1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak

pidana, Undang-Undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum

untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan

sebagainya. Seorang aparat sebagai penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya tidak

terlepas dari kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-Undang

yang berlaku, sehingga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemeriksaan demi

terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi

tersangka, keluarga tersangka, atau pihak ketiga yang berkepentingan. Oleh karena itu, untuk

menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar aparatur negara menjalankan tugasnya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka KUHAP mengatur sebuah lembaga yang

dinamakan praperadilan.1

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP bersamaan dengan

inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan atau penahanan, membuat

KUHAP disebut juga sebagai karya agung (master-piece) (Al. Wisnubroto dan G. Widiartna,

2005: 7). Hal di atas dipertegas oleh Luhut M.P. Pangaribuan (2006: 21), dalam penerapan

upaya-upaya paksa (dwang midelen), sebagaimana dimungkinkan dalam proses peradilan

pidana seperti penangkapan dan penahanan, tidak merendahkan harkat dan martabat manusia,

maka diperkenankanlah lembaga baru untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga pra

peradilan.

1 Ervan Saropie, Lembaga Hakim Literatur, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

2

Munculnya lembaga praperadilan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam

habeas corpus dari sistem Anglo Saxon yang memberikan hak sekaligus jaminan fundamental

kepada seorang tersangka untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pejabat (polisi

atau jaksa) yang menahannya agar membuktikan bahwa penahanan itu benar-benar sah dan

tidak melanggar hak asasi manusia.2 Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga

peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pembagian wewenang dan fungsi yang baru

dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.3

Berdasarkan pemaparan diatas, praperadilan merupakan suatu hal yang menarik untuk

dibahas. Maka dari itu, penulis akan membahas mengenai seputar praperadilan secara

menyeluruh dan rinci didalam makalah ini sesuai dengan literatur-literatur yang ada dan juga

dalam sudut pandang KUHAP.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan hukum ini

adalah untuk memperoleh data guna mengetahui dan menganalisis :

1. Sebagai informasi mengenai pengertian praperadilan bagi masyarakat.

2. Sebagai informasi mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan bagi

masyarakat.

BAB II

2 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, 1988, 58.

3 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, 1.

3

RUMUSAN MASALAH

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan Praperadilan menurut KUHAP?

2. Siapa sajakah pihak-pihak yang dapat mengajukan Praperadilan menurut KUHAP?

BAB III

PEMBAHASAN

A. Istilah dan Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP

Pra artinya sebelum, atau mendahulii, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum

pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya

memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisaris

(Rechter commissaris) di negeri Belanda dan Judge d’ Instruction di Prancis benar-benar

dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan,

penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Misalnya penuntut umum di Belanda dapat minta pendapat hakim mengenai suatu

kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkata

tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian) ataukah tidak. Meskipun ada

kemiripannya dengan hakim komisaris itu, namun wewenang praperadilan terbatas.

Wewenang untuk memutuskan apakah penangkapan atau penahanan sah ataukah tidak.

Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah ataukah tidak. Tidak disebut apakah

penyitaan sah ataukah tidak.

4

Menurut Oemar Seno Adji, lembaga rechter commissris ( hakim yang memimpin

pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa

Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya

paksa (dwang mid-delen)¸penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan

pemeriksaan surat-surat.4 Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai

wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah

tidaknya suatu penangkapan, penahan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu

penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.

Selain itu, kalau hakim komisaris di negeri Belanda melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan

tugas polisi maka praperadilan di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kedua instansi

tersebut. Begitu pula Judge d’Instruction di Prancis, mempunyai wewenang yang luas dalam

pemeriksaan pendahuluan. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah dan tempat-

tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan rampung, ia menentukan

apakah suatu perkata cukup alas an untuk dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak. Kalau

cukup alas an, ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut

ordonance de Renvoi, sebaliknya jika tidak cukup alas an, ia akan membebaskan tersangka

dengan ordonance de non lieu.

Namun demikian, menurut Siahaan, tidak semua perkata harus melalui Judge d’

Instruction. Hanya perkara-perkara besar dan yang sulit pembuktiannya yang ditangani

olehnya. Selebihnya yang tidak begitu sulit pembuktiannya pemeriksaan pendahuluannya

dilakukan sendiri oleh polisi di bawah perintah dan petunjuk-petunjuk jaksa5.

4 Oemar Seno Adji, Hukum, Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga, 1980, 88.

5 Lintong Oloan Siahaan. Jalannya Peradilan Prancis LEbih Cepat dari Peradilan Kita. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981, 92-94.

5

Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan

pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim pra-peradilan tidak melakukan

pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat

pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alas an

ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.

Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut

umum. Seperti telah disebut di muka dominus litis adalah jaksa. Bahkan tidak ada

kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan

penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan

merupakan salahsatu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan

pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang. Begitu pula penyitaan

yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.

Hakim komisaris di negeri Belanda dapat selalu minta agar terdakwa dihadapkan

kepadanya walaupun terdakwa diluar kehendaknya. Ia dapat meminta terdakwa dibawa

kepadanya. Jika perlu untuk kepentingan pemeriksaan yang mendesak meminta dalam waktu

satu kali dua puluh empat jam dapat juga memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli. Oleh karena

itu, menurut Van Bemmelen hakim komisaris itu memerlukan pengetahuan yang luas

disamping pengetahuan yuridisnya seperti bagaimana memeriksa saksi dan terdakwa.

Diperlukan pengetahuan psikologis untuk semua itu.

Tugas praperadilan diIndonesia terbatas. Dalam pasal 78 yang berhubungan dengan pasal 77

KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan

memutus tentang berikut.

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan

6

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan

pada tingkat penyidikan atau penuntutan, adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh

hakim tunggal yang ditunjuk oleh pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Dalam pasal 79,80,81 diperinci tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok sebagai

berikut.

a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan

yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri

dengan menyebutkan alasannya

b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau

penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitas akibat tidak sah nya penagkapan atau penahanan

atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diaajukan oleh tersangka atau

pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan

alasannya.

Dalam penjelasan undang-undang, hanya pasal 80 yang diberi komentar, yaitu bahwa pasal

ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana

pengawasan secara horizontal. Sebenarnya pasal 80 kuhap itu kurang tepat dalam

perumusannya, karena yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya

suatu penghentian penyidikan atau penuntutan ialah penyidik, atau penuntut umum atau pihak

ketiga. Menurut pendapat penulis, sesuai pula dengan jiwa penjelasan pasal tersebut maka

penyidik dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu

penuntutan, dan sebaliknya penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan

dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jadi penuntut umum tidak secara

7

langsung memerintahkan kepada penyidik untuk meneruskan suatu penghentian penyidikan

yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal ini ketentuan menyatakan bahwa pada setiap

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum tidak

mempunyai arti banyak.

Bagaimana hakim praperadilan itu diangkat dan untuk berapa lama pengangkatan itu

tidak dijelaskan dalam undang-undang. Pasal 78 kuhap hanya menyatakan bahwa

praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan

dibantu oleh seorang panitera. Di negeri Belanda hakim komisaris diangkat untuk masa

jabatan dua tahun. Atas prmohonan mereka, mereka segera dapat diangkat kembali.

Diitentukan juga bahwa mereka harus berpengalaman dalam perkara pidana, misalnya pernah

bekerja dibagian pidana dipengadilan itu. Hakim komisaris itu diadakan untuk menjamin

objektifitas sehingga mereka dilarang mengambil bagian dalam pemeriksaan akhir (pasal 268

Ned.Sv.) dalam kuhap tidak ada larangan semacam itu bagi seorang hakim praperadilan.

B. Pihak –Pihak Yang Dapat Mengajukan Praperadilan menurut KUHAP

Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sangat erat

hubungannya dengan jenis pemeriksaan yang ingin diminta kepada praperadilan itu sendiri.

Dengan demikian maka pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan

dikelompokkan menurut alasan yang menjadi dasar diajukannya permintaan pemeriksaan

praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan.

a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya Berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP, pihak

Tersangka, keluarganya, atau kuasanya (orang yang diberi kuasa oleh tersangka) berhak

mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau

penahanan.

8

b) Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan Pasal 80 KUHAP memberikan

hak kepada penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan

pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP bahwa yang

dimaksud dengan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hak untuk mengajukan

pemeriksaan praperadilan kepada penuntut umum dalam hal penghentian penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik, pada hakekatnya telah sesuai dengan prinsip pengawasan yang

diinginkan dalam KUHAP. Selain adanya pengawasan secara vertikal yang dilaksanakan oleh

atas dari instansi yang bersangkutan, ada pula pengawasan secara horisontal, dari sesama

aparat penegak hukum. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan, tidak dijelaskan secara

eksplisit oleh KUHAP. Secara umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu

pemeriksaan perkara pidana adalah saksi yang menjadi korban tindak pidana yang

bersangkutan sehingga dalam hal ini maka saksi korbanlah yang berhak mengajukan

permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan kepada

praperadilan.

c) Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan Penyidik atau pihak ketiga yang

berkepentingan, berdasarkan Pasal 80 KUHAP dapat mengajukan permintaan pemeriksaan

sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Bila

dibandingkan dengan penghentian penyidikan, maka disini terjadi pengawasan secara timbal

balik. Pada penghentian penyidikan, penuntut umum diberikan hak untuk mengawasi

penyidik, sedangkan dalam penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk

mengawasi penuntut umum. Di dalam KUHAP, telah diatur pengawasn berlapis dengan jalan

memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan

9

pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum.

Dengan demikian, jikalau sekiranya penyidik tidak menanggapi penghentian penuntutan yang

dilakukan oleh penuntut umum, maka pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh

penuntut umum kepada praperadilan.

d) Tersangka, ahli warisnya atau kuasanya Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa

tersangka, ahli warisnya atau kuasanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada

praperadilan atas alasan:

1) Penangkapan atau penahanan tidak sah;

2) Penggeladahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah;

3) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yangditerpkan, yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan.

e) Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2)

KUHAP, tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan ganti

kerugian dan rehabilitasi karena sahnya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh

penuntut umum.

Jika praperadilan memutuskan bahwa penghentian penuntutan itu sah, maka hal

tersebut menjadi dasar bagi tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk

mengajukan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi kepada praperadilan.

f) Tersangka Pasal 97 ayat (3) KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk

mengajukan rehabilitasi kepada praperadilan atas alasan sebagai berikut:

1) Penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;

10

2) Kekeliruan mengenai orang atau badan hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak

diteruskan ke pengadilan.

C. Yurisprudensi Menurut KUHAP

Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tahun 2015

Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan

Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK6.

Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Tingkat Proses Pertama

Tanggal Register 26-01-2015

Tahun Register 2015

Klafisikasi Pidana

Sub Klasifikasi -

Jenis Lembaga Peradilan PN

Lembaga Peradilan PN Jakarta Selatan

Para Pihak

Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI

GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi

Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan

KPK

Tahun 2015

Tanggal Musyawarah 16-02-2015

6 Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. “Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK”(2015) http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1eeb7fe61dd08810bb67d41a5ae67ebc.

11

Tangggal Dibacakan 16-02-2015

Amar Dikabulkan Untuk Sebagian

Catatan Amar M E N G A D I L I DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Termohon untuk

seluruhnya ; DALAM POKOK

PERKARA : 1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon Praperadilan untuk sebagian ; 2.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan

Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal

12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon

sebagai Tersangka oleh Termohon terkait

peristiwa pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat

(2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak

sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh

karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai

12

kekuatan mengikat ; 3. Menyatakan

Penyidikan yang dilaksanakan oleh

Termohon terkait peristiwa pidana

sebagaimana dimaksud dalam Penetapan

Tersangka terhadap diri Pemohon

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11

atau 12 B Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

adalah tidak sah dan tidak berdasar atas

hukum, dan oleh karenanya Penyidikan

aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas

diri Pemohon yang dilakukan oleh

Termohon adalah tidak sah ; 5. Menyatakan

tidak sah segala keputusan atau penetapan

yang dikeluarkan lebih lanjut oleh

Termohon yang berkaitan dengan Penetapan

Tersangka terhadap diri Pemohon oleh

Termohon ; 6. Membebankan biaya perkara

kepada negara sebesar nihil ; 7. Menolak

Permohonan Pemohon Praperadilan selain

13

dan selebihnya

Hakim Tunggal

Hakim Ketua H. SARPIN RIZALDI, SH., MH

Panitera AYU TRIANA LISTIATI, SH., MH

Yurisprudensi Tidak

Status Tahanan Tidak

Berkekuatan Hukum Tetap Tidak

Kaidah Yurisprudensi -

D. Doktrin Para Ahli

Menurut Hartono, Pengertian Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang

masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya,

sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan

dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi

pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya

adalah perkara korupsi7.

7 Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif), Jakarta : Sinar Grafika, 2010, 23.

14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak ada ketentuan di mana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan

pendahuluan atau memimpinnya. Hakim pra-peradilan tidak melakukan pemeriksaan

pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan

pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alas an ataukah tidak

untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.

Tugas praperadilan itu yang meliputi tiga hal pokok sebagai berikut :

a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau

penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua

pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan,

atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang

berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitas akibat tidak sah nya penagkapan atau

penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diaajukan oleh

tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan

menyebutkan alasannya.