bab iii konsekuensi yuridis putusan mahkamah …repository.unair.ac.id/13726/9/9. bab 3.pdf · uud...

62

BAB III

KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor 52/PUU-IX/2011 TERHADAP

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

3.1. Kekuatan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap

Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3)

UUD NRI 1945 (amandemen ketiga UUD 1945). Sebagai negara hukum, terdapat

adanya pembatasan bagi segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan penguasa

maupun warga negara berdasarkan hukum. Hal ini ditujukan agar warga negara

terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.1 selain itu,

unsur-unsur negara hukum yang dapat ditemukan di Indonesia adalah:

a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga

negara.

b. Adanya pemisahan kekuasaan.

c. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu

berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak

tertulis.

d. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.2

Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan UUD NRI 1945 sebagai

aturan dasar negara dalam Pasal 3 UU No. 12 tahun 2011. Dalam pasal tersebut

dikatakan bahwa “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan

hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”. Hal ini juga tercantum

dalam penjelasan pasal tersebut yang menyatakan bahwa,”Undang-undang Dasar

1 Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, Memahami Keberadaan Mahkamah

Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, h. 7 2 Ibid., h. 8

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PENGHAPUSAN PAJAK HIBURAN GOLF DALAM UU NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA PUTUSAN MK RI NO. 52/PUU-IX/2011

TIEFFANI MEGA MARCIELA

63

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar Negara

merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di

bawah Undang-Undang Dasar.

Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum

(stufentheorie). Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum itu sah (valid) apabila

dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan

berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih

rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior)3, dan

norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu

hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku,

bersumber dan berdasar pasa norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan

berdasar lagi pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada

suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan

fiktif yakni Norma Dasar (Grundnorm).4

Teori Hans Kelsen tersebut kemudian dikembangkan oleh muridnya, Hans

Nawiasky dalam teorinya Die Theorie van Stufenordnung der Rechtsnormen.

Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma itu berlapis-lapis, berjenjang serta

berkelompok dalam empat kelompok besar, yakni Staatsfundamentalnorm

(Norma Fundamental Negara), Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan

3Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press,

Yogyakarta, 2005, h. 50, dikutip dari Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translate by

AndersWedberg, Russell & Russel, New York, 1973, H. 112-113. 4 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Muatan),

Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 41, dikutip dari Op. Cit., h. 113.




64

Pokok Negara), Formell Gesetz (Undang-Undang), dan Verordnung & Autonome

Satzung (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).5

Negara Indonesia nampaknya mengadopsi teori dari Hans Kelsen dan Hans

Nawiasky tersebut, hal ini tercermin dalam Pasal 7 UU No. 12 tahun 2011, yakni:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari pasal tersebut tentunya dapat diketahui bahwa Negara Indonesia juga

menganut adanya hierarki dalam peraturan-perundang-undangan. UUD NRI 1945

memiliki kedudukan yang superior dibandingkan dengan peraturan perundang-

undangan lainnya. Manakala dihubungkan dengan teori Hans Nawiasky maka

dapat diketahui UUD NRI 1945, tepatnya pada batang tubuh UUD NRI 1945,

sebagai aturan dasar negara (Staatsgrundgesetz) merupakan landasan bagi

peraturan perundang-undangan di bawahnya (Formell Gesetz dan Verordnung &

Autonome Satzung Hal ini membawa konsekuensi bahwa peraturan perundang-

undangan di bawah UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI

1945.

5 Ibid., h. 45




65

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang terdapat dalam UUD

NRI 1945 tidak dilanggar atau disimpangi perlu adanya judicial review yakni

pengawasan kekuasaan kehakiman (judicial power) terhadap kekuasaan legislatif

dan eksekutif.6

Kewenangan untuk menguji (judicial review) terdapat 2 (dua)

macam, yakni pengujian formal (formele toetsingrecht) dan pengujian secara

materiil (materiele toetsingrecht). Pengujian secara formal adalah wewenang

untuk menilai suatu produk legislative telah dibuat sesuai dengan prosedur

ataukah tidak serta kewenangan yang dimiliki untuk membuat peraturan tertentu.

Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk menyelidiki dan

menilai adanya pertentangan dari suatu perundang-undangan dengan peraturan

yang lebih tinggi.7 Di Indonesia, pengujian materiil terhadap Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan terhadap Peraturan Daerah, pengujian materiil tidak hanya

dilakukan melalui judicial review, melainkan juga melalui executive review.

Apabila terdapat Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah

tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah melalui mekanisme executive review8,

serta melalui judicial review ke Mahkamah Agung9. Pembatalan Peraturan Daerah

6 Ni’matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 27.

7 Fatkurrohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, Op. Cit., h. 22

8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 145 ayat (2)

9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 11 Ayat

(2), jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 31 Ayat (1).




66

melalui mekanisme executive review ditetapkan melalui Peraturan Presiden

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah.

Sedangkan Pembatalan oleh Mahkamah Agung ditetapkan dalam bentuk Putusan.

Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dalam hal pembatalan

Peraturan Daerah diatur dalam:10

a. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945;

b. Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (3) UU Kekuasaan

Kehakiman;

c. Pasal 31 dan Pasal 31 A UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3

tahun 2009;

d. Pasal 145 ayat (5) dan ayat (6) UU Pemerintahan Daerah.

Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh

kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan merupakan salah satu dari ciri negara hukum yang diterapkan di

Indonesia. Sebelum adanya Perubahan UUD 1945, kewenangan judicial review

terdapat pada Mahkamah Agung. Namun, hanya dibatasi pada peraturan

perundang-undangan di bawah Undang-Undang. Setelah adanya perubahan

Ketiga UUD 1945, muncul lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi

yang berwenang melakukan judicial review pada Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar, sedangkan Mahkamah Agung tetap pada kewenangan

semula. Hal ini tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi,

10

Sukardi, “Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya”, Disertasi, Fakultas Hukum

Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, h. 144




67

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan

agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara serta sebuah Mahkamah

Konstitusi.”

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah tonggak sejarah baru

dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia ketika MPR melakukan

Perubahan Ketiga UUD 1945 (9 November 2001). Hal ini menunjukkan bahwa

kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (bifurcation system), dimana

kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua cabang, yakni cabang peradilan biasa

(ordinary court) yang berpuncak pada mahkamah Agung dan cabang peradilan

konstitusi yang memiliki wewenang untuk melakukan constitusional review atas

produk peraturan perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah

Konstitusi.11

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan

sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang

memiliki kedudukan setara.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar secara tegas tercantum dalam Pasal 24 C ayat (1)

UUD NRI 1945 jo Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 4 tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).

Berdasarkan Pasal 50 UU MK dapat diketahui bahwa undang-undang yang

dapat dimohonkan untuk diuji ialah undang-undang yang diundangkan setelah

11

Ni’matul Huda, Op. Cit, h. 46




68

perubahan UUD NRI 1945. Para pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam

bab sebelumnya wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang

hak dan kewenangan konstisusionalnya yang dirugikan. Dalam hal ini adalah

permohonan berkaitan dengan uji materiil, yakni materi muatan dalam ayat, pasal

dan atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Permohonan dapat dikabulkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Permohonan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi manakala permohonan

tersebut beralasan. Apabila mengabulkan maka dalam amar putusannya,

Mahkamah Konstitusi harus menyatakan dengan tegas bahwa materi muatan ayat,

pasal dan atau bagian dari undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD

NRI dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana diatur dalam

Pasal 56 jo Pasal 57 UU MK. Dan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau

bagian dalam undang-undang yang telah diuji tersebut tidak dapat dimohonkan

pengujian kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU MK karena Mahkamah

Konstitusi merupakan lembaga yang berwenang untuk mengadili pengujian UU

terhadap UUD NRI pada tingkat pertama dan terakhir serta putusan Mahkamah

Konstitusi bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 10 UU MK.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang memiliki

sifat declaratoir constitutief.12

Putusan hakim yang menyatakan bahwa undang-

undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bersifat declaratoir dan yang

meniadakan suatu keadaan hukum dengan menyatakan tidak berlakunya undang-

undang merupakan sifat constitutief. Putusan Mahkamah Konstitusi mampu

12

Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,Sinar

Grafika, Jakarta, 2012, h. 206




69

menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum

baru sebagai negative-legislator, yang disebut Hans Kelsen adalah melalui suatu

pernyataan.

3.1.1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Peraturan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan di hadapan sidang terbuka

untuk umum memiliki 3 (tiga) kekuatan, yakni kekuatan mengikat, kekuatan

pembuktian dan kekuatan eksekutorial.13

Adanya kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah

Konstitusi memiliki kekuatan mengikat yang tetap sejak saat diucapkan dan tidak

ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh atas lahirnya putusan tersebut.

Dengan adanya putusan yang telah menguji suatu undang-undang dapat

dipergunakan sebagai alat bukti yang telah memperoleh satu kekuatan pasti

(gezag van gewisje) dimana hakim tidak boleh memutus perkara permohonan

yang sebelumnya pernah diputus. Dan adanya kekuatan eksekutorial dari putusan

Mahkamah Konstitusi diwujudkan dengan adanya pengumuman putusan dalam

Berita Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK.

Akibat hukum yang timbul dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi

tentang pengujian undang-undang terhadap UUD NRI diatur dalam Pasal 58 UU

MK, yaitu “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku

sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut

13

Maruar Siahaan, Op.Cit., h. 214




70

bertentangan dengan UUD NRI 1945.” Hal ini menunjukkan bahwa putusan

Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa undang-undang bertentangan

dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat itu tidak berlaku

surut. Akibat hukum dari putusan baru timbul setelah putusan tersebut dibacakan

dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sedangkan sebelum putusan diucapkan,

undang-undang yang dimohonkan judicial review masih memiliki kekuatan

mengikat.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, suatu Undang-undang

dinyatakan Batal Demi Hukum seluruh atau sebagian. Putusan Mahkamah

Konstitusi yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan sebagaimana diatur dalam pasal 57

ayat (3) UU MK. Dan dengan adanya pemuatan dalam Berita Negara maka setiap

warga negara Indonesia diharapkan telah mengetahui adanya pencabutan

keberlakuan dari Undang-Undang tersebut.

Tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri

berdasarkan sifat dan karakteristik yang khas dari daerah tersebut berdasarkan

asas otonomi daerah sebagaimana diterangkan dalam bab sebelumnya. Untuk

mengatur daerahnya, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan

atribusi yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 jo Pasal 136 UU

Pemerintahan Daerah untuk membuat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang




71

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan

persetujuan bersama Bupati/Walikota. Adapun materi muatan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten/kota berdasarkan Pasal 14 UU No. 12 tahun 2011 adalah berisi

materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas

pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih

lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah memiliki beberapa fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal

136 UU Pemerintahan Daerah, yakni:14

a. Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah dan tugas pembantuan

b. Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut dari

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan

cirri khas masing-masing daerah

c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan

kepentingan umum

d. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, peraturan daerah, yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah

Kabupaten/kota tentunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tersebut. Mengingat adanya asas Lex Superiori

derogate legi inferiori dimana ketentuan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sebelum membuat suatu Peraturan

Daerah, Bupati/Walikota serta DPRD wajib memperhatikan ketentuan yang lebih

tinggi.

14

Maria Farida, Op. Cit, h. 232




72

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 membawa

konsekuensi bagi keberlakuan Pasal tersebut dalam hal pengenaan pajak hiburan

golf. Pajak hiburan golf tidak lagi dapat dikenakan karena golf tidak lagi

digolongkan sebagai objek pajak hiburan telah dihapus keberlakuannya oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Dalam amar putusannya, hakim Konstitusi juga memerintahkan untuk

memuat putusan tersebut dalam Berita Negara. Adanya pemuatan pada Berita

Negara ditujukan sebagai sarana publikasi bagi warga negara dan pemerintah

yang akan membuat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar peraturan

yang akan mereka buat tidak lagi mengenakan pajak hiburan golf karena dasar

kewenangan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g telah

dihapuskan.

3.2. Konsekuensi Yuridis Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012

tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang

Pajak Hiburan setelah berlaknya Putusan Mahkamah Konstitusi No.

52/PUU-IX/2011

Peraturan daerah merupakan suatu penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

masing daerah dan perlu diperhatikan pula oleh pemerintah bahwa Peraturan

Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 tahun




73

2004. Pemerintahan Daerah kota Batu, dalam hal ini adalah Bupati dan DPRD

menindaklanjuti adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g

UU PDRD dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak

Hiburan.

Golf digolongkan sebagai objek pajak hiburan sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

yang berbunyi:

Pasal 2

(1). Dengan Nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan usaha

hiburan di Daerah.

(2). Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut

bayaran.

(3). Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: …

g. … golf …

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan

tersebut ditetapkan dan diundangkan oleh Walikota Batu dan Sekretaris Daerah

Kota Batu Pada tanggal 23 Agustus tahun 2010. Pada tahun 2010, kata “golf”

dalam pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 masih

berlaku karena belum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-

IX/2011 yang menghapuskan golf sebagai objek dari pajak hiburan yang

berdampak pada dilarangnya pemungutan pajak hiburan golf. Dengan eksistensi

Pasal 42 ayat (2) huruf g UU PDRD tersebut, maka aturan tersebut dapat

dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak hiburan golf di

kota Batu.

Pemungutan pajak hiburan golf tetap lahir kembali dalam Pasal 6 Peraturan

Daerah Kota Batu Nomor 2 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah




74

Kota Batu Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud di

bawah ini.

Pasal 6

(1) Besarnya Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah : …

n. Permainan golf dan bowling dikenakan pajak 25% (dua puluh lima

persen); …

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah tersebut, dapat

diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu masih tetap menggolongkan golf

sebagai objek dari pajak hiburan. Hal ini tentunya menyimpangi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang telah menghapuskan golf

sebagai objek pajak hiburan.

Perlu ditelisik kembali lahirnya Peraturan Daerah tersebut dan lahirnya

Putusan Mahkamah Konstitusi. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan Pada tanggal

26 Januari 2012 dan diundangkan pada tanggal 1 Februari 2012. Sedangkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 disahkan pada tanggal 10

Juli 2012. Apabila dihubungkan, maka Peraturan Daerah ini lahir sebelum adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi ini diputus, yakni pada saat Pasal 42 ayat (2) huruf

g Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sedang dalam proses pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Manakala

Putusan judicial review belum ada, maka Pasal 42 ayat (2) huruf g tersebut masih

tetap berlaku dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 58 UU

MK yang mengatakan bahwa Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah

Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-

undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik




75

Indonesia tahun 1945. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah tetap dapat

menggolongkan golf sebagai objek pajak hiburan.

Konsekuensi yuridis adanya Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011 menjadikan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan yang menyebutkan bahwa

golf sebagai pajak hiburan adalah Batal Demi Hukum. Hal ini menunjukkan

bahwa tanpa adanya pencabutan, aturan tersebut tidak secara otomatis berlaku

karena dari awal telah dianggap tidak terjadi perbuatan hukum.




bab iii konsekuensi yuridis putusan mahkamah …repository.unair.ac.id/13726/9/9. bab 3.pdf · uud...

Documents