sekapur sirih - semarangkab.go.idsemarangkab.go.id/utama/storage/ilppd_th_2011.pdf · 2011 ini...

SEKAPUR SIRIH

ILPPD (INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa Kepala Daerah berkewajiban

menyampaikan pelaporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada akhir

tahun anggaran, sebagai upaya pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang

berkemampuan serta bertanggung jawab.

Kemasan LPPD senantiasa diolah sesuai dengan regulasi terbaru, seperti LPPD

2011 ini mengacu pada format sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Nomor SE.120/ 313/ OTDA tanggal 24 Januari 2011 perihal Penyusunan LPPD Tahun

2010. LPPD 2011 disusun oleh Tim Penyusunan LPPD 2011 untuk Kabupaten

Semarang, dengan melibatkan personil dari dinas/ instansi terkait.

Selain LPPD juga disusun ILPPD yang isinya tentang ringkasan dari LPPD

dimaksud. ILPPD Kabupaten Semarang 2011 ini dimuat dalam website Pemkab

Semarang menjadi bagian dari paparan ini. Dengan tujuan agar dapat diakses oleh

semua kalangan secara terbuka, mudah dan jelas. Hal ini dilakukan guna memenuhi

keinginan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggungjawab.

Dengan demikian laporan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten

Semarang dimaksud adalah laporan secara utuh capaian kinerja selama satu tahun

anggaran 2011.

Demikian untuk menjadi perhatian

Ungaran, Maret 2012

BUPATI SEMARANG

M U N D J I R I N

1

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari terbentuknya Pemerintah Kabupaten Semarang adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas wilayah

Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah

Tingkat II Semarang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. 1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1. Kondisi Geografis A. Batas Adminitrasi

Kabupaten Semarang sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, terletak pada posisi 110o 14’ 54,75” - 110 o 39’ 3” Bujur Timur dan 7 o 3’ 57” - 7 o 30’ 0” Lintang Selatan, dengan batas administratif sebagai berikut : 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten

Demak. 2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten

Grobogan. 3. Sebelah selatan berbatasan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten

Magelang. 4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten

Temanggung. 5. Di tengah Wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga.

B. Luas Wilayah Luas wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,67 hektar atau

sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah, secara administratif terdiri dari 19 wilayah Kecamatan, 208 Desa, dan 27 Kelurahan.

C. Topografis Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berada pada kisaran

antara 318 – 1.450 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan wilayah terendah berada di Desa Candirejo Kecamatan Ungaran Barat dan wilayah tertinggi di Desa Batur Kecamatan Getasan. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Semarang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 6.169 Hektar; wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 57.659 Hektar; wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 21.725 Hektar; dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 9.467,67 Hektar.

D. Penggunaan Lahan dan Iklim Dari luas wilayah Kabupaten Semarang 95.020,67 ha, sebagian

besar digunakan untuk lahan bukan sawah sekitar 74,5%(70.814,80 ha) dan sisanya adalah lahan sawah 25,5% (24.205,87 ha). Dari tahun ke tahun penggunaan sawah berkurang, hal ini terjadi karena terjadi alih fungsi lahan dari sawah menjadi lahan permukiman, pekarangan, bangunan dan lahan industri serta sebagian lagi dialihkan menjadi jalan (jalan tol dan jalan lingkar).

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki iklim tropis, dengan suhu udara berkisar antara 17,20C – 31,630C.Rata-rata hari hujan per tahun 178 hari dengan curah hujan rata-rata 3.643 mm. Kecamatan Getasan merupakan daerah dengan suhu udara terendah dan curah hujan yang tinggi.

1.2.2. Gambaran Umum Demografis Berdasarkan data sementara dari BPS, penduduk Kabupaten Semarang

pada akhir tahun 2011 berjumlah 938.802 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 284.018 KK. Dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2010 yang

2

tercatat sebesar 933.764 jiwa terdapat penambahan netto sebanyak 5.038 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,54%.

Jika pada tahun 2010 kepadatan penduduk Kabupaten Semarang rata-rata sebesar 983 jiwa per km2 luas wilayah, maka pada tahun 2011 dengan data sementara sebesar 988 jiwa/ km2 dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Ungaran Barat, Ambarawa dan Ungaran Timur.

Berdasarkan data sementara dari BPS Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 penduduk Kabupaten Semarang yang belum/ tidak bekerja sebesar 46,55% sedangkan yang bekerja sekitar 53,45%. Sebagian besar penduduk bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan (35,89%), berikutnya pada sektor industri pengolahan (22,26%) serta pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi (16,04%).

Berdasarkan pendidikan yang dimiliki penduduk, Kabupaten Semarang masih tergolong rendah karena hanya sekitar 2,36% yang memiliki ijazah DIV/S1 keatas, sementara persentase terbesar penduduk memiliki ijazah SD sederajat yaitu sebesar 29,63%, SMP sederajat sebesar 17,81% dan yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 17,18%.

1.2.3. Kondisi Ekonomi A. Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan daerah dapat dilihat dari kontribusi sektoral terhadap PDRB. Perkembangan kontribusi masing-masing sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2011 itunjukkan oleh tabel berikut :

NO SEKTOR

Distribusi ADHB (%)

Distribusi ADHK (%)

2010 2011*

) 2010 2011*)

1 Pertanian 14,97 14,20 12,75 12,31 2 Pertambangan dan

Penggalian 0,13 0,13 0,12 0,12 3 Industri Pengolahan 42,82 43,96 46,50 46,53 4 Listrik, Gas dan Air

Minum 1,32 1,30 0,19 0,94 5 Konstruksi/Bangunan 3,98 3,95 3,71 3,79 6 Perdagangan, Hotel

dan Restoran 20,65 20,33 21,76 21,94 7 Pengangkutan dan

Komunikasi 2,60 2,56 2,15 2,12 8 Lemb.Keu, Persewaan

dan Jasa Perusahaan 4,21 4,25 3,57 3,65

9 Jasa – jasa 9,32 9,32 8,53 8,60

TOTAL PDRB 100.0

0 100.0

0 100.00 100.00

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2011*) Angka Sementara Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2011

diperkirakan masih sama seperti tahun 2010, yaitu sumbangan terbesar PDRB didominasi oleh sektor industri pengolahan disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

B. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2011

menurut data sementara dari BPS sebesar 5,15%, terjadi kenaikan bila dibandingkan tahun 2010 sebsar 4,90%. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut masih di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 6%.

Dari sisi produksi (sektoral), semua sektor mengalami pertumbuhan positif, dimana pertumbuhan tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air minum (9,25%), sektor lembaga keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (7,44%) serta sektor konstruksi/ bangunan (7,43%), sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan terendah yaitu 1,50%.

Pendapatan perkapita dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pendapatan perkapita

3

Kabupaten Semarang tahun 2011 berdasarkan harga berlaku diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 9,19% dari tahun 2010. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000 pendapatan perkapita tahun 2011 diperkirakan naik 2,71% dari tahun 2010.

Apabila pada tahun 2010 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp.10.299.214 per tahun atau Rp.858.267 per bulan, maka pada tahun 2011 naik menjadi Rp.11.636.930 per tahun atau Rp.969.744 per bulan. Perkembangan pendapatan perkapita dari tahun 2007 – 2011 dapat terlihat dalam gambar berikut :

Gambar Pertumbuhan Pendapatan perkapita Tahun 2007 – 2011*) *) Angka Sementara

2007 2008 2009 2010 2011

ADHB 8,030,714 8,895,647 9,621,070 10,299,214 11,636,930

ADHK 4,738,868 4,875,510 5,056,033 5,188,248 5,390,216

Ru

pia

h

4

BAB. II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

( R P J M D ) 1.2.1. VISI DAN MISI

2.1.1. V I S I Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025, dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan serta kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat 5 (lima) tahun ke depan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KABUPATEN SEMARANG YANG MANDIRI, TERTIB DAN SEJAHTERA

Dengan Visi tersebut Bupati Semarang periode 2010-2015 hendak mewujudkan Kabupaten Semarang dengan kondisi : Mandiri : artinya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mengenal konsep saling ketergantungan melalui kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam kehidupan bermasyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Tertib : artinya mampu mewujudkan perilaku aparatur pemerintah dan masyarakat yang selalu berpegang pada aturan dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku tertib dapat di tunjukkan dengan menurunnya angka pelanggaran hukum baik oleh aparat pemerintah maupun masyarakat. Sejahtera : artinya mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang didukung dengan terwujudnya kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Meningkatnya tingkat kesejahteraan dapat ditunjukkan dengan terjadinya penurunan angka kemiskinan dan jumlah keluarga Pra Sejahtera.

2.1.2. M I S I Guna mewujudkan Visi tersebut, misi yang akan ditempuh oleh

Pemerintah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meningkatkan kualitas SDM dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahe Esa serta berbudaya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan. Guna keperluan tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai.

2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

Pengembangan produk unggulan daerah meliputi produk industri, pertanian dan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong masyarakat meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumberdaya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan produk tersebut dilakukan secara sinergis dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumberdaya daerah terutama yang rentan terhadapan kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya.

3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5

Pemerintahan yang katalis dan dinamis merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang demikian dibutuhkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.

4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.

Infrastruktur yang memadai, layak dan merata di seluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi.

Tersedianya infrastruktur sumberdaya air akan mendorong upaya peningkatan produktifitas pertanian, sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah.

5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.

Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat tergantung pada adanya kerja sama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuhkembangnya anak.

6. Mendorong terciptanya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Potensi sumberdaya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya.

1.2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 2.2.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2010 – 2015, mengacu pada upaya pencapaian sasaran pokok kebijakan pembangunan tahapan ke-2 RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025, dan dirumuskan sebagai berikut : a. Strategi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia tercermin dari meningkatnya derajat kesehatan dan kecerdasan masyarakat serta tersedianya tenaga terdidik, sehingga mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan dan dapat menciptakan lapangan kerja serta menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Strategi peningkatan sumberdaya manusia diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal

b. Strategi untuk penguatan daya saing perekonomian daerah. Penguatan daya saing perekonomian daerah tercermin dari meningkatnya investasi daerah baik oleh swasta maupun masyarakat yang dapat mendorong berkembangnya potensi daerah dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Strategi ini diwujudkan pada program-program yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan perijinan dan penyediaan infrastruktur daerah baik berupa sarana dan prasarana umum, penataan ruang maupun pengelolaan lingkungan hidup. Penguatan daya saing daerah juga tidak terlepas dari upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah.

c. Strategi perwujudan kondisi aman dan damai.

6

Perwujudan kondisi aman dan damai tercermin dari menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparatur daerah. Strategi ini diwujudkan dalam program-program yang berkaitan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia.

2.2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan pembangunan daerah yang dipilih dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sesuai visi – misi Bupati Semarang periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui : a. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan monitoring terhadap gizi ibu

hamil, balita dan perbaikan gizi masyarakat termasuk penanaman tanaman obat keluarga.

b. Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat, serta upaya penyehatan lingkungan melalui penyediaan kebutuhan permukiman dan lingkungan sehat termasuk penyediaan air bersih.

c. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang merata antara desa dan kota, melalui peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas, RSU dan revitalisasi Pos Kesehatan Desa dan Posyandu.

d. Penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan penyandang cacat, lanjut usia dan masalah sosial lainnya.

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan yang memadai dan merata.

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif, berbudaya, berkarakter dan menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan ketaqwaan, melalui : a. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan berkualitas guna

wujudkan pendidikan murah dan terjangkau untuk pendidikan yang setingkat SD, SMP, SMA maupun SMK.

b. Peningkatan jumlah, kualifikasi dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan.

c. Penyediaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa laboratorium dan perpustakaan.

d. Perbaikan sistem pendidikan, termasuk metode penyampaian materi dalam proses kegiatan belajar-mengajar.

e. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam rangka pembentukan karakter anak-anak/ anak usia dini.

f. Pengembangan pendidikan formal maupun non formal dalam rangka pembentukan karakter bangsa (muatan lokal).

g. Pengembangan pendidikan non formal dalam upaya mengatasi anak putus sekolah dan penyediaaan tenaga terampil berupa pelatihan ketrampilan, magang dan pendampingan, dengan melibatkan instansi terkait.

3. Menyediakan infrastruktur daerah sebagai pendorong investasi dan perekonomian. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan terwujudnya infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, melalui : a. Fasilitasi pembangunan kawasan industri yang dapat menyerap tenaga

kerja lokal yang didukung dengan penyediaan air bersih dan listrik. b. Penyediaan infrastruktur jalan dan pengembangan moda transportasi

yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. c. Penyediaan fasilitas umum perdesaan yang memadai berupa jalan,

jembatan, irigasi, embung, sarana air bersih, perumahan dan permukiman, sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, penerangan, pemerintahan dan pasar tradisional serta lainnya.

d. Penataan infrastruktur perkotaan berupa trotoar, drainase, manajemen trafik, ruang terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan lain-lain.

7

e. Penyediaan prasarana dan ruang publik perkotaan seperti gedung olah raga, taman, gedung olah raga serta ruang publik lainnya.

f. Peningkatan pengelolaan persampahan dan limbah. 4. Mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya kegiatan usaha ekonomi daerah dan termaanfakannya sumberdaya alam secara secara optimal dan berkelanjutan, melalui : a. Pembentukan sentra/klaster usaha skala UMKM dengan produk khas

daerah yang memiliki daya saing. b. Peningkatan akses petani terhadap sarana produksi, modal dan

pemasaran serta teknologi pertanian. c. Diversifikasi usaha pertanian menuju agrobisnis, agroindustri dan

agrowisata rangka meningkatkan nilai tambah produk dan daya tarik usaha sektor pertanian

d. Fasilitasi pengembangan objek-objek wisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, dengan memanfaatkan sumberdaya alam (agrowisata).

e. Penerapan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan dalam rangka pengembangan jenis dan kualitas produk industri lokal serta pelestarian sumberdaya alam

f. Pembentukan jejaring kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan.

g. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan serta pelestarian sumber – sumber air.

5. Mengembangkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak - hak anak, melalui : a. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa/kelurahan dan peran serta

masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam proses pembangunan daerah.

b. Pemberdayaan penyandang masalah sosial guna peningkatan kualitas hidup.

c. Pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, serta pemenuhan kebutuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan melalui sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta.

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menumbuhkan minat baca masyarakat melalui penyediaan bahan bacaan.

6. Mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dan kepastian hukum. Kebijakan ini diarahkan dalam rangka terlaksanakannya pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan investasi, melalui : a. Penerapan jaringan Information Comunication and Technology (ICT)

melalui E-Gov dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

b. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik. c. Peningkatan disiplin, kompetensi, profesionalisme dan pemerataan

penempatan aparatur pemerintah yang responsif terhadap perubahan paradigma pemerintahan.

d. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah. e. Peningkatan kemampuan manajemen pembangunan melalui

perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan berbasis data dan arah kebijakan prioritas yang didukung pengendalian dan pengawasan secara optimal.

f. Penerapan pelayanan perizinan yang tertib, tepat waktu, transparan dan akuntabel yang mengacu pada dokumen tata ruang yang telah ditetapkan.

g. Pengembangan budaya tertib, penegakan keadilan dan supremasi hukum.

1.2.3. PRIORITAS DAERAH

8

Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang 2010 – 2015 dirumuskan ke dalam 9 (sembilan) prioritas sebagai berikut : 1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan formal dan non formal yang dititik

beratkan pada aspek keterjangkauan, peningkatan mutu dan relevansi terhadap kebutuhan dunia usaha, serta efisien dan akuntabel dalam pengelolaan pendidikan guna peningkatan kecerdasan, keluhuran budi pekerti dan kemandirian masyarakat serta penguatan karakter bangsa menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat.

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada pendekatan promotif dan preventif serta memberdayakan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

3. Penyediaan infrastruktur daerah dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pedesaan dan perkotaan, yang dititik beratkan pada pembangunan sarana dan prasarana yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kebutuhan dasar yang berkeadilan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat.

4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang meliputi pengembangan SDM aparatur, kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan.

5. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam.

6. Pemberdayaan lembaga desa/ kelurahan dan masyarakat serta perluasan kesempatan berusaha bagi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal.

7. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang dititikberatkan pada perbaikan dan penyederhanaan prosedur perijinan, kepastian rencana tata ruang, kepastian hukum dan perbaikan sistem informasi.

8. Pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana.

9. Pengembangan dan perlindungan budaya, karya seni, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat jati diri.

Dari agenda pembangunan tahunan RPJMD Kabupaten Semarang 2010-2015, dinyatakan bahwa tahun 2011 merupakan tahun pemantapan konsolidasi dan pembenahan infrastruktur dasar dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar menuju masyarakat yang mandiri, tertib dan sejahtera. Pada tahun ini difokuskan pada dua hal, yaitu: 1. Konsolidasi dan penyiapan instrumen perencanaan pembangunan daerah sebagai

acuan pemanfaatan secara optimal sumberdaya alam maupun buatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Semarang, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, sehingga mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Serta penyiapan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melaui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.

2. Pembenahan sarana dan prasarana pelayanan dasar diprioritaskan pada :

1) Pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

2) Melengkapi secara bertahap sarana dan prasarana pendidikan dasar yang menjamin proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik.

3) Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan teknologi komunikasi dan informasi melalui electronic government di lingkungan Kabupaten Semarang dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebebasan akses informasi bagi masyarakat.

.

9

BAB. III URUSAN DESENTRALISASI

3.1. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI

3.1.1. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib.

No Urusan,

Rincian Belanja Anggaran Realisasi SKPD Pelaksana

1 Pendidikan 148,118,928,000 104,432,851,974

- Dinas Pendidikan Belanja Pegawai 28,580,857,000 26,683,612,780

Belanja Barang & Jasa 40,763,694,000 39,485,548,727

Belanja Modal 78,774,377,000 38,263,690,467

2 Kesehatan 74,945,553,000 71,815,677,905 - Dinas Kesehatan - Sekretariat

Daerah - RSUD Ambarawa - RSUD Ungaran

Belanja Pegawai 3,009,781,000 2,982,214,900


Belanja Modal 11,450,361,000 10,101,843,242

3 Pekerjaan Umum 78,243,837,000 76,850,951,120 - Dinas Bina Marga, SDA & ESDM.

- Dinas Cipta Karya, P & K

- Bappeda

Belanja Pegawai 2,287,668,000 2,267,872,000


Belanja Modal 68,692,763,000 67,524,248,050

4 Perumahan 12,329,752,000 11,926,132,443 - Dinas Cipta

Karya, P dan K - Bappeda

Belanja Pegawai 1,464,800,000 1,454,872,000


Belanja Modal 6,391,914,000 6,278,000,000

5 Penataan Ruang 1,981,000,000 1,437,589,650 - Dinas Cipta Karya, P dan K

- Bappeda - Sekretariat

Daerah

Belanja Pegawai 26,429,000 25,229,000


Belanja Modal 0 0

6 Perencanaan Pembangunan

2,377,546,000 2,239,017,601

- Bappeda - Sekretariat

Daerah

Belanja Pegawai 399,919,000 383,923,000


Belanja Modal 2,250,000 2,250,000

7 Perhubungan 2,432,301,000 2,402,006,864 - Dinas

Perhubungan, Kominfo

Belanja Pegawai 366,088,000 361,492,000


Belanja Modal 716,557,000 703,492,000

8 Lingkungan Hidup 5,158,675,000 4,982,156,604 - Badan Lingkungan Hidup

- Dinas Cipta Karya, P dan K

Belanja Pegawai 477,934,000 471,722,000


Belanja Modal 1,354,120,000 1,315,465,800

9 Pertanahan 13,783,229,000 7,202,032,411 - Dinas Cipta

Karya, P dan K - Sekretariat

Daerah

Belanja Pegawai 25,635,000 25,105,000

Belanja Barang & Jasa 527,429,000 527,180,722

Belanja Modal 13,230,165,000 6,649,746,689

10 Kependudukan & Capil

1,579,824,000

1,491,366,992

- Din. Kependudukan dan Capil

Belanja Pegawai 190,710,000 182,932,000


Belanja Modal 35,014,000 33,703,000

11 Pemberdayaan Perempuan & PA

498,521,000

478,000,166

- Badan Keluarga Berencana dan PP

- Sekretariat Daerah

Belanja Pegawai 84,482,000 81,507,000


10

No Urusan,


Belanja Modal 1,095,000 1,095,000

12 Keluarga Berencana & KS

1,369,137,000

1,323,653,000

- Badan Keluarga Berencana dan PP

Belanja Pegawai 11,975,000 11,975,000


Belanja Modal 1,113,265,000 1,068,969,000

13 Sosial 853,584,000 810,544,000 - Dinas Sosial,

Nakertrans - Sekretariat

Daerah

Belanja Pegawai 107,434,000 106,534,000


Belanja Modal 0 0

14 Tenaga Kerja 1,290,627,000 1,274,676,650

- Dinas Sosial, Nakertrans

Belanja Pegawai 284,372,000 283,298,000


Belanja Modal 100,000,000 99,000,000

15 Koperasi dan UKM 976,972,000 963,040,179

- Dinas Koperasi UMKM

Belanja Pegawai 160,841,000 158,341,000


Belanja Modal 4,164,000 4,164,000

16 Penanaman Modal Daerah

476,251,000

441,486,384

- Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Belanja Pegawai 55,000,000 53,857,500


Belanja Modal 168,185,000 144,285,000

17 Kebudayaan 818,635,000 810,696,695

- Dinas Pemuda, Olahraga Budpar

Belanja Pegawai 128,278,000 127,953,000


Belanja Modal 3,573,000 3,573,000

18 Pemuda & Olahraga 13,211,861,000 13,130,126,170 - Dinas Pemuda,

Olahraga Budpar - Sekretariat

Daerah

Belanja Pegawai 97,634,000 95,734,000


Belanja Modal 11,922,160,000 11,855,434,000

19 Kesatuan Bangsa & Politik DN

1,967,221,000

1,907,717,064

- Kantor Kesatuan Bangsa, Pol & Linmas

- Satpol. PP - Sekretariat

Daerah

Belanja Pegawai 224,231,000 224,231,000


Belanja Modal 35,263,000 35,200,000

20 Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian

30,306,216,000

27,634,591,505


- Sekretariat DPRD - DPPKD - BKD - Inspektorat - Kecamatan - Kelurahan - Bapermasdes

Belanja Pegawai 2,210,829,000 1,980,878,650


Belanja Modal 2,894,123,000 2,839,973,575

21 Ketahanan Pangan 438,001,000 428,000,595 - Kantor Ketahanan

Pangan - Sekretariat

Daerah

Belanja Pegawai 51,435,000 51,423,000


Belanja Modal 5,000,000 5,000,000

22 Pemberdayaan Masyarakat & Desa

979,232,000

952,874,218 - Bapermasdes

Belanja Pegawai 86,940,000 82,910,000

11

No Urusan,



Belanja Modal 7,240,000 7,240,000

23 Statistik 165,000,000 163,318,000

- Bappeda Belanja Pegawai 71,815,000 71,750,000


Belanja Modal 0 0

24 Kearsipan 437,195,000 403,927,614 - Kantor Arsip

Daerah - Sekretariat DPRD

Belanja Pegawai 40,740,000 40,113,500


Belanja Modal 28,422,000 28,300,000

25 Komunikasi & Informatika

2,293,349,000

2,217,552,658

- Dinas Perhubungan Kominfo


- Sekretariat DPRD

Belanja Pegawai 157,000,000 154,860,000


Belanja Modal 651,556,000 642,002,862

26 Perpustakaan 777,281,000 758,671,028 - Kantor

Perpustakaan Daerah

Belanja Pegawai 128,195,000 126,795,000


Belanja Modal 221,211,000 220,206,100

J U M L A H 397,809,728,000 338,478,659,490

3.1.2. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Pilihan.

No Urusan,


1 Pertanian 16,689,607,000 16,323,806,500 - Dinas Pertanian, Bunhut

- Dinas Peternakan dan Perikanan


- Bappeda

Belanja Pegawai 1,240,423,000 1,214,152,000


Belanja Modal 2,304,048,000 2,215,642,000

2 Kehutanan 1,501,305,000 1,403,596,030

- Dinas Pertanian, Bunhut

Belanja Pegawai 261,806,000 251,394,000


Belanja Modal 314,742,000 269,869,000

3 Energi dan SDM 24,793,272,000 24,132,963,817 - Dinas Bina Marga,

SDA dan ESDM - Dinas Cipta

Karya, P dan K

Belanja Pegawai 124,410,000 117,765,000


Belanja Modal 5,309,777,000 5,170,051,050

4 Pariwisata 3,451,247,000 3,406,277,200

- Dinas Pemuda, Olahraga Budpar

Belanja Pegawai 196,337,000 194,043,500


Belanja Modal 2,688,145,000 2,658,271,200

5 Kelautan dan Perikanan

2,853,320,000

2,798,051,000

- Dinas Peternakan dan Perikanan

Belanja Pegawai 18,140,000 16,840,000


Belanja Modal 1,243,094,000 1,202,935,500

6 Perdagangan 1,663,937,000 1,630,717,250 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Belanja Pegawai 249,758,000 249,748,000


12

No Urusan,


Belanja Modal 912,264,000 894,003,000 - Sekretariat Daerah

7 Perindustrian 1,415,027,000 1,352,349,195 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan


Belanja Pegawai 244,659,000 243,836,000


Belanja Modal 310,139,000 301,709,500

8 Transmigrasi 309,824,000 309,080,000

- Dinas Sosial, Nakertrans

Belanja Pegawai 2,645,000 2,445,000


Belanja Modal 0 0

J U M L A H

52,677,539,000 51,356,840,992

3.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.

A. Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan, membawahi : a) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :

Subbagian Pemerintahan Umum; Subbagian Otonomi Daerah; dan Subbagian Pertanahan.

b) Bagian Hukum membawahi : Subbagian Perundang-undangan; Subbagian Bantuan Hukum; dan Subbagian Pengkajian, Dokumentasi dan Publikasi

Produk Hukum. c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol membawahi :

Subbagian Analisis Media dan Informasi; Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan Subbagian Protokol.

c. Asisten Pembangunan membawahi : a) Bagian Administrasi Pembangunan, yang membawahi :

Subbagian Pengendalian Pembangunan ; Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; Subbagian Administrasi Prasarana Daerah

b) Bagian Perekonomian, membawahi : Subbagian Bina Pertanian dan Sumber Daya Alam; Subbagian Bina Usaha Daerah; dan Subbagian Bina Perekonomian Daerah.

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi : Subbagian Bina Sosial; Subbagian Bina Kesejahteraan; dan Subbagian Bina Pemberdayan Perempuan.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi : a) Bagian Organisasi, membawahi :

Subbagian Kelembagaan; Subbagian Ketatalaksanaan; dan Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.

b) Bagian Pengelolaan Barang Daerah, membawahi : Subbagian Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah; Subbagian Inventarisasi dan Evaluasi Subbagian Pemeliharaan dan Pemberdayaan.

c) Bagian Pengelolaan Data Elektronik, membawahi : Subbagian Pengelolaan Data; Subbagian Aplikasi Program Perangkat Lunak; dan

13

Subbagian Infrastruktur Jaringan. d) Bagian Umum, membawahi :

Subbagian Perencanaan dan Keuangan; Subbagian Rumah Tangga; dan Subbagian Tata Usaha dan Sandi dan Telekomunikasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Staf Ahli Bupati terdiri dari : a) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; b) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan c) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

2. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

a. Sekretaris DPRD, membawahi : a) Bagian Umum, membawahi :

Subbagian Perencanaan; Subbagian Keuangan; Subbagian Tata Usaha.

b) Bagian Persidangan, membawahi : Subbagian Rapat dan Risalah; Subbagian Humas dan Protokol.

c) Bagian Perundang-undangan, membawahi : Subbagian Pengkajian Perundang-undangan; Subbagian Dokumentasi

d) Kelompok Jabatan Fungsional. B. Dinas Daerah

1. Dinas Pendidikan :

a. Kepala;

b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi : a) Seksi TK dan SD; b) Seksi SMP; dan c) Seksi Prasarana dan Sarana.

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi : a) Seksi SMA dan SMK; dan b) Seksi Prasarana dan Sarana.

e. Bidang Tenaga Pendidik , membawahi : a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pendidik; b) Seksi Mutasi Tenaga Pendidik TK dan SD; dan c) Seksi Mutasi Tenaga Pendidik SMP, SMA, SMK, dan Tenaga

Pendidik Non Guru .

f. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi : a) Seksi Pendidikan Masyarakat; dan b) Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini.

g. UPTD terdiri dari : a) UPTD Pendidikan Kecamatan; b) UPTD Persekolahan SMK; c) UPTD Persekolahan SMA; d) UPTD Persekolahan SMP; dan e) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Dinas Kesehatan :

a. Kepala;

b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :

14

a) Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa; dan

b) Seksi Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi : a) Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan b) Seksi Upaya Kesehatan Keluarga dan Gizi.

e. Bidang Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan, membawahi : a) Seksi Promosi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan; dan b) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kesehatan.

f. Bidang Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, membawahi : a) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan; dan b) Seksi Pengawasan Obat, Makanan dan Minuman.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Dinas Sosial Tenaga Kerja, dan Transmigrasi :

a. Kepala ;

b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan b) Subbagian Keuangan; dan c) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, membawahi : a) Seksi Pencegahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;

dan b) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

d. Bidang Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, membawahi : a) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial ; dan b) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

e. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi : a) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja; b) Seksi Perluasan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan c) Seksi Penempatan Transmigrasi.

f. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi : a) Seksi Hubungan Industrial; b) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan c) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.


h. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika :

a. Kepala ;

b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Lalu Lintas, membawahi : a) Seksi Manajemen Lalu Lintas; b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

d. Bidang Angkutan, membawahi : a) Seksi Angkutan Orang; b) Seksi Angkutan Barang.

e. Bidang Keselamatan Lalu Lintas, membawahi : a) Seksi Uji Kendaraan; b) Seksi Bina Ketertiban Lalu Lintas.

f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahi : a) Seksi Pos dan Telekomunikasi; b) Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

15


h. Kelompok Jabatan Fungsional. 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

a. Kepala ;

b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kependudukan, membawahi : a) Seksi Identitas dan Perpindahan Penduduk; b) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi : a) Seksi Kelahiran dan Kematian; b) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan Anak; c) Seksi Pengelolaan Dokumen.

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 6. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata :

a. Kepala ;

b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi : a) Seksi Pemuda; dan b) Seksi Olahraga;

d. Bidang Kebudayaan, membawahi : a) Seksi Nilai-Nilai Budaya; b) Seksi Kesenian dan Perfilman; dan c) Seksi Kesejarahan, Museum dan Kepurbakalaan.

e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahi : a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan b) Seksi Sarana dan Usaha Jasa Pariwisata;

f. Bidang Pemasaran membawahi : a) Seksi Promosi; dan b) Seksi Informasi dan Kerjasama;


h. Kelompok Jabatan Fungsional. 7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya

Mineral :

a. Kepala ;


c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi : a) Seksi Pembangunan Jalan ; b) Seksi Pembangunan Jembatan.

d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi : a) Seksi Pemeliharaan Jalan; b) Seksi Pemeliharaan Jembatan; c) Seksi Alat Berat.

e. Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahi : a) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan; b) Seksi Eksploitasi dan Bina manfaat; c) Seksi Energi Sumber Daya Mineral.

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 8. Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kebersihan :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Bangunan Gedung, membawahi : a) Seksi Bangunan Kantor;

16

b) Seksi Bangunan Non Kantor.

d. Bidang Perumahan dan Permukiman membawahi : a) Seksi Lingkungan Permukiman; b) Seksi Perumahan; c) Seksi Pengendalian Tata Ruang.

e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi : a) Seksi Pertamanan; b) Seksi Pengelolaan Sampah; c) Seksi Penerangan Jalan dan Desa.

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

a. Kepala ;


c. Bidang Koperasi, membawahi : a) Seksi Kelembagaan; b) Seksi Seksi Usaha.

d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi : a) Seksi Permodalan; b) Seksi Kemitraan.

e. Bidang Pengawasan, membawahi: a) Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah; b) Seksi Pengendalian.

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 10. Dinas Perindustrian Perdagangan :

a. Kepala;

b. Sekretariat membawahi: a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perindustrian, membawahi : a) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan; b) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka; c) Seksi Pengembangan.

d. Bidang Perdagangan, membawahi : a) Seksi Usaha Perdagangan; b) Seksi Pengembangan Perdagangan; c) Seksi Perlindungan Konsumen.

e. Bidang Pasar, membawahi : a) Seksi Pasar Tradisional dan Sektor Informal; b) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar dan Sektor Informal.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan :

a. Kepala ;

b. Sekretariat membawahi : c) Subbagian Perencanaan; d) Subbagian Keuangan; e) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pertanian, membawahi : a) Seksi Tanaman Pangan; b) Seksi Hortikultura; c) Seksi Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman dan

Pengelolaan Lahan dan Air.

d. Bidang Perkebunan, membawahi : a) Seksi Tanaman Semusim; b) Seksi Tanaman Tahunan.

e. Bidang Kehutanan, membawahi : a) Seksi Aneka Usaha Kehutanan; b) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

17

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi : a) Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha; b) Seksi Pengembangan dan Pengolahan Hasil.

g. UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari : a) UPTD Sub Terminal Agrobisnis; b) UPTD Perbibitan Tanaman Perkebunan; c) UPTD Perbibitan Tanaman Hortikultura; d) UPTD Perbibitan Tanaman Pangan, Alat Produksi Pertanian

dan Laboratorium Pertanian; e) UPTD Perbibitan Tanaman Kehutanan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 12. Dinas Peternakan dan Perikanan :

a. Kepala ;

b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Produksi Peternakan, membawahi : a) Seksi Perbibitan; b) Seksi Budidaya.

d. Bidang Produksi Perikanan, membawahi : a) Seksi Perikanan Budidaya; b) Seksi Perikanan Tangkap dan Pelestarian Sumber Daya Ikan.

e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi : a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

f. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran, yang membawahi : a) Seksi Pelayanan Usaha dan Permodalan; b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran.


h. Kelompok Jabatan Fungsional. 13. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah :

a. Kepala ;

b. Sekretariat membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; c) Subbagian Keuangan.

c. Bidang Anggaran, membawahi : a) Seksi Perencanaan Anggaran; b) Seksi Penyusunan Anggaran

d. Bidang Pendapatan, yang membawahi : a) Seksi Pendaftaran dan Penetapan; b) Seksi Penagihan, Keberatan dan Pelanggaran.

e. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi: a) Seksi Pengendalian Anggaran; b) Seksi Verifikasi; c) Seksi Pembayaran.

f. Bidang Pertanggungjawaban, membawahi : a) Seksi Akuntansi; b) Seksi Evaluasi dan Informasi Keuangan Daerah.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan PBB; C. Lembaga Teknis Daerah

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ekonomi, membawahi : a) Subbidang Pertanian; b) Subbidang Non Pertanian.

18

d. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahi : a) Subbidang Pemerintahan; b) Subbidang Sosial.

e. Bidang Pengembangan Wilayah, membawahi : a) Subbidang Prasarana Wilayah; b) Subbidang Tata Ruang, Sumbar Daya Alam dan Lingkungan

Hidup.

f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi : a) Subbidang Statistik; b) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Inspektorat :

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi : a) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan; b) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pembangunan dan

Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi : a) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan; b) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pembangunan dan

Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi : a) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan; b) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pembangunan dan

Kemasyarakatan.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi : a) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pemerintahan; b) Seksi Pengawas Pemerintah Bid. Pembangunan dan

Kemasyarakatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Badan Kepegawaian Daerah :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahi : a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahi : a) Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian; b) Subbidang Kepangkatan dan Penggajian.

d. Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Kepegawaian, membawahi : a) Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; b) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.

e. Bidang Data dan Formasi Pegawai, membawahi : a) Subbidang Formasi dan Jabatan; b) Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

a. Kepala ;


c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa membawahi : a) Subbidang Kelembagaan Pemerintahan Desa; b) Subbidang Administrasi Kekayaan Desa.

d. Bidang Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi : a) Subbidang Kelembagaan Masyarakat; b) Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

19

e. Bidang Pengembangan Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi : a) Subbidang Pengembangan Desa; b) Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi

Tepat Guna.

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 5. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :

a. Kepala ;


c. Bidang Keluarga Berencana membawahi : a) Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; b) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Hak

Reproduksi.

d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi : a) Subbidang Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan

Kependudukan; b) Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi : a) Subbidang Pengarusutamaan Gender; b) Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 6. Badan Lingkungan Hidup :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahi : a) Subbag Perencanaan dan Keuangan; b) Subbag Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi : a) Subbidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum

Lingkungan; b) Subbidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahi : a) Subbidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup; b) Subbidang Pengawasan, Pemantauan, dan Pengujian

Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup membawahi : a) Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan

Keanekaragaman Hayati; b) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 7. Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi : a) Seksi Pelayanan Medik; b) Seksi Penunjang Medik dan Rekam Medik.

d. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi : a) Seksi Keperawatan; b) Seksi Penunjang Non Medik.

e. Bidang Sarana dan Sanitasi, membawahi : a) Seksi Sarana; b) Seksi Higiene dan Sanitasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

20

8. Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahi : a) Subbagian Perencanaan; b) Subbagian Keuangan; c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi : a) Seksi Pelayanan Medik; b) Seksi Penunjang Medik dan Rekam Medik.

d. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi : a) Seksi Keperawatan; b) Seksi Penunjang Non Medik.

e. Bidang Sarana dan Sanitasi, membawahi : a) Seksi Sarana; b) Seksi Higiene dan Sanitasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 9. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat :

a. Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Kesatuan Bangsa;

d. Seksi Bina Politik;

e. Seksi Perlindungan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional 10. Kantor Perpustakaan Daerah :

a. Kepala;


c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;

d. Seksi Pelayanan;

e. Seksi Pengembangan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 11. Kantor Arsip Daerah :

a. Kepala;


c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;

d. Seksi Pengolahan dan Akuisisi;

e. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 12. Kantor Ketahanan Pangan :

a. Kepala;


c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;

d. Seksi Distribusi Pangan;

e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 13. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu :

a. Kepala;


c. Seksi Promosi;

d. Seksi Pelayanan Perijinan Dasar dan Khusus;

e. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha;

f. Seksi Informasi dan Pengendalian;

g. Kelompok Jabatan Fungsional D. Kecamatan dan Kelurahan

1. Kecamatan :

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan;

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

21

f. Seksi Pembangunan;

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Susunan Organisasi Kelurahan :

a. Lurah;

b. Sekretaris Kelurahan;

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Pembangunan;

e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional. E. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja :

a. Kepala;


c. Seksi Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

d. Seksi Bina Ketetramn dan Ketertiban;

e. Seksi Pengawasan,, Pengendalian dan Pengembangan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 3.2. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

2.1.1. URUSAN PENDIDIKAN

A. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Kegiatan :

Pembangunan gedung sekolah. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran

pendidikan anak usia dini. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan. 3. Alokasi anggaran Rp.245.000.000,- realisasi anggaran

Rp.244.930.000,- B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1. Kegiatan : Penambahan ruang kelas sekolah. Pembangunan perpustakaan sekolah. Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa. Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa. Pengadaan mebelair sekolah. Pengadaan perlengkapan sekolah. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana air bersih dan sanitary. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah. Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi. Pelatihan penyusunan kurikulum. Penyediaan bantuan operasional sekolah jenjang SD/ MI/ SDLB

dan SMP/ MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non islam setara SD dan SMP.

Penyediaan buku pelajaran untuk SD/ MI/ SDLB dan SMP/ MTs. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/ MI/ SDLB

dan SMP/ MTS. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah

dengan penerapan manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar.

Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa. Pengembangan materi belajar mengajar denan metode

22

pembelajaran dengan menggunakan TIK. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan 3. Alokasi anggaran Rp.88.018.876.000,- realisasi anggaran

Rp.47.501.389.542,- C. Program Pendidikan Menengah

1. Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah. Penambahan ruang kelas sekolah. Pembangunan perpustakaan sekolah. Pengadaan alat praktek dan alat peraga siswa. Pengadaan buku dan alat tulis siswa. Pengadaan perlengkapan sekolah. Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah. Penyediaan bea siswa bagi keluarga tidak mampu. Penyelenggaraan Paket C Setara SMU. Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan

teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan

menengah. Pembinaan minat, bakat, kreatifitas dan kompetensi siswa. Pengembangan pelayanan pendidikan untuk sekolah menengah. Monitoring dan evaluasi.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan 3. Alokasi anggaran Rp.3.891.634.000,- realisasi anggaran

Rp.3.734.364.860,- D. Program Pendidikan Non Formal

1. Kegiatan : Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan. Penyediaan sarana prasarana pendidikan non formal. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan 3. Alokasi anggaran Rp.333.930.000,- realisasi anggaran

Rp.324.719.500,- E. Program Pendidikan Luar Biasa

1. Kegiatan : Pengadaan perlengkapan sekolah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan. 3. Alokasi anggaran Rp.2.367.000,- realisasi anggaran Rp.2.367.000,-

F. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1. Kegiatan :

Pelaksanaan sertifikasi pendidik. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan

pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan

tenaga kependidikan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan. 3. Alokasi anggaran Rp.4.583.278.000,- realisasi anggaran

Rp.4.358.224.687,- G. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Kegiatan : Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan. Penerapan sistem dan informasi manajemen pelayanan

pendidikan. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, lokakarya serta diskusi

ilmiah tentang berbagai isu pendidikan. Monitoring Dan Evaluasi. Penyediaan Jasa Pendidik Non PNS.

23

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendidikan. 3. Alokasi anggaran Rp.44.900.047.000,- realisasi anggaran

Rp.42.730.651.773,- 2.1.2. URUSAN KESEHATAN

A. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Kegiatan :

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah

sakit. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan, RSUD Ambarawa.

3. Alokasi anggaran Rp.9.014.288.000,- realisasi anggaran Rp.8.988.381.644,-

B. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Kegiatan :

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya.

Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya.

Peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Pelayanan penunjang laboratorium. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien ICU. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IBS. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien IGD. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien One Day Care. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan pasien rawat inap dan

perinatologi. Pelayanan penunjang radiologi. Pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas/ Jamkesda. Pelayanan kesehatan pasien Askes. Pelayanan pemulasaraan jenasah tidak dikenal. Pengembangan pelayanan dan informasi medis. Pengembangan pelayanan dan informasi keperawatan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan, RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran, Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.47.509.019.000,- realisasi anggaran Rp.37.972.765.187,-

C. Program Pengawasan Obat dan Makanan 1. Kegiatan :

Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan.

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.88.070.000,- realisasi anggaran Rp.82.952.500,-

D. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1. Kegiatan : Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam

Indonesia. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.5.914.000,- realisasi anggaran Rp.5.894.000,-

E. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Kegiatan :

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.

24

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.241.858.000,- realisasi anggaran

Rp.227.078.000,- F. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Kegiatan : Pemberian tambahan makanan dan vitamin. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.58.331.000,- realisasi anggaran Rp.57.648.000,-

G. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Kegiatan :

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.394.633.000,- realisasi anggaran

Rp.391.420.500,- H. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1. Kegiatan : Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Peningkatan imunisasi. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan

wabah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Jumlah pegawai yang menangani : 16 orang. 4. Alokasi anggaran Rp.296.977.000,- realisasi anggaran

Rp.243.815.500,- I. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Kegiatan : Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan. Pengembangan SDM bidang kesehatan. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Penyusunan standar kesehatan. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan

kesehatan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan,

RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran. 3. Alokasi anggaran Rp.626.773.000,- realisasi anggaran

Rp.608.550.300,- J. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

1. Kegiatan : Pelayanan pemeliharaan kesehatan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.8.433.000,- dan realisasi anggaran

Rp.8.433.000,- K. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

1. Kegiatan : Penyuluhan kesehatan anak balita. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.8.322.000,- dan realisasi anggaran

Rp.8.322.000,- L. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

1. Kegiatan : Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan. 3. Alokasi anggaran Rp.10.526.000,- dan realisasi anggaran

Rp.10.526.000,- M. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1. Kegiatan : Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu. Pelayanan upaya peningkatan gerakan sayang ibu.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kesehatan, RSUD Ambarawa.

25

3. Alokasi anggaran Rp.60.316.000,- dan realisasi anggaran Rp.59.519.000,-

N. Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru–paru/ rumah sakit mata 1. Kegiatan :

Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit. Rehabilitasi bangunan rumah sakit. Pengadaan alat-alat rumah sakit. Pengadaan mebeleur rumah sakit. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit. Pengadaan obat-obatan rumah sakit.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran.

3. Alokasi anggaran Rp.10.271.055,- dan realisasi anggaran Rp.9.308.556.389,-

O. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru–paru/ rumah sakit mata 1. Kegiatan :

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit. Pemeliharaan rutin/ berkala ambulance/ mobi jenazah. Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan limbah rumah

sakit. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : RSUD Ambarawa, RSUD Ungaran.

3. Alokasi anggaran Rp.1.241.983.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.221.664.875,-

2.1.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM A. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1. Kegiatan : Perencanaan pembangunan jalan. Pembangunan jalan. Perencanaan pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan. Peningkatan jalan kabupaten. Peningkatan jalan perkotaan. Peningkatan jalan poros desa. Peningkatan jalan non status.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral.


B. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong 1. Kegiatan :

Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong. Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.



C. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 1. Kegiatan :

Perencanaan pembangunan turap/ talud/ bronjong. Pembangunan turap/ talud/ bronjong.



D. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1. Kegiatan :

Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.

26

Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan. Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.



E. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/ Bronjong 1. Kegiatan :

Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong. Rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong.



F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 1. Kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga,

Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.190.000.000,- dan realisasi anggaran

Rp.189.715.000,- G. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya 1. Kegiatan :

Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi. Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun. Rehabilitasi/ pemeliharaan petani pemakai air. Pemberdayaan petani pemakai air.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya

Mineral; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.10.651.150.000,- dan realisasi anggaran

Rp.10.387.603.350,- H. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya. 1. Kegiatan : Peningkatan konservasi air tanah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga,

Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.49.600.000,- dan realisasi anggaran

Rp.49.293.000,- I. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1. Kegiatan : Perencanaan pengembangan infrastruktur. Pembangunan/ peningkatan infrastruktur.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan.


J. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. Kegiatan :

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan.



K. Program Pengendalian Banjir 1. Kegiatan : Rehabilitasi/ pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga,

Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral. 3. Alokasi anggaran Rp.2.012.000.000,- dan realisasi anggaran

Rp.1.941.283.750,-

27

2.1.4. URUSAN PERUMAHAN A. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan : Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat

kurang mampu. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya,

Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi Anggaran Rp.352.000.000,- dan realisasi anggaran

Rp.272.337.164,- B. Program Lingkungan Sehat Perumahan

1. Kegiatan : Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin. Perencanaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin. Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat permukiman.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Alokasi Anggaran Rp.5.197.477.000,- dan realisasi anggaran Rp.5.090.601.300,-

C. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1. Kegiatan : Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar

pemukiman berbasis masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya,

Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.847.545.000,- realisasi anggaran

Rp.748.635.000,- D. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1. Kegiatan : Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

3. Alokasi anggaran Rp.208.614.000,-realisasi anggaran Rp.174.581.500,- 2.1.5. URUSAN PENATAAN RUANG

A. Program Perencanaan Tata Ruang 1. Kegiatan :

Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang.

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW. Revisi rencana tata ruang. Pengelolaan administrasi prasarana daerah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.1.497.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.983.103.150,-

B. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Kegiatan :

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan pemanfaatan ruang. Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang. Tersedianya 1 laporan pengawasan.


3. Alokasi Anggaran Rp.484.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.454.486.500,-

2.1.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN A. Program Pengembangan Data/ Informasi

1. Kegiatan :

28

Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.

Penyusunan profil daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.120.000.000,- dan realisasi anggaran

Rp.115.795.800,- B. Program Kerjasama Pembangunan

1. Kegiatan : Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah.


C. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 1. Kegiatan : Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan


Rp.186.577.000,- D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan : Penyusunan rancangan RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Penetapan RKPD. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ).

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemeritah daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan

pembangunan daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.350.286.000,- dan realisasi anggaran

Rp.330.194.885,- E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Kegiatan : Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


F. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 1. Kegiatan :

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya.


3. Alokasi Anggaran Rp.326.000.000,- realisasi Rp.325.896.000,- G. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

29

1. Kegiatan : Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Perencanaan


Rp.54.900.000,- 2.1.7. URUSAN PERHUBUNGAN

A. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. Kegiatan :

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. Monitoring evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.


B. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1. Kegiatan :

Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.

Rehabilitasi/ pemeliharaan Apill, rambu, halte, RPPJ. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika. 3. Alokasi anggaran Rp.107.303.000,- dan realisasi anggaran

Rp.107.285.000,- C. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Kegiatan : Penyuluhan bagi sopir/ juru mudi untuk meningkatkan

keselamatan penumpang. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan. Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan. Pengumpulan dan analisa data base survey pelayanan angkutan

umum. Koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan orang. Koordinasi dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan

barang. Pelayanan perijinan angkutan orang. Pelayanan perijinan angkutan barang. Pelayanan pengelolaan perpakiran.



D. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1. Kegiatan :

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Pengadaan marka jalan. Pengadaan pagar pengaman jalan.



2.1.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP A. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1. Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan.

30

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Lingkungan Hidup; Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan.


B. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1. Kegiatan :

Koordinasi penilaian kota sehat/ Adipura. Koordinasi penilaian langit biru. Pemantauan kualitas lingkungan. Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa ijin. Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan hidup. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Lingkungan Hidup


C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1. Kegiatan :

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Lingkungan

Hidup. 3. Alokasi anggaran Rp.1.427.031.000,- dan realisasi anggaran

Rp.1.325.810.300,- D. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

1. Kegiatan : Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Lingkungan Hidup.


E. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1. Kegiatan :

Penataan Ruang Terbuka Hijau. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.



2.1.9. URUSAN PERTANAHAN A. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah 1. Kegiatan : Penataan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah;

Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan. 3. Alokasi anggaran Rp.13.783.229.000,- dan realisasi anggaran

Rp.7.202.032.411,- 2.1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

A. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Kegiatan :

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun,

updating dan pemeliharaan). Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan. Sosialisasi kebijakan kependudukan.

31

Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil. 3. Alokasi anggaran Rp.1.280.560.000,- dan realisasi anggaran Rp.

1.230.809.550,- 2.1.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

A. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan

gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.13.766.000,- dan realisasi anggaran

Rp.13.756.000,- B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak 1. Kegiatan :

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi Perempuan. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2A). Peningkatan kapasitas dan jejaring kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang

berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi Anggaran Rp.117.870.000,- dan realisasi anggaran

Rp.117.850.000,- C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

1. Kegiatan : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.


2.1.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA A. Program Keluarga Berencana

1. Kegiatan : Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin. Pelayanan KIE. Promosi pelayanan KHIBA. Pembinaan KB. Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.


B. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Kegiatan :

Advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja.

Memperkuat dukungan partisipasi masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.14.250.000,- dan realisasi anggaran

Rp.14.250.000,- C. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Kegiatan : Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. 3. Alokasi anggaran Rp.351.878.000,- realisasi anggaran Rp.341.123.000,-

32

D. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR 1. Kegiatan : Fasilitasi pembinaan dan pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga


E. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Kegiatan :

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konselling KRR. Fasilitasi forum pelayanan KRR dan kelompok sebaya di luar

sekolah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga


F. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 1. Kegiatan : Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Keluarga


2.1.13. URUSAN SOSIAL A. Program Pengembangan Lembaga Sosial Keagamaan

1. Kegiatan : Fasilitasi lembaga sosial keagamaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.400.896.000,- realisasi Rp.374.526.000,-

B. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1. Kegiatan :

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.53.328.000,- realisasi anggaran Rp.53.328.000,-

C. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Kegiatan :

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Penanganan masalah-masalah strategi yang menyangkut tangap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa.

Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sosial. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan

upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.191.459.000,- realisasi Rp.174.861.000,- D. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

1. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat eks trauma. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga


E. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 1. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/

33

jompo. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.29.212.000,- realisasi anggaran Rp.29,212,000,-

F. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Kegiatan :

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.37,125,000,- realisasi anggaran Rp.37,125,000,-

G. Program Pembinaan Anak Terlantar 1. Kegiatan : Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

terlantar. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga


2.1.14. URUSAN TENAGA KERJA A. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1. Kegiatan : Penyusunan data base tenaga kerja daerah. Pengadaan bahan dan materi pendidikan keterampilan kerja. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Alokasi anggaran Rp.421.529.000,- realisasi Rp.420.167.000,- B. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1. Kegiatan : Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja . Kerjasama pendidikan dan pelatihan. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.102.344.000,- realisasi Rp.102.304.000,-

C. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Kegiatan :

Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja. Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial. Fasilitasi penyuluhan prosedur pemberian perlindungan hukum

dan jamsostek. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.272.050.000,- dan realisasi anggaran

Rp.269.042.000,- 2.1.15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

A. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 1. Kegiatan : Fasilitasi pengembangan UKM. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Koperasi dan

UMKM. 3. Alokasi anggaran Rp.97.132.000,- realisasi anggaran Rp.97.132.000,-

B. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM 1. Kegiatan :

34

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM. Pelatihan manajemen pengelola koperasi/ KUD.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Koperasi dan UMKM.

3. Alokasi anggaran Rp.118.636.000,- realisasi Rp.116.136.000,- C. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

1. Kegiatan : Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi

UMKM. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga. Penyelenggaraan promosi produk UMKM. Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi

lokal. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Koperasi dan

UMKM. 3. Alokasi anggaran Rp.282.886.000,- realisasi Rp.282.886.000,-

D. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1. Kegiatan :

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

Sosialisasi prinsip–prinsip pemahaman perkoperasian. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi. Pembinaan usaha koperasi dan prakoperasi. Penilaian kesehatan koperasi. Pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan KUMKM. Pengendalian KSP/ USP dan KJKS/ UJKS.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Koperasi dan UMKM.


2.1.16. URUSAN PENANAMAN MODAL A. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Kegiatan : Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan

investasi PMA/ PMDN. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengasawasan

pelaksanaan penanaman modal. Penyelenggaraan pameran investasi. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

3. Alokasi anggaran Rp.109.573.000,- realisasi Rp.109.180.800,- B. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

1. Kegiatan : Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan

penanaman modal. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu. 3. Alokasi anggaran Rp.79.531.000,- realisasi anggaran Rp.79.531.000,-

2.1.17. URUSAN KEBUDAYAAN A. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Kegiatan : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Alokasi anggaran Rp.103.500.000,- realisasi Rp.103.000.000,- B. Program Pengembangan Nilai Budaya

35

1. Kegiatan : Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.99.685.000,-

C. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Kegiatan :

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.104.704.000,- realisasi Rp.104.694.000,-

2.1.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA A. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

1. Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan; Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.12.017.406.000,- realisasi Rp.11.943.454.920,- B. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan

1. Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.158.318.000,- realisasi Rp.151.674.250,- C. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1. Kegiatan : Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda,


D. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1. Kegiatan :

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat. Penyelenggaraan kompetisi olahraga. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.


3. Alokasi anggaran Rp.990.432.000,- realisasi Rp.989.462.000,- E. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda 1. Kegiatan : Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda,


2.1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI A. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

1. Kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Pengendalian keamanan lingkungan. Pembinaan dan penyuluhan tentang keamanan dan kenyamanan

lingkungan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Alokasi anggaran Rp.628.131.000,- realisasi Rp.611.405.500,- B. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak

36

Kriminal 1. Kegiatan :

Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol PP. Pengawasan Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati serta peraturan lain di daerah. Operasi Yustisi terhadap pelanggaran peraturan Perundang –

Undangan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Satuan Polisi Pamong Praja; Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

3. Alokasi anggaran Rp.252.430.000,- realisasi Rp.234.341.500,- C. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1. Kegiatan : Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan

masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.252.894.000,- realisasi Rp.251.044.000,-

D. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1. Kegiatan : Seminar, talk show peningkatan wawasan kebangsaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 3. Alokasi anggaran Rp.21.731.000,- realisasi anggaran Rp.21.731.000,-

E. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 1. Kegiatan : Penyuluhan pencegahan peredaran/ penyalah gunaan

minuman keras. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. 3. Alokasi anggaran Rp.66.952.000,- realisasi anggaran Rp.66.952.000,-

F. Program Pendidikan Politik Masyarakat 1. Kegiatan :

Penyuluhan kepada masyarakat. Koordinasi forum-forum diskusi politik. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

3. Alokasi anggaran Rp.144.625.000,- realisasi Rp.144.605.000,- G. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam 1. Kegiatan : Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

alam. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.75.050.000,- realisasi Rp.73.825.000,-

2.1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN. A. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1. Kegiatan : Pembahasan rancangan peraturan daerah. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah

daerah dan tokoh masyarakat/ agama. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan. Rapat-rapat paripurna. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Sosialisasi peraturan perundang-undangan. Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan DPRD

dan Anggota DPRD.

37

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat DPRD. 3. Alokasi anggaran Rp.7.817.189.000,- realisasi Rp.6.631.787.300,-

B. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Kegiatan :

Penyusunan analisa standart belanja. Penyusunan standart satuan harga. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

dan Retribusi. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan

APBD. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Penyelesaian Administrasi Kerugian Daerah (TPTGR). Pengelolaan Kas Daerah. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan APBD. Penyusunan pedoman pelaksanaan APBD. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan

daerah. Peningkatan manajemen investasi daerah. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah. Revaluasi/ appraisal aset/ barang daerah. Pembinaan teknis administrasi pembangunan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.2.501.519.000,- realisasi Rp.2.311.059.625,- C. Program Pengembangan Peningkatan Pendapatan Daerah.

1. Kegiatan : Pendataan, penetapan dan pendistribusian SKPD, SKRD. Penanganan penagihan tunggakan, keberatan dan pelanggaran

pajak daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.447.595.000,- realisasi Rp.380.551.300,-

D. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Kegiatan :

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan

Pemerintah Daerah. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH. Penanganan kasus pada wilayah pemerintah dibawahnya. Inventarisasi temuan pengawasan. Koordinasi pengawasan yang lebih Komprehensif. Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Inspektorat. 3. Alokasi anggaran Rp.777.875.000,- realisasi Rp.733.046.250,-

E. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 1. Kegiatan :

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Inspektorat.

38

3. Alokasi anggaran Rp.94.470.000,- realisasi anggaran Rp.92.874.000,- F. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Kegiatan : Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Inspektorat. 3. Alokasi anggaran Rp.3.241.000,- dan realisasi anggaran Rp.3.241.000,-

G. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 1. Kegiatan :

Dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan.

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.

Rapat koordinasi unsur Muspida. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Bupati/ Wakil

Bupati. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah bagi Sekretaris Daerah dan Asisten. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.1.674.710.000,- realisasi Rp.1.518.153.250,-

H. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Kegiatan :

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan.

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Publikasi peraturan perundang-undangan. Kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap

perundang undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar perundang undangan daerah.

Fasilitasi pembentukan kelompok kadarkum tingkat Kabupaten Semarang.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.711.655.000,- realisasi Rp.677.124.275,-

I. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan Dan Pendayagunaan Aparatur Daerah 1. Kegiatan :

Fasilitasi pemantapan SOTK perangkat daerah. Penyediaan informasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan

pendayagunaan aparatur daerah. Fasilitasi ketatalaksanaan pelayanan publik. Koordinasi, monitoring, evaluasi kelembagaan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.162.575.000,- realisasi Rp.157.352.000,-

J. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.32.320.000,- realisasi anggaran Rp.31.246.600,-

K. Program Fasilitasi Penyelesaian Perkara Peradilan 1. Kegiatan : Penanganan kasus peradilan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.50.093.000,- realisasi anggaran Rp.8.885.000,-

L. Program Pendidikan Kedinasan 1. Kegiatan :

Pendidikan penjenjangan struktural.

39

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Kepegawaian

Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.409.155.000,- realisasi Rp.408.375.000,-

M. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan :

Pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi bagi PNS daerah. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah. Penyelenggaraan bimbingan teknis penilaian angka kredit jabatan

fungsional. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Kepegawaian

Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.1.479.812.000,- realisasi Rp.1.465.463.000,-

N. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Kegiatan :

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS. Seleksi penerimaan calon PNS. Penempatan pns. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian

daerah. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas. Penyusunan formasi PNS daerah. Penyelenggaraan sumpah janji PNS. Monitoring evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Kepegawaian Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.782.487.000,- realisasi Rp.570.603.650,- O. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kegiatan : Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa. Fasilitasi pengelolaan tanah kas desa. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Alokasi anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.59.976.000,- P. Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/ Kelurahan

1. Kegiatan : Pemerintahan. Pembangunan. Kesejahteraan Sosial/ Kemasyarakatan (Pemberdayaan

Masyarakat) Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Pemberdayaan Perekonomian dan Usaha Kecil Menengah

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : 19 Kecamatan : Ambarawa, Bandungan, Banyubiru, Bancak,

Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu , Kaliwungu, Pabelan, Pringapus, Sumowono, Suruh, Susukan, Tengaran, Tuntang, Ungaran Barat, Ungaran Timur

27 Kelurahan : Bandarjo, Bandungan, Baran, Bawen, Beji, Bergas Lor, Candirejo, Gedanganak, Genuk, Gondoriyo, Harjosari, Kalirejo, Karangjati, Kranggan, Kupang, Langensari, Lodoyong, Ngampin, Ngempon, Panjang, Pojoksari, Pringapus, Sidomulyo, Susukan, Tambakboyo, Ungaran, Wujil

3. Alokasi anggaran Rp.1.669.424.500,- realisasi Rp.1.661.803.000,- 2.1.21. URUSAN KETAHANAN PANGAN

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Kegiatan :

Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

40

Koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan. Pengembangan desa mandiri pangan. Pengembangan cadangan pangan daerah. Pengembangan lumbung pangan masyarakat desa. Pengembangan diversifikasi pangan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Ketahanan Pangan; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.295.184.000,- realisasi Rp.287.112.625,- 2.1.22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Kegiatan :

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan

masyarakat. Pendampingan/ pengembangan program pengembangan

kecamatan/ PNPM. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa. 3. Alokasi anggaran Rp.242.383.000,- realisasi Rp.232.463.300,-

B. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Kegiatan :

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Pemberian stimulan pembangunan desa. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


3. Alokasi anggaran Rp.144.500.000,- realisasi Rp.142.648.000,- C. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1. Kegiatan : Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan

keuangan desa. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


3. Alokasi anggaran Rp.195.000.000,- realisasi Rp.194.800.000,- D. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1. Kegiatan : Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa. Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil menengah di

pedesaan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa. 3. Alokasi anggaran Rp.66.421.000,- realisasi anggaran Rp.66.191.000,-

2.1.23. URUSAN STATISTIK A. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

1. Kegiatan : Penyusunan Dan Pengumpulan Data Dan Statistik Daerah. Pengolahan, Updating Dan Analisis Data PDRB.


3. Alokasi Anggaran Rp.165.000.000,- realisasi anggaran Rp.163.318.000,-

2.1.24. URUSAN KEARSIPAN A. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Kegiatan : Penyediaan sarana layanan informasi arsip.

41

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip. Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi

pemerintah/ swasta. Bimbingan teknis kearsipan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat DPRD; Kantor Arsip Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.134.368.000,- realisasi Rp.120.525.500,- B. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

1. Kegiatan : Penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk informatika. Pendataan dan penataan dokumen/ arsip daerah. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Arsip Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.86.142.000,- realisasi anggaran Rp.79.462.500,-

C. Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan 1. Kegiatan :

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.

Pemeliharaan rutin/ berkala arsip daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Arsip Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.35.500.000,- realisasi anggaran Rp.35.499.500,-

D. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 1. Kegiatan : Pengklasifikasian data. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Arsip Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.14.195.000,- realisasi anggaran Rp.13.326.000,-

2.1.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA A. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1. Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan

informasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.614.036.000,- realisasi Rp.606.055.362,-

B. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 1. Kegiatan :

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

Daerah. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD. 3. Alokasi Anggaran Rp.1.537.488.000,- realisasi Rp.1.490.573.246,-

C. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Kegiatan : Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.81.825.000,- realisasi anggaran Rp.61.201.500,-

D. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Kegiatan : Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika. 3. Alokasi anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.59.722.550,-

2.1.26. URUSAN PERPUSTAKAAN

42

A. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Kegiatan :

Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar.

Pengembangan minat baca dan budaya baca. Supervisi, pembinaan dan stimulan pada perpustakaan umum,

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. Penyedian bahan pustaka perpustakaan umum daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Kantor Perpustakaan Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.525.613.000,- realisasi Rp.522.563.100,-

3.3. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 3.3.1. URUSAN PERTANIAN

A. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Kegiatan :

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis. Peningkatan kemampuan lembaga petani.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Peternakan dan Perikanan; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.175.242.000,- realisasi Rp.175.242.000,- B. Program Peningkatan Produksi Pangan.

1. Kegiatan : Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija. Pengembangan diversifikasi tanaman. Pengembangan pertanian pada lahan kering. Pengembangan perbenihan/ perbibitan. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk

perkebunan/ pertanian. Pengembangan intensifikasi tanaman hortikultura. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.7.408.421.000,- realisasi Rp.7.318.435.975,- C. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan 1. Kegiatan :

Fasilitasi kerjasama regional/ nasional/ internasional penyediaan hasil produksi pertanian/ perkebunan komplementer.

Pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/ perdesaan produksi hasil pertanian/ perkebunan.

Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah.

Pemeliharaan ruti/ berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/ pedesaan produksi hasil pertanian/ perkebunan.

Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/ perkebunan yang akan dipasarkan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

3. Alokasi anggaran Rp.240.550.000,- realisasi Rp.229.661.850,- D. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

1. Kegiatan : Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan

tepat guna. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/

perkebunan tepat guna. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian,

43

Perkebunan dan Kehutanan. 3. Alokasi anggaran Rp.994.952.000,- realisasi Rp.970.321.650,-

E. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1. Kegiatan :

Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


3. Alokasi anggaran Rp.432.500.000,- realisasi Rp.420.696.500,- F. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.

1. Kegiatan : Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/

perkebunan. Penyuluhan dan pendampingan pertanian/ perkebunan

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan; Dinas Peternakan dan Perikanan.

3. Alokasi anggaran Rp.922.500.000,- realisasi angaran Rp.900.325.500,- G. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak.

1. Kegiatan : Pendataan masalah peternakan. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik. Pengawasan perdagangan ternak antar daerah. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan Perikanan.

3. Alokasi anggaran Rp.1.036.867.000,- realisasi Rp.976.311.000,- H. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1. Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana perbibitan ternak. Pembibitan dan perawatan ternak. Pendistribusian bibit kepada masyarakat. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak. Pengembangan agribisnis peternakan.


3. Alokasi anggaran Rp.2.456.123.000,-realisasi Rp.2.380.943.550,- I. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

1. Kegiatan : Pembangunan sarana dan prasarana pasar hasil produksi

peternakan. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana pasar hasil

produksi peternakan. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. Penyuluhan pemasaran produksi peternakan. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

peternakan masyarakat. Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi

peternakan yang dipasarkan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan

Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.897.628.000,- realisasi Rp.881.059.500,-

J. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 1. Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan

tepat guna. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan

Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.83.750.000,- realisasi anggaran Rp.83.750.000,-

44

3.3.2. URUSAN KEHUTANAN A. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1. Kegiatan : Pengembangan hutan tanaman. Pengembangan hasil hutan non kayu.


3. Alokasi anggaran Rp.73.831.000,- realisasi anggaran Rp.72.713.100,- B. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

1. Kegiatan : Pembuatan benih/ bibit tanaman kehutanan. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Gerakan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan

lahan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.


3. Alokasi anggaran Rp.1.284.475.000,- realisasi Rp.1.190.123.930,- C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1. Kegiatan : Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan.


3. Alokasi anggaran Rp.81.000.000,- realisasi anggaran Rp.78.760.000,- D. Program Pembinaan dan Penertiban Industi Hasil Hutan

1. Kegiatan : Pengawasan dan penertiban pelaksanaan Perda mengenai pengelolaan industri hasil hutan.


3. Alokasi anggaran Rp.61.999.000,- realisasi anggaran Rp.61.999.000,- 3.3.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

A. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 1. Kegiatan :

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan. Pemeliharaan, pengembangan dan efisiensi sarana dan

prasarana LPJU. Perluasan jaringan listrik masuk desa.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kebersihan.

3. Alokasi anggaran Rp.24.742.372.000,- realisasi Rp.24.083.868.817,- B. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1. Kegiatan : Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Penambangan Galian C.


3. Alokasi anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.095.000,- 3.3.4. URUSAN PARIWISATA

A. Program Pengembangan Kemitraan 1. Kegiatan :

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.


3. Alokasi anggaran Rp.130.000.000,- realisasi Rp.124.982.500,- B. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan : Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

45

pariwisata. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar

negeri. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata. Pengembangan statistik kepariwisataan. Pelatihan pemandu wisata terpadu.


3. Alokasi Anggaran Rp.437.212.000,- realisasi Rp.427.760.000,- C. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Kegiatan : Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Pengembangan daerah tujuan wisata. Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan

standarisasi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Pemuda,

Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 3. Alokasi anggaran Rp.2.884.035.000,- realisasi Rp.2.853.534.700,-

3.3.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN A. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1. Kegiatan : Pengembangan benih ikan unggul. Pembinaan dan pengembangan perikanan.


3. Alokasi anggaran Rp.2.646.258.000,- realisasi Rp.2.592.339.000,- B. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1. Kegiatan : Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap. Pemeliharaan rutin/ berkala tempat pelelangan ikan.


3. Alokasi anggaran Rp.178.724.000,- realisasi Rp.178.424.000,- C. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan 1. Kegiatan : Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Peternakan dan

Perikanan. 3. Alokasi anggaran Rp.28.338.000,- realisasi anggaran Rp.27.288.000,-

3.3.6. URUSAN PERDAGANGAN A. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

1. Kegiatan : Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah. Pengelolaan pasar dan PKL Rayon I. Pengelolaan pasar dan PKL Rayon II. Pengelolaan pasar dan PKL Rayon III. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pasar Rayon I. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pasar Rayon II. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung pasar Rayon III. Monitoring dan evaluasi penggunaan dana bagi hasil tembakau.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Sekretariat Daerah.

3. Alokasi anggaran Rp.1.524.928.000,- realisasi Rp.1.501.808.250,- B. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

1. Kegiatan : Pengembangan database informasi potensi unggulan. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian

dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.5.382.000,- realisasi anggaran Rp.5.372.000,-

C. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

46

1. Kegiatan : Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan

operasional. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Pengembangan sumber daya pasar tradisional.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Alokasi anggaran Rp.133.627.000,- realisasi Rp.123.537.000,- 3.3.7. URUSAN PERINDUSTRIAN

A. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 1. Kegiatan : Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian

dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.85.129.000,- realisasi anggaran Rp.80.961.000,-

B. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Kegiatan :

Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumber daya. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri. Pemberian kemudahan izin usaha IKM. Pemberian fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi IKM. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan

menengah dengan swasta. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian

dan Perdagangan; Sekretariat Daerah. 3. Alokasi anggaran Rp.382.006.000,- realisasi Rp.376.362.200,-

C. Program Peningkatan Kemampuan Terknologi Industri 1. Kegiatan : Pengembangan dan pelayanan teknologi industri. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian

dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.39.298.000,- realisasi anggaran Rp.38.178.000, -

D. Program Penataan Struktur Industri 1. Kegiatan : Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Perindustrian

dan Perdagangan. 3. Alokasi anggaran Rp.141.971.000,- realisasi Rp.132.581.500,-

3.3.8. URUSAN TRANSMIGRASI A. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1. Kegiatan : Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan

transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga

Kerja dan Transmigrasi. 3. Alokasi anggaran Rp.286.972.000,- realisasi Rp.286.228.000,-

B. Program Transmigrasi Lokal 1. Kegiatan :

Penyuluhan transmigrasi lokal. Pelatihan transmigrasi lokal.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

3. Alokasi anggaran Rp.22.852.000,- realisasi anggaran Rp.22.852.000,-

47

3.4. INDIKATOR KINERJA KUNCI 3.4.1. TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/

PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN

UMUM DAERAH

Peraturan

tentang

ketertiban

penataan

ruang

1 Keberadaan PERDA

IMB

Ada/ tidak ada

PERDA

ADA, yaitu :

- Peraturan Daerah Nomor : 16

Tahun 2006 tentang Ijin

Mendirikan Bangunan,

- Peraturan Daerah Nomor : 13

Tahun 2007 tentang Garis

Sempadan

Ada

Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu

(KPPT)

2 Rasio Rumah ber

IMB

Jumlah Rumah ber

IMB dibagi jumlah

rumah 1 seluruhnya

- Jumlah rumah ber IMB sd. akhir

Tahun 2011 = 114.010 unit.

- Jumlah seluruh rumah sd. akhir

Tahun 2011 = 430.807 Unit.

26,46

- Dinas Cipta

Karya,

Perumahan &

Kebersihan,

- K P P T

3 Keberadaan PERDA

RTRW

Ada/ tidak ada

PERDA RTRW

ADA :

Dasar hukumnya PERDA Nomor :

6 Tahun 2011 tentang RTRW Kab.

Semarang Tahun 2011 – 2031.

Ada Bagian Hukum

Setda

Peraturan ttg

kependudukan 4 Pengurusan KTP

Lama pengurusan

KTP dalam PERDA

Dasar hukum:

PERDA Nomor : 7 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan

3 Hari Dispenduk Capil

1 Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan

lindung.

48


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

5 Biaya KTP Biaya KTP dalam

PERDA

Dasar hukum:


tentang Retribusi Jasa Umum

Rp 5.000 Dispenduk Capil

Personil Satpol

PP (Kebijakan

Ketersediaan

aparat

Trantibum)

6

Rasio personil

SatpoL PP terhadap

jumlah penduduk

Jumlah personil

Satpol PP pada akhir

tahun 2011 dibagi

10.000 penduduk x

100 %

- Personil Satpol PP (PNS) pada

Tahun 2011, sebanyak = 48 orang

- Penduduk pada akhir tahun

2011, berjumlah = 938.802 orang

51,13 per

10.000

penduduk

Satpol PP

Kebijakan

bidang

penanganan

PSK, PKL,

atau PMKS.

7

Keberadaan PERDA

tentang PSK, PKL,

atau PMKS

Ada atau tidak ada

PERDA PSK dan PKL

ADA, dasar hukumnya.

- PERDA No. 8 Tahun 1987 ttg

Penanggulangan & Rehabilitasi

Wanita Tuna Susila.

- PERDA No 23 Tahun 2002 ttg

Pengaturan & Pembinaan PKL.

- PERDA No 3 Tahun 2010 ttg

Peanggulangan HIV dan AIDS

di Kabupaten Semarang

Ada Bagian Hukum

Setda

Peraturan

tentang

Kebersihan

Kabupaten

8

Keberadaan

peraturan tentang

kebersihan

Kabupaten

Ada atau tidak ada

PERDA Kebersihan

Kabupaten


tentang Revisi PERDA Kabupaten

Semarang No. 18 Tahun 1998

tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan / Kebersihan.


tentang Retribusi Jasa Umum.

Ada Bagian Hukum

Setda

49


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

2 KESELARASAN

DAN EFEKTIVITAS

HUBUNGAN

ANTARA

PEMERINTAHAN

DAERAH DAN

PEMERINTAH,

SERTA ANTAR

PEMERINTAHAN

DAERAH DALAM

RANGKA

PENGEMBANGAN

OTONOMI

DAERAH

Penyampaian

laporan

kepada

pemerintah

9

Ketepatan waktu

penyampaian LPPD

berdasarkan PP

Nomor 3 tahun 2011

Tepat atau tidak tepat

penyampaian sesuai

jadwal yang telah

ditetapkan oleh

peraturan

perundangan

Bukti Pengiriman :

LPPD Tahun 2011 disampaikan pada

tanggal 15 Maret 2012 sesuai surat

pengantar Nomor 130/ 00915 tanggal

15 Maret 2012.

Tepat

Bagian Tata

Pemerintahan

Setda

Penyampaian

laporan

keuangan dan

kinerja

10

Ketepatan waktu

penyampaian

Laporan keuangan

dan Laporan kinerja

berdasarkan PP

8/2006


penyampaian sesuai

jadwal yang telah

ditetapkan oleh

peraturan

perundangan

Bukti Pengiriman:

- Laporan Keuangan 2011,

disampaikan pada tanggal 23

Pebruari 2012 sesuai surat

pengantar Nomor 910/ 00614

tanggal 22 Pebruari 2012

- Laporan Kinerja tahun 2011.

disampaiakan pada tanggal 31

Maret 2011 sesuai surat

pengantar Nomor 160/ 00615

tanggal 31 Maret 2012

Tepat

Tepat

DPPKAD

Bagian

Organisasi Setda

Implementasi

Standar

Pelayanan

Minimal (SPM)

11

Urusan yang sudah

diterapkan SPM nya

berdasarkan

pedoman yang

diterbitkan oleh

Pemerintah.

Jumlah urusan wajib

yang sudah

diterapkan SPM nya

berdasarkan

Penetapan oleh

Menteri/ Pimpinan

LPND.

Urusan yang diterapkan oleh Pemda

sebanyak 34 urusan, yang terdiri

dari:

1) Urusan pendidikan

2) Urusan kesehatan

3) SPM Pendidikan

4) SPM Lingkungan Hidup

5) SPM BKKBN

6) SPM Pemberdayaan Perempuan

6 Urusan

SPM yang

ditetapkan

Pemerintah sd

Tahun 2011,

sebanyak 6

urusan.

50


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

Hubungan

antar daerah 12

Kerjasama dengan

daerah lain

Jumlah MOU yang

masih berlaku per

tahun 2011

Jumlah MOU yang masih berlaku

pada tahun 2011, sebanyak 37 MOU

terdiri dari :

1) Nomor 415.4/ 20/ 195/ 2003 Tgl. 5

Agustus 2003 tentang Kerjasama

JPO depan SMA 1 Ungaran.

2) Nomor 415.4/ 32/ 195/ 2004 Tgl.

24 Agustus 2004 tentang

Kerjasama JPO depan SPBU

Ungaran

3) Nomor 415.4/ 01/ KJS/ 2007 Tgl.

10 Januari 2007 tentang MoU

dengan Meneg LH (yayasan

Ambarawa Pusaka) ttg

Pelestarian fungsi LH Kab.

Semarang.

4) Nomor 415.4/ 02/ KJS/ 2007 Tgl.

20 Maret 2007 tentang Kerjasama

dengan PT. Pos Indonesia ttg

Pelaksanaan SMP bertaraf

Internasional.

5) Nomor 415.4/ 05/ KJS/ 2006 Tgl.

17 Mei 2006 tentang Kerjasama

pembangunan JPO depan pasar

Bandarjo dan Babadan.

6) Nomor 415.4/ 02/ KJS/ 2009 Tgl.

20 Maret 2009 tentang

37 MOU

Bagian Tata

Pemerintahan

Setda

51


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

Kerjasama dengan BPKP ttg

pengembangan & peningkatan

manajemen pemerintah daerah.

7) Nomor 415.4/ 03/ KJS/ 2009 Tgl.

17 April 2009 tentang Kerjasama

dengan PT Damatex Salatiga ttg

Pemanfaatan mataair Senjoyo.

8) Nomor 415.4/ 05/ KJS/ 2009 Tgl.

14 Mei 2009 tentang MoU

dengan Pemkab Boyolali ttg

penegasan batas daerah.

9) Nomor 415.4/ 03.1/ KJS/ 2009

Tgl. 20 April 2009 tentang

Kerjasama dengan kementrian

PAN ttg tehnis kwalitas

peningkatan pelayanan publik.

10) Nomor 415.4/ 06/ KJS/ 2009 Tgl.

04 Juni 2009 tentang Kerjasama

dengan Kejari Ambarawa dalam

bidang hukum Perdata dan

TUN.

11) Nomor 415.4/ 07/ KJS/ 2009 Tgl.


dengan Untag Semarang ttg

penyelenggaraan pendidikan.

12) Nomor 415.4/ 04.1/ KJS/ 2009

Tgl. 11 Mei 2009 tentang MoU

52


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

dengan UNDIP ttg

pengembangan Iptek dalam

pelaksanaan Otda di Pemkab

Semarang.

13) Nomor 415.4/ 11/ KJS/ 2009 Tgl.


Kerjasama dengan Perum

Perhutani ttg Bisnis mandiri

wisata benih.

14) Nomor 415.4/ 12/ KJS/ 2009 Tgl.

01 September 2009 tentang

Kerjasama dengan BP3 ttg

pengelolaan bagi hasil retribusi

tiket masuk OWB Candi

Gedongsongo.

15) Nomor 415.4/ 16/ KJS/ 2009 Tgl.

30 Desember 2009 tentang

Kerjasama dengan CV Anugrah

ttg pengelolaan bando reklame

depan kantor DPRD Kab. Smg.

16) Nomor 415.4/ 19/ KJS/ 2010 Tgl.


Kerjasama dg CV. Wicaksana

tentang pengelolaan Bando

Reklame Jl. Raya Smg-Bwn

17) Nomor 415.4/ 04.1/ KJS/ 2010

Tgl. 24 Maret 2010 tentang MOU

53


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

dengan Pemkab. Buol Prov.

Sulsel tentang kerjasama

Penyelenggaraan Program

Transmigrasi di Lokasi Unit

Pemukiman Transmigrasi (UPT)

Kab. Buol Prov. Sulsel.

18) Nomor 415.4/ 04.2/ KJS/ 2010

Tgl. 24 Maret 2010 tentang

Kerjasama Penyelenggaraan

Program Transmigrasi di Lokasi

Unit Pemukiman Transmigrasi

(UPT) Kab. Bengkulu Selatan

Prov. Bengkulu

19) Nomor 415.4/ 04.3/ KJS/ 2010





(UPT) Kab. Kutai Timur Prov.

Kaltim

20) Nomor 415.4/ 04.4/ KJS/ 2010





(UPT) Kota Waringin Timur

Prov. Kalteng

54


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

21) Nomor 415.4/ 08/ KJS/ 2010 Tgl.


Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat IV Angkatan VI Pola

Kemitraan

22) Nomor 415.4/ 10/ KJS/ 2010 Tgl.


Pengelolaa Komoditas Tebu

Melalui Akselerasi Peningkatan

Produksi Tebu Di Provinsi Jawa

Tengah

23) Nomor 415.4/ 14/ KJS/ 2010 Tgl.


Penegasan Batas Daerah

24) Nomor 415.4/ 17/ KJS/ 2010 Tgl.

20 September 2010 tentang

Kerjasama Pelaksanaan

Penegasan Batas Daerah dengan

Pemkot Smg

25) Nomor 415.4/ 20/ KJS/ 2010 Tgl.


Pembentukan BKAD

Kedungsepur

26) Nomor 415.4/ 21/ KJS/ 2010 Tgl.


55


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

Pembentukan Sekber BKAD

Kedungsepur

27) Nomor 415.4/ 02/ KJS/ 2011 Tgl.

12 Januari 2011 tentang

Kerjasama Kab. Semarang ttg

pengelolaan Objek Wisata The

Waterpark & Resto di Kab.

Semarang

28) Nomor 415.4/ 02.1/ KJS/ 2011

Tgl. 25 Januari 2011 tentang

Kerjasama Pengelolaan dan

Pengembangan Objek Wisata

Museum Kereta Api

29) Nomor 415.4/ 04/ KJS/ 2011 Tgl.


DPPKD dgn PDAM Kota

tentang pemberian tali asih

30) Nomor 415.4/ 07/ KJS/ 2011 Tgl.


Pengembangan Klater Tanaman

Obat Di Kab. Semarang

31) Nomor 415.4/ 05.1/ KJS/ 2011





(UPT) Kab. Ogan Ilir Prov.

56


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

Sumsel

32) Nomor 415.4/ 05.2/ KJS/ 2011





(UPT) Kab. Sigi Prov. Sulteng

33) Nomor 415.4/ 08/ KJS/ 2011 Tgl.

13 Juli 2011 tentang Kerjasama

kemen PU tentang PNPM

34) Nomor 415.4/ 09/ KJS/ 2011 Tgl.


Kerjasama Dengan PT. Damatex

Tentang Pemanfaatan Sumber

Mata Air Senjoyo

35) Nomor 415.4/ 03.3/ KJS/ 2011


Kerjasama KEDUNGSEPUR

Dalam Bidang Pemerintahan,

Pembangunan Dan

Kemasyarakatan

36) Nomor 415.4/ 12/ KJS/ 2011 Tgl.


Kerjasama Pengemb. Klaster

Sapi Perah Di Kab. Semarang

37) Nomor 415.4/ 13/ KJS/ 2011 Tgl.


57


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

Kerjasama Pengembangan

Klaster Sapi Potong Di Kab.

Semarang

3 KESELARASAN

ANTARA

KEBIJAKAN

PEMERINTAHAN

DAERAH

DENGAN

KEBIJAKAN

PEMERINTAH

Sinkronisasi

Pelaksanaan

pembangunan

nasional dan

daerah

13 Kesesuaian prioritas

pembangunan

Jumlah prioritas

pembangunan daerah

dibagi Jumlah

prioritas

pembangunan

nasional 2

- Prioritas pembangunan daerah

(RKPD) mendukung prioritas

pembangunan nasional,

sebanyak 11 program.

- Prioritas pembangunan nasional

ada sebanyak 11 program

prioritas.

100 %

Kewenangan 14

Urusan wajib yang

diselenggarakan

daerah

Jmlh urusan yg di

laksanakan dibagi 26

(Jmlh urusan wajib di

PP 38/2007) x 100%

Urusan Wajib yang dilaksanakan

pada Tahun 2011 (APBD) =26

urusan.wajib

100 %

Keuangan

15 Waktu penetapan

PERDA APBD 2011


waktu penetapan

PERDA APBD 2011


tentang APBD 2011 tanggal 30

Desember 2010.

Tepat

16

Keberadaan PERDA

tentang pengelolaan

keuangan daerah

berdasarkan PP

58/2005

Ada atau tidak

adanya PERDA ttg

pengelolaan

keuangan daerah


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Ada

2 Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim

investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi

58


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

17

Belanja untuk

pelayanan dasar

Jumlah belanja untuk

pelayanan dasar

dibagi Jumlah total

belanja X 100%

Belanja pelayanan dasar APBD

Tahun 2011.

1) Urusan Pendidikan

Rp.558.974.434.000

2) Urusan Kesehatan

Rp.134.889.330.000

3) Urusan Lingkungan hidup

Rp.6.484.131.000

4) Urusan PU Rp.85.059.803.000

5) Urusan Sosial Rp.853.584.000

6) Urusan Tenaga Kerja

Rp.5.388.362.000

7) Urusan Koperasi

Rp.2.532.633.000

8) Urusan Satpol PP/ Kesbang

Rp.6.098.813.000

9) Urusan Kependudukan & Capil

Rp.3.094.843.000

Total Belanja pelayanan dasar

Rp.803.375.933.000

Total Belanja APBD 2011, sebesar

Rp.1.120.626.497.000

71,70 %

18

Belanja untuk urusan

pendidikan dan

kesehatan

Jumlah belanja untuk

kesehatan dan

pendidikan dibagi

Jumlah total belanja x

100%

Belanja Pendidikan dan Kesehatan

APBD 2011.

1) Urusan Pendidikan

Rp.558.974.434.000

2) Urusan Kesehatan

61,917 %

59


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

Rp.134.889.330.000

Total Belanja Pend & Kes

Rp.693.863.764.000

Total Belanja APBD 2011

Rp.1.120.626.497.000

Pelayanan

Publik 19

Keberadaan PERDA

tentang Standar

Pelayanan Publik 3

sesuai dg peraturan

per-UU-an

Ada atau tidak

adanya standar

pelayanan publik

PERBUP Nomor 57 Tahun 2010

tentang Pedoman Standar

Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemkab Semarang

Ada

Kepegawaian

20 Ratio PNS terhadap penduduk

Jumlah PNS kabupaten dibagi jumlah penduduk

Jumlah PNS kabupaten tahun 2011 sebanyak 10.944 orang. Jumlah penduduk kabupaten tahun 2011 sebanyak 938.802 orang.

0,011

21 Sistem Informasi Kepegawaian

Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Apabila ADA, sebutkan nama lengkap dari Sistem database : SIM KEPEGAWAIAN, terdiri dari : 1. Aplikasi data induk pegawai. 2. Aplikasi profil pegawai. 3. Aplikasi struktur jabatan. 4. Aplikasi mutasi pegawai. 5. Aplikasi jabatan fungsional.

Ada Badan Kepegawaian

Daerah

3 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses

dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri / Pimpinan LPNK.

60


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

Kelembagaan 22 Penataan SKPD

. Jumlah pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

Jumlah SKPD, sbb:: 1) Bagian (Setda) = 10 unit 2) Dinas = 13 unit 3) Badan = 5 unit 4) Kantor = 5 unit 5) Rumah Sakit = 2 unit 6) Lemb. Teknis lainya = 1 unit 7) Kecamatan = 19 unit 8) Kelurahan = 27 unit Jumlah SKPD = 82 unit

82 unit

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD

Produk peraturan perundangan

23 PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2011

PERDA yang ditetapkan dalam Tahun 2011, sebanyak 10 Perda (Daftar terlampir)

PERDA

RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

24

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011

Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2011

- RAPERDA yang diusulkan tahun 2011, sebanyak 10 RAPERDA.

- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2011, sebanyak 10 PERDA.

100 %

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

25 Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti .

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2011 x 100%

- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2011, sebanyak 58 keputusan.

- Keputusan DPRD dalam tahun 2011, sebanyak 58 keputusan.

100 %

61


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Tindaklanjut keputusan Bupati

26 Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2011 x 100%

- Keputusan Bupati tahun 2011, sebanyak 632 keputusan.

- Yang ditindaklanjuti, sebanyak 632 keputusan.

100 %

Tindaklanjut Peraturan Bupati

27 Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti

Jmlh Peraturan Bupati yg ditindak-lanjuti dibagi jmlh Peraturan Bupati dalam tahun 2011 x 100%

- Peraturan Bupati dalam tahun 2011, sebanyak 119 Perbup.

- Yang ditindaklanjuti, sebanyak 119 Perbup.

100 %

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENY PEMDA PD PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERDA yang dibatalkan

28 Jumlah PERDA yang dibatalkan

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100%

Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 , yang terdiri dari: Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 10

0 %

8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

PERDA tentang konsultasi publik

29

Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik

Ada/ tidak PERDA/ PerBup

Perbup Nomor 90 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tehnis Penanganan Pengaduan Masyarakat (DISMAS) di Lingkungan Pemkab Semarang.

Ada

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

30

Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/ biro humas, leaflet/ brosur)

Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup

- SK No.487.1/0106/2010 tgl 2 Feb 2010 ttg Pembentukan Dewan Redaksi Majalah Gema Serasi Kab. Semarang.

- Perda no.18/2004 ttg Pengelolaan & Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kab. Semarang.

Ada

62


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

- Peraturan Menteri Komunikasi & Informasi No.28/PER/Kom.Info/9/ 2006 tgl 25 September 2006 ttg Penggunaan Nama Domain Go.id untuk situs web resmi pem pusat & Daerah.

9 TRANSPARANSI DLM PEMANFAAT AN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

Serapan dana perimbangan

31

Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan

Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%

Dana perimbangan yang terserap Tahun 2011 sebesar Rp.681.282.975.038 Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD Tahun 2011 sebesar Rp.678.002.894.000

100,48 %

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

32 Belanja Publik terhadap DAU

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

- Belanja langsung APBD tahun 2011, sebesar Rp.389.835.500.482

- DAU Tahun 2011, sebesar Rp.567.856.479.000

68,65 %

Alokasi Belanja pada APBD

33 Belanja Langsung terhadap total APBD

Total belanja Langsung dibagi APBD x 100%

- Total Belanja langsung APBD tahun 2011, sebesar Rp.389.835.500.482

- Total Belanja APBD Tahun 2011, sebesar Rp. 1.042.036.783.589,32

37,4 %

10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER2 PAD & PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH

Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)

34

Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dlm APBD (Realisasi)

Jumlah PAD dibagi jumla total pendapatan APBD (realisasi) X 100%

- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp. 133.339.439.981

- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp.1.099.538.908.498

12,12 %

63


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

35 Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk 2 tahun terakhir

- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2010, dengan opini : WDP - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tahun 2011, dengan opini : WDP

Opini tahun 2009 =WDP

Opini tahun 2010=WDP

Opini tahun 2011 dalam

proses

Opini,: 1) WTP/

unqualified opinion);

2) WDP/ qualified opinion);

3) TMP/ disclaimer opinion), atau

4) TIDAK WAJAR (TW/ adverse opinion).

Besaran SILPA 36 Rasio SILPA thdp total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah pendapatan x 100%

- SILPA Tahun 2011 Rp.98.321.950.424,68

- Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2011, sebesar Rp.1.099.538.908.498

8,94 %

Realisasi belanja

37 Rasio realisasi belanja thd anggaran belanja

Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja APBD X 100%

- Realisasi Belanja Tahun 2011, sebesar Rp.1.042.026.783.589,32

- Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2011, sebesar Rp.1.120.626.497.000

92,9 % Realisasi belanja

disesuaikan dengan LRA.

Pengawasan Inspektorat Kabupaten

38 Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011

- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2011 sebanyak 56 temuan.

- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2010, sebanyak 37 temuan.

66,07 %

64


PERHITUNGAN

JENIS DATA

(TAHUN 2011)

CAPAIAN

KINERJA KETERANGAN

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH Peta potensi

daerah 39

Rasio realisasi PAD 2011 terhadap potensi PAD 4

Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi dengan potensi PAD X 100%

- Realisasi PAD Tahun 2011, sebesar Rp.133.339.439.981

- Potensi PAD pada APBD Tahun 2011 Rp. 139.414.942.000

95,6 %

Peningkatan PAD

40 Peningkatan PAD

Kenaikan/ penurunan PAD dibagi PAD thn lalu x 100% (PAD 2011- PAD 2010) : PAD 2010 X 100%

- Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp.98.831.140.360

- Total PAD pada Tahun 2011 sebesar Rp.133.339.439.981

34,916 %

13 TEROBOSAN /INOVASI BARU DLM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penghargaan 41

Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2011.

Jmlh penghargaan dr pemerintah yg diterima oleh Pemd a dalam Tahun 2011

Penghargaan yang diterima, sebanyak 56 yang terdiri dari : (Terlampir).

56 Penghargaan

Pengadaan barang dan jasa

42 Keberadaan E-procurement

Ada/ Tidak

ADA Penerapan E-procurement mulai operasi bulan Pebruari tahun 2011 Dasar : Perbup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Semarang

Ada

Daya saing daerah

43 Jumlah persetujuan investasi

Jumlah ijin investasi dalam tahun 2011

Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2011, sebanyak : P M A : 5 ijin Rp.81.500 milyar P M D N : 2 ijin Rp.73.000 milyar.

7 ijin

4 Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD atau RKPD

65

3.4.2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK CAPAIAN KINERJA URUSAN

NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN

CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

URUSAN WAJIB

1

Pendidikan

1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak 24.742

-------------------------------------------------------- x 100 % = -------- x100% Jumlah anak usia 4 – 6 tahun 44.216

55,96 %

2 Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis 688.414

-------------------------------------------------------- x 100 % = ---------- x 100% Jumlah penduduk usia 15th ke atas 689.863

99,78 %

3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A 90.259 ----------------------------------------------------- x 100 % = --------- x 100% Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn 94.978

95,03 %

4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B 36,523 ----------------------------------------------------- x 100 % = -------x100% Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn 44.743

81,63 %

5 Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C 40,077 ----------------------------------------------------- x 100 % = -----x100% Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn 51,027

78,54 %

6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI 113

--------------------------------------------------------- x 100 % = --------- x 100%

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI 98.831

pd tahun ajaran sebelumnya

0,11 %

66


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs 249

--------------------------------------------------------- x 100 % = ------- x 100%

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs 40.689

0,61 %

8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA 197

--------------------------------------------------------- x 100 % = -------x 100%

Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA 21,752 pd tahun ajaran sebelumnya

0,91 %

9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 14.854

-------------------------------------------------------- x 100 % = ------------ x 100%

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI 14.854

pada tahun ajaran sebelumnya

100 %

10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 12.650

-------------------------------------------------------- x 100 % = ---------- x 100%

Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs 12.775


99,02 %

11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 6.479

-------------------------------------------------------- x 100 % = ----- x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA 6.492


99,80 %

67


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs 13.849

------------------------------------------------------------ x 100 % =--------x100%

Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI thn ajaran sebelumnya 14.838

93,33 %

13 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA 8.908

------------------------------------------------------------ x 100 % = ------x100%

Jmlh lulusan pd jenjang SMP/MTs thn ajaran sebelumnya 12.650

70,42 %

14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 6.920

------------------------------------------------------ x 100 % = ------- x 100%

Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA 10.486

65,99 %

2

Kesehatan

15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 2569 ------------------------------------------------------------ x 100 % = -----x100% Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja 2569 Pada kurun waktu yg sama

100 %

16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 14.166

------------------------------------------------------------ x 100 % = ----- x 100% Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah 15.386 Kerja dalam kurn waktu yg sama

92,07 %

17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % 325 Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan 325

100 %

68


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu 80

------------------------------------------------------------ x 100 % = ----- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan 80 Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama

100 %

19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn 259

------------------------------------------------------------ x 100 % = ----x100% Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam 984 Kurun wkt yang sama

26,32 %

20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wil. Kerja selama 1 thn 108

------------------------------------------------------------x 100% = --------x100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama 108

100 %

21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Jmlh kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata 1 88522

------------------------------------------------------------ x 100 % = -------x100% Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota 266589

33,2 %

22 Cakupan kunjungan bayi

Jmlh kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu 14.211 ---------------------------------------------------------------- x 100 % = -------x100% Jmlh seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd 14.644 kurun waktu yang sama

97,04 %

3

Lingkungan Hidup

23 Penanganan sampah

Volume sampah yang ditangani (m3) 1.316m3/hr

------------------------------------------------------ x 100 % = -------------- x 100% Volume produksi sampah (m3) 1.826m3/hr

17,22 %

69


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

24

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.

Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi 52

-------------------------------------------------------- x 100 % = -------- x 100% Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 96

54 %

25 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Jumlah daya tampung TPS (m3) 101

------------------------------------------------ x 1000 = --------------x 1000 Jumlah penduduk 938.802

0,107583

26 Penegakan hukum lingkungan

Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda 12

------------------------------------------------------------ x 100 % =------- x100% Jumlah kasus lingkungan yang ada 12

100 %

4

Pekerjaan Umum

27 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 244 km

---------------------------------------------------- x 100 % = ------------ x 100% Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tsb 733,62 km

33,28 %

28 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik 6.689

-------------------------------------------------------- x 100 % =---------- x 100% Luas irigasi kabupaten 34.452

38,34 %

29 Rumah Tangga Per Sanitasi

Jumlah rumah tangga ber sanitasi 312.126 ---------------------------------------------- x 100 % = ----------- x 100%

Jumla total rumah tangga 668.088

46,719 %

30 Kawasan Kumuh

Luas Kawasan Kumuh 14 Ha ---------------------------------------------- x 100 % = ------------- x 100 %

Luas Wilayah 95.020,674 Ha

0,0000014%

5

Tata Ruang

31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Luas ruang terbuka hijau 75.448 Ha

---------------------------------------- x 100 % = ---------------- x 100% Luas wilayah ber HPL/HGB 95.020,674 Ha

79 %

70


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6

Perencanaan Pembangunan

32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada. Perda Nomor 5 Tahun 2009 Ada

33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada. Perda Nomor 7 Tahun 2011 Ada

34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2011 Ada

35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Jumlah program RKPD tahun berkenaan 143

----------------------------------------------------------- x 100 % =------ x 100% Jumlah program RPJMD yang harus 143 dilaksanakan tahun berkenaan

100 %

BAPPEDA

7

Perumahan

36 Rumah tangga pengguna air bersih

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 31.754

---------------------------------------------------- x 100 % = ------------x 100% Jumlah seluruh rumah tangga 367.098

8,65 %

Pengguna air bersih dari PDAM

37 Lingkungan pemukiman kumuh

Luas lingkungan permukiman kumuh 14 Ha

-------------------------------------------------- x 100 % = --------------x 100% Luas wilayah 95.020.674

0,000014%

38 Rumah layak huni

Jumlah rumah layak huni 166.737

--------------------------------------------------- x 100% = ------------ x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs. 316.464

52,69 %

8

Kepemudaan & Olahraga

39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten 2

---------------------------------------------------- x 1000 =-------------x1000 Jumlah penduduk 938.802

0,002130

71


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

40 Lapangan olahraga .

Jumlah lapangan olahraga di kabupaten 577

----------------------------------------------------- x 1000 = ---------- x 1000 Jumlah penduduk 938.802

Lapangan olah raga adalah: 1. lap sepakbola, = 254 lap 2. lap basket, = 45 lap 3. lap volley, , = 70 lap 4. lap. bulu tangkis = 200 lap 5. kolam renang. , = 8 lap Jumlah = 577 lap

0,6146

9

Penanaman Modal 41

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Realisasi PMDN thn 2011 – Realisasi PMDN 2010 73M-63,076M

-------------------------------------------------- x 100 % = ---------- x 100%

Realisasi PMDN 2010 63,076M

16 %

10

Koperasi & UKM

42 Koperasi aktif

Jumlah Koperasi aktif 510

----------------------------------------------------- x 100 % =------- x 100% Jumlah seluruh koperasi 637

80,06 %

43 Usaha Mikro dan Kecil

Jumlah usaha mikro dan kecil 6.221

---------------------------------------------------- x 100 %= ----------x 100% Jumlah seluruh UKM 25.709

34.20 %

11

Kependuduk an & Catatan Sipil

44 Kepemilikan KTP

Jumlah Penduduk yang memiliki KTP 603.031

------------------------------------------------- x 100 % = ----------- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau 783.157 Pernah/sudah menikah)

77 %

72


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

45

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran 547.861

----------------------------------------------- x 1000 =-------------- x 1000 Jumah penduduk 938.802

538

46 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

sudah/belum Sudah

12

Ketenaga kerjaan

47 Tingkat partisipasi angkatan kerja

Jumlah penduduk Angkatan Kerja 622.398

-------------------------------------------- x 100 % = ------------ x 100% Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) 716.630

86,85 %

48 Pencari kerja yang ditempatkan

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 6.457

-------------------------------------------- x 100 % = ----------x 100% Jumlah pencari kerja yang mendaftar 11.330

57 %

13

Ketahanan Pangan

49 Regulasi ketahanan pangan Ada. Keputusan Bupati Semarang Nomor 520/ 0105/ 2011 Tanggal 26 Januari 2011 tentang Pembentukan Dewan Pembina Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang.

Ada

50 Ketersediaan pangan utama

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) 16.419

-------------------------------------------------------------- x 1000 =------------- Jumlah penduduk 938.802

17,49

14

Pemberdaya an Perempuan

51 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah 5.569

------------------------------------------------ x 100 % = ----------- x 100% Jumlah pekerja perempuan 638.200

6,87%

73


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

dan Perlindungan Anak

52 Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf 325.795

------------------------------------------------ x 100 % = --------------x100%

Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun 244.691

88,8 %

53 Partisipasi angkatan kerja perempuan

Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 120.067

------------------------------------------------ x 100 % = ----------- x 100 %

Jumlah angkatan kerja perempuan 356.221

33,7 %

15

KB & KS

54 Prevalensi peserta KB aktif

Jumlah peserta program KB aktif 159.82

------------------------------------------- x 100 % =-------------- x 100% Jumlah pasangan usia subur 191.447

83,30 %

55 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I 121.981

----------------------------------------------------- x 100 % = --------- x 100 %

Jumlah keluarga 278.819

43,75%

16

Perhubungan

56 Angkutan darat

Jumlah angkutan darat 162.732

------------------------------------------------ = ---------------- Jumlah penumpang angkutan darat 8.992.699

0.018

17

Komunikasi & Informatika

57 Web site milik pemerintah daerah Ada / tidak Ada, 26

wsite

58 Pameran/expo Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun 3 kali

74


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

18

Pertanahan 59 Luas lahan bersertifikat

Luas lahan bersertifikat di suatu daerah 41.254.05 ---------------------------------------------------------- x 100 %=---------- x 100%

Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah 81.412,88

50,67 %

60 Penyelesaian Kasus Tanah Negara Jumlah kasus yang diselesaikan 0 ------------------------------------------------ x 100 % =----- x 100%

Jumlah kasus yang terdaftar 0

100 %

61 Penyelesian Ijin Lokasi Jumlah Ijin Lokasi 12 -------------------------------- x 100 % = ---------------- 100%

Permohonan Ijin Lokasi 12

100 %

19

Kesbang & Politik

62 Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 3 Keg.

63 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 11 Keg.

20

Otonomi Daerah

64 Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs

5 buah

65 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Ada

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik tahun 2011

21

Pemberdaya an

66 PKK aktif Jumlah PKK aktif 25.790 -------------------------------- x 100 % = ------------ X 100 % Jumlah PKK 25.790

100 %

75


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Masyarakat & Desa

67 Posyandu Jumlah Posyandu Aktif 1.605 -------------------------------- x 100 %=-----------x100% Total Posyandu 1.605

100 %

22

Sosial

68 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah

36 buah

69 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah PMKS yg tertangani 18.497

---------------------------------------- x 100 % =----------- x 100 % Jumlah PMKS yg ada 144.251

9,2 %

70 PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan 381

---------------------------------------------------- x 100 % = ----------- x 100% Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan 2.541

15 %

23

Budaya

71 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 4 kali

72 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 buah

73 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan 30 ------------------------------------------------------- x 100 % =-------- x100%

Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah 647

4,63 %

24 Statistik 74 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada atau tidak ada

75 Buku ”PDRB kabupaten” Ada atau tidak ada

76


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

25

Kearsipan 76

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan 282 arsip secara baku ------------------------------------------------------ x 100 % = --------- x 100 % Jumlah SKPD 282

100% Terdiri dari :

74 SKPD 208 Desa

77 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan: - Bintek kearsipan - Sosialisasi kearsipan

2 kegiatan

26

Perpustakaan 78

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah 29.587 -------------------------------------------------------- = ---------- x 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia 52.653 di perpustakaan daerah

57 %

79 Pengunjung perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun 533.505

-------------------------------------------------------------------- = ----------- Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani 783.392

68,10192 Penduduk

melek huruf

URUSAN PILIHAN.

1

Kelautan dan Perikanan

1 Produksi perikanan Jumlah Produksi Ikan (Rp) 2.888,30 ton --------------------------------------------- x 100% = ------------------ x 100% Target Daerah (Ton) 2.524,89 ton

114,85%

2 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) 18,23 kg --------------------------------------------- x 100% = --------------- x100% Target Daerah (Kg) 18,23 kg

100 %

2

Pertanian 3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya 306.346 ton

----------------------------------------------------------------------- = ---------------- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya 53.562 ha

5,72

77


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2010**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian 719.712,35 -------------------------------------------------- x 100 = -----------------x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87

12,30 %

3

Kehutanan 5 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 3.550 ha

--------------------------------------------- x 100% = -------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis 14.669 ha

24,20 %

6 Kerusakan Kawasan Hutan

Luas Kerusakan Kawasan Hutan 0 ------------------------------------------------- x 100% = ------------------- Luas Kawasan Hutan 15.131,3328 ha

0 % Lahan milik Perhutani

4

Energi dan SDM

7 Pertambangan tanpa ijin

Luas Penambangan Liar yang ditertibkan 1.275 m2

-------------------------------------------------- x 100% = -------------- x 100% luas area penambangan yang liar 50.000m2

2,55 %

8 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2011**)

Jmlh Kontribusi PDRB sektor Pertambangan 7.209,73 --------------------------------------------------- x 100% = ------------ x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87

0,1233 %

5

Pariwisata

9 Kunjungan wisata Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun 501.174

orang

10 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2011**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata 1.282.753,54 ------------------------------------------------------ x 100% =----------------- x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87

21,93 %

6

Industri

11 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2011**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri 2.720.302,33 ---------------------------------------------------x100% = ------------------ x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87

46,53 %

78


CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

12 Pertumbuhan Industri Jmlh Industri thn 2010 - Jmlh Industri thn 2009 1.554-1.200 ------------------------------------------------------- x 100% = -------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2009 1.200

29,5 %

7

Perdagangan

13 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2011**)

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan 1.282.753,53 --------------------------------------------- x 100% = ---------------- x 100% Jumlah total PDRB 5.846.728,87

21,94 %

14 Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor = US$ 220.050.840,80-US$137.255.643,387

US$. 82.795.197,414

8

Transmigrasi 15 Transmigran swakarsa

Jumlah transmigran swakarsa 0 --------------------------------------- x 100% = -------- x 100% Jumlah transmigran 26 KK

0 %

sekapur sirih - semarangkab.go.idsemarangkab.go.id/utama/storage/ilppd_th_2011.pdf · 2011 ini...

Documents