jalan tengah k ea dilan -...

| i

Jalan Tengah Keadilan

Mediasi dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan

Hukum Tetap dalam Sistem Peradilan Perdata

| iii

Jalan TengahKeadilanMediasi dalamPelaksanaan

Putusan Pengadilanyang BerkekuatanHukum Tetap

dalam SistemPeradilanPerdata

Dr. Gusrizal, S.H., M.Hum.

Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.

iv |

JALAN TENGAH KEADILAN

Mediasi dalam Pelaksanaan Putusan

Pengadilan yang Berkekuatan Hukum

Tetap dalam Sistem Peradilan Perdata



Copyright © 2017

All right reserved

Cetakan Pertama,

Juli 2017

Diterbitkan oleh:

Logoz Publishing

Soreang Indah V-20

Bandung 40911

Telp/Fax 022-85874472

CP. 081322702828

[email protected]

Penyunting &

Pata Letak

Aep Gunarsa, SH

Graf is Sampul

Hendra Kurniawan, S.Si.

Katalog Dalam Terbitan



Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

dalam Sistem Peradilan Perdata



–Ed.1. –Cet. 1.– Bandung: Logoz Publishing, 20171 jil., xii + 349 hlm.; ilus.; 17,5 × 25 cm

ISBN 978-602-9272-58-1

© 2017

Hak Cipta dilindungi

oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku

ini dalam bentuk apa pun

tanpa izin penulis dan penerbit.

| v

"Hai orang-orang yang beriman,

hendaklah kamu jadi orang-orang yang

menegakan (kebenaran) karena Allah,

menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu

terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu

berbuat tidak adil. Berlaku adillah

karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS Al-Maidah [5]: 8)

“Keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmosatau alam raya ciptaan-Nya, karena menurut ajaranIslam, keadilan adalah prinsip yang merupakan hukumseluruh hajat raya. Oleh karenanya, melanggar keadilanadalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilanakan mempunyai dampak kehancuran tatananmasyarakat manusia.”(Nurcholish Majid)

| vii

Dalam praktik kadang ditemukan prinsip keadilan bagi individu

dikalahkan dengan prinsip kepastian hukum, yang menjadi mahkota

bukan keadilan akan tetapi kepastian hukum. Ketidakmampuan untuk

mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan menim-

bulkan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum

dan kewibawaan lembaga pengadilan menjadi merosot.

Dalam praktik peradilan, untuk mengeksekusi putusan pengadilan

tidak jarang dijumpai hal-hal yang cukup memusingkan kepala Ketua

Pengadilan Negeri sebagai pejabat yang memerintahkan eksekusi

tersebut. Apabila pelaksanaan suatu putusan perkara perdata tersebut

tertunda atau tidak dapat dilaksanakan maka akan merugikan pencari

keadilan, sebagaimana terkandung dalam ungkapan “justice delayed is

justice denied”, yang menggambarkan lambannya pelayanan pengadilan

memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Eksekusi merupakan bagian dan termasuk dalam Hukum Acara

Perdata dan alam mengajukan gugatan ke pengadilan, orang bermaksud

mendapatkan haknya, memperoleh kepastian hukum dan mengha-

rapkan manfaat dari putusan pengadilan yang mengabulkan gugatannya.

Agar ddipenuhi hak-hak seperti tertera dalam putusan pengadilan

diperlukan tindak lanjut yang dikenal dengan permohonan pelaksanaan

putusan (eksekusi).Bertemali dengan itu, tujuan akhir pencari keadilan

ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat

Dari Penulis

viii |

dipulihkan melalui putusan hakim yang kemudian dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini, diperlukan adanya suatu mekanisme baru, mencari jalan

tengah antara pihak yang tereksekusi yaitu pihak yang kalah dalam

persidangan maupun pihak yang menang, agar kedua belah pihak dapat

menerima dan sekaligus menjalankan putusan pengadilan tersebut.

Prosedur tersebut di atas menjadi sebuah solusi dari buntunya jalan

yang ditempuh melalui proses litigasi jika putusannya tidak dapat

dilaksanakan karena kendala banyak hal.

Dalam buku ini, kami ingin menyajikan kajian solusi jalan tengah

tersebut dalam sebuah wacana akademik meskipun banyak data-data

faktual yang kami himpun menjadi materi dalam buku ini. Di mulai

dalam lingkup yang paling kecil, kami semata-mata disemangati berbagi

informasi dan khasanah keilmuan agar dapat memberi harapan-harapan

baru bagi masyarakat pencari keadilan.

Terakhir dalam sekapur sirih ini, bahwasannya kami sangat

bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan buku ini meskipun tidak

sesempurna yang kami rencanakan. Banyak hal yang terpaksa kami

abaikan untuk menjadikan manuskrip akademik ini hingga akhirnya

menjadi sebuah buku yang ada di hadapan pembaca sekalian. Dan kami

pun berhutang budi kepada banyak pribadi-pribadi yang sangat murah

hati, terutama Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia, yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali,

SH., MH., kami haturkan terima kasih yang paling dalam, yang telah

berkenan memberi Kata Pengantar untuk buku ini, kemudian yang

senantiasa kami hormati para Guru Besar dan guru-guru lainnya di

almamater dan kolega di lingkungan tempat kami mengabdi, Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Kepada keluarga kami masing-masing, yang selalu memahami

waktu-waktu berharga bersama keluarga seringkali terganggu karena

keinginan untuk segera mengemas dan mempublikasikan buku ini,

dihaturkan banyak terima kasih yang sangat dalam.

Semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Mei 2017.

| ix

Daftar Isi

DARI PENULIS ...............................................................................vii

PRAWACANA ................................................................................. 1

A. Pendahuluan ................................................................................. 1

B. Desain Pemikiran ......................................................................... 17

BAB I

PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN

HUKUM TETAP DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA .............. 41

A Sistem Peradilan Perdata Indonesia

dan Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial ..................................... 41

1. Perspektif Teori Keadilan Sosial .......................................... 41

2. Perspektif Teori Sistem Hukum .......................................... 54

3. Perspektif Teori Hukum Pembangunan .......... .................. 66

B Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Sistem Hukum Perdata ..... 81

1. Pengertian dan Istilah Eksekusi .......................................... 81

2. Sumber Hukum Eksekusi ................................................... 84

3. Asas-asas dalam Eksekusi.................................................... 85

4. Jenis-jenis Eksekusi ............................................................ 88

C Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan

dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Perdamaian ................. 91

x |

1. Prosedur Eksekusi Atas Kesepakatan Perdamaian .............. 91

2. Permohonan Eksekusi .........................................................95

3. Aanmaning ..........................................................................97

4. Sita Eksekusi Obyek Perdamaian ....................................... 101

5. Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Uang

Atas Kesepakatan Perdamaian ........................................... 103

D Alternatif Penyelesaian Sengketa

dalam Sistem Peradilan Perdata ................................................ 104

BABII

LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM

PERADILAN PERDATA ..................................................................... 117

A. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa ..................... 117

B, Penerapan Mediasi .................................................................... 126

1. Penerapan dalam Sistem Hukum ...................................... 126

a. Hukum Adat ............................................................... 126

b. Hukum Islam ............................................................... 132

c. Hukum Barat ............................................................... 139

2. Penerapan di Beberapa Negara ........................................... 141

a. Amerika Serikat ........................................................... 141

b. Kanada ........................................................................ 144

c. Singapura ..................................................................... 145

C. Upaya Pengintegrasian Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2008 .................................................................. 157

1. Mediasi di Pengadilan ........................................................ 157

2. Tahap-tahap Mediasi di Pengadilan ................................... 167

3. Negosiasi dalam Mediasi .................................................... 177

4. Peran Para Pihak dalam Mediasi ....................................... 180

D.. Program Mediasi di Mahkamah Agung ....................................200

1. Proyek Percontohan Tahun 2003-2007

dan Tahun 2008-2009 .......................................................200

a. Tahun 2003-2007 ........................................................200

b. Tahun 2008-2009 ........................................................ 211

| xi

2. Non-Proyek Percontohan .................................................. 220

a. Pengadilan Negeri Jakarta Timur ............................... 220

b. Pengadilan Negeri Jakarta Utara .................................. 221

c. Pengadilan Negeri Serang ........................................... 222

d. Pengadilan Negeri Pekanbaru .................................... 223

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN .............. 227

A. Permasalahan di Lembaga Peradilan ......................................... 227

B. Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi ...................................... 239

C. Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat

terhadap Badan Peradilan untuk Menyelesaikan

Perkara Perdata Bernilai Kecil .................................................... 251

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Eksekusi ...... 264

1. Faktor Hukum ...................................................................266

2. Faktor Ketiadaan Biaya ...................................................... 267

3. Faktor Objek Perkara Kabur ..............................................269

4. Faktor Objek Perkara Telah Berpindah Tangan

kepada Pihak Lain ............................................................. 270

5. Faktor Termohon Eksekusi Tidak Mempunyai Harta

Baik Bergerak ataupun Tidak Bergerak untuk Diletakkan

Sita Eksekusi Guna Pemenuhan Isi Putusan ...................... 271

6. Faktor Dukungan Aparat Penegak Hukum ....................... 272

7. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan.................................. 273


BABIV

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

MELALUI PROSES MEDIASI ........................................................... 275

A. Urgensi Proses Mediasi dalam Pelaksanaan

Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap .... 275

B. Praktik Mediasi Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Saat Aanmaning .... 283

xii |

C. Konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata

yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Melalui Proses Mediasi .............................................................. 309

BAB V

CATATAN PENUTUP ....................................................................... 329

Senarai Pusataka ............................................................................. 333

| i

Jalan Tengah Keadilan

Mediasi dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan

Hukum Tetap dalam Sistem Peradilan Perdata

| iii

Jalan TengahKeadilanMediasi dalamPelaksanaan

Putusan Pengadilanyang BerkekuatanHukum Tetap

dalam SistemPeradilanPerdata



iv |



Pengadilan yang Berkekuatan Hukum

Tetap dalam Sistem Peradilan Perdata



Copyright © 2017

All right reserved

Cetakan Pertama,

Juni 2017

Diterbitkan oleh:

Logoz Publishing

Soreang Indah V-20

Bandung 40911

Telp/Fax 022-85874472

CP. 081322702828

[email protected]

Penyunting &

Pata Letak

Aep Gunarsa, SH

Graf is Sampul

Hendra Kurniawan, S.Si.

Katalog Dalam Terbitan



Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

dalam Sistem Peradilan Perdata



–Ed.1. –Cet. 1.– Bandung: Logoz Publishing, 20171 jil., xii + 349 hlm.; ilus.; 17,5 × 25 cm

ISBN 978-602-9272-58-1

© 2015.

Hak Cipta dilindungi

oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku

ini dalam bentuk apa pun

tanpa izin penulis dan penerbit.

| v

"Hai orang-orang yang beriman,

hendaklah kamu jadi orang-orang yang

menegakan (kebenaran) karena Allah,

menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu

terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu

berbuat tidak adil. Berlaku adillah

karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(QS Al-Maidah [5]: 8)

“Keadilan adalah ketetapan Allah bagi kosmosatau alam raya ciptaan-Nya, karena menurut ajaranIslam, keadilan adalah prinsip yang merupakan hukumseluruh hajat raya. Oleh karenanya, melanggar keadilanadalah melanggar hukum kosmos dan dosa ketidakadilanakan mempunyai dampak kehancuran tatananmasyarakat manusia.”(Nurcholish Majid)

| vii

Dalam praktik kadang ditemukan prinsip keadilan bagi individu

dikalahkan dengan prinsip kepastian hukum, yang menjadi mahkota

bukan keadilan akan tetapi kepastian hukum. Ketidakmampuan untuk

mewujudkan keadilan dan kepastian hukum secara bersamaan menim-

bulkan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum

dan kewibawaan lembaga pengadilan menjadi merosot.

Dalam praktik peradilan, untuk mengeksekusi putusan pengadilan

tidak jarang dijumpai hal-hal yang cukup memusingkan kepala Ketua

Pengadilan Negeri sebagai pejabat yang memerintahkan eksekusi

tersebut. Apabila pelaksanaan suatu putusan perkara perdata tersebut

tertunda atau tidak dapat dilaksanakan maka akan merugikan pencari

keadilan, sebagaimana terkandung dalam ungkapan “justice delayed is

justice denied”, yang menggambarkan lambannya pelayanan pengadilan

memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Eksekusi merupakan bagian dan termasuk dalam Hukum Acara

Perdata dan alam mengajukan gugatan ke pengadilan, orang bermaksud

mendapatkan haknya, memperoleh kepastian hukum dan mengha-

rapkan manfaat dari putusan pengadilan yang mengabulkan gugatannya.

Agar ddipenuhi hak-hak seperti tertera dalam putusan pengadilan

diperlukan tindak lanjut yang dikenal dengan permohonan pelaksanaan

putusan (eksekusi).Bertemali dengan itu, tujuan akhir pencari keadilan

ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat

Dari Penulis

viii |

dipulihkan melalui putusan hakim yang kemudian dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini, diperlukan adanya suatu mekanisme baru, mencari jalan

tengah antara pihak yang tereksekusi yaitu pihak yang kalah dalam

persidangan maupun pihak yang menang, agar kedua belah pihak dapat

menerima dan sekaligus menjalankan putusan pengadilan tersebut.

Prosedur tersebut di atas menjadi sebuah solusi dari buntunya jalan

yang ditempuh melalui proses litigasi jika putusannya tidak dapat

dilaksanakan karena kendala banyak hal.

Dalam buku ini, kami ingin menyajikan kajian solusi jalan tengah

tersebut dalam sebuah wacana akademik meskipun banyak data-data

faktual yang kami himpun menjadi materi dalam buku ini. Di mulai

dalam lingkup yang paling kecil, kami semata-mata disemangati berbagi

informasi dan khasanah keilmuan agar dapat memberi harapan-harapan

baru bagi masyarakat pencari keadilan.

Terakhir dalam sekapur sirih ini, bahwasannya kami sangat

bersyukur akhirnya dapat menyelesaikan buku ini meskipun tidak

sesempurna yang kami rencanakan. Banyak hal yang terpaksa kami

abaikan untuk menjadikan manuskrip akademik ini hingga akhirnya

menjadi sebuah buku yang ada di hadapan pembaca sekalian. Dan kami

pun berhutang budi kepada banyak pribadi-pribadi yang sangat murah

hati, terutama Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia, yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali,

SH., MH., kami haturkan terima kasih yang paling dalam, yang telah

berkenan memberi Kata Pengantar untuk buku ini, kemudian yang

senantiasa kami hormati para Guru Besar dan guru-guru lainnya di

almamater dan kolega di lingkungan tempat kami mengabdi, Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Kepada keluarga kami masing-masing, yang selalu memahami

waktu-waktu berharga bersama keluarga seringkali terganggu karena

keinginan untuk segera mengemas dan mempublikasikan buku ini,

dihaturkan banyak terima kasih yang sangat dalam.

Semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Mei 2017.

| ix

Daftar Isi

DARI PENULIS ...............................................................................vii

PRAWACANA ................................................................................. 1

A. Pendahuluan ................................................................................. 1

B. Desain Pemikiran ......................................................................... 17

BAB I

PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN

HUKUM TETAP DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA .............. 41

A Sistem Peradilan Perdata Indonesia

dan Upaya Mewujudkan Keadilan Sosial ..................................... 41

1. Perspektif Teori Keadilan Sosial .......................................... 41

2. Perspektif Teori Sistem Hukum .......................................... 54

3. Perspektif Teori Hukum Pembangunan .......... .................. 66

B Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Sistem Hukum Perdata ..... 81

1. Pengertian dan Istilah Eksekusi .......................................... 81

2. Sumber Hukum Eksekusi ................................................... 84

3. Asas-asas dalam Eksekusi.................................................... 85

4. Jenis-jenis Eksekusi ............................................................ 88

C Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan

dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Perdamaian ................. 91

x |

1. Prosedur Eksekusi Atas Kesepakatan Perdamaian .............. 91

2. Permohonan Eksekusi .........................................................95

3. Aanmaning ..........................................................................97

4. Sita Eksekusi Obyek Perdamaian ....................................... 101

5. Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Uang

Atas Kesepakatan Perdamaian ........................................... 103

D Alternatif Penyelesaian Sengketa

dalam Sistem Peradilan Perdata ................................................ 104

BABII

LEMBAGA MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SISTEM

PERADILAN PERDATA ..................................................................... 117

A. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa ..................... 117

B, Penerapan Mediasi .................................................................... 126

1. Penerapan dalam Sistem Hukum ...................................... 126

a. Hukum Adat ............................................................... 126

b. Hukum Islam ............................................................... 132

c. Hukum Barat ............................................................... 139

2. Penerapan di Beberapa Negara ........................................... 141

a. Amerika Serikat ........................................................... 141

b. Kanada ........................................................................ 144

c. Singapura ..................................................................... 145

C. Upaya Pengintegrasian Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2008 .................................................................. 157

1. Mediasi di Pengadilan ........................................................ 157

2. Tahap-tahap Mediasi di Pengadilan ................................... 167

3. Negosiasi dalam Mediasi .................................................... 177

4. Peran Para Pihak dalam Mediasi ....................................... 180

D.. Program Mediasi di Mahkamah Agung ....................................200

1. Proyek Percontohan Tahun 2003-2007

dan Tahun 2008-2009 .......................................................200

a. Tahun 2003-2007 ........................................................200

b. Tahun 2008-2009 ........................................................ 211

| xi

2. Non-Proyek Percontohan .................................................. 220

a. Pengadilan Negeri Jakarta Timur ............................... 220

b. Pengadilan Negeri Jakarta Utara .................................. 221

c. Pengadilan Negeri Serang ........................................... 222

d. Pengadilan Negeri Pekanbaru .................................... 223

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN .............. 227

A. Permasalahan di Lembaga Peradilan ......................................... 227

B. Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi ...................................... 239

C. Rendahnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat

terhadap Badan Peradilan untuk Menyelesaikan

Perkara Perdata Bernilai Kecil .................................................... 251

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Eksekusi ...... 264

1. Faktor Hukum ...................................................................266

2. Faktor Ketiadaan Biaya ...................................................... 267

3. Faktor Objek Perkara Kabur ..............................................269

4. Faktor Objek Perkara Telah Berpindah Tangan

kepada Pihak Lain ............................................................. 270

5. Faktor Termohon Eksekusi Tidak Mempunyai Harta

Baik Bergerak ataupun Tidak Bergerak untuk Diletakkan

Sita Eksekusi Guna Pemenuhan Isi Putusan ...................... 271

6. Faktor Dukungan Aparat Penegak Hukum ....................... 272



BABIV

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

MELALUI PROSES MEDIASI ........................................................... 275

A. Urgensi Proses Mediasi dalam Pelaksanaan

Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap .... 275

B. Praktik Mediasi Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap pada Saat Aanmaning .... 283

xii |

C. Konsep Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata

yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Melalui Proses Mediasi .............................................................. 309

BAB V

CATATAN PENUTUP ....................................................................... 329

Senarai Pusataka ............................................................................. 333

Prawacana | 1

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial (zoon politicon), manusia dalam berinteraksi

satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-

bentrokan kepentingan (conflict of interest) di antara mereka. Konflik

yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai

pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain.

Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi

memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Dalam keadaan

seperti itulah, hukum diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan

yang terjadi. Sebagaimana sebuah ungkapan “ubi societas ibi ius” atau di

mana ada masyarakat, maka di situ perlu hukum. Eksistensi hukum

sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa hukum,

kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan

hukum pada kondisi dimaksud, menurut Bachsan Mustofa1, adalah

Prawacana

1 Ditinjau dari segi politik suatu “Nacht Waker Staat” negara sebagai penjaga malam, tugaspokoknya adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomi “The Rulling Class”. Nasibdari mereka yang bukan “The Rulling Class” tidak dihiraukan oleh alat-alat pemerintah dalamsuatu “Nacht Waker Staat”. Dalam Bachsan Mustofa, Sistem Hukum Administrasi NegaraIndonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 7-8.

JALAN TENGAH KEADILAN2 |

untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak

dan kewajibannya.

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka di negara

hukum seperti Indonesia,2 diperlukan adanya suatu institusi yang

dinamakan kekuasaan kehakiman (judicative power). Kekuasaan

kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan

negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa,

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan

oleh masyarakat pencari keadilan, selain mengawasi berlakunya

peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum).

Di Indonesia, ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman secara

konstitusional diatur dalam Bab IX, Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD

1945 hasil amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-

empat. Hasil amandemen tersebut telah mengubah struktur kekuasaan

kehakiman, karena di samping Mahkamah Agung juga terdapat lembaga

kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Pasal 24

ayat (2) menyebutkan:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung

dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi,

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang

diberikan oleh undang-undang.3 Adapun calon hakim agung diusulkan

oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menda-

2 Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikankonsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenapbangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang.Hukum harus mengayomi setiap warga agar hak-haknya sebagai warga Negara dan hak-hak asasi manusianya terjamin. Dalam Andi Mattalatta, “Politik Hukum Perundang-undangan”, Artikel, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hlm. 571.

3 Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen.

jalan tengah k ea dilan -...

Documents