SATUAN ACARA PERKULIAHAN ( SAP )/ RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RKPS) A. Identitas Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Dosen Pembina Kode Mata Kuliah / SKS Mata Kuliah Prasyarat Kelompok Mata Kuliah : Hubungan Pusat dan Daerah : Hevi Kurnia Hardini, S.IP : 010-023305 / 3 SKS : Tidak Ada : Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)B. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah hubungan pusat dan daerah menekankan ranah kajian pada pola hubungan yang saling terkait antara pemerintah pusat sebagai sentral kekuasaan pemerintahan dalam skala nasional dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan dalam skala lokal. Yang menjadi penekanan kajian adalah pola hubungan yang tercipta akibat kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah serta polemik yang muncul dari hubungan keduanya. Berikutnya kajian yang terkait dengan pola hubungan adalah kajian sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah, karena inilah yang menjadi landasan terbentuknya pola hubungan pusat dan daerah. Dengan demikian mata kuliah ini selalu mengikuti perkembangan terkini dan realitas mutakir terkait dengan sistem dan tatanan pemerintahan daerah serta pola hubungan yang terbentuk antara pusat dan daerah termasuk pencermatan terhadap proses revisi terbatas UU No 32 Tahun 2004. C. Tujuan Pembelajaran Umum 1. Pembelajaran pola hubungan yang telah tersistem antara pusat dan daerah 2. Pembelajaran terhadap karakter dan pola hubungan terkait dengan momentum yang melatarbelakangi 3. Mengulas dinamika yang terjadi terhadap tiap perombakan pola hubungan pusat dan daerah. D. Tujuan Pembelajaran Khusus 1. Pembelajaran terhadap sejarah tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. Pembelajaran sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Pembelajaran model-model pembagian kewenangan/urusan dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 4. Pembelajaran pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 5. Pembelajaran model-model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerahE. Outcome Pembelajaran 1. Memahami sejarah tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2. Memahami sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Memahami model-model pembagian kewenangan/urusan dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 4. Memahami pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 5. Memahami model-model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah F. Materi RENCANA JADUAL KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN Minggu I Topik Bahasan Metode Pembelajaran Introduksi Materi & Kontrak Belajar Sharing Metode perkuliahan Scope bahasan hubungan pusat daerah Legal basis hubungan pusat dan daerah I Ceramah Struktur kelembagaan pemerintah Tanya Jawab pusat Diskusi Kewenangan pemerintah pusat Quiz Pola distribusi kewenangan dalam pemerintah Pusat Legal basis hubungan pusat dan daerah II Ceramah Kewenangan propinsi Tanya Jawab Kewenangan gubernur Diskusi Kewenangan kabupaten /kota Quiz Perimbangan keuangan pusat & daerah I Provisi sektor - sektor strategis Provisi pengelolaan SDA Perimbangan keuangan pusat & daerah II Bagi hasil DAU/DAK Block grant/dana dekonsentrasi Anatomi hubungan pusat dan daerah Koordinasi pemerintahan Kerjasama antar pemerintahan daerah Pengawasan (pusat-daerah) Fungsi-fungsi kelembagaan daerah Peran kepala daerah sebagai pelaksana dan subjek penghubung Ceramah Tanya Jawab Diskusi Quiz Ceramah Tanya Jawab Diskusi Quiz Ceramah Tanya Jawab Diskusi Quiz Ceramah Tanya Jawab DiskusiIIIIIIVVVIVIIVIII IXXXIXIIdaerah dengan pemerintahan pusat Hubungan kerja pemerintah daerah dengan DPRD Hubungan kerja pemerintah daerah dengan lembaga lain pada tingkat lokal UTS (Middle Test) Otonomi khusus NAD UU No 11 tahun 2006 Karakteristik otsus Aceh Perkembangan kontemporer otsus Aceh Polemik otsus Aceh Otonomi Khusus Papua Karakteristik otsus Papua Perkembangan kontemporer Otsus Papua Polemik otsus Aceh Kawasan khusus dan badan otorita KAPET (kawasan pengembangan ekonomi terpadu) Akar historis daerah istimewa Status daerah istimewa dalam NKRI dan implementasi Otoda Pemekaran daerah (IRDA) Persyaratan pemekaran daerah Proses pemekaran daerah Polemik pemekaran daerah Kecamatan, kelurahan, dan desa Legal Basis Kecamatan Legal Basis Kelurahan Legal Basis Desa Diskusi Kelompok Review UAS (Final Test)QuizUJIAN TULIS Ceramah Tanya Jawab Diskusi Quiz Ceramah Tanya Jawab Diskusi Quiz Ceramah Tanya Jawab Diskusi Quiz Ceramah Tanya Jawab Diskusi Quiz Ceramah Tanya Jawab Diskusi QuizXIIIXIV XV XVIUJIAN TULISG. Deskripsi Model Penugasan Penugasan dibagi dalam dua model yakni tugas terstruktur yang bersifat wajib dan tugas non terstruktur yang bersifat tidak wajib, keduanya memiliki kredit poin penilaian untuk memacu kesadaran mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam mengumpulkan kredit poin dalam setiap penugasan pada perkuliahan selama satu semester. H. Deskripsi Model EvaluasiProses evaluasi dilakukan selama satu semester penuh mulai awal hingga akhir perkuliahan guna melakukan pengukuran terhadap serapan materi dan progresifitas ide dan penalaran mahasiswa dalam perkuliahan satu semester. Rangkaian evaluasi dilakukan sebagai upaya pengukuran terhadap pemahaman dan serapan mahasiswa tentang mata kuliah Hubungan Pusat dan Daerah baik secara teoritis maupun kemampuan untuk melakukan analisa kritis terhadap realita mutakir yang muncul. Hal ini dapat diketahui melalui pengukuran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui metode dan indikator yang ditentukan dalam tabel di bawah ini : Tabel Evaluasi Indikator Pengetahuan Metode Ujian UTS dan UAS Follow-Up Evaluasi Materi Evaluasi Metode Evaluasi Materi Evaluasi Metode Evaluasi Materi Evaluasi Metode Evaluasi MetodeDasar pemahaman substansi Ujian UTS dan UAS Makalah / tugas terstruktur & non terstruktur Kepekaan Kajian Makalah / tugas terstruktur & non terstruktur Daya Kritis Diskusi Presentasi makalah Keaktifan Penugasan non terstruktur dengan berbagai pilihan I. Prosentase Penilaian Prosentase Penilaian Presensi & kedisiplinan 20 % Keaktifan tugas non terstruktur 10 % Tugas Pra UTS 10 % UTS 25 % Tugas Pra UAS 10 % UAS 25 % Rentang PenilaianNilai A (100 - 90) Sangat Baik Sekali Nilai B+ (89 - 80 ) Baik Sekali Nilai B (79-70) Baik Nilai C+ (69-60 ) Cukup Baik Nilai C (59 - 50) Cukup / Sebaiknya diulang Nilai D (49 - 40) Tidak Lulus Nilai E (40 - 0) Tidak LulusKet : Bobot tugas tidak terstruktur tersebar dalam tiap pertemuan perkuliahan J. Referensi Buku 1. Abdul Gaffar Karim dkk (ed), 2003, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2. M. Masud Said, 2005, Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia, Malang, UMM Press 3. R. Siti Zuhro (ed),2006, Menata Kewenangan Pusat dan Daerah yang Aplikatif Demokratis, Jakarta, LIPI 4. ________, 2000, Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian, Jakarta, Suara Pembaruan 5. Nimatul Huda, 2005, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Jogjakarta, Pustaka Pelajar 6. Syaukani HR, 2002, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Jogjakarta, Pustaka Pelajar 7. Herujadi Purwoko dkk (ed), 2004, Desentralisasi Dalam Perspektif Lokal, Jogjakarta, Pustaka Percik 8. Nick T Wiratmoko dkk (ed), 2004, Yang Pusat dan Yang Lokal, Jogjakarta, Pustaka Percik & Pustaka Pelajar 9. Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Jogjakarta, Penerbit Andi 10. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2003, Jakarta, Tim LIPI 11. Irawan Sudjito, 1990, Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta 12. A. Wijaya, 1998, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta 13. M. Ryaas Rasyid, 1998, Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru (Kajian Awal), Jakarta, Yarsif Watampone 14. M. Ryaas Rasyid, 1996, Makna Pemerintahan, Jakarta, Yarsif Watampone 15. Tjahya Supriatna, 1993, Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Bumi Aksara 16. Suyanto, 1996, Perspektif Otonomi Daerah, Jakarta, Rineka Cipta 17. Syahda Guruh L.S, 2000, Menimbang Daerah Vs Federal, Bandung, Remaja Rosda Karya 18. Howard Elcock, 1982, Local Government, London, Methuen & Co.Ltd 19. Bayu Surianingrat, 1991, Sistem Pemerintahan Daerah, Jakarta Bina Aksara 20. Alan Norton, 1994, International Handbook of Local and Regional Government, England, Edward Elgar Publishing Company 21. Howard Elcock, 1982, Local Government, London, Methuen & Co.Ltd Lain-lain Surat Kabar, Peraturan Perundang-Undangan, Data Internet dll.