rn sos agt13

DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jakarta, 13 Agustus 2013

RUMAH NEGARA

PERATURAN TENTANG RUMAH NEGARA

1. UU No. 72/1957 tentang Penetapan UU Drt No. 19/1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai UU.

2. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.3. PP No. 40/1994 tentang Rumah Negara.4. PP No. 31/2005 tentang Perubahan Atas PP No. 40/1994.5. Perpres No. 11/2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status,

Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.6. Perpres No. 73/2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.7. Kepmen Kimpraswil No. 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara.8. Permen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan,

Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara.

9. Permen Keuangan No. 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.

10.Perdirjen Perbendaharaan No. PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan PNBP pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga 2

Bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat Bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negerimenunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri..

•RUMAH NEGARA GOL. IRUMAH NEGARA GOL. I: : rrumah negara yang dipergunakan bagi umah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu pemegang jabatan tertentu dandan karena sifat jabatannya harus karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah bertempat tinggal di rumah tersebuttersebut, serta hak penghuniannya , serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat terbatas selama pejabat yang bersangkutan myang bersangkutan masih memegang asih memegang jabatan tertentu tsb.jabatan tertentu tsb.

•RUMAH NEGARA GOL. IIRUMAH NEGARA GOL. II: : rrumah negara yang mempunyai umah negara yang mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari suatu instansi dan hanya hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didisediakan untuk dihunihuni oleh peg oleh pegawai nawai negeri egeri yang bekerja pada yang bekerja pada instansi yang bersangkutaninstansi yang bersangkutan..

•RUMAH NEGARA GOL. IIIRUMAH NEGARA GOL. III: : rrumah negara yang umah negara yang harus disewabeli harus disewabeli oleh oleh penghunipenghuni yang memenuhi syarat yang memenuhi syarat. .

DEFINISI DAN GOLONGAN RUMAH NEGARA

3

PROSES PROSES RUMAH NEGARARUMAH NEGARA PROSES PROSES RUMAH NEGARARUMAH NEGARA

Pengadaan Pendaftaran Penghunian Pengalihan StatusPenetapan Status

• pembangunan • tukar-bangun • pembelian • Hibah• tukar- menukar

4

Penghunian RN Gol. II

Penghunian RN Gol. III

Penghunian RN Gol. I

Pengalihan Status RN Gol. I menjadi

RN Gol. II

Pengalihan Status RN Gol. II

menjadi RN Gol. III

Pengadaan Rumah Negara

Pendaftaran sbg BMN

berupa RN

Penetapan Status RN

Gol. I

Penetapan Status

RN Gol.III

Pengalihan Hak RN Gol. III

Penetapan Status

RN Gol. II

Pengalihan Hak

K/LK/L– Pengadaan, Penetapan

Status dan Izin Penghunian– Pendaftaran dan

Pengawasan– Penetapan besaran nilai

sewaPUPU– Pendaftaran rumah negara– Penetapan formula sewaMKMK– Pengawasan Pemungutan Sewa

(DJPB)– Perstujuan perubahan formula

sewaMK/DJKN (PMK 138)– Penetapan status penggunaan– Persetujuan alih Status BMN– Persetujuan pemindahtanganan– Persetujuan penghapusan– Penatausahaan

RN Golongan IRN Golongan IRN Golongan IRN Golongan IK/LK/L− Mengajukan penetapan pengalihan

status RN gol.II ke gol.III− Persetujuan tertulis pengalihan

status RN gol.II ke gol.III− Melakukan penghapusan RN gol. II

PUPU– Penetapan status RN gol. III– Penetapan Formula sewa– Penetapan nilai jual (sewa

beli)– Mengajukan Persetujuan

Pengalihan Hak ke Menkeu– Pelaksanaan pengalihan hakMKMK– Pengawasan pemungutan sewa (DJPB)– Persetujuan Pengalihan Hak (Perpres

11/2008)MK/DJKN (PMK 138)– Alih status dan penetapan

status RN gol III di PU– Persetujuan penjualan– Persetujuan penghapusan– Penatausahaan

RN Golongan IIIRN Golongan IIIRN Golongan IIIRN Golongan IIIRN Golongan IIRN Golongan IIRN Golongan IIRN Golongan II

K/LK/L̶� Pengadaan, Penetapan

Status, Izin Penghunian̶� Pendaftaran & Pengawasan̶� Penetapan Besaran nilai

Sewa

PUPU̶� Pendaftaran rumah negara̶� Penetapan formula sewaMKMK�̶ Pengawasan Pemungutan Sewa

(DJPB)�̶ Perstujuan perubahan formula

sewaMK/DJKN (PMK 138)– Penetapan status penggunaan– Persetujuan alih Status BMN– Persetujuan pemindahtanganan– Persetujuan penghapusan– Penatausahaan

POKOK-POKOK PENGATURAN RUMAH NEGARAPOKOK-POKOK PENGATURAN RUMAH NEGARA

5

PENGADAAN RUMAH NEGARAPENGADAAN RUMAH NEGARA

Pasal 3 PP 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara:•Pembangunan•Pembelian•Tukar menukar•Tukar bangun•Hibah

6

TIPE

PENGGUNA

LUAS (m2)

BANGUNAN TANAH

KHUSUS Menteri 400 1.000 Pimpinan Lembaga Tinggi Negara

A Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal

250 600 Pejabat yang setingkat

Anggota Lembaga Tinggi Negara/Dewan

B Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro

120 350 Pejabat yang setingkat Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e

C Kepala Sub Direktorat/Kepala Bagian/Kepala Bidang 70 200 Pejabat yang setingkat

Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan IV/c D Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang

50 120 Pejabat yang setingkat Pegawai Negeri Sipil Gol. III

E Pegawai Negeri Sipil Gol I dan Gol II 36 100

STANDAR LUAS RUMAH NEGARA

PENGADAAN RUMAH NEGARAPENGADAAN RUMAH NEGARA

7

Pendaftaran: kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negarabaik yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.

Pimpinan Instansi wajib melaksanakan pendaftaran rumah negara kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya.

Tujuan:a.mengetahui status dan penggunaan rumah negara;b.mengetahui jumlah secara tepat dan rinci jumlah aset berupa rumah negara;c.menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara;d.mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa dan pengalihan hak rumah negara;e.menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan.

PENDAFTARAN RUMAH NEGARAPENDAFTARAN RUMAH NEGARA

8

PENDAFTARAN RUMAH NEGARAPENDAFTARAN RUMAH NEGARA

Dokumen Persyaratan Pendaftaran Rumah NegaraPermen PU No. 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman

Tata Cara Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara :

1. Surat permohonan pendaftaran2. Daftar inventarisasi 3. Kartu legger4. Gambar legger / gambar arsip rumah dan

gambar situasi5. Fotokopi keputusan otorisasi pembangunan

rumah / surat keterangan perolehan dari instansi yang bersangkutan

6. Fotokopi tanda bukti hak atas tanah / surat keterangan tentang penguasaan tanah

7. Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan membangun dari instansi yang bersangkutan

Eselon I K/L

Direktur PBL

Kepala Dinas PU / Ka Dinas Teknis

Provinsi

HDNo. (Huruf Daftar Nomor)

Eselon I K/L

Jabodetabek Luar Jabodetabek

9

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Setiap pimpinan instansi Setiap pimpinan instansi wajibwajib menetapkan status rumah negara menetapkan status rumah negara yang berada di bawah kewenangannya menjadi yang berada di bawah kewenangannya menjadi Rumah Negara Rumah Negara Golongan I atau Rumah Negara Golongan IIGolongan I atau Rumah Negara Golongan II; ;

Penetapan status Penetapan status Rumah Negara Golongan III Rumah Negara Golongan III dilakukan oleh dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Pekerjaan Umum;

Rumah negara yang mempunyai Rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian ditetapkan menjadi menjadi Rumah Negara Golongan IRumah Negara Golongan I..

10

PejabatEselon I

Dokumen persyaratan berdasarkan Permen No. 22/PRT/M/20081.Bukti kepemilikan rumah negara2.Gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi3.Tanda bukti kepemilikan hak atas tanah

Usul penetapan status RN Gol I atau RN Gol II

Pimpinan Instansi

Max. 1 th sejak dimiliki negara

Surat Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I

Surat Keputusan Penetapan Status Rumah Negara Golongan II

Kemen. PU

Kemen. Keuangan

Menyampaikan Daftar

RN Gol I dan RN Gol II

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

11

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Penghunian Rumah Negara hanya dapat diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri.

Untuk dapat menghuni Rumah Negara harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP). SIP diberikan oleh Pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan.

Pemilik SIP wajib menempati Rumah Negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak SIP diterima.

12

1) menempati rumah negara selambat-lambatnya dalamjangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak Surat Izin Penghunian diterima;

2 membayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3) memelihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya;

4) membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian rumah negara;

5) membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;

6) mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian; dan

7) mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan III larangan penghunian

13


Kewajiban Larangan1) mengubah sebagian atau seluruh

bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi yang bersangkutan;

2) menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;

3) menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan

4) menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.


Rumah Negara Gol I Rumah Negara Gol II

1. Surat Keputusan Pengangkatan Menduduki Jabatan;

2. Pas Foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar

3. Fotokopi kartu keluarga4. Fotokopi KTP 5. Surat Pernyataan untuk

mentaati kewajiban dan larangan

1. Fotokopi Keputusan Kepegawaian Terakhir




Rumah Negara Gol III

SIP(Surat Izin Penghunian)

1. Fotokopi penetapan status golongan rumah negara gol III

2. Fotokopi SIP RNG II3. Fotokopi Surat Keputusan

Kepegawaian Terakhir4. Gambar legger/gambar arsip

rumah dan gambar situasi5. Pas Foto pemohon ukuran 3x4

sebanyak 5 lembar6. Fotokopi kartu keluarga7. Fotokopi KTP 8. Surat Pernyataan untuk


9. Fotokopi PBB

14



Ahli waris harus omengosongkan rumahomenyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan

Ahli waris wajib mengosongkan rumah negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk


Penghunian dapat dialihkan kepada Janda/Duda anak sah dari Pegawai Negeri/Pensiunan

15

Apabila Pemegang SIP Meninggal Dunia



Diselesaikan oleh pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk

Diselesaikan oleh pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk


JabodetebekDiselesaikan Dirjen. Cipta Karya dalam hal iniDir. PBL

16

SENGKETA

Luar JabodetabekDiselesaikan Kepala Dinas PU/Teknis Provinsi

Bersama-sama dengan K/L asal

PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III

SIP RN III

1. Fotokopi penetapan status golongan rumah negara gol III

2. Fotokopi SIP Rumah Negara gol II

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepegawaian Terakhir

4. Gambar legger / gambar arsip rumah dan gambar situasi



mentaati kewajiban dan larangan*

9. Fotokopi PBB

Penghuni mengajukan

permohonan SIP RNG III

Direktur PBL(Jabodetabek)

Kepala Dinas PU/Teknis Provinsi

(Daerah)Tembusan :1.Dirjen CK;2.Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu)

Alur Proses Pengajuan SIP Golongan III

PENGALIHAN STATUS RN GOL I MENJADI RN GOL II

Rumah Negara Golongan I yang golongannya tidak sesuai lagi karena adanya perubahan organisasi atau sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan semula, dapat diubah status golongannya menjadi Rumah Negara Golongan II setelah mendapat pertimbangan Menteri PU;

Rumah Negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan.

18

Permohonan Pertimbangan Teknis

PENGALIHAN STATUS RN GOL I MENJADI RN GOL II

Pimpinan Instansi

1. SK perubahan/penggabungan organisasi dan/atau SK tidak memenihu fungsi sebagaimana ditetapkan semula

2. Jumlah rumah jabatan yang ada

3. Analisis kebutuhan rumah jabatan

4. Salinan SK penetapan status RN Gol I

5. Gambar legger/gambar arsip rumah dan gambar situasi yang akan diusulkan perubahannya menjadi RN Gol II

Dirjen Cipta KaryaKemen PU

Pertimbangan Teknis yang berisi Rekomendasi Persetujuan atas usul perubahan status RN Gol. I menjadi RN Gol II

Pertimbangan Teknis yang berisi Rekomendasi Penolakan atas usul perubahan status RN Gol. I menjadi RN Gol II

Pimpinan Instansi

Kemen. PU

Kemen. KeuanganKeputusan

Perubahan Status RN Gol I menjadi RN Gol II

19

PROSES PENGALIHAN STATUS RN GOL II MENJADI RN GOL III

RNG II yang akan dialihkan statusnya menjadi RNG III yang berdiri di atas tanah pihak lain, hanya dapat dialihkan status golongannya dari golongan II menjadi golongan III setelah mendapat izin dari pemegang hak atas tanah;

Pengalihan status rumah negera yang berbentuk rumah susun dari golongan II menjadi golongan III dilakukan untuk satu blok rumah susun yang status tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pengalihan Status RNG II menjadi RNG III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni;

Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status RNG II menjadi RNG III kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan;

Berdasarkan keputusan Penetapan Status RNG III, Pimpinan Instansi yang bersangkutan menerbitkan keputusan penghapusan dari daftar pengguna barang. 20

Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III: a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai

mess/asrama sipil dan TNI/Polri;b.Rumah Negara Golongan II yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan laboratorium/balai penelitian.


21


Surat Pernyataan Bersedia Menerima Permohonan Alih Status RN Gol. II menjadi RN

Gol III

Surat Pernyataan Tidak Bersedia Menerima

Permohonan Alih Status RN Gol. II menjadi RN Gol III

Permohonan dari K/L RN Gol II (memenuhi PMK

138/PMK.06/2010)

Lampiran permohonan alih status (sesuai ketentuan Permen PU No. 22/PRT/M/2008)1.Gambar legger2.Salinan kpts. Penetapan RN Gol II yg dilegalisir min. pejabat Es. III K/L3.Hasil kajian Pejabat Es. I RN Gol II dapat dialihkan menjadi RN III4.Salinan tanda bukti hak atas tanah/ surat ket. Penguasaan tanah5.Salinan putusan otorisasi pembangunan rumah/ surat keterangan perolehan dari instansi yang bersangkutan6.Salinan IMB7.Salinan SIP8.Surat keterangan status kepegawaian terakhir pemengang SIP RN II dari K/L9.Berita Acara pemeriksaan rumah dan tanah yg dibuat K/L 10.Surat keterangan dari K/L bahwa rumah tidak bersengketa11.Surat pernyataan kesanggupan membeli rumah12.Surat izin pemegang hak atas tanah apabila RN tsb berdiri di atas tanah pihak lain

PENGGUNA RN Gol III (PU)Sesuai Permen PU 22/2008 Bab IV.2, tata cara pengalihan status RN II menjadi RN III mempunyai kewengangan melaksanakan :1.Alih Status Gol II menjadi Gol III2.Alih Hak RN Gol III

Atas permohonan K/L Pengguna RN Gol. II dapat melakukan kajian terhadap dokumen RN Gol II yang akan dialihkan statusnya menjadi RN Gol III

Surat Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN berupa RN Gol II ke RN Gol III

(Menkeu)

lengkap

Tidak lengkap

ke Kemen PU 1

ke Kemen Keu 4

3 2

SK Pengalihan Status RN Gol II ke Gol III (Dirjen CK)

ke Kemen PU

5

22

PENGALIHAN HAK

Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara Golongan III. Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni.

Rumah Negara Golongan III yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya.

Suami dan istri yang masing-masing mendapat izin untuk menghuni Rumah Negara, pengalihan hak hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan.

23

Pemberitahuan hari & tgl penaksiran

(Direktur PBL/Dinas PU/ Teknis Provinsi)

Keputusan Pengalihan Hak dan Penetapan

Harga Rumah Beserta Ganti Rugi Atas Tanah

(Direktur PBL)

Penilaian dan Penaksiran

(Panitia Penaksir dan Panitia Penilai)

a. Bukti pembayaran angsuran pertama 5 %;b. Surat keterangan lunas sewa rumah dari KPPNc. Bukti pembayaran biaya perjanjian sewa beli dari

KPPNd. Status kepegawaian terakhire. Fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Pengalihan

Rumah Negara Golongan III Berserta Ganti Rugi Atas Tanahnya;

f. Materai g. Fotokopi akte kelahiran atau surat penetapan anak

sah dari Pengadilan Negeri;h. Surat keterangan waris dan surat kuasa waris

mengajukan permohonan pengalihan halk Rumah Negara Golongan III.

Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan

Hak Atas Tanah(Kasubdit PPGRN)

a. surat perjanjian sewa beli;b. surat keterangan lunas sewa beli dari

KPPN;c. surat keterangan lunas sewa rumah dari

KPPN;d. Status kepegawaian (terakhir);e. Fotokopi KTP;f. Fotokopi surat keterangan ahli waris

dan surat kuasa waris (bagi ahli waris)

Surat Persetujuan Penjualan BMN Berupa Rumah Negara Gol III

(Kemenkeu)

Perjanjian Sewa Beli(Kasubdit PPGRN / Ka. Dinas PU

Prov. dan penghuni) 5

4

321

PENGALIHAN HAK

24

MASALAH AKTUAL

1. Permasalahan penatausahaan aset BMN RNG III:a. Belum semua Rumah Negara Gol. III tercatat dalam SIMAK-BMN PBL;b. Masih tercatatnya Rumah Negara Gol. II yang sudah dialihkan statusnya

menjadi Rumah Negara Gol III pada SIMAK-BMN Kementerian/Lembaga asal.

2. Permasalahan penatausahaan piutang RNG III:a. Perkembangan peraturan yang melimpahkan penatausahaan piutang RN

Gol. III dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian PU cq. Dit. Jen Cipta Karya cq. Dit. PBL tidak disertai dengan penyampaian dokumen sumber;

b. Pencatatan aset RN Gol. III yang berstatus sewa-beli dalam SIMAK-BMN menyebabkan pencatatan ganda karena pembayaran angsuran sewa beli tidak mengurangi nilai aset (piutang) yang tercatat dalam SIMAK-BMN.

25

KONDISI SAAT INI1. Penatausahaan Aset Rumah Negara Golongan III1. Penatausahaan Aset Rumah Negara Golongan III

KONDISI SAAT INI1. Penatausahaan Aset Rumah Negara Golongan III1. Penatausahaan Aset Rumah Negara Golongan III

RN Gol III berstatus sewa , 104 unit di antaranya sudah melengkapi SK Penghapusan dan BAST RN Gol. III kepada PBL serta dicatat dalam SIMAK-BMN PBL, dengan rincian:a. MA : 3 unit, b. MPR : 1 unit, c. BMKG : 12 unit, d. KumHAM : 83 unit, e. Kehutanan : 5 unit. Jumlah 104 unitBelum tercatat dalam SIMAK-BMN PBL sebanyak 74 unit dengan rincian :a.PU : 58 unitb.MPR : 3 unitc.Setneg : 2 unitd.Pertanian : 2 unite.Diknas : 3 unitf.Kejagung : 1 unitg.Dagri : 1 unith.BKKBN : 1 uniti.Perhubungan : 2 unitj.Kesehatan : 1 unit

RN Gol.III masih berstatus sewa beli (1992-2012) tercatat sebanyak 8.473 unit senilai Rp 326.313.812.140,- dengan rincian

a.Internal PUJumlah Total : 1.594 unitTercatat di SIMAK PBL : 195 unitDalam proses pencatatan :1.399 unitb.Kementerian/LembagaJumlah total : 6.879 unitTercatat di SIMAK PBL : -

Pencatatan dalam SIMAK dilakukan oleh Direktorat PBL sesuai SE Menteri PU Nomor 09/SE/M/2012

-

RN Gol. III Status Sewa RN Gol. III Status Sewa-Beli

26

Keputusan Bersama MPUTL-MK (211/KPTS/1974 – Kep-1189/MK/IV/ 8/1974), Pasal 2: Kantor Bendahara Negara melaksanakan penagihan dan menerima pembayaran angsuran harga rumah negara beserta ganti rugi tanahnya;

Perpres No. 11/2008, Pasal 14 ayat (3): Departemen Keuangan cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melaporkan hasil penerimaan negara dari pembayaran angsuran sewa beli Rumah Negara Golongan III kepada Menteri (PU) dan Menteri Keuangan.(ditindaklanjuti dalam Permen PU No. 22/PRT/M/2008);

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-85/PB/2011, Pasal 21: Dalam hal piutang PNBP berasal dari Sewa Beli Rumah Negara Golongan III, pelaksanaan penatausahaan piutang PNBP termasuk penerbitan SKTL dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum cq. Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ditindaklanjuti dengan SE Dirjen Cipta Karya No.

05/SE/DC/2012 tentang Proses Penerbitan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) Angsuran Sewa Beli Rumah Negara Golongan III.

PERUBAHAN PERATURAN

KONDISI SAAT INI2. Penatausahaan Piutang Rumah Negara Golongan III2. Penatausahaan Piutang Rumah Negara Golongan III

27

Jumlah piutang Rumah Negara Gol. III dicatat berdasarkan Perjanjian Sewa Beli dari tahun 1992 s.d. 2012

KONDISI SAAT INI2. Penatausahaan Piutang Rumah Negara Golongan III2. Penatausahaan Piutang Rumah Negara Golongan III

PERIODE

PERJANJIAN SEWA-BELI LUNAS (HAK MILIK) DALAM PROSES SEWA-BELI

JUMLAH NILAIJUMLA

H NILAI JUMLAH NILAI

(Unit) (Rp) (Unit) (Rp) (Unit) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1992 - 2011 14.640 470.997.968.655

5.192

109.380.087.876 9.448

361.617.880.779

Des-12 975 35.304.068.639 8.473 326.313.812.140

Jan-13 8.473 326.313.812.140

28

terima kasih

rn sos agt13

Documents