaga eksekutif. Namun pada tanggal 7 Oktober 1945 kelompok
pemuda dalam KNIP mengajukan petisi yang ditandatangani oleh lima puluh
orang kepada Presiden Soekarno agar KNIP diberi wewenang legislatif.
Peran wakil presiden tidak hanya konco wingking untuk presiden, tetapi
juga diberi wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan , terbukti wakil
presiden pada tanggal 16 Oktober 1945 Wakil Presiden Hatta mengeluarkan
Maklumat No. X.
3. Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pemerintah
Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan awal kemerdekaan periode 18
Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 terjadi pergantian dari sistem
presidensiil menjadi parlementer. Hal ini tidak menyimpang dari Undang-
Undang Dasar 1945 karena nyatanya tidak ada pasal ataupun ayat yang
menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan harus presiden. Maka hal ini
dimanfaatkan pemerintah pada waktu itu untuk mengatasi situasi genting
seperti pertempuran di berbagai daerah yang dilakukan oleh Sekutu. Perdana
menteri dipimpin oleh Sutan Syahrir karena beliau pandai diplomatik,
intelektual dan sosialis, sehingga memungkinkan untuk berdiplomasi dengan
Belanda mengenai pengakuan kedaulatan.
6
Pada awal kemerdekaan lembaga negara yang ada belum selengkap
dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan
penyelenggaraan pemerintahan belum efektif karena belum ada yang
pembagian kekuasaan secara formal dan belum ada check and balance.
7
C. KESIMPULAN
Sejak PPKI memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan
Wakil Presiden maka Indonesia sempurna menjadi Negara Republik Indonesia.
Menurut penjelasan UUD 1945 salah satunya menerangkan bahwa Presiden
sebagai penyelenggara pemerintah negara republik indonesia maka dapat
diketahui bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil.
Setelah keluar maklumat wakil presiden tanggal 14 november 1945, sistem
pemerintahan beralih menjadi sistem parlementer dan Sutan Syahrir sebagai
perdana menterinya.
Sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan adalah sistem
presidensial sesuai dengan pasal IV aturan peralihan sebelum terbentuknya MPR,
DPR, dan DPA yang memegang kekuasaan eksekutif dan tugas MPR, DPR dan
DPA adalah Presiden dibantu oleh Komite Nasional.
Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara masih terdiri dari
presiden, wakil presiden dan komite nasional. Presiden sebagai kepala negara dan
penyelenggara pemerintahan dibantu oleh KNIP. Wakil presiden tidak hanya
konco wingking bagi presiden tetapi juga diberi wewenang untuk membuat
kebijakan.
Pada awal kemerdekaan lembaga negara yang ada belum selengkap dengan
apa yang tertuang dalam UUD 1945, maka dapat dikatakan penyelenggaraan
pemerintahan belum efektif karena belum ada yang pembagian kekuasaan secara
formal dan belum ada check and balance.
8
DAFTAR PUSTAKA
Busroh, Abu Daud. 1989. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Jakarta : Bina Aksara.
Kansil, CST. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
Sunarso, dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: UNY Press.
9