RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMA NEGERI 1 CIKEMBARMata pelajaran : PPKnKelas/Semester : X / GASALAlokasi Waktu : 8 X45 MENIT( 4 X pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)

KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi3.1 Menganalisis Nilai-nilai

Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

3.2.1 Memahami arti pemerintahan NKRI3.2.2 Menampilkan bentuk kekuasaan3.2.3 Menganalisis Pembagian kekuasaan3.2.4 Menampilkan konsep kekuasaan3.2.5 Menganalisis kedudukan dan fungsi

kementrian negara RI dan lembaga pemerintah non Kementrian negara RI

3.2.6 Menganalisis Nilai Pancasila dalam praktik

1

4.1.Mewujudkan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

KI.4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

PERTEMUAN 2

C. MATERI PEMBELAJARAN

Materi pelajaran PPKn Kelas X Bab 1 adalah Pembelajaran Nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, dengan Sub-Bab sebagai berikut.

1. Sistem pembagian kekuasaan negara.2. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga

Pemerintah Non Departemen.3. Kedudukan dan fungsi pemerintah daerah dalam kerangka NKRL 4. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. (materi-materi tersebut

dapat dikembangkan lebih lanjut dalam RPP berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur).

Pertemuan kedua akan membahas materi tentang kedudukan dan fungsi kementerian negara Republik Indonesia dan lembapa pemerintahan non-departemen. Dalam pertemuan ini guru juga dapat mengangkat isu aktual sebagai apersepsi.

1. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut.(a). Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.(b). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.(c). Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.(d). Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negaradiatur dalam undang-undang.

Keberadaan Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakanpemerintahan negara.

2

(a). Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjaditanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.(b). Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya,pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.(c). Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya.

(a). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(b). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(c). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.

Kementerian koordinator, terdiri atas:(a). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan(b). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian(c). Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga

3

negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Diantaranya adalah; Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Informasi Geospasial (BIG); Badan Intelijen Negara (BIN); Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan Iain-lain.

D. KEGIATAN PEMBELAJARAN

a. Kegiatan Awal : Absensi

Untuk mengecek kehadiran siswa dikelas Apersepsi

Mencoba mengingatkan kembali materi sebelumnya dan menyanyikan lagu Garuda Pancasila

MotivasiMengingatkan kepada siswa bahwa kita masih tetap memilik dasar Negara yaitu Pancasila

b. Kegiatan inti : Menyampaikan tujuan mempelajari materi supaya siswa memahami Pancasila sebagai

dasar dalam kerangka penyelenggaraan negara Membagi kelas menjadi 8 Kelompok Menganalisis gambar /tayangan vidio/film dengan penuh rasa syukur dan atau

membaca dari berbagai sumber (buku, media cetak maupun elektronik)nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara

Mendiskusikan tentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

Menyajikan dan mempresentasikan hasil analisis kerja kelompok tentangtentang Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara

c. Kegiatan PenutupEvaluasi Evaluasi dilakukan terhadap proses kerja kelompok untuk menyajikan materi hasil diskusi

Penugasan/tindak lanjutPenugasan diberikan kepada setiap kelompok untuk melengkapi materi hasil diskusi.

4

E. Teknik penilaian

Terlampir

F. Media/alat, Bahan, dan Sumber Belajar

1. Media/alat : Lambang Burung Garuda, Infocus,laptop,Klipin koran,internet

2. Bahan : tayangan power point, tayangan film,gambar2n ttg Pancasila

3. Sumber Belajar : Buku paket siswa kelas X, naskah UUD 1945

LAMPIRAN

FORMAT PENILAIAN SIKAP K1 DAN K2

Tabel 1. Jurnal Pecapaian Kompetensi Sikap Spiritual

No NamaBerdoa*)

Salam*)Beribadah tepat waktu*)

.........*) Predikat

DeskripsiDalam Rapor

SB PB SB PB SB PB SB PB1 INONK Memiliki

sikap

Tabel 2. Jurnal Pecapaian Kompetensi Sikap Sosial

No NamaDisiplin*)

Tanggungjawab*)

Kerjasama.*)

Toleransi*) Predi

kat

DeskripsidalamRapor

SB PB SB PB SB PB SB PB1 INONK V V V V

SB

Memiliki sikap disiplin ,tanggung jawab,ke

5

rja sama, dan toleransi yang sangat baikMemiliki sikap disiplin ,tanggung jawab,kerja sama, dan toleransi yang sangat baikMemiliki sikap disiplin ,tanggung jawab,kerja sama, dan toleransi yang sangat baik

Keterangan:

*) diisi dengan butir-butir sikap (spiritual dan sosial)

Tabel 3. Pengolahan Nilai Pengetahuan

6

Catatan:

Perlu Anda ingat kembali bahwa:

1. Kesimpulan sikap spiritual dari guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti menjadi acuan utama dan didukung penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lain dan guru BK.

No. Nama KDHasil Penilaian Harian

Penilaian Akhir Semester

Rerata(Pembulatan)

1 2 3 4 ...1 INONK 3.1. 80 75 78

32 75 90 70 783.3 80 85 90 85 85NA 80

MengetahuiKepala Sekolah,

Drs. Shodiq, M.M.Pd.NIP. 19621217 198903 1 005

Cikembar, Juli 2016GMP PKN

Eli Priyatna, S.PdNIP. 19720409 201410 1 001

7