riwayat penulis dr. taufiqurokhman, s.sos., m.si. · sil mendapat gelar magister ilmu-ilmu sosial...

171
Riwayat Penulis DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si. PENERBIT Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers ISBN 602-9006-07-0 Sejak mahasiswa, DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., sudah ak- tif di berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa STKS Bandung (1993), Pengurus Pusat dan Ketua Badan Mandiri Kerjasama Mahasiswa di Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), dan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Karena kepiawaiannya dalam memimpin, sejak tahun 2010 hingga sekarang Taufik dipercaya menjadi Ketua IKA STKS, Bandung dan menjadi Pengurus IKA Universitas Padjajaran Bandung mulai 2009-2014. Kegemarannya berorganisasi akhirnya membawa dirinya mengenal lebih jauh dunia luar melalui dunia pers. Mungkin itu se- babnya pria berusia 44 tahun ini aktif di dunia pemberitaan dengan duduk di Presidium Forum Pers Mahasiswa Bandung (1995) dan menjadi pemimpin majalah kampus Altruist STKS, Bandung (1994). Di dunia pendidikan, ayah tiga anak ini bukanlah sosok yang mudah berpuas diri dengan hanya meraih satu gelar kesarjanaan. Usai menamatkan pendidikan di STKS tahun 1996, Taufik kemu- dian masuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung untuk mengambil gelar Sarjana Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial yang berhasil dirampungkannya pada tahun 1998. Selanjutnya, Taufik pun menempuh pendidikan pasca sarjana di universitas yang sama dan berha- sil mendapat gelar Magister Ilmu-ilmu Sosial Konsentrasi di Bidang Ilmu Pemerintahan pada tahun 2005. Di samping itu, Taufik juga melakoni dunia pendidikan non formal di antaranya Pendidikan dan Penataran P4 Pola 200 Jam, Pendidikan Singkat Jurnalistik DR. Supomo tahun 2006, Pendidikan Pemetaan dan Surveyor Diploma Satu di Institut Teknologi Bandung, serta Pendidikan dan Pelatihan Singkat dari Kanwil Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Pemahaman HAM bagi Ormas dan OKP. Seiring waktu berjalan, Taufik mulai memasuki dunia kerja dengan bekerja sebagai Tim Koordina- sasi dan Kosultasi Konflik Maluku Di Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan. Menjadi Tim Koordinasi dan Konsultasi Konflik Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Ketua Angkatan Pendidikan dan Tim Perumus Materi Pendidikan Bela Negara di Departemen Pertahanan, Pengajar di Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSM) PUSDIKLAT Departemen Sosial RI, Ketua Yayasan Pusat Studi Kemasyarakatan (PSK) Bandung, Direktur Operasi Yayasan Semesta Jakarta, Direktur Operasional Yayasan LEIMA Bandung, Staff Ahli dan Fraksi FPBB MPR RI khusus menan- gani Pers dan Dekumentasi, dan menjadi Dosen Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama). Pengalamannya yang segudang, akhirnya ‘menyeret’ seorang Taufiqurokhman masuk dunia politik dengan menjadi Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Cendikiawan Nasional Indonesia (PCNI, menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Organisasi dan Keanggotaan Trisula Nusantara, Ketua Forum Peduli Sosial, Sekretaris Jenderal Badan Pengkaderan Nasional Ko- sgoro, dan menjadi pengurus di DPP Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPPSI). Sikap aktif dan proaktif-nya di dunia politik inilah, akhirnya yang membawa Taufik benar-benar terjun sebagai pelaku politik dengan menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi Banten. Bahkan karena kepiawaian- nya di dunia tersebut membuat Taufik dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten 2009 – 2011 dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten tahun 2011-2014, dan menjadi Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten. Bahkan Taufik juga pernah dipercaya menjadi Ketua Seksi Acara Persidangan Kongres DPP Partai Demokrat Tahun 2010 Bandung dan Ketua Seksi Materi dan Seksi Acara di Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) Partai Demokrat Cipanas Bogor, Jawa Barat Tahun 2008. Kini, di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, pembicara, dan pelaku politik yang aktif di partai Taufik yang berhasil meraih gelar doktor (doktoral S3) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung ini juga mulai sibuk menulis berbagai buku dan aktif membangun berbagai organisasi yang bertujuan untuk memberi peluang pada generasi muda untuk turut mema- jukan bangsa Indonesia.

Upload: hoangthien

Post on 27-Aug-2018

283 views

Category:

Documents


5 download

TRANSCRIPT

Riwayat PenulisDR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

Faku

ltas

Ilmu

Sosi

al d

an

Ilmu

Polit

ik U

nive

rsita

s M

oe

sto

po

Be

rag

am

a P

ers

DR. T

aufiq

urok

hman

, S.S

os.,

M.S

i.

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

PeneRBITFakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Moestopo Beragama PersISBN 602-9006-07-0

Sejak mahasiswa, DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si., sudah ak-tif di berbagai organisasi kemahasiswaan, antara lain sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa STKS Bandung (1993), Pengurus Pusat dan Ketua Badan Mandiri Kerjasama Mahasiswa di Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI), dan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kosgoro. Karena kepiawaiannya dalam memimpin, sejak tahun 2010 hingga sekarang Taufik dipercaya menjadi Ketua IKA STKS, Bandung dan menjadi Pengurus IKA Universitas Padjajaran Bandung mulai 2009-2014. Kegemarannya berorganisasi akhirnya membawa dirinya mengenal lebih jauh dunia luar melalui dunia pers. Mungkin itu se-

babnya pria berusia 44 tahun ini aktif di dunia pemberitaan dengan duduk di Presidium Forum Pers Mahasiswa Bandung (1995) dan menjadi pemimpin majalah kampus Altruist STKS, Bandung (1994). Di dunia pendidikan, ayah tiga anak ini bukanlah sosok yang mudah berpuas diri dengan hanya meraih satu gelar kesarjanaan. Usai menamatkan pendidikan di STKS tahun 1996, Taufik kemu-dian masuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Bandung untuk mengambil gelar Sarjana Sosial Jurusan Kesejahteraan Sosial yang berhasil dirampungkannya pada tahun 1998. Selanjutnya, Taufik pun menempuh pendidikan pasca sarjana di universitas yang sama dan berha-sil mendapat gelar Magister Ilmu-ilmu Sosial Konsentrasi di Bidang Ilmu Pemerintahan pada tahun 2005. Di samping itu, Taufik juga melakoni dunia pendidikan non formal di antaranya Pendidikan dan Penataran P4 Pola 200 Jam, Pendidikan Singkat Jurnalistik DR. Supomo tahun 2006, Pendidikan Pemetaan dan Surveyor Diploma Satu di Institut Teknologi Bandung, serta Pendidikan dan Pelatihan Singkat dari Kanwil Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Pemahaman HAM bagi Ormas dan OKP. Seiring waktu berjalan, Taufik mulai memasuki dunia kerja dengan bekerja sebagai Tim Koordina-sasi dan Kosultasi Konflik Maluku Di Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan. Menjadi Tim Koordinasi dan Konsultasi Konflik Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Ketua Angkatan Pendidikan dan Tim Perumus Materi Pendidikan Bela Negara di Departemen Pertahanan, Pengajar di Tenaga Kerja Sosial Kemasyarakatan (TKSM) PUSDIKLAT Departemen Sosial RI, Ketua Yayasan Pusat Studi Kemasyarakatan (PSK) Bandung, Direktur Operasi Yayasan Semesta Jakarta, Direktur Operasional Yayasan LEIMA Bandung, Staff Ahli dan Fraksi FPBB MPR RI khusus menan-gani Pers dan Dekumentasi, dan menjadi Dosen Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama).

Pengalamannya yang segudang, akhirnya ‘menyeret’ seorang Taufiqurokhman masuk dunia politik dengan menjadi Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Cendikiawan Nasional Indonesia (PCNI, menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Organisasi dan Keanggotaan Trisula Nusantara, Ketua Forum Peduli Sosial, Sekretaris Jenderal Badan Pengkaderan Nasional Ko-sgoro, dan menjadi pengurus di DPP Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPPSI). Sikap aktif dan proaktif-nya di dunia politik inilah, akhirnya yang membawa Taufik benar-benar terjun sebagai pelaku politik dengan menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi Banten. Bahkan karena kepiawaian-nya di dunia tersebut membuat Taufik dipercaya duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten 2009 – 2011 dan Wakil Ketua Komisi I DPRD Banten tahun 2011-2014, dan menjadi Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten. Bahkan Taufik juga pernah dipercaya menjadi Ketua Seksi Acara Persidangan Kongres DPP Partai Demokrat Tahun 2010 Bandung dan Ketua Seksi Materi dan Seksi Acara di Pelatihan Kepemimpinan Kader Partai Demokrat (PKKPD) Partai Demokrat Cipanas Bogor, Jawa Barat Tahun 2008. Kini, di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, pembicara, dan pelaku politik yang aktif di partai Taufik yang berhasil meraih gelar doktor (doktoral S3) Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung ini juga mulai sibuk menulis berbagai buku dan aktif membangun berbagai organisasi yang bertujuan untuk memberi peluang pada generasi muda untuk turut mema-jukan bangsa Indonesia.

KEBIJAKAN PUBLIK

PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARAKEPADA PRESIDEN

SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak CiptaPasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi Pencipta atau Pengarang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pem-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan PidanaPasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipi-dana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pi-dana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KI

Cetakan Pertama Tahun 2014

Penulis :DR.Taufiqurakhman,S.Sos.,M.Si.KataPengantar :H.TeukuRiefkyHarsya,MT. : Prof. DR. H. Sunarto, Msi DR.Andriansyah,M.Si.

Penerbit :FakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik UniversitasMoestopoBeragama(Pers)Jl.HangLekirINo.8,Senayan,JakartaPusat,10270Telp: (021) 7220269, 7252682, 7395333 Fax: 7252682

ISBN:602-9006-07-0

KEBIJAKAN PUBLIKPENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA

KEPADA PRESIDENSELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K II

PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARAKEPADA PRESIDEN

SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

KEBIJAKANPUBLIK

DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KIII

Kata Pengantar H.TeukuRiefkyHarsya,MT. ....................................................VII-VIIIKetua Komisi X DPR RI 2014-2019

Kata PengantarProf.DR.H.Sunarto,Msi.................................................................IX-XRektorUniversitasProf.Dr.Moestopo(Beragama)

Kata PengantarDR.Andriansyah,M.Si.....................................................................XI-XIIWakil Rektor IIIUniversitasProf.DR.Moestopo(Beragama)

Pengantar Penulis

BAB SATU .......................................................... 02Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik ........................... 02

A. KerangkaAnalisisKebijakan................................................... 12B. KonsepdanLingkupKebijakan.............................................. 12C. ArtiPentingnyaStudiKebijakanPublik.................................14D. KerangkaKerjaKebijakanPublik............................................15E. ProsesKebijakanPublik............................................................16F. LingkunganKebijakan............................................................... 19G. SistemKebijakanPublik............................................................22

BAB DUA ........................................................... 24KebijakanPublikdalamSejarahPerkembangannya.................... 24A. Perkembangan Pada Abad Pertengahan ............................... 25B. Zaman Revolusi Industri ......................................................... 25C. Perkembangan Abad ke-19 ..................................................... 26D. Pemerintahan Kolonial Belanda di Nusantara .................... 27E. Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda .......................... 31F. SistemTanamPaksa................................................................ 33

Daftar Isi

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K IV

G. Ketentuan Tanam Paksa ......................................................... 34H. Pelaksanaan Tanam Paksa ...................................................... 35I. SistemUsahaSwasta............................................................... 36J. Perkembangan Abad ke-20 ..................................................... 40

BAB TIGA ........................................................... 42PerumusanKebijakanPublik............................................................ 42A. KebijakanPublikdanDefinisinya........................................... 44B. PemahamanKebijakan.............................................................. 49C. AnalisaKebijakandalamTindakan......................................... 52D. ModelSosiologisuntukMemahami........................................ 62E. MasalahPublikdanMasalahKebijakan................................. 63

BAB EMPAT ........................................................ 69Perkembangan Kebijakan di Indonesia dan Praktik Blusukan Presiden Jokowi ....................................... 69

A.KebijakanPublikMasaPresidenSoekarno(OrdeLama)....... 69B.KebijakanPublikMasaPresidenSoeharto(OrdeBaru).......... 75C.KebijakanPublikPadaEraReformasi....................................... 91D.SBYyangPro-poor,Pro-job,Progrowth,danProEnvironment96E.KebijakanHukum......................................................................... 100F.KebijakanEkonomi....................................................................... 101G.KebijakanPendidikan.................................................................. 102H.PraktikBlusukandanKebijakanJokowi.................................. 105I.DariCeritaRakyatSampaiBeritaNyata.................................... 107J.ServantLeaderdalamKecerdasanSpiritual.............................. 108K.PemerintahanyangMelayani..................................................... 110

BAB LIMA .......................................................... 119Pemimpin Dunia yang Fenomenal dengan Kebijakannya ............ 119A.JosephStalinVissarionovichdenganKomunismeInternasionaldanKebijakanKolektivisasiTanahPertanian........................... 120

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KV

B. Adolf Hitler dengan Eugenetika dan Ladang Khusus ReproduksiManusia............................................................................................................ 123C.MaoZedongdenganKonflikAntagonisdanKonflikNon-Antagonis.. 125D.IdiAminDadaOumeedenganRasialismeDemiKemakmuran Rakyat Uganda ................................................................................................ 128E.BenitoMussoliniSangDiktatorItaliayangFasis...................................... 130F. Pol Pot dengan Prinsip Kemandirian dan Kematian 20% Rakyat Kamboja ............................................................................................... 133G.AgustoPinochetdenganKebijakanPasarBebasNeoliberal................... 136H.NapoleonBonaparteSangEgomaniacyangSemodeldenganHitler... 138I.SaddamHuseindenganSenjataPembunuhMassaldanPuluhanRibuNyawaPendudukIran.................................................................................... 145

PenutuP ............................................................................................................. 150

A.IstilahKebijakanPublik.................................................................................150B.Sebagailabeluntuksebuahbidangaktivitas..............................................150C.Kebijakanmemiliki5unsur.......................................................................... 151D.AgendaKebijakanPublik..............................................................................152

DaftaR PuStaka

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KVI

KEBIJAKANPUBLIKKEBIJAKANPUBLIKPENDELEGASIAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

PENDELEGASIAN TANGGUNG JAWAB NEGARAKEPADA PRESIDEN

SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KVII VIII

Ketika saya diminta untuk membuat kata pengantar pada buku Kebi-jakanPublik,PendelegasianTanggungjawabNegaraKepadaPresi-denSelakuPenyelenggaraPemerintahanyangditulisolehDR.Tau-

fiqurokhman,S.Sos.,M.Si.,makabolehlahsayameminjampendapatThomasR.Dyeyangmenyebutkan‘Iswhatevergovermentschoosetoornottodo’.Menurutsaya,kebijakanyangdiambilolehseorangpresidendalamhaliniPresiden RI, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus tetap dilakukan. Ituartinya,tidakmudahbagiseorangpresidendalammembuatkebijakan.

Apapunkebijakanyangdikeluarkanoleh seorangkepalanegara, bisadipastikan akan berpengaruh pada masyarakat terlebih yang langsung ber-singgungan dengan harkat hidup orang banyak. Jadi, sangat dibutuhkan kehati-hatian, kepekaan, dan sikap empati yang tinggi dari seorang presiden untukmenelurkansebuahkebijakanpublik.Menurutsaya,kebijakanpublikmerupakanhalyangsenantiasamenyitaperhatianpublik.Kebijakanpublikmemangtidaksertamertamunculbegitusaja.Kebijakanpublikadasetelahmelalui proses yang begitu panjang bahkan rumit. Demikian kompleksnya suatupermasalahanterkadangbisamemakanwaktuberbulanbulanbahkanbertahun-tahun hingga akhirnya tercapai satu keputusan untuk membuat satukebijakan.

Halinimenjadisebuahkeniscayaanbahwakebijakanpublikdipengaruhioleh sekian banyak pemangku kepentingan atau stake holder. Tarik menarik kepentingan demikian hebatnya hingga masing-masing kelompok kepentin-gan dengan segala upaya berjuang agar kepentingannya dapat diakomodasi dalamkebijakanpubliktersebut.Takayalsegalacarapunditempuholehkel-ompok-kelompok kepentingan tersebut yang terkadang terkesan menghala-lkan segala cara. Berbagai sarana dan media digunakan, mulai dari cara yang formal mupun informal, dari meja rapat hingga turun ke jalan.

Masyarakatdiajakuntukberpikirbersamayangpadaakhirnyadipengar-uhi hingga sepakat dengan apa yang mereka teriakkan. Tidak seperti mem-balikan telapak tangan. Kelompok ini harus terus berjuang. Karena di sisi jalan mereka juga terdapat kelompok yang demikian kerasnya ingin men-eriakkan kepentingan. Di sisi jalan yang lainnya juga ada yang meneriakkan

KATA PENGANTAR

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KVII VIII

H. Teuku Riefky Harsya, MT. Ketua Komisi X DPR-RI Priode 2014-1019

kepentinganmerekayangternyataberbedadengankelompokpertama.Mer-ekasama-samainginmemperolehsimpatipublik,bahwaapayangmerekateriakanadalahteriakanmerekajuga.Dandenganharapandalambawahsa-darmasyarakatbahwabetul-betulditengahmerekaadapermasalahanyangtidak pernah tersentuh oleh pemerintah.

Penetrasi yang demikian terus menerus pada akhirnya menyadarkan se-tiaporangbahwaadapermasalahanyangbelumterurusdenganbaikdanmuncullahapayangdinamakandengan awarenessofaproblematauke-sadaranakanadanyamasalahtertentu.Melaluibukuini,sayaberharap,se-moga kita semua, khususnya seluruh stake holder, terutama kepala negara bisalebihhati-hatidalammengambildanmembuatsatukebijakanyangber-singgungan dengan publik.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Kebijakanpublikataupublicpolicyyangdiambilpemerintahdibe-lahan dunia manapun, termasuk di Indonesia merupakan aktivi-tas pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di tengah

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemer-intah.Kebijakanpublikmenuruthemat sayaadalahkeputusan-keputusanyang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besaryangdibuatolehpemegangotoritaspublik.Sebagaikeputusanyangmengikatpublikmakakebijakanpublikharuslahdibuatolehotoritaspoli-tik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya,kebijakanpublikakandilaksanakanolehadministrasinega-rayangdijalankanolehbirokrasipemerintah.Fokusutamakebijakanpublikdalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala ses-uatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau mening-katkan kualitas kehidupan orang banyak.

Terminologi kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatanpelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, men-cakupjugaaspekanggarandanstrukturpelaksana.Sikluskebijakanpubliksendiribisadikaitkandenganpembuatankebijakan,pelaksanaankebijakandanevaluasikebijakan.Bagaimanaketerlibatanpublikdalamsetiaptahapankebijakan bisamenjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepadaamanat rakyat yang berdaulat atasnya.

Selanjutnya, setelah kebijakan public dibuat, publik harusmengetahuiapa yangmenjadi agenda kebijakan ataudengan kata lain, apapersoalanyang ingin diselesaikan dan apa prioritasnya, apakah publik diperbolehkan memberi masukan yang berpengaruh terhadap isi kebijakan publik yangakan dilahirkan.

Setelah itu, pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi pe-nyimpangan pelaksanaan, juga apakah tersedia mekanisme kontrol publik, yakni proses yangmemungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan

PANDANGAN

IX X

Prof. DR. H. Sunarto, Msi

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Prof. DR. H. Sunarto, MsiRektor universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

IX X

dibicarakandanberpengaruhsecarasignifikan.Kebijakanpublikmenunjukpada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum atau opini publik.

Menurutsaya,dalammasyarakatautoriterkebijakanpublikadalahke-inginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan bagaimana menyerapopinipublikdanmembangunsuatukebijakanyangmendapatdu-kungan publik. Di sinilah sangat dibutuhkan, kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keingi-nan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keingi-nan tidak bisa dipenuhi.

Adalah naif untukmengharapkan bahwa ada pemerintahan yang bisamemuaskan seluruh masyarakat setiap saat, tetapi adalah otoriter suatu pe-merintahan yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi danberusahamengkomunikasikankebijakanyang berjalanmaupunyangakandijalankannya.Sebagaiakademisi,sayasangatberharapjangansampaiadalagianggapan‘kebijakandibuatuntukdilanggar’,jangansampaikarenauntukkepentinganumum,kebijakansulitdipercaya,atauuntukmemenang-kan kelompok tertentu.

Pemerintah pada dasarnya adalah pelayan masyarakat dan seharusnyalah pemerintah tidak sungkan member pelayanan yang baik bagi masyarakat-nya. Karena pemerintah ada bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas-nya demi mencapai tujuan bersama. Pemerintah harus bisa mempertang-gungjawabkankebijakanyangsudahdiambil,sebabgovernment organizations are created by the public, for the public, and need to be accountable to it.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Kebijakan Publik atau public policy kita ketahuimerupakan aturanyang sudah ditetapkan dan harus ditaati. Bagi siapa yang melang-gar akan mendapatkan sesuai dengan bobot pelanggaran yang di-

lakukandansanksiyangdijatuhkandidepanmasyarakatolehlembagayangmempunyai tugasmenjatuhkan sanksi tersebut. Jadi, kebijakan publik inibisa kita ibaratkan suatu hukum. Bukan hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyang-kut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebutmenjadikebijakanpublikyangharusdilakukandandisusunsertadisepakatiolehparapejabatyangberwenang.

Ketikakebijakanpubliktersebutditetapkanmenjadisuatukebijakanpub-lic, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atauPeraturanPresidentermasukPeraturanDaerahmakakebijakanpubliktersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bila melanggar akan mendapat sanksi. Namun begitu, kebi-jakan yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar dikaji secara menda-lam kebenarannya dan ketepatannya sehingga benar-benar efektif mengatasi permasalahan dan tidak justru menimbulkan berbagai persoalan baru.

Selainitu,faktorkemerdekaanpersyangmembawanuansaliberalismeyang kental, dan adanya kecenderungan selalu campur tangan pihak luar yang sangat berkepentingan agar pemerintah lemah dan bisa mudah dite-kan.Menuruthematkami,keberadaanpemukaagamajugasangatpentingyang senantiasa mendampingi pemerintah dalam merumuskan berbagai ke-bijakan.Dengandemikianperandankontribusipemukaagamadalampen-guatan sinergisitas secara alamiah akan mengalami ini dengan sendirinya gerakan apapun yang sifatnya radikal dalam arti negatif dan anarkis.

Dalamkaitannyadengankebijakanpemerintah terhadapgerakanyangdianggap radikal dan anarkis, karena kedua istilah itu adalah istilah asing, maka sebagai pemerintah dari NKRI yang berdaulat, yang di dalam pem-bukaanUUD1945telahmenyebut“bahwakemerdekaanadalahhaksegalabangsa dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak

XI XII

PANDANGANDR. andriansyah, M.Si

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

DR. Andriansyah, M.Si.Wakil Rektor IIIUniversitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan”, maka seyogyanya pe-merintah membebaskan diri dari segala tekanan asing yang melambangkan ketidak berdaulatan pemerintah atas negeri sendiri dan masih berlakunya penjajahan di atas dunia yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan per-ikeadilan itu.

XI XII

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Ilmukebijakandiarahkankepadaberbagaipermasalahanyangdihadapiolehpemerintahdanorientasiutamadaripara ilmuwankebijakanbu-kanlah pada tahapan proses pembuatan kebijakan, tetapi kepada per-

masalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

Dan ilmukebijakanmerupakanmultidisiplin ilmuyangmodel-model-nya, metode-metodenya, dan temuan-temuannya diarahkan kepada upaya mengatasipermasalahanyangdihadapiolehpemerintah.Sebelummenulisbuku ini, saya tergelitik dengan komentar Riant Nugroho D., yang menye-butkanbahwa,bukanberartikebijakanpublikmudahdibuat,mu¬dahdilak-sanakan, dan mudah dikendalikan.

Apa yang ditulis oleh Nugroho, benar adanya. Mengingat, kebijakanpublikbersangkutandenganpolitik.Nugroho jugamenuliskan,kebijakanpublik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagidalamtigaprinsip,yaitubagaimanamerumuskankebijakanpublik,bagaimanakebijakanpubliktersebutdiim¬plementasikan,bagaimanakebi-jakan publik tersebut dievaluasi.

Nugroho juga menulis, dalam konteks formulasi, berbagai isu yang ban-yak beredar di tengah masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemer-intahuntukdiprosesmenjadikebijakan.

Isuyangmasukdalamagendakebijakanbiasanyamemiliki latar bela-kangyangkuatberhubungandengananalisiskebijakandanterkaitdenganpertimbangan-pertimbangan seperti, apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif yang cepat menarik perhatian masyarakat, apakah isu tersebut me-nyangkut aspek tertentu dalam masyarakat, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan le-gitimasi, dan terakhir apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

PENGANTAR PENULIS

XIII XIV

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Itusebabnya,suatukebijakandibuatuntukmenjadipedomandalamber-tindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk men-capaitujuanyangtelahditetapkan.Prosesimplementasikebijakanhanyada-pat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula bersifat umum sudah dirinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana/biaya telahdialokasikanuntukmewujudkan tujuan-tujuandansasa-ran-sasaran tersebut.

Kebijakan-kebijakanpublikyangdibuatpemerintah,dalamhalinipresi-den selaku penyelenggara pemerintahan merupakan hal yang sangatpenting, sebab pemerintah sudah seharusnya membuat perubahan-peruba-han di segala bidang, baik di dunia pendidikan demi tercapainya pelaksa-naanpendidikanyanglebihbaik,perubahankebijakandibidangekonomiyang bertujuan agar tingkat ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, dan perubahan-perubahankebijakandiberbagaisektor.Tujuannyahanyasatu,demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kita semua berharap, presiden selaku penyelenggara pemerintahan, da-lammembuatkebijakansebaiknyajanganhanyamempertimbangkanapak-ah isu tersebut telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi, dan apakah isu tersebut berkenaandengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Tetapi sebaiknya,buatlahkebijakanyangmemang langsungbersentuhandengankepentingan masyarakat dan memang sangat dibutuhkan masyarakat tanpa pandang bulu dan banyak pertimbangan.

XIII XIV

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Bab 1 (Satu)PENGERTIAN KEBIJAKAN & KEBIJAKAN PUBLIK

Sebelumkitamembahaslebihjauhmengenaikonsepkebijakanpublik,kitaperlumengkaji terlebihdahulumengenaikonsepkebijakanataudalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam

KamusBesarBahasaIndonesia,kebijakandiartikansebagairangkaiankon-sep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman un-tuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip LeoAgustino (2008: 7)mendefi-nisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkanseseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalamrangka mencapai tujuan tertentu.

Pendapatinijugamenunjukanbahwaidekebijakanmelibatkanperilakuyang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisikebijakan,karenabagaimanapunkebijakanharusmenunjukanapayang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam bebera-pa kegiatan pada suatu masalah.

SolichinAbdulWahabmengemukakanbahwa istilahkebijakan sendirimasih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Makauntukmemahamiistilahkebijakan,SolichinAbdulWahab(2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

a.Kebijakanharusdibedakandarikeputusan; b.Kebijakansebenarnyatidaksertamertadapatdibedakandari administrasi;

02 03

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

c.Kebijakanmencakupperilakudanharapan-harapan; d.Kebijakanmencakupketiadaantindakanataupun adanya tindakan; e.Kebijakanbiasanyamempunyaihasilakhiryangakandicapai; f.Setiapkebijakanmemilikitujuanatausasarantertentubaik eksplisit maupun implisit; g.Kebijakanmunculdarisuatuprosesyangberlangsung sepanjangwaktu; h.Kebijakanmeliputihubungan-hubunganyangbersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi; i.Kebijakanpublikmeskitidakekslusifmenyangkutperankunci lembaga-lembaga pemerintah; dan j.Kebijakanitudirumuskanataudidefinisikansecarasubyektif.

Setelahkitamemahamibeberapakonsepkebijakanmenurutparaahlidiatassekarangkitaakanmulaimembahaslebihmendalamtentangkebijakanpublik.

Pengertian Kebijakan PublikLingkupdaristudikebijakanpubliksangatluaskarenamencakupberba-

gai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya.Disamping itudilihatdarihirarkinya,kebijakanpublikdapatbersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakanpublik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya.

Eastonmemberikandefinisikebijakanpubliksebagaithe authoritative al-location of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secarapaksakepadaseluruhanggotamasyarakat.LaswelldanKaplanjugamengartikankebijakanpubliksebagaiprojectedprogramofgoal,value,andpractice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno(2002:17)mendefinisikankebijakanpubliksebagaihipotesisyangmengandungkondisi-kondisiawaldanakibat-akibatyangbisadiramalkan.

02 03

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Kebijakanpublikituharusdibedakandenganbentuk-bentukkebijakanyanglainmisalnyakebijakanswasta.Halinidipengaruhiolehketerlibatanfaktor-faktor bukan pemerintah.RobertEyestonesebagaimanadikutipLeoAgustino(2008:6)mendefi-

nisikankebijakanpubliksebagai“hubunganantaraunitpemerintahdenganlingkungannya”.Banyakpihakberanggapanbahwadefinisitersebutmasihterlaluluasuntukdipahami,karenaapayangdimaksuddengankebijakanpublikdapatmencakupbanyakhal.MenurutNugroho,adaduakarakteris-tikdarikebijakanpublik,yaitu:

1)kebijakanpublikmerupakansesuatuyangmudahuntukdipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

2)kebijakanpublikmerupakansesuatuyangmudahdiukur,karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh

WollsebagaimanadikutipTangkilisan(2003:2)menyebutkanbahwakebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untukmemecahkanmasalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berba-gai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17). men-

gungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action fol-lowedbyanactoror set of actors indealingwith aproblemormatterofconcern”(Serangkaiantindakanyangmempunyaitujuantertentuyangdii-kuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Daridefinisiparaahlidiatasmakadapatdisimpulkanbahwakebijakanpublikadalah:“Serangkaiankeputusankebijaksananyangdiambilseorangatausekelompokoranguntukmewujudkantujuan-tujuantertentudidalammasyarakat”

3. Kategori Kebijakan PublikAdabanyaksekalipengkategoriankebijakanpublikberikutinikategori

04 05

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

kebijakanpublikmenurutbeberapaahli: JamesE.Anderson sebagaimanadikutip Suharno (2010: 24-25)me-

nyampaikankategorikebijakanpubliksebagaiberikut:

a).KebijakansubstantifdankebijakanproseduralKebijakansubstantifyaitukebijakanyangmenyangkutapayangakandi-

lakukanolehpemerintah.Sedangkankebijakanproseduraladalahbagaima-nakebijakansubstantiftersebutdapatdijalankan.

b).Kebijakan distributif dan kebijakan regulatori versus kebijakan redis-tributif.

Kebijakandistributifmenyangkutdistribusipelayananataukemanfaatanpadamasyarakatatauindividu.Kebijakanregulatorimerupakankebijakanyang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompokmasyarakat.Sedangkan,kebijakanredistributifmerupakankebi-jakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c).KebijakanmateraldankebijakansimbolikKebijakanmateraladalahkebijakanyangmemberikankeuntungansum-

berdaya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolisadalahkebijakanyangmemberikanmanfaatsimbolispadakelompoksasa-ran.

d).Kebijakanyangbarhubungandenganbarangumum(publicgoods)danbarang privat (privat goods).

Kebijakanpublicgoodsadalahkebijakanyangmengaturpemberianba-rangataupelayananpublik.Sedangkan,kebijakanprivatgoodsadalahkebi-jakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Sholichin Abdul Wahab sebagaimana dikutip Suharno (2010:25-27),mengisyaratkanbahwapemahamanyanglebihbaikterhadaphakikatkebi-jakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat memerincikebijakantersebutkedalambeberapakategori,yaitu:

04 05

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

a).Tuntutan kebijakan (policy demands)Yaitutuntutanataudesakanyangdiajukanpadapejabat-pejabatpemer-

intahyangdilakukanolehaktor-aktor lain,baikswastamaupunkalanganpemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah ter-tentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemer-intah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret ter-tentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b). Keputusan kebijakan (policy decisions)Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang di-

maksudkanuntukmemberikanarahterhadappelaksanaankebijakanpub-lik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk men-ciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c). Pernyataan kebijakan (policy statements)Ialahpernyataan resmiataupenjelasanmengenaikebijakanpublik ter-

tentu.Misalnya;ketetapanMPR,KeputusanPresidenatauDekritPresiden,keputusan peradialn, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat,tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d). Keluaran kebijakan (policy outputs)Merupakanwujuddarikebijakanpublikyangpalingdapatdilihatdan

dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan.Secarasingkatkeluarankebijakaninimenyangkutapayangingindikerjakan oleh pemerintah.

e). Hasil akhir kebijakan (policy outcomes)Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh

masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai kon-sekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

PENGERTIAN KEBIjAKAN PUBLIK

06 07

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Dariberbagaikepustakaandapatdiungkapkanbahwakebijakanpublikdalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruhwarganya. Setiappelanggaranakandiberi sanksi sesuaidenganbobotpelanggarannyayangdilakukandansanksidijatuhkandide-pan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004; 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakanpublik,jadikebijakanpublikinidapatkitaartikansuatuhukum.Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan ber-sama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakanpublik yang harus dilakukandandisusun serta disepakati olehparapejabatyangberwenang.Ketikakebijakanpubliktersebutditetapkanmenjadisuatukebijakanpublik;apakahmenjadiUndang-Undang,apakahmenjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerahmakakebijakanpubliktersebutberubahmenjadihukumyangharusditaati.

Sementara itupakarkebijakanpublikmendefinisikanbahwakebijakanpublik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pe-merintah,mengapa suatukebijakanharusdilakukandan apakahmanfaatbagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakantersebutmengandungmanfaatyangbesarbagiwarganyadanber-dampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupundemikianpastiadayangdiuntungkandanadayangdirugikan,disinilahletaknyapemerintahharusbijaksanadalammenetapkansuatuke-bijakan(ThomasDye,1992;2-4).

Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerin-tahsebagaipublicactor, terkaitdengankebijakanpublikmakadiperlukanpemahamanbahwauntukmengaktualisasinyadiperlukansuatukebijakanyangberorientasikepadakepentingan rakyat.Seorangpakarmengatakan:(AminullahdalamMuhammadi,2001:371–372):bahwakebijakanadalahsuatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu ber-

06 07

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

jangka panjang dan menyeluruh.

Demikianpulaberkaitandengankatakebijakanadayangmengatakan:(Ndraha2003:492-499);bahwakatakebijakanberasaldariterjemahankatapolicy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kom-petensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Meskidemikiankatakebijakanyangberasaldaripolicydianggapmeru-pakankonsepyangrelatif(MichaelHill,1993:8):Theconceptofpolicyhasa particular status in the rational model as the relatively durable element againstwhichotherpremisesandactionsaresupposedtobetestedforcon-sistency.

Dengan demikian yang dimaksud kebijakan dalam Kybernology danadalahsistemnilaikebijakandankebijaksanaanyanglahirdarikearifanak-torataulembagayangbersangkutan.Selanjutnyakebijakansetelahmelaluianalisis yang mendalam dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk ke-bijakan.DalammerumuskankebijakanThomasR.Dyemerumuskanmodelkebijakanantaralainmenjadi:modelkelembagaan,modelelit,modelkelom-pok, model rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan model sistem.

Selanjutnya tercatat tigamodel yang diusulkan ThomasR.Dye, yaitu:model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait denganorganisasi,kebijakanmenurutGeorgeR.TerrydalambukunyaPrin-ciplesofManagementadalahsuatupedomanyangmenyeluruh,baiktulisanmaupun lisan yang memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tinda-kan yang akan dilakukan pemimpin (Terry, 1964:278).

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said ZainalAbidin,2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:Kebijakanumum,yaitukebijakanyangmenjadipedomanataupetunjuk

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputikeseluruhanwilayahatauinstansiyangbersangkutan.

Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakanumum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan

08 09

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

suatu undang-undang.

Kebijakanteknis,kebijakanoperasionalyangberadadibawahkebijakanpelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebi-jakandalamtataranilmiahyangdisebutanalisiskebijakan,memangberu-paya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Dikatakan oleh WilliamN.Dunn (WilliamN.Dunn, 2003: 89);AnalisisKebijakan (PolicyAnalysis) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendeka-tan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukan-nyapengujiansecaraeksplisitdanreflektifkemungkinanmenghubungkanpengetahuan dan tindakan.

Setelahmemaparkanmaknakebijakan,makasecarasederhanakebijakanpublik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam buku The Policy Process seba-gaiKebijakanpublikadalahsuatukeputusanberdasarkanhubungankegia-tan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan menda-pathasilberdasarkanpertimbangansituasitertentu.SelanjutnyaBillJenkinsmendefinisikankebijakanpublik sebagai: (MichaelHill, 1993: 34);Asetofinterrelated decisions taken by a political actor or group of actors concern-ingtheselectionofgoalsandthemeansofachievingthemwithinaspecifiedsituationwherethesedecisionsshould,inprinciple,bewithinthepowerofthese actors to achieve.

Dengandemikiankebijakanpublik sangatberkaitdenganadministrasinegara ketika public actor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan den-gan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagaikebijakanpublik/umumuntukmemenuhikebutuhanmasyarakatdan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasinegara.”MenurutNigrodanNigrodalambukuM.IrfanIs-lamy“Prinsip-prinsipKebijakanNegara(Islamy,2001:1),administrasineg-aramempunyaiperananpentingdalammerumuskankebijakannegaradanini merupakan bagian dari proses politik.

Administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program

08 09

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan.OlehkarenaitukebijakandalampandanganLasswelldanKaplanyangdikutipolehSaidZainalAbidin(Abidin,2004:21)adalahsaranauntukmencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan den-gan tujuan, nilai, dan praktik.

Terkaitdengankebijakanpublik,menurutThomasR.Dyepenulisbuku“Understanding Public Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D (Riant, 2004:3);Kebijakanpublikadalahsegalasesuatuyangdikerjakanpemerintah,mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.

SedangkanmenurutSaidZainalAbidin,alumniUniversityofPittsburgh,Pennsylvania,US,(SaidZainalAbidin,2004:23);kebijakanpublikbiasanyatidakbersifatspesifikdansempit,tetapiluasdanberadapadastratastrat-egis. Sebab itukebijakanpublikberfungsi sebagaipedomanumumuntukkebijakandankeputusan-keputusankhususdibawahnya.

Dalam Kybernology dan dalam konsep kebijakan pemerintahan kebi-jakan publik merupakan suatu sistem nilai yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan dapat digambarkan sebagai berikut:

RiantNugrohoD.,bukanberartikebijakanpublikmudahdibuat,mudahdilaksanakan,danmudahdikendalikan,karenakebijakanpublikmenyang-kutpolitik(Nugroho,2004:52).Kebijakanpublikdalampraktikketatanega-raan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama,dalamkonteksbagaimanamerumuskankebijakanpublik(Formu-lasikebijakan);kedua,bagaimanakebijakanpubliktersebutdiimplementa-sikandanketiga,bagaimanakebijakanpubliktersebutdievaluasi(Nugroho2004,100-105).

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar di da-lam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk dipros-es menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanyamemiliki latarbelakangyangkuatberhubungandengananalisiskebijakandan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:

10 11

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Apakah Isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehinggatidak bisa diabaikan?

Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian asyarakat?

Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?

Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyaidampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?

Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?

Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedangberkembang dalam masyarakat?

NamundarisemuaisutersebutdiatasmenurutSaidZainalAbidin(SaidZainal Abidin, 2004: 56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama un-tuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serang-kaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salahsatudiantaraberbagaikebijakan:

Efektivitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yangdiinginkan.

Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yangdicapai.

Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkandengan sumberdaya yang ada.

Adil – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatugolongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Aktivitasanalisisdidalamkebijakanpublikpadadasarnyaterbukaterh-adapperansertadisiplinilmulain.Olehkarenaitudidalamkebijakanpub-

10 11

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

lik akan terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satupaket kebersamaan.Berdasarkanpendekatankebijakanpublik,makaakan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini Ripley menyatakan (Randal B. Ripley, 1985:31);Didalamproseskebijakantelahtermasukdidalamnyaberbagaiaktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama.

Padapraktikkebijakanpublikantara lainmengembangkanmekanismejaringanaktor(actornetworks).Melaluimekanismejaringanaktortelahter-cipta jalur-jalur yang bersifat informal (second track), yang ternyata cukup bermakna dalam mengatasi persoalan-persoalan yang sukar untuk dipecah-kan.

MarkConsidinememberibatasanjaringanaktorsebagai:(MarkConsid-ine, 1994: 103); Keterhubungan secara tidak resmi dan semi resmi antara in-dividu-individudankelompok-kelompokdidalamsuatusistemkebijakan.

Terdapat3(tiga)rangkaiankesatuanpentingdidalamanalisiskebijakanpublikyangperludipahami,yaituformulasikebijakan(policyformulation),implementasi kebijakan (policy implementation) dan evaluasi kebijakan(policy evaluation). Di dalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai implementasikebijakan,karenamemilikirelevansidengantemakajian.

A. Kerangka Analisis KebijakanAnalisiskebijakanpublikwalaupunmerupakanbagiandaristudiIlmu

Administrasi Negara, tetapi bersifat multi disipliner, karena banyak memin-jam teori, metode dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu poli-tik,danilmupsikologi.Studikebijakanpublikmulaiberkembangpadaawaltahun1970-anterutamadenganterbitnyatulisanHaroldD.LaswelltentangPolicySciences.

Fokusutamastudiiniadalahpadapenyusunanagendakebijakan,formu-lasikankebijakan,adopsikebijakan,implementasikebijakan,dandievaluasikebijakan.Isimaterikerangkakebijakanpublikiniakanmembahaskonsepdanlingkupkebijakanpublik,proseskebijakanpublik,danartipentingnyastudikebijakan,lingkungankebijakan,sistemkebijakanpublik.

12 13

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

B. Konsep dan Lingkup Kebijakan PublikKebijakanpublikmenurutThomasDye(1981)adalahapapunpilihanpe-

merintahuntukmelakukanatautidakmelakukan(publicpolicyiswhatevergovernment choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakanpublikmencakupsesuatuyangtidakdilakukanolehpemerintahketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidakmembuatkebijakanketikamengetahuibahwaadajalanrayayangru-sak.JamesE.Anderson(1979:3)mendefinisikanbahwakebijakanpublikse-bagaikebijakanyangditetapkanolehbadan-badandanaparatpemerintah.

Walaupundisadaribawakebijakanpublikdapatdipengaruhiolehparaaktordanfaktordariluarpemerintah.Dalamkonteksmodulinikebijakanpublikdipahamisebagaipilihankebijakanyangdibuatolehpejabatatauba-dan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

DalampadanganDavidEaston ketikapemerintahmembuatkebijakanpublik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karenasetiapkebijakanmengadungseperangkatnilaididalamnya(DikutipDye,1981).Sebagaicontoh,ketikapemerintahmenetapkanUndang-UndangNo. 22 Tahun 1999, nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.HarroldLaswelldanAbrahamKaplanberpendapatbahwakebijakanpublik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang adadalammasyarakat(DikutipDye,1981).Iniberartikebijakanpubliktidakboleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat.

Ketikakebijakanpublikberisinilai-nilaiyangbertentangandengannilai-nilai yanghidupdalammasyarakat,makakebijakanpublik tersebut akanmendapatresistensiketikadiimplementasikan.Sebaliknyasuatukebijakanpublik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidupdanberkembangdalammasyarakat.Lingkupkebijakanpubliksangatluas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakanpublikdibidangpendidikan,pertanian,kesehatan, transportasi,pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, dilihat dari hirarkinya, kebi-jakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-

12 13

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Propinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

C. Arti Pentingnya Studi KebijakanPublikStudi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting, yakni untuk

pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik (Dye 1981, Anderson, 1979) dengan penjabaran se-bagai berikut :

Pengembangan Ilmu Pengetahuan.Dalamkonteksini,ilmuwandapatmenempatkankebijakanpublikseba-

gai variabel terpengaruh (dependent variable), sehigga berusaha menentu-kanvariabelpengaruhnya(independentvariable).Studiiniberusahamen-carivariabel-variabelyangdapatmempengaruhi isidari sebuahkebijakanpublik.Misalnya,studiuntukmengidetifikasifaktor-faktoryangmempen-garuhi dikeluarkannya undang-undang anti terorisme di Indonesia.

Sebaliknya, studikebijakanpublikdapatmenempatkankebijakanpub-lik sebagai independent variable, sehingga berusahamengidintifikasi apadampakdarisutaukebijakanpublik.Sebagaicontohstudiuntukmenganali-sisapadampakdarikebijakanmenaikanhargabahanbakarminyakyangdilakukan oleh pemerintah.

Meningkatkan Profesionalisme PraktisiMembantu para praktisi dalammemecahkanmasalah-masalah publik.

Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasarteoritis tentang bagaimanana membuat kebijakan publik yang baik danmemperkecilkegagalandarisuatukebijakanpublik.Sehinggakedepanakanlahirkebijakanpublikyanglebihberkualitasyangdapatmenopangtujuanpembangunan.

Berguna untuk tujuan politikSuatukebijakanpublikyangdibuatmelaluiprosesyangbenardengan

dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Sebaliknya kebijakan publik tersebut dapatmeyakinkepada lawan-lawanpolitikyang tadinyakurangsetuju.Kebijakanpublik

14 15

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

sepertii itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan ses-aatdarilawan-lawanpolitik.

Dalamstudikebijakanpublikterdapatduapendekatan,yakni:Pertama dikenal dengan istilah policy analysis, dan kedua political public

policy (Hughes, 1994: 145). Pada pendekatan pertama, studi analisis kebi-jakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapankebijakan(policyformation)denganmenggunakanmodel-modelstatistik dan matematika yang canggih.

Sedangkanpadapendekatankedua, lebihmenekankanpadahasildanoutcomedarikebijakanpublikdaripadapenggunaanmetodestatistik,den-gan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, di dalam berbagai bi-dang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.

Pada pendekatan pertama, pendekatan kuantitatif digunakan dalam pem-buatan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar rasional menurut pertimbangan untung rugi. Keputusan yang diambil ada-lahkeputusanyangmemberikanmanfaatbersihpalingoptimal.Sayangnya,pendekatanmatematikaseperti inikurangrealistisdalamduniakebijakandanpolitik.Politikdankebijakanterkadangkurangrasionaldalambeberapahal.PattondanSawicki(1986:25)menulissebagaiberikut:

If the rational model were to be followed, many rational decisions would have to be compromised because they were not politically feasible. A rational, logical, and technically desirable policy may not be adopted because the political system will not accepted it. The figures don’t always speak for themselves, and good ideas do not always win out. Analysts and decision makers are constantly faced with the conflict between technically superior and politically feasible alternatives.

D. Kerangka Kerja Kebijakan PublikKerangkakerjakebijakanpublikakanditentukanolehbeberapavariabel

sebagai berikut:

a. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam

14 15

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Gambar 1Proses Kebijakan Publik

pembuatankebijakan. c.Sumberdayayangmendukungkebijakan. d.Kemampuanaktoryangterlibatdalampembuatankebijakan. e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik. f.Strategiyangdigunakanuntukmencapaitujuan,dan sebagainya.

E. Proses Kebijakan PublikProsesanalisiskebijakanpublikadalahserangkaianaktivitasintelektual

yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas poli-tis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusu-nanagenda,formulasikebijakan,adopsikebijakan,implementasikebijakan,danpenilaiankebijakan.Sedangkanaktivitasperumusanmasalah,forecast-ing, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah

Perumusan

Rekomendasi

Monitoring

Evaluasi

forecasting

Sumber:WilliamN.Dunn,1994:17

16 17

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Tabel 1Tahap Analisis KebijakanTahap KarakteristikPerumusanMasalah :Memberikaninformasimengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalahForecasting(Peramalan) :Memberikaninformasimengenaikonsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan,termasukapabilatidakmembuat kebijakan.RekomendasiKebijakan :Memberikaninformasimengenaimanfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakanyangmemberikanmanfaatbersih paling tinggi.MonitoringKebijakan :Memberikaninformasimengenai konsekuensi sekarangdan masa lalu dari diterapkannyaalternatifkebijakan termasuk kendala-kendalanyaEvaluasiKebijakan :Memberikaninformasimengenaikinerja

16 17

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

atauhasildarisuatukebijakan

DalampandanganRipley(1985),tahapankebijakanpublikdigambarkansebagai berikut:

Gambar 2Tahapan Kebijakan Publik

Sumber:Ripley,1985:49.

18 19

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Dalampenyusunanagendakebijakan ada tigakegiatanyangperludi-lakukan yakni;

(1)Membangunpersepsidikalanganstakeholdersbahwasebuahfenomenabenar-benardianggapsebagaimasalah.Sebabbisa jadi suatu gejala oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain atau elite poltik bukan dianggap sebagai masalah;

(2)Membuatbatasanmasalah;

(3)Memobilisasidukunganagarmasalahtersebutdapatmasukdalamagendapemerintah.Memobilisasidukunganinidapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa, dan sebagainya.

Padatahapformulasidan legitimasikebijakan,analisiskebijakanperlumengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alter-natif-alternatifkebijakan,membangundukungandanmelakukannegosiasi,sehinggasampaipadasebuahkebijakanyangdipilih.

Tahapselanjutnyaadalahimplementasikebijakan.Padatahapiniperludukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan.Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasisuatukebijakanberjalandenganbaik.

Daritindakankebijakanakandihasilkankinerjadandampakkebijakan,dan proses selajutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampakkebijakan.Hasilevaluasiinibermanfaatbagipenentuankebijakanbarudimasayangakandatang,agarkebijakanyangakandatanglebihbaikdan lebih berhasil.

F. Lingkungan KebijakanLingkungankebijakan, sepertiadanyapengangguran,kriminalitas,kri-

sis ekonomi, gejolak politik yang ada pada suatu negara akan mempengar-

18 19

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

uhiataumemaksapelakuatauaktorkebijakanuntukmeresponnya,yaknimemasukannya ke dalam agenda pemerintah dan selanjutnya melahirkan kebijakanpublikuntukmemecahkanmasalah-masalahyangbersangkutan.Misalnyakebijakanpengembangan investasiyangdapatmenyerap tenagakerja,kebijakanpenegakanhukumuntukmengatasikriminalitas,kebijakanpenguranganpajakuntukmemacupertumbuhan ekonomi, dan kebijakankeamanan untuk mengatasi kejolak politik. Gambar 3 mendeskripsikan hubunganantaratigaelemenyangterlibatdalamsebuahkebijakan.

Gambar 3Hubungan Tiga Elemen Sistem Kebijakan Teorisistemberpendapatbahwapembuatankebijakanpubliktidakdap-

atdilepaskandaripengaruhlingkungan.Tuntutanterhadapkebijakandapatdilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik.Dalamwaktu bersamaan ada keterbatasandan konstrain dari lingkungan yang akan membpengaruhi policy makers. Faktorlingkungantersebutantaralain:karakteristikgeografi,seperti:sum-berdayaalam,iklim,dantopografi;variabeldemografi,seperti:banyaknyapenduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spesial; kebudayaan politik; struktur sosial; dan sistem ekonomi.

Dalamkasus tertentu, lingkungan international dan kebijakan interna-sional menjadi penting untuk dipertimbangkan (Anderson, 1979). Dalam pembahasan selanjutnya akan difokuskan ke dalam dua variabel lingkun-

20 21

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

gan, yakni variabel kebudayaan politik (political culture variable) dan varia-bel sosial ekonomi (socio economic variable).

Kebudayaanpolitik.Setiapmasyarakatmemilikibudayayangberbeda,dan ini berarti nilai dan kebiasaan hidup berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Kebudayaan oleh seorang pakar Antropologi Clyde Kluckhohndidefinisikansebagaithetotallifewayofapeople,thesocialleg-acytheindividualacquiresfromhisgroup.

Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa kebudayaan masyarakatdapat membentuk atau mempengaruhi tindakan sosial, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kebudayaan hanya salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Kebudayaan politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang mencakup nilai, kepercayaan, dan sikap ten-tang apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana melakukan-nya,sertabagaimanamenjalinhubungandenganwarganegaranya.

Kondisisosialekonomi.Kebijakanpublikseringdipandangsebagai in-strumen untuk menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok dalammasyarakat,danantarapemerintahdenganprivat.Salahsatusumberkonf-lik, khususnya di dalam masyarakat yang maju, adalah aktivitas ekonomi. Konflikdapatberkembangdarikepentinganberbedaantaraperusahaanbe-sar dan kecil, pemilik perusahaan dan buruh, debitor dan kreditor, kustomer dan penjual, petani dengan pembeli hasil-hasil pertanian, dan sebagainya. Hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda di atas dapat dikuran-giataudiselesaikandengankebijakanpemerintahdalamwujudperubahanekonomi atau pembangunan.

Kebijakan pemerintah dapat melindungi kelompok yang lemah, danmenciptakan keseimbangan hubungan antara kelompok yang berbeda. In-dustrialisasi yang cepat dan pertumbuhan berbagai kelompok bisnis besar yangterjadidiAmerikaSerikatpadaabadsembilanbelassebagaiakibatdaritata ekonomi baru. Ini telah mendorong para petani, kalangan bisnis kecil, dan elemen-elemen reformist untuk menuntut pada pemerintah agar men-gontrol kalangan bisnis besar.

Dalam pandangan seorang pakar politik David Easton sebagaimana di-

20 21

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

kutipolehAnderson(1979)danDye(1981),kebijakanpublikdilihatsebagaisuatu sistem yang terdiri dari input, konversi, dan output. Dalam konteks ini adaduavariabelmakroyangmempengaruhikebijakanpubik,yakni ling-kungan domestik, dan lingkungan internasional (Gambar 4). Baik lingkun-gan domestik maupun lingkungan internasional/global dapat memberikan input yang berupa dukungan dan tuntutan terhadap sebuah sistem politik. Kemudian para aktor dalam sistem politik akan memproses atau mengkon-versiinputtersebutmenjadioutputyangberwujudperaturandankebijakan.Peraturandankebijakantersebutakanditerimaolehmayarakat,selanjutnyamasyarakat akan memberikan umpan balik dalam bentuk input baru kepada sistem politik tersebut.

Apabilakebijakantersebutmemberikaninsentif,makamasyarakatakanmendukungnya.Sebaliknya,apabilakebijakantersebutbersifatdis-insentif,misalnya kenaikan bahan bakar minyak (BBN) atau pajak, maka masyarakat akanmelakukantuntutanbaru,berupatuntutanpenurunanhargaBBMdanpenurunan pajak.

Gambar 4Kebijakan Publik menurut Pendekatan Sistem

22 23

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

G. Sistem Kebijakan Publik Analisiskebijakanmerupakanproseskajianyangmencakuplimakom-

ponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, pera-malan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.

Sebagaicontoh,prosedurperamalanakanmenghasilkanmasadepanke-bijakan,danrekomendasiakanmelahirkanaksikebijakan,danpemantauanakanmenghasilkanhasil-hasilkebijakan,sertaevaluasiakanmelahirkanki-nerjakebijakan.

Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedurmetodologi tersebut, yakni merumuskan masalah kebijakan, melakukanperamalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melaku-kanevaluasikebijakan,sepertidalamGambar5.

Gambar 5Analisis Kebijakan

22 23

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

BAB 2 (DUA)KEBIJAKAN PUBLIK

DALAM SEJARAH PERKEMBANGANNYA

Perkembangan kebijakan publik berhubungan erat dengan pertum-buhan peradaban dari bangsa-bangsa yang memiliki kebebasan laut yangluas.Sehinggaanalisiskebijakansebagaiaktivitasyangterspesi-

alisasi menyertai perubahan-perubahan di dalam organisasi sosial yang dii-kuti dengan bentuk-bentuk baru teknologi produksi dan pola pemukiman menetap.

Contoh dokumen terkuno dari analisis kebijakan publik ditemukan diMesopotamiayangberupapakta-paktapemerintahandanpolitik.Dokumenitu disebut kode Hammurabi yang ditulis oleh penguasa Babilonia pada abad 18 sebelum masehi, yang mengekspresikan keinginan untuk membentuk ke-tertiban publik yang bersatu dan adil pada masa ketika babilonia mengalami transisidarinegarakecilmenjadinegarawilayahyangluas.

KodeHammurabimemilikikesamaandenganhukumMusayangmen-cantumkan persyaratan-persyaratan ekonomi dan sosial untuk suatu pe-mukimanurbanyangstabildimanahakdantanggungjawabdidefinisikanmenurut posisi sosial. Kode mencakup proses kriminal, hak milik, perda-ganganhubungankeluargadanperkawinan,danakesehatandanapayangdikenal sekarang sebagai akuntabilitas publik.

Sejarahyang tertulis tentangpara spesialismenghasilkanpengetahuantentangkebijakandapatditelusuri sampaiabadkeempat sebelummasehi.Di India, Arthashastra karya Kautilya, satu dari tuntunan-tuntunan awaltentangpembuatankebijakan,keahlianbernegaradariadministrasipemer-intahan,mensarikanapayangtelahditulissampaiketikaitu(300SM)men-genai materi yang saat ini disebut Ilmu Ekonomi.

Kautilya, yangmengabdi sebagai penasehat kerajaanMauyandi IndiaUtara,dapatdibandingkandenganPlato(427-327SM),Aristoteles(384-322

24 25

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

SM),danMachiavelli(1469-1527),kesemuanyasecaramendalamterlibatda-lamaspek-aspekpraktispembuatankebijakanpemerintahselainpekerjaanmereka sebagai pemikir-pemikir sosial.

PlatomengabdisebagaipenasehatdaripenguasadiSisilia,sementaraAr-istotelesmengajarAlexanderdariMacedoniasejakorangtersebut terakhirberusia 14 tahun sampai ia naik tahta pada usia 20 tahun. Aristoteles, seperti parapemikir sosial kontemporer, yangmenemukanbahwapolitikpraktismenjijikkan,cenderungmenerimakedudukantersebutdenganharapanagardapat menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah publik.

A. Perkembangan pada Abad PertengahanEkspansi dan diferensiasi secara bertahap peradaban kotasepanjang abad

pertengahan berlangsung dengan diikuti oleh strukturokupasi yang memu-dahkan pengembangan pengetahuan yang terspesialisasi. Berbagai kelom-pok spesialis kebijakan diangkat oleh para pemimpin untukmemberikansaran dan bantuan teknis terhadap hal-hal yang kurang dikuasai oleh para penguasa misalnya pengambilan keputusan yang efektif, keuangan, perang dan hukum.

Pertumbuhan ”Politisi Profesional”, memperoleh kedudukan yang berbe-dadidunia.DiEropa,India,Cina,JepangdanMongoliapadaabadperten-gahan para pendeta merupakan kelompok yang terpelajar, karena kelompok ini secara teknis sangat dibutuhkan. Para penulis yang terpelajar, yang pada zaman modern saat ini adalah penulis pidato presiden juga memiliki pen-garuhterhadappembuatankebijakan.

DiInggrisparabangsawanrendahandanparainvestordiangkattanpakompensasi untuk mengendalikan pemerintahan kota untuk kepentingan meraka sendiri. Pada akhirnya para ahli hukum ternama juga memiliki pen-garuhdalampembuatankebijakan.

B. Zaman Revolusi IndustriPada zaman kuno dan pertengahan pertumbuhan pengetahuan yang rel-

evandengankebijakanmengikutievolusiperadaban.Namunketikaterjadirevolusiindustripertumbuhanpengetahuanyangrelevandengankebijakanmenjadi aktivitas yang relatif otonom dengan ciri khasnya sendiri dan dipi-

24 25

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K26 27

sahkan dengan kepentingan politik sehari-hari.

Zaman revolusi industri adalah masa dimana kepercayaan tentang perkembangan manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi lebih dominan di kalangan para pengambil kebijakan dan penasehatnya.Pada masa ini pembangunan dan pengujian teori-teori ilmiah dan masyarakat secara bertahap mulai dilihat sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan permasalahan sosial. Pengaruh mistik, klenik, dan sihir sudah mulai diting-galkanolehmasyarakat.Mulaipadamasainimunculpengetahuanyangrel-evandengankebijakanmenurutukuranempirismedanmetodeilmiah.

C. Perkembangan pada Abad ke-19Pada abad 19 di Eropa mulai muncul generasi baru yang menghasilkan

pengetahuantentangkebijakanmulaimendasarkanefektivitasmerekapadadokumen data empiris yang sistematis. Pada masa ini perhatian terhadap pengumpulan fakta secara sistematis dapat diilustrasikan dengan beberapa cara.Misalnya denganpengembangan statistik dandemografi sebagai bi-dang spesialisasi.

Pada masa itu mulai bermunculan lembaga-lembaga yang memperhati-kansecarakhususpadapengetahuanyangrelevandengankebijakan.Lem-baga-lembaga tersebut diorganisir oleh para bankir, ilmuwan, industrialisyang berusahamengganti cara berfikir lama dalammenghadapimasalahsosial dengan metode baru yang lebih sistematis.

Pada abad 19, metode untuk menghasilkan pengetahuan yang relevan dengankebijakansecarajelasmengalamiperubahandantransformasiyangbesar. Pengetahuan mengenai alam dan masyarakat tidak lagi ditentukan menurutkesesuaiannyadenganotoritas,ritualdanprinsip-prinsipfilsafat,tetapi dinilai berdasarkan konsistensinya dengan observasi empiris. Tetapi transformasi ini bukanlah merupakan hasil dari komitmen formal terhadap norma-norma empirisme dan metode ilmiah sebagai konsekuensi dari per-tumbuhan ketidakpastian yang datang bersama dengan transisi dari perada-ban agraris ke industri.

Latarbelakanganalisisabadke-19darianalisiskebijakankontemporermelanjutkan bagimana ilmu sosial terapan ditumpangi oleh tujuan kelom-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K26 27

pok sosial yang dominan. Pengunaan ilmu untuk menemukan dan menguji hukum-hukum alam dan masyarakat dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai pengetahuan yang obyektif. Ilmu hanya dipandang sebagai alat untuk memproduksi pengetahuan.

Akibatnya, pertanyaan tentang tujuan dipandang sebagai nonrasional atausebagaiekspresiyangsewenang-wenangdarikepentinganpribadiyangberadadiluarbataspenelitianilmiah.Sehinggaproduksipengetahuanyangterspesialisasi ditetapkan sebagai “ilmu”.

D. Pemerintahan Kolonial Belanda di Nusantara SetelahNapoleondikalahkanolehpasukankoalisi,WillemvanOranje

kembalimenjadirajadinegerinya.naiktahtasebagaiSouvereinvorst(1814),kemudiansebagairaja(1815).BerdasarkanGroundwet(konstitusiKerajaanBelanda),kekuasaantertinggiataswilayahjajahanberadaditanganraja.De-mikian pula dengan kekuasaan undang-undang.

StatenGeneraal(parlemen)samasekalitidakdiikutsertakandidalamnya.Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang Commissaris Generaal, yaitu C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan A.A. Buyskes, untukmengambilalihjajahanBelandadiAsiadaritanganInggris.MerekadiberikankekuasaanbesarmewakiliPemerintahanAgung(Raja).SejakmasaCommissarisGeneraal inilah, sebutanOost Indië,atauHindiaTimur,ber-gantimenjadiNederlandschOostIndië(HindiaBelandaTimur).Akantetapitidak lama kemudian nama tersebut berubah kembali menjadi Nederlandsch Indië(HindiaBelanda),sepertiterlihatdalamStaatsblad(LembaranNegara)tahun 1816.

Tugas pokok yang dibebankan kepada van der Capellen dan kawan-kawanadalahmembangunkembalisistempemerintahanyangbaikdiHin-dia. Tujuannya agar daerah koloni ini segera dapat memberikan keuntungan kepada negeri induknya, yang sudah banyak terlibat utang, termasuk utang-utangVOC.AkantetapikondisipolitikdiHindiaBelandayangbelumsep-enuhnya aman sejak ditinggalkan Daendels.

PerludiketahuibahwawilayahyangtercakupdalamnegarakolonialHin-diaBelandaitupadaawalnyahanyamencakupwilayah-wilayahtaklukkan

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K28 29

VOCatauyangdiklaimsebagaitaklukkanVOC.KerajaanAceh,BangkadanBelitung misalnya, tidak termasuk Hindia Belanda, karena bukan taklukkan VOC.AkantetapiSingapuradanMalakatermasukHindiaBelandakarenabekastaklukkanVOC.NamundalamperkembangannyakemudianwilayahHindia Belanda mengalami banyak perubahan.

Pada saat Commissaris Generaal memulai tugasnya, ada beberapa daerah taklukkanVOCyangmenyatakantidakterikatlagiolehperjanjiandenganVOCyangtelahruntuh.Sikaptersebutsecaraotomatismenyatakanbahwamereka juga tidak terikat dengan negara kolonial Hindia Belanda.

DalamduadasawarsapertamapendiriannegarakolonialHindiaBelan-da,palingtidakadatigaperlawananataupemberontakanyangdinilaisan-gatmengganggukewibawaannya,yaituperlawananPattimuradiMaluku;perlawanan Diponegoro (de Java oorlog) di Jawa; dan perlawanan kaumPadridiSumateraBarat.

Ada pun yang menjadi landasan operasional di Hindia Belanda diatur berdasarkan Regeering Reglement (Peraturan Pemerintah, disingkat RR). Menurut peraturan ini, dalam menjalankan tugasnya gubernur jenderal(anggotaCommisarisGeneraal)didampingiolehRaadvan Indiëyangbe-ranggotakanempatorang.GubernurjenderalbersamaRaadvanIndiëinilahyang disebut sebagai Pemerintahan Agung di Hindia Belanda.

Sejaktahun1816,adaduainstansiyangmembantupekerjaanPemerin-tahanAgungdiBataviaini,yaituGeneraleSecretarie(sekretarisumum)un-tukmembantuCommisarisGeneraldanGouvernementSecretarie(sekretarispemerintahan) untuk membantu Gubernur Jenderal. Namun kedua lembaga itu berumur pendek dan dihapuskan pada tahun 1819. Kedudukannya ke-mudiandigantikanolehAlgemeneSecretarie,yangbertugasmembantugu-bernur jenderal (terutama memberikan pertimbangan keputusan).

Dengandemikiandapatdikatakanbahwadalamhal-haltertentu,strukturbirokrasipemerintahanHindiaBelandasamadenganpemerintahanVOC.Adapun perbedaan yang cukup mencolok di antara keduanya berkaitan dengankewenangangubernurjenderal.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K28 29

Apabila padamasaVOC tidak ada aturan khusus yangmengatur ke-wenangangubernurjenderal,sehinggadiadapatberimprovisasisendirida-lam menjalankan pemerintahannya, maka pada masa Hindia Belanda terda-patperaturanyangmengaturkewenangangubernurjenderalyangtertuangdalam RR.

Begitupuladalamhalpertanggungjawaban,apabilapadamasaVOCgu-bernur jenderalmemberikan laporannyakepadaHeerenXVII,makapadamasaHindiaBelandadiabertanggungjawablangsungkepadaraja,melaluimenteri jajahan.

Dalam tata pemerintahan kolonial, Gubernur Jenderal didampingi oleh Direksi atau departemen-departemen, yang namanya kemudian menjadi Departementen van Algemeen Bestuur. Dalam perkembangannya, lembaga ini seringkali mengalami perubahan, baik dalam susunannya maupun hi-erarkinya, akibat keadaan di Hindia Belanda sendiri maupun di Eropa (ter-masuk Negeri Belanda).

Salahsatuperistiwayangmembawadampakcukupbesarpadatatape-merintahan Hindia Belanda adalah revolusi yang terjadi di Eropa pada tahun 1848.Sejakrevolusiitu,dapatdikatakanbahwadiEropaBarattidakadalagirajayangberkuasamutlak.Sebaliknya,parapenguasaitukinidibatasiolehkonstitusi. Dalam kasus raja Belanda, kekuasaannya dibatasi oleh Ground-swet(konstitusi)tahun1848.

PenerapanGroundswet1848menyebabkanRRdiHindiaBelandaberubahdengan terbitnya RR baru tahun 1864. Berdasarkan RR baru ini, Direksi yang beradadibawahgubernurjenderaldibubarkandandigantidengandeparte-mendepartemen baru, yang masing-masing berdiri sendiri. Pada tahun 1933, terdapat enam departemen, yaitu sebagai berikut:

1. Departemen van Justitie2. Departemen van Financien3. Departemen van Binenland Bestuur4.DepartemenvanOnerwijsenEredeinst5. Departemen Economische Zaken6.DepartemenVerkeerenWaterstaat.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K30 31

Selainkeenamdepartemensipildiatas,terdapatduadepartemenmiliter,yaitu departemen peperangan dan marine (angkatan laut). Direktur dari de-partemendepartemen sipil diangkat oleh gubernur jenderal sedangkan pan-glima angkatan darat dan laut diangkat oleh raja.

Meskipun adaupayauntukmelakukanmodernisasi struktur birokrasipemerintahan Hindia Belanda, namun dalam batas-batas tertentu struktur politik sebelumnya masih tetap dipertahankan, demi mempertahankan loy-alitas, khususnya loyalitas para elit pribumi. Hal ini terlihat jelas dari struk-tur dan jabatan dalam organisasi pemerintahannya. Jabatan-jabatan teritorial di atas tingkat kabupaten tetap dipegang oleh orang-orang Eropa/Belanda.

Jabatan tertinggi yang dipegang oleh orang pribumi adalah kepala kabu-paten,yaitubupati.Bupatiinidibantuolehseorangpatih.Dibawahtingkatkabupatenterdapatkewedanaanyangdijabatolehseorangwedana.Kecama-tan,yangdikepalaiseorangcamat,merupakanwilayahdibawahkewedan-aan.Sedangkan jabatankepaladesapadadasarnya tidak termasukdalamstruktur birokrasi pemerintah kolonial sehingga bukan merupakan anggota korppegawaidalamnegeriHindiaBelanda.

KorpspegawaidalamnegeriHindiaBelanda(DepartemenvanBinnen-landBestuur),terdiriataspegawaibangsaEropadanpribumi.KorppegawaiEropadisebutEropeesbestuursementarakorpspegawainegeripribumidis-ebutinlandbestuur.Keduakorppegawaiinisecaraumumdisebutbinnen-land bestuur (BB). Dalam bahasa pribumi BB ini disebut Pangreh Praja (Pe-mangku Kerajaan). Para pejabat pribumi inilah yang disebut kaum priyayi, suatuistilahyangsebelumnyadipakaidikerajaanJawa.

Sepertiyangtelahdikemukakandiatas,kepaladesatidaktermasukkat-egoripriyayikarenatidaktermasukkedalambarisanBB.Olehkarenaitu,kepaladesatidakdiangkatmaupundigajiolehpemerintah.Merekadipilihlangsung oleh rakyat dan digaji oleh rakyat pula, yaitu melalui tanah desa yang diserahkan kepadanya selama dia menjadi kepala desa. Tanah jabatan atautanahgajiinidibeberapadaerahdiJawadisebuttanahbengkok.

KetikawilayahHindiaBelandamenjadilebihluasakibatkebijakanpoli-tikpasifikasidanpemantapan (paxnederlandica),kebutuhan tenagakerja

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K30 31

untuk mengelola administrasi negara semakin meningkat. Dalam hal ini tenaga-tenaga pribumi semakin banyak terserap ke dalam birokrasi pemer-intahan.

Selain itu, pengawasan pemerintah pun semakin menukik ke bawah.Meskipun jabatan teritorial dari tingkat kabupaten ke bawahmasih tetapdipegang kaum pribumi, namun dengan alasan untuk mendampingi para pejabat itu maka diadakan jabatan-jabatan non teritorial setingkat kabupat-en,kewedanaandanakhirnyajugakecamatan.Apabiladitingkatkabupatenada jabatan asisten residen, maka untuk tingkat kecamatan ada jabatan con-troleur,sementaradibawahnyalagiadajabatanaspirantcontrol

E. Dominasi Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun1816RafflesmengakhiripemerintahannyadiHindia.Pemerintah

Inggris sebenarnya telah menunjuk John Fendall untuk menggantikan Raf-fles.Tetapipadatahun1814sudahdiadakanKonvensiLondon.Salahsatuisi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian pada tahun 1816 Kepulauan Nu-santarakembalidikuasaiolehBelanda.Sejak itudimulailahPemerintahanKolonial Belanda.

Jalan tengah bersama Komisaris JenderalSetelahkembaliketanganBelanda,tanahHindiadiperintaholehbadan

baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk olehPangeranWillemVIyangterdiriatastigaorang,yakni:CornelisThe-odorus Elout (ketua), Arnold Ardiaan Buyskes (anggota), dan Alexander Ge-rardPhilipBaronVanderCapellen(anggota).

Sebagai rambu-rambu pelaksanaan pemerintahan di negeri jajahanPangeranWillem VI mengeluarkan Undang - Undang Pemerintah untuknegerijajahan(RegeringsReglement)padatahun1815.Salahsatupasaldariundang-undangtersebutmenegaskanbahwapelaksanaanpertaniandilaku-kansecarabebas.Halinimenunjukkanbahwaadarelevansidengankeingi-nan kaum liberal sebagaimana diusulkan oleh Dirk van Hogendorp.

Berbekal ketentuan dalam undang-undang tersebut ketiga anggota Komisaris Jenderal itu berangkat ke Hindia Belanda. Ketiganya sepakat un-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

tukmengadopsi beberapa kebijakan yangpernahditerapkan olehRaffles.MerekasampaidiBataviapada27April1816.Ketikamelihatkenyataandilapangan, Ketiga Komisaris Jenderal itu bimbang untuk menerapkan prinsip prinsip liberalisme dalam mengelola tanah jajahan di Nusantara. Hindia da-lam keadaan terus merosot dan pemerintah mengalami kerugian.

KasnegaradiBelandadalamkeadaanmenipis.Merekasadarbahwatu-gas mereka harus dilaksanakan secepatnya untuk dapat mengatasi perso-alan ekonomi baikdi Tanah JajahanmaupundiNegeri Induk. Sementaraitu perdebatan antar kaum liberal dan kaum konservatif terkait dengan pen-gelolaan tanah jajahan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya belum mencapai titik temu.

Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akanmendatangkankeuntunganyangbesarbiladiserahkankepadaswasta,danrakyatdiberikebebasandalammenanam.Sedangkelompokkonservatifber-pendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan apabila langsungditanganipemerintahdenganpengawasanyangketat.

Dengan mempertimbangkan amanat UU Pemerintah dan melihat ke-nyataan di lapangan serta memperhatikan kaum liberal dan kaum konser-vatif,KomisarisJenderalsepakatuntukmenerapkankebijakanjalantengah.Maksudnya, eksploitasikekayaandi tanah jajahan langsungditanganipe-merintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi neg-eriinduk,disampingmengusahakankebebasanpendudukdanpihakswastauntuk berusaha di tanah jajahan.

Tetapikebijakanjalantengahinitidakdapatmerubahkeadaan.Akhirnyapada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memberlakukan UU yang mene-gaskanbahwapenguasatertinggiditanahjajahanadalahgubernurjenderal.VanderCapellen kemudianditunjuk sebagaiGubernur Jenderal. Ia inginmelanjutkan strategi jalan tengah.

TetapikebijakanVanderCapellen ituberkembangkearahsewa tanahdengan penghapus peran penguasa tradisional (bupati dan para penguasa setempat).KemudianVanderCapellenjugamenarikpajaktetapyangsangatmemberatkan rakyat. Timbul banyak protes dan mendorong terjadinya per-

32 33

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

lawanan.KemudianiadipanggilpulangdandigantikanolehDuBusGisig-nies. Ia berkeinginan membangun modal dan meningkatkan ekspor. Tetapi program ini tidak berhasil karena rakyat tetap miskin sehingga tidak mampu menyediakan barangbarang yang diekspor.

Yangterjadijustruimporlebihbesardibandingekspor.Tentuinisangatmerugikan bagi pemerintah Belanda. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, kas Negara di negeri induk pun kosong. Hal ini disebabkan dana banyaktersedotuntukpembiayaanperangditanahjajahan.SebagaicontohPerang Diponegoro yang baru berjalan satu tahun sudah menguras dana yang luar biasa, sehingga pemerintahan Hindia Belanda dan pemerintah negeri induk mengalami kesulitan ekonomi.

Kesulitan ekonomi Belanda ini semakin diperberat dengan adanya pemi-sahan antara Belanda dan Belgia pada tahun 1830. Dengan pemisahan ini Belanda banyak kehilangan lahan industri sehingga pemasukan negara juga semakin berkurang.

F. Sistem Tanam PaksaPemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi

problem ekonomi. Berbagai pendapat mulai dilontarkan oleh para para pemimpindan tokohmasyarakat.Salah satunyapada tahun1829 seorangtokohbernama JohannesVandenBoschmengajukankepada rajaBelandausulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia.

VandenBoschberpendapatuntukmemperbaikiekonomi,ditanahjaja-hanharusdilakukanpenanamantanamanyangdapat lakudijualdipasardunia.Sesuaidengankeadaandinegerijajahan,makapenanamandilakukandenganpaksa.Merekamenggunakankonsepdaerah jajahan sebagai tem-patmengambilkeuntunganbaginegeriinduk.SepertidikatakanBaud,Jawaadalah“gabustempatNederlandmengapung”.JadidengankatalainJawadipandang sebagai sapi perahan.

Konsep Bosch itulah yang kemudian dikenal dengan Cultuurstelsel (Tan-am Paksa). Dengan cara ini diharapkan perekonomian Belanda dapat den-gan cepat pulih dan semakin meningkat. Bahkan dalam salah satu tulisan

32 33

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

VandenBoschmembuatsuatuperkiraanbahwadenganTanamPaksa,hasiltanaman ekspor dapat ditingkatkan sebanyak kurang lebih f.15. sampai f.20 juta setiap tahun.VandenBoschmenyatakanbahwacarapaksaansepertiyangpernahdilakukanVOCadalahcarayang terbaikuntukmemperolehtanaman ekspor untuk pasaran Eropa.

Denganmembawadanmemperdagangkanhasiltanamansebanyak-ban-yaknya ke Eropa, maka akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar.

G. Ketentuan Tanam PaksaRajaWillemtertariksertasetujudenganusulandanperkiraanVanden

Boschtersebut.Tahun1830VandenBoschdiangkatsebagaiGubernurJen-deralbarudiJawa.SetelahsampaidiJawaVandenBoschsegeramencanan-gkan sistem dan program Tanam Paksa.

Secara umum Tanam Paksa mewajibkan para petani untuk menanamtanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman itu di samping kopi juga antara lain tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkanmembayarpajakdalambentukbarangsesuaidenganhasiltana-manyangditanampetani.SecararincibeberapaketentuanTanamPaksaitutermuatpadaLembaranNegara(Staatsblad)Tahun1834No.22.Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut.

•Pendudukmenyediakansebagiandaritanahnyauntuk pelaksanaan Tanam Paksa.

•Tanahpertanianyangdisediakanpendudukuntukpelaksanaan Tanam Paksa tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.

•Waktudanpekerjaanyangdiperlukanuntukmenanam tanaman Tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.

•TanahyangdisediakanuntuktanamanTanamPaksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

34 35

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

•HasiltanamanyangterkaitdenganpelaksanaanTanamPaksawajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.

•Kegagalanpanenyangbukandisebabkanolehkesalahan rakyat petani, menjadi tanggungan pemerintah.•Pendudukdesayangbekerjaditanah-tanahuntukpelaksanaanTanamPaksaberadadibawahpengawasanlangsungparapenguasapribumi,sedangpegawai-pegawaiEropamelakukanpengawasansecaraumum.•Pendudukyangbukanpetani,diwajibkanbekerjadi perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam satu tahun.

Menurut apa yang tertulis di dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, tampaknya tidak terlalu memberatkan rakyat. Bahkan pada prinsipnya rakyat boleh mengajukan keberatan-keberatan apabila memang tidak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Ini artinya ketentuan Tanam Paksa itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan.

H. Pelaksanaan Tanam PaksaMenurutVandenBosch,pelaksanaansistemTanamPaksaharusmeng-

gunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak,yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Berkaitan dengan itu pengerahan tenaga kerja melalui kegiatan seperti sam-batan, gotong royong maupun gugur gunung, merupakan usaha yang tepat untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani, juga sebagai penghubung dengan atasan dan pejabatpemerintah.Olehkarenaposisiyangbegitupentingitumakakepaladesatetapberadadibawahpengaruhdanpengawasanparapamongpraja.

YangjelaspelaksanaanTanamPaksaitutidaksesuaidenganperaturanyang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para

34 35

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K36 37

pegawaidanpejabat yang terkait denganpelaksanaanTanamPaksa.Tan-amPaksa telahmembawa penderitaan rakyat. Banyak pekerja yang jatuhsakit.MerekadipaksafokusbekerjauntukTanamPaksa,sehingganasibdirisendiri dan keluarganya tidak terurus. Bahkan kemudian timbul bahaya ke-laparandankematiandiberbagaidaerah.MisalnyadiCirebon(1843-1844),di Demak (tahun 1849) dan Grobogan pada tahun 1850.

Sementara itu dengan pelaksanaan Tanam Paksa ini Belanda telahmengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Dari tahun 1831 hingga tahun 1877 perbendaharaan kerajaan Belanda telah mencapai 832 jutagulden,utang-utanglamaVOCdapatdilunasi,kubu-kubudanbentengpertahanan dibangun.

Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesame manusia. Memang harus diakui beberapamanfaat adanya Tanam Paksa, misalnya,dikenalkannya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor, dibangunnya berbagai saluran irigasi, dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Beberapa hal ini sangat berarti dalam kehidupan masyarakat kelak.

I. Sistem Usaha SwastaPelaksanaan Tanam Paksa memang telah berhasil memperbaiki pereko-

nomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntun-gan dari Tanam Paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai Neg-araindustri.Sejalandenganhalinitelahmendorongpulatampilnyakaumliberalyangdidukungolehparapengusaha.Olehkarenaitu,mulaimunculperdebatan tentang pelaksanaan Tanam Paksa.

MasyarakatBelandamulaimempertimbangkanbaikburukdanuntungruginya Tanam Paksa. Timbullah pro dan kontra mengenai pelaksanaan Tan-am Paksa. Pihak yang pro dan setuju Tanam Paksa tetap dilaksanakan adalah kelompokkonservatifdanparapegawaipemerintah.

Mereka setujukarenaTanamPaksa telahmendatangkanbanyakkeun-tungan.BegitujugaparapemegangsahamperusahaanNHM(NederlanscheHandelMatschappij), yangmendukungpelaksanaanTanamPaksakarenamendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil Tanam Paksa dari

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K36 37

HindiaBelandakeEropa.Sementara,pihakyangmenentangpelaksanaanTanam Paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi.

Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaranagama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekono-misebaiknyadiserahkankepadapihakswasta.

NederlanscheHandelMatschappij: perusahaandagang yangdidirikanolehRajaWilliamIdiDenHaagpada9Maret1824sebagaipromosiantaralain bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman, dan memegang Pan-dangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruh-nyasemakinkuat.Olehkarenaitu,tahun1850Pemerintahmulaibimbang.Apalagi setelah kaum liberal mendapatkan kemenangan politik di Parlemen (StatenGeneraal).

Parlemenmemilikiperananlebihbesardalamurusantanahjajahan.Se-suai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal menuntut adanya peruba-han dan pembaruan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dikurangi,sebaliknyaperludiberikankeleluasaankepadapihakswastaun-tuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga,mengaturtegaknyahukum,danmembangunsaranaprasaranaagarsemua aktivitas masyarakat berjalan lancar.

Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda di-akhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860 yaknibukuMaxHavelaartulisanEdwardDouwesDekkerdengannamasa-marannyaMultatuli,danbukuberjudulSuikerContractor(Kontrak-kontrakGula) tulisan Frans van de Pute. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa. Penolakan terhadap Tanam Paksa su-dah menjadi pendapat umum.

Olehkarenaitu,secaraberangsurangsurTanamPaksamulaidihapusdanmulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isikesepakatandidalamTraktatSumaterayangditandatanganitahun1871.DidalamTraktatSumateraituantaralaindijelaskanbahwaBelandadiberi

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K38 39

kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai im-bangannya Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi lib-eral agarpihak swasta termasuk Inggrisdapatmenanamkanmodalnyaditanah jajahan Belanda di Hindia.

Penetapan pelaksanan sistem politik ekonomi liberal memberikan pelu-angpihakswastauntukikutmengembangkanperekonomianditanahjaja-han.Seiringdenganupayapembaruandalammenanganiperekonomiandinegeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pera-turan perundang-undangan.

•Tahun1864dikeluarkanUndang-undangPerbendaharaan Negara (Comptabiliet Wet). Berdasarkan Undang-undang ini setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan isahkan oleh Parlemen. •Undang-undangGula(SuikerWet).Undang-undangini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepadapihakswasta. •Undang-undangAgraria(AgrarischeWet)padatahun1870. Undang- Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan, antara lain :

a. Tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Per-tama,tanahmilikpendudukpribumiberupapersawahan,kebun,ladangdansebagainya. Kedua, tanahtanah hutan, pegunungan dan lainnya yang tidak termasuk tanah penduduk pribumi dinyatakan sebagai tanah pemerintah.

b. Pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah.

c.Pihakswastadapatmenyewatanah,baiktanahpemerintahmaupuntanahpenduduk.Tanah-tanahpemerintahdapatdisewapengusahaswastasampai75tahun.Tanahpendudukdapatdisewaselamalimatahun,adajugayangdisewasampai30tahun.Sewa-menyewatanahiniharusdidaftarkankepadapemerintah.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K38 39

Sejak dikeluarkan UUAgraria itu, pihak swasta semakin banyak me-masukitanahjajahandiHindiaBelanda.Merekamemainkanperananpent-ingdalammengeksploitasitanahjajahan.Olehkarenaitu,mulailaheraim-perialism modern. Berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Tanah jajahan berfungsi sebagai:

•tempatuntukmendapatkanbahanmentahuntukkepentingan industri di Eropa, dan tempat penanaman modal asing, •tempatpemasaranbarang-baranghasilindustridariEropa, •penyediatenagakerjayangmurah.

Usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi,teh,kina,kelapasawit,dankaret.Hasilbarangtambangjugamening-kat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat.

Untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini semua dimaksudkan untuk membantu kelancaran pen-gangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar.

Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan-jalan kereta apiyangpertamadibangunadalahantaraSemarangdanYogyakarta,kemu-dianantaraBataviadanBogor,danantaraSurabayadanMalang.Pemban-gunan jalankeretaapi jugadilakukandiSumaterapadaakhirabadke-19.Tahun 1883 Maskapai Tembakau Deli telah memprakarsai pembangunanjalan kereta api.

Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerahdaerah yangtelahdikuasaidanyangakandikuasai,misalnyaAceh.Olehkarenaitu,pembangunanjalankeretaapidiSumatraini,jugaberdasarkanpertimban-gan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan,sepertididaerahpertambanganbatubaradiSumatraBarat.

Di samping angkutan darat, angkutan laut juga mengalami peningkatan.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K40 41

Tahun 1872 dibangun Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, Pelabuhan Bela-wandiSumatraTimur,danPelabuhanEmmahaven(TelukBayur)diPadang.JalurlautinisemakinramaidanefisienterutamasetelahadanyapembukaanTerusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat Bumiputera pelaksanaanusa-haswastatetapmembawapenderitaan.Pertanianrakyatsemakinmerosot.Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng dan seba-gainya.

Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil-hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan-ker-ajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional, seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian rakyat tetap hidup menderita.

J. Perkembangan Abad ke-20Perkembanganilmuyangmempelajaritentangkebijakanpadaabadini

dapat digambarkan dengan adanya profesionalisasi ilmu politik, adminis-trasi negara, sosiologi, ekonomi dan disiplin ilmu sosial lainnya yang terkait. Selamaabad20parailmuwankebijakanbukanlagikelompokyanghetero-gen seperti bankir, industrialis, jurnalis, dan sarjana-sarjana yang mengenda-likanlembagastatistikkunodanlembagapenelitiankebijakanlainnya.

Fungsiutamadariilmuwansosialpadamasainiadalahmengkajimasalahmasalahkebijakandanmerumuskansolusiyangpotensial.Adanyaperangdunia II dan masalah penyesuaian kembali pasca perang memberi kesempa-tanparailmuwansosialuntukmenerapkannilai-nilaiyangdianutnyauntukmemecahkan masalah praktis.

MenurutLaswelldalampengantarnya” ilmukebijakan” tidakdibatasioleh tujuan teoritis ilmu, tetapi juga memiliki orientasi praktis yang men-dasar.Tujuanilmukebijakantidakhanyamemberisumbanganpadapengam-bilankeputusanyangefisientapijugauntukmemberikanpengetahuanyangdibutuhkan dalam rangka pengembangan pelaksanaan demokrasi.

Perkembanganilmukebijakansetelahperang,sistematikastudikebijakanpublik juga keluar dari administrasi negara dan kemudian menjadi disiplin

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K40 41

ilmu di dalam ilmu politik. Ide “analisis” muncul bersama-sama dengan usaha-usaha untuk memisahkan masalah menjadi beberapa komponen yang mendasar. Sejauh analisis dalam arti sempit analisentrik inimengabaikanaspek-aspek politik, sosial dan administratif dari kebijakan publik. Makaanalisiskebijakandidalambentuknyayangbaruinidapatdiartikansebagaigerakan meninggalkan tradisi yang telah mapan pada abad 19 sampai abad 20-an.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K42 43

Menurut JokoSantoso,S.STP.,dalamtulisannyaProsesPerumusanKe-bijakanPublik,hal-halyangperlumendapatperhatianuntukmerumuskankebijakanpublikmeliputibeberapahalantaralain:

1.AktoryangterlibatdalamIsuKebijakan. 2. Kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor. 3. Tujuan yang ingin diraih oleh setiap aktor. 4. Aktor-aktor mana yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama dan diajak untuk bekerjasama. 5. Even atau momentum yang digunakan oleh setiap aktor untuk mengarti kulasikan kepentingan atau menghambat bahkanmenggagalkankepentinganlawannyaatauaktoryangkontra. 6. Alat, sarana, saluran yang digunakan oleh setiap aktor untuk mengartikulasikan kepentingannya. 7. Teknik yang digunakan oleh setiap aktor. 8. Pengorbanan dan hasil yang diraih oleh setiap aktor. 9.Penilaian tentang demokratisasi, partisipasi, transparansi,keterbukaandariproseskebijakantersebut.

Overviewpandangankaumkapitalis,positivisdansosioradikalmenge-nai berbagai macam masalah sosial, ekonomi dan politik :

Perumusan Kebijakan PublikBAB 3 (TIGA)

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K42 43

KAPI

TALI

SSO

SIA

LIS

RAD

IKA

LPO

SITI

VIS

Manusia

tidak

sam

a, m

a-te

rial

istik

da

n se

lalu

m

enca

ri

keku

asaa

n

Orang

bisa

khila

f aka

n te

tapi

da

pat d

iluru

skan

da

n di

didi

k, s

elf

orie

nted

te

tapi

bi

sa j

uga

men

g-ha

rgai

ora

ng la

in

Manusiaaitu

mak

hluk

so

sial

;

mat

eria

lism

e da

n se

lf in

tere

st

itu

yang

ad

a pa

da

man

usia

itu

kar

-en

a te

kana

n da

n pe

ngar

uh k

apita

l-is

me

SIFAT DASARMANUSIA PASAR PRIVAT

Efisien;rasion

-al

; te

rbai

k un

tuk

diad

apta

sika

n,

si-

fat,

hake

kat

ma-

nusi

a, k

eras

tet

api

juga

m

enja

ga

ke-

beba

san

Efisien;rasional

teta

pi d

alam

bat

as

tert

entu

, pen

ingk

a-ta

n be

sarn

ya k

ot-

pora

si

men

yeba

b-ka

n ko

nsen

tras

i ke

kuas

aan

Sumber

ke-

pinc

anga

n so

sial

, pe

ngej

ar

keun

-tu

ngan

, seh

ingg

a up

ah b

uruh

har

-us

dip

erta

hank

an

rend

ah.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K44 45

PEMER

INTA

H

Memilikiperanyangsah dalam mengurangi kerasnya mekanisme padar, usaha-usaha yang idealis dan naif untuk memperbaiki dunia biasanya bera-khir dengan backfire

Bisa melakukan kekeliruan, tetapi tidak mengandung unsur-unsur terbaik dari hakekat manusia, kerjasama, keadilan dan kemajuan

Terutama ber-satu dengan pemilik modal melindungi kekayaan privat dan kemudahan-nya , keistimewaanswasta,menjaga

ketertiban sosial.

KEPARA

HA

NM

ASA

LAH

SOSIA

LSU

MBER

MA

SALA

HPEN

AFSIRA

N TER

HA

DA

PKEBIJA

KAN

PUBLIK

YAN

G A

DA

ARA

H KEBIJKA

NPU

BLIK YAN

GD

ISARA

NKA

N

Terlalu dibesar-besarkan sebetulnya keadaan-nya semakin baik tetapi harapan tumbuh lebih cepat

Terdapat banyak masalah soaial,tetapi manusia akan mampu mengatasinya

Sangatparahdanbersifat sistemik

Terbatasnya ke-mampuan manusia, dampak kemajuan tekhnologi, mero-sotnya ikatan fam-ily dan solidaritas masyarakat

Kurangnya penge-tahuan dan keahlian manusia untuk men-gatasi masalah, tidak mementingkan diri sendir dari beberapa orang yang memang jelek

Hakekat dari masyarakt kapi-talis dan kepentin-gan dari sebagian kecil pengusaha dan pemilik modal dikedepankan

Kegagalan disebab-kan oleh terlalu banyak campur tangan pemer-intah dan tersentralisir

Terdapat cam-purtangan antara kekuasaan dan kega-galan, merupakan suatu proses belajar dari masyarakat un-tuk mengatur dirinya sendiri

Reformasi yang ada hanya tambal sulam dan tidak tulus, hanya sekedar menghibur kelasbawah,kalupunada usaha reformasi yang sungguh-sung-guh sering dipaksa-kan dengan kekutan politik.

Swastanisasidan desntrralisasi

Pikirkan dan laku-kan ide-ide serta kebi-jakan baru yang lebih efektif dan efisien;pemerintah nasional harusmengawasi

P e n g e n d a l i a n modal oleh publik; pemberdayaan si miskin

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K44 45

HUBUNGAN ANTARAPREJUDICE – DISKRIMINASI – TENSI – KEKERASANAffiemativeaction: contohdiAmerrikabahwadalamorganisasipub-

likadaporsipegawaidariorangberkulithitamuntukdudukdipemerin-tahan meskipun disana bangsa kulit hitam di benci, proporsinya adalah dari prosentase penduduk yang ada. DalamkonteksIndonesiamestinyahaliniperludijadikanpertim-

bangan di masa depan.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K46 47

Demokrasi yang dikembangkan diMalaysia dikenal dengan consucia-tional democracy, Dalam demokrasi seperti ini ketyika ada ketegangan sosial makayangmenyelesaikanadalahelitepartai.SedangkandiIndonesia jus-tru masyarakat di politisir oleh elite partai untuk kepentingan kepentingan tertentu. Alasan mempelajari public Policy adalah untuk memahami hubun-gan sebab akibat dari sebuah keputusan untuk lebih memahami masyarakat kita.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K46 47

Santa clause syndromeadalahketergantungandarimasyarakatkarenabantuan masyarakat. Dengan memahami hubungan sebab-akibat dalam public policy akan memudahkan kita untuk menerapkan policy dalam me-nyelesaikan masalah dalam masyarakat. Tujuan politiknya adalah untuk menjaminbangsadannegarakitaagarmengadopsikebijakanyangbarudanmencapai goal yang benar pula.

Environtment of policy termasuk di dalamnya (Thomas Dye) :1. tingkat urbanisasi2. karena urbanisasi telah membuat banyaknya pedagang kaki lima (PKL)3. sistem ekonomi4. ex:tingkatinflasi,sukubunga5. educational level6. ex:kebijakanharusmempertimbangkantingkatpendidikan7. wealth8. inequality9. setiap public policy harus lebih memperhatikan kesenjangan yang ada10. komposisi ras11. religi

Political system dalam public policy termasuk di dalamnya :1. Govermental form2. Constitusioanl type3. Birokrasi4. SistemKepartaian5. SistemKekuasaan6. Interest group7. Levelofconflict8. Characteristic of elite9. Pola partisipasi

Linkage a : Pengaruh Environtment terhadap political systemSebagaicontohadalahbagaimanatingkatpendidikanmasyarakat(ling-

kungan)berhubungandenganlevelofconflict(sistempolitik).DiIndonesia

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K48 49

konflikparaelitepolitiktelahmemicukonflikpadalevelpendukungnyahalinibisadijelaskandengantingkatpendidikanmasyarakatyangmasihminimbaik secara umum maupun pengetahuan politiknya.

Linkage B : Pengaruh political system terhadap public policyContohnya adalah perjuangan kelompok kepentingan (sistem politik) da-

lammemperjuangkansuatukebijakanpublik,misalnyaIDIsebagaikelom-pok kepentingan yaitu para dokter mempengaruhi proses dan perumusan kebijakandalambidangkesehatan.

Linkage C : Pengaruh Environtmen terhadap Public PolicyTerhadap kebijakan transmigrasi saat inimasyarakat di daerah-daerah

diluarpulauJawayangsebelumnyamerupakandaerahtujuantransmigrasikinimulaimenolakprogramataukebijakantersebut.Haliniterjadikarenadi daerah tersebut masyarakat secara umum cenderung tumbuh sentimen kedaerahan, friksi terhadap kaum pendatang dan adanya rasa tidak simpati kepada pendatang yang memperoleh banyak kemudahan dan fasilitas dibi-dang pertanahan (sementara masyarakat setempat tidak memperolehnya).

Linkage D : Pengaruh Public Policy terhadap EnvirontmenKebijakanpublikdalambidangperburuhanatauketenagakerjaantelah

memicumembuatparaburuhyangsebelumnyaberadapadafihakyangdip-inggirkanmembuatparaburuhpascakeluarnyakebijakanketenagakerjaanlebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya. Karena seringnya aksi demo, unjuk rasa dan pemogokkan maka hal ini membuat para investor ragu untuk meneruskan investasinya di Indonesia kecenderungan yang terjadi kemudian sebagai implikasinya adalah terjadi relokasi industri dari modal yangmerekainvestasikankenegara-negarasepertiVietnam,ThailanddanMalaysiayangrelatifamanbagiinvestasinya.

Linkage e : Pengaruh Political system terhadap EnvirontmentKelompok kepentingan yang memperjuangkan nilai-nilai yang dapat

mengangkat derajat hidup mereka seperti kaum tani dan kaum buruh di beberapa negara seperti Jepang dan Australia telah mempengaruhi sistem ekonomi di negara tersebut. Keberpihakan sistem politik terhadap kaum bu-ruh dan kaum tani menjadikan pengaruh yang besar dalam sistem pereko-nomian negerinya.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K48 49

Linkage f : Pengaruh Public policy terhadap Political systemKebijakanpublikmengenaiotonomidaerahdapatmenjelaskanhubun-

ganinidimanaimplikasidarikebijakantersebuttelahmembuatperubahanstruktur dalam sistem pemerintahan baik pada level daerah maupun pada tingkat propinsi.

A. Kebijakan publik dan didefinisikanKebijakan publik didefinisikan sebagai : 1. Hubungan aktivitas satu unit pemerintah dengan lingkungannya Robert Eyestone) 2.Serangkaiankegiatanyangsalingberhubunganbeserta segenap konsekuensinya (Ricard Rose) 3. Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (Thomas Dye) 4.Kemahiranpemerintahuntukmewujudkantujuan-tujuan sosial (Ricard Hula)

Kesimpulanyangdapatditarikdaripengertiankebijakanpublikadalahtidakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. SedangkanmenurutMr. Sugionobahwakebijakanpublik adalahusahabersamadariwargamasyarakatuntukmembagiresourcesyangadadidalammasyarakatsecara damai dan adil serta sifatnya yang mengikat.

B. Pemahaman Kebijakan Kebijakan sebagai sebuah istilah dan berorientasi kepada ilmu sosial

yangdikembangkanHaroldLasswell dkk sebelumdan segeraPD II ada-lah ilmu yang berorientasi kepada masalah kontekstual, multi disiplin dan secaraeksplisitbersifatnormatif.TerhadapKebijakanyangdikembangkanolehLasswellinisesungguhnya“ilmukebijakan”tidakterbatasolehtujuanteoritis akan tetapi juga memiliki tujuan praktis yang mendasar terhadap tu-juannya yaitu terhadappembuatan keputusan yang efisien. Secaraumumtekanandari kebijakanyangdikembangkan ini secarakhusus tujuanakh-irnyaadalahuntukdemokrasidimanatujuanakhirnyaadalahperwujudanmartabat manusia (nilai) baik secara teori maupun fakta.

PendapatyangdikembangkanolehLassweldkk inimendapat tangga-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K50 51

pan bahwa ilmu dan nilai tersebut sebagai hal yang saling bertentangan.Kebijakan-kebijakanyangdirancanguntukmenyorotimasalahfundamentaldanpengambilankebijakandemimenyesuaikanterhadapperubahansosialhanyadipandangsebagaipelayandaridemokrasi.JadiLaswelllebihmelihatkebijakanpadadimensidemokrasidanlebihberorientasipadatujuan(nilai)yaitu peningkatan harkat hidup manusia.

Dituliskan oleh Joko Santoso, S.STP., kebijakanmenurutWillianDunnbahwakebijakansebagaisuatupendekatan terhadappemecahanmasalah-masalah sosial. Dalam orientasinya Dunn lebih menekankan Bagaimana hakekat permasalahannya, makna terhadap pemecahan masalah tersebut danhasilyangakandiharapkandarikebijakantersebutdalammemecahkanmasalah-masalah sosial.

Dalam melihat tingkat kemacetan di Jakarta kedua pengikut pakar terse-butakanbertolakpadakebijakanyangberbedadalampemecahanmasalahyang ada, dimana :

a. Lasswell akan melihat bahwa dalam kemacetan lalu lintas yangterjadi perlu adanya kebijakan barumengenai sistem pengaturan lalulin-tas, penambahan jalan (pelebaran), pembangunan jalan tol, pembangunan jalan by pass, kenaikan pajak terhadap kendaraan bermotor untuk mengatur kesempatanwargaJakartadalamkepemilikanmobil,atausistemperundan-gan yang hanya memberikan kesempatan kepada setiap orang hanya dapat memiliki satu buah mobil.

b. SedangkanWilliamDunnakanmelihatpenyebabkemacetanituter-jadi,alternatifkebijakanyangmungkinakanditawarkanadalahmembuatsistem layanan transportasi umum yang sifatnya massal, penambahan dan peningkatan kualitas layanan angkutan umum.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K50 51

BAIK JELEK

Raja

Aristokrasi

Rakyat

Tirani

Oligarkhie

Monarkhie

Aristokrasi

Demokrasi Anarkhie

Aristokrasi : orientasi pada hati dan pikiran Demokrasi : orientasi pada nafsu dan perut Monarkhie : orientasi pada masyarakat oleh Raja Tirani : orientasi pada kepentingan sendiri oleh raja

Pemerintah melakukan banyak hal, negara harusnya bisa mengatur konf-lik di dalam masyarakat, negara juga dapat mengorganisasikan masyarakat untukmenghadapikonflikdengannegaralain.Akantetapidalammasada-mainegaradapatmemobilisasi.MichaelDouglasmenilaimengenaikasusIndonesiabahwakeberhasilan–keberhasilandankelemahan–kelemahansektor publik terhadap public policy adalah :

a. public services adalah tinggib. Human Dignity adalah rendahc. envorontment adalah rendah

Dengan demikian public policy bisa bersifat mengatur , mengambil dan membagikanatausemuahaltersebutdigabungdidalamkebijakanpublik.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K52 53

C. Analisa Kebijakan Dalam TindakanThomasDyeberanggapanbahwapublicpolicyadalahuntukmemper-

baiki kehidupanmasyarakat.Menurut Thomas Dye ada berbagaimacamPublic Policy : 1. System Theory :

Di dalam konsep ini aktivitas politik dan public policy dapat digambar-kan dalam ilustrasi diatas. Dalam teori sistem public policy dianggap sebagai output dari sebuah sistem politik . konsep mengenai sistem poitik menyata-kan bagaimana isntitusi-institusi dan aktivitasnya mampu merespon dan mentranformasikan kebutuhan yang ada dalam masyarakat untuk menjadi nilai yang mengikat masyarakat secara otoritatif dan memperoleh dukungan darinya.

Model ini dipengaruhi oleh konsep dan teori dalam ilmu komunikasiseperti (feedback, input, output)danpercayabahwakeseluruhanprosesber-sifat cyclical.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K52 53

Pertanyaan yang dapat dianalisis dalam theory system ini adalah : a. dimensi lingkungan apa yang melingkupi sebuah kebutuhan dalam proses masukkan pada suatu sistem politik. b. karakteristik sistem politik yang bagaimana yang dapat mentransformasikankebutuhanakansebuahkebijakanpublik c. bagaimana lingkungan mempengaruhi sistem politik d. bagaimana bekerjanya sistem politik dalam membuat kebijakanpublik e. bagaimana lingkungan input mempengaruhi the content of public polisy f. bagaimana implikasi publik policy, kembali menjadi input sebagai feedback, terhadap lingkungan, dan karakteristik sistem politik.

Contoh yang barangkali dapat menjelaskan teori ini adalah dalam kebi-jakanperburuhanIndonesia.Bahwakelompokpenekandanoposisisalingberusaha untuk memperjuangkan nilai-nilai kepentingannya kemudian ba-gaimanakondisisosialdanperekonomiansebagailingkungandarikebijakanditambah dengan suasana politik yang melingkupinya direspon oleh sistem politikyaitumelaluiinstitusiDewan(DPR)untukdiprosesdandirumuskansebagaisebuahkebijakanpublik. Darikebijakanyangdikeluarkankemu-diandalam implementasi kebijakan tersebutbagaimana lingkungan sosialdanekonomibereaksiterhadapadanyakebijakantersebut,sampaikepadaakhirnya semuanya menjadi feedback bagi proses input kembali.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K54 55

Public policy dapat dilihat sebagai preferensi dan nilai dari elite pemerin-tah.Meskipunseringpublic policymerefleksikankebutuhanmasyarakat.Halini dapat terjadi melalui : 1.publicpolicydibuatsecaraincrementaldanmembawa (mengakomodasikan) nilai-nilai dari kepentingan para elite. Nilai-nilai dari para elit akan sangat mempengaruhi publik. Akantetapielitismetidakberartibahwapublicpolicyanti terhadap kepentingan (kesejahteraan) masyarakat akan tetapi public policy yang ada merespon kesejahteraan masyarakat lebih mengutamakan kepentingan para elit daripada kepentingan masyarakat secara umum. 2. para elite melihat sebagian besar masyarakat yang pasive, terjadi sitorsi informasi, sentimen masyarakat dimanipulasi oleh para elite.

2. Elite Theory

Policy Direction

Policy Execution

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K54 55

Sebagairingkasan:bahwadalammodelinidiasumsikanmasyaraktter-bagidalamduakelompokbesar,merekayangmemilikikekuasaan(power-full)danyangtidakmemilikikekuasaan(powerless).Eliteberkuasakarenamereka lebih pintar, lebih tahu masalah yang dihadapi masyarakat. Hingga kebijakanyangdibuatbersifattopdown.Dengandemikiandapatdifahamibahwamodelhanyaefektifdalamlingkungandimanamasyarakatbersikappasif serta terjadi distorsi informasi.

ContohyangdapatmenjelaskanteoriiniadalahkebijakansubsidiBBMdimana sebenarnya kebijakan tersebutmemang berdimensi terhadap kes-ejahteraan masyarakat akan tetapi sebenarnya yang paling diuntungkan adalah para konglomerat yang memiliki industri, merekalah sebenarnya yangpalingdiuntungkanatasadanyakebijakantersebut.MasyarkattelahdimanipulasipemahamannyaterhadapsubsidiBBM,terjadidistorsiinformasidalam pemahaman masyarakat.

3. Group Theory : Policy as group equilibrium.

Adalah hasil perjuangan dari kelompok yang berjuang sebagai keseim-bangan individu di dalam politik tidak akan berarti kalau tidak menga-tasnamakankepentingankelompok.Menurutteoriinipublicpolicyadalaheguilibrium yang tercapai dalam perjuangan antar kelompok. Akhirnya pen-garuh atau jumlah menjadi penting selain leadership, akses terhadap policy maker, kohesi internal dari kelompok, kekayaan.

Contoh yang dapat menjelaskan teori ini adalah perjuangan para kaum buruhmelaluikelompok-kelompokkepentinganyangmerekabentuk(SBSI,SPSIdst)untukmemperjuangkankepentinganmerekadalamkebijakanper-buruhan.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K56 57

Theory ini dikenal juga dengan sebutan the hydrolic thesis, sebab me-nyoal peranan kelompok penekan dan lobi-lobi antar kelompok yang ada untukmemutuskansatuhal.Masyarakatdiasumsikansebagaisebuahsistemdimana kelompok yang ada saling menekan dalam hukum aksi reaksi da-lammerumuskandanmelaksanakansatukebijakanpublik.

Secarateoritismemangtampakkelompokyangmemilikikekuatanyangsama(sepertigambarpertama)sehinggaContentdancontextkebijakanitumasih netral. Tetapi sejalan dengan pareto optimum prinsip, dimana ketika memaksimalkan kepentingan sebenarnya saat yang sama adalah memini-malkan kepentingan orang lain, maka sebenarnya ada kelompok yang leb-ihpowerfulldibandingyanglain,sehinggahakekatkebijakanpublikbusamenjadi tidak netral lagi. (lihat gambar kedua).

Gambar Pertama :

Gambar Kedua :

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K56 57

4. Rationalism : Policy as effisent goal achievmentNilai yang akan dicapai akan ditimbang dengan yang akan dikorbank-

an. Akan tetapi seorang policy maker harus mengetahui preferensi nilai masyarakat,diaharusmengetahuialternatif-alternatifkebijakanyangada,policy maker harus mengetahui konsekuensi-konsekuensi atas setiap alter-natif kebijakan. Seorang policymaker harusmengaklkulasikan rasio nilaiyang dikorbankan dengan nilai-nilai sosial yang dicapai untuk tiap-tiap al-ternatif kebijakan sehingga seorangpolicymakerharusmemilih alternatifkebijakanyangefisien.

Contohnyaadalahdalampengambilankeputusandalamkebijakanmen-jadikanPulauBatamsebagaikawasan industri.Dimanapemerintahmem-berikan fasilitas-fasilitas kepada para investor, namun pemerintah pun telah mengkalkulasikandampakyangakantimbuldarikebijakantersebut.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K58 59

Menurutteoriinipilihanataskebijakanmerupakanhasildariperhitun-gantertentu,yangbisasajatidakadakaitannyadengankebijaksanaanlainatausebelumnya.Mungkinsajasuatukebijakandiambilpemerintahmenga-rahpadasuatutujuanumum,danmasing2kebijakanbersifatkomplemen-tary terhadap yang lainnya.

5. Incrementalism : Policy as Variations on the pastModelinimelihatsebuahkebijakansebagaikelanjutandaripencapaian

tujuankebijakansebelumnya.Diimajinasikanbahwaadasuatutujuanbesaryanghendakdicapai.Kebijakanyangbarumerupakanupayauntukmenca-pai sasaran berikutnya, sambil melakukan penyesuaian dengan perkemban-gan lingkungan,

Policy hanya sekedar tambahan, part variasi dari masa lalu, orang lebih senang melakukan model incremental dalam public policy karena : a.semuaorangtidakmemilikibanyakwaktu,kecakapandan carauntukmenelitialternatifkebijakanyangada. b.Seorangpolicymakertelahmendapatlegitimasidari policy maker sebelumnya (dimasa lau) c. Program terdahulu mungkin sudah memiliki investasi yang banyak d.Secarapoliticexpedientsesuaiselerapublik e.Susahuntukmengetahuigoaldannilai-nilaisosialyang disetujui bersama.

Contohnya adalah kebijakan pemerintah terhadap kurikulumpendidi-kandimanakebijakan-kebijakanyangdiambilselalubersifatincremental.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K58 59

6. Institusionalism ; policy as institusional activityModelinimenmfokuskandiripadaapayangseharusnyadilakukanoleh

elemen yang ada dalam struktur birokrasi pemerintah, dengan cara melihat chart dari mekanisme kerja sesuai dengan aturan yang ada.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K60 61

Syarat sebuahmasalahdapat diangkatmenjadi issue untuk kemudiandijadikansebagaiagendaadalah: 1. Kita harus bisa menghubungkannya dengan simbol-simbol politikContohnyaadalahbagaimanaindustripesawatterbang, walautidakefisiennamundapattetapberjalankarena keberhasilannya mengaitkan dengan simbol-simbol politik yang ada. 2.Mampumeyakinkanbahwaisuyangadadampaknyaakan besar sekali bila tidak ditangani. 3.Mampumembuatanalogidenganmasalahlainyangrelevan 4.Mampudengantekhnologiuntukmendukungnya. 5.Sebuahissueakanmenjadisebuahagendakebijakan bilaswastatidakmaudantidakmampuuntukmenangani masalah tersebut.

Issue terganggunya kepentingan publikMasalah kepentinganpubliktidakterganggu

PERSPECTIVE IDEOLOGIS TENTANG KRIMINALITAS

Sebab TerjadinyaKriminalitas

OrientasiKebijakan

Peran PenegakkanHukum

KONSERVATIVETRADITIONAL

NEOKONSERVATIVE

Deviasi IndividualTerapy bagi yang

bisa disembuhkan/ Hukuman dan

isolasi bagi yang tidak bisa disem-buhkan

Tangkap dan hukum

Rational choice /Resiko rendah /Merosotnyakontrol

Deterrence danIncapacitation

Takut-takuti krimi-nal potensial /Yakinkankembalipublik /

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K60 61

LIBERAL

RADICAL

Blocked oppurtunity

Komunitas informal Isolasi kriminal

Rehabilitation / Reformasi sosial se-dang / moderat

Hanya sekedar penegakkan hukum bukan penegakkan keadilan

K e s e n j a n g a n berkaitan kapitalisme

Reformasi luas / kontrol publik terhadap Polisi / perangi white-col-lar crime

Aparat hanya sekedar pemelihara statusquo

Sugiono, Public Policy, 1999

Blocked oppurtunity : Terhalangnya kesempatan, misalnya kesempatan kerjaDeference : Menakut-nakutiIncapacity : Menguranginilai-nilaikriminilNeokonservative : OrganisasiKapitalisyangterdidik

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K62 63

Perubahanmentalitas budayaMenghindarikonflik

Perubahanfungsional–strukturalMenghindarikonflik

KONFLIKMODEL KONSENSUS

Mazhab Developmentalis Liberalis Transformatif

Struktur Sosial

Masalah Demokrasi

Sebab Masalah

PemecahanMasalah

Model Perubuhan

Sumber Ilham(motivasi)

Aktor

Hasil konsensus tidak dipermasalah-kan, bahkan diper-tahankan

Hasil konsen-sus tidak diper-masalahkan, bah-kan dipertahankan

Hasil pemaksaan.Selaludipermasalah-kan / dipertanyakan

K e b o d o h a n , Kemiskinan, Keter-belakangan,

Tatanan (polek-sosbud) tidak ber-fungsi dengan baik

Tatanan (polek-sosbud) tidak adil/demokratis

Keterpencilan

Kesalahan para pelaku sebagai sebab

Kurangnya kes-empatan bagi par-tisipasi dan akses sebagai sebab

Struktursosialyangtidak adil sebagai sebab

Mengubah nilai dannorma (budaya dan mentalitas)

Menyediakan danmemperluas kes-empatan partisi-pasi dan akses bagi rakyat

Mengubah strukturdemokratisasi.Kekuasaan ada di tangan rakyat

Perubahan struktural

Pemerintah, elite Pemerintah, elite Rakyat sendiri

Menjalankantugas

Menegakkan hu-kum dan aturan (HAM)

Kemampuan akyat melakukan pe-rubahan

GayaKepemimpinan

Paradigma

Birokratik Tekhnokratik,Birokratik

Populis, partisipatoris,memberi peluangpemimpindaribawah

DevelopmentalisReformasiLiberalTransformasiSosial

D. Model Sosiologis Untuk MemahamiMASALAH DEMOKRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL

Diadopsi / dimodifikasi dariAnneHope& SallyHimmel, Training for Transformation; A Handbook for Community Workers, Book 3 Mambo Press,Gweru,Zimbabwe,1984

ProsesPerumusanKebijakanPublikOleh:JokoSantoso,S.STP

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K62 63

E. Masalah Publik dan Masalah Kebijakan “Close the gap between knowledge and policy” (Wayne Parsons, 1997:21. Public Policy: And Introduction to the Theory and Practice of Policy Analys)

Bagai mengurai benang kusut, pembahasan mengenai permasalahan publik tidak ada habis-habisnya. Hal tersebut dikarenakan masing-masing individu memiliki kepentingan berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda itu membuat pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut‘menitipkan’suaranyatersebut.

Prosestawar-menawar(bargaining)antar-aktorpembuatkebijakan,den-gan menggunakan kebebasan dan kewenangannya, seringkali disalahgu-nakan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan(power)itusendiri.

Banyaknya kepentingan yang masuk membuat aktor-aktor pembuat ke-bijakansibukdalammerumuskankebijakanyangakanditerapkan.Paraak-tortersebutharusmenyeleksisatu-persatumasalahyangada.Butuhwaktudantenagaekstradariparalembagapembuatkebijakan(eksekutif,legislatif,danyudikatif)untukmembuatkebijakan.

Karena, sejatinyasetiapkebijakanyangkeluarmerupakanhasilassess-mentdari masalah publik. Namun, pertanyaan yang kemudian muncul ada-lah apakah semuamasalahpublik adalahmasalah kebijakan ataukah adayangbukanmasalahkebijakan?

Sebuahparadigmakebijakanpublikyangkaku(rigid)dantidakrespon-sifakanmenghasilkanwajahnegarayangkakudantidakresponsifpula.Se-baliknya,paradigmakebijakanpublikyangluwesdanresponsifakanmeng-hasilkanwajahnegarayangluwesdanresponsifpula(FadillahPutra:2003).

Itulah sebuah gambaran betapa rumitnya suatu kebijakan publik. Se-orangpakarkebijakankenamaanBarat,WilliamDunnmembedakanantaramasalahyangbukankebijakandanmasalahkebijakan(Dunn:1995).Menu-rutnya,terdapatperbedaanyangcukupsignifikanantaramasalahkebijakandanmasalahnon-kebijakan.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K64 65

Pertama,salingbergantung(interdependence),maksudnyaadalahbahwamasalahkebijakanseringkalimempengaruhimasalahkebijakanyanglainnya(complicated).RusselL.Ackroffmenyebutnyadengannamamesses,yaitumasalahkebijakanbukan sebuahmasalahyangberdiri sendiri,melainkanmerupakanbagiandarikeseluruhansistemmasalah(Ackroff,1974:21).Olehkarena rumitnya masalah tersebut, analisis terhadapnya pun tidak seseder-hana yang dibayangkan. Pendekatan yang digunakan harus menyeluruh dan komprehensif.

Kedua, yaitu subjektif (subjective), yaitu sebuah kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan di-evaluasi secara selektif. Walaupun sejatinya, sebuah masalah juga bisa bersi-fat objektif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor yang datang dari luar.

Para administrator diharapkan mampu memberikan pelayanan yang me-muaskan kepada customers, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Publik sangat menaruh harapan yang besar kepada para administrator publik, yaitu harapan agar para administrator publik tersebut memberikan pelayanan yangbaikkepadanya(goodpublicservice)(IrfanIslamy:1997).Sebuahhara-panyangtidakmuluk-mulukdanwajarmengingatparaadministratorpub-lik tersebut sejatinya adalah pelayan publik.

Dalamhal formulasisebuahkebijakan, faseperumusanmasalahmeru-pakan fase yang sangat krusial dan menentukan. Fase perumusan masalah menjadifundamendasardanlangkahawaldalammembuatkebijakan.Lang-kahawaliniakanmenentukanbagaimanakebijakantersebutakandisusun.Jika masalah yang diangkat salah, maka akan dapat berakibat fatal. Untuk itu,tidakjarangbanyakkebijakanpublikyangpadaakhirnyamalahmeny-engsarakan dan bukan berpihak pada rakyat.

Mengingat pentingnya fase ini, maka William Dunn menyebutkansetidaknya ada empat tahap dalam perumusan masalah, antara lain: problem search(pencarianmasalah),problemdefinition(pendefinisianmasalah),prob-lemspecification(menspesifikasimasalah),danproblemsensing(pengenalanmasalah) (William N. Dunn, 1999:226).

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K64 65

Fase Perumusan Masalah Kebijakan(William N. Dunn, 1999:226)

Pencarianmasalahmenjadi awal ketika para perumus kebijakan akanmembuatkebijakan.Paraanaliskebijakanharusdapatmembedakanantaramasalah publik dengan masalah privat. Jika seseorang kehabisan bensin dalam sebuah perjalanan memakai kendaraan bermotor, maka hal terse-but dikatakan sebagai masalah privat. Namun, jika terjadi kelangkaan min-yak dan gas yang melanda masyarakat luas, maka hal itu disebut sebagai masalah publik. Ilustrasi tersebut menggambarkan perbedaan yang sangat jelas antaramasalah publik denganmasalah privat. Para analis kebijakanpun harus siap dihadapkan pada metamasalah.

Tahap selanjutnya yaitu pendefinisian masalah. Tahap ini merupakanpenganalisisan dari metamasalah ke masalah subtantif. Di mana terjadi pengkategorianmasalah-masalahyangbersifatdasardanumum.Setelahitu,para analis kebijakandapatmerumuskanmasalah formalyang lebih rincidanspesifik.Melaluispesifikasimasalahprosesperpindahandarimasalahsubtantif ke masalah formal dapat dilakukan. Ketika masalah telah dispesi-fikasikan,makapengenalanmasalahmenjaditahapselanjutnya.Dalamta-hapini,kesulitanakanmenghampiripembuatkebijakan.Kesulitantersebutterjadi dikarenakan ketidaksesuaian masalah subtantif dengan representasi formal dari masalah yang ada.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K66 67

Merujukpadabanyaknyapersoalanmengenaikebijakanpublik,RobertBSeidman,AnnSeidman,danNalinAbeysekeremencobamerancangapayangdisebutnyadenganROCCIPI.Merekamenyatakanbahwasuatumasalahda-pat muncul akibat dari adanya beberapa hal yang ditesiskan mereka tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal-hal tersebut, menurutnya antara lain:

1. Rule (peraturan)Peraturan dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia. En-

tah itu sebagai alih-alih (pembenaran) atau malah sebaliknya. Peraturan di sini menyangkut semua masalah publik atau juga masalah yang ditimbulkan olehpublik.Masalahpublikdapatmunculjika:

Pertama, rancunya atau membingungkannya bahasa yang digunakan da-lamperaturan,seperti tidakdijelaskannyahal-halyangdilarangdanyangharus dilakukan oleh masyarakat.

Kedua, beberapa peraturan malah berpeluang menyebabkan perilaku bermasalah. Ketiga, peraturan seringkali memperluas penyebagian-penye-bagian perilaku bermasalah, bukan malah menghilangkannya. Keempat, peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan. Kelima, peraturanmemberikanwewenangberlebihkepadapelaksanaperaturanun-tuk bertindak represif.

2. Opportunity (kesempatan)Seorang individuakandapatmelakukanperilakubermasalah jikakes-

empatanyangadaterbukalebar.Artinyaadalahbahwajikakesempatanter-buka maka hal itu dapat mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku menyimpang.

Dalam hal ini, lingkungan menjadi faktor yang dominan penyebab peri-laku yang menyimpang. Kemudian, muncul pertanyaan, “apakah lingkun-gan memberikan kontribusi timbulnya perilaku bermasalah atau malah se-baliknya, perilaku bermasalah yang mempengaruhi lingkungan?”

3. Capacity (kemampuan)Hal tersebut berkaitan dengan pertukaran yang disebabkan tidak dapat

memerintah para individu untuk melakukan hal-hal di luar kemampuannya.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K66 67

Untuk itu, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi-kondisi dari tiap in-dividu.

4. Communication (komunikasi)Munculnya perilaku bermasalah dapat diakibatkan ketidaktahuan

masyarakat tentang suatu peraturan. Ketidaktahuan tersebut dipicu oleh ko-munikasi yang tidak berjalan dengan baik (miss-communication). Permasala-han komunikasi sebenarnya merupakan permasalahan klasik di negeri yang kaya akan budaya dan sangat plural ini.

5. Interest (kepentingan)Kategori ini dapat digunakan untuk menjelaskan pandangan individu

tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat dan manfaat yang ditimbulkannya bisa dalam bentuk material (keuntungan ekonomi) dan juga non-material (pengakuan dan penghargaan).

6. Process (proses)Merupakan sebuah instrumenyangdigunakandalammenemukanpe-

nyebagian perilaku bermasalah yang dilakukan dalam atau oleh suatu or-ganisasi. Beberapa proses yang digunakan untuk merumuskan masalah dalam organisasi antara lain: Pertama, proses pengumpulan input. Kedua, proses pengolahan input menjadi keputusan. Ketiga, prosesoutput, dan yang keempat, proses umpan balik.

7. Ideology (nilai dan/ atau sikap)Sekumpulannilaiyangdianutolehsuatumasyarakatuntukmerasa,ber-

pikir,danbertindak.Suatunilaiyangberlakudalammasyarakatbiasanyamerupakan hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Kemungki-nanterjadinyakonfliksangatlahbesarmengingatnilaitersebuthidupdalammasyarakat yang plural dan heterogen (sebuah nilai yang dianut seringkali tidak sesuai dengan pandangan tiap kelompok).

Ketujuh hal tersebut di atas, dimaksudkan untuk mempersempit dan lebih mensytematiskan ruang lingkup pandangan para aktor pembuat kebi-jakanatauparaanaliskebijakandalammencobamenemukanpenyebagiansuatu persoalan yang datang dari masyarakat.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

klosetide.wordpress.com

68 69

Harapan-harapantersebuthanyaakanterwujudmanakalasemuapihakyangterkaitmengenaikebijakanmeninggalkanegoismemasing-masingdanlebih mementingkan urusan bersama. Namun, ketika ego kelompok yang lebih dominan, maka harapan di atas hanyalah sebatas angan-angan belaka.

Permasalahankebijakanmenjadisesuatuhalyangsangatrumitlayaknyasebuah benang yang telah kusut. Beberapa tahap harus dilalui para perumus kebijakandalammemformulasikankebijakan.Haltersebutharusditambahdengansuramnyawajahnegeriini.

Negeri yang akhir-akhir ini tercoreng dengan korupsi, juga dengan kemiskinanyangkianmewarnaiwajahnegeriseribupulauini.Lengkaplahsudah jika potret buram negeri ini harus diburamkan lagi dengan bermacam-macamkebijakanyangpadaakhirnyamenyengsarakanrakyat.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K68 69

ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan, masalah kemiskinan, atau tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah-masalahyangakhirnyamelahirkanberbagaikebijakanpe-

merintah Indonesia sejak sesaat setelah merdeka tahun 1945, hingga kini ke-tika presiden Joko Widodo berkuasa. Pro dan kontra dipastikan selalu lahir dandianggap lumrahsetelah satukebijakandiputuskan.Berikut inigam-baran berbagai kebijakan yang lahir dari pemimpin Indonesia sejakmasaPresidenSoekarno(OrdeLama)hinggamasakepemimpinanPresidenJokoWidodo.

A. KEbIJAKAn PublIK MAsA PrEsIDEn soEKArno (orDE lAMA)Beberapacontohkebijakan-kebijakanyangdiambilolehpemerintahpada

masa itu, antara lain: Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959, yakni menurunkan nilai uang. Uang kertas pecahan Rp500 menjadi Rp50, uang kertas pecahan Rp1000 menjadi Rp100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.

Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang se-nilai Rp1000menjadi Rp1. Sehingga uang rupiah barumestinya dihargai1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai10kalilipatlebihtinggi.Makatindakanpemerintahuntukmenekanangkainflasiinimalahmeningkatkanangkainflasi.Kegagalanyangterjadipada masa demokrasi terpimpin ini semakin diperparah dengan pengelu-aran pemerintah yang terkesan tidak hemat. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politikkonfrontasidenganMalaysiadannegara-negaraBarat.

BAB 4 (EMPAT)Perkembangan Kebijakan di Indonesia

dan Praktik Blusukan Jokowi

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Semuaketidaktepatankebijakanyangdilakukanpadamasainimerupak-ansalahsatudampakdarikebijakanuntukmenggunakansistemdemokrasiterpimpinyangbisadikatakanbahwaIndonesiaberkiblatketimurbaikda-lam hal politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain. Padahal kemampuan dari pemerintah yang belum menghuni untuk bisa menerapkan sistem ini.

HalyangperludicermatipadaerapemerintahanSoekarnoadalahkebi-jakannyatentangduniapendidikan.Kebijakanpendidikanpadamasayangpernah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara, yaitu pendidikan sosialisme (1961-1966).

MenteriPendidikanpertamaKiHajarDewantarabeberapabulansesu-dah proklamasi kemerdekaan mengeluarkan Instruksi Umum yang berisi seruan kepada pengurus upaya membuang system pendidikan colonial danmengutamakanpatriotism.Selainitu,anakyangberusia8tahunwajibmemperolehpendidikanSekolahDasar.Namun,kebijakantersebutsaatitumenghadapi berbagai masalah, di antaranya jumlah sekolah dan guru yang belum memadai.

Pada saat itu sudah mulai diadakan ujian-ujian negara yang terpusat den-gan sistem kolonial yang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas.Padamasaitu,siswadangurudituntutberdisiplintinggi,terutamapada guru yang pada masa itu belum memiliki orientasi material. Pada prin-sipnya,konsepsosialismedalampendidikanmemberikandasarbahwapen-didikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas social.

SosialismeIndonesiayangdijalankanolehpemerintah,ditingkatankebi-jakan,sampaipenerapannyadilingkunganpendidikanformal,SMP,SMA,dan perguruan tinggi,merupakan salah satu cara menjalankan tujuan pen-didikan bersamaan dengan tujuan negara.

Pemerintah membuat suatu kurikulum yang sesuai dengan tujuan terse-but,danlahirlahmatapelajaranIlmuKewargaanNegaraatauCivicsyangdiajarkanditingkatSMPdanSMA.SosialismeIndonesiamerupakansalahsatu materi dalam mata pelajaran tersebut. Pendidikan sosialisme Indonesia didapatmelewatiakaldanpengalamanempiris.

70 71

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K70 71

Seokarnopernahberkata:“Sungguh,alangkahhebatnyakalautiap-tiapgurudiperguruantamansiswaitusatupersatuadalahRasulKebangunan!Hanyaguruyangdadanyapenuhdengan jiwakebangunandapat ‘menu-runkan’kebangunankedalam jiwasanganak,“DariperkataanSoekarnoitusangatlahjelasbahwapemerintahanordelamamenaruhperhatianseriusyang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya melalui pendidikan.

DibawahmenteripendidikanKiHadjarDewantaradikembangkanpen-didikan dengan sistem “among” berdasarkan asas-asas kemerdekaan, kod-rat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanuasiaan yang dikenal sebagai “PancaDharmaTamanSiswa”dansemboyan“ingngarsosungtulodho,ingmadyomangunkarso,tutwurihandayani”pada1950diundangkanpertamakali peraturan pendidikan nasional yaitu UU No. 4/1950 yang kemudian dis-empurnakan (jo) menjadi UU No. 12/1954 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Pada 1961 diundangkan UU No. 22/1961 tentang Pendidikan Tinggi, di-lanjutkandenganUUNo.14/1965tentangMajelisPendidikanNasional,danUUNo.19/1965tentangPokok-PokokSitemPendidikanNasionalPancasila.PadamasaakhirpendidikanPresidenSoekarno,90%bangsaIndonesiaber-pendidikanSD.

IndonesiadieraSoekarno(OrdeLama),merupakannegarayangsaratdengan cita-cita sosialisme. Cita-cita sosialisme ini termasuk juga dalam bi-dangpendidikan.StatutaUniversitasGadjahMada(UGM)tahun1951san-gat tegas menyatakan bahwa tujuan UGM adalah menyokong sosialismependidikan.

Namun pada tahun 1992, di bawah kekuasaan Orde Baru, statuta inidiganti dengan banyak perubahan pada isinya satu perubahannya adalah menghilangkan pasal mengenai tujuan menyokongsosialisme pendidikan Indonesia. Indonesia pada era tersebut sangat mendukung pendidikan se-bagai satu alat akselarasi masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita UUD 1945.

Selainkolonialismedanimperialisme,dimataSoekarnoadatantanganbesarlainyangtakkalahpentingnyauntukdilawan,yaknielitisme.Elitisme

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama rakyat kebanyakan. Elitismeinitakkalahbahayanya,menurutSoekarno,karenamelaluisistemfeodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri.

Kalau dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikapimperialisyangsedangmaudilawanitu.Lebihdariitu,elitismebisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis dalam masyarakat mod-ern yang dicita-citakan bagi Indonesia merdeka.

Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwaMarhaneisme“menolaktiaptindakborjuisme”yang,bagiSoekarno,meru-pakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Ia berpandan-ganbahwaorangtidakseharusnyaberpandanganrendahterhadaprakyat.

SebagaimanadikatakanolehRuthMcVey,bagiSoekarnorakyatmeru-pakan“padananmesianikdariproletariatdalampemikiranMarx,”dalamartibahwamerekainimerupakan“kelompokyangsekaranginilemahdan-terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi,akan mampu mengubah dunia.”Dasar garis politik Persatuan Na-sional telah dilukiskan. Bung Karno pada tahun 1926 dalam artikel “Nasion-alisme, Islam danMarxisme”. Kemudian garis politik persatuan nasionaltersebutmenjiwaidasarnegaraPancasila1Juni1945.

Dan ketika Bung Karno memegang kendali pemerintahan setelah Dekret Presiden Juli 1959 garis politik persatuan nasional diwujudkan sebagaipolitik“Nasakom”–Nasionalis,Agama,Komunis. (sesuaikondisiobyektifwaktuitudalammenghadapinekolim).SepertikitaketahuisejakNopem-ber 1945 sampai Juli 1959 Bung Karno tidak mempunyai kekuasaan sebagai Kepala Pemerintahan (Eksekutif), tetapi hanya sebagai Kepala Negara.

OrdeLamamerupakansatufaseyangberusahamembangunmasyarakatsipil yangkuat, yangberdiridi atasdemokrasi, kesamaanhakdankewa-jibanantarasesamawarganegaratermasukdalambidangpendidikan.Ini-lah amanat UUD 1945 yangmenyebutkan salah satu cita-cita pembangunan

72 73

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K72 73

nasional adalah mencerdaskan bangsa. Di dalam kampus muncul kebebasan akademis yang luar biasa, ditandai dengan fragmentasi politik yang begitu hebatdikalanganmahasiswa.Mahasiswabebasberoroganisasisesuaiden-gan pilihan atau keinginannya [12]. Kebebasan berpendapat,memang sem-patmunculjugapembredelanpersolehSoekarno,namunrelatiflebihbaikdibandingkanmasaOrde Baru yang pada suatuwaktu (setelah peristiwademonstrasimahasiswa1978)pernahmembredel15mediamassasekaligus.

Inilah salah satu era keemasan bagi gagasan dan ilmu pengetahuan di Indonesia.KarakteristikkebijakanluarnegeriIndonesiapadaawalterben-tuknya sangat ditentukan oleh kondisi bangsa yang masih prematur. Pe-mikiran- pemikiran politik Soekarno yang cenderung nasionalis radikal (MunawarAhmad,2007:21)dananti-kolonialis.

Semangat yang menarik selama pemerintahan Orde Lama adalahpergeserannya arah kebijakan politik eksternalnya yang tiba-tiba. Setelahmemerdekakan Indonesia,Soekarno lebih condongkeBarat tapiberubahdrastis saat mengetahui kenyataan Barat (dalam hal iniAmerika Serikat)tidak mendukung upaya diplomasi RI dalam mengembalikan Irian Barat ke pangkuanibupertiwi.

Akibatnya, Soekarno mengubah haluan politik eksternalnya ke BlokTimur yang dikenal sebagai lawan sentral Barat. Ini dibuktikanadanyakedekatan IndonesiadenganUniSovietdanChina sertadibukanyaPorosJakarta-Peking.Aliran romantisme rupanya sangat mempengaruhi kepriba-dianSoekarno.Initerlihatdengankebijakanluarnegerinyayanglebihber-sifat konfrontatif.

BaginyawilayahRI adalah sebagaimanapernahdimilikiNegaraKes-atuanRIyangpertamayakni saat beradadi bawahkekuasaanMajapahit.Akibatnya,SoekarnomenganggapSemenanjungMalaya(yangmeliputiMa-laysia,SingapuradanBruneiDarussalam)sebagaibagiandariRI.

Kepercayaannya semakin tinggi saat dapat mengembalikan Irian Ba-ratkedalamwilayahIndonesia. PolitikkonfrontatifnyaamatkentarasaatmendapatirealitapembentukannegaraFederasiMalayaolehInggris.Iame-mandang hal tersebut sebagai upaya Barat, terutama Inggris,untuk memben-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

tuk alat dalam melestarikan kehadiran dan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnyaMalaysiadanIndonesia(MohammadHatta,1965:140).

PerumusankebijakansaatOrdeLamaberkuasa jugasangatditentukanoleh eskalasi politik internal Indonesia yang sedang bergejolak dalam meng-hadapi disintegrasi bangsa. Banyak pergolakan politik baik nasional maupun daerahyangterjadisaatitu.PemberontakanPKIdiMadiun1948,pemberon-takan bersenjata PERMESTAdi Sulawesi Selatan, PRRIdi Sumatra,DarulIslamDiJawaBarat(BambangCipto,2007:89)benar-benarmengurasenergipolitik,ekonomidanbirokrasipemerintahanSoekarno.

Kebijakanpendidikansaatitudilakukansecarasentralistik,sebagaimanadijelaskanolehTilaar(2000:2)bahwakebijakanpendidikandimasainidi-arahkan kepada prosesindoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar.

Dengandemikian pendidikan bukan untuk meningkatkan taraf kehidu-pan rakyat, bukan untuk kebutuhan pasar melainkan untuk orientasi politik. Indroktrinasi pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar sampai pendidi-kan tinggi diarahkan untuk pengembangan sikap militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan di suasana perang dingin padasaat itu.

Pendidikan pada masa ini diarahkan untuk memenuhi kemandirian ekonomi Indonesia. Dimana-mana mulai dibuka lembaga-lembaga pendidi-kan baru (tentunya selain sekolah peninggalan Belanda) dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi sebagai sarana peningkatan kualitas pengetahuan rakyat.

Semangatdiskriminatifdidalamsekolahformalmulaidikikis.Anak-anakdari kalangan buruh dan tani mulai bisa menikmati dan mengenyam bangku pendidikan.Secarayuridis,pemikurantentangpendidikannasionaldapatdilacak dalamundang-undang nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pen-didikan dan pengajaran disekolah (lembaran Negara tahun 1950 nomor 550), yang pelaksanaannya ditegaskandalam UU no.12 th.1954, tentang pernyataan berlakunya UU no.4 th.1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia (lembaran Negaratahun 1954 nomor 38. Tambahan lembaran Negara nomor 550).

74 75

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K74 75

Tujuan dan dasar pendidikan pada orde Lama dapat dilihat pada pasal 3 dan 4.Pasal 3:“ Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manu-siasusilayangcakapdanwargaNegarayangdemokratissertabertanggung-jawabtentangkesejahteraanmasyarakatdantanahair”Pasal4:“Pendidikandan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indone-sia”.

Dalam praktiknya, pendidikan dan pengajaran berfungsi sebagai media untukmempertahankankekuasaanrezimSoekarno.MenurutH.A.RTilaarsebagaimanadikutipolehPaulSuparno,padazamanpraOrdeBarutampakjelasbahwapendidikandiarahkankepadakepentinganpolitikNegara,yaitumembangun nasionalisme, persatuan, dan penggalangan kekuatan bangsa.

Dalam konteks ini system pendidikan lebih diarahkan untuk menolak segalapengaruhasing.Tidakadakebebasanberfikir, semuadiarahkankenasionalismesempititu.RezimOrdeLamatumbangseiringadanyagejolakdiJakartapadaakhirbulanSeptemberdanawalOktober1965.

Demonstrasi besar-besaran terjadi dengan tiga tuntutan: 1. Hapuskan cabinet dari unsure PKI, 2. Bubarkan PKI 3. Turunkan harga-harga.

Tapi lagi-lagi sangat disayangkan, konsep pendidikan ini akhirnya be-rakhir ketika pada tahun 1965 terjadi pembumihangusan gerakan kiri di In-donesiayangdilakukanolehkekuatanmiliterdibawahpimpinanSoehartodibantuolehASdansekutunya.

B. Kebijakan Publik Masa Presiden Soeharto (Orde Baru)Pada masa kepemimpinan presiden kedua Republik Indonesia, yaitu

Presiden Soeharto yang dikenal juga sebagai bapak pembangunan. PadamasainidikenaldengansebutanOrdeBaru/OrbayangmenerapkansistemDemokrasi Pancasila.

KebijakanperekonomianpadamasaOrdeBaru sebenarnya telahdiru-muskanpadasidangMPRStahun1966.Padasidangtersebuttelahdikeluar-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

kanTap.MPRSNo.XXIII/MPRS/1966tentangpembaruankebijakanlandasanekonomi, keuangan, dan pembangunan. Tujuan dikeluarkan keterapan terse-but adalah untuk mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda negara Indonesia sejak tahun 1955. Berdasarkanketetapan tersebut,PresidenSuhartomempersiapkanper-

ekonomian Indonesia sebagai berikut:

1.MengeluarkanPeraturan3Oktober1966,tentangpokok-pokok regulasi 2.MengeluarkanPeraturan10Pebruari1967,tentangharga dan tarif 3. Peraturan 28 Juli 1967 , tentang pajak usaha serta ekspor Indonesia 4.UUNo.1Tahun1967,tentangPenanamanModalAsing 5. UU No. 13 Tahun 1967, tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)

Di samping langkah-langkah tersebut di atas, Presiden Suharto jugamelakukan pendekatan dengan negara-negara maju untuk penundaan pem-bayaran utang Indonesia dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Usaha tersebut menunjukkan hasilnya, terbukti Indonesia mendapatkan kesempa-tan untuk penangguhan pembayaran utang luar negeri.

Bahkan kelompok negara maju membentuk IGGI (Internasional Gover-mental Group on Indonesia) untuk memberikan pinjaman dana kepada In-donesia.Usaha-usahayangdilakukanpadamasapemerintahanOrdeBarumemang banyak menunjukkan perkembangan perekonomian yang pesat.

Haltersebutdituangkankedalamjargonkebijakanekonomiyangdisebutdengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekono-mi yang stabil, dan pemerataan pembangunan. Pemerintah menjalankan ke-bijakanyangtidakmengalamiperubahanterlalusignifikanselama32tahun,Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablili-tas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi.

Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahankebijakanterutamadalamhalanggarannegara. Inidisebabkan

76 77

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K76 77

karena kekuatan politik yang besar oleh elite penguasa pada saat itu yaitu presidenSoeharto,yangberhasilmembangunkekuatanpolitikyangberpi-hak kepadanya.

Hal ini berhasil, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masaitu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)yangpadaakhirnyaselaludisetujuiolehDewanPerwakilanRakyat(DPR)untukdisahkanmenjadiAPBN.APBNpadamasapemerintahanOrdeBarudisusunberdasarkanasumsi-asumsiperhitungandasar.Yaitulajuper-tumbuhanekonomi,tingkatinflasi,hargaeksporminyakmentahIndonesia,serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamentalekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih ke arah yangbersifatmikro-ekonomi.Misalnya,masalah-masalahdalamduniausa-ha,tingkatresikoyangtinggi,hinggapenerapanduniaswastadanBUMNyangbaikdanbersih.OlehkarenaitupemerintahselaludihadapkanpadakritikanyangmenyatakanbahwapenetapanasumsiAPBNtersebuttidaklahrealistis sesuai keadaan yang terjadi.

Padadasarnyakebijakaninisangatbagus,karenapinjamanyangdigu-nakan akan membuahkan hasil yang nyata. Akan tetapi, dalam APBN tiap tahunnya cantuman angka pinjaman luar negeri selalu meningkat. Tetapi hal ini juga bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk selalu men-ingkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam Keterangan Pemerintah tentang RAPBN tahun 1977, Presidenmenyatakan bahwa dana-dana pembiayaanyang bersumber dari dalam negeri harus meningkat. Padahal, ketergantun-gan yang besar terhadap pinjaman luar negeri akan menimbulkan akibat-ak-ibat. Di antaranya akan menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi. Kebijakanpemerintahinidilakukandenganduacara,yaituderelgulasiper-bankan dan reformasi perpajakan.

Akantetapi,kebijakandemikianmembutuhkanwaktudanprosesyangcukup lama.Akibatnya, kebijakanuntukmengurangi bantuan luarnegeritidak dapat terjadi karena jumlah pinjaman luar negeri terus meningkat.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Padahal pada saat bersamaan persentase pengeluaran rutin untuk mem-bayar pinjaman luar negeri terus meningkat. Hal ini jelas menggambarkan betapaAPBNpadamasapemerintahanOrdeBarusangatbergantungpadapinjaman luar negeri. Sehingga pada akhirnya berakibat tidak dapat ter-penuhinya keinginan pemerintah untuk meningkatkan tabungannya (ekono-mikro.blogspot.com).

Dari penjelasan langkah-langkah kebijakan ekonomi pada masa ordebaru,yaitupadamasakepemimpinanPresidenSoeharto,bisakitalihatba-gaimanaperanmodelelitdisinisangatkentalterasadalamsetiapkebijakandan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam sektor ekonomi. Hal ini di-tunjukkan dengan adanya suatu kestabilan politik yang diciptakan oleh elite penguasapadawaktuitu,yaituPresidenSoeharto,sehinggaprosespengam-bilan kebijakan dan tindakan yang dilakukan di setiap sektor khususnyadalam sektor perekonomian dan pembangunan yang menjadi sektor tujuan utama pemerintahan saat itu bisa tercapai dengan cepat dan menjadi kes-epakatan bersama antar lembaga eksekutif dan legislatif.

Di sinilah peran elite penguasa dalam konteks model elit bisa terlihat manfaatnya dalam perumusan maupun pengimplementasian kebijakanpemerintah. Tetapi di sini juga bisa terlihat bagaimana dominasi elit untuk mempengaruhiasumsipublikdanpengarahansetiapkebijakanapakahber-dasarkan kepentingan publik ataukah hanya berdasarkan kepentingan kel-ompok atau bahkan individu elit itu sendiri.

Dimanakebijakanyangdibuatpadasaatitumemangbanyakmempen-garuhi perbaikan taraf hidup di dalam masyarakat, tetapi hal ini menjadi sangat bermasalah pula pada kehidupan di masa depan. Dengan kurangnya pertimbangan yang ada, seperti proses pembangunan dan peningkatan per-ekonomian yang sangat bergantung pada pinjaman luar negeri, yang diaki-batkan dari adanya prinsip yang digunakan yaitu prinsip berimbang, yang saat itu merupakan pilihan prinsip yang sangat tidak tepat.

Karena hanya memberikan perhatian pada sektor perekonomian dalam negeri saja. Padahal proses perekonomian dan pembangunan yang ada di da-lam negeri merupakan proses yang terjadi karena adanya bantuan hutang luar negeri. Hal ini membuat tidak adanya proses yang berkala untuk mengem-

78 79

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K78 79

balikanhutangluarnegeriyangada.Malahjustrumembuatkeadaanyangserba ketergantungan dengan hutang luar negeri. Ketergantungan pinjaman luar negeri ini sangat berdampak pada proses pertumbuhan ekonomi dan pembangunanyangterhambat.Selainitujuga,menimbulkanadanyaresikokebocoran,korupsi,danpenyalahgunaan.Yangdalam realitanyabenar-be-nar terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Dalam hal ini seperti diamini oleh jajaran pemerintahan saat itu , yang hampir seluruh jajaran pemerintahan melakukan tindak korupsi di dalam tubuh pemerintah.

Yang dalam perkembangannya, pertumbuhan pembangunan dan per-ekonomian saat itu yang sangat pesat, hanya menjadi sebuah kesejahteraan sesaat, yang berdampak panjang hingga saat ini pada masa reformasi, yaitu hutang luar negeri yang begitu besar, dan praktik KKN yang bersumber pada masa orde baru, dalam prosesnya hingga sekarang seperti menjadi suatu bu-daya di dalam pemerintahan dan masyarakat yang sulit sekali untuk diha-puskan atau diminimalisasi kemungkinannya.

AwaldariordebarubergulirdibawahkepemimpinanJenderalSoeharto,nama orde baru diciptakan demi membedakan dengan pemerintahan orde lamadibawahkepemimpinanPresidenSoekarno.Perbedaannama rezimitubukansajasecaraharfiah,maupunperbedaansangpemimpinorde.Tapijuga berimplikasi kepada pergeseran secara fundamental misi dari pemerin-tahsertametodeyangtepatuntukmencapaimisitersebut.RadiusPrawiroyangmantanDeputimenteriuntukurusanBankSentralmerangkapGuber-nurBankIndonesia(1966-1973),dalambukunyaPergulatanIndonesiaMem-bangunEkonomimenyatakanbahwa,misiordebarudapatdisarikanseba-gai pembangunan ekonomi.

OrdeBarumemilihperbaikandanperkembanganekonomisebagai tu-juanutamanyadanmenempuhkebijakannyamelaluistrukturadministratifyang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Dalam pencapaian misi tersebut, disiplin ilmu ekonomi, termasuk alat analisis ekonomi makro dan mikro menjadi ujung tombak, padahal pada zaman orde lama ekonomi dianaktirikan, tanpa kebijakan ekonomi yangjitu dan terencana, mustahil ekonomi Indonesia bisa sehat kembali. Faktor politik, budaya dan sosial juga berperan penting dalam membangun budaya ekonomi baru itu.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

PadaMaret1967,MajelisPermusyawaratanRakyatSementara (MPRS),memilihSoehartosebagaipejabatPresiden.SetahunkemudianMPRSmemi-lihSoehartosebagaipresiden.PadaJuni1968,presidenSoehartomengang-katkabinetbaru.R.E.ElsondalambukunyaSoeharto,SebuahBiografiPolitikmenuliskanbahwadiantaratugas-tugaspertamanyasebagaipresidenada-lah membentuk kabinet baru, yang diberi nama Kabinet Pembangunan Per-tama untuk membedakan kabinet itu dari kabinet-kabinet sebelumnya yang menekankan berbagai aspek rekayasa sosial yang berorientasi ideologi.

PresidenSoehartomendukungpenuhtimekonomipemerintahdanre-komendasimerekasekalipunkebijakanyangdiambil tidakpopulersecarapolitis.StafahliekonomiPresidenSoehartoterkenalsebagaiparateknokratatau seringdisebut “mafiaBerkeley”karenabeberapaanggotanyaalumniUniversity of California at Berkeley. Tim ini terpisah dari kabinet yang ang-gotanya terdiri dariWidjojo Nitisastro,AliWardhana,Mohammad Sadli,Subroto, dan Emil Salim. Selanjutnya beberapa timmenyusul seperti Ra-chmat Saleh,Arifin Siregar, J.B. SumarlindanRadius Prawiro.Orde baruberlangsung dari tahun 1968 hingga 1998, dan dapat dikatakan sebagai era pembangunan nasional.

Menyoalduniapendidikan, ordebarumengusung ideologi “keseraga-man” sehingga memampatkan kemajuan dalam bidang pendidikan. EBTA-NAS,UMPTN,menjadiseleksipenyeragamanintelektualitaspesertadidik.Selainitu,masainijugadiwarnaidenganideologimiliteralistikdalampen-didikanyangbertujuanuntukmelanggengkanstatusquopenguasa.Pendidi-kanmiliteralistikdiperkuatdengankebijakanpemerintahdalampenyiapancalon-calon tenaga guru negeri.

Soeharto mempercayakan Widjojo Nitisastro sebagai pemimpin infor-maldaritimekonomiini.RadiusPrawiromenyatakanada3halnilaiyangmenonjol dalam menciptakan tatanan ekonomi baru, yaitu gotong royong, trilogi pembangunan, dan Pragmatisme. Banyak cara gotong royong yang telahditerjemahkankedalam tindakanpolitikdankebijakan lainnya.Da-lammasasulit,pemerintahtelahmengimbauwarganegarauntukmendu-kungkebijakanyangmerupakanlangkahterbaikbagikepentingannasionalmeskipunkebijakantersebutmenuntutpengorbanandaribanyakindividu.

80 81

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K80 81

Terutamasaatawalordebaru,gotongroyongpunyaduaartipraktis.Perta-ma, konsep ini merupakan alternatif budaya terhadap paham komunisme.

Gotong royong menjadi basis ideologi yang berakar pada budaya bangsa untukmemajukan kebijakan ekonomi yang bertanggung jawab secara so-sial, toleran terhadap kesejahteraan individu, dan tidak bertentangan den-gan ekonomi pasar bebas. Kedua, gotong royong punya pengaruh memod-eratkanprosesperumusankebijakandiIndonesia.Halinidisebabkanolehhubungan erat antara gotongroyong dengan dua konsep budaya Indonesia lainnya;musyawarahyangberartidialog,danmufakatyangberartikonsen-sus.

PemerintahanOrdeBaruyangdipimpinSoehartomengedepankanmoto“membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Pada tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indo-nesia:pemerataan,mutu,relevansi,danefisiensipendidikan.Danhasilnyadigunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidi-kandanKebudayaan(BP3K).DepdiknasdibawahMenteriWardimanDjojo-hadiningrat(kabinetpembangunanVI)mengedepankanwacanapendidikan“link and match” sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu.

SenseofeducationalaSoekarnokemudiandilanjutkanlebihinovatiflagipadaperiodesasikepemimpinanSoeharto.DizamanpemerintahOrdeBarumisalnya,pendidikandiwarnaiolehpolitikyangbersifatsentralistik,dengantitik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angka-tan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik se-cara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat teknis.

Dari sisi ideologi, pendidikan sebenarnya telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral.SebelumpemerintahanPresidenSoeharto,sebenarnyamasalahpen-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

didikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yangada.Jikakitamelihatsejarah,proklamatorBungHattamerupakansalahsatu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuanbangsasejakzamankolonialisme.SebagaipendiriPartaiNasionalIndonesia(PNIbaru)sejaktahun1931(PNIlalupecahmenjadiPartaiSosialisdanPartaiSosialisIndonesia),konseppentingnyapendidikantelahdiajukanHattadalamPasal4KonstitusiPNI,yaituuntukmencerdaskanrakyatdalamhal pendidikan politik, pendidikan ekonomi, dan pendidikan sosial (pidato BungHattadalamreuniPendidikanNasionalIndonesiayangditerbitkandiBogor tahun 1968).

Namun,sejalandenganpemerintahanSoehartoyangotoriter,tampaknyaisu tentang pendidikan mulai dikesampingkan, terutama mungkin terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan politikbenar-benardilakukansepenuhnya.Sejaksaatitukitalebihmelihatpendidi-kan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintahan soeharto untuk melakukan indoktrinasi.

Kita masih ingat bagaimana, khususnya dalam sejarah, berbagai macam pelajaran sejarah yang ada secara tumpang tindih diberikan berkali-kali, dari SD,SMP,danSMA,bahkanperguruantinggidalambentukP4.Masalahnya,isi pelajaran sejarahyang ada tidak lebihdari justifikasimengenaiG30-S-PKI,SeranganFajar,atauberbagaipembenarankonstitusionalterhadapke-bijakanpemerintahsaatitu.

Tidak heran apabila sistem pendidikan yang adadi Indonesia amat tersen-tralisasi dengan 80 persen dari kurikulum yang ada ditentukan oleh pusat (Ibrahim, 1998). Contoh lain, dalam hal dana instruksi presiden (inpres) Yanglebihmemprihatinkan,pendidikandinilaihanyadijadikansebagaialatuntuk melanggengkan kekuasaan melalui berbagai polarisasi, indoktrinasi, sentralisasi, dan regulasi yang tidak memihak rakyat. Keluaran pendidikan tidak digembleng untuk mengabdi kepada rakyat, tetapi telah dipola dan dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan kekuasaan.

Dalam konteks demikian, pendidikan kita setidaknya telah melahirkan manusia-manusia berkarakter oportunis, hipokrit, hedonis, dan besar kepala, tanpamemilikikecerdasanemosionaldanspiritualyangmemadai.Makna

82 83

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K82 83

pendidikan substansial, yaitu memberikan ruang kesadaran kepada peserta didik untuk mengembangkan jati dirinya secara “utuh”dan “paripurna” melalui sebuah proses yang dialogis, interaktif, efektif, menarik, dan meny-enangkan, nyaris tak pernah bergaung dalam dunia pendidikan kita. Dari tahun ketahun, atmosfer pembelajaran di sekolah tak lebih “memenjarakan” peserta didik untuk bersikap serba patuh, pendiam, miskin inisiatif dan kreativitas.

Sebagaimanasistempolitikyangadapadaeraini,makamanajemenpen-didikandilaksanakansecarasentralistis.Semuakebijakansampaidetaildi-tentukanolehpusat.Sekolahsebagailembagayanglangsungmelaksanakanprosespembelajarantidakmemilikikewenanganyangmemadai.

Kebijakan inimemiliki implikasi perencanaan dan upaya peningkatanmutubersifattop-down.Akibatnya,peningkatanmututidakadadisekolah-sekolah, dan hanya ada di pusat. Namun sejauh itu, sampai orde baru bera-khir diganti orde reformasi peningkatan mutu juga belum terujud. Karena peningkatankualitas sekolah tidak bisa dilaksanakan dengan pendekatan fungsi produksi.

Peningkata mutu sekolah bersifat interaktif dan kontekstual, yang san-gat terpengaruh oleh kondisi sekolah sebagai suatu entitas yang utuh dan mandiri.SejalandenganpemerintahanSoehartoyangotoriter,tampaknyaisutentang pendidikanmulai dikesampingkan, terutama terkait dengan kekha-watiranakantimbulnyagejolakapabilapendidikanpolitikbenar-benardi-lakukan sepenuhnya.

Sejaksaatitukitalebihmelihatpendidikandigunakansebagaikendaraanpolitik bagi pemerintahan Soehartountuk melakukan indoktrinasi terh-adap rakyat. Dalam konteks ini, sudah saatnya para pelaku dan pemerhati pendidikan perlu mencoba menyelami dunia politik dan seluk beluknya. Maksudnya,masyarakatpendidikanharusaktifuntukmemengaruhiparapengambil keputusan (politikus) di bidang pendidikan.

Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi menjadi objek politisasi pen-didikan dan terkungkung dalam dunianya,melainkan memiliki ruang gerak yanglebihleluasadanikutmenjadiagenperubahan.RezimOrdeBaruamat

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

yakin akan terjadi mukjizat yang meneteskan hasil pembangunan kepada rakyatmiskin(trickledowneffects).

Kejayaan politik dan ekonomi ternyata tak langgeng karena modal utama pembangunan, yaitu manusia, terabaikan. Kondisi itu berlanjut hingga kini karena bangsa kita kurang memiliki modal manusia berkualitas yang diper-lukan gunamenopang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Sepertinya,pemerintah selama ini tetap tak sadar akan fungsi ekonomi politik pendidi-kan.Sehingga,akses terhadappendidikandankesehatanamatburukdanini membuat sepertiga atau separuh penduduk Indonesia masih rentan terh-adap masalah kemiskinan, kesehatan dan korupsi.

KebijakanpendidikanpadamasaOrdeBarudiarahkanpadapenyeraga-man. Tilaar (2002:3) menjelaskan pendidikan di masa ini diarahkan kepada uniformalitas atau keseragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pakaian seragam,wadah-wadahtunggaldariorganisasisosialmasyarakat,semuan-ya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat yang homogen. Pada masa ini tidak ada tempat bagi perbedaan pendapat, sehingga melahirkan disi-plin semu dan melahirkan masyarakat peniru.Pada masa ini pertumbuhan ekonomiyangdijadikanpanglima.

Pembangunan tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya do-mestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga melahirkan sistem yang tidak peka terhadap daya saing dantidak produktif. Berbagai layanan publik tidak mempunyai akuntabilitas sosial olehkarena masyarakat tidak diikutsertakan di dalam manajemennya.

Bentuk pembangunan pada saat itu mengingkari kebhinekaan serta se-makin mempertajam bentuk primordialisme. Penerapan pendidikan tidak diarahkan lagi pada peningkatan kualitasmelainkan pada target kuanti

Dalam sistem pendidikan yang ada, berkembanglah ideologi pasar seba-gai konsekuensi Indonesia berada dalam peta kapitalisme global. Pendidi-kan direndahkan posisinya sebagai alat elevasi sosial untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ilmu direndahkan menjadi deretan angka-angka indeks prestasi (IP).

84 85

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K84 85

Akses masuk semakin terbatas karena formasi sosial tidak memungkink-anwargamasyarakatkebanyakan(miskin)menginjakbangkusekolahyanglebihtinggi.Kecenderunganmahasiswaberasaldarikalanganmenengahkeatas terus meningkat dari tahun ke tahun.

PenelitianmajalahBalairungUGMpadatahun2000membuktikanterjaditren penurunan anak buruh, petani, dan anak guru yang menginjak bangku kuliahdiUGM.Karenapadasaatyangsamaindoktrinasidarinegarajugaberlangsung, muncul kritik-kritik dari kalangan pengamat pendidikan yang kritis namun liberal yang memandang terjadinya paradoks dalam dunia pendidikan karena sama sekali tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Banyakmuncul ketidakpuasan dan perlawanan dari dalam kalanganakademisi pendidikan terhadap intervensi negara dalam kurikulum pen-didikan.Ketidakpuasanmunculkarenamerekamenganggaptidakefisien.Ketidakpuasandanperlawanandaridalamkampusinimenyemaibibitper-lawananmahasiswa.

Pada tahun1994misalnyaberdiriDewanMahasiswaUGMyang tegasmenolak korporatisme negara terhadap kampus. Langsung atau tidak lang-sung,.Demonstrasimahasiswapadatahun1998merupakanimbasdarike-bijakanpendidikanyangkorporatisdantidakdemokratisdiperguruan-per-guruantinggi.Kemandiriansuatubangsatidakbisaditawar-tawar.Bangsayang tidak mandiri dalam banyak hal, akan sulitmaju, terutama menyangkut kebutuhanpokoksuatubangsa.Masalahketidakmandirian itupulayangmembuat bangsa Indonesia tetap tidak stabil, terutama dari sisi ekonomi.

Dari sisi ideologi, pendidikan sebenarnya telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utamadalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene tak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Diawalpemerintahannya,Soehartoketikaitumemprioritaskanpertumbu-han ekonomi sebagai pokok tugas dan tujuan utama pemerintah.

Dalam era ini dikenal sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan dasar terjadi suatu loncat-anyangsangatsignifikandenganadanyaINPRESPendidikanDasar.Tetapi

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

sayangsekaliINPRESPendidikanDasarbelumditindaklanjutidenganpen-ingkatan kualitas tetapi baru kuantitas. Dalam era pembangunan nasional selama lima REPELITA yang ditekankan ialah pembangunan ekonomi se-bagaisalahsatudariTRILOGIpembangunan.Makakemerosotanpendidi-kannasionaltelahberlangsung.Selain itusistemujiannegara(EBTANAS)telahberubahmenjadibumerangyaitupenentuankelulusansiswamenurutrumus-rumus tertentu.

Akhirnya di tiap-tiap lembaga pendidikan sekolah berusaha untuk me-luluskansiswanya100%.Haliniberakibatpadasuatupembohonganpublikdandirinyasendiridalammasyarakat.Olehsebab itueraOrdeBarupen-didikantelahdijadikansebagaiindikatorpalsumengenaikeberhasilanpe-merintah dalam pembangunan.

Dari hasil manipulasi ujian nasional sekolah dasar kemudian meningkat ke sekolah menengah dan kemudian meningkat ke sekolah menengah ting-kat atas dan selanjutnya berpengaruh pada mutu pendidikan tinggi. Walau-punpadawaktuitupendidikantinggimemilikiotonomidenganmengada-kanujianmasukmelaluiUMPTN,tetapihaltersebuttidakmenolong.

PadaakhirnyahasilEBTANAS jugadijadikan indikatorpenerimaandiperguruan tinggi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi maka pen-didikantingginegerimulaimengadakanpenelusuranminatdariparasiswaSMAyangberpotensi.

Cara tersebut kemudian diikuti oleh pendidikan tinggi lainnya. Di samp-ing perkembangan pendidikan tinggi dengan usahanya untuk memper-tahankandanmeningkatkanmutunyapadamasaOrdeBarumunculgejalayaitu tumbuhnyaperguruan tinggiswastadalamberbagaibentuk.Hal iniberdampak padamutu perguruan semakinmenurunwalaupun dibentukKOPERTIS-KOPERTISsebagaibentukbirokrasibaru.

Adabeberapakebijakanpokokdalampendidikanpadamasaordebaru,yaitu :Yaitupenyesuaianisipendidikandengankebutuhanpembangunanter-

hadapsumberdayamanusiayangdiperlukan.KebijakaninisecaraeksplisitmunculpadapelitaI,II,III,IdanV.Setelahperluasankesempatanbelajar,

86 87

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K86 87

sasaran perbaikan bidang pendidikan selanjutnya adalah pemberantasan butaaksara.Kenyataanbahwamasihbanyakpendudukyangbutahurufdi-tanggapipemerintahanSoehartodenganpencananganpenuntasanbutahu-ruf pada 16 Agustus 1978. Tekniknya adalah dengan pembentukan kelompok belajar atau ”kejar”. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf yang berusia 10-45 tahun. Tujuannya, mereka akan mampu membaca serta menulis huruf dan angka Latin.

Tutor atau pembimbing setiap kelompok adalah siapa saja yang berpen-didikanminimalsekolahdasar.Jumlahpesertadanwaktupelaksanaanda-lamsetiapkejarbersifatfleksibel.Hinggasaatiniprogramkejaryangsudahsemakinberkembangmasihtetapdijalankan.

Keberhasilan program kejar salah satunya terlihat dari angka statistik pen-duduk buta huruf yang menurun. Pada sensus tahun 1971, dari total jumlah penduduk80jutajiwa,Indonesiamasihmemiliki39,1persenpendudukusia10tahunkeatasyangberstatusbutahuruf.Sepuluhtahunkemudian,menu-rut sensus tahun 1980, persentase itu menurunmenjadi hanya 28,8 persen.

Hingga sensus berikutnya tahun 1990, angkanya terus menyusut menjadi 15,9persen.SasaranyangterungkapdalamlimaPelitadalamPJPTImenun-jukkan runtutan sasaranyang sistematis; dimulai dengan sektor agraris dan secara bertahap sampai dengan sektor industri.

Sayangnya,dalamprakteknya, sektoragraris seakan-akanditinggalkanbegitusaja, dan diganti sepenuhnya dengan industrialisasi. Tampak pemer-intah begitu berambisimengikuti pola Barat, yaitu industrialisasi. Perjalanan dunia pendidikan Indonesiaternyata kembali terulang pada masa pemerin-tahan

Orde Baru, di mana terjadi Liberalisasi Ekonomi tahap kedua. Focuspembangunan lebih diarahkan kepada pembangunan ekonomi daripada pembangunan manusia. Departemen Pendidikan pun tumbuh menjadi ke-menterian yang termarjinalisasi dibandingkan dengan departemen lain.

Rosser (2002)mencatat, padatahun 1980-anMenteri Sekretaris Negara(saat itudipimpinSudharmonodanGinandjarKartasasmita)danMenteri

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Riset dan Teknologi (saat itu dipimpin BJ Habibie) merupakan kementerian yang memegang peran utama dalam perencanaan pembangunan. Corak poli-tik pemerintah yang demikian itu selanjutnya menimbulkan paling kurang enam masalah pendidikan.

1.MasihbanyakrakyatIndonesiayangbelummemperolehpendidikan.2.MutululusanpendidikandiIndonesiatergolongrendah dibandingkan dengan mutu lulusan pendidikan di negara lain.3. Pendidikan diIndonesia belum menjadi pranata sosial yang kuat dalam memberdayakan sumber daya manusia Indonesia. 4. Pendidikan di Indonesia belum berhasil melahirkan lulusan yangmengamalkankeimanan,ketakwaan,aklakmuliadanbudi pekerti luhur. 5. Pendidikan belum mampu mendorong lahirnya masyarakat belajar (learning society) dalam rangka pelaksanaan konsep belajar seumur hidup. 6. Dunia pendidikan kurang sejalan dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan lokal.

Dahulu kualitas pendidikan bangsa kita itu diatas negara-negara tet-anggasepertiMalaysia,tapisaatinimenapajustruterjadisebaliknya.SudahdarizamanSoehartosebenarnyabukannyasekarang.PakSoehartokanyangpertamakalimengadakanSPP.Jadi seolahpendidikan itu tanggung jawabbersama pemerintah, masyarakat, dan orang yang mampu.

Sejakpelita Idisadaripentingnyamemberikankesempatanyang samadanlebihluastentangpendidikanuntuksemuawarganegara.Kebijakanpemerataandanperluasanpendidikandilaksanakanmelaluiwajib belajarSekolahDasar.SejakawalkekuasaannyasebagaiPresidenRI,Soehartoberu-paya menggarap pendidikan sebagai hal yang harus dibenahi secara serius. Tigahalyangcukuppopulerdimasyarakatadalahprogramwajibbelajar,pembangunanSDinpres,danpembentukankelompokbelajarataukejar.

Denganmencanangkan“wajibbelajar9tahun”,termasukjugayangtakkalah populer adalahdibukanya program SD Inpres untuk daerah-daerahterpencildanterisolirdiberbagaibelahandaerahdiIndonesia.Programwa-jibbelajardicanangkanpada2Mei1984,diakhirPelita(PembangunanLima

88 89

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K88 89

Tahun) III. Dalam sambutannya saat itu, Soehartomenyatakan, kebijakanini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak usia 7-12 tahun di belahan bumi Indonesia mana pun dalam-menikmati pendidikan dasar.

Seremonialpencanangandilakukansecarabesar-besarandiStadionUta-maSenayan,Jakarta.PrograminimemangtelahdirencanakansaatPelitaII.Tidakmurnisepertikebijakanwajibbelajardinegaralainyangmemilikiun-sur paksaan dan ada sanksi bagi yangmengabaikan.

Pemerintah hanya mengimbau orangtua agar memasukkan anaknya yangsudahcukupumurke sekolah.Negarabertanggung jawab terhadappenyediaan saranadan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, seperti ge-dung sekolah, peralatan sekolah, disamping tenaga guru dan kepala seko-lah. Karena tidak ada sanksi, dalam prosesnyahingga kini, masih ditemukan anak-anak pada kelompok usia pendidikan dasar yang tidak bersekolah.

Upayapelaksanaanwajibbelajar9tahunpadakelompokusia7-15tahundimulai saatdiresmikannya Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahunpada2Mei1994.KebijakaninidiperkuatdengandikeluarkannyaIn-struksi Presiden (Inpres) Nomor 1Tahun 1994.

Programwajib belajar yangdimulai Soehartodi akhir Pelita III diakuitelahmeningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu. Fokus utama ketika itu adalah peningkatan angka-angka indikator kualitas pen-didikandasar.Sebelumwajibbelajardicanangkan,upayapeningkatankuali-tas pendidikan dasar didahului dengan dikeluarkannya Inpres No 10/1973 tentangProgramBantuanPembangunanGedungSD.

Barangkali tidak semua kita masih ingat bagaimana, Bank Dunia pada tahun-tahunakhir1970-andanawaltahun1980-anmemberikanresepuntukmeningkatkan efektivitas pendidikan guru dengan merombak kurikulum IKIP yang semula mirip kurikulum Universitas menjadi khas IKIP, dimana kurikulum baru ini terlalu berlebih-lebihan menekankan pembelajaran dan mengurangi secara besar-besaran materi bidang studi. Para pedagog yang tidaksefahamdenganresepinidengansinismengatakanbahwa“dikuriku-lum IKIP yang baru ini, “bagaimana cara memegang kapur pun diajarkan”.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Darikebijakaninihasilnyaluarbiasa,mutugurululusanIKIPmerosot-tajam. Guru menguasai berbagai pendekatan dan metodologi mengajar, tetapi tidakmenguasai apayangharusdiajarkan.Kebijakankeduadalampeningkatan mutu pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas guru lewatprojekpeningkatanmutuguruyangdilakukandenganmodelpelati-han guru yang sangat terencana mulai dari teori, praktik sampai on the job training di sekolah-sekolah masing-masing.

Merekayangdilatihdipusatmenjadiguruinti,yangbertugasmengem-bangkan pelatihan bagi para guru di daerah masing-masing. Proses ini, ber-hasil melatih dan meningkatkan kualitas kemampuan professional ribuan guru.Sayangnya,ketikabeberapa tahunproyek telahusaidanevaluasidi-lakukanolehlembagaindependen,kesimpulansangatmenarik.Yakni,pelati-han telah berhasil meningkatkankualitas profesional guru tetapi tidak ber-hasilmeningkatkanmutusiswa.Karenapeningkatankualitaskemampuanprofessional guru belum menjamin peningkatan kualitas pembelajaran. Ter-dapat faktor sekolah sebagai suatu entitas yang utuh.

SejakpelitaIs.dpelitaVmutupendidikanterus-menerusdijadikansalahsatukebijakanpokok.Peningkatanmutupendidikandieraordebarucend-erungsecarapatuhmelaksanakankebijakanBankDunia.(Zamroni,2009).At-mosfer pembelajaran dalamdunia persekolahan kita terpasung dalam situ-asi monoton, kaku, dan membosankan,sehingga gagal melahirkan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan bermoral sepertiyang didambakan oleh masyarakat.

Paling tidak ada dua argumen yang dapat dikemukakan. Pertama, diter-apkannya sistem single-track yang “membutakan” peserta didik dari perso-alan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan bangsanya, sehingga tidak memiliki sikap kritis dan responsif terhadap persoalan-persoalan hidup. Kedua,parapengambilkebijakanmenjadikanduniapendidikanmeminjamistilahZamronisebagaiengineofgrowth;penggerakdanlokopembangu-nan.

Agar prosespendidikanefisiendanefektif,pendidikanharusdisusundalam struktur yang bersifat rigid, manajemen bersifat sentralistis, kuriku-lum penuh dengan pengetahuan danteori-teori.Namun, disadari atau tidak,

90 91

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K90 91

kebijakan semacam itu justrumembikin dunia pendidikanmenjadi peng-hambat pembangunan ekonomi dan teknologi denganmunculnya berbagai kesenjangan kultural, sosial, dan kesenjangan vokasional yang ditandai den-gan melimpahnya pengangguran terdidik. Dalam upaya peningkatan mutu sekolah di era orde baru juga menekankan ketersediaan fasilitas, seperti pergedungan dan ruang kelas, laboratorium, dan buku teks disamping pem-baharuan kurikulum.

SesuaidengangerakanpembangunantelahdisadarisejakpelitaIakanlangkanyatenaga-tenagaterampil.Olehkarenaitu,pengembanganpendidi-kankejuruanmendapatprioritassejakpelitaIs.dpelitaV.Hinggaawaltahun90-anmenurutDodyHeriawanPriatmoko,paling tidakada3permasalahpendidikan di Indonesia, yakni : Pertama, adalahkurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikanhanya terba-taspadatingkatSekolahDasar.Kedua,adalahrendahnyatingkatRelevansipendidikan dengan kebutuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya lulusanyangmenganggur.DataBAPPENASyangdikumpulkansejak1990menunjukanangkapenganggurterbukayangdihadapiolehlulusanSMUsebesar 25,47 %, Diploma.

C. KEBIjAKAN PUBLIK PADA ERA REfORMASI

Pada masa reformasi yang lahir dari tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan yang dilatarbelakangi oleh keadaan yang parah saat itu, yaitu dampak dari krisis moneter. Keadaan tersebut membuat orang nomor satu di Indonesia,Soehartoyangmenjabatsebagaipresidenselamakuranglebih32tahunmenyatakanmundurdarijabatannya.Olehkarenakondisiitu,dimu-lailah era reformasi yang diinginkan rakyat dengan diangkatnya presiden BJ. Habibieyangsebelumnyamenjabatsebagaiwakilpresiden.

Pada masa ini tidak hanya sektor ketatanegaraan yang mengalami pe-rubahan,sektorperekonomianjugamengalamiperubahan.Sehinggastabili-tas politik yang sudah terjalin selama 32 tahun terpaksa mengalami perubah-an agar menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Akan tetapi, selama masa kepemimpinan presiden BJ. Habibie, belum ada manuver-manuver yang tajam di dalam sektor perekonomian. Karena kondisi saat itu lebih mengutamakan kebijakan-kebijakan untukmenciptakan kestabilan politikpascatergulingnyapemimpinordebaru,Soeharto.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

MasapemerintahanHabibie inihanyaberlangsung selamasatu tahun,karenanaiknyaHabibiemenggantikanSoehartoiniditerimadenganhatike-cewadancemasdikalanganyangamatluasdikalanganmasyarakat.Kabi-net yang dibentuk oleh Habibie diberi nama Kabinet Reformasi Pembangu-nan.Adaberbagailangkah-langkahkebijakanyangdilaksanakanpadamasapemerintahan B.J. Habibie, diantaranya adalah :

Pembebasan Tahanan PolitikSecaraumumtindakanpembebasantahananpolitikmeningkatkanlegiti-

masi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisiyang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi.

Contohnya : pembebasan tahanan politik kaum separatis tokoh PKI, AmnestidiberikankepadaMohammadSanusidanorang-orang lainyangditahan setelah Insiden Tanjung Priok, selain itu Habibie mencabut Undang-UndangSubversidanmenyatakanmendukungbudayaoposisisertamelaku-kanpendekatankepadamerekayangselamainimenentangOrdeBaru.

Kebebasan PersDalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam

pemberitaannya, banyak bermunculan media massa, kebebasan berasosiasi organisasi pers sehingga organisasi alternatif seperti AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) dapat melakukan kegiatannya, tidak ada pembredelan-pembre-delanterhadapmediatidaksepertipadamasaOrdeBaru,kebebasandalampenyampaianberita,dimanahalsepertiinitidakpernahdijumpaisebelum-nyapadasaatkekuasaanOrdeBaru.CaraHabibiememberikankebebasanpadaPersadalahdenganmencabutSIUPP.

Pembentukan Parpol dan Percepatan pemiludari tahun 2003 ke tahun 1999

Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan di bidang politik lainnya di antaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No.3Tahun1999tentangPemilu,UUNo.4Tahun1999tentangMPRdanDPR.MenjelangPemilu1999,PartaiPolitikyangterdaftarmencapai141dansetelahdiverifikasiolehTim11KomisiPemilihanUmummenjadisebanyak98 partai, namun yang memenuhi syarat mengikuti Pemilu hanya 48 Par-

92 93

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K92 93

polsaja.Selanjutnyatanggal7Juni1999,diselenggarakanPemilihanUmumMultipartai.

Penyelesaian Masalah Timor TimurSejak terjadinya insident Santa Cruz, dunia Internasionalmemberikan

tekanan kepada Indonesia dalam masalah hak asasi manusia di Tim-Tim. Habibiemengambil sikappro aktifdenganmenawarkanduapilihanbagipenyelesaian Timor-Timur yaitu di satu pihak memberikan setatus khusus dengan otonomi luas dan dilain pihakmemisahkan diri dari RIS sebulanmenjabat sebagai Presiden habibie telah membebaskan tahanan politik Timor-Timur, seperti Xanana Gusmao dan Ramos Horta.

SementaraitudiDilipadatanggal21April1999,kelompokprokemerde-kaan dan pro intergrasi menandatangani kesepakatan damai yang disak-sikanolehPanglimaTNIWiranto,WakilKetuaKomnasHAMDjokoSoe-giantodanUskupBaucauMgr.BasiliodoNascimento.Tanggal5Mei1999diNewYorkMenluAliAlatasdanMenluPortugalJaimeGamadisaksikanolehSekjenPBBKofiAnnanmenandatanganikesepakanmelaksanakanpenen-tuan pendapat di Timor-Timur untuk mengetahui sikap rakyat Timor-Timur dalam memilih kedua opsi di atas.

Tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman. Namun keesokan harinya suasana tidak menentu, kerusuhandimana-mana.Suasanasemakinbertambahburuksetelahhasilpenentuanpendapatdiumumkanpadatanggal4September1999yangme-nyebutkanbahwasekitar78,5%rakyatTimor-Timurmemilihmerdeka.Padaawalnya PresidenHabibie berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Timur lebihmemilih opsi pertama, namun kenyataannya keyakinan itu salah, di mana sejarahmencatatbahwasebagianbesarrakyatTimor-Timurmemilih lepasdari NKRI.

Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninyaPresiden Habibie – dengan Instruksi Presiden No. 30/1998 tanggal 2

Desember 1998 – telah mengintruksikan JaksaAgung Baru,Andi Ghalibsegeramengambil tindakanhukummemeriksaMantanPresidenSoehartoyang diduga telah melakukan praktik KKN, namun pemerintah dinilai ga-galdalammelaksanakanagendaReformasiuntukmemeriksahartaSoeharto

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

danmengadilinya.HaliniberdampakpadaaksidemontrasisaatSidangIs-timewaMPRtanggal10-13Nopember1998,danaksiinimengakibatkanben-trokanantaramahasiswadenganaparat.KarenabanyaknyakorbanakibatbentrokandikawasanSemanggimakabentrokaninidiberinama”SemanggiBerdarah”atau”TragediSemanggi”

Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban TrisaktiPemberiangelarPahlawanReformasipadaparamahasiswakorbanTri-

saktiyangmenuntutlengsernyaSoehartopadatanggal12Mei1998meru-pakan hal positif yang dianugrahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghorma-tankepadaperjuangandanpengorbananmahasiswasebagaipeloporgera-kan Reformasi.

Bidang EkonomiDidalampemulihanekonomi,secarasignifikanpemerintahberhasilme-

nekanlajuinflasidangejolakmoneterdibandingsaatawalterjadinyakrisis.Pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank UmumNasional,BankModern,danBankDagangNasionalIndonesia.Ke-mudiandiawaltahunselanjutnyakembalipemerintahmelikuidasi38bankswasta,7bankdiambil-alihpemerintahdan9bankmengikutiprogramre-kapitulasi.

Untuk masalah distribusi sembako utamanya minyak goreng dan beras, dianggap kebijakan yang gagal.Hal ini nampak dari tetapmeningkatnyahargaberaswalaupun telahdilakukanoperasipasar,ditemui jugapenye-lundupan beras keluar negeri dan penimbunan beras.

Pada Bidang Manajemen Internal ABRIPadamasa transisidibawahPresidenB.J.Habibie,banyakperubahan-

perubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran kon-sepdanorganisatornya.ABRItelahmelakukankebijakan-kebijakansebagailangkah perubahan politik internal, yang berlaku tanggal 1 April 1999.

Kebijakantersebutantaralain:pemisahanPOLRIdariABRI,PerubahanStatSosialPolitikmenjadiStafTeritorial,LikuidasiStafKaryawan,Pengu-

94 95

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K94 95

rangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II, pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada,kometmendannetralitasABRIdalamPemiludanperubahanStafSospolmenjadi komsos serta pembubaran Bakorstanas dan Bakorstanasda.

Perubahan di atas dipandang positif oleh berbagai kalangan sebagai upa-ya reaktif ABRI terhadap tuntutan dan gugatan dari masyarakat, khususnya tentang persoalan eksis peran SospolABRI yang diimplementasikan daridoktrinDwiFungsiABRI.

Kondisi SosialKerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 90-an

semakinmeluasdanbrutal, konflikantarkelompok sering terkaitdenganagamasepertidiPurworejojuni1998kaummuslimmenyeranglimagereja,di Jember adanya perusakan terhadap toko-toko milik cina, di Cilacap mun-culkerusuhananticina,adanyaterorninjabertopengmelandaJawaTimurdari malang sampai Banyuangi. Isu santet menghantui masyarakat kemu-dian di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri seperti Aceh, begitu juga denganPapuasemakinkeraskeinginanmembebaskandiri.Juli1998OPMmengibarkan bendera bintang kejora sehingga mendapatkan perlawananfisikdariTNI.

Pada tanggal14Oktober1999PresidenHabibiemenyampaikanpidatopertanggungjawabannyadidepanSidangUmumMPRnamunterjadipeno-lakanterhadappertanggungjawabanpresidenkarenaPemerintahanHabibiedianggap sebagaibagianyang tidak terpisahkandariRezimOrba.Kemu-dianpada tanggal20Oktober1999,KetuaMPRAmienRaismenutupRa-patParipurnasambilmengatakan,”dengandemikianpertanggungjawabanPresiden B.J. Habibie ditolak”. Pada hari yang sama Presiden habibie menga-takanbahwadirinyamengundurkandiridaripencalonanpresiden.

Selanjutnya pada masa kepemimpinan PresidenAbdurrahmanWahid(Gus Dur) juga tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya. Padahalbanyaksekaliwarisanmasalah-masalahyangdiwariskanmasape-merintahan orde baru, seperti masalah KKN yang membudaya, pemulihan ekonomi,kinerjaBUMN,pengendalian inflasi,danmempertahankankursrupiah. Justru terjadi masalah yang melibatkan presiden pada skandal Bru-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

neigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannyadigantikanolehpresidenMegawatiSoekarnoPutri.

PadamasakepemimpinanPresidenMegawati,banyakmasalah-masalahyang menuntut adanya sebuah pemecahan yang dilakukan demi mem-perbaikisektorekonomidanpenegakanhukum.Padamasaini,MegawatiSoekarnoPuterimengeluarkanbeberapakebijakannyadalamsektorpereko-nomian, antara lain :

1.MemintapenundaanpembayaranutangsebesarUS$5,8milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.2.KebijakanprivatisasiBUMN.Privatisasiadalahmenjualperusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %.Namunkebijakaninimemicubanyakkontroversi,karenaBUMNyangdiprivatisasidijualkeperusahaanasing.3. Pada masa ini juga, ada sebuah realisasi untuk menangani permasalahan korupsi, seperti terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi terbentuknyakomisiinibelummemberikansuatugebrakanyangsignifikan dalam usaha menangani permasalahan korupsi yang sangat serius dan menjadi perbincangan publik pada masa itu. Permasalahan korupsi ini juga sangat berdampak pada kestabilan perekonomian dan perkembangan pembangunan di Indonesia, karena banyaknya para investor yang ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Permasalahan korupsi ini juga lah yang membuat kepercayaan dunia Internasional terhadap Indonesia menjadi berkurang.

D. SBY YANG PRO-POOR, PRO-jOB, PRO GROWTH,dan PRO ENVIRONMENTSelanjutnya padamasa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yud-

hoyono(SBY),dikeluarkanbeberapakebijakanyangcukupkontroversial.DiantaranyamengurangisubsidianggarandanaBBMyangdisebabkankarena

96 97

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K96 97

harga minyak dunia yang mengalami kenaikan dan selanjutya dana subsi-di tersebut dialihkan kepada sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan, serta bidang-bidang lain yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kebi-jakankontroversialpertamakemudianmelahirkankebijakankontroversialkedua yakni BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang memberikan uang lang-sungkepadarakyatmiskin.Meskimenyenangkanmasyarakatmiskinsecaralangsung, toh kebijakan ini dilnilai sebagian kalangan sebagai kebijakanyang tidak efektif karena banyak rakyat miskin yang tidak tersalurkan dana kebijakan ini, selain itu jugakebijakan inimenimbulkanberbagaimasalahsosial.

Dalam upaya peningkatan pendapatan perkapita, pada masa kepemimpi-nanPresidenSBYmengundanginvestoruntukhadirdiIndonesiayangselan-jutnya memberikan janji untuk dapat memperbaiki iklim investasi yang ada di Indonesia. Usaha ini dilaksanakan dengan salah satu contoh diadakannya Indonesian InfrastructureSummitpadabulanNovember2006yangmem-pertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Hal ini diharapkan bisa memberikan pengarahan yang baik kepada kepala-kepala daerah untuk dapat mengerti dan memahami dunia investasi sehingga bisa melakukan hal yangsejalandengankebijakanpemerintahpusat.

MenurutKeynes,investasimerupakanfaktorutamauntukmenentukankesempatan kerja. Mungkin inilah yang mendasari kebijakan pemerintahyang ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama inves-tor asing yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kes-empatankerjajugaakanbertambah.PadapertengahanbulanOktober2006,IndonesiamelunasiseluruhsisautangpadaIMFsebesar3,2miliardolarAS.Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMFdalammenentukankebijakandalamnegeri.

Bukan hanya itu, pada periode ini pemerintah juga melaksanakan bebera-pa program baru yang dimaksudkan untuk membantu ekonomi masyarakat kecil di antaranya PNPMMandiri dan Jamkesmas. Pada praktiknya, pro-gram-program ini berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyakkekurangandisana-sini.PadapertengahanbulanOktober2006,In-donesiamelunasiseluruhsisautangpadaIMFsebesar3,2miliardolarAS.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMFdalammenentukankebijakandalamnegeri.Namunwacanauntukber-hutang lagi pada luar negeri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya danmiskin semakinmenajamdanjumlahpendudukmiskinmeningkatdari35,10jiwadibulanFebruari2005menjadi39,05jutajiwapadabulanMaret2006.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpandanadiSBI),sehinggakinerjasektorriilkurangdanberimbaspada turunnya investasi.

Selainitu,birokrasipemerintahanterlalukental,sehinggamenyebabkankecilnyarealisasibelanjanegaradandayaserap,karenainefisiensipengelo-laan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang inves-tor dari luar negeri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.

Kapabilitas sistem politik dapat diartikan sebagai kemampuan sistem politik yang dapat digunakan untuk mematangkan pembangunan politik di suatunegara.MenurutAlmondkeamampuansistempolitikterhadapkapa-bilitas sistem politik pada umumnya terdiri atas kemampuan regulatif, ek-straktif,distributif,simbolis,danresponsif.Sejakeraordelama,ordebaru,hingga era reformasi bisa kita lihat bagaimana kemampuan sistem politik era pemerintahanSBYdenganmenggunakanteoriAlmondsebagaiberikut:

Kemampuan ekstraktif merupakan kemampuan mengelola sumber-sum-ber material dan manusia dari lingkungan dalam maupun luar. Eksploitasi terhadap hasil sumber daya alam indonesia sebenarnya telah lama di laku-kan oleh negara luar yaitu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport di tanah Papua hasil dari kekayaan alam tersebut diangkut tiap hari oleh kaum kapitalis seperti emas, timah, logam, uranium, dan lain-lain dalam jumlah besar.

Kemampuan regulatif adalah kemampuan mengontrol, mengendalikan perilakuindividuataukelompokdalamsistempolitik.KemampuanSistemPolitik dalam mengontrol perilaku-perilaku individu atau kelompok pada

98 99

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K98 99

eraSBYmemangtidakbisamengatakansepenuhnyaburukkarenaparain-dividu atau kelompok telah dicoba untuk diberantas, tetapi pada sisi lain individu atau kelompok yang mampu mengganggu kestabilan negara kian hari makin marak bersemi.

Kemampuan distributive, kemampuan mengalokasikan berbagai jenis barang,jasa,kehormatan,statusdankesempatan.PadaeraSBYsebenarnyadana alokasi untuk didistribusikan kepada rakyat sudah cukup banyak na-munakibat lemahnyapengawasanyangdilakukanolehpemerintah,danaalokasi tersebut tidak sampai sasaran, tapi berhenti pada kantong celana ok-numelityangtidakbertanggungjawab(koruptor).Contohkecilnya,keterse-diaan gedung sekolah dan kesehatan bagi masyarakat serta tenaga pengajar dan medis.

Kemampuan simbolis adalah kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Misalnya adalah lagu-lagunasional, upacara-upacara, penegasannilai-

nilaiyangdimiliki,ataupunpernyataan-pernyataankhassistempolitik.Sim-boladalahrepresentasikenyataandalambahasaataupunwujudsederhanadandapatdipahamiolehsetiapwarganegara.

Dalam konteks kekinian, sistem politik di indonesia saat ini tidak mela-hirkanpemimpinyangmemilikijiwakemimpinan,karismatikdanrelegius.Sepertikitaketahui sosokpemimpinseperti Ir.Soekarno,yangkarismatikdan Gusdur sebagai tokoh agama.

Kemampuan responsive, tanggap tidaknya terhadap tuntutan atau teka-nan sistem politik dalam daya tanggap terhadap masyarakat. Sepertihalnya,Reformasiyangtelahmelahirkandemokrasinamunbe-

lum juga mensejahterakan bangsa ini. Demokrasi sebagai sistem politik era pemerintahSBYhanyasebatasproseduralsemata.Lemahnyaresponpemer-intah terhdap keluhan rakyat ternyata bukan hanya dalam negeri saja tetapi juga di luar negeri.

Domestik dan internasional adalah kemampuan yang dimiliki pemerin-tah dalah hal bagaimana ia berinteraksi dilingkungan domestik maupun luar negeri. Dalam konteks kontemporer kemampuan domestik sistem politik

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

masih lemah sehingga relasi antara pemerintah dan masyarakat kurang har-monis, hal ini tergambar dari berbagai aksi ketidakpercayaan publik terh-adapkinerjapemerintahselamaini.(Sumber:AstariPrananingrumblog)

E. Kebijakan HukumMasalah penegakan hukum merupakan masalah yang selama ini di-

anggappalingkrusial.Masalah-masalahhukumyangmulaidihadapiSBYterkait dengan bencana alam maupun bencana akibat kesalahan manusia yangterjadipadaawalpemerintahannya,mulaibencanatsunamidiAceh,gempadiYogyakarta,jatuhnyapesawatAdamAir,sampailumpurLapindodiSidoarjodanbencanaakibatpembagianBLT(bantuanlangsungtunai)se-bagaikompensasiBBM(bahanbakarminyak).Kemudianjugamulaimunculmasalah kedaulatan negara dan hukum internasional yang terkait dengan kasus intervensi beberapanegara (Amerika SerikatdanSingapura)dalampencarian lokasi jatuhnya Adam Air dan kotak hitamnya.

PemerintahanSBY,dapatmembangkitkansemangatdansolidaritaske-manusiaan sampai tingkat internasional untuk memberikan bantuan bagi para korban bencana, selain penggunaan instrumen hukum untuk menang-gulangibencanaalammelaluiUndang-undangNomor24Tahun2007.SBYmenunjukkanusahasecarasignifikanpenanggulanganbencanabaikmelaluiaspek hukum nasional maupun aspek diplomasi dengan dunia internasional. Pun penegakan hukum di bidang lain, utamanya tindak korupsi. Banyak ka-sus yang akhirnya terungkap ke publik dan hampir setiap hari televisi penuh dengan laporan terbaru terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik atau pejabat daerah, tak terkecuali politisi dari partai yang dip-impinnya. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan keterbukaan SBYdalammenanggapinyadinilaisangatbaik.

Sayangnyabeberapakalanganjugadengankerasmengkritikkepemimpi-nanSBYyangdinilai lambandan lemahdalambeberapakasusbertindakgamang dan terkesan mendua, bahkan satu kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitukasuspembunuhanMunir, SBYmulai bertindakkritiskarenadipengaruhiolehkegigihandariSuciwati,istrialmarhum,yangber-hasil menarik perhatian kalangan internasional. Akan tetapi ketidaktegasan pemerintahSBYjugaternyatamasihada,terutamadalampenyelesaiankasusSoehartoyangsampaisaatinitidakadaperkembanganselanjutnyabahkan

100 101

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

terkesanhilangtertutupolehkasus-kasuslain.SedangkandalambeberapakasuslainnyaSBYdianggaptelahbertindakbenardankonstitusionil,antaralain ketidakhadirannya dalam sidang interpelasi DPR untuk kasus persetu-juan resolusi DK PBB atas nuklir Irak, maupun dalam memilih Boediono dan meninggalkan koalisi yang telah dibuatnya dengan beberapa partai lain.

f. Kebijakan Ekonomi SelamamasapemerintahanSBY,perekonomian Indonesiamemangbe-

rada pada masa keemasannya. Indikator yang cukup menyita perhatian ada-lahinflasi.Sejaktahun2005-2009,inflasiberhasilditekanpadasingledigit.Dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tagline strate-gi pembangunan ekonomi SBY yang berbunyi pro-poor, pro-job, dan progrowth,dankemudian jugaditambahkandenganproenvironmentbenar-benardiwujudkandenganturunnyaangkakemiskinandari36,1 jutapadatahun 2005, menjadi 31,02 juta orang pada 2010. Artinya, hampir sebanyak 6jutaorangtelahlepasdarijeratkemiskinandalamkurunwaktu5tahun.InitentuhanyaimbasdaristrategiSBYyangprogrowthyangmendorongpertumbuhan PDB.

Imbas dari pertumbuhan PDB yang berkelanjutan adalah peningkatan konsumsi masyarakat yang memberikan efek pada peningkatan kapasitas produksi di sektor riil yang tentu saja banyak membuka lapangan kerja baru.Memasuki tahunkeduamasa jabatannya,SBYhadirdengan terobo-san pembangunannya berupa master plan Percepatan dan Perluasan Pem-bangunanEkonomiIndonesia(MP3EI).MelaluilangkahMP3EI,percepatanpembangunan ekonomi akan dapat menempatkan Indonesia sebagai negara majupadatahun2025denganpendapatanperkapitaantaraUSS14.250-USS15.500,dengannilai totalperekonomian (PDB)berkisarantaraUSS4,0-4,5triliun.

Beberapacontohupayakebijakanpemerintahdalambidangperekono-mian dan pembangunan tersebut di atas, sesuai dengan masa kepemimpi-nan elite politik atau presiden yang berkuasa pada masanya, memberikan beberapa penekanan yang jelas terhadap gambaran yang dikemukakan oleh modeleliteini.Bahwakeadaanpemerintahanyangterjalinitumemangsan-gat terpengaruh oleh elite politik yang berkuasa, karena arahan-arahan atau instruksi-instruksiyangmenghasilkanberbagaikebijakan,merupakantitik

100 101

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

tolak dari kerangka pemikiran elite politik yang sedang berkuasa. Di mana arahan-arahan yang diberikan secara mendasar tersebut, memberikan pen-garahan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan ad-ministratoruntukbisaterwujudsesuaidenganapayangdiinginkan.

Sehinggasuksesatautidaknyasuatukebijakanyangdiharapkanataske-pentingan rakyat, itu tergantung bagaimana pola pikir dan arahan yang di-lakukan oleh pemerintah apakah menuju pada kepentingan rakyat banyak, ataukah hanya mementingan kepentingan individu dan kelompoknya saja. Setelah sepuluh tahunbekerja, estafet kepemimpinanpun akhirnyaharusdiserahkan kepada penggantinya, yakni Joko Widodo yang menang tipis atasrivalnyaPrabowoSubyantopadaPemilihanPresiden2014.

G. Kebijakan PendidikanEra reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumu-

sankebijakan-kebijakanpendidikanbaruyangbersifatreformatifdanrev-olusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula ben-tuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. “Negara memprioritaskan ang-garan pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari ang-garan pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Dengan didasarkan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang diperkuat dengan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengemban-ganlokalitas,dimanakeberagamansangatdiperhatikan.Masyarakatdapatberperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan di era re-formasi1999mengubahwajahsistempendidikanIndonesiamelaluiUUNo22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan.

PemerintahmemperkenalkanmodelManajemen Berbasis Sekolah. Se-mentara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang

102 103

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

berkualitas,makadibuatsistemKurikulumBerbasisKompetensi.Memasu-ki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989., dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai: “usaha sadar dan terencana untukmewu-judkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.”

Padapemerintaan SBY tahun 2004-2009, anggaranpendidikanditetap-kan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam dalam pem-beriandanaBantuanOperasionalSekolah(BOS),WajibBelajar9tahun,danpeningkatanstandarpenghasilanGurudenganadanyasertifikasiguru,sertapemberianbantuanpendidikan(Beasiswa)untukpeningkatanKompetensiguru, dan sebaginya. Hanya dalam pelaksanaannya leading sector yang me-nangani bidang pendidikan dalam hal ini Departemen Pendidikan nampak-nya gagap dengan anggaran yang besar tersebut, sehingga banyak program yang belum menyentuh, hanya sekedar menghabiskan dana dengan hanya mengadakan kegiatan seminar-seminar saja.

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional.Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnyapenyelenggaraanpembelajaransesuaidenganprinsip-prinsipprofesionalitasuntukmemenuhihakyangsamabagi setiapwarganegaradalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 2 ayat ( 1 ).

Gurusebagaitenagaprofesionalmengandungartibahwapekerjaanguruhanyadapatdilakukanolehseseorangyangmemilikikualifikasiakademik,kompetensi,dansertifikatpendidiksesuaidenganpersyaratanuntuksetiapjenis dan jenjang pendidikan tertentu.Pasal ( 4 ) Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran

(learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motiva-tor, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

102 103

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. BAB 1 Pasal 1 Dalam pasal ini menyebutkan yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikandiseluruhwilayahHukumNegaraKesatuanRepublikIndone-sia.

BAB 11 Pasal 2 Lingkup Standar NasionalPendidikan meliputi: a.Standarisi; b.Standarproses; c.Standarkompetensilulusan; d.Standarpendidikdantenagakependidikan; e.Standarsaranadanprasarana; f.Standarpengelolaan; g.Standarpembiayaan;dan h.Standarpenilaianpendidikan.

Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehor-matan guru besar

BAB 1 Pasal 1 Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, menga-jar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Periode 2004-2009 pemerintahan SBY-Kalla telah menetapkan sasaranpokok pembangunan lima tahun 2004-2009 sebagai berikut; menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 9,7 persen dari angkatan kerja (9,9 juta jiwa)ditahun2004menjadi5,1persen(5,7jutajiwa)padatahun2009,men-gurangi tingkat kemiskinan dari 16,6 persen dari total penduduk (36,1 juta jiwa)menjadi8,2persen(18,8jutajiwa)ditahun2009,danuntukmenurunk-an tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut ditargetkan pertumbu-han ekonomi rata-rata 6,6 persen per tahun selama periode 2004-2009.

Pada masa pemerintahan SBY – Boediono (2009-2014), memiliki kara-kteristik pemerintahan yang berbeda dari masa pemrintahan sebelumnya,

104 105

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Periode2009-2014,SBYbanyakmelakukanperubahankebijakankhususnyadibidangperekonomianantaralainadalahmenggantipolakebijakanper-ekonomianyangselamainimengarahkeAmerikaSerikat(arahinisudahdianutsejakeraOrba–sebutsajaAmerica’sWay),kearahChina(China’sWay).Satuhalyangpalingmenonjoldalam“China’sWay”adalahagresivitasyangdimulai dalam membangun infrastruktur dan serta langkah nyata dan kon-sisten tanpapandangbuludalammencegahdanmembasmikorupsi. SBYmelakukan pembangunan berkelanjutan selama masanya menjabat sebagai presiden 2 kali berturut-turut.

Salah satu contoh pembangunan berkelanjutan tersebut adalah kebi-jakansubsidiBBM,pembentukanperumahanmurahbagirakyatyangakanmenampung rakyat miskin yang hidup di kolom jembatan, juga golongan rakyatlainyangbelumpunyarumahlayak,Kebijakanmoratoriumpengang-katanpegawainegerisipil(PNS)daerahyangdijalankandimaksudkanun-tuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, di dalam Rencana Pembangu-nanJangkaPanjang(RPJP)Tahun2005–2025dalamkonteksjangkapanjang,pembangunaan perdesaan didorong keterkaitannya dengan pembangunan perkotaansecarasinergisdalamsuatuwilayahpengembanganekonomi.

Dari sisi program nasional, Presiden SBY mendorong pengembanganagroindustri padat pekerja di sektor pertanian dan kelautan, sebagaimana kebijakandanaRp100jutaperdesauntukprogramPengembanganUsahaAgribisnis Perdesaan (PUAP), program pertanian kawasan transmigrasi,maupun program pengembangan masyarakat pesisir dan kepulauan, serta reformasi agraria untuk meningkatkan akses lahan bagi petani desa.

SBY juga telah mendorong pengembangan jaringan infrastruktur pe-nunjangkegiatanproduksidi kawasanperdesaandankota-kotakecil ter-dekat. Pengembangan itu didanai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM)PerdesaanmaupunberbagaikegiatansektoraldariKe-menterian daerah, serta peningkatan kesehatan masyarakat.

H. PRAKTIK BLUSUKAN dan KEBIjAKAN jOKOWI KemenanganJokowibisadikatakantidaklahsespektakuleryangpernah

dibayangkanorangsebelumnya.Meskipunbegitu,kenyataannyadiasudahberhasilduduksebagaiorangnomor satudi republik ini. Jokowi terkenal

104 105

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

karena gaya blusukannya, berkeliling dari pemukiman ke kepemukiman lain, jalan-jalan tanah kampung, dan jalan berbatu-batu desa, hingga mele-watigang-gangsempitdalamkota.Jokowibertemu,mendengardanmelihatlangsungkeluhan, keinginandan aspirasiwarganya. Bahkanpengawasanmendadaklangsungpadasejumlahbawahan,kelurahan,kecamatansampaikantorwalikotalangsungdidatangi.Gayakerjasepertiiniakhirnyadikenaldengansebutan‘blusukan’.

BlusukanberasaldaribahasaJawadialekSolo,berartiperjalananketem-pat-tempat jauh. Sementara dalam bahasa Inggris, blusukan diterjemaah-kan sebagai visite impromtu (kunjungan bersifat spontan) ketika pers asing memberitakanJokowibersamaZuckerbergkeTanahAbang.Sebenarnyaadaperbedaan antara menyamar dan berkunjung. Walaupun keduanya dimak-sudkan untuk mengunjungi suatu tempat, tetapi identitas pelaku tidak dike-tahui oleh orang yang ditemuinya. Sedangkan blusukan, pelakumelaku-kannya untuk suatu tujuan tertentu, dalam hal ini sebagai cara pemimpin langsungmenjumpaiwarganyauntukmengetahuipersoalan-persoalanda-lam kehidupannya yang kemudian berkaitan atas kebijakan-kebijakan pe-merintahan.

Dalambekerja, Jokowipunyacara tersendiri, selainblusukan,dia jugakerapmakansiangsebagaibagiandaridiplomasiataulobi.Sambilmakansiang Jokowi akanmendengarkan keluhan-keluhandan keinginan-keingi-nanwarganya.Berdiskusidanbertukarpikirantentangpersoalan-persoalanyangdihadapiwargadanpemerintahanyang selanjutnyadikenaldengan‘lobimakan siang’.Kesederhanaannyadan cara berpakaian, cara bertutursampai cara mengambil keputusan.

Pemimpin yang langsung menerima, merasakan, melihat dan menden-gar kebutuhan masyarakat. Dari lapangan masalah muncul, dari sana pula keputusandiambil. “Tinggal, eksekusinya saja,“ demikian Jokowimenge-mukakan ketika masih menjabat gubernur DKI Jakarta.

Penguasaan lapangan dan praktik langsung di lapangan, langsung penye-lesaiannya di lapangan. Pelayanan aparatur pemerintahan ditujukan untuk kejahteraanwargamasyarakat. Kini pelayanan diperluas sebagai “pemer-intahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di

106 107

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

seluruh pelosok tanah air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan,” pidatopelantikanpresiden“DibawahKehendakRakyatdanKonstitusi.”

I. DARI CERITA RAKYAT SAMPAI BERITA NYATADikisahkan,apayangdilakukanJokowibukanlahyangpertamadilaku-

kan oleh para pemimpin. Beberapa pemimpin lain juga melakukan hal yang sama,bedanyahanyalahpadawaktuitutidakdikuntitolehparawartawanmediacetakdanelektronik.Kitaharusmenyadaribahwasekarangadalahera paskaindustri/era informasi.

Dalam arti, informasi menjadi komoditas yang bernilai ekonomi dan Jokowimelipatgandakanperistiwa blusukanpara pemimpin lain. Bahkanseorang Soeharto terkenal dengan Kelompecapir (kelompok pendengarpembicaradanpemirsa).PadaeraSoehartoparapetanidannelayan(kelom-pokyangseringmengikutiacaraini)akanbertanyajawabdenganPakPresi-den. Keluhan-keluhan dan keinginan disampaikan langsung kepada Bapak Pembangunan.

Beberapa acaramenggunakan “teleconfference” (pertemuan jarak jauhdengan media tv terhubung secara langsung dan pembicaraan dengan tele-pon)padatahun1980-an.Walaupundemikian,protokoler,jadwaldanisiacara secara detail telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Kegiatan acara berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kelompok tani nelayan ke kelompok tani nelayan masyarakat yang lain, dari tema ke tema lain. Tentunya dengan maksud dan keperluan yang berbeda. Pada era iniIndonesiamencapaiswasembadapangan.

Soekarno bahkan lebih tegas menyebut dirinya sebagai penyambunglidah rakyat. Banyak cerita tentang aksi blusukan Soekarno. Sri SultanHamengkubuwonoIX,lebihkhaslagi,karenadiasambilmelakukanpenya-maran dan cerita tersebut diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi diYogyakarta.

DalamsejarahIslam,UmarbinKhattabR.A.jugamelakukankunjunganlangsung kepada rakyat. Kisah terkenalnya adalah beliau dengan Nenek Tua danIbudenganAnakyangMenangis.Dalamkisah-kisahrajajugaadanyayang menyamar menjadi rakyat jelata dengan maksud yang sama. Kisah

106 107

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

AbunawasdanbagindaHarunAlRasyid(SeribuSatuMalam)jugamengi-sahkanhal serupa.Bagaimana sangBagindayangdiakali olehAbunawassehinggaiaterpaksamenyamarmenjadirakyatjelata.Olehkarenanya,dapatberinteraksidenganwargasehinggadapatlangsungmendengardanmelihatlangsung.

RajaAbdullahdariAmmanYordania,melakukanpenyamaran sebagaiwartawanmedia cetak. Ia inginmengetahuiperilakubirokratnyadanapayang dipikirkan rakyatnya terhadap birokrat. Beberapa kisah raja-raja yang menyamar untuk berbagai keperluan dan maksud tujuan. Dikisahkan dalam banyak cerita rakyat mengenai raja-raja yang langsung mendengar dan meli-hat kondisi rakyatnya. Raja atau pangeran yang harus melepaskan pakaian kebesaran diganti dengan pakaian orang biasa dengan pakaian biasa seba-gaimana rakyat memakainya. Kesetaraan berpakaian ini membuat raja tidak lagidikenali.Sehinggarakyatdapatberbicaraapasajatanparasasungkandan rasa takut, ketika ditemuinya. Cerita rakyat mengandung pesan moral dan nilai yang menjadi panduan berperilaku.

j. SERVANT LEADER DALAM KECERDASAN SPIRITUALZohardanMarshalladalahorangyangmemberikanperluasanpadake-

cerdasan dengan menambahkan kecerdasaan spritual sebagai bagian dari aspek kecerdasan manusia. Kecerdasan intelektual mendapatkan sejumlah tantangan karena terlalu sempit melihat aspek kecerdasan manusia, hanya padaaspekverbaldanhitungan.HowardGadnerpembukauntukmelihatkecerdasansebagaimultiaspek.Iamelihatbahwabanyakorangsangatpin-tar tidak pada sisi matematika (hitung-hitungan) dan bahasa (verbal) yang tidak dapat diukur oleh kecerdasaan intelektual dengan skor kecerdasaan intelektualyangterkenaldisebutIQ(intellegencequotient).

Hal yang diukur oleh kecerdasaan intelektual lebih diandalkan pada ranahakademik.Tetapikitadapatmenyaksikanorang-orangseperti ;SusiSusanti,AlanBudikusuma,TaufikHidayat (peraihemasolimpiadenomerbulutangkis),BasukiAbdullah,RadenSaleh(pelukis),Sunaryo,INyomanNuarte (perupa), Bing Slamet, Benyamin S (pelawak legendaris), Gesang,Ibu Sud dan Ibu Kasur adalah orang-orang yang tidak dapat dijelaskanoleh term IQ. SelanjutnyaGolemanmemberikan perluasan pada kecaka-pan interpersonal dan intrapersonal sebagai kecerdasaan emosi. Zohar dan

108 109

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Marshall (2000), kecerdasan spiritual adalah“kecerdasanyangdiarahkandan pemecahan masalah dari makna dan nilai; kecerdasan yang kita dapat menempatkan tindakan kita dan kehidupan dengan lebih luas, lebih kaya, makna-konteks yang ada; kecerdasan yang kita dapat menilai, tindakan atau jalur kehidupan lebih bermakna daripada yang lain.”

“KitadapatmenggunakanSQmelebihikecerdasanspiritualtentangre-

ligi.SQmembuatkitalebihmerasakan,untukmempersatukanperbedaan,diluarbatasekspresiaktual.SQdapatmenempatkankitaselaluberhubun-gan dengan memaknakan dan esensi spirit di belakang semua agama-agama besar.OrangyangmemilikiSQtinggiharusmempraktikkanagama,tetapitanpapicik,ekslusif, fanatikatauprasangka,“ZohardanMarshall (2000).Ada enam jalur kecerdasan spiritual yaitu :

1.Jalurkewajiban2. Jalur pemeliharaan3. Jalur pengetahuan4. Jalur tranformasi personal, 5. Jalur persaudaraan 6. Jalur kepemimpinan pelayanan

Jalur kepemimpinan pelayanan, daripada pemimpin sebagai bos. Kepemimpinan pelayanan (servant leadership) adalah orang yang melayani kemanusiaan dengan menciptakan cara-cara baru untuk umat berhubungan dengan yang lainnya.

Mereka meletakkan kesejahteraan masyarakat lebih tinggi daripadakesejahteraan dirinya dan mengarahkan masyarakat pada arah yang baru. Kepemimpinan abdi adalah jalur spiritual yang tertinggi. Energi memotivasi untuk berjalan adalah kekuasaan.

Penggunaan, salah penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan diklas-ifikasikan sebagai kecerdasan spiritual yang rendah. Kecerdasan spiritualpemimpinpelayananmenciptakanvisibarudanmembawakemungkinan-kemungkinanbaruuntukkesejahteraan.Merekamembuatsuatuyangmus-tahil menjadi peluang.

108 109

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

1.Definisikecerdasanspiritualbersandarpadakonsepspiritualyangberbedadarireligi(agama).DanahZoharmendefisinikan 12 prinsip yang mendasari kecerdasan spiritual :2.Kesadaran-diri(self-awarness):mengetahuiapayangdiyakini dan nilai, apa yang sangat memotivasi diri.3.Spotanitas:hidupdanmeresponpadasetiapperistiwa.4.Memilikivisidanpanduannilai:bertindakberdasarkanprinsip dan keyakinan yang tinggi, dan hidup menyandarkan padanya.5. Keseluruhan (holism) : melihat pola yang besar, hubungan dan koneksi; mempunyai rasa memiliki.6. Keharuan : memiliki kualitas “merasakan-dengan” dan empati yang mendalam.7.Merayakanperbedaan:menilaioranglaindariperbedaan.8. Kemandirian : berdiri menghadap keramaian dan memiliki pendirian sendiri.9. Kerendahan hati : memiliki rasa sebagai pemain dalam drama besar kehidupan, satu tempat yang sesuai atau benar di dunia yang besar.10. Cenderung mengajukan pertanyaan mendasar “mengapa.” Kebutuhan mengerti sesuatu dan mendapat pengertian yang mendasar.11. Kemampuan membingkai ulang: berdiri di belakang situasi dan masalah dan melihat gambaran yang lebih besar atau konteks yang lebih luas.12.Menggunakankesengsaraan(adversity)denganpositif: belajar dan tumbuh dari kesalahan, kemunduran dan penderitaan.13. Berartinya kerja: merasakan terpanggil untuk melayani, dan untuk memberikan sumbangsih.

K. PEMERINTAHAN YANG MELAYANIApakahalasanJokowimelakukanblusukan?Adabeberapaalasanyang

seringdikemukanJokowimengenaiblusukannya.a) Langsung melihat permasalahan di lapanganb) Perintah di lapangan langsung dapat dilaksanakanc)Memberikansemangatpadaaparaturnya,d)Mencegahpejabat-penjabatdibawahnyamemberikanlaporan yang tidak sesuai

110 111

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K110 111

e) Inspeksi mendadak untuk memastikan birokrasi harus melayanif)Melatihmatabathin,danrasaspiritualnya

Ironisnya, bukan hasil blusukannya yang hangat diperbincangkan me-lainkan sebatas aksi blusukannya yang dipampang kepada masyarakat. Bah-kan terkesan didramatisasi sedemikian rupa seolah segala macam persoalan yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan atraksi blusukan terse-but.

Laluapakahkebijakan-kebijakanyangdikeluarkan Jokowibersinggun-gandengankegiatanblusukanyangdilakukannya?Sejak20Oktober2014dirinya mengucap sumpah dan janji sebagai kepala negara hingga 100 hari masa kerjanya, belum banyak janji kampanye yang direalisasikan selain ke-bijakan-kebijakankontroversialyangmengemuka.

Berikutbeberapakebijakan Jokowiyangsamasekali tidakbersinggun-gan dengan blusukan yang dia lakukan dan bahkan hanya ganti jaket dari pemerintahan terdahulu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikenal sebagai partai yangpalinggetolmenolakkenaikanhargaBahanBakarMinyak(BBM)sela-ma10tahunterakhirsebagaioposisi.SetiapkaliPemerintahPresidenSusiloBambangYudhoyonomemutuskanhargaBBMnaik,PDIPselalumenolak.PenolakanPDIPataskenaikanhargaBBMbukanhanyadilakukandimim-bar parlemen.

PDIPjugamembuatspandukpenolakanBBM,bahkanmenurunkanmas-sauntukmenolakkenaikanhargaBBM.Misalnyapada27Maret2012.MassaPDIPdiberbagaidaerahturunkejalanuntukmenolakkenaikanhargaBBM.Aksi juga digelar di bundaran HI, Jakarta.

Pada19Juni2013,PDIPkembalilantangmenolakkenaikanhargaBBMsekaligusmenurunkanmassa.BegitugetolnyaPDIPmenolakkenaikanBBMhinggamediamemberinyajudulPDIPTolakKenaikanHargaBBMSampaiTitik Darah Penghabisan. Namun, setelah resmi dinyatakan menang Pil-pres,JokowidanPDIPsegeramewacanakankenaikanhargaBBM.MenurutMegawati,menaikkanhargaBBMadalahsatu-satunyacaramenyelamatkan

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

keuangan negara. Tentu saja, cara pandang ini dikritik oleh banyak pihak. Sebab,naiknyahargaBBMakanmembuatrakyatsemakinterbebani.

2. MemintaSBYnaikkanhargaBBM.Bukanhanyamewacanakanme-naikkanhargaBBM.Yanglebihkontroversial,PDIPmemintaPresidenSBYmenaikkanhargaBBMbersubsidi.Tentusaja,permintaaniniditolahmen-tah-mentaholehSBY.Meskipun Jokowimenemui langsungSBYbeberapawaktu lalu,SBYtetappadapendirianbahwapemerintahannya tidakakanmenaikkanhargaBBM.

Sedikitnya ada 4 alasanmendasarmengapa pemerintah SBYmenolakmenaikkanhargaBBM.Duasikapini,maumenaikkanhargaBBMdanme-mintaSBYmenaikkanhargaBBM,membuatPDIPmenuaikritiktajamdaribanyakpihak,mulaidariparapakarhingga“wong cilik.”Penolakandanprotes tersebut dapat dengan mudah dilihat di media sosial. Bahkan, sejum-lahpendukungJokowimengakukecewatelahmemilihnyakarenabelumdi-lantiksudahmewacanakanBBMnaik.

3.Menjualpesawatkepresidenan.KetuaDPPPDIP,MaruararSirait,men-gusulkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-JusufKallamenjualpesawatkepresidenan.Langkahitu,menurutnya,perludiambilsebagaibentukefisiensiuntukmenyelamatkanperekonomian.

Usul itu sontak mendapat tanggapan miring dari masyarakat dan para netizen.Merekapunmengaitkanusulanitudengantrackrecordpemerintah-anmegawatiyangpernahmenjualsejumlahasetnasional.Disampingitu,pesawatkepresidenantersebutbarusajadibeliolehpemerintah.SedangkanPDIPsendiripadasaatkampanyemenyewapesawatpribadiuntukJokowi.

4.Diluarkebijakannyamembentukkabinetkerjadengan34kementerianyang dianggap tidak sesuai janji kampanye akan membentuk kabinet ramp-ing,PresidenJokowimengeluarkanbeberapakartuatasnamakepentinganrakyat.

Kartu-kartu tersebut antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu In-donesiaSehat(KIS),danKartuKeluargaSejahtera(KKS),olehsejumlahka-langandinilaihanya‘gantibaju’darikebijakanPresidenSBY.

112 113

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K112 113

Bahkanseorangpolitikusmenyebut,KIPpadamasaSBYbernamaBan-tuan Siswa Miskin (BSM) atau pengembangan dari Bantuan OperasionalSekolah(BOS).KISmerupakanJaminanKesehatanMasyarakat(Jamkesmas)danBPJSyangtelahadadiAPBN2014.

KKSadalahprogrampemberianuangtunaikepadakeluargamiskinatauProgramKeluargaHarapan(PKH)yangsudahdilakukanpemerintahanSBY.Masalah anggaranKartu Sakti juga sempatmenjadi polemik. MensesnegmenyatakansumberanggarannyaberasaldariCSRBUMN,yangkemudiandiralatolehMenkeubahwasumberdananyaberasaldariAPBN2014.

5. Pada 17November 2014, pemerintahan Jokowimengeluarkan kebi-jakandenganmenaikkanhargaBBMbersubsidiyangsemulaRp6500menja-di Rp8500 yang akhirnya mendapat sorotan karena selain memicu kenaikan hargabahanpokokpangan,kebijakandiambilsaattrenhargaminyakduniasedang melemah.

6. Pada 20 November 2014, Jokowi melantik politikus NasDem, HM.PrasetyosebagaiJaksaAgungmenggantikanBasriefArief.KebijakanJokowimelantikpriaberkumisyangpernahmenjabat JaksaAgungMudaPidanaUmum ini menuai kritikan berbagai elemen masyarakat dan para aktivis yangmenganggaphaltersebutblunderbagiJokowi.

Menurutsalahseorangaktivis,selainblunder, Jokowi jugamelakukantiga kesalahan dalam melantik Prasetyo, di antaranya: Rasa Partai. Dalam halmemilihnamacalonseorangJaksaAgung,Jokowisebaiknyatidakme-minta nama ke partai politik, sebaliknya harus meminta nama ke lembaga publik terlebih dahulu agar mendapat nama jaksa agung yang diinginkan publik. Kesalahan kedua, Jokowi dinilai tidak transparan dalammemilihjaksa agung.

Hal itu terlihat dari tak jelasnya proses seleksi calon jaksa agung yang ka-tanya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Pusat Pe-laporandanAnalisisTransaksiKeuangan.Kesalahanketigaadalah,Jokowiterlalu buru-buru dalam memilih jaksa agung.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Bahkan Prasetyo sendiri mengakui penunjukkan dirinya sebagai pimpi-nandiKorpsAdhyaksa,sebutanbagiKejaksaanAgung,dilakukanJokowisecara mendadak. Sebelum dilantik, Prasetyomerupakan politikus PartaiNasDem yang menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Prasetyo tak sep-enuhnyapolitikus.SebelummenjadianggotaDewan,Prasetyoadalahjaksa.

Ia menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum pada 2005-2006 sertapernahmenjadiKepalaKejaksaanTinggiSulawesiSelatan.Selamamenja-di jaksa, tak ada rekam jejak yang menonjol dari pria yang diusung Partai NasDem. Hal ini membuat kompetensi Prasetyo diragukan oleh lembaga-lembaga antikorupsi, seperti Indonesia Corruption Watch.

7. Pada 29 Desember 2014, Jokowi menerbitkan Keppres No.214/M2014 tentang pengangkatan Hasban Ritonga sebagai Sekretaris DaerahProvinsiSumateraUtara.Keppresinimenjadikebijakanyang jugabanyakmenimbulkan kontroversi mengingat Hasban Ritonga berstatus terdakwakasussengketalahandiJalanPancing,Medan,SumateraUtaradanpada22Oktober2014sempatditahandiMabesPolri.Benarsaja,padaakhirJanuari2015,olehMenteriDalamNegeri,TjahyoKumolo,HasbanRitongadibebas-tugaskan sementara dari jabatannya hingga proses hukum yang menimpnya berkekuatan tetap.

8. KebijakanJokowiyangkembalimengguncangnegeriiniadalahke-tikadirinyamengusulkanKomjenPol.BudiGunawanyangdisebut-sebutpunyarekeninggendutsebagaipenggantiSutarmansebagaiKapolri.

Menyusulusulansangpresiden,pada13Januari2015KPKmenetapkanBudi Gunawan sebagai tersangka. Buntut dari kebijakan Jokowi tersebutadalah penangkapan atas komisioner KPK, Bambang Widjoyanto dan Ketua KPKAbrahamSamad.

Untuk meredam kontroversial di tengah masyarakat, Jokowi kembalimengeluarkankebijakanbaru, yaknimelantik JenderalPol.Drs.BadrodinHaiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ironisnya, ketika kasus hukumBudiGunawanbelumditetapkanolehKPK,diapundilantikmenjadiWakapolri mendampingi Badrodin Haiti.

114 115

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K114 115

9. Pada19 Januari2015, JokowimelantiksembilananggotaWantim-pres dan salah seorang di antaranya adalah politikus dari Partai NasDem, Jan Darmadi. Jan Darmadi disorot Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Tamrin Amal Tomagola, melalui akun facebooknya sebagai bos judi.

Halitumengemukabeberapajamsetelahpelantikannya.Saatitumunculpesan berantai yang menyebutkan Jan Darmadi alias Apiang Jinggo memi-likibisnisjudipetak9,Copacabana,JakartaTheater,LofteFairHailaidiJa-kartaUtara.Disebutkanpulabahwadiera1970-anketika judidihalalkan,JanakrabdenganAliSadikin,GubernurDKIJakartakalaitu.SepakterjangJan konon terus berlanjut meski judi dilarang pada 1978.

10. KebijakanyangmengejutkanmasyarakatIndonesialagi-lagidibuatJokowipada16Januari2015,yaknimengumumkanpenurunanhargaBBMmenjadi Rp6600/liter untuk premium dan Rp6400/liter untuk solar. Kebi-jakan ini selain menyenangkan juga membuat bingung di tengah harga ba-han kebutuhan pokok dan tarif angkutan sudah terlanjur melonjak.

11. KebijakanlainyangsangatmencengangkanadalahketikaMenteriSekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa Jokowi menginstruksikanuntuk mencabut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan TunjanganUangMukaPembelianMobilPejabatNegara.

PerprestersebutditandatanganiolehJokowipada20Maret2015,tentangkenaikan tunjangan uang muka bagi pejabat negara untuk pembelian kend-araan perorangan, dari Rp 116.650.000,- menjadi Rp 210.890.000,- Untuk itu Jokowimengakutidaktahumenahuadanyakenaikantunjanganuangmuka(downpayment/DP)mobilpribadipejabatnegara.

Menurutnyakenaikanituseharusnyaurusankementerianterkait.“Tidaksemua hal itu saya ketahui 100%. Artinya hal-hal seperti itu harusnya di ke-menterian. Kementerian men-screening apakah itu berakibat baik atau tidak baikuntuknegaraini,”kataJokowi.

12. Hal mencengangkan lain adalah ketika pada 24 November 2014, Jokowimengeluarkan pernyataan kontroversial denganmelarangmentericabinet mendatangi panggilan DPR RI. “Baru sebulan kerja, dipanggil-pang-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

KEBIJAKANPUBLIK

gil.Apa sih,”kata Jokowimasa itu.Pernyataanyangkemudiandianggapsebagaikebijakanpresidentersebutlantassajamenuaikritiktajambaikdarimasyarakat, dari sejumlah anggota DPR, hingga pakar hokum tata negara. DenganmelarangmenghadirirapatdenganDPR,Jokowidinilaimelakukanpembangkangan konstitusi.

Sebabsystemketatanegaraankitamengatur,lembagakepresidenandanparlemen berkedudukan setara dan harus bersama-sama dalam menyeleng-garakan pemerintahan. Dalam pemerintahan, presiden menjalankan ranah eksekutif sementara parlemen (DPR) menjalankan fungsi legislatif, termasuk didalamnyamengawasipemerintahdalammenjalankanprogramnyaselainfungsi penganggaran dan legislasi.

Proses pengambilankebijakansangatpentingdalamtahapanpengelo-laankebijakan,baikolehpemerintahmaupunnon-pemerintah.Adabanyakhalyangmenjadibahanpertimbangandalamprosesperumusankebijakanmengingat pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting darisebuahpemerintahan.Olehkarenaitu,kemampuandanpemahamanyangmemadaidariparaahliterhadapprosespembuatankebijakanmenjadisan-gatpentingbagi terwujudnyakebijakanpublikyangcepat, tepat,danme-madai.

Kemampuandanpemahamanterhadapprosedurpembuatankebijakantersebutjugaharusdiimbangidenganpemahamandaripembuatkebijakanpublikterhadapkewenanganyangdimiliki.Adatigateoriutamayangdapatdigunakandalamprosespembuatan sebuahkebijakanyaitu teori rasionalkomprehensifyangmengarahkanagarpembuatansebuahkebijakanpublikdilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan danalternatifkebijakansecaramemadai.

Teori incremental yang tidak melakukan perbandingan terhadap per-masalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yangdapatdiambildalammembuatkebijakan.Dan, teorimixedscanningyang menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori in-cremental. Ketiga teori ini tertera dalam buku karya Profesor James E. An-derson,berjudulPublicPolicyMaking.Selainitu,Andersonjugamengemu-kakanenamkriteriayangharusdipertimbangkandalammemilihkebijakan.

116 117

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K116 117

Pertama nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan,maupun ideologi.Kedua afiliasipartaipolitik; ketigakepentin-gan konstituen; keempat opini masyarakat; kelima penghormatan terhadap pihaklain;dankeenamadalahaturankebijakanitusendiri.Selanjutnya,se-lain aspek-aspek yang sudah disebutkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikandalampembuatankebijakan.

Para politisi harus mengetahui tentang ilmu pengetahuan dan para il-muwanjugaharusmengetahuitentangkebijakan.Sehingga,terjadipersa-maanpersepsidi dalamkomunitas yangmanakebijakanyangdihasilkandapatdijalankan.Tidakadahalyangbersifatpublik.Adabanyakragamdariperbedaan publik yang dapat menghasilkan, membentuk situasi atau dapat dibentuk dari isu-isu berbeda.

Untuk analisa yangmendalam dan bijaksana harusmelihat ke publikyangmana?kapan? Ituberartibahwa tidakada rumusanyangsederhanauntuk suatu keterlibatan.Manusia sangatmampu dalammemahami per-masalahanrumitdanteknologi.Waktudanpembuatkebijakandanilmuwandikejutkan oleh sebagian orang, apa yang dapat dipahami oleh manusia bila diperlukan dari kompleksitas pemilihan sumber daya dengan penerapan prinsip biologi sintetis.

Halinimembutuhkanmasukandariparaahlidanmembutuhkanwaktuuntukcerminandandiskusi,namunpatutdilakukan.Orangingindapatber-partisipasidalamkeputusansekitarkebijakanyangmelibatkanilmupenge-tahuan dan teknologi.

Itu tidak berarti semuanya ingin, atau ada yang ingin terlibat sepanjang waktu,tapiorangingintahubahwahal inibenarterjadidanbanyakyangingin berpartisipasi secara langsung. Begitu mereka terlibat, mereka ingin bahwamasukannyadidengardanmerekaingindiberitahuhasilnyadariket-erlibatan mereka.

Pembuat kebijakan dan para ahli hanya manusia. Mereka juga dapatmemahamiakanadanyapotensibias,konflikkepentingandansemuakes-alahan yang dapat berpengaruh kepada semuanya dan berharap mendapat

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

pengakuansertapenangananyangtransparan.Pembuatkebijakandanparaahli harus dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dua arah mutlak diperlukan, perihal menyampaikan sesuatu dan mendengarkan hal yang disampaikan keduanya sangat penting.

Musyawarahmasyarakatdapatmembantumengurangirisikogagalnyakebijakanyangtelahdiusulkan.Demimenghindarikemungkinandarirasamalu,menggali informasi awaldari kebijakan tertentudapatmenemukanide dari pihak oposisi sehingga dapat berpengaruh terhadap sebuah kepu-tusan.

AdabanyakcarauntukberhubungandenganorangOrangmemilikiber-bagai macam cara dalam mengemukakan pandangannya agar didengar oleh orang lain, mulai dari proses demokrasi secara formal atau secara langsung. Publik dengan pemikiran yang kuat atau ketertarikan tertentu cenderung sangat terlihat. Tapi, ada cara lain agar pendapatnya lebih diterima oleh be-ragam orang sehingga dapat berkontribusi.

KPKebijaKan

PubliK118 119

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

BAB 5 (LIMA)Pemimpin Dunia yang

Fenomenal dengan Kebijakannya

amerikaSerikatatauUnitedStateofAmericaatausecaraumumdike-nal dengan Amerika saja merupakan sebuah negara republik konsti-tusional federal yang terdiri atas 50 negara bagian dan satu distrik

federal.HampirsetiapkebijakanyangdibuatolehAmerikaSerikatmemen-garuhi keseimbangan dunia, entah itu di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya.

BahkansaatAmerikaSerikatmembuatkebijakanyangditujukanuntukinternal alias untuk negara Amerika sendiri, tidak menutup kemungkinan keseimbanganduniaakanterpengaruh.Ituartinya,apapunkebijakanyangakandibuatolehPresidenAmerikaSerikat,negara-negaralaindiduniahar-us bersiap menghadapi pengaruhnya.

Saat iniAmerikaSerikatmenikmatistatussebagainegarasuperpoweryang kekuatan militer dan ekonominya belum ada yang mampu menand-ingi.SejakkemenangannyadiPerangDuniaIIditambahlagikemampuan-nyamuncul sebagaipemenangdiPerangDingin,praktisAmerikaSerikattumbuh menjadi negara yang sangat kuat dan mampu menyebarkan pen-garuh yang luas baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Lihat saja pengeluaranAmerika Serikatuntukmiliterdi atas 700milyardollar, 40%daritotalpengeluaranmiliterdunia,ataudengankatalainAmerikaSerikathanya akan kalah secara substansial dengan seluruh kekuatan dunia yang bergabung menjadi satu.

Secaraekonomi,AmerikaSerikatpunmasihmenjadinomorsatu.TotalGDP berkisar 14 trilyun dollar yang dimilikinya hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan ekonomi China, India, dan Jepang apabila digabungkan. Dengan demikianwajarapabilabeberapapengamatmengatakanAmerikaSerikatdidalam urusan internasional banyak bertindak seolah sebagai polisi dunia, dengan bermodalkan kekuatan ekonomi dan militernya tersebut. Terlepas

118 119

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

darikehebatanAmerikaSerikat,beberapanegaramemilikipemimpinyangkebijakannya mampu mengguncang dunia. Berikut beberapa pemimpinduniadarimasakemasayangmembuatkebijakandankebijakantersebutsangat berpengaruh bagi kemajuan negaranya, bahkan juga berpengaruh bagi negara-negara di sekitarnya.

joseph Stalin VissarionovichKomunisme Internasional danKebijakan Kolektivisasi TanahPertanianJosephStalinVissarionovichatauStalinmerupakan

orang kepercayaan Lenin dan juga orang yang memi-liki pengaruh besar dalam perkembangan komunisme diRusia.OlehkarenaitutidakanehketikaLeninmen-inggalpadatahun1924Stalinlangsungmendapatke-percayaan untuk menempati posisi penting di dalam

partai dan struktur pemerintahan. Namun, di sisi lain kematian Lenin juga memicu perpecahan dalam Partai Komunis.

Perpecahaninimembagitubuhpartaimenjadiduakubu,yaitukubuSta-lin dan kubu Trotsky. Persaingan untuk mendapatkan kekuasaan berlang-sung di antara kedua kubu ini. Namun pada akhirnya, seperti yang telah disebutkandi atas, StalinmendapatkanposisiuntukmenggantikanLeninsebagaipemimpinPartaiKomunisUniSovietdanpemimpinNegara.

Kebijakan yangdiambil padamasa pemerintahan Stalin dapat disebutpuladenganStalinisme.Stalinismemerupakansebuahsistemhubunganke-masyarakatan dan politik kekuasaan yang mendominasi pemerintahan dik-tatorStalin.DalamStalinismeterdapatidetentangKomunismeInternasionalyang bertujuan untuk menjaga roda kekuasaan yang dimiliki olehnya den-gan jalan memperkuat sistem birokrasi, meningkatkan kadar represi massal, upaya penghapusan demokrasi, dan persamaan nasional.

Stalinmenjalankanpola pemerintahanyang totaliter dan tersentralisir.Stalinmenciptakanstrukturbirokrasinyadenganmenempatkanseluruhele-menNegaradibawahpengawasannya.Misalnyasajalembaga-lembagasep-ertiKomitaSentral(CK)PKUS,DewanKomisariatRakyat(DewanMenteri),

120 121

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

KomiteKeamananNegara(GKO),danmendudukiposisisebagaiPanglimaTertinggi Angkatan Bersenjata.

Darigambarandiatasdapatdilihatbahwarezimtotaliteryangdijalank-anolehStalintidakmemberikankesempatansedikitpunbagikebebasanidedanberpikirbagiwarganya.Ketiadaankebebasanberpikirdanmemuncul-kanidemembuatposisiRusiadikawasanEropasemakintermarginalisasikarena memiliki ideologi yang bertolak belakang.

Keadaan semacam ini juga diyakini menjadi factor utama yang me-nyebabkanpemerintahansosialismeruntuh.Sepertiyangtelahdisebutkandiatas,Stalinmenjalankanrepresimassaldalamkadarintensitasyangcu-kup tinggi untuk menjaga rezim yang dibangun olehnya. Represi massal ini dilakukanuntukmembungkamperkembanganidewargaNegara,terutamayangbertentangandenganprinsip-prinsiprezimyangdijalankanolehStalin.Untukmenjalankanterorterhadaplawan-lawanpolitiknyaStalinmemben-tuk polisi rahasia.

Polisi rahasia Rusia, atau yang banyak dikenal dengan nama KGB memi-likitugasuntukmengawasiaktivitaswargaNegara.Bilaaktivitastersebutdinilai dapat mengancam stabilitas rezim, pemerintah akan mengambil tin-dakan keras terhadap pihak yang bersangkutan.

Salahsatutindakanyangmungkinakandiberikanterhadappenentangpemerintah yaitu misalnya saja dengan cara menyebarkan ancaman dan teror.JutaanwargaNegarayangtidakbersalahditangkapsecarasewenang-wenangkarenadianggaptelahmelawankebijakanpemerintah.

Orang-orang itu tidak saja ditangkap, namun juga disiksa, dieksekusi,dideportasisecarabrutal,ataudijebloskandalampenjaradenganperaturanyang kejam dan menempati kamp-kamp pekerja paksa yang ada di suatu tempat yang disebut dengan Gulag (Glavnoe Upravlenia Lagerei).

Di dalam kamp kerja paksa ini terdapat semacam kamp konsentrasi yang disebutdenganKontslager.KontslagertersebardiseluruhpenjuruUniSo-viet. Tindakan tersebut diyakini menjadi faktor pendorong terjadinya peris-tiwaholocaustdiRusia.

120 121

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K122 123

Selain itu terdapat pula kebijakan kolektivisasi tanah pertanian yangmenyebabkanhilangnyakepemilikan25jutapetaniswastaterhadaptanahpertanian.Sekitar200ribu lahanpertaniandiorganisasikandibawahpen-gawasan pemerintah. Tujuan dari kolektivisasi pertanian ini yaitu untukmewujudkanindustrialisasiyangtidakterlepasdaripengawasandankon-troldariNegara.Selainkontrolterhadaplahanpertanian,pemerintahjugamelakukansejumlahpengawasanterhadapkegiataneksporproduk,produkpertanian itu sendiri, dan biaya dari hasil ekspor yang digunakan Negara untukmendanai impor teknologi. Kebijakan kolektivisasi lahan pertanianyangdilakukan oleh Stalinmembawadampak yang cukup signifikanda-lamkehidupansosialekonomidiUniSoviet.BahkankebijakaninidiyakinimenjadifaktoryangbertanggungjawabataskematianjutaanpetaniUkrainaakibat paceklik pada tahun 1930.

Kebijakan Stalinisme terus berjalan di Rusia hingga Stalin meninggalpadatahun1953.NamundampakdariStalinismememilikipengaruhyangsangat luas dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Rusia pada masa-masaselanjutnya.Stalinismemengklaimprinsip-prinsipyangsamadenganLeninisme, yaitu pemerataan tingkat kesejahteraan dengan dihapuskannya hak kepemilikan individu menjadi kepemilikan kolektif yang pengorgan-isasiannyadiawasidandikontrololehNegara.Namunpadakenyataannya,padamasaStalin,pemerataanyangmenjadibasistujuansosialismeitusend-iri tidak terimplementasikan secara nyata. Kemiskinan dan kesengsaraan hanya dialami oleh masyarakat pada tingkat sosial yang rendah, sedang-kan di sisi lain, para elit partai mendapatkan hak-hak khusus misalnya saja melalui pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dengan fasilitas yang memadai, perjalanan ke luar negeri dan sebagainya. Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada kaum elite politik jelas-jelas menjadi nilai pembeda yang padaakhirnyamenimbulkanfragmentasidalammasyarakatUniSovietpadamasa itu.

Prinsip kepemilikan kolektif jelas-jelas telah dilanggar, sehingga pada akhirnyamerusakbangunansosialismeyangadadiUniSoviet.Padaakh-irnya,kebijakanotoriterStalin justrumembawahambatanbagikreativitasdaninisiatifyangberlakuhampirdisegalabidangdantidakmemilikiflek-sibilitas untuk menyesuaikan rencana dan keputusan dengan perubahan

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K122 123

lingkungan domestik dan kondisi internasional yang dinamis. KebijakanStalinjugadiyakinigagaldalammelakukanantisipasiterhadapkesempatanyangmungkindicapaidanmasalahyangakandihadapiolehUniSoviet[10].Pada akhirnya elemen-elemen tersebut terintegrasi dan membentuk landasan politik, ekonomi, dan sosial Rusia yang pada masa-masa selanjutnya cend-erung terbelakang dan tertinggal dari Negara-negara di sekitarnya. Hingga berdampak pada kehancuran tatanan politik Rusia pada masa perang dingin yangditandaidengankeruntuhanUniSoviet.

Adolf HitlerEugenetika dan Ladang Khusus Reproduksi Manusia

adolf Hitler yang lahir di Austria pada 20 April 1889 merupakan seorang politisi Jerman dan

ketua Partai Nazi (Nationalsozialistische Deutsche Ar-beiterpartei) atauNSDAP alias Partai Pekerja JermanSosialisNasional.HitlermenjabatsebagaiKanselirJer-man sejak 1933 hingga 1945 dan diktator Jerman Nazi (bergelar Führer und Reichskanzler) mulai tahun 1934 hingga 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Hitler adalah veteran Perang Dunia I dengan banyak gelar. Dia ber-gabungdenganPartaiPekerjaJerman(pendahuluNS-

DAP)padatahun1919,danmenjadiketuaNSDAPtahun1921.Tahun1923,iamelancarkankudetadiMunichyangdikenaldenganperistiwaBeerHallPutsch. Kudeta yang gagal tersebut berujung dengan ditahannya Hitler.

Di penjara,Hitlermenulismemoarnya,MeinKampf yang berarti Per-juanganku. Setelah bebas tahun 1924, Hitler mendapat dukungan rakyatdenganmengecam Perjanjian Versailles danmenjunjung Pan-Jermanisme,antisemitisme, dan anti-komunisme melalui pidatonya yang karismatik dan propaganda Nazi.

Setelah ditunjuk sebagai kanselir pada tahun 1933, ia mengubah Re-publik Weimar menjadi Reich Ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan otokratik. Tujuan Hitler adalahmendirikanOrdeBaruhegemoni JermanNazi yang absolutdidaratanEropa.Sampaisaatitu,kebijakanluardandalamnegerinyaber-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K124 125

tujuan mencapai Lebensraum atau ruang hidup bagi kaum Jermanik. Hitler memerintahkan Jerman dipersenjatai kembali dan Wehrmacht menginvasi PolandiapadabulanSeptember1939,menyebabkanpecahnyaPerangDuniaII di Eropa.

DaridalamdiriHitler,tumbuh‘kekuatan’yangmendapatinspirasidariteoriDarwinbahwauntukmempertahankanhidupmanusiaharusbertar-ung.IamenerjemahkanimpiannyadenganmenyerangAustria,Cekoslowa-kia,Perancis,Rusia,danlain-lain.Malahterbersitnafsumenguasaiseluruhdunia.IamelansirkonsepeugenetikayangmenjadidasarpijakanpandanganevolusionisNazi.Eugenetikaberarti‘perbaikan’rasmanusiadenganmem-buang orang-orang berpenyakit dan cacat serta memperbanyak individu se-hat.Sehinggamenurutteoriitu,rasmanusiabisadiperbaikidenganmenirucarabagaimanahewanberkualitasbaikdihasilkanmelaluiperkimpoianhe-wanyangsehat.Sedangkanhewancacatdanberpenyakitdimusnahkan.

Tak lama setelah berkuasa, Hitler menerapkan teori itu dengan tangan besi.Orang-oranglemahmental,cacat,danberpenyakitketurunandikum-pulkandalam‘pusatsterilisasi’khusus.Karenadianggapparasityangmen-gancam kemurnian rakyat Jerman dan menghambat kemajuan evolusi, maka atasperintahrahasianya,dalamwaktusingkatmerekasemuadibabathabis.Masihdalameforiateorievolusidaneugenetika,Nazimenghimbaumuda-mudiberambutpirangbermatabiruyangdiyakinimewakilirasmurniJer-man biar berhubungan seks tanpa harus menikah.

Pada 1935, Hitler memerintahkan didirikannya ladang-ladang khusus re-produksimanusia.Didalamnya tinggalparawanitamudayangmemilikirasArya.ParaperwiraSS(Schutzstaffel)seringmampirkesanabuatmesumdengan dalih eugenetika. Para bayi yang lahir kemudian disiapkan menjadi prajuritmasadepan ‘ImperiumJerman’.MenurutCharlesDarwin,karenaukuran tengkorak manusia membesar saat menaiki tangga evolusi, maka di seluruh Jerman dilakukan pengukuran buat membuktikan tengkorak bangsa Jermanlebihbesardariraslain.Merekayangtaksebesarukuranresmi,be-gitupun yang gigi, mata, dan rambut di luar kriteria evolusionis langsung dihabisi.

DibawahpemerintahanHitler,padatahun1941pasukanJermandanse-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

kutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Tahun 1943, Jerman terpaksa bertahan dan mengalami serangkaian kekalahan da-lam pertempuran. Pada hari-hari terakhir perang, saat Pertempuran Berlin berlangsung tahun 1945, Hitler menikahi kekasih lamanya, Eva Braun. Tang-gal 30 April 1945, kurang dari dua hari kemudian, keduanya bunuh diri agar tidakditangkapAngkatanDaratMerah, lalumayatmerekadibakar.Kebi-jakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan ke-matian sekitar 50 juta orang selama Perang Dunia II, termasuk 6 juta kaum Yahudidan5jutaetnisnon-Aryayangpemusnahansistematisnyadiperin-tahkan oleh Hitler dan rekan-rekan terdekatnya.

Mao ZedongKonflik Antagonis dan Konflik Non-Antagonis

Mao Zedong yang lahir di Hunan, 26 Desember 1893adalahseorangtokohfilsufdanpendirinegaraRRC (RepublikRakyatCina).Antara tahun1934 –1935MaomemegangperanutamadanmemimpinTentara Merah Cina menjalani ‘Mars Panjang’.Lalusejak tahun1937Mao ikutmenolongmemer-angi Tentara Dai Nippon yang menduduki banyak wilayah Cina.Akhirnya Perang Dunia II berakhirdan perang saudara berkobar lagi. Dalam perang yang melawan kaum nasionalis ini, Mao menjadipemimpinkaumMerahdanakhirnyamenangpadatahun1949.Pada1Ok-tober tahun 1949, Republik Rakyat Cina diproklamasikan dan pemimpin Cinanasionalis,ChiangKaiShekmelarikandirikeTaiwan.

Maomembedakanduajeniskonflik,konflikantagonisdankonfliknon-antagonis. Konflik antagonis menurutnya hanya bisa dipecahkan dengansebuahpertempuransajasedangkankonfliknon-antagonisbisadipecahkandengansebuahdiskusi.MenurutMaokonflikantaraparaburuhdanpekerjadengankaumkapitalisadalahsebuahkonflikantagonissedangkankonflikantararakyatCinadenganPartaiadalahsebuahkonfliknon-antagonis.

Padatahun1956Maomemperkenalkansebuahkebijakanpolitikbarudimana kaum intelektual boleh mengeluarkan pendapat mereka sebagai kom-promi terhadap Partai yang menekannya karena ingin menghindari pen-

124 125

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K126 127

indasankejamdisertaidenganmotto:“Biarkanseratusbungaberkembangdanseratuspikiranyangberbeda-bedabersaing.”Tetapiironisnyakebijakanpolitik ini gagal: kaum intelektual merasa tidak puas dan banyak mengelu-arkankritik.Maosendiriberpendapatbahwaiatelahdikhianatiolehmerekadaniamembalasdendam.Sekitar700.000anggotakaumintelektualditang-kapinya dan disuruh bekerja paksa di daerah pedesaan.

Maopercayaakansebuahrevolusiyangkekalsifatnya.Ia jugapercayabahwasetiaprevolusipastimenghasilkankaumkontra-revolusioner.Olehkarena itu secara teratur ia memberantas dan menangkapi apa yang ia ang-gaplawan-lawanpolitiknyadanparapengkhianatataukaumkontra-revolu-sioner.PeristiwayangpalingdramatisdanmengenaskanhatiialahperistiwaRevolusi Kebudayaan yang terjadi pada tahun 1966.

Pada tahun 1960-an para mahasiswa di seluruh dunia memang padasenang-senangnya memberontak terhadap apa yang mereka anggap The Es-tablishment atau kaum yang memerintah. Begitu pula di Cina. Bedanya di Cina mereka didukung oleh para dosen-dosen mereka dan pembesar-pemb-esarPartaitermasukMaosendiri.

ParamahasiswadandosenmendirikanapayangdisebutGardaMerah,yaitu sebuahunit paramiliter.Dibekali denganBukuMerahMao,merekamenyerang antek-antek kapitalisme dan pengaruh-pengaruh Barat serta kaumkontra-revolusioner lainnya.Sebagaicontohfanatismemereka,mer-eka antara lain menolak berhenti di jalan raya apabila lampu merah menyala karenamerekaberpendapatbahwawarnamerahyangmerupakansimbolsosialisme tidak mungkin mengartikan sesuatu yang berhenti.

MakaparaanggotaGardaMerahinipadatahun1966sangatmembabibuta dalam memberantas kaum kontra revolusioner sehingga negara Cina dalam keadaan amat genting dan hampir hancur; ekonominyapun tak jalan. AkhirnyaMaoterpaksamenurunkanTentaraPembebasanRakyatuntukme-nanggulangi mereka dan membendung fanatisme mereka. Hasilnya adalah perang saudara yang baru berakhir pada tahun 1968.

Masa Revolusi Kebudayaan Cina juga bertepatan dengan masa-masapemberontakanG-30-SPKIdiIndonesiadimanabeberapakalangandiIndo-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K126 127

nesia menuduh orang-orang dari Republik Rakyat Cina sebagai dalangnya. MaomenyangkalnyadanhubunganantaraIndonesiadanRRTyangsebel-umnya hangat menjadi sangat dingin sampai hubungan diplomatik dibuka kembalipadatahun1990,jauhsetelahMaomeninggaldunia.

Padatahun1958MaomeluncurkanapayangiasebutLompatanJauhkeDepan di mana daerah pedesaan direorganisasi secara total. Di mana-ma-nadidirikanperkumpulan-perkumpulandesa (komune). Secara ekonomisternyata ini semua gagal. Komune-komune ini menjadi satuan-satuan yang terlalu besar dan tak bisa terurusi. Diperkirakan kurang lebih hampir 20 juta jiwapendudukCinakalaitutewassecarasia-sia.Politikadalahperangyangdilakukan tanpa pertumpahan darah dan perang adalah politik yang dilaku-kan dengan pertumpahan darah

Menurutmasyarakatchina,MaoZedongadalahorangyangberani,te-gas,danadil.Semuajasa-jasakepahlawananMaoakanterusdikenangolehrakyatRRC.MaobisapuladikatakanseorangfilsufCinayangpengaruhnyapalingbesardalamAbadke-20.Maomeninggaldibeijing9september1976,padausia82tahundanmeskisudahtiada,harusdiakuibahwaMaosudahmerombak total seluruh Cina.

Salah satu segi perombakan secara umum adalahmodernisasi negeri,khususnya industrialisasi, peningkatan taraf pendidikan yang luar biasa cepatsertaperbaikantingkatkesehatanrakyat.SegikeberhasilanlainMaoadalah perubahan sistem ekonominya dari sistem kapitalis ke sistem sosialis. Secarapolitik,sudahbarangtentupenggarapaninidilaksanakanlewatcara-cara totaliter yang keras.

Tetapiperludiingat,lewatindoktrinasidanpenataranyangintensifdantakkenallelah,Maoberhasilbukansajamenggerakkansuaturevolusiekono-mi dan politik tetapi juga revolusi sosial. Hanya dalam tempo seperempat abad telah dapat dilakukan perombakan dalam hal kesetiaan terhadap ke-familian yang sempit menjadi kesetiaan terhadap bangsa secara keseluru-han. Perombakan ini mempunyai makna yang teramat penting mengingat sepanjang sejarah sistem kesetiaan dan ikatan kefamilian di Cina teramatlah kokohnya. Dan Republik Rakyat Cina menjadi semakin terbuka.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Idi Amin Dada OumeeRasialisme Demi Kemakmuran Rakyat Uganda

Jenderal IdiAminDadaOumeeatau lebihdikenal dengan nama Idi Amin lahir di Koboko, Uganda, 1925 merupakan seorang diktator mi-liter Uganda yang memerintah pada 25 Januari 1971 hingga 13 April 1979.

Ketika Idi Amin mulai berkuasa, Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional. Pada bulan Agustus 1972, semua orang Asia berwarga negara Inggris (60.000jiwa)diberiwaktu sembilanpuluhhariuntukangkat kaki dari Uganda.

Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena ia ingin memberikan “kemerdekaan yangsesungguhnyabagirakyatUganda”.YangkalangkabuttentusajaIng-grisyangparapejabatnyaburu-burumenghubungiAustralia,SelandiaBaru,dan negara-negara persemakmuran Inggris lainnya untuk membicarakan penampungan, apalagi Kenya dan Tanzania menolak memberikan penam-pungan terhadap para pengungsi.

SepuluhharikemudianditetapkanaturantambahanbahwaorangasingyangsudahmenjadiwarganegaraUgandaharuspergidariUganda.Jum-lahnyasekitar23.000jiwa.Sudahtentuwarganegaraketurunanasingyanglahir di Uganda kebingungan. Jika mereka pergi, status mereka adalah tanpa negara atau stateless.

itambah lagi, India, Pakistan, dan Bangladesh (negara asal mereka) meno-lakmenerimakembalimereka.Ditambahpuladengankebijakannasional-isasai perusahaan-perusahaan milik orang-orang Eropa di Uganda. Idi Amin memang benar benar membuat banyak orang pusing.

Akibat keputusan ini, timbul krisis ekonomi parahdiUganda. Sekitar90%perdagangandanindustrinyadikuasaiorang-orangAsia.OrangUgandasendiri masih sangat agraris tradisional dan kurang kecakapan, modal, dan

128 129

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K128 129

ketrampilan.Sebenarnya,rencanapengusiranorangAsiasudahdirencana-kan oleh Milton Obote karena dirasakan terlalu mencengkram ekonomiUganda,tetapimasihmenargetkanwaktulimatahun,denganalasanmem-persiapkan orang Uganda.

Pemerintahan Uganda sedemikian kacaunya sehingga Komisi Hukum In-ternasional PBB melapor kepada sekjen PBB saat itu, Kurt Waldheim pada 7 Juni1974,yangisinya:‘Ugandaadalahnegeritanpahukum’.Salahsatupun-cakkrisisadalahmintasuakanyaMenteriKeuanganEmmanuelWakheyakeInggris karena tidak tahan lagi terhadap keputusan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan rezim militer Idi Amin.

Padaawal1977,WilliamJohnshonmenulislaporankepadaharianBang-kokPostyangisinya: ‘Setelahempattahunberkuasa, IdiAmintelahmen-gubah kehidupan Uganda yang buruk. Dulu negeri Uganda pengekspor teh dan kopi, namun karena sistem administrasi dan transportasi yang buruk, ratusan karung kopi teronggok di gudang menunggu diekspor, semetara pu-luhan ribu ton diselundupkan ke Kenya.

Uganda dulunya sebagai salah satu negeri tersubur di Afrika, kini ha-sil pertanian begitu langkanya sampai penduduk kota menanam tebu dan pisang. Sabun, gula,dangandumdiperlakukan seperti emas saking lang-kanya.Sementaradipedesaanhasilpanenbegitumelimpah,pendudukkotatidak dapat menikmati hasilnya. Lima tahun lalu beroperasi 298 bus yang dijalankanpemerintah,kinicuma11yangmasihjalan.’

Pada bulan April 1979, Idi Amin berhasil digulingkan oleh tentara na-sionalisUgandayangdibantuTanzania.SebelumnyaIdiAmindenganban-tuan Libya mencoba menyerang Kagera, provinsi utara Tanzania. Idi Amin akhirnya terbang mengungsi ke Libya yang kemudian meminta suaka ke Jeddah,ArabSaudisertamenetapdisana.

Menurutnya,angkakematian100.000sampai300.000orangyangdianiyadandibunuhadalahakibatkesalahanbagianintelijen.BahkanBiroRisetNa-sionalmengancamakanmembunuhnya.MenurutIdiAmin,banyakhal-halburuk yang disembunyikan ketika dia berkuasa. Ketika dia tahu keberadaan biro itu, semua sudah terlambat.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Namun,semasaIdiAminbelumjatuh,DavidMartindalamartikelnyadiSouthChinaMorningPostmembeberkanbagaimanaIdiAminmengetahuisepak terjang oknum-oknumnya. Ia mengaku tidak ingin jadi Presiden, ten-taranyalah yang memintanya, namun mengenai pengusiran orang Asia dia mengatakan,“Merekaterlampauberkuasadanmencemoohkaumkami”.

IdiAminmempunyaiempatorangistri.IstripertamanyaadalahSarahatauMamaMalian yang dinikahinya pada tahun 1958, yang kedua Kay,yangketigaNorah,danyangkeempatMedina,yangdinikahinyapadata-hun 1971.

Padaawal tahun1974 iaceraikantiga isterinyayangpertamasehinggatinggalMedina. Pada 1Agustus 1975, iamenikah dengan Sarah, seorangpembalap pasukan berani mati Angkatan Darat Uganda. Empat bulan ke-mudian,diamenikahiBabiryeputriseorangusahawanUganda.WaktuituIdi Amin sudah mempunyai 34 orang anak.

Pada tanggal 20 Juli 2003, menjelang kematiannya di Rumah sakit Raja FaisaldiJeddah,istrinyamemohonkepadaPresidenUgandaYoweriMusev-eni agar Idi Amin dikuburkan di negaranya, namun permintaan ini ditolak. IdiAminmeninggaldiArabSaudipada tanggal 16Agustus2003dandi-makamkan di Jeddah.

Padatanggal17Agustus2003,DavidOwenmengatakandalamwawan-caraolehRadioBBCbahwaketikamenjabatsebagaiSekertarisKementrianLuar Negeri Inggris (1977-1979), dia memerintahkan agar Idi Amin dibunuh untuk mengakhiri rezim terornya. Usulnya ditolak, namun alasan Owenadalah rezim Idi Amin sangatlah buruk, sangat mengerikan bila dia dibiar-kan berkuasa terlalu lama.

Benito MussoliniDiktator Italia yang fasis

Benito Amilcare Andrea Mussolini merupakan seorang diktator Italiayangmenganutfahamfasis.MussoliniadalahdiktatorItaliapadaperiode1922-1943yangdipaksamundurdarijabatanPerdanaMenteriItaliapada28Juli1943setelahserangkaiankekalahanItaliadiAfrika.Setelahditangkap,Mussolinidiisolasi.Duatahunkemudian,MussolinidieksekusidiComo,

130 131

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Italia utara. Mussolini mengakhiri sebuahdekade seperti di Jerman yang dilakukan dik-tator Adolf Hitler dengan Nazi-nya.

MussolinilahirdiPredappio,Forlipada29Juli 1883. Ayahnya bernama Alessandro, se-orang pandai besi dan ibunya bernama Rosa seorang guru sekolah. Seperti ayahnya,Mus-solini menjadi seorang sosialis. Tahun 1902 Mussolini beremigrasikeSwiss.Karenasulitmencari pekerjaan tetap, akhirnya Mussolinipindah ke Italia.

Pada 1908 ia bergabung dengan surat kabar Austria di kota Trento. Keluar dari situ, ia jadi editor sebuah koran sosialis la LottadiClass.DisiniantusiasmenyapadaKarlHeinrichMarxmakinbesar.Tahun1910,MussolinimenjabatsekretarispartaisosialistingkatdaerahdiForlì dan kepribadiannya berkembang menjadi antipatriot.

Ketika ItaliamenyatakanperangdenganKerajaanOttoman tahun1911,Mussolini dipenjarakarenapropagandaperdamaiannya. Inibertentangandengan kinerjanya kemudian. Setelah ditunjuk jadi editor koran sosialisAvanti,Mussolini pindahkeMilan, tempatnyamembangundirinyaden-gan kekuatan berpangaruh atas para pemimpin buruh sosialis Italia. Ia per-caya, para proletar bisa dibuhul dalam gerakan fascio. Agaknya inilah cikal bakal gerakan fasis yang lahir di saat perekonomian Italia memburuk akibat perang dan pengangguran merebak di mana-mana.

PadaMaret1919,fasismemenjadisuatugerakanpolitikketikaiamem-bentuk Kelompok untuk Bertempur yang dikenal sebagai baju hitam, yakni kumpulan penjahat, kriminal, dan preman yang bertindak sebagai tukang pukul para cukong. Penampilan mereka seram dan tiap hari terlibat perkela-hiandijalan-jalan.SetelahgagalpadaPemilu1919,Mussolinimengembang-kan paham kelompoknya, sehingga mulai mendapat pengaruh.

Mereka,kaumfasis,menolakparlemendanmengedepankankekerasanfisik.Anarkipecahdimana-mana.Pemerintah liberal takberdayamengh-

130 131

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

adapinya.Mussolinimembawa‘geng’nya,sejumlahbesarkaumfasisyangbertampangsangar,untukmelakukanBerbariskeRoma.Melihatrombon-ganpremanberwajahangkermemasukiRoma,RajaVittorioEmanuele IIIciut.

MussolinikemudiandiundangkeistanalaludiberiposisisangPemimpin.PadaOktober 1922, Rajamemintanyamembentukpemerintahan baru. Ja-dilah Italia dikelola pemerintahan fasis. Gebrakan pertamanya setelah me-megang kekuasaan, adalah menyerang Ethiopia dengan merujuk pada pan-danganrasisCharlesRobertDarwin,“Ethiopiabangsakelasrendah,karenatermasuk kulit hitam. Jika diperintah oleh ras unggul seperti Italia, itu sudah merupakanakibatalamiahdarievolusi.”Bahkaniabersikerasbahwabang-sa-bangsaberevolusimelaluipeperangan.SehinggajadilahItaliawaktuitusalah satu bangsa yang ditakuti sepak terjangnya.

Yangmeresahkan, ketikaMussolinimendudukiAbbesinia tahun 1937,kontan dunia tersentak. Teman akrabnya di Eropa adalah Adolf Hitler dan mereka membuat aliansi, yang menyeret Italia ke dalam Perang Dunia II di pihakJermanpada1940.Namun,pasukannyaakhirnyakalahdiYunani,Af-rika,danUniSoviet(Rusia),danItaliasendiriakhirnyadiserbuolehpasukanBritaniaRayadanAmerikaSerikatpada1943.PadasaatituMussolinitelahditurunkandari jabatannya oleh rajaVictor Emmanuel III dan ditahandiCampo Imperatore, sebuah resor pegunungan terpencil di Abruzzo.

Tak lama kemudian, pasukan khusus Jerman berhasil membebaskan dan mengembalikannyaberkuasadiItaliaUtara.Tetapi,padapraktiknyaMus-solini memerintah sebagai pemimpin boneka, yang sebenarnya berkuasa adalahorang-orangNaziJerman.Akhirriwayatnyatibataklamakemudian.Ketika akhirnya Fasis Italia dikalahkan pada tahun 1945, ia bersama istri sir-inya, dan tiga orang pendukungnya ditangkap dan kemudian ditembak mati olehkelompokperlawanan Italia (tepatnyakelompokkomunis)di sebuahdesabernamaGiulinodiMezzegradanmayatmerekadigantung terbalikdandipertontonkankepadapublikdipompabensindiPiazzaLoreto,Mi-lan.

Sebelumdigantung,mayatmerekadibawaketempattersebutlaluditem-baki berkali-kali, diludahi, dilempari batu, dan ditendangi oleh rakyat yang

132 133

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

marah terhadapsepak terjangMussolinidanPartaiFasis-nya.Hal iniber-tujuan untuk meruntuhkan semangat juang orang-orang fasis dan sebagai pembalasan atas penggantungan beberapa partisan di tempat yang sama oleh otoritas Poros.

Beberapa saat kemudian, kaum partisan menangkap seorang loyalis dan salahsatupimpinankaumfasis,AchilleStaracedaniadiperlihatkanmayatMussolini.IamemberipenghormatankepadapemimpinnyatersebutsesaatsebelumditembakmatidaniasendiriturutdigantungbersamamayatMus-solini.MayatMussolini kemudian dikuburkan dimakam tak bertanda diMussoco.

Setahun kemudian, di hari Paskah, sisa-sisa pendukungnya menggalikuburnya kembali dan kemudian disembunyikan di suatu tempat bernama Certosade Pavia, dekatMilan.MasalahmayatMussolini sempatmenjadikontroversidiItaliasaatitudanakhirnya,mayatMussoliniditemukandan“disimpan” selama 10 tahun sebelum dikuburkan di Predappio, Emilia-Ro-magna, tempat kelahirannya.

Pol PotPrinsip Kemandirian dan Kematian 20%Rakyat Kamboja

SalothSaratauyanglebihdikenaldengannamaPolPot,adalahmantanPerdanaMenteriDemokra-

tikKamboja. SelamamenjadiPerdanaMenteri,PolPot dikenal otoriter dan kejam baik kepada rakyat maupun pejabat. Ketika Pol Pot berkuasa, sekitar 21%pendudukKambojatewaskarenapembantaian,kerja paksa, maupun kelaparan. Kediktatoran dan kekejaman Pol Pot membuatnya masuk dalam jaja-ran15DiktatorKelasDuniadan10OrangTerkejamSepanjangMasa.

Pol Pot lahir di Kampong Thom tahun 1928. Dia adalah anak ke-8 dari 9 bersaudaradarikeluargaketurunanCinayangcukupkaya.Saudaraperem-puannyayangbernamaRoeungmerupakanselirRajaSisowathMonivong,sehingga ia memiliki akses untuk keluar masuk istana raja. Pol Pot sempat

132 133

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

medapatkankesempatanuntukbersekolahdiLyceeSisowath,namunpresta-sinyatidakbegitubagus.Selanjutnya,PolPotmendapatkanbeasiswauntukbersekolahdiParisdibidangTeknikRadiotahun1949-1953,walaupunpadaakhirnya gagal menyelesaikan studinya karena alasan prestasi. Di sana, Pol Pot bergabung dengan Partai Komunis Perancis dan sebuah organisasi ko-munisrahasiayangbernama‘LingkaranMarxis’.

Kegagalan Pol Pot dalam studinya membuat dia kembali ke tanah air. Pol Pot adalah anggotapertamaMarxisCircle yangkembali keKamboja seh-ingga ia ditugasi untuk mengevaluasi berbagai partai pemberontak di Kam-boja.

Pol Pot kemudian juga bergabung dengan United Khmer Isaarak Front, sebuah perkumpulan yang menentang kekuasaan Perancis di Kamboja. Pe-merintahanPangeranSihanoukjugamemilikitujuanyangyangsamaden-gan perkumpulan tersebut. Tahun 1954, Perancis dipaksa angkat kaki dari Kamboja.Padatahunitu,PolPotmenjadianggotaKhmerPeople’sRevolu-tionary Party yang merupakan partai komunis pertama di Kamboja. Keben-ciannya terhadap kaum intelektual tumbuh dengan subur. Partai ini sempat berkonflikdenganVietnamyang inginmemegang kendali atas kelompokantipemerintahanSihanouk.

Tahun 1960, Pol Pot bersama pengikutnya mendirikan Partai Pekerja KambojadimanaiadidaulatmenjadiSekretarisUmum.Tigatahunsetelah-nya,ianaikpangkatmenjadiSekretarisPartaimenggantikanSamouthyangbeberapawaktusetelahnyahilangsecaramisterius.Tigabelastahunselan-jutnya, Pol Pot dan anggota partai lainnya menjalankan fungsi organisasi di hutan belantara yang jauh dari keramaian. Tahun 1966, Partai Pekerja Kam-boja berubah nama menjadi Partai Komunis Kamboja.

Partai Komunis Kamboja menggerakan banyak demonstrasi menentang pemerintahan sihanouk. Desember 1969 hingga January 1970, Pol Pot dan partainyamerencanakanpenggulinganSihanouk.Tahun1970,PolPotberha-silmenggulingkanSihanoukyangkemudiandigantikanolehLonNol.

April 1975, suasana Phnom Penh memanas karena terjadi perang mem-perebutkan kekuasaan Negara Demokratik Kamboja antara pihak Pol Pot

134 135

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K134 135

yangberaliansidenganpartai-partaikomunislaindenganpendukungSiha-nouk.Setahunkemudian,kubuSihanoukkalahdanPolPotdiangkatsebagaiPerdanaMenteriKamboja, setelahdia terpilih lagimenjadi sekretarispar-tai. Namun demikian, kekuasaan Pol Pot banyak ditentang oleh pemimpin-pemimpinpartaiyangtelahterpengaruholehVietnam.

PolPotakhirnyaharusmenghabisikawansendiridemikestabilanposis-inya.Selainkejampadakawansendiri,PolPotjugamenunjukkankedikta-torannya sebagai pemimpin dengan memerintahkan rakyat untuk pindah ke perkotaan dan bekerja. Perintah Pol Pot ini menyebabkan terjadinya ledakan pendudukdiibukotayangdalamwaktusingkatpopulasidisanabertambahsekitarsatujutajiwa.

Program kerja paksa membuat rakyat menderita kelaparan, dan parah-nya mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Pol Pot bertanggung jawabataskematiansekitar20%populasipendudukKambojakarenasikapotoriternya. Karena pada masa pemerintahannya, siapapun yang menjadi ancaman disingkirkan dengan kejam.

Tercatat 2 juta orang dari 8 juta populasi Kamboja dieksekusi selama pe-merintahan Pol Pot. Kegagalan ekonomi memicu krisis kelaparan di seluruh negeri. Namun, bantuan dari luar tidak diterima karena prinsip kemandirian yangmenjadidasarKhmerMerah.

PenyeranganVietnamkepadarezimPolPotmenjadiawalmulakehan-curannya.Tahun1979,PolPotdidakwahukumanmatikarenapembantaianpenduduk yang dilakukannya. Keputusan ini dikeluarkan oleh pemerin-tahan yang baru, yaitu Republik Kamboja, yang terbentuk atas pertolongan Vietnam.PadaDesember1979,iadicopotdarijabatannyasebagaiketuapar-tai.TidakbanyakyangtahukabarPolPotsetelahitu.Setelahbeberapatahunbersembunyi, Pol Pot ditangkap pada tahun 1997.

Pol Pot menjadi tahanan rumah dan akhirnya meninggal dunia pada 15 April1998karenagagaljantung.Namun,adadugaanbahwaiameninggalkarena bunuh diri, sebab permintaan pemerintah untuk melihat jenazahnya ditolakdanjenazahnyadikremasidiAnlongVeng,zonaKhmerRoguebe-berapa hari kemudian. Hal ini semakin menguatkan rumor yang beredar.

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Augusto PinochetKebijakan Pasar Bebas Neoliberal

Lahir di Valparaiso, 25 November1915, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte atau singkatnya Augusto Pi-nochet adalah seorang jenderal dan dikenal sebagai seorang diktator dari Chili. Pinochet adalah kepala junta mili-ter yang berkuasa di Chili pada periode 1973 - 1990. Pinochet meraih kekuasaan dengan cara kudeta sesaat setelah pemi-lu demokratis yang memilih Presiden SalvadorAllendeyangsosialis.

Dia tampil sebagai presiden Repub-lik pada 1974 - 1990 (dari 1981 hingga terbentuknya sebuah Konstitusi 1980) yangbaru.Sekitar3.000orangChiliter-bunuh selama masa pemerintahannya.

Pinochetmemperkenalkanbanyakkebijakanpasarbebasneoliberal.

Pada awal tahun 1972, Pinochet diangkatmenjadi Kepala Staf UmumAngkatan Darat. Pada bulan Agustus 1973, ia diangkat sebagai Komandan KepalaAngkatanDaratChiliolehPresidenSalvadorAllende.Padatanggal11September1973,Pinochetmemimpinkudetayangmengakhiripemerin-tahan Allende yang terpilih secara demokratis.

Pada bulan Desember 1974, junta militer Pinochet diangkat sebagai Presi-den dengan keputusan bersama, kecuali Jenderal Angkatan Udara Gustavo Leighyangtidaksetuju.Dariawalmemerintah,AugustoPinochetmenerap-kanlangkah-langkahkerasterhadaplawan-lawanpolitiknya.

MelaluiOperasiJakarta,presidenAS,RichardNixonmenggunakanCIAuntukmembantujuntamiliterChilidalammengkudetaPresidenSalvadorAllende dan menaikan Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Chile, Augus-toPinochetAgurte.Sejak1974-1990, tidakkurangdari2025kasuspelang-garanHAMdilakukanolehrezimPinochetmelaluidinasrahasianyaDINA

136 137

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K136 137

(semacam Kopkamtib-nya Chile) telah terjadi. 1068 berupa kasus pembunu-han dan 957 kasus orang hilang.

Menurut berbagai laporan dan investigasi ditemukan 1200-3200 orangtewas,80.000orangdiasingkan,dansampai30.000disiksaolehrezimAu-gusto Pinochet. Profesor Clive Foss, dalam The tiran 2500 tahun Absolute PowerdanKorupsi(QuercusPublishing2006),memperkirakanbahwa1500orang Chili terbunuh atau hilang selama rezim Pinochet.

Sementara200,000oranglainpergikepengasingan,terutamakeArgen-tina dan Peru, dan diterapkan untuk suaka politik atau menerima pelatihan lebih lanjut di kamp gerilya di Kuba, Jerman Timur, dan di tempat lain. Na-mun, beberapa individu kunci dalam pengasingan mereka diikuti oleh raha-siaDINApolisi,dalamrangkaOperasiBurungKondor,yangmenghubung-kan militer Amerika Selatan bersama pemerintah terhadap lawan-lawanpolitik.

Kudeta yang dilakukan Pinochet terhadap Allende, bila dicermati amat mirip dengan yang terjadi di Indonesia yaitu setidaknya antara lain pada :

1. Beredarnya dokumen yang meresahkan tentang perencanaan pem-bunuhan beberapa jenderal dan komandan-komandan militer. Hal

ituselainterjadidiChile(dokumenrencana‘Z’)jugaIndonesia(BeredarnyadaftarpejabatADyangakandibunuhdikalangantokoh-tokohburuh,poli-tisi dan elit militer Chili).

2. Disebarnya isu yang menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan poltitik dalam negeri. Di Chile masyarakat terutama serikat buruh

militan dan jenderal-jenderal konservatif mendapat kiriman kartu-kartu ke-cildimanatercetakkata-kata“JakartaSeAcerca”(JakartaSudahMendekat).Diduga sangat kuat kedua kudeta tersebut sama-sama di dukung CIA.

Presiden Augusto Pinochet diberi kerangka hukum melalui plebisit yang sangat kontroversial pada tahun 1980, yang menyetujui sebuah konstitusi baruyangdisusunoleh sebuahkomisiyangditunjukpemerintah.Sebuahplebisit pada tahun 1988 (yang melihat suara 56% terhadap melanjutkan kepresidenannya) menyebabkan pemilihan demokratis untuk Kepresidenan

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

dan Parlemen. Setelahmengundurkan diri pada tahun 1990,Augusto Pi-nochet melanjutkan kariernya di dunia politik sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Darat Chili hingga 10Maret 1998, ketika pensiunAugusto Pi-nochet menjadi senator seumur hidup sesuai dengan Konstitusi 1980.

Pemerintah baru juga menerapkan reformasi ekonomi, termasuk pri-vatisasi industri beberapa negara dikendalikan dan rollback lembaga kes-ejahteraanbanyaknegara.Kebijakan-kebijakan inidihasilkanapayang te-lahdisebutsebagaikeajaiban‘Chili’, tapikebijakanpemerintahmeningkatsecara dramatis kesenjangan ekonomi dan beberapa atribut efek buruk dari krisismoneter1982dalamekonomiChilitepatuntukkebijakanini.kebijakanekonomi Pinochet dilanjutkan dan diperkuat oleh pemerintah setelahnya se-cara berturut-turut setelah tahun 1990.

Augusto Pinochet adalah seorang tokoh sangat polarisasi di dalam dan di luarnegeri.Kebijakan-nyayangkerasditentangolehkaumkiridanmoderatbanyak yang menyerang pelanggaran hak asasi manusia yang menyatakan bahwaAugustoPinochetdisukaihanyakarenakepentinganelit.

Sebaliknya,banyakorangkaumkananmelihatnyasebagaibentengmela-wanMarxismedanmerekajugapercayabahwaAugustoPinochetmerupa-kan salah satu pemimpin yang bisa menjadikan Chile sebagai negara paling makmur dibanding negara-negara maju di Amerika Latin.

Pada tahun 2004, Chili JuanGuzmánHakimmemutuskan bahwaAu-gusto Pinochet harus diadili dan kemudian menjadikannya tahanan rumah. Pada saat kematiannya di 10 Desember 2006, sekitar 300 tuduhan pidana masihtertundauntukmelawandirinyadipengadilan.

Berbagai pelanggaran hak asasi manusia, penghindaran pajak, dan peng-gelapandibawahpemerintahannyadansetelahnya.Selamamenjabat,Au-gustoPinochetdituduhtelahmengumpulkankekayaansebesarUS$28jutaatau lebih.

Napoleon BonaparteEgomaniac yang Semodel dengan Hitler

napoleon Bonaparte merupakan sosok yang selalu menimbulkan kontro-

138 139

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K138 139

versibagibanyakorang.Merekayanghiduppada jaman itu ataupun setelahnya hampir selalu menghadapi dilema dalam menilainya, apakah ia seorang yang bengis dan bar-bar dan suka membunuh orang ataukah seorang pemimpin yang selalu mendapat simpati dari pengikutnya? Napoleon Bonaparte dikabar-kan selalu memberi racun kepada tentaranya yang terluka setiap usai berperang.

Tidak jelas, apakah itu disebabkan karea ia tak peduli kepada mereka atau justru kar-ena ia tak tega melihat mereka menderita ter-lalulama?Kononiajugaselalumembawabekalsedikitdisetiappeperangandari yang semestinya diperlukan pasukannya.

Apakah itu karena ia kejam dan tak punya belas kasih atau justru karena iaseorangyangrealistis?NapoleonBonapartemungkinsajaberpikirbahwaakan banyak tentara yang mati dalam peperangan sehingga jumlah pasukan berkurang.

Jendral dan Kaisar Perancis yang tenar, Napoleon I, keluar dari rahim ibunya di Ajaccio, Corsica, tahun 1769. Nama aslinya Napoleon Bonaparte. CorsicamasukwilayahkekuasaanPeranciscumalimabelasbulansebelumNapoleon lahir, dan pada saat-saat remajanya Napoleon seorang nasionalis Corsica yang menganggap Perancis itu penindas. Tetapi, Napoleon dikirim masuk akademi militer di Perancis dan tatkala dia tamat tahun 1785 pada umur lima belas tahun dia jadi tentara Perancis berpangkat letnan.

Kesempatan pertama Napoleon menampakkan kebolehannya adalah di tahun 1793, dalam pertempuran di Toulon (Perancis merebut kembali kota itu dari tangan Inggris), tempat Napoleon bertugas di kesatuan artileri. Pada saat itu dia sudah tidak lagi berpegang pada paham nasionalis Corsicanya, melainkan sudah menganggap diri orang Perancis.

Sukses-sukses yang diperolehnya di Toulon mengangkat dirinya jadibrigjendanpadatahun1796diadiberibebantanggungjawabjadikomando

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

tentara Perancis di Italia. Di negeri itu, antara tahun 1796-1797, Napoleon berhasil pula merebut serentetan kemenangan yang membuatnya menjadi seorangpahlawantatkalakembalikePerancis.

Pada tahun 1798 Napoleon Bonaparte memimpin penyerbuan Perancis ke Mesir.Langkahiniternyatamerupakanmalapetaka.Didarat,umumnyapa-sukanNapoleonberhasil,tetapiAngkatanLautInggrisdibawahpimpinanLord Nelson dengan mantap mengobrak-abrik armada Perancis dan di tahun 1799NapoleonmeninggalkanpasukannyadiMesirdanpulangkePerancis.

Begitu sampai di Perancis, Napoleon yang jeli itu dapat berkesimpulan bahwa rakyatPerancis lebih terkenangdengankemenangan-kemenangan-nyadi ItaliaketimbangkegagalanekspedisiPeranciskeMesir.Berpegangpada fakta ini, hanya sebulan sesudah dia menginjak bumi Perancis, Na-poleon Bonaparte ambil bagian dalam perebutan kekuasaan bersama Albe Sieyesdanlain-lainnya.

Kup ini melahirkan sebuah pemerintah baru yang disebut “Consulate” dan Napoleon menjadi Konsul pertama. Kendati konstitusi sudah disusun dengancermatdanditerimalewatpersetujuanplebisitrakyat,inicumake-dok belaka untuk menutupi kediktatoran militer Napoleon yang dengan segeramampumenyikutdanmelumpuhkanlawan-lawannya.NaiknyaNa-poleon Bonaparte ke tahta kekuasaan betul-betul menakjubkan

Tepatnya di bulan Agustus 1793, sebelum pertempuran Toulon, Napo-leonsamasekalitidakdikenalorang.Diataklebihdariseorangperwiraren-dah berumur dua puluh empat tahun dan bukan sepenuhnya orang Peran-cis.Tetapi,kurangdarienamtahunkemudian–masihdalamusiatigapuluhtahun–sudahmenjelmajadipenguasaPerancisyangtakbisadibantahlagi,posisi yang digenggamnya selama lebih dari empat belas tahun.

Di masa tahun-tahun kekuasaannya, Napoleon melakukan peromba-kan besar-besaran dalam sistem administrasi pemerintahan serta hukum Perancis.Misalnya,diamerombak strukturkeuangandankehakiman,diamendirikan Bank Perancis dan Universitas Perancis, serta menyentralisir ad-ministrasi.Meskipuntiapperubahaninipunyamaknapenting,dandalambeberapa hal punya daya pengaruh jangka lama khususnya untuk Perancis,

140 141

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K140 141

tidaklah punya pengaruh yang berarti buat negeri lain. Tetapi salah satu per-ombakan yang dilakukan oleh Napoleon punya daya pengaruh yang melam-pauibatasnegeriPerancissendiri.Yaitu,penyusunanapayangtermasyhurdengan sebutan Code Napoleon. Dalam banyak hal, code ini mencerminkan ide-ideRevolusiPerancis.Misalnya,dibawahcodeinitidakadahak-hakis-timewaberdasarkelahirandanasal-usul,semuaorangsamaderajatdimatahukum.

Berbarengan dengan itu code tersebut cukup mendekati hukum-hukum lama dan adat kebiasaan Perancis sehingga diterima oleh rakyat Perancis dan sistempengadilannya.Secaraumum,codeitumoderat,terorganisirrapidanditulis dengan ringkas, jelas, serta dapat diterima, tambahan pula mudah di-fahami. Akibatnya, code ini tidak hanya berlaku di Perancis (hukum perdata Perancis yang berlaku sekarang hampir mirip dengan Code Napoleon itu) tetapi juga diterima pula di negeri-negeri lain dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan keperluan setempat.

Politik Napoleon senantiasa menumbuhkan keyakinan bahwa dialahseorang yang membela Revolusi Perancis. Tetapi, di tahun 1804 dia sendiri pula yang memperoklamirkan diri selaku Kaisar Perancis. Tambahan lagi, dia mengangkat tiga saudaranya keatas tahta kerajaan di beberapa negara Eropa.

Langkah ini tidak bisa tidak menumbuhkan rasa tidak senang pada se-bagian orang-orang Republik Perancis yang menganggap tingkah itu sep-enuhnya merupakan pengkhianatan terhadap ide-ide dan tujuan Revolusi Perancis. Tetapi, kesulitan utama yang dihadapi Napoleon adalah peperan-gan dengan negara-negara asing.

Pada tahun 1802, di Amiens, Napoleon Bonaparte menandatangani per-janjian damai dengan Inggris. Ini memberi angin lega kepada Perancis yang dalam tempo sepuluh tahun terus-menerus berada dalam suasana perang. Tetapi, di tahun berikutnya perjanjian damai itu putus dan peperangan lama dengan Inggris dan sekutunya pun mulai lagi.

Walaupun pasukan Napoleon berulang kali memenangkan pertempuran di daratan, Inggris tidak bisa dikalahkan kalau saja armada lautnya tak ter-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

lumpuhkan.MalangnyauntukNapoleon,dalampertempuranyangmusykildi Trafalgar tahun 1805, armada laut Inggris merebut kemenangan besar. Karena itu, pengawasan dan keampuhan Inggris di lautan tidaklah perludiragukanlagi.MeskipunkemenanganbesarNapoleon(diAusterlitzmela-wanAustriadanRusia)terjadienamminggusesudahTrafalgar,halinisamasekali tidak bisa menghapus kepahitan kekalahan di sektor armada laut.

Pada tahun 1808 Napoleon membuat ketololan besar melibatkan Perancis ke dalam peperangan yang panjang dan tak menentu ujung pangkalnya di SemenanjungIberia,tempattentaraPerancistertancaptakbergerakselamabertahun-tahun. Tetapi, kekeliruan terbesar Napoleon adalah serangannya terhadap Rusia. Di tahun 1807 Napoleon bertemu muka dengan Czar, dan dalam perjanjian Tilsit mereka bersepakat menggalang persahabatan abadi. Tetapi, persepakatan dan persekutuan itu lambat laun rusak, dan pada tahun 1812 bulan Juni Napoleon memimpin tentara raksasa menginjak-injak bumi Rusia.

Hasil dari perbuatan ini sudah sama diketahui. Tentara Rusia umumnya menghindar dari pertempuran langsung berhadapan dengan tentara Napo-leon,karenaituNapoleondapatmajudengancepatnya.DibulanSeptemberNapoleonmendudukiMoskow. Tetapi, orang Rusiamembumihanguskankota itu dan sebagian besar rata dengan tanah.

Sesudahmenunggu limaminggu diMoskow (dengan harapan sia-siaRusia akan menawarkan perdamaian), Napoleon akhirnya memutuskanmundur, tetapi keputusan ini sudah terlambat. Gabungan antara pukulan tentara Rusia dan musim dingin yang kejam, tak memadainya suplai pasu-kan Perancis mengakibatkan gerakan mundur itu menjadi gerakan mundur yang morat-marit. Kurang dari sepuluh persen tentara raksasa Perancis bisa keluar dari bumi Rusia hidup-hidup.

Negara-negara Eropa lain, seperti Austria dan Prusia, sadar benar mereka punya kesempatan baikmenghajar Perancis.Merekamenggabungkan se-mua kekuatan menghadapi Napoleon,dan pada saat pertempuran di Leipzig bulan Oktober 1813, Napoleon kembali mendapat pukulan pahit hinggasempoyongan. Tahun berikutnya dia berhenti dan dibuang ke Pulau Elba, sebuah pulau kecil di lepas pantai Italia. Pada tahun 1815 dia melarikan diri

142 143

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K142 143

dari Pulau Elba, kembali ke Perancis, disambut baik dan kembali berkuasa. Kekuatan-kekuatan Eropa segera memaklumkan perang dan seratus hari se-habis duduknya lagi ia di tahta kekuasaan, Napoleon mengalami kekalahan yangmematikandiWaterloo.SesudahWaterloo,NapoleondipenjaraolehorangInggrisdiSt.Helena,sebuahpulaukecildiselatanSamuderaAtlantik.Di sinilah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir tahun 1821 akibat se-rangan kanker.

Karier militer Napoleon menyuguhkan paradoks yang menarik. Kegeniu-san gerakan taktiknya amat memukau, dan bila diukur dari segi itu semata, bisa jadi dia bisa dianggap seorang jendral terbesar sepanjang jaman. Tetapi di bidang strategi dasar dia merosot akibat bikin kekeliruan-kekeliruan be-sar,sepertimisalnyapenyerbuankeMesirdanRusia.

KesalahanstrateginyaterlihatbodohsehinggaNapoleontaklayakdiju-lukipemimpinmiliterkelaswahid.Apakahanggapankeduainitidakadil?Sesungguhnya, ukuran kebesaran seorang jendral terletak pada kemam-puannya mengelak dari berbuat kesalahan-kesalahan yang menuntun ke arah kehancuran.

Hal semacam itu tak terjadi pada diri Alexander YangAgung, JengisKhan dan Tamerlane yang tentaranya tak pernah terkalahkan. Berhubung Napoleon pada akhirnya dapat dikalahkan di tahun 1815, Perancis memiliki daerah lebih kecil ketimbang yang pernah dipunyainya di tahun 1879, saat pecahnya Revolusi.

Napoleon tentu saja seorang “egomaniac” dan sering dianggap semodel denganHitler. Tetapi, adaperbedaanyang ruwetdiantara keduanya. JikaHitler bertindak sebagian terbesarnya atas dorongan ideologi yang tersem-bunyi, Napoleon semata-mata terdorong oleh ambisi yang oportunistis dan dia tak punya selera melakukan penjagalan besar dan gila-gilaan.

Dalam masa pemerintahan Napoleon, tidak terdapat semacam kamp konsentrasi seperti yang dipunyai Hitler. Teramat masyhurnya nama Napo-leon amat mudah menjebak orang menganggap dia itu berpengaruh besar secaraberlebih-lebihan.Masapengaruh jangkapendeknyamemangbesar,mungkin lebihbesardariAlexanderYangAgungwalaupun tidak sebesar

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Hitler.(Menuruttaksiran,sekitar500.000tentaraPerancismatidalamperangNapoleon,sedangsekitar800.000orangJermantewasselamaPerangDun-ia ke-2). Dengan ukuran apa pun, perbuatan pengrusakan Napoleon lebih sedikit ketimbang apa yang diperbuat Hitler.

Banyak orang bilang, masa Napoleon menyediakan peluang bagi pe-rubahan-perubahan bagi terkonsolidasinya dan semakin mapannya kaum borjuais Perancis. Di tahun 1815, tatkala monarki Perancis akhirnya tersusun kembali, perubahan-perubahan ini ditopang dan dilindungi begitu baiknya sehingga kemungkinan bisa kembalinya pola-pola sosial orde lama suatu hal yang sepenuhnya mustahil.

Tetapi, perubahan terpenting sebetulnya terjadi dan tersusun sebelum Napoleon. Pada tahun 1799 ketika Napoleon memegang kendali pemerin-tahanmungkinsetiap jalankearahkembalinyakemasastatusquosudahterlambat. Tetapi, lepas dari ambisi Napoleon sendiri yang keraja-rajaan, dia memang pegang peranan penting menyebarnya ide revolusi ke seluruh Eropa.

Napoleonjugamembawaakibattimbulnyapengaruh-pengaruhluasdanbesardalamrevolusiAmerikaLatin.PenyerbuannyakeSpanyolmelemah-kan pemerintahan Spanyol sehingga cengkraman kolonialnya di daerah-daerah jajahannya juga dengan sendirinya melonggar dan tidak efektif. Da-lam situasi de facto otonomi inilah gerakan-gerakan kemerdekaan Amerika Latin mulai meletus.

Napoleon di pertempuran Waterloo. Dari semua langkah perbuatan Na-poleon, yang paling penting dan paling punya pengaruh berjangka panjang justru yang berada di luar rencananya dan tidak ada sangkut pautnya den-gan rencana Napoleon sendiri.

Ditahun1803,NapoleonmenjualdaerahluaskepadaAmerikaSerikat.Dia tahu, milik Perancis di Amerika Utara sulit dilindungi menghadapi se-rangan-seranganInggris.Selainitu,diajugaperluduit,penjualantanahLou-isiana itu mungkin merupakan jual-beli tanah secara damai yang terbesar dalamsejarah sekaligusmengubahAmerikaSerikatmenjadi suatunegarayang berukuran benua.

144 145

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K144 145

SukardibayangkanapabentuknyaAmerikaSerikattanpaLouisianaini.Pasti akan merupakan negeri yang samasekali berbeda dengan apa yang kita kenalsekarang.DanpulalayakdiragukanAmerikaSerikatbisamenjadineg-eri kuat tanpa jual-beli Louisiana ini. Napoleon, tentu saja, bukanlah satu-satunyaorangyangberperanandanbertanggungjawabataspenjualanini.PemerintahAmerika jelaspegangperananpula.Tetapi,penawaranPeran-cis menjual Louisiana diputuskan dalam perundingan oleh satu orang. Dan orang itu Napoleon Bonaparte.

Saddam HuseinSenjata Pembunuh Massal danPuluhan Ribu Nyawa Penduduk Iran

Saddam Husein lahir pada tahun 1937di Tikrit, Irak. Kehidupan di Desanya teramat sangatkeras,padamasakecilnyaSaddamseringkali keluar rumah dengan mem-bekali diri dengan senjata sebagai alat bela diri dikarenakan seringkali terjadi bentro-kan antar-teman sebayanya. Pada usia 16 TahunSaddamsudahmenjadiketuagengjalanan.

Pada Usia 17 Tahun Saddam mem-bunuh salah seorang saingan pamannya

hingga dipenjara 6 bulan. Pada Usia 19 Tahun sudah berkomplot untuk menumbangkan monarki yang berkuasa dan pada usia 21 tahun melakukan percobaan pembunuhan dengan menembak perdana menteri Irak dengan senapanMesin.

Pada usia 20 tahun ia terjun dalam dunia politik dengan bergabung da-lamPartaiBaath.Saddammemainkanperanpentingdalamkudetayangdi-lakukan Partai Baath terhadap Presiden Irak saat itu, Abdul Rahman Arif pada tahun 1968. Kudeta tersebut dipimpin oleh ketua Partai Baath, Hasan Al Bakr yang setelah kudeta mengangkat diri sebagai presiden.

SaddampundiangkatsebagaiwakilHasanAlBakrdanmendudukipo-

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

sisiituselama15tahun.Selamaitupula,SaddammelakukanberbagaiaksirepresifterhadaprakyatIrak.Setelahsemakinberkuasa,Saddampunmeny-ingkirkan Hasan Al Bakr dan merebut posisi sebagai presiden dan pemimpin Partai Baath.

TaklamasetelahSaddammenjadipemimpinpartaiBaath,diamelakukanpembersihan besar-besaran dalam tubuh partai. Para penentangnya dibunuh. Para ulamapenentang Saddam juga dibunuh ataudisiksa dalampenjara.Selama35 tahunmenjadipemimpinPartaiBaath,diamelakukanberbagaipembunuhanmassalterhadaprakyatKurdidiutaraIrakdanrakyatSyiahdi selatan Irak.

Sebagiansejarawanmeyakini,sejaksebelumkudetatahun1968,sesung-guhnyaSaddamsudahmenjalinhubungandenganAmerikaSerikat.Menu-rutmereka,SaddamsetelahpembunuhanterhadapAbdulKarimQasimta-hun1959melarikandirikeMesirdandinegarainidiamenjalinhubungandengan agen-agen CIA.

Empattahunkemudian,SaddampunkembalikeIrak.PelayananpenuhSaddamterhadapGedungPutihmulaiterlihatmencolokdihadapanopiniumumsejakdiamenjadiwakilpresidenHasanAlBakr.Setelahdiamenying-kirkan Hasan Al Bakr yang tak lain sepupunya sendiri, dan meraih tampuk kepresidenan, Saddam semakin meningkatkan kerjasamanya dengan Ge-dungPutih.PelayananterbesaryangdilakukanSaddamterhadapkehendakparapenguasaAmerikaSerikatadalahinvasinyakeIranpadatahun1980,segera setelah kemenangan revolusi Islam Iran.

Revolusi Islam Iran telah menumbangkan raja bonekaAmerika, ShahPahlevi.AmerikaSerikatjugatidakbisalagimengeksploitasikekayaanalamIran sebagaimana yang telah dilakukannya selama era pemerintahan Pahl-evi.ItulahsebabnyaASmendalangiseranganSaddamterhadapIran.Selainmemberikan bantuan politik dan dana, negara-negara Barat itu juga mem-bantuSaddamdalammemproduksisenjatapembunuhmassalyangdiguna-kan dalam menyerang Iran.

Menurutdata,selamaeraperangitu,AmerikaSerikatdannegara-nega-ra Barat lain, serta negara-negara Arab, telah memberikan bantuan sebesar

146 147

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

120milyardollarkepadaSaddam.PeriodeperangdelapantahunIrak-Iranadalahperiodekeemasanhubunganantara SaddamdanAmerikaSerikat.Donald Rumsfeld pada tahun 1983 datang ke Irak untuk berjumpa dengan Saddamdanmenjanjikanbantuankeuangan.RobertFiskwartawan terke-mukadariASmenulis,“PadazamanketikaIrakmembeligaskimiadariAS,sayadenganmatakepalasendirimelihatbahwaRumsfeldbersalamanden-ganSaddam.

SelamaperangdelapantahunIran-Irakitu,bangsaIrantelahkehilangannyawapuluhanribuwarganya,mengalamikerugianmaterilratusanmilyardollar, dan mengalami ketertinggalan pembangunan selama bertahun-tahun. Selamaperang,Saddamjugamenggunakansenjatadanbomkimiayangme-nyebabkan kematian puluhan ribu orang.

Hari ini, terdapat sekitar 45.000 orang Iran yang masih hidup dengan menanggung berbagai penyakit akibat terkontaminasi senjata kimia. Set-iaptahunnya,pemerintahIranmengeluarkandana37jutadollarASuntukmerawatparakorbansenjatakimia itu,namun tiap tahunpulabanyakdiantara mereka yang akhirnya gugur. Namun, kegigihan bangsa Iran dalam membelatanahairmereka,usahaSaddamdannegara-negaraBaratuntukmenganeksasi Iran akhirnya menemui kegagalan.

SetelahkalahdalamusahanyauntukmenguasaiIran,Saddampunmulaidikhianatiolehsekutunyaitu.AtaslampuhijaudariAmerikaSerikat,padatahun1991SaddammenyerangKuwaitdengan tujuanmenguasai ladang-ladang minyak di negeri itu.

Namun,segerasetelahserbuanSaddamkeKuwait,ASmalahmengga-lang pasukanmultinasional untukmembela Kuwait. Tentu saja, pasukanSaddamyangmemangsudahlemahkarenadelapantahunbertempurden-gan Iran, denganmudah bisa dipukulmundur olehASdan sekutu-seku-tunya.KelemahanposisiSaddamdimanfaatkanolehsebagianbangsaIrakuntuk memberontak dari diktator yang selama ini sudah menyengsarakan mereka itu.

Namun,lagi-lagi,SaddamberkonspirasidenganAS.Tiba-tibaseranganpasukanASterhadapSaddamdihentikansehinggaSaddambisaberkonsen-

146 147

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

trasimerepresiwarganyayangmemberontak.Namuntaklamakemudian,ASmemimpingerakaninternasionaluntukmengembargoIrakdanyangsen-gsaraakibatembargoiniadalahrakyatkecil.Merekakekuranganmakandanobat-obatan, sementaraSaddamdanparapenguasa tetaphidupsejahtera.Setelah12tahunmenderitaakibatembargotersebut,rakyatIrakpadatahun2003menghadapipenderitaanbarulagi,yaituagresiASkewilayahmerekadengan alasan untuk menggulingkan Saddam. Setelah Saddam tergulingpun,ASdanInggristetapbercokoldinegeriitudanmenimpakanpenderi-taan tak terkira bagi rakyat Irak.

148 149

oOo

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K148 149

Jika kita hendak mengupas tuntas masalah kebijakan publik sampaike akar-akarnya, mungkin akan sulit jika kita tidak menggeluti dunia politik dan lingkungannya. Walaupun sekedar teori sebenarnya sangat

membantuuntuksekedarpahamapadansepertiapakebijakanpublikterse-but. Namun demikian, saya coba mengulas istilah yang seringkali dikaitkan dengankebijakanpublik.SayamengutipsatupapersusunandosenProf.Dr.UtangSuwaryoyangmenjelaskanistilah-istilahkebijakandalampengertianmodern.

A. Istilah Kebijakan PublikHogwooddanGun (dalamParson:2005:15)menyebutkanada10peng-

gunaanistilahkebijakandalampengertianmodernyakni:

B. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitasSebagaiekspresiuntuktujuanumumatauaktivitasnegarayangdiharap-

kanSebagaikeputusanpemerintahSebagaiotorisasiformalSebagaisebuahprogramSebagaioutputSebagaioutcomeSebagaiteoriataumodelSebagaisebuahproses

Istilah-istilah inilah yang seringkali dipergunakan oleh para ahli kebi-jakansaatiniuntukmenyusundanmenggambarkandefinisiataupengertiankebijakanpublik.Dariistilahtersebutkata“keputusanpemerintah”menjadikataterlarisuntuksusunansebuahdefinisikebijakanpublik.Selanjutnyaadakata ”sebagai sebuah proses” tentu sobat semua bisa melanjutkannya kan? Menyusundefinisitidaklahmudah.Harusmemenuhibeberapakriteria,diantaranya “tidak boleh terlalu umum, tidak boleh terlalu khusus, atau tidak boleh menggunakan kata yang sulit dipahami”.

Dalamdefinisikebijakanpublikyangumumsaatini,danbertebarandidunia nyatamaupun dunia nyata, biasanya definisinyamemiliki 5 unsur

PENUTUP

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

yang memang layak dan sesuai dengan kondisi real nya saat ini.

C. Kebijakan memiliki 5 unsur ;1. Tujuan 2. Rencana 3. Program 4. Keputusan 5. Efek atau dampak

Artinya,kebijakanharuslahmengandungtujuan,rencana,program,agartercapai keputusan yang baik secara mayoritas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana jika keputusan tersebut nantinya justru berdampak buruk bagi masyarakat? Nah disinilah nantinya peran para ana-liskebijakan.InsyaAllahlainwaktuakansayabahasjugamengenaianalisiskebijakanpublik.

MenurutHaroldDLaswelldanAbrahamKaplan,memberiartikebijakansebagai “ a project program of goals, values and practise” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah). Definisiinilebihmenekankankepadahasiltanpamenjelaskanaktorkebijakanyangmembuat keputusan. Namun aspek manajerialnya ada, hal ini mengacu ke-pada kalimat ” praktek-praktek yang terarah”.

JamesEAndersonmengemukakanbahwakebijakanadalah“apurposivecourseofactionfollowedbyanactororsetofactorsindealingwithaprob-lemormatterofconcern”(serangkaiantindakanyangmempunyaitujuantertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelom-pok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Definisi inimenjelaskanactorkebijakan,yngdigambarkansebagaikel-ompokyangmemilikiotoritasuntukmembuatkebijakan.DiNegaraIndone-sia,lembagalegislatifadalahaktoryangpalingawaluntukmenyusundraftkebijakan-kebijakanyangakandijadikanundang-undangdanperaturan.

AmaraRaksasatayamengemukakankebijakansebagaisuatutaktikdanstrategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan ( tjokroamidjojo,1976). Thomas R dyemendefinisikan kebijakan sebagai “ is whatever government

150 151

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih oleh pemerintah untuk di-lakukan atau tidak dilakukan)Definisi ini dikenal sebagai definisi klasik.Teorinya identik dengan apa yang disebut sebagai administrasi negara, bu-kan administrasi publik.

Sayaberasumsibahwateoriinimempercayakankepadapemerintahse-caramutlakuntukmenyusundraftkebijakan.Hanyapemerintah saja. Se-mentara masyarakat, stakholder cenderung hanya sebagai formalitas untuk hadir. Beda halnya dengan era adminstrasi publik zaman sekarang yang dii-kutidandiawasiolehmasyarakatpenyusunannya.

DavidEastonmemberikan arti kebijakanpublik sebagai “ the authori-tativeallocationofvalues for thewholesociety” (pengalokasiannilai-nilaisecara paksa/ sah kepada seluruh anggota masyarakat. Teori ini sama halnya dengan teori Thomas R dye dari segi hak mutlak pemerintah.

D. Agenda Kebijakan PublikOlehkarenamasalahpublikyangtelahdiidentifikasibegitubanyakjum-

lahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan menentukan prob-lem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif, sehingga biasanya agenda pemerintah ini mempu-nyai sifat yang khas, lebih kongkrit dan terbatas jumlahnya.Dalamhalini,LesterdanStewarddalamWinarno(2002:60)menyatakan

bahwasuatuisuakanmendapatperhatianbilamemenuhibeberapakriteriayakni :

Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat ter-lalulamadidiamkan.Mempunyaisifatpartikularitas,dimanaisutersebutmenunjukkandanmendramatisir isuyang lebih besar.Mempunyai aspekemosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human inter-est.

Mendorongmunculnya pertanyaanmenyangkut kekuasaan dan legiti-masi dari masyarakat. Sedangkan Abidin (2004:107) menjelaskan bahwa“masalah publik dapat dibagi ke dalam masalah strategis dan masalah yang tidakstrategis(taktis)”.Masalahstrategisadalahmasalahyangantaralainmemenuhi keempat syarat-syarat sebagai berikut :

150 151

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

1.Luascakupannya.Artinya,wawasancakupannyatidakhanyameliputisatusektoratausatuwilayahsaja,tetapimeliputibeberapasektor/wilayah.

2. Jangkawaktunyapanjang. Pengertian ini erat hubungannyadengantujuandariperencanaanjangkapanjang.Halinibisaditafsirkanbahwape-nyelesaianmasalahmemerlukanwaktuyangpanjangdandampakyangdit-imbulkan bisa jadi mempunyai akibat yang jauh ke depan.

3.Mempunyaiketerkaitanyangluas.Substansipermasalahandancara-cara penyelesaiannya menyangkut banyak pihak dalam masyarakat

4.Mengandungresikodankemungkinankeuntunganyangbesar.Rugiyang ditimbulkan atau hasil yang mungkin diperoleh akibat dari penangan-an masalah tersebut cukup besar baik dalam nilai.

5.Banyaknyateori-teoriseputardefinisikebijakanpublik,makayangpal-ing mendekati kondisi real saat ini adalah teori nomor 2 berdasarkan asumsi lebih dekat dengan teori administrasi publik modern.

KEBIJAKANPUBLIK

oOo

152 153

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

DAfTAR PUSTAKALeoAgustino,2008,Dasar-dasarKebijakanPublik

SolichinAbdulWahab.AnalisisKebijaksanaan:DariFormulasikeImplementasiKebijaksanaanNegara(Edisi2)

Winarno,Budi.2002.TeoridanProsesKebijakanPublik

HesselNogiS.Tangkilisan,ImplementasiKebijakanPublik

M.IrfanIslamy.(2009),Prinsip-prinsipPerumusanKebijakanNegara

Suharno,2010–Dasar-dasarKebijakanPublik

ThomasDye,1992–UnderstandingPublicPolicy

AlifLukmanulHakim,2007,MerenungkanKembaliPancasilaIndonesia,BangsaTanpa Ideologi,NewsletterKOMMPAKEdisi I2007.http://alif luk-manulhakim.blogspot.com.

Abdurrohim,PendidikanSebagaiUpayaRekonstruksiSosial,postedbyAlmuttaqin at11:41 PM, http://almuttaqin-uinbi2b.blogspot.com/2008/04/Abdurrohim

AwaludinMarwan,2009,MenggaliPancasiladariDalamKalbuKita.Jakarta

BagusTakwin.2003,FilsafatTimur;SebuahPengantarkePemikiranTimur.Jalasutra.Yogjakarta

Budiman,Hikmat,2002,LubangHitamKebudayaan,Kanisius,Yogyakarta

H.A.RTilaar,2002,KebijakanPendidikan,yogyakarta:PusatBelajar

152 153

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

Haryatmoko,2008,“MenujuOrientasiPendidikanHumanisdanKritis”,dalam bukuMenemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan, Jakarta:Departemen Komunikasi dan Informatika

Moh.Yamin,2009,MenggugatPendidikanIndonesia.Jogjakarta:ArRuzMuhtar,2009,OrientasiBaruSupervisiPendidikan,JakartaGPPressRiantiNugroho,2008,PendidikanIndonesia:Harapan,Visi,danStrategi,Jogjakarta: Pustaka Pelajar, UUD 1945 amandemen keempat, pasal 31 ayat 4.

ANONIM,2005,StandarNasionalPendidikan,Jakarta:Cemerlang.

LesmanaM.A.,Prof.Dr.Tjipta . 2009 .DARISOEKARNOSAMPAISBY :Intrik&lobiPolitikParaPenguasa.Jakarta:Gramedia

KencanaSyafiie,Inu,Azhari.2005.SistemPolitikIndonesia.Bandung:PT.RefikaAditama

www.HistoryIndonesia.com

http://nusantaranews.wordpress.com/

www.wikipedia.com

http://ananda-jagadhita.blogspot.com/2011/05/masa-pemerintahan-habibie.html

http://klosetide.wordpress.com

154 155

K e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i KK e b i j a K a n P u b l i K K e b i j a K a n P u b l i K

PEND

ELEG

ASIA

N TA

NGGU

NGJA

WAB

NEG

ARA

KEPA

DA P

RESI

DEN

SELA

KU P

ENYE

LENG

GARA

PEM

ERIN

TAH

AN

KEBI

JAKA

NPU

BLIK

154 155