Kelompok 6

Khairul Rizal Harahap 1506677622Bunga Shabrina 1506677635Zhakirah Zatalini Irawan 1506677055Hanna Amanda Marchely 1506677591Rahma Atika Idrus 1506677603Syadhillah Anzana Hazairin 1506677616

UUD 1945

Apa itu Undang-Undang Dasar?

Peraturan negara yang merupakan

batang tubuh dari suatu

negara

Definisi Konstitusi:

Menurut Sir Jhom Laws : Konstitusi merupakan bagian dari aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan dalam sebuah Negara antara yang mengatur dan yang diatur

Menurut Bogdanor V. Finer dan B. Rudder : Konstitusi merupakan aturan norma-norma yang mengatur alokasi kekuasaan, fungsi dari berbagai lembaga dan petugas pemerintahdan mengeao hubungan antara lembaga dan petugas tersebut dengan masyarakat

Klasifikasi konstitusi

K.C wheare merupakan pakar hukum inggris yang banyak dikutip pandangannya oleh banyak penulis hukum tata negara di dunia . Wheare membagi beberapa konstitusi berdasarkan pola pola tertentu:

1.Berdasarkan Bentuk Konstitusi

a.Konstitusi tertulis

b. Konstitusi tidak tertulis

2. Berdasarkan Sifat Konstitusi

a. Konstitusi lentur :merupakan konstitusi yang proses perubahan konstitusi itu sendiri dan yang dapat diubah dan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan zaman

b. Konstitusi kaku : merupakan konstitusi yang dalam proses perubahannya tidak dapay diubah dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman

3. Berdasarkan Nilai kedudukan Hukum Konstitusi

a. Konstitusi derajat rendah dari legislative : apabila konstitusi tersebut dapat diubah dengan mudah oleh legislative

b. Konstitusi derajat tinggi dari legislative: apabila konstitusi ini tidak dapat diubah oleh legislative

4. Berdasakan bentuk Negara

a. Konstitusi serikat

b. Konstitusi kesatuan

Dalam pembagian ini berdasarkan dua bentu Negara utama yang paling banyak dianut oleh Negara- Negara modern didunia ini

5. Berdasarkan Sistem Pemerintahan Negaranya

a. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial

b. Konstitusi system pemerintahan parlementer

Merupakan konstitusi uang ruang lingkupnya terbatas . Ini merupakan dia system pemerintahan yang terdapat dinegara yang mampu diwadahi

Istilah dan Pola Perubahan Konstitusi

Ada beberapa istilah yang berbeda-beda dalam menyatakan perubahan konstitusi negara-negara di dunia. Perubahan konstitusi negara didunia berkaitan dengan rechtverfassung ( konstitusi dalam arti hukum) bukan konstitusi dalam arti luas ( adat istiadat,konvesi)Terdapat tujuh istilah perubahan di negara-negara yang bermakna sama, yaitu

a.Amadement, digunakan oleh 69 negara, diantaranya Amerika Serikat, Australia, Prancis, Rusia, Singapurab.Revision, digunakan oleh 23 negara diantaranya Belanda, Afrika Tengah, Iran, Irlandiac.Alteration, digunakan oleh dua negara saja yaitu Armenia dam Zimbabwed.Change, digunakan oleh Macedoniae.Modified, digunakan oleh Elsavadorf.Review, digunakan oleh syriag.Revision sekaligus Amadement digunakan oleh filipina dan Rwanda

Istilah ini bukannlah jenis pola perubahan konstitusi, melainkan hanya sekadar perbedaan nama undang-undang tertinggi, bukan objek perubahan yang berbeda.

Menurut K.C Wheare terdapat dua kekuatan yang mampu menciptakan terjadinya perubahan konstitusi.a. Kekuatan yang dapat mengubah makna dan

menggangu keseimbangan konstitusi ini sendiri. Contohnya berupa pergantian zaman, perang, krisis ekonomi

b. Kekuatan yang dapat menciptakan kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan konstitusi baik berupa perubahan formal,keputusan hakim. Contohnya partai politik

Cara Timbulnya UUDPemberian

Pembuatan dengan Sengaja

Revolusi

UUD 1945 yang berlaku di Indonesia timbul dengan cara pembuatan dengan sengaja

KONSTITUSI INDONESIA DARI MASA KE MASA

UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI INDONESIA

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis dalam arti dituangkan ke dalam dokumen. UUD 1945 merupakan konstitusi pertama bangsa Indonesia yang di dalamnya terdiri atas 3 bagian yaitu Bagian Pembukaan, Bagian Batang Tubuh, dan Bagian Penjelasan.

UUD 1945Pada saat Proklamasi kemerdekaan tanggal 17

Agustus 1945, negara Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau UUD.

18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang salah satu keputusannya adalah mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945

hanya dijadikan alat untuk sesegera mungkin membentuk Negara merdeka yang bernama Republik Indonesia

KONSTITUSI RIS 1949

Pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba

Diadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Konverensi ini menyepakati tiga hal dimana salah satunya adalah mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat

Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian UUD

Negara-negara bagian : negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa timur, Madura, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Selain itu terdapat pula satuan-satuan kenegaraan yang berdiri sendiri, yaitu : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

UUDS 1950

Negara kesatuan dinilai jauh lebih cocok untuk diterapkan dibanding bentuk Negara federal

Kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan

Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah Undang- Undang Federal No.7 tahun 1950 tentang Undang- Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

UUD 1945

Mulailah diadakan usaha untuk menyusun UUD yang baru dengan membentuk lembaga Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun konstitusi baru.

Dilaksanakannya persidangan-persidangan yang tidak kunjung menemukan hasil

Usaha tersebut dianggap gagal

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden

UUD 1945 kembali menjadi hukum dasar

SISTEMATIKA UUD 1945Pembukaan yang terdiri atas empat alinea

16 Bab yang terdiri atas 37 Pasal

Empat Aturan Peralihan

Dua Aturan Tambahan

BAB UUD 1945

BAB I Bentuk dan Kedaulatan

BAB II : Majelis Permusyawaratan Rakyat

BAB III : Kekuasaan Pemerintahan

BAB IV : Dewan Pertimbangan Agung

BAB V : Kementerian Negara

BAB VI : Pemerintah Daerah

BAB VII : Dewan Perwakilan Rakyat

BAB VIII: Hal Keuangan

BAB IX : Kekuasaan Kehakiman

BAB X : Warganegara

BAB XI : Agama

BAB XII : Petahanan Negara

BAB XIII: Pendidikan

BAB XIV : Kesejahteraan Sosial

BAB XV : Bendera dan Bahasa

BAB XVI : Perubahan Undang-Undang Dasar

UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional UUD dan Politik

Organisasi-oraganisasi kekuatan sosial politik dan massa diberi ruang hidup dan gerak untuk turut bersama Pemerintah menunjang pembinaan lembaga-lembaga politik di bidang suprastruktur.

UUD dan Ekonomi

Harapan terbesarnya ialah penggarisan pokok-pokok kebijaksanaan di bidang perekonomian sesuai dengan tuntutan UUD ini, sehingga Bangsa dan Rakyat Indonesia semakin dekat dengan kesejahteraan serta kehidupan yang cerdas.

UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional UUD dan Sosial Budaya

Penjaminan akan hak dan kepentingan tiap-tiap warga negara dan masyarakat di bidang sosial-budaya. Hal tersebut juga mengenai mengenai seluruh penduduk yang memuat hasrat untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

UUD dan Hankam

Masalah hankam tidaklah hanya diserahkan pada pihak ABRI saja, tetapi juga harus bersama rakyat dan ini terbukti sejak perang kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan demi tegaknya negara RI di tahun 1945.

Tujuan UUD 1945 sebagai Konstitusi

Secara prinsipnya Untuk memberikan

pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,

Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka

Secara khusus Melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersadarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fungsi UUD 1945 sebagai Konstitusi

memfungsikan sistem

presidensial secara

konstitusional sebagai landasan struktural yang tertuang dalam

UUD

berfungsinya tujuan nasional

yang terimplementasi

dalam kebijaksanaan politik bangsa

Memfungsikan Pancasila

sebagai landasan

filosofi bangsa

Sumber hukum tertulis

Kedudukan UUD 1945 sebagai Konstitusi

suatu konsitusi atau Undang-Undang Dasar dalam negara berkedudukan sebagai pemberi pegangan dan

pemberi batas kekuasaan. Sekaligus kontitusi juga mengatur bagaimana kekuasaan harus dijalankan.

Kegunaan UUD bagi para ahli hukum

Sebagai pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.

Sebagai prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum.

Sebagai dasar untuk menyampaikan pendapat hukum

TERIMA KASIH

Pertanyaan Bintang , K1: kenapa ada perbedaan nama-nama konstitusi?

Endy, K7: Tentang istilah perubahan konstitusi, pada amandement dijelaskan tentang perubahannya, jelaskan juga yang lain! Kenapa hanya konstitusi Syria yang disebutkan sebagai konstitusi review? Kenapa Indonesia melakukan amandemen empat kali?

Binsar, K7: Mengenai sifat undang-undang, bagaimana penjelasan bahwa suatu undang-undang tidak dapat diamandemen(rigid)? Pada konstitusi1950 yang beralih pada UUD 1945, jelaskan tentang kegagalan politis Konstituante dalam memenangkan konstitusi yang telah berhasil mereka buat! Mengapa bab DPA masih ada padahal pasalnya sudah kosong?

Aini, K7 : Apakah ada batasan-batasan dalam perubahan konstitusi dan jelaskan cara perubahannya melalui adendum?

Bintang Pratiwi, K7: mengapa penyaji menyamakan UUD dengan konstitusi?

Dion, K7: (UU No.15 Tahun 2011. tentang penyelenggaraan pemilihan umum memuat pemilihan kepala daerah akan dihapuskan dan diserahkan pada DPR. Apa landasan presiden menurut kalian? Padahal UUD 1945 pasal 18 ayat (4) menyatakan pemilihan kepala daerah harus demokratis?

Gita, K1: seberapa penting UUD 1945 bagi individu-individu Indonesia? Apakah mereka telah memahaminya?

Albertus, K10: Jelaskan lagi konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas!

Rinita, K10: bagaimana pendapat anda mengenai perubahan dan amandemen UUD 1945 tidak meniadakan UUD 1945 itu sendiri?

Kevin Anggara, K4: Bagaimana UUD 1945 dalam merealisasikan tujuan khususnya tentang mencerdaskan kehidupan bangsa?

Domein, K3: kenapa sampai sekarang tidak ada lagi amandemen? Apakah UUD 1945 sudah cukup baik?

Hanny, K8 : pasal 30 ayat (1), apakah itu masih terjadi di kehidupan sekarang? Jika iya, apa bukti konkritnya?

Dom, K2: implementasi pasal 28 yang ideal itu seperti apa?