program studi ilmu politik fakultas ilmu sosial...
TRANSCRIPT
EKSISTENSI PARTAI POLITIK OPOSISI DI MALAYSIA: STUDI
TERHADAP PARTAI OPOSISI PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) PADA
PILIHAN RAYA 2013
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Fareed Bahram
1110112000049
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
i
ABSTRAK
Skripsi ini mendeskripsikan salah satu partai politik oposisi di Malaysia, yaitu
Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Partai tersebut adalah partai oposisi yang terbentuk
dari pecahan partai penguasa, yaitu United Malays Nation Organization (UMNO).
Lahirnya partai PAS disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dengan
munculnya semangat revivalisme Islam di antara sebagian anggota di tubuh partai
UMNO sehingga terjadinya semangat untuk membangun negara berdemokrasi yang
berazaskan Islam. Semangatnya dari sebagian anggota di tubuh partai UMNO inilah
yang menjadi momentum untuk terbentuknya partai PAS.
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Pengumpulan data pada penelitan ini diambil dari beberapa sumber, yaitu dari buku-
buku yang berkaitan dengan penelitian (library research), wawancara, dan beberapa
dokumentasi penelitian. Dari hasil pengumpulan data tersebut, kemudian diproses
dengan melakukan penyusunan dan pereduksian data, yang pada akhirnya akan
ditarik menjadi kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini menjelaskan
bahwa partai PAS adalah salah satu partai oposisi dari berbagai partai-partai oposisi
lainnya di Malaysia yang tergabung dalam koalisi Pakatan Rakyat (PR). Partai PAS
sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislamannya sehingga ingin diterapkan pada
pemerintahan. Ternyata hal tersebut belum tercapai karena partai UMNO yang
berazaskan sekulerisme nasionalisme itu selalu menjabat kursi pemerintahan yang
dikuasainya selama hampir kurang lebih 60 tahun yang lalu atau setelah masa
kemerdekaannya negara Malaysia. Tetapi partai PAS tidak berhenti sampai disitu,
justru partai PAS menjadi salah satu partai pesaing kuat terhadap partai UMNO,
partai penguasa pada setiap ajang Pilihan Raya Umum Malaysia, khususnya pada
Pilihan Raya parlementer atau kalau di Malaysia disebut dengan Dewan Rakyat.
Kata Kunci: Partai Politik, Oposisi, PAS, UMNO, Pakatan Rakyat (PR)
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur memang hanya pantas penulis
panjatkan kepada Allah SWT. Hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah
akhirnya skripsi ini mampu rampung di tengah-tengah rutinitas yang kadang-
kadang malah kurang rutin.
Shalawat dan salam tidak henti-hentinya penulis hadiahkan kepada teladan
manusia sepanjang zaman, sepanjang umur dunia, yakni Nabiyullah Muhammad
SAW. Beliaulah satu-satunya idola dan inspirasi lahir batin dalam hidup ini.
Semoga spirit pembebasan Muhammad terus menyala dari generasi ke generasi.
Semoga pula kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.
Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu
syarat untuk mnyelesaikan studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S. sos) pada Program Studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif HIdayatullah Jakarta.
Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang
telah membantu dan mendukung dalam memberikan kontribusi dalam
penyelesaian skripsi ini, antara lain berikut ini:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada selaku Rektor UIN Jakarta..
2. Prof. Dr. Zulkifli, MA selaku Dekan FISIP UIN Jakarta.
3. Dr. Iding Rosyidin, M. Si dan Ibu Suryani, M. Si selaku Ketua Prodi Ilmu
Politik dan Sekretaris Prodi Ilmu Politik.
4. Bapak Dr. A. Bakir Ihsan, M. Si, beliau adalah lebih dari sekedar dosen
pembimbing. Beliau adalah suri tauladan akademik saya selama saya
menjalani perkuliahan dari pertama saya masuk sampai titik perjuangan
iii
terakhir ini. Pak Bakir adalah sosok yang sangan ramah dan sangat
berpengertian kepada mahasiswanya atau anak didik nya salah satunya
adalah saya ini sebagai penulis skripsi. Beliau sangat sabar, membimbing,
membantu dan memberikan inspirasi terhadap pekerjaan penelitian ini,
beliau sangat berjasa. Berkat jasanya beliau, Alhamdulillah penelitian
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih sebanyak-
banyaknya kepada beliau.
5. Segenap dosen dan civitas akademika FISIP UIN Jakarta yang tidak dapat
penulis sebutkan satu per satu. Pengalaman berbagi dan menuntut ilmu di
FISIP telah menjadi hal yang istimewa dalam hidup penulis pribadi.
Semoga keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan selalu menyertai guru-
guru kami semua.
6. Terimakasih kepada ibu saya, ibu Martinah Darani Mansur, yang telah
mencurahkan kasih sayang dan perjuangan serta perhatian kepada anaknya
tanpa batas sampai di usia ini. Ibu saya sangat berjasa dalam memberikan
dukungan dengan segala cara yang baik termasuk do’a di dalamnya.
7. Seluruh keluarga intiku yang tercinta, khususnya kakakku Fathiah Bahram
selaku kakak yang paling tua yang sangat berjasa dalam memberikan
dukungan, semangat dan inspirasi. Dan tidak lupa juga dengan abang-
abang saya bang Fikry Bahram, bang Fakhry Bahram, bang Fakhir
Bahram, dan bang Khalid M. Jarkasi yang juga berkat dukungan mereka
penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh anggota keluarga dan saudara-saudaraku baik di Kalimantan
Selatan, Bogor maupun di Saudi Arabia khususnya di Mekkah dan Jeddah
iv
9. Kawan-kawan seperjuangan Ilmu Politik 2010 antara lain: Rizqi
Saeforrahman, Muhamad Abror, Maulana Ainul Asri, Ade Mulyawan,
Muhammad Hilman Faris, Rahmatullah Reinaldi, Rizky Ajoe Ilham,
Faisal Husein Oye, dan seluruh kawan-kawanku seangkatan yang mohon
maaf tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Tapi mereka inilah teman
seperjuangan saya yang sangat mendukung dan memberikan rasa sportif
untuk menyelesaikan tugas terakhir masa kuliah ini. Perjuangan kalian dan
dukungan untuk saya tak akan saya lupakan kawan-kawanku
seperjuangan.
10. Terimakasih kepada saudara Nurkholis Sofwan, saudara ini sangat berjasa
dalam membantu untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Jasa
dan dukungannya sangat saya hargai dan di apresiasikan. Segenap teman-
teman semasa SD, SMP, dan SMA yang masing-masing kita sekolah
bersama di sekolah-sekolah Indonesia di Riyadh dan Jeddah.
11. Seluruh teman-teman dan saudara-saudara saya yang pernah tinggal di
Saudi, mereka pun tidak luput dari dukungannya untuk saya khususnya
bang Helmi Dahlan dan Zakaria Zarqani, serta teman-teman yang lainnya
12. Terimakasih kepada bapak doktor Mohd Zuhdi bin Marzuki, selaku
direktur pusat penelitian di Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Beliau sangat
membantu untuk memberikan informasi-informasi PAS terhadap penulis
13. Terimakasih juga kepada bapak Ismad Shahril bin Che Mat, selaku asisten
sekretaris PAS negeri Perak. Beliau juga sangat banyak membantu untuk
memberikan informasi-informasi PAS terhadap penulis.
v
14. Segenap pimpinan dan para anggota Partai Islam Se-Malaysia (PAS) pada
tingkat nasional maupun negeri.
Dan masih banyak lagi mungkin yang tidak bisa saya sebutkan dalam
ucapan terimakasih disini, yang jelas semua yang terlibat dalam penyelesaian
skripsi ini, baik secara dukungan, bantuan, jasa, dan materil, saya sangat dan
sangat mengucapkan terimakasih abnayakatas bantuannya. Semoga Allah S.W.T
akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih di dunia dan akhirat
Akhir kata, kesempurnaan dan kebenaran hanya milik Allah S.W.T,
kepada Allah yang maha kuasa lah kita mengembalikan segala persoalan.
Sebagaimana seperti manusia biasa, skripsi ini pasti ada banyak sekali kekurangan
dan kesalahan baik tulisan maupun kerangkanya. Kritik dan saran sangat
dibutuhkan di kemudian hari. Terimakasih banyak semoga skripsi ini bermanfaat
bagi banyak orang, Amin.
Ciputat, 20 Juni 2017
Fareed Bahram Mukhtar
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK ...................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah .............................................................. 1
B. Pertanyaan Penelitian ............................................................ 7
C. Tujuan Penelitian .................................................................. 8
D. Tinjauan Pustaka ................................................................... 8
E. Metode Penelitian .................................................................. 10
F. Sistematika Penulisan ........................................................... 12
BAB II KERANGKA TEORI PARTAI POLITIK DAN OPOSISI
A. Partai Politik .......................................................................... 14
B. Oposisi ................................................................................. 17
BAB III DINAMIKA POLITIK PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS)
DI MALAYSIA
A. Historisitas Partai Islam Se-Malaysia ................................... 20
B. Perkembangan Politik PAS Pasca Kemerdekaan Malaysia ... 23
C. Struktur dan Aktifitas Partai Islam Se-Malaysia Periode 2011-
2013................................................................ 27
D. Ideologi Politik Partai Islam Se-Malaysia ............................. 30
E. Visi dan Misi Partai Islam Se-Malaysia ................................. 36
F. Dinamika Politik Partai Islam Se-Malaysia ....................... 38
vii
BAB IV KEKALAHAN PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS) PADA
PILIHAN RAYA UMUM 2013
A. Situasi Politik Malaysia Pra-Pilihan Raya 2013 ................... 42
B. Strategi Pemenangan PAS pada Pilihan Raya 2013 ............. 46
C. PAS dan Pilihan Raya Umum 2013 ...................................... 52
D. Faktor-Faktor Kekalahan PAS pada Pilihan Raya 2013 ....... .. 56
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ........................................................................... 61
B. Saran ...................................................................................... 62
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 63
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Malaysia adalah salah satu Negara di Asia Tenggara yang merupakan
bekas jajahan Inggris yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 31
Agustus 1957. Pada dasarnya, Malaysia berbentuk monarki konstitusional federal
terdiri atas 9 kesultanan atau yang disebut dengan negara bagian (diperintah oleh
Sultan) dan 4 negara bagian atau yang disebut juga dengan wilayah federasi
(diperintah oleh Yang Dipertuan Negeri atau Gubernur). Kesultanan di Malaysia
adalah : Johor, Kedah, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak,
Perlis dan Trengganu. Negara bagian di Malaysia adalah : Malaka, Pulau Penang,
Sabah dan Serawak.1
Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara
persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja
Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-
negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. Empat
pemimpin negeri lainnya, yang bergelar gubernur, tidak turut serta di dalam
pemilihan.2
Raja mempunyai hak kekuasaan tertentu dalam menjalankan aktivitas
negara dan fungsi administrasi di Malaysia. Salah satunya kekuasaan raja
Malaysia ialah hak baginda bertindak untuk melantik seorang menteri besar.
1 http://www.sejarah-negara.com/tentang-negara-malaysia/, diakses pada tanggal 25
November 2016 pukul 02.27. 2 http://www.informasiahli.com/2015/10/sistem-pemerintahan-malaysia.html, diakses
pada tanggal 27 November2016 pukul 19.22
2
Menteri besar yang dilantik adalah ketua partai yang menang pada pemilihan
umum Malaysia atau yang sering disebut dengan Pilihan Raya negeri. Tentu
setelah dilantik harus dapat persetujuan pula dari Yang di-Pertuan Agong atau
baginda raja Malaysia.3
Dalam negara persekutuan, setiap negara bagian mempunyai hak dan
tanggung jawab tersendiri yang di luar kuasa pemerintah pusat. Seperti di
Malaysia, dari segi struktur administrasi pemerintahannya bisa disebutkan bahwa
setiap negara bagian di Malaysia itu mempunyai konstitusi sendiri. Ia juga
mempunyai badan perundangan negeri atau yang disebut dengan badan legislatif
negara yang di Malaysia disebut dengan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (State
Executive Council).4
Sistem pemerintahan Malaysia bermodelkan sistem parlementer
Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania.5 Sistem demokrasi dengan cara
Westminster ini telah dilaksanakan di Malaysia sebagai asas dan landasan saja.
Beberapa aspek atau ciri tertentu telah di ubah dari Sistem Westminster yng asli
dari Inggris mengingat Malaysia masih berpegang teguh dalam hal adat dan
istiadat melayu yang kental sehingga beberapa aspek di ganti atau di rubah
menyesuaikan dengan cara bernegara di Malaysia.
Sebagai contoh bisa disebutkan beberapa aspek perbedaan sistem
pemerintahan Westminster yang tidak ada di Inggris tetapi berlaku di Malaysia
3 Abdullah Sanusi Ahmad, Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980), h. 39-40 4 Ibid, h. 39
5 http://www.informasiahli.com/2015/10/sistem-pemerintahan-malaysia.html, diakses
pada tanggal 27 November2016 pukul 21.00
3
sebagai berikut:6 pertama, Malaysia adalah negara berpersekutuan (Federal State),
yaitu negara dimana membersekutukan tiga belas negara bagian, sedangkan
Inggris adalah negara tunggal (Unitary State). Kedua, Malaysia mempunyai
undang-undang yang tidak sejalan dengan prinsip hukum yang berada di Inggris
seperti hukum keselamatan dalam negeri (Internal Security Act) karena dianggap
tidak sesuai dengan kebiasaan bermasyarakat di Malaysia. Ketiga, dalam
konstitusi negara Malaysia, tercatat hak-hak istimewa orang melayu dan
bumiputera dalam hal keutamaan mengenai pelayanan pendidikan, kependudukan,
dan lain-lainnya. Keempat, Malaysia memiliki buku khusus tentang konstitusi
negara, lain halnya dengan Inggris yang mempunyai kumpulan konstitusi yang
disetujui langsung oleh lembaga parlemennya.
Dalam konstitusi persekutuan di Malaysia juga tercatat beberapa hal-hal
penting yang dilaksanakan oleh pemerintah federal sebagai bagian kekuasaannya.
Antara lain hal-hal tersebut yaitu tentang urusan pertanahan, pertanian dan
perhutanan, serta hal-hal konstitusi lainnya.7
Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur
negeri. Parlemen bikameral terdiri atas Dewan Rendah atau Dewan Rakyat yang
mirip dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia, dan dewan tinggi,
Senat atau Dewan Negara mirip dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di
Indonesia.8
6 Abdullah Sanusi Ahmad, Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980), h. 26
7 Ibid, h. 23
8 http://www.informasiahli.com/2015/10/sistem-pemerintahan-malaysia.html, diakses
pada tanggal 28 November 2016 pukul 03.32
4
Berbicara soal kekuasaan legislatif di Malaysia, pada tingkat pemerintahan
persekutuan atau federal ada lembaga parlemen yang disebut dengan Dewan
Undangan Persekutuan (Federal Legislative Assembley) atau lebih dikenal juga
dengan sebutan Dewan Rakyat.9 Dewan Rakyat dianggotakan sebanyak 222
anggota dan setiap anggota mewakili satu kawasan pilihan raya. Anggota-anggota
tersebut dipilih atas dasar dukungan melalui pilihan raya yang diadakan setiap
lima tahun. Partai yang memperoleh kursi mayoritas akan membentuk
pemerintahan federal untuk menjalankan tugas negara Malaysia.10
Adapun pada tingkat pemerintahan negara, disitu ada badan legislatif juga
yang di sebut dengan Dewan Negara atau Senat.11
Dewan Negara terdiri dari 70
orang anggota. Dewan Negara terbagi atas dua kategori, pertama 26 anggota yang
dipilih oleh Dewan Undangan Negeri yang mewakili 13 negeri (setiap negeri
diwakili oleh dua orang anggota). Kedua, 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong raja Malaysia atas saranan Perdana Menteri,
termasuk dua anggota dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu anggota
masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya.12
Jabatan itu akan dipegang selama satu periode (tiga tahun) dan bisa
dilanjutkan lagi selama satu periode berikutnya, jabatan tersebut dilantik oleh
9 Abdullah Sanusi Ahmad, Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia. 1980), h. 23 10
http://www.parlimen.gov.my/maklumat-umum.html?uweb=dr&, diakses pada tanggal
28 November 2016 pukul 05.55 11
Abdullah Sanusi Ahmad, Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980), h. 23-24 12
http://www.parlimen.gov.my/maklumat-umum.html?uweb=dn&, diakses pada tanggal
15 Desember 2016 pukul 23.13
5
tingkat federal atau pemilihan pada tingkat negara.13
Kedudukan Dewan Negara
tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Anggota-anggota Dewan Negara
dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang berkontribusi melayani
masyarakat di negara bagiannya dengan baik atau telah mencapai keunggulan
dalam profesi masing-masing dalam bidang perdagangan, industri, pertanian,
aktivitas kebudayaan atau pelayanan sosial atau merupakan perwakilan kelompok
ras minoritas ataupun mampu menjaga kepentingan orang-orang asli melayu.
Jadi secara umum, Malaysia adalah suatu negara di kawasan ASEAN
dengan sistem kerajaan konstitusional, dimana raja mempunyai jabatan tertentu
untuk di pimpinnya, sedangkan seorang perdana menteri lah yang mempunyai
jabatan atau kekuasaan lebih kompleks karena perdana menteri adalah kepala
pemerintahan di Malaysia dan di pilih langsung oleh rakyat. Sebagai perdana
menteri, tugasnya bisa dikatakan cukup banyak karena seluruh aspek kehidupan
berbangsa dan bernegra di Malaysia di pegang olehnya.
Secara garis besar, di Malaysia terdapat dua koalisi besar, yaitu koalisi
partai penguasa yang mendukung pemerintahan dan koalisi pembangkang atau
oposisi. Koalisi pemerintahan diwakilkan oleh Barisan Nasional (BN), sedangkan
koalisi oposisi diwakilkan oleh Pakatan Rakyat (PR). Ada 13 partai yang
bergabung dalam koalisi BN, di antara partai-partai pendukung utama koalisi ini
adalah United Malays National Organization (UMNO), Malaysian Chinese
Association (MCA), Malaysian Indian Congress (MIC), Malaysian People’s
Movement (Gerakan). Sementara anggota koalisi PR di antaranya adalah Parti
13
Ibid
6
Keadilan Rakyat (PKR), Parti Islam se-Malaysia (PAS) dan Democratic Action
Parti (DAP).14
Dalam konteks politik Malaysia, partai UMNO dan PAS dilihat masing-
masing sebagai partai untuk memperjuangkan hak suara masyarakat melayu,
tetapi dengan cara yang berbeda. Partai UMNO cendrung lebih mengangkat isu-
isu nasionalisme, sedangkan partai pembangkang yaitu PAS lebih cendrung
kepada nilai-nilai dasar keislaman melayu. Karena kalau kita melihat dari sisi
ideologi dari masing-masing partai tersebut, kelihatan jelas arah pandangan politik
tersebut dari setiap masing-masing partai.
Pada Pilihan Raya ke-12 yang terjadi pada tahun 2008, terjadi suatu hal
yang menarik, dimana partai pembangkang atau oposisi PAS mendominasi suara
di lima negara bagian, yaitu Pulau Penang, Kedah, Perak, Selangor, termasuk
Kuala Lumpur sendiri.15
Sedangkan koalisi penguasa Barisan Nasional (BN) yang
didominasi oleh partai UMNO itu justru kehilangan 2/3 dari kursi parlemen ketika
memenangkan 140 kursi dibandingkan 82 kursi oleh koalisi oposisi yang terdiri
dari PKR, DAP dan PAS. Hal tersebut pertama kali terjadi sejak Pilihan Raya
pada tahun 1969.
Jika kita melihat lagi pada Pilihan Raya ke-13 yang dilaksanakan pada
tahun 2013 yang lalu, koalisi Barisan Nasional kembali mendapatkan kursi
mayoritas di parlemen. Dengan jumlah persentase kehadiran pemilih yang cukup
besar 84,5%, BN berhasil mendapatkan 133 kursi dan PR 69 kursi dari total 222
14
Nurdin, “Partai Islam se- Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS Pada Pemilu,” h. 249. 15
Amer, “Politik Etnik Malaysia: Analisis pasca Pilihan Raya Umum ke 12 mengenai
sokongan bukan Melayu kepada UMNO dan PAS,” h. 20.
7
kursi parlemen yang diperebutkan. BN berhasil memperoleh suara mayoritas di
parlemen dan merebut suara mayoritas di negara bagian Kedah pada pilihan raya
sebelumnya pada tahun 2008 yang jatuh ke tangan partai oposisi PAS.16
Pada Pilihan Raya (PR) Malaysia periode 2008 dan 2013, terjadi begitu
kuat perbandingan politik antara koalisi penguasa Barisan Nasional lewat partai
terbesarnya UMNO dan koalisi oposisi Pakatan Rakyat lewat partai terbesarnya
juga oleh PAS dalam memperoleh suara dan kursi di parlemennya atau yang
disebut dengan Dewan Rakyat. Begitu besar terjadinya persaingan politik antara
dua kubu tersebut demi memberikan kebijakan-kebijakan politik yang terbaik,
mengingat Partai Islam Se-Malaysia sebagai partai oposisi mengalami pasang
surut untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam partisipasi politiknya pada
setiap periode Pilihan Raya Malaysia.
Berdasarkan dinamika dan permasalahan di atas, maka skripsi ini akan
membahas tentang Eksistensi Partai Politik Oposisi Di Malaysia: Studi
Terhadap Partai Oposisi Partai Islam Se-Malaysia (PAS) pada Pilihan Raya
2013. Mengingat bahwa partai oposisi PAS masih tetap bertahan dan bereksistensi
dalam setiap Pilihan Raya (PR) di Malaysia.
B. Pertanyaan Penelitian
Untuk mempermudah penelitian dan pembahasan, penulis perlu
membatasi penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang di atas.
Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
16
Nurdin, “Partai Se-Islam Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS Pada Pemilu,” h. 252.
8
1. Bagaimana strategi partai oposisi PAS untuk merebut suara di Dewan Rakyat
pada Pilihan Raya (PR) Malaysia 2013 tersebut?
2. Faktor-faktor apa saja yang membuat PAS gagal memenangkan pada Pilihan
Raya (PR) Malaysia 2013?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan di dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui strategi-strategi partai PAS untuk mengambil simpati
masyarakat Malaysia dalam dukungannya di Dewan Rakyat pada Pilihan
Raya (PR) Malaysia 2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat partai oposisi PAS tidak
bisa bertahan dan menguasai Dewan Rakyat.
D. Tinjauan Pustaka
Untuk memperkuat basis studi tentang salah satu partai politik oposisi di
Malaysia, penulis telah melakukan beberapa pencarian pustaka penelitian
sebelumnya untuk memberikan perbedaan perspektif penelitian ini. Penelitian
tentang kebijakan salah satu partai politik oposisi di Malaysia telah dilakukan
dengan segmen-segmen yang berbeda.
Pertama, skripsi Hazrin Bin Hazahar.17
Penelitian ini menjelaskan tentang
Islam Hadhari di mata Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Pandangan tersebut sangat
penting bagi Partai Islam Se-Malaysia mengingat negara Malaysia adalah negara
17
Hazrin Bin Hazahar, “Pandangan Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Terhadap Islam
Hadhari di Malaysia”, Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta 2009.
9
kerajaan dengan berbagai macam suku dan agama, sehingga partai PAS
menjadikan konsep Islam Hadhari sebagai pelopor perubahan baru yang mampu
memimpin masyarakat dan membawa perubahan yang progresif dan holistik
terhadap pembinaan dan perubahan Islam yang modern.
Kedua, skripsi Erika Dwi Cahyanti.18
Penelitian ini menjelaskan tentang
bagaimana persaingan kuat di wilayah politik antara partai UMNO yang
merupakan partai berkuasa dan berbasis sekuler dan partai PAS yang merupakan
partai oposisi tetapi lebih berbasis Islam, sehingga apa dampaknya persaingan
politik antara dua partai besar di Malaysia tersebut pada aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara di Malaysia.
Ketiga, jurnal Hamdan Daulay.19
Jurnal tersebut meneliti tentang fenomena
politik yang dilakukan oleh partai UMNO dan partai PAS. UMNO pada awalnya
dikenal sebagai partai sekuler yang didukung oleh elite partai yang berlatar
belakang pendidikan Barat. Dalam perkembangan berikutnya, partai UMNO
bergeser menjadi partai yang banyak membuat kebijakan politik yang cenderung
menguntungkan etnis Melayu dan umat Islam. Sehingga partai PAS harus bekerja
keras supaya tidak kehilangan kepercayaan dari rakyat Malaysia.
Kemudian keempat, jurnal Ahmad Ali Nurdin.20
Jurnal tersebut meneliti
tentang dua partai berbasis Islam di masing-masing dua negara yaitu PAS di
18
Erika Dwi Cahyanti, “Persaingan Politik PAS (Partai Islam Se-Malaysia) Dengan
UMNO (United Malays National Organization) di Malaysia: 1982-1999”, Jurusan Sejarah dan
Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. 19
Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia”. Jurnal
Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 47 No. 1, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2013. 20
Ahmad Ali Nurdin, “Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dan Partai Keadilan Sejahtera
(PKS) Sebagai Partai Islam Pendukung Demokrasi PKS Pada Pemilu”. Jurnal Tasawuf dan
Pemikiran Islam Vol. 5 No. 1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2015.
10
Malaysia dan PKS di Indonesia, dimana peran dua partai tersebut sangat
mempengaruhi di dunia politik dan demokrasi. Hal tersebut terjadi untuk
menunjukkan bahwa partai yang berbasis Islam tidak saja mengangkat isu-isu
Islam pada masyarakat, melainkan partai-partai tersebut bisa mempengaruhi
dalam segala aspek kehidupan berpolitik pada setiap masing-masing negaranya.
Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian di atas, maka penulis ingin
memfokuskan pada penelitian dengan judul, “Eksistensi Partai Politik Oposisi Di
Malaysia: Studi Terhadap Partai Oposisi Partai Islam Se-Malaysia (PAS) pada
Pilihan Raya 2013”. Kajian ini berbeda dengan kajian pustaka dan penelitian
sebelumnya, karena ingin fokus pada faktor-faktor dan strategi apa saja yang
dilakukan oleh partai PAS selama dua periode Pilhan Raya di Malaysia untuk
bersaing melawan partai penguasa dan menarik simpati masyarakat Malaysia
untuk tetap mendukung partai tersebut beserta kebijakan-kebijakannya.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif.
Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara
pemahaman dan mempertanyakan suatu objek secara mendalam. Tujuan
penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang otentik
mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana yang dirasakan orang-orang itu
sendiri.21
21
Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan
Ilmu Sosial Lainya, (Bandung: Rosda, 2001), h. 156.
11
2. Teknik Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini didasarkan pada dua cara. Pertama, menghimpun
berbagai data kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian, setelah itu
dengan memilah dan menganalisisnya dalam suatu pembahasan. Dalam skripsi
ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua. Menurut
Moleong:22
sumber data terbagi antara primer dan sekunder. Moleong
menjelaskan lebih lanjut bahwa dataprimer berasal dari wawancara dan dokumen-
dokumen yang terkait dengan penelitian, wawancara yang dilakukan dengan
narasumber tertentu yang berkaitan dan ahli dibidang permasalahan tersebut.
Pertama, penulis akan mengumpulkan data dengan menggunakan sumber
primer dan sekunder. Untuk mendapatkan sumber primer, penulis akan mencari
dan menggunakan sumber-sumber tersebut melalui bacaan dari buku-buku, jurnal
ilmiah, berita-berita online, literatur majalah, koran, report dari lembaga-lembaga
terkait dan situs-situs internet yang valid.
Kedua, penulis mengumpulakn data melalui wawancara dengan beberapa
narasumber dari PAS. Hasil daripada wawancara tersebut digunakan penulis
untuk melengkapi dan memahami permasalahan mengenai Eksistensi Partai
Politik Oposisi Di Malaysia: Studi Terhadap Partai Islam Se-Malaysia (PAS)
Pada Pilihan 2013.
22
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT: Remaja Rosdakarya,
2002), hal. 112-114.
12
3. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah
dibaca dan diinterprestasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga
penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam
penelitian ini, maka digunakan teknik kualitatif, yaitu analisis deskriptif
kualitatif.23
Data-data yang diperoleh baik melalui dokumentasi, buku pustaka,
serta dari hasil wawancara dianalisis melalui dua teori yang digunakan dalam
penelitian ini, yaitu teori partai politik dan oposisi.
Data analisis ini akan dibuat secara terstruktur dengan maksud untuk
mudah ditelaah dan dipahami. Pada bagian akhir skripsi ini, sejumlah kesimpulan
ditarik berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data. Pokok-pokok
kesimpulan ini merupakan temuan-temuan utama yang diperoleh dalam
pelaksanaan penelitian tersebut sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan
penelitian yang diajukan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah memverifikasi
data selama penelitian ini berlangsung. Reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah yang terkait dan dilakukan
secara berkesinambungan.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini akan dibagi
menjadi lima bab yang terinci sebagai berikut:
23
Burhan Bungin. 2007. Analisis Data Penelitian Kualitatif, hlm. 83
13
BAB I membahas pendahuluan yang meliputi pernyataan masalah,
pertanyaan penelitian, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II membahas tentang kajian teori sebagai pendekatan yang
menjelaskan pokok permasalahan dalam skripsi ini. Didalamnya dijelaskan
tentang salah satu partai politik dan juga merupakan partai oposisi yaitu partai
PAS. Di bab tersebut juga membahas sedikit tentang sejarah, ideologi, serta
program-program partai PAS dalam Pilihan Raya di Malaysia.
BAB III membahas tentang strategi pemenangan partai PAS di 2013. Pada
bab ini juga menganalisis sedikit tentang Pilihan Raya di Malaysia serta program
dan strategi apa sajakah yang digunakan partai PAS untuk tetap bereksistensi di
PRU tersebut.
BAB IV membahas tentang perbandingan suara antara partai PAS dan
partai UMNO sebagai partai pendukung pemerintah yang sering memenangkan
setiap PR, meskipun begitu tetap terjadi persaingan suara yang begitu sengit
sehingga partai PAS selalu dan tetap bereksistensi.
BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup, kesimpulan
dan saran.
14
BAB II
KERANGKA TEORITIS PARTAI POLITIK DAN OPOSISI
Pada umumnya, dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu
masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multi-partai. Perbedaan tajam
antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat
lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya (primordial) dalam satu
wadah yang sempit saja. Dianggap bahwa pola multi-partai lebih sesuai dengan
pluralitas budaya dan politik daripada pola dwi-partai.1 Jika kita melihat situasi
politik di Malaysia, berbagai macam suku, ras, dan agama bisa tersalur partisipasi
politiknya lewat partai-partai yang ada di Malaysia.
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melandaskan kerangka teoritis
dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data penelitian ini. Maka dari
itu, peneliti akan menggunakan dua teori. Teori yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teori partai politik dan teori oposisi.
A. Partai Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau
berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Sebagai lembaga politik, partai
bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah
cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik
merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda
1 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.
418
15
dibandingkan dengan organisasi negara.2 Dan kemunculan partai politik pun bisa
dikatakan baru ada di negara modern.
Partai politik menjadi instrumen demokrasi memiliki beragam fungsi dan
bergerak di antara beragam isu. Bahkan secara faktual pun, partai politik bisa saja
berubah dari segi bentuk yang ideologis menjadi partai massa, dari partai yang
mengedepankan isu-isu spesifik ke isu-isu yang serba mencakup. Begitu pun
sebaliknya, dimana perubahan tersebut memungkinkan karena adanya perubahan
yang cenderung pada pemilih.3
Dengan demikian, eksistensi partai politik tidak bisa dilepaskan dari tiga
aspek utama yang saling terkait. Pertama, motivasi dan landasan sikap partai.
Kedua, program kerja partai. Dan yang ketiga, implementasi program kerja partai.
Asas atau ideologi partai sebagai landasan sikap partai yang merupakan bagian
penting dalam mendefinisikan dan memahami partai politik. Motivasi dan
landasan tersebut menjadi akar dari program kerja dan proses implementasi
program kerja partai.4
Secara historis, partai politik mengalami banyak perkembangan sesuai dengan
visi dan misi yang dibawa oleh partai politik itu sendiri. Partai politik yang
bergerak dengan corak dan warna ideologisnya yang khas dan ketat sering disebut
sebagai partai ideologi, partai kader, atau partai asas. Dalam perkembangannya,
partai politik mengalami peleburan (konvergensi) kategoris untuk mendapatkan
2 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) ,
hlm. 397 3 A. Bakir Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan
Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi (Ciputat: Orbit, 2016), h. 37-38 4 A. Bakir Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan
Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi (Ciputat: Orbit, 2016), h. 38
16
dukungan lebih luas dari pemilih. Konvergensi ini ternyata cukup ampuh untuk
meraih dukungan yang lebih banyak dari bermacam-macam kelompok
masyarakat. Konvergensi tersebut dengan tujuan mendapatkan dukungan lebih
luas dari para pemilih ini dengan sendirinya memaksa partai politik untuk lebih
inklusif.5 Dengan demikian, jika partai politik mendapat dukungan yang luas dan
mampu memenangkan kontestasi politik, maka dapat membentuk pemerintahan
baru serta melaksanakan program kerja partainya.
Menurut pemikir Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia
yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan
penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan
penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat
idiil serta materiil.6
Adapun tokoh pemikir lainnya, yaitu Sigmund Neumann dalam buku
karyanya, Modern Political Parties, mengemukakan partai politik itu adalah
organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan
pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu
golongan atau golongan-golongan lainnya yang mempunyai pandangan yang
berbeda.7
Jadi, partai politik bisa dikatakan sebagai wadah untuk partisipasi
masyarakat untuk menyampaikan suaranya kepada pemerintahan, karena dengan
5 A. Bakir Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan
Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi (Ciputat: Orbit, 2016), h. 38-39 6 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 404 7 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 404
17
adanya partai politik masyarakat juga secara teoritis bisa melakukan aspirasi
suaranya untuk kebijakan-kebijakan yang akan ditentukan oleh pemerintahan. Jika
kita berbicara ruang lingkup politik di Malaysia, partai politik adalah sarana dan
prasarana politik yang sangat penting, mengingat Malaysia juga memiliki kultur
perbedaan suku, ras, dan agama sehingga dari setiap masing-masing kelompok
tersebut dapat berpartisipasi politik secara adil, baik, dan benar.
Berbicara soal partai politik di Malaysia, khususnya PAS itu merupakan
konsistensi partai politik oposisi yang sangat penting posisinya di setiap kontestasi
politik di Malaysia. Konsistensi PAS untuk mengikuti aturan dan prosedur
demokrasi bisa dilihat dari terus menerusnya partisipasi aktif dalam Pilihan Raya
Umum di Malaysia sejak berdirinya partai tersebut sampai PRU terakhir.
B. Oposisi
Adapun teori oposisi juga berkait dengan penelitian ini. Secara etimologis,
oposisi berasal dari bahasa inggris opposition (opposites, oppnore dalam bahasa
latin) yang berarti memperhadapkan, membantah, dan menyanggah.8 Sedangkan
secara terminologi, oposisi adalah golongan atau partai yang menentang politik
pemerintahan yang sedang berjalan.9
Menurut Robert A.Dahl, mengemukakan bahwa oposisi politik dalam
negarademokrasi tidak bisa dihindarkan, bahkan menjadi tolok-ukur sehat
atautidaknya negara demokrasi,dikarenakan pada dasarnya konflik tidak
bisadihindarkan dalam urusan manusia. Selain itu juga setiap warga
negaramemiliki hak inisiatif dan partisipasi dalam membangun pemerintahan
8 Loren Bagus, Kamus Filsafat,(Jakarta; Gramedia, 1996) h. 754
9 Jhon McGill dan Eddy Soetrisno, Kamus Politik, (Jakarta, Aribu Matra Mandiri, 1996)
18
yanglebih baik ke depannya. Namun perbedaan cara dan persepsi
dalammemajukan pemerintahan akan sangat beragam dan menimbulkan
gesekan.10
Hal tersebut terkait dengan sistem multi-partai di Malaysia, apalagi jika di
hubungkan dengan sistem pemerintahan parlementer, mempunyai kecenderungan
untuk menitikberatkan kekuasan pada badan legislatif, sehingga peran badan
eksekutif di coba untuk di lemahkan dan dibuat ragu-ragu. Hal demikian
disebabkan karena tdak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu
pemerintah sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai
lain.11
Seperti yang terjadi di Malaysia, dimana partai penguasa sekaligus pemeran
eksekutif UMNO berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Denikian pula partai
oposisi dan lawan kuatnya UMNO, PAS juga melakukan hal yang sama yaitu
dengan berkoalisi dengan partai-partai lainnya untuk mendapatkan kekuatan
politik.
Di sisi yang lain juga, partai-partai oposisi pun berkurang dalam
memainkan peranan yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat
diajak untuk duduk dalam pemerintahan koalisi baru. Hal semacam ini
menyebabkan sering terjadi siasat yang berubah-ubah menurut kegentingan situasi
10
Subhan Agung, “Partai Politik, Sistem Pemerintahan dan Oposisi Politik,” artikel
diakses pada 10 Maret 2017 dari
http://www.academia.edu/1589053/Partai_Politik_Sistem_Pemerintahan_dan_Oposisi_Politik 11
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 419
19
yang dihadapi partai masing-masing. Maka dari itu, sering kali partai-partai
oposisi kurang handal untuk menyusun suatu program alternatif pemerintah.12
Teori tersebut sangat penting dalam penelitian ini, mengingat penulis akan
membahas dinamika salah satu partai oposisi terbesar di Malaysia yang notabene
pesaing kuat dengan partai penguasa. Mengingat partai oposisi PAS juga memiliki
begitu cukup banyak pendukung sehingga partai tersebut tetap bereksistensi
meskipun peta politik Malaysia bisa dikatakan dipegang oleh partai penguasa,
namun dengan semangat strategi dan faktor yang mereka gunakan itu tidak
membuat PAS berserah diri pada setiap Pilihan Raya Umum, dan partai tersebut
selalu menunjukkan kehadirannya pada setiap aspek kehidupan berpolitik di
Malaysia.
12
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008),
hlm. 419
20
BAB III
DINAMIKA POLITIK PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS)
DI MALAYSIA
A. Historisitas Partai Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia
Malaysia adalah negara yang menganut sistem konstitusi-monarki, atau
disebut raja berpelembagaan. Sebagaimana disebutkan dalam konstitusi bahwa
pemimpin tertinggi adalah Raja Agong. Raja tidak hanya mengatur negara sesuai
dengan nasehat Perdana Menteri, tetapi juga menjadi pelindung agama.1 Raja
Agong dipilih di antara para sultan Melayu2 oleh Dewan Penguasa yang
beranggotakan para sultan itu sendiri. Posisi Raja Malaysia itu dipegang secara
bergiliran oleh para sultan Melayu dalam satu periode selama lima tahun.
Malaysia sendiri merupakan sebuah federasi yang terdiri atas 13 negara bagian
dan tiga wilayah federal. Dari negara bagian tersebut, sembilan diperintah oleh
sultan-sultan Melayu, dan empat negara bagian lainnya seperti Melaka, Sabah,
Sarawak, dan Pulau Penang diperintah oleh Yang Dipertuan Negeri. Yang
Dipertuan Negeri adalah suatu jabatan setingkat sultan tetapi tidak pernah
menduduki sebagai jabatan Yang Dipertuan Agong karena jabatan tersebut
bukanlah disebut raja. Yang Dipertuan Negeri ini diangkat langsung oleh Yang
Dipertuan Agong.3 Untuk menempati kursi kepemimpinan negara bagian tersebut,
1 Ahmad Sahidah, “Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara
yang Unik” dalam Millah Vol. X, No 2, (Februari 2011), h. 214 2 Kebijakan pemerintah kolonial Inggris terhadap kesultanan di Malaysia yaitu memberi
hak prerogatif Sultan dalam urusan adat dan agama, sekaligus juga menyiapkan instrumen
birokratik dan hukum untuk pemberlakuannya secara sistematis dan menyeluruh. Lihat: Robert W.
Hefner (ed.), The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore,
and Indonesia (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2001), h. 16 3 Wan Azizah, “Perempuan dalam Politik: Refleksi dari Malaysia,” dalam Studi Kasus, h.
192
21
Malaysia telah memiliki partai-partai politik. Berdasarkan fakta sejarah, partai-
partai politik di Malaysia telah ada sebelum negara tersebut merdeka. Menurut
R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok masyarakat yang terorganisir,
bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya
untuk memilih maupun bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan
kebijakan umum.4
Sejarah kemerdekaan Malaysia pada 1957 tidak dapat dilepaskan dari
peran partai nasionalis-sekuler United Malays National Organization (UMNO)
yang diketuai oleh Dato Onn bin Ja’far. Partai ini didirikan pada 11 Mei 1946
sebagai partai nasionalis terbesar di Malaysia.5 Partai ini juga menguasai kursi
tertinggi pemerintahan sejak Malaysia merdeka hingga sekarang. Sedangkan
organisasi politik yang juga berkembang kala itu adalah Hizbul Muslimin, yang
diketuai oleh Ustadz Abu Bakar Al-Baqir. Tujuan Hizbul Muslimin berbeda
dengan UMNO, organisasi ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai
sebuah negara Islam. Tidak lama setelah didirikan, Hizbul Muslimin kemudian
dilarang oleh penjajahan Inggris pada 1948 karena dianggap membahayakan bagi
mereka. Meski demikan, pada 1951 peran Hizbul Muslimin digantikan oleh partai
politik yang berbasiskan ras Melayu Muslim yang juga bertujuan untuk
mendirikan negara Islam. Partai ini dikenal dengan nama Partai Islam Se-
4 R.H. Soltau, An Introduction to Politics, (London : Longmans, Green & Co., 1961), h.
199 5 Erika Dwi Cahyanti, “Persaingan Politik PAS (Partai Islam Se-Malaysia) dengan
UMNO (United Malays National Organization) di Malaysia 1982-1999”, (Skripsi S1 Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. vi
22
Malaysia (PAS).6 Partai ini juga memiliki nama lain di dunia internasional, yaitu
Pan Malaysian Islamic Party (PMIP).7
PAS dikenal sebagai penyeru berdirinya negara Islam setelah Hizbul
Muslimin dibekukan. Meski demikian, PAS menganggap bahwa demokrasi
merupakan sistem yang sejalan dengan Islam dan bertujuan mendorong Muslim
agar menerapkan tuntutan Islam, yaitu demokrasi, keadilan sosial, dan
kemanusiaan. Atas dasar inilah, PAS ingin menentang UMNO (United Malay
National Organization) yang dianggap nasionalis-sekuler.8 Oleh karena itu,
hampir seluruh kekuatan politik Melayu sebagaimana UMNO dan PAS terus
bersaing untuk menampilkan diri sebagai yang paling saleh (holier-than-thou
battle) guna mempertahankan legitimasi politisnya di mata kaum Melayu.9 Selain
partai PAS, pada masa ini juga telah berdiri partai-partai yang berbasis ras seperti
Malays Chinesse Association (MCA), Malays Indian Congres (MIC), dan lain-
lain.
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa PAS memiliki sejarah
panjang dalam perpolitikan di Malaysia. Dengan basis Islam yang melekat pada
masyarakat Melayu, PAS percaya diri melawan partai UMNO yang telah
menguasai kursi pemerintahan di Malaysia sejak kemerdekaannya. Demi
6 Lihat buku Malaysia Kita, (Selangor Darul Ehsan : International Law Book Services,
2004), h. 80. Lihat pula: Ibrahim Abu Bakar, “PAS and Its Islamic Fundamentalism in Malaysia”
dalam Hamdard Islamicus, Vol. 33, No. 3-4 (2010), h. 153 7 Mohamad Abu Bakar, “Islam dan Nasionalisme pada Masyarakat Melayu Dewasa ini,”
dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia
Tenggara (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 166 8 Ahmad Sahidah, “Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara
yang Unik”, h. 214-215 9 Zainah Anwar, “Berebut Paling Saleh: Islam dan Politik di Malaysia”, dalam Ulil
Abshar Abdalla (ed.), Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam (Jakarta: Friedrich-
Naumann Stiftung (FNS) Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), h. 79-103
23
mewujudkan cita-cita politik dengan mengubah sistem hukum di Malaysia dengan
syariat, PAS melakukan segala cara dan strategi politik untuk melawan UMNO
pada setiap Pilihan Raya (PR) di Malaysia.
B. Perkembangan Politik PAS Pasca Kemerdekaan Malaysia
Pada 27 Juli 1955, Persekutuan Tanah Melayu (PTM)10
pertama kali
melangsungkan Pilihan Raya (PR). Munculnya Parti Perikatan (Partai Perikatan)
yang terdiri atas koalisi UMNO, MCA dan MIC menempatkan calon bagi kursi
anggota dewan dari UMNO sebanyak 35 orang, MCA 15 orang dan MIC dua
orang. Partai-partai lain yang mengikuti PRU ketika itu di antaranya adalah PAS,
Parti Buruh, Parti Negara dan Parti Progresif Rakyat (PPP). Pada PRU tersebut,
Parti Perikatan berhasil meraih 51 dari 52 kursi yang diperebutkan, sedangkan
satu kursi sisanya diraih oleh PAS. Berdasarkan hasil PRU tersebut, dapat
dikatakan bahwa Parti Perikatan mendominasi suara mayoritas di dewan, sehingga
mereka dapat membentuk sebuah pemerintahan Persekutuan Tanah Melayu
(Malaysia) yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman.11
Setelah Malaysia meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957 dari
pemerintah kolonial Inggris, Parti Perikatan menyiapkan PRU yang pertama. PRU
pertama yang akan dilangsungkan pada 1959, diawali dengan PRU kecil untuk
memilih kepala pemerintahan daerah serta Dewan Undangan Negeri (DUN). Pada
PRU kecil kala itu, partai-partai yang ikut berkompetisi selain Parti Perikatan
adalah PAS, Barisan Sosialis, PPP, Parti Negara dan Malayan Party. Adapun
10
Persekutuan Tanah Melayu (PTM) adalah sebutan negara sebelum Malaysia merdeka. 11
Mohamed Rahmat, Barisan Nasional: “Balancing Communal Rights”, (Kuala Lumpur
: 59iCons & Catalyst Media Sdn Bhd, 2001), h. 18
24
calon yang datang dari non-partai sejumlah 27 orang. Hasil keseluruhan pada
PRU kecil 1959 tersebut adalah Parti Perikatan hanya meraih 74 kursi (UMNO
52, MCA 19 dan MIC tiga kursi) dari 104 kursi di Dewan Rakyat. UMNO melalui
Parti Perikatan kehilangan kursi kepada PAS di wilayah basis ras Melayu dalam
PRU kecil di Kelantan dan Trengganu. Kemenangan PAS atas UMNO
dikarenakan PAS mengedepankan bahwa kemerdekaan yang telah diraih di tahun
1957 kurang mengutamakan kedaulatan Melayu.12
Dalam PRU kecil pada 18 Agustus 1959 tersebut, partai-partai politik
oposisi seperti PAS, Parti Negara, Barisan Sosialis dan PPP mampu meraih suara
yang lebih baik dibandingkan PRU 1955. Di tahun itu, partai-partai politik oposisi
mampu memainkan peranannya dalam mengkampanyekan kedudukan istimewa
dari ras Melayu di Persekutuan Tanah Melayu (PTM), hal ini terutama digunakan
sebagai kampanye dari PAS maupun Parti Negara. Di lain pihak, PPP dan Barisan
Sosialis khawatir jika kedudukan istimewa ras Melayu merupakan hal yang
utama, maka ras Cina akan semakin dikesampingkan di PTM. Masalah kedudukan
istimewa ras Melayu tersebut dimanfaatkan oleh PAS maupun Parti Negara
dengan mengatakan bahwa UMNO telah memberikan terlampau banyak ruang
bagi ras non-Melayu. PPP dan Barisan Sosialis sendiri menuduh MCA tidak dapat
memperjuangkan kepentingan ras non-Melayu, khususnya ras Cina dengan
12
Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988),” (Tesis S2 FIB Universitas Indonesia, 2009), h.
26
25
menyatakan bahwa kebijakan masalah diutamakannya kedudukan istimewa ras
Melayu hanyalah menguntungkan ras Melayu semata.13
Hal lain yang menguntungkan partai-partai politik oposisi, sebelum
dimulainya PRU 1959 yaitu dikarenakan adanya masalah internal dalam Parti
Perikatan. MCA menginginkan agar pembagian jumlah kursi yang seharusnya
dapat mereka raih ditingkatkan sesuai dengan argumen bahwa sebanyak 36 persen
pemilih merupakan ras Cina. Dengan demikian, dari 104 kursi yang akan
dipertandingkan, MCA berkeinginan untuk mendapat bagian sebanyak 40 kursi.
Peningkatan jumlah kursi bagi MCA untuk PRU 1959 tentunya berbeda dengan
hasil yang mereka raih pada PRU sebelumnya, di mana MCA hanya memperoleh
15 dari 51 kursi yang mampu diraih oleh Parti Perikatan. Pada akhirnya kemudian
disepakati bahwa pembagian kursi untuk MCA sebanyak 31 kursi.14
Sementara itu, di negara bagian Kelantan dan Trengganu, PAS dan Parti
Negara mendominasi perolehan kursi dibandingkan Parti Perikatan. Kedua partai
politik tersebut berhasil mendominasi perolehan kursi dengan memfokuskan
kampanyenya pada masalah kedudukan istimewa dari ras Melayu dan masalah
keagamaan. Di negara bagian Kelantan, PAS berhasil meraih 28 dari 30 kursi
yang diperebutkan, di mana sisanya diraih oleh Parti Perikatan. Sedangkan untuk
negara bagian Trengganu, PAS berhasil meraih 13 dari 24 kursi yang
dipertandingkan. Parti Perikatan sendiri hanya memperoleh tujuh kursi, dan di lain
pihak Parti Negara meraih empat kursi. Dengan adanya hasil perolehan kursi yang
13
Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988),” h. 27 14
Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988),” h. 27
26
didominasi oleh PAS, mereka dapat menjalankan pemerintahan pada kedua
negara bagian yang dikuasainya, sekaligus juga mengakhiri dominasi Parti
Perikatan pada kedua negara bagian tersebut.15
Menurut analisis Dhuroruddin Mashad, fragmentasi politik sebagaimana
terjadi di Malaysia, setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni (1)
perbedaan interpretasi nilai; (2) persaingan kepentingan; dan (3) kecenderungan
dari pemaknaan kepentingan umum. Lahir dan berkembangnya gerakan politik
Islam di dunia Islam sebagaimana PAS di Malaysia, lebih disebabkan adanya
kepentingan politik yang berbeda di kalangan umat Islam. Dalam setiap
pemilunya, partai-partai ini tidak pernah memperoleh suara yang cukup
signifikan. Meskipun menang, Mashad menegaskan bahwa hal ini sering
menimbulkan konflik baru dengan partai Islam lainnnya. Semua partai Islam di
dunia Islam itu mengambil bentuk gerakan yang fundamental dan radikal, karena
masih ada yang menginginkan terbentuknya Negara Islam.16
Dengan demikian, perkembangan politik pasca kemerdekaan Malaysia
merupakan persaingan awal PAS dengan UMNO yang cukup signifikan. PAS
telah menguasai dua negara bagian yang sebelumnya dikuasai oleh UMNO.
Dengan meraih kemenangan di dua negara bagian tersebut, merupakan modal
awal PAS menghadapi percaturan politik di Malaysia pada periode-periode
selanjutnya. Strategi politik yang digunakan PAS pun selalu berubah-ubah
mengikuti perkembangan zaman.
15
Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988),” h. 29 16
Sudarno Shobron, “Partai Islam Kontemporer: Dari Ideologis ke Pragmatis”, dalam
Ishraqi, Vol. 10, No. 1, (Juni 2012), h. 10
27
C. Struktur dan Aktifitas Partai Islam Se-Malaysia Periode 2011-2013
Keberhasilan PAS pada setiap Pilihan Raya merupakan kerja keras
Presiden Partai bersama pengurus partai lainnya. Segala bentuk strategi yang
digunakan setiap PRU selalu berubah mengikuti gaya kepemimpinan Presiden
Partai dan sistuasi politik yang sedang berlangsung. Kepemimpinan PAS Pusat
pada periode 2011-2013 dipegang oleh Dato’ Seri Tuan Haji Abdul Hadi Awang.
Adapun struktur organisasinya yaitu:
NAMA JABATAN
Mursyidul Am
Tuan Guru Dato' Bentara Setia Hj Nik Abdul Aziz
Nik Mat
Wakil Mursyidul Am Tuan Guru Dato’ Dr. Hj Haron Din
Presiden Dato' Seri Tuan Guru Hj Abdul Hadi Awang
Wakil Presiden Hj Mohamad Sabu
Wakil Presiden I Dato’ Hj Husam Musa
Wakil Presiden II Salahuddin Ayub
Wakil Presiden III Dato' Hj Mahfuz Omar
Ketua Dewan Ulama' Ustaz Dato' Ustaz Hj Harun Taib
Ketua Dewan Pemuda Ustaz Hj Nasrudin Hassan Tantawi
Ketua Dewan Muslimat Ustazah Hjh Nuridah Salleh
Sekretaris Jenderal Dato' Hj Mustafa Ali
Bendahara Dr Mohd Hatta Ramli
Ketua Penerangan Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man
28
Koordinator Pemilihan
Umum
Dato' Hj Abdul Halim Abdul Rahman
Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa PAS memiliki dua penasehat
umum yaitu Tuan Guru Dato' Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Nik Mat sebagai
ketua dan Tuan Guru Dato’ Dr. Haji Haron Din sebagai wakilnya. Kedua
penasehat tersebut merupakan tokoh yang berperan penting dalam memberikan
saran strategi politik PAS untuk menghadapi UMNO pada Pilihan Raya. Presiden
PAS, Dato’ Seri Tuan Haji Abdul Hadi Awang, memiliki empat Wakil Presiden,
yaitu Haji Mohamad Sabu, Dato’ Haji Husam Musa, Salahuddin Ayub, dan Dato'
Haji Mahfuz Omar. Mereka senantiasa membantu mewakili Presiden PAS dalam
kegiatan di internal maupun eksternal partai. Sementara itu, Ketua Dewan Ulama
diisi oleh Ustaz Dato' Ustaz Haji Harun Taib, Ketua Dewan Pemuda diisi oleh
Ustaz Haji Nasrudin Hassan Tantawi, dan Ketua Dewan Muslimat dipegang oleh
Ustazah Hajah Nuridah Salleh. Jabatan Sekretaris Jenderal PAS dipercayakan
kepada Dato' Haji Mustafa Ali dengan Bendahara Dr Mohamad Hatta Ramli.
Adapun Ketua Penerangan dijabat oleh Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, dan
Koordinator Pemilihan Umum dijabat oleh Dato' Haji Abdul Halim Abdul
Rahman.
Untuk memperkuat posisi partai dalam perpolitikan Malaysia, PAS juga
sering berkunjung ke Indonesia untuk bertukar pengalaman dengan salah satu
partai di Indonesia, yaitu Partai Keadilam Sejahtera (PKS) pada akhir tahun 2013.
Partai ini sangat mendukung partai oposisi PAS di Malaysia. Kunjungan PAS
29
tersebut melibatkan Presiden PAS, Dato’ Seri Tuan Haji Abdul Hadi Awang,
didampingi sejumlah pengurus partai, yaitu Syed Azman bin Syed Ahmad
Nawawi sebagai Pengerusi Antarabangsa PAS, Ahmad Samsuri bin Mokhtar
sebagai Setiausaha Politik Presiden PAS, dan Mohamad Faiz bin Mohamad Nawi
sebagai Setiausaha Antarabangsa PAS. Dalam pertemuan tersebut, kedua partai
saling bertukar pengalaman mengenai koalisi yang dilakukan. Presiden PKS, Anis
Matta, mengakui bahwa ada kemiripan dalam pengalaman antara PKS dan PAS.17
Dewan Pemuda PAS juga pernah melakukan audiensi dengan KPU RI.
Dalam audiensi tersebut, PAS ingin mengetahui sistem dan proses
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Di samping itu, PAS juga ingin meminta
pandangan KPU terhadap pemilu di Malaysia yang diselenggerakan tahun 2013.
Hal ini merupakan salah satu upaya PAS untuk menyusun strategi politik dalam
menghadapai Pilihan Raya (PR) pada 2013. Salah satu delegasi PAS, Sany
Hamzan, menyatakan bahwa pada PRU di Malaysia masih sering terjadi
kepincangan dalam pelaksanaanya, sementara rakyat Malaysia menuntut agar
PRU dilaksanakan dengan bersih.18
Dari penjelasan tersebut, para pengurus PAS selalu berupaya untuk
mencari strategi dan menambah pengalaman dalam melakukan koalisi dengan
partai lain. Koalisi memang merupakan salah satu faktor penting untuk menambah
kekuatan politik melawan partai penguasa. Bahkan, koalisi juga memiliki banyak
resiko, karena hal ini mempengaruhi jumlah suara yang akan diperoleh, bisa jadi
bertambah atau malah turun. Semua itu tergantung stategi politik yang dijalankan
17
Diakses dari http://tribunnews.com/nasional/2013/12/20/presiden-pas-malaysia-
kunjung-markas-pks.html pada 31 Mei 2017. 18
Lihat dalam “Suara KPU” Edisi November 2011, h. 8
30
PAS dalam menghadapi Pilihan Raya. Ideologi politik PAS yang berbasis Islam
juga merupakan salah satu kunci utama untuk mendapatkan simpati masyarakat
Muslim di Malaysia.
D. Ideologi Politik Partai Islam Se-Malaysia
Islam di Malaysia menjadi satu-satunya sistem simbolik yang paling
dominan dan belum ada sistem simbolik lain yang memiliki tingkat legitimasi
politis setaraf dengan sistem simbolik Islam.19
Jika merujuk pada sejarah sebelum
kemerdekaan, negeri-negeri di Semenanjung merupakan daerah-daerah yang
mandiri yang dipimpin oleh Sultan. Untuk mengatur kehidupan masyarakat,
hukum yang dijadikan pedoman adalah syari’ah. Namun, setelah negara ini
merdeka, dasar-dasar negara pun mengalami perubahan, yaitu undang-undang
sipil dan sistem pemerintahan buatan Inggris menjadi acuan utama, yang
merupakan hasil dari komisi Reid. Meskipun aturan syari’ah tetap diberlakukan,
namun hanya terbatas pada hukum pribadi dan keluarga. Dari sini, perdebatan
tentang status Malaysia menyeruak ke permukaan. Gugatan penggiat politik PAS
mewarnai percaturan politik, bahwa tanpa penerapan syariah secara utuh,
Malaysia tidak bisa dianggap sebagai negara Islam.20
Abdelwahab Effendy menyatakan bahwa negara Islam merupakan ide
yang lahir atas respons terhadap perkembangan politik umat Muslim dalam
19
Manning Nash, “Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia”, dalam Martin E.
Marty dan R. Scott Apleby, Fundamentalism Observed (Chicago and London: The University of
Chicago Press, 1991), h. 724 20
Ahmad Sahidah, “Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan Negara
yang Unik” dalam Millah Vol. X, No 2, (Februari 2011), h. 214
31
menghadapi perubahan politik pasca runtuhnya kekhalifahan Turki Usmani.21
Meski demikian, Ahmad Sahidah menegaskan bahwa negara Islam masih
memiliki keanekaragaman pandangan. Karena menurut sebagian yang lain, negara
Islam dapat juga merupakan pengaruh dari lahirnya negara-bangsa yang
sebelumnya muncul di Eropa sebagai antitesis terhadap sistem monarki. Oleh
karena itu, hingga kini persoalan terkait negara Islam masih sering diperdebatkan,
dan sebagian negara yang menyatakan diri sebagai Islam justru memantik kritik
dari sarjana Muslim sendiri, seperti Abdul Raziq.22
Menurutnya, negara
Islam (khilafah) tidak mempunyai dasar, baik dalam al-Qur’an maupun al-
Hadits.23
Taqiyuddin al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, menegaskan bahwa negara
Islam itu bukan mimpi. Dalam The Islamic State, bekas penggiat Ikhwanul
Muslimin ini secara retorik menyatakan bagaimana umat Islam bisa selamat dari
hukuman Tuhan jika mereka tidak mendirikan sebuah negara yang menyiapkan
kekuatan tentaranya, mempertahanan kawasannya, dan menerapkan aturah Allah.
Oleh karena itu, umat Muslim harus mendirikan sebuah negara Islam, karena
Islam tidak akan berpengaruh tanpa kekuasaan itu dan tanah Muslim tidak akan
menjadi dar al-Islam tanpa diatur oleh peraturan yang diwahyukan oleh Allah.
Pandangan serupa juga ditegaskan oleh pemrakarsa ide negara Islam asal
Pakistan, Abul A’la al-Maududi, yang menyatakan bahwa agama tanpa kekuatan
politik tidak mempunyai makna. Malah, menurut pendiri partai Jemaat Islami ini,
21
Abdelwahab Effendi, Who Needs An Islamic State (London: Malaysia Think Tank
London, 2008), h. 82 22
Ahmad Sahidah, “Islam dan Demokrasi di Malaysia..”, h. 216 23
Ali Abdul Raziq, Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahtsun fi al-Khilafah wa al-
Hukumah (Cairo: Mathba’ah Misr, 1925), h. 42.
32
aturan apa pun selain aturan Islam berasal dari setan. Perdamaian apa pun yang
didasarkan pada kompromi dengan sistem setan adalah sebuah ilusi, sebuah
tindakan tidak Islamik.24
Pernyataan Abul A’la al-Maududi tersebut menurut M.
Din Syamsudin merupakan paradigma simbiotik, yaitu bahwa agama dan negara
berhubungan secara timbal balik dan bersifat komplementer. Agama memerlukan
negara, karena dengan negara agama dapat berkembang, sebaliknya, negara
memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat tumbuh dalam bimbingan
etika dan moral.25
Dari konsep negara Islam yang dinyatakan Taqiyuddin al-Nabhani dan
Abul A’la al-Maududi di atas, nampaknya PAS memiliki konsep yang sedikit
berbeda. Hal ini mengingat bahwa PAS masih mengakui bahwa demokrasi adalah
sistem yang sejalan dengan Islam, dan bertujuan mendorong Muslim agar
menerapkan tuntutan Islam, yaitu demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan.26
PAS juga dalam garis perjuangannya tidak pernah membenarkan tindakan
kebencian dan permusuhan kepada agama lain. Perjuangan politik PAS jelas dan
tegas disebutkan adalah untuk menegakkan negara Islam yang berlandaskan al-
Qur’an dan Sunnah. Sedangkan soal perbedaan agama, mereka mengacu pada
praktik politik yang ditunjukkan Nabi, yaitu dengan menghargai dan menghormati
umat lain yang berbeda agama.27
Memang dalam rangka memperoleh dukungan
24
Ahmad Sahidah, “Islam dan Demokrasi di Malaysia..”, h. 216-217 25
M. Dien Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran
Politik Islam” dalam Abu Zahra (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 47 26
Ahmad Sahidah, “Islam dan Demokrasi di Malaysia..”, h. 214-215 27
Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia: Dari
Wacana Syariat Islam hingga Konsep Islam Hadhari,” dalam Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah
dan Hukum, Vol. 47, No. 1, (Juni 2013), h. 144
33
dan simpati masyarakat Muslim Melayu yang lebih besar, PAS sebagai partai
oposisi yang berideologi Islam merperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam di
Malaysia. PAS pada awal perkembangannya dengan lantang meminta agar sistem
syari’ah menggantikan sistem hukum di Malaysia yang berasas Inggris, sekaligus
menuntut agar al-Qur’an dan Sunnah menggantikan konstitusi di negara
tersebut.28
Bersamaan dengan kebangkitan Islam, warga Melayu Muslim di Malaysia
menuntut agar pemerintah turut mendorong pelaksanaan ajaran Islam. Kesadaran
Islam yang meningkat ini begitu fenomenal dan berlangsung sepanjang tahun
1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an.29
Menurut Sudarnoto,
kebangkitan Islam ini dikenal dengan sebutan “dakwah songsang”.30
Adapun
menurut Zainah Anwar, gerakan dakwah tersebut tidak monolitik. Gerakan ini
memengaruhi tingkat iman, komitmen, dan gaya hidup yang telah membawa pada
persaingan dan perpecahan di antara kelompok organisasi dakwah. Berbeda
dengan PAS, Islam yang dikenalkan ABIM kepada rakyat Melayu dinilai lebih
moderat. Mereka mengakui bahwa setiap manusia memiliki komitmen terhadap
agama mereka yang berbeda-beda, sehingga ABIM tidak pernah menyeru untuk
28
Ahmad Ibrahim, Islam and The Constitution (Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press,
1987), h. 66 29
Sudarnoto Abdul Hakim, Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer: Jalan Terjal
Anwar Ibrahim (Jakarta: EYD Indomedia, 2015), h. 42 30
Gerakan dakwah tersebut dengan cara mengajak atau menyeru masyarakat Melayu
untuk menuju kepada jalan Allah, seperti mengikuti kegiatan-kegiatan Islam dan juga kegiatan-
kegiatan khusus organisasi atau kelompok-kelompok Muslim, sebagaimana yang dipelopori oleh
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Darul Arqam, Jama’ah Tabligh, Pertubuhan Kebajikan
Islam Malaysia (Perkim) dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Lihat: Sudarnoto Abdul Hakim,
Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer, h. 58
34
membentuk negara Islam di Malaysia, ABIM hanya mengutamakan Islam yang
lebih moderat dan progresif.31
Namun dalam persaingan politik melawan UMNO, PAS menggunakan
segala cara untuk mendapatkan kekuasaan demi mewujudkan konsep negara
Islamnya tersebut, yaitu dengan berkoalisi dengan kelompok atau partai Islam
maupun non-Islam, baik ras melayu maupun bukan. Hal ini menurut Sudarno, ada
tiga unsur yang saling terkait dalam ilmu politik, yaitu power (kekuasaan),
interest (kepentingan), dan competetion (persaingan). Partai-partai Islam dan
partai yang berbasis massa Islam tidak lepas dari kepentingan untuk meraih
kekuasaan dengan cara bersaing dengan sesama partai Islam sendiri dan dengan
partai non Islam. Persaingan untuk meraih kekuasaan kadang ditempuh dengan
cara melakukan segala cara dan strategi, salah satunya tidak memegang teguh
ideologi secara kaku. Ideologi dibutuhkan sebagai daya tarik untuk menarik
massa, namun kadang ditinggalkan hanya karena kepentingan untuk meraih
power. Partai Islam dapat bekerjasama dengan partai non-Islam dalam merebut
kekuasaan, misalnya kursi bupati/ walikota, gubernur, dan presiden didasarkan
pada kepentingan yang sama. Sebaliknya partai Islam tidak dapat bekerjasama
dengan sesama partai Islam dikarenakan tidak memiliki kepentingan yang sama.32
Pada tahun 1970-an, terlihat bagaimana Islam dipolitisasi dan menjadi
elemen penting dalam legitimasi politik di Malaysia dengan keaktifan ABIM
31
Zainah Anwar, Kebangkitan Islam di Malaysia, Penerjemah: Umm Hasannain (Jakarta:
LP3ES, 1990), h. 30 32
Sudarno Shobron, “Partai Islam Kontemporer..”, h. 1
35
(Angkatan Belia Islam Malaysia) dan PAS.33
ABIM sebagai organisasi pemuda
Islam yang non-partisan di Malaysia, secara politik mendukung partai oposisi
Islam PAS. ABIM menilai bahwa PAS adalah partai Islam yang harus
diselamatkan dari perlakuan politik yang tidak adil oleh UMNO. Dalam rangka
itu, ABIM kemudian merekrut sejumlah mahasiswa untuk kampanye
memenangkan PAS pada pemilihan raya 1978 di Kelantan. Bahkan sejumlah
tokoh ABIM, seperti Fadhil Noor (Wakil Ketua ABIM), Nakhai Ahmad, Syed
Ibrahim, Haji Abdul Hadi Awang (Pimpinan ABIM di Trengganu) masuk PAS
dan menjadi pimpinan partai tersebut. Hal ini merupakan era awal ABIM
mendukung secara terbuka kepada PAS yang menjadi salah satu ancaman bagi
UMNO. Manifestasi ideologis dan politis ini sesungguhnya diarahkan agar
sebuah tatanan sosial baru bisa terwujud, di mana sistem pendidikan Islam, sistem
ekonomi Islam, hukum Islam, dan akhirnya negara Islam dapat berjalan secara
efektif.34
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ideologi politik PAS
yaitu membentuk negara Islam. PAS merperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam di
Malaysia dengan mengganti sistem hukum di malaysia dengan hukum syari’ah,
sekaligus menuntut agar al-Qur’an dan Sunnah menggantikan konstitusi di negara
tersebut. Meski demikian, PAS tetap mengakui bahwa demokrasi adalah sistem
yang sejalan dengan Islam, dan bertujuan mendorong Muslim agar menerapkan
tuntutan Islam, yang meliputi demokrasi, keadilan sosial, dan kemanusiaan.
33
Muhmmad Amin bin Shaie, “Pandangan Dr. Mahathir Mohammad tentang Islam”,
(Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 43 34
Sudarnoto Abdul Hakim, Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer, h. 28, 59-60
36
E. Visi dan Misi Partai Islam Se-Malaysia
Dari pemaparan terkait ideologi politik PAS di atas, tentunya PAS
memiliki visi dan misi. PAS yang merupakan partai berbasis Islam tersebut
berusaha merebut kekuasaan dari partai pemerintah di Malaysia, yaitu UMNO,
untuk mewujudkan visinya. Berdasarkan laman resmi pada website PAS, mereka
memiliki visi sebagai berikut:
1. Memperjuangkan terwujudnya sebuah masyarakat dan pemerintahan yang
melakasanakan nilai-nilai Islam dan hukum-hukumnya menuju keridhaan
Allah.
2. Mempertahankan kesucian Islam, kemerdekaan dan kedaulatan negara.
Adapun misi PAS di antaranya yaitu:
1. Menyeru umat manusia kepada syari'at Allah dan Sunnah Rasul-Nya
melalui dakwah secara lisan, tulisan dan amalan.
2. Memperjuangkan Islam sebagai aqidah dan syari'ah serta menjadikannya
sebagai panduan berpolitik dan bernegara serta memperkenalkan nilai-nilai
keislaman dalam usaha menegakkan keadilan dan kemajuan di seluruh
bidang, termasuk pemerintahan dan pentadbiran, ekonomi dan sosial serta
pelajaran dan pendidikan.
3. Memupuk dan memperkuat ukhuwah Islamiyah serta melestarikan
solidaritas di kalangan masyarakat untuk memelihara kehidupan politik
dan masyarakat yang sehat dan berkebajikan.
37
4. Mengajak dan mengerahkan jiwa dan raga agar orang-orang dapat
mengenali dan memahami serta memperjuangkan konsep dan pandangan
hidup Islam.
5. Melakukan rencana-rencana dan tindakan untuk memperbaiki susunan
serta institusi-institusi masyarakat, bentuk politik, keadilan ekonomi dan
negara, untuk membela kepentingan umat Islam dan seluruh rakyat..
6. Menyertai dan bekerjasama dengan badan-badan, persatuan-persatuan atau
lembaga-lembaga yang tidak berlawanan tujuannya dengan PAS, dan
lembaga yang benar-benar diterima dan tidak bertentangan dengan
undang-undang negara.
7. Mempertahankan Bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi negara yang
tunggal dalam amalannya di samping berusaha mengembangkan bahasa al-
Qur'an (Arab).
8. Memperjuangkan wujudnya kebudayaan negara berasaskan nilai-nilai
yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.
9. Memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam di negara ini
(Malaysia) tanpa mengabaikan tanggungjawab melaksanakan keadilan
terhadap seluruh rakyat Malaysia dan tanggungjawab mewujudkan
keharmonian antar kelompok di negara ini.
10. Menyertai dan bekerjasama dengan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan
badan-badan lain yang sah untuk meningkatkan keamanan dan
menjalankan hak-hak asasi manusia serta menghapuskan segala macam
38
kezaliman, kepalsuan, penghambaan dan penindasan di kalangan umat
manusia.
11. Melakukan usaha dan tindakan apapun dalam batas-batas Perlembagaan
dan Undang-Undang negara untuk mencapai semua tujuan-tujuan internal
dan eksternal PAS.35
Dari visi dan misi di atas, dapat dipahami bahwa PAS memiliki tujuan
yang jelas untuk menerapkan syariat Islam sebagai dasar hukum negara.
Berdakwah dengan menyeru umat Islam untuk menjalankan syariat agama dan
bersatu untuk mewujudkan negara Islam di Malaysia. PAS menganggap bahwa
negara dan agama adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga
menegakkan negara Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara
Muslim. Untuk mewujudkan negara Islam, PAS juga membenarkan tentang
adanya kerjasama atau koalisi antar partai atau lembaga yang tidak menyalahi
undang-undang dan tentunya lembaga yang memiliki tujuan yang sama dengan
PAS untuk memperkokoh kekuatan politik mereka.
F. Dinamika Politik Partai Islam Se-Malaysia
Sejarah menunjukkan bahwa persaingan politik yang sengit antara UMNO
dengan PAS telah terjadi sebelum kemerdekaan Malaysia. UMNO sebagai partai
penguasa yang berbasis sekuler tergabung dalam koalisi Barisan Nasional (BN),
sedangkan PAS merupakan partai kecil berbasis Islam yang berusaha meraih
simpati masyarakat Melayu dan mengkalim hegemoni terhadap pemaknaan Islam.
Pada 1982, PAS sebagai partai oposisi mendapat dukungan dari kelompok
35
Diakses dari https://www.pas.org.my/info/parti/misi-dasar-seruan pada 24 Mei 2017.
39
revivalis Islam, seperti ABIM, Darul Arqam, dan Perkim dari kalangan
masyarakat Melayu untuk menghadapi Mahathir Mohamad, sebagai presiden
UMNO dengan kebijakan Islamisasinya.36
Pada PRU 1986, PAS mengalami kemunduran yang signifikan. Hal ini
diakibatkan dari pensejajaran PAS dengan partai-partai non melayu, di antaranya
seperi CCC (Chinese Consultative Council).37
Selanjutnya pada PRU 1990, justru
partai pemerintah UMNO yang bergantian mengalami kemunduran, karena
masalah internal partai. Hal ini membuat partai oposisi PAS menjadi semakin
menguat. Yusof Rawa selaku presiden PAS saat itu, berhasil mematahkan
kebijakan Islamisasi Mahathir Mohamad. Ia menyatakan bahwa kebijakan
Islamisasi tersebut tidak lain hanyalah “Islam Kosmetik”, untuk menenangkan
hati masyarakat melayu dan memperlemah usaha partai-partai Islam untuk
mewujudkan masyarakat yang berdasar pada syariah Islam. Perselisihan ini terus
berlanjut hingga PRU ke-10, yaitu pada 1999.38
Ada beberapa kajian yang telah
dilakukan oleh peneliti Malaysia maupun non-Malaysia terhadap persoalan PRU.
Zakaria Haji Ahmad menyatakan bahwa demokrasi di Malaysia tidak ada, yang
ada hanyalah “kuasi-demokrasi”. Dalam analisanya mengenai PRU ke 10 tahun
1999, setahun setelah Anwar Ibrahim dilengserkan, ia memberi catatan bahwa
tidak semua orang Melayu akan memilih UMNO, mereka dapat memilih alternatif
36
Erika Dwi Cahyanti, “Persaingan Politik PAS (Partai Islam Se-Malaysia) dengan
UMNO (United Malays National Organization) di Malaysia 1982-1999”, (Skripsi S1 Fakultas
Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, 2014), h. vi 37
Alfutra Salam, “Pemilu dan Peta Kekuatan Malaysia” dalam Miriam Budiarjo (ed.),
Jurnal Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 2, (1993), h. 107 38
Zainah Anwar, Kebangkitan Islam di Malaysia, h. 108. Lihat pula: Erika Dwi Cahyanti,
“Persaingan Politik PAS (Partai Islam Se-Malaysia) dengan UMNO (United Malays National
Organization) di Malaysia 1982-1999”, h. vi.
40
partai lain di luar BN, misalnya Parti Islam se-Malaysia (PAS). Kenyataannya
pada PRU 1999, perolehan suara PAS bertambah. Hal ini berarti identifikasi partai
orang Melayu dapat berubah-ubah, tidak selalu harus diarahkan ke UMNO.39
Karena itu, Hussin Mutalib menyatakan bahwa salah satu kekuatan partai yang
sangat berpengaruh di Malaysia adalah etnis Melayu.40
Hari Singh juga menyebutkan bahwa PRU 1999 adalah momentum
penting kehidupan politik di Malaysia karena pada peristiwa itu beberapa partai di
luar BN yaitu PAS, Democratic Action Party (DAP), Parti Rakyat Malaysia
(PRM) dan Parti Keadilan Nasional membuat koalisi bernama Barisan Alternatif
(BA) dan membangun isu bersama dalam menghadapi BN. BA ini merupakan
embrio munculnya dinamika oposisi di Malaysia yang belum pernah ada
sebelumnya. Pada tahap awal, unsur-unsur dalam oposisi belum selaras karena
masih ada perbedaan ideologi yang tajam yang diusung oleh masing-masing
partai. PAS memperjuangkan Malaysia sebagai negara Islam yang berbenturan
dengan DAP yang didominasi kaum China yang lebih menginginkan penghapusan
politik yang berdasarkan ras/etnik dan agama.41
Perbedaan ideologi ini kemudian
memudar ketika PAS memiliki keinginan untuk melawan UMNO dalam Barisan
Nasional (BN). PAS yang sejak awal hanya merupakan partai oposisi Islam kecil,
kemudian dalam kiprah politiknya mampu menjadi lawan tangguh bagi UMNO
yang merupakan partai terbesar pemerintah. Di sisi lain, UMNO juga memiliki
39
Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, dalam Jurnal Spirit Publik, Vol. 10,
No. 1, (April 2015), h. 36 40
Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu, Penerjemah: A. E.
Priyono dan Christiadi (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 228-230 41
Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, h. 36-37
41
sejarah politik yang menarik dan mengagumkan, karena dari partai inilah
Malaysia dapat terlepas dari jajahan Inggris dan satu-satunya partai yang sejak
merdeka memegang kursi tertinggi di pemerintahan Malaysia.42
Dari pemaparan di atas, jelas bahwa dinamika PAS dalam percaturan
politik di Malaysia memerlukan kerja keras untuk melawan partai penguasa.
Pasang surutnya dukungan suara terhadap PAS tergantung pada strategi politik
dan koalisi yang dilakukan PAS terhadap partai lain. Hal ini menujukkan bahwa
dengan mengandalkan basis Islam dan etnis Melayu dinilai tidak cukup untuk
melawan partai pemerintah. Perlu adanya strategi baru untuk melawan kebijakan-
kebijakan Islamisasi pemerintah. Strategi ini merupakan PR besar bagi PAS yang
pada PRU 2013 mengalami kekalahan secara signifikan. Pembahasan lebih dalam
tentang kekalahan PAS pada PRU 2013 ini akan dipaparkan pada bab selanjutnya.
42
Erika Dwi Cahyanti, “Persaingan Politik PAS (Partai Islam Se-Malaysia) dengan
UMNO (United Malays National Organization) di Malaysia 1982-1999”, h. vi
42
BAB IV
KEKALAHAN PARTAI ISLAM SE-MALAYSIA (PAS)
PADA PILIHAN RAYA 2013
A. Situasi Politik Malaysia Pra-Pemilihan Raya 2013
Dalam perpolitikan di Malaysia, ras Melayu sebagai ras utama di Negara
tersebut, hanya memiliki dua partai utama yang berdasarkan ras, yaitu UMNO dan
PAS. Sedangkan ras Cina yang merupakan ras kedua terbesar di Malaysia
memiliki beberapa partai yang berdasarkan ras, seperti Malays Chinesse
Association (MCA), Gerakan maupun Democratic Action Party (DAP). Dapat
dilihat bahwa kompetisi antara partai dari ras Cina lebih tinggi jika dibandingkan
dengan kompetisi antara partai dari ras Melayu. Hal itu dikarenakan populasi
mereka yang tidak sebesar ras Melayu, namun jumlah partai yang berusaha
meraih pemilih dari ras Cina sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah partai dari
ras Melayu.1
Dalam jangka waktu yang cukup lama sejak memperoleh kemerdekaan
tahun 1957, sistem politik Malaysia dapat dikatakan tenang dan stabil. Meskipun
Pilihan Raya (PR) yaitu mekanisme pemilihan umum untuk memilih anggota
parlemem federal dan negara bagian telah digelar setiap lima tahun sejak 1959,
pemenang PR sudah dapat diramalkan yaitu partai United Malays National
Organization (UMNO) bersama koalisi 13 partai politik lainnya yang menamakan
diri Barisan Nasional. Sepanjang sejarah PR di Malaysia, Barisan Nasional (BN)
menguasai 2/3 kursi anggota parlemen sehingga mampu menjaga stabilitas
1Jovan Prima Firmansyah, “Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa Kepemimpinan
Mahathir Mohamad (1981-1988),” (Tesis S2 FIB Universitas Indonesia, 2009), h. 35
43
pemerintahan dan sudah barang tentu mampu menjaga sirkulasi elit
kepemimpinan sehingga tidak keluar dari kekuatan koalisi. Stabilitas
pemerintahan merupakan syarat mutlak keberlangsungan sistem politik demokrasi
parlementer warisan penjajah Inggris mengingat Malaysia mempunyai segregasi
etnik yang tajam antara etnik Melayu, Cina dan India.2
Dalam menjaga stabiltas politiknya, UMNO dalam BN sebagai partai
pemerintah menggunakan segala cara, termasuk mengontrol media massa.
Menurut catatan pemantau atau keyakinan partai-partai oposisi di Malaysia,
menganggap bahwa BN melakukan kecurangan dengan mendominasi atau
mengotrol media massa agar benar-benar menjadi alat politik mereka. Artinya,
media massa tidak lagi netral. Hal ini menurut Sudarnoto lumrah terjadi di negara-
negara berkembang, seperti Malaysia, Indonesia, dan lain sebagainya.3
Namun tanda-tanda instabilitas politik di Malaysia mulai terlihat pada
PRU ke 12 tahun 2008. Pada Pilihan Raya tersebut telah terjadi “tsunami politik”,
di mana BN kehilangan kursi di parlemen federal dari 91% menjadi 63%.
Demikian pula di tingkat negara bagian. Pada Pilihan Raya ke 11 BN mampu
mengontrol 11 parlemen negara bagian dari 12 negara bagian, maka pada PRU ke-
12 BN kehilangan kontrol atas 5 negara bagian.4 Data tersebut menujukkan bahwa
partai oposisi di Malaysia semakin kuat. BN tidak lagi memegang 2/3 kursi
parlemen, sehingga panggung politik tidak lagi monolitik di bawah kendali BN
2 Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, dalamJurnalSpirit Publik, Vol. 10,
No. 1, (April 2015), h. 32-33 3 Sudarnoto Abdul Hakim, Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer: Jalan Terjal
Anwar Ibrahim (Jakarta: EYD Indomedia, 2015), h. 37 4 Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, h. 33
44
sebagaimana periode-periode sebelumnya. Produk parlemen akan sangat
tergantung pada tarik menarik antara kekuatan-kekuatan politik dan dinamika
internal di parlemen. Dalam hal ini Sudarnoto mengungkapkan bahwa partai
oposisi secara khusus harus mendorong terjadinya perubahan iklim politik di
Malaysia, karena mereka sudah memulai, paling tidak pada PRU 12, yaitu Maret
2008.5 Sementara kemelut di dalam tubuh UMNO, partai terbesar di BN, telah
nampak sejak 1998 ketika Perdana Menteri Mahathir melengserkan Anwar
Ibrahim6 dari jabatannya, Timbalan Perdana Menteri. Untuk meyakinkan supaya
Anwar Ibrahim tidak dapat aktif lagi di dunia politik, maka disusun skenario
bahwa Anwar telah melakukan sodomi, suatu tindakan yang sangat tercela di
negara Islam dan dapat dihukum penjara.7
Selepas dari jeratan hukum, Anwar mendirikan partai yaitu Partai Keadilan
dan menggandeng partai-partai di luar BN untuk menyusun Barisan Alternatif
(BA) yang di dalamnya termasuk PAS sebagai tandingan dari BN. Oposisi BA
juga dikenal sebagai Pakatan Rakyat banyak disokong oleh berbagai LSM dan
kaum professional. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengkritisi pemerintah mulai
banyak dilakukan, terutama dengan apa yang dinamakan Gerakan Bersih yang
secara khusus mencermati proses penyelenggaraan PRU. Gerakan Bersih
menggelar aksi demonstrasi di tempat-tempat strategis di Kuala Lumpur. Gerakan
5 Sudarnoto Abdul Hakim, Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer, h. 37-38
6 Anwar Ibrahim adalah pemimpin Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang
karismatis, organisasi fundamentalis politis yang terpenting di negeri itu. Diangkatnya Angkatnya
Anwar Ibrahim pada 1982 oleh Mahathir merupakan salah satu strategi UMNO dalam Barisan
Nasional mengambil suara umat Islam. Pada periode ini banyak kebijakan politik yang
menguntungkan umat Islam. Lihat: Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS
di Malaysia: Dari Wacana Syariat Islam hingga Konsep Islam Hadhari,” dalam Asy-Syir’ah:
Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 47, No. 1, (Juni 2013), h. 146 7 Sudarnoto Abdul Hakim, Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer, h. 43
45
Bersih Pertama tahun 2007 menuntut PRU yang jujur dan adil, penggunaan tinta
celup yang berkualitas untuk menandai jari seusai memilih, menghapus pemilihan
via pos bagi personil polisi dan militer, serta akses yang adil untuk semua partai
ke media massa. Gerakan Bersih Kedua diselenggarakan tahun 2011 dengan
tuntutan yang sama ditambah dengan tuntutan anti korupsi, minimum 21 hari
untuk penyelenggaraan kampanye, serta anti penggunaan cara-cara politik kotor.
Selanjutnya, Gerakan Bersih Ketiga dilakukan tahun 2012 dengan tuntutan yang
juga sama ditambah dengan adanya peninjau asing untuk penyelenggaraan PRU
ke-13.8
Berdasarkan perkembangan dari kegiatan PRU sebelumnya, banyak
diramalkan bahwa PRU ke-13 pada bulan Maret 2013 akan menjadi momentum
pertarungan BN dengan BA atau Pakatan Rakyat. Yang masih menjadi pertanyaan
besar adalah Jika BA atau Pakatan Rakyat menang, gaya pemerintahan seperti
apakah yang akan diterapkan? Demikian pula siapkah BN yang telah memerintah
sejak Malaysia berdiri akan menerima kekalahan? Bagaimanakah jika BN hanya
menguasai kursi parlemen kurang dari 50%? Maka dengan demikian, PRU 13
bagi peneliti politik merupakan laboratorium bagus untuk menakar perkembangan
politik di Malaysia maupun untuk bangsa-bangsa Melayu.9 Pertayaan-pertanyaan
tersebut tergantung pada strategi politik yang digunakan PAS untuk
memenangkan PRU 2013 dan perlawanan strategi dari partai penguasa UMNO.
8 Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, h. 33-34 9 Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, h. 35
46
B. Strategi Pemenangan PAS pada Pemilihan Raya 2013
Partai Politik Islam se-Malaysia (PAS) telah mengalami sejarah panjang
dalam panggung politik Malaysia. PAS sejak awal berdirinya hingga kini telah
mengalami beberapa kali pergeseran strategi politik. Sebelum Inggris memberi
kemerdekaan kepada Malaysia pada 31 Agustus 1957, PAS justru sudah berdiri.
Pergeseran strategi politik terus dilakukan PAS seiring dengan dinamika politik
yang ada.10
Sebagaimana lazimnya partai politik, PAS pun tidak bisa lepas dari praktik
politik yang pragmatis. Idealisme yang mereka perjuangkan selama ini untuk
mendirikan negara Islam dengan menjalankan syari’ah yang belandaskan al-
Qur’an dan sunnah, ternyata tidak konsisten. Dalam realitanya, PAS bisa menjalin
kerja sama dengan partai lain yang jelas-jelas bukan partai Islam, seperti Partai
Keadilan Rakyat (PKR) dan Democratic Action Party (DAP). Koalisi ini diberi
nama Pakatan Rakyat (PR) atau “Tahaluf Siyasi” yang berarti “persepahaman
politik.” Menurut Ismad Shahril bin Che Mat, salah seorang anggota Penolong
Setiausaha PAS di negeri Perak, menyatakan bahwa Tahaluf Siyasi merupakan
kerjasama harakah Islam (partai politik Islam) dengan kelompok atau organisasi
lain yang tidak mengkhususkan Islam dalam perjuangannya. Kerjasama ini
dibolehkan apabila memiliki satu tujuan untuk menghadapi musuh yang sama,
bahkan dapat juga dilakukan kerjasama untuk menentang suatu ideologi partai
Islam.11
10
Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia..” h. 155 11
Hasil Wawancara dengan Ismad Shahril bin Che Mat (Anggota Penolong Setiausaha
PAS di Negara Bagian Perak) pada Jum’at, 9 Juni 2017.
47
PAS bersama barisan oposisi dalam sejarah politik Malaysia memang
belum pernah meraih kemenangan politik dalam PRU Malaysia. Namun demikian
mereka juga mengalami pasang surut dukungan massa pemilih. Naik turunnya
dukungan massa ini terkait dengan isu-isu kampanye yang disampaikan dan juga
penilaian masyarakat terhadap UMNO/BN sebagai partai penguasa dalam
menjalankan pemerintahan.12
Dalam memperkuat dukungan suara dari masyarakat
Muslim, UMNO menerapkan konsep “Islam Hadhari” di Malaysia. Konsep ini
berpandangan bahwa Islam dan negara merupakan dua perkara yang berbeda.
Pengertian Negara secara modern diartikan sebagai sebuah institusi yang
dihasilkan dari berbagai unsur, seperti rakyat, pemerintah, wilayah dan
pengakuan. Adapun hubungan agama dan negara merupakan hubungan yang
saling melengkapi. Dalam hal ini, Islam Hadhari yang diusung oleh UMNO
menolak konsep Negara Teokrasi, di mana Islam dijadikan sebagai alat untuk
mengesahkan suatu negara.13
Dalam perkembangan berikutnya seiring dengan arus modernisasi, PAS
juga membuat strategi politik yang lebih modern dengan menjadikan partai ini
sebagai partai terbuka dan konsep “Negara Kebajikan”. Konsep negara kebajikan
yang dipopulerkan oleh PAS sebagai ganti konsep negara Islam juga banyak
membantu dalam mengubah persepsi masyarakat kepada PAS. Menurut Ismad
Shahril bin Che Mat, “Negara Kebajikan” merupakan sebuah konsep negara yang
mengutamakan kebajikan/kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai agenda
12
Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia..” h. 157 13
Syarifuddin Muhammad, Manhaj Islam Hadhari: Konsep dan Metodologi (Kuala
Lumpur: Konsortium Warisan Maju Bersatu Sdn Bhd & Prima Laswita Sdn Bhd, 2005), h. 241-
242
48
utama pembangunan Negara. Negara Kebajikan memang mementingkan
pembangunan, tetapi lebih utamanya ialah kesejahteraan rakyat banyak. Oleh
karena itu, konsep Negara Kebajikan yang diusung oleh PAS terdiri dari tiga (3)
hal, yaitu (1) mengabdikan diri kepada Allah Swt, (2) ekonomi yang mencukupi,
dan (3) keamanan dalam Negara dan luar Negara.14
Adapun juga menurut Mohd
Zuhdi, negara kebajikan adalah suatu konsep negara yang berazaskan walfare
state, dimana konsep tersebut merujuk kepada Baldatun Thoyibah.15
Hal ini juga
telah dijelaskan oleh Hadi Awang pada Muktamar Tahunan PAS tahun 2007,
dengan menyebut bahwa pekerjaan yang lahir secara rausah adalah mustahil
dapat mengatasi masalah rausah dan membina negara berkebajikan. Ia
menandaskan bahwa apabila menghadapi masalah ekonomi, caranya ialah
menaikkan cukai atau menaikkan harga barang.16
Strategi PAS pada PR 2013 lebih menekankan pada sisi hubungan PAS
dengan kelompok luar partai. Di antaranya yaitu membina hubungan baik dengan
berbagai NGO (Non Government Organization), meninjau dan melakukan
pedekatan kepada para pemilih baru, melaksanakan urusan penerangan secara
efisien, memperkuat SDM pilihan raya partai, dan mengutamakan kesejahteraan
rakyat. Adapun dari berbagai tinjauan pendapat dan kajian lapangan yang telah
dilakukan, menunjukkan bahwa dukungan dari etnis cina terhadap PAS sangat
tinggi, di samping etnis India, meskipun dukungan dari kalangan Melayu sendiri
sedikit menurun. Atas dasar berbagai dukungan dari luar internal partai inilah
14
Hasil Wawancara dengan Ismad Shahril bin Che Mat (Anggota Penolong Setiausaha
PAS di Negara Bagian Perak) pada Jum’at, 9 Juni 2017. 15
Hasil Wawancara dengan Mohd Zuhdi Bin Marzuki (Pengarah Pusat Penyelidikan
PAS) pada Rabu, 14 Juni 2017 16
Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia..” h. 158
49
PAS tetap yakin akan memenangkan PRU 2013 sebagaimana kemenangan pada
PRU 2008.17
Dalam Pilihan Raya 2013, PAS juga menuruti strategi yang di bawa oleh
Pakatan Rakyat (PR), yaitu berusaha menarik simpati pemilih non Melayu
khususnya etnis Cina semaksimal mungkin , di samping mencoba memperoleh
sejumlah persentase tertentu dari pemilih Melayu. Strategi ini ternyata keliru,
ketika PR tidak mampu menumbangkan Barisan Nasional (BN) dalam Pilihan
Raya tersebut.18
Salah satu kejayaan PAS dalam Pilihan Raya ke 12 (Maret 2008), adalah
keberhasilan mereka mendapat dukungan suara dari non-Muslim. Ini
menunjukkan bahwa strategi politik PAS telah berubah menjadi partai terbuka
dengan memberi kesempatan kepada kaum non-Muslim. PAS telah berjaya
melakukan perubahan paradigma sekaligus memecah tembok pemisah yang ada
selama ini antara Islam dengan non-Islam. Karena realita politiknya, PAS telah
berhasil mendapat dukungan langsung dari pemilih non-Muslim pada Pilihan
Raya 2008. PAS juga telah membuka lembaran baru dalam strategi politiknya
dengan menjadikan seorang calon PAS untuk anggota parlemen dari lajnah
perpaduan nasional kaum India Johor yang bernama Kumutha yang beragama
Hindu. Pencalonan Kumutha ini membuktikan bahwa PAS telah memberi tempat
kepada pendukung bukan Islam untuk ikut mewakili partai. Bahkan, dalam poster-
poster yang disebarkan PAS di tengah masyarakat pada masa Pilihan Raya 2008,
17
Hasil Wawancara dengan Ismad Shahril bin Che Mat (Anggota Penolong Setiausaha
PAS di Negara Bagian Perak) pada Jum’at, 9 Juni 2017. 18
Hasil Wawancara dengan Mohd Zuhdi Bin Marzuki (Pengarah Pusat Penyelidikan
PAS) pada Rabu, 14 Juni 2017
50
telah muncul slogan-slogan yang berbunyi, “PAS for All”. Sekali lagi, ini
menunjukkan bahwa PAS adalah untuk semua, apa pun agamanya dan apa pun
etnis dan budayanya bisa bergabung dengan PAS.19
Sebelum kemenangan PAS di Kelantan, PAS kelihatan gagal untuk
meyakinkan rakyat bahwa kepemimpinan ulama adalah yang terbaik untuk
mereka. Justru untuk meyakinkan anggotanya sendiri merupakan satu tantangan
yang besar bagi PAS. Partai PAS juga terlihat masih mencari-cari arah yang
sesuai untuk berhadapan dengan UMNO yang juga memiliki program Islamisasi.
Selain dengan seruan Islam, maka tidak ada isu yang bisa digunakan PAS untuk
menyerang kekuatan UMNO/BN. Seandainya UMNO tidak dilanda perpecahan
internal, maka sulit bagi PAS untuk menyaingi kekuatan politik partai penguasa
ini dalam mempengaruhi dukungan suara rakyat.20
Dalam hal ini, PAS seakan
lupa bahwa kekuatan etnis Melayu adalah salah satu modal utama mereka selain
Islam. Hussin Mutalib menyatakan bahwa salah satu kekuatan yang sangat
berpengaruh di Malaysia adalah etnis Melayu. Hal ini terlihat pada saat
“Islamisasi” pemerintahan sejak 1980-an, tarikan etnis tetap mendominasi
kerangka pikir elit yang menduduki posisi tinggi di pemerintahan, meskipun
pemerintah sendiri secara resmi menunjukkan dukungannya terhadap Islam.21
Strategi politik PAS dalam menghadapi UMNO pada Pilihan Raya 2013
juga sering membawa isu Islam sejati, dengan klaim bahwa PAS merupakan
partai politik yang memperjuangkan Islam sejati. Perjuangan politik Islam yang
19
Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia..” h. 158 20
Shaharuddin Badaruddin, Demokrasi dan Proses Politik di Malaysia, hlm. 23. 21
Hussin Mutalib, Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu, Penerjemah: A.E.
Priyono dan Christiadi (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 228-230
51
dilakukan PAS adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara Islam yang
berlandaskan al-Qur’an dan al-Sunnah. Perjuangan politik Islam PAS bukanlah
sekadar permainan politik pragmatis yang mencari keuntungan sesaat, melainkan
murni untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Bahkan PAS sering menuduh UMNO
sebagai partai yang menggunakan Islam sekadar legitimasi politik untuk
mempengaruhi massa Melayu. Menurut Hamdan Daulay, kebijakan politik PAS
terkait dengan penegakan nilai-nilai Islam tersebut dinilai oleh banyak pihak
justru lebih banyak pada wacana dan permainan retorika. Dalam praktiknya, justru
lebih konkret perjuangan yang dilakukan UMNO dalam mengaktualisasikan nilai-
nilai Islam. UMNO memang tidak menyebut dirinya sebagai partai Islam, namun
justru UMNO memiliki komitmen yang kuat dalam perjuangan politik Islam.22
Meski demikian, dari hasil wawancara kepada salah satu anggota Penolong
Setiausaha PAS di negeri Perak, yaitu Ismad Shahril bin Che Mat, ia menegaskan
bahwa PAS tetap mengukuhkan konsep Negara Kebajikan dengan tema Perakite:
Rakyat Sepakat Perak Berkat. Di antara agendanya yaitu memperkokoh bidang
penerangan, bidang kebajikan, dan mengukuhkan kerjasama dengan partai-partai
lain dalam Pakatan Rakyat.23
Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa upaya PAS untuk
memenangkan Pilihan Raya 2013 menjadi semakin berat. Satu sisi ingin tetap
menjadikan Malaysia sebagai Negara Kebajikan, di sisi lain PAS berbeda
pandangan terkait agenda Islam dengan partai koalisinya, DAP. Bahkan, UMNO
sebagai partai lawan tetap konsisten pada prinsip-prinsip Nasionalisme mereka, di
22
Hamdan Daulay, “Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia..” h. 164 23
Hasil Wawancara dengan Ismad Shahril bin Che Mat (Anggota Penolong Setiausaha
PAS di Negara Bagian Perak) pada Jum’at, 9 Juni 2017.
52
samping juga mendukung umat Islam untuk menghadang strategi-strategi PAS
dengan kampanye Islamnya tersebut.
C. PAS dan Pemilihan Raya 2013
Sebagaimana ciri khas negara-negara commonwealth, sistem demokrasi
dan sistem pemilu di Malaysia berkiblat pada Inggris yakni sistem Westminster.
Sistem ini menerapkan demokrasi parlementer berbentuk kerajaan. Hanya
bedanya, mengingat Malaysia adalah negara multi etnik di mana memiliki tiga
etnik yang dominan yaitu Melayu, Cina dan India, demokrasinya bertumpu pada
kekuatan etnik yang ada. Untuk menjaga stabilitas politik, sistem politiknya
dirancang supaya dominasi etnik Melayu sebagai etnik pribumi tetap terjaga.
Dalam perkembangannya, dinamika politik, hubungan antar etnik serta populasi
masing-masing etnik mengalami perkembangan.24
Pilihan Raya ke-13 di Malaysia adalah momentum yang signifikan dalam
politik Malaysia. Pemilihan Raya (PR) 2013 adalah ujian untuk Barisan Nasional
(BN), partai koalisi terbesar dipimpin oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu
(UMNO), untuk memenangkan pemilu. Sejak tahun 1998, suara pemilih untuk
BN menurun, sedangkan suara untuk oposisi meningkat. Jika BN kehilangan
kekuatannya dalam pemilihan ke-13, itu akan berdampak pada perubahan politik
dalam negeri.25
Pada Pilihan Raya 2008, PAS menujukkan kekuatannya sehingga UMNO
dalam Barisan Nasional kehilangan kontrol atas 5 negara bagian, yaitu Penang,
24
Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, h. 44-45 25
Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, h. 31
53
Kedah, Kelantan, Perak dan Selangor. Meningkatnya kekuatan politik PAS
merupakan kerja keras Anwar Ibrahim dalam membentuk Barisan Alternatif
sebagai kelompok oposisi. Hal ini mengakibatkan posisi Abdullah Badawi sebagai
PM Malaysia menjadi goyah, sementara posisi Anwar Ibrahim dalam Barisan
Alternatif menjadi lebih diperhitungkan.26
Pada tanggal 5 Mei 2013 lalu, Malaysia mengumumkan hasil Pilihan Raya
ke-13 untuk memperebutkan 222 kursi parlemen. Adapun calon anggota parlemen
yang ikut dalam pemilihan tersebut sebanyak 578 orang calon perwakilan partai
dan 79 calon dari kelompok independen. Menurut sistem politik Malaysia,
diperlukan 122 kursi untuk membentuk pemerintahan. Pilihan Raya ini bertujuan
untuk memilih anggota parlemen daerah dan pusat. Hasil Pilihan Raya untuk
parlemen pusat selanjutnya akan menjadi dasar untuk menentukan koalisi
pemerintahan Kerajaan Malaysia. Pilihan Raya ini sekaligus juga untuk
menentukan koalisi mana saja yang berhak menyusun pemerintahan di 13 negara
bagian.27
Humprey Wangke menyatakan bahwa pada Pilihan Raya kali ini terdapat
tiga koalisi yang bertarung, yaitu Barisan Nasional, Pakatan Rakyat, dan
kelompok independen. Barisan Nasional merupakan koalisi 13 partai dipimpin
oleh Perdana Menteri Najib Razak, sedangkan Pakatan Rakyat yang merupakan
koalisi 3 partai (PAS, PKR, dan DAP) dipimpin oleh pihak oposisi Anwar
Ibrahim dengan nama Pakatan Rakyat atau menurut PAS disebut sebagai Tahaluf
26
Sudarnoto Abdul Hakim, Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer, h. 45 27
Humprey Wangke, “Isu Rasial dalam Pemilihan Umum di Malaysia,” dalam Info
Singkat, Vol. V, No.10/II/P3DI/Mei 2013, h. 5
54
Siyasi. Sementara kelompok independen tidak terlalu populer karena kalah pamor
dengan dua koalisi lainnya yang bersaing ketat.28
Pilihan Raya/PR ke-13 Malaysia mencatat rekor. Sebanyak 12.992.661
juta pemilih terdaftar atau sekitar 80% menggunakan hak pilih. Jumlah ini lebih
tinggi dari rekor 78,9% yang tercatat pada tahun 1964. Tidak sedikit warga yang
kembali ke daerah asal, termasuk mereka yang berdinas di luar negeri, hanya
untuk PR ke-13. Untuk itu, Suruhanjaya Pilihan Raya (Komisi Pemilihan Umum)
menyediakan 8.425 tempat pemungutan suara dengan total 25.337 bilik
pencoblosan. Jumlah penduduk Malaysia saat ini tercatat 28,9 juta jiwa.29
Pada PR 2013, kekuatan politik oposisi Pakatan Rakyat tetap terlihat kuat
seperti pada PR ke-12 tahun 2008. Hasil PR 2013 menunjukkan bahwa Barisan
Nasional mengalami penurunan dalam raihan jumlah kursi di parlemen. Jika pada
PR ke-12 tahun 2008 Barisan Nasional meraih 140 kursi, adapun pada pemilihan
tahun 2013 partai penguasa ini hanya memperoleh 133 kursi (51,39%).
Sebaliknya, Pakatan Rakyat memperoleh tambahan 7 kursi menjadi 82 kursi di
parlemen dibandingkan dengan pemilu tahun 2008. Meski Barisan Nasional
kehilangan 7 kursi di parlemen, namun mereka telah merebut kembali suara dua
negara bagian, yaitu Kedah dan Perak.30
Penurunan jumlah kursi Barisan Nasional
menjadi semakin mengejutkan karena meskipun memperoleh kursi parlemen
terbanyak, tetapi Barisan Nasional kalah populer dibandingkan Pakatan Rakyat
dalam jumlah perolehan suara. Dari 12.992.661 orang yang mengikuti pemilu,
28
Humprey Wangke, “Isu Rasial dalam Pemilihan Umum di Malaysia,” h. 5-6 29
Humprey Wangke, “Isu Rasial dalam Pemilihan Umum di Malaysia,” h. 6 30
Sudarnoto Abdul Hakim, Pergumulan Politik Malaysia Kontemporer, h. 45, Lihat pula:
Humprey Wangke, “Isu Rasial dalam Pemilihan Umum di Malaysia,” h. 6
55
Barisan Nasional memperoleh dukungan 5,22 juta suara (47,38%) sedangkan
Pakatan Rakyat memperoleh 5,489 juta suara (47,79%). Adapun sisa suara diraih
oleh kelompok independen.31
Meskipun Pakatan Rakyat masih bertahan kuat, tetapi bagi PAS yang
tergabung dalam kelompok oposisi tersebut justru mengalami penurunan dalam
perolehan suara. PAS gagal mempertahankan beberapa kursinya di Negeri
Kelantan dan menderita kekalahan di Negeri Kedah yang telah dimenangkannya
pada PRU yang lalu. Menurunnya capaian PAS ini tidak sejalan dengan
keberhasilan koalisinya di Pakatan Rakyat. PAS hanya mendapatkan 21 Kursi
atau paling sedikit dibanding PKR yang memenangi 29 Kursi dan DAP 38 kursi.
Capaian PAS yang kurang menggembirakan ini telah membuka mata para
petinggi PAS. Di satu sisi, telah terjadi deislamisasi politik kelompok Melayu
yang kembali memberikan dukungan yang besar kepada partai Nasionalis UMNO
dan Partai Pluralis PKR. Sementara itu strategi pragmatis PAS yang bergabung
dalam Pakatan Rakyat malah menurunkan perolehan suara dalam PRU ke-13
ini.32
Dari data-data tersebut, menunjukkan bahwa PAS telah mengalami
kemunduran dan kegagalan dalam memperoleh suara dibandingkan PR
sebelumya. PAS dinilai gagal mempertahankan kepercayaan rakyat untuk
mendukung ras Melayu dan umat Islam. Hal ini tentu saja memiliki banyak faktor
31
Humprey Wangke, “Isu Rasial dalam Pemilihan Umum di Malaysia,” h. 6 32
Mohamad Izudin Ramli, “Pragmatisme Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dalam PRU
13,” diakses pada 24 Mei 2017 dari http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pragmatisme-
partai-islam-se-malaysia-pas-dalam-pru-13.
56
yang menyebabkan PAS gagal dalam mempertahankan suara pada PR 2013 dan
menduduki posisi suara terrendah dalam koalisi Pakatan Rakyat.
D. Faktor-Faktor Kekalahan PAS pada Pilihan Raya 2013
Studi secara mendalam dilakukan oleh Kamal (2011) yang memfokuskan
tingkah laku memilih berdasarkan model Schumpeter. Ia meneliti mengapa
Barisan Nasional (BN) dapat selalu menang dalam PR, yaitu karena BN mampu
mendistorsi informasi untuk kepentingannya. Memang sejauh ini media massa
utama dikuasai oleh pemerintah.33
Kelompok oposisi Pakatan Rakyat mempunyai semangat tinggi untuk
memenangi pemilu. Pakatan Rakyat yang dipimpin Anwar Ibrahim mengusung
tema perubahan, sesuatu yang sangat wajar diperjuangkan mengingat Malaysia
telah dikuasai Barisan Nasional sejak tahun 1957. Semangat perubahan dan
keinginan merebut momentum bersejarah begitu kental terasa selama masa
kampanye yang berlangsung selama 15 hari dari tanggal 20 April dan berakhir
dengan pemilihan umum pada tanggal 5 Mei 1957. Isu perubahan telah menjadi
kecenderungan dalam berbagai pemilu di dunia pada saat kelompok oposisi ingin
memenangkan pemilu. Sejarah mencatat banyak pemimpin negara berkarakter
yang membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko
demi menyejahterakan rakyatnya. Evo Morales (Bolivia), Mahmoud
Ahmaddinejad (Iran), Hugo Chaves (Venezuela), atau Mikhael Gorbachev,
merupakan contoh dari tokoh-tokoh pro-perubahan, walaupun pada akhirnya
mereka harus menanggung sendiri risiko akibat perubahan yang mereka lakukan.
33
Budiarjo dan Ign. Agung Satyawan, “Perilaku Memilih di Kalangan Mahasiswa
Malaysia di Indonesia dalam Pilihan Raya Malaysia Ke 13”, h. 36-37
57
Di dalam sejarahnya pula, perubahan seringkali harus dimulai dengan
menghancurkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah kekuasaan lama. Risikonya adalah
menghadapi benturan atau perlawanan, bahkan dihadang oleh pemegang
kekuasaan yang tetap ingin mempertahankan status quo. Hal tersebut
menunjukkan perubahan melibatkan ongkos atau konsekuensi yang tidak mudah
diterima secara sosio kultural, sebab sangat mungkin kemajuan yang dijanjikan
oleh demokrasi hanya berakhir pada hancurnya struktur kohesi sosial. Karena itu,
tidak semua orang mau mendukung perubahan dalam arti sesungguhnya, terutama
jika sudah menyangkut kekuasaan dan rasa aman. Anwar Ibrahim yang menjadi
tokoh sentral kelompok oposisi Pakatan Rakyat yang mengusung tema perubahan,
untuk yang kedua kalinya merasakan tidak mudahnya mengubah struktur
masyarakat Malaysia yang sudah mapan dengan struktur kekuasaan yang sudah
terbangun sejak 50 tahun terakhir ini. Keinginannya untuk memimpin Malaysia
kembali gagal meskipun ia sendiri tetap akan menjadi anggota parlemen.
Masyarakat Malaysia belum siap sepenuhnya untuk melakukan perubahan.34
Menurut Mohamad Izudin Ramli, faktor-faktor yang menyebabkan PAS
kalah dalam PRU 2013 ini adalah karena pada tahun 2008, setelah berhasil
meningkatkan kemenangannya dalam Pemilu ke-12, PAS mengambil keputusan
untuk bergabung dengan Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim
dan partai yang didukung oleh masayarakat Cina Democratic Action Party (DAP)
dan membentuk partai gabungan yang diberi nama Pakatan Rakyat (PR) dan
sekaligus membentuk sebuah koalisi partai oposisi yang besar. Dengan keputusan
34
Humprey Wangke, “Isu Rasial dalam Pemilihan Umum di Malaysia,” h. 7-8
58
ini PAS duduk bekerjasama dengan partai-partai yang secara ideologi sangat
berbeda. Strategi PAS ini merupakan upaya agar PAS tetap terus memperkuat
posisi politiknya dalam menghadapai UMNO dan menguasai pemerintahan di
Malaysia.35
Namun kenyataan berbeda, PAS justeru kalah dalam PRU 2013
karena beberapa faktor, yaitu: (1) PAS dituduh sebagai “kuda tunggangan” dan
“boneka” partai DAP dan kaum Cina, (2) Koalisi yang dibangun ketiga partai
(PAS, PKR dan DAP) tidak begitu memberi kelebihan kepada etnis Muslim
Melayu, dan (3) Kurangnya keyakinan akan koalisi yang dilakukan PAS dalam
Pakatan Rakyat betul-betul bermanfaat bagi umat Islam.36
Mohamad Izudin Ramli juga menegaskan bahwa sikap pragmatik ini telah
mengundang berbagai kritik terhadap PAS. Kritik itu berasal dari lawan politik,
utamanya UMNO. Salah satau kritikan yang utama adalah berubahnya agenda
ideologis PAS dari membentuk negara Islam menjadi membentuk negara yang
berkebajikan. Perubahan agenda ideologis ini menunjukkan melemahnya
perjuangan ideologis PAS. Kritikan lain kepada PAS terkait dalam merespon
perbedaan pendapat dengan DAP dalam pelaksanaan hukum hudud yang tidak
disetujui DAP di mana PAS dianggap mengalah. Kegagalan dalam menjawab
kritikan dalam menjelaskan dengan baik persoalan hudud kepada DAP khususnya,
serta kepada rakyat secara umum mengesankan bahwa misi idologi Islam dalam
35
Mohamad Izudin Ramli, “Pragmatisme Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dalam PRU
13,” diakses pada 24 Mei 2017 dari http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pragmatisme-
partai-islam-se-malaysia-pas-dalam-pru-13. 36
Hasil Wawancara dengan Ismad Shahril bin Che Mat (Anggota Penolong Setiausaha
PAS di Negara Bagian Perak) pada Jum’at, 9 Juni 2017.
59
menerapkan hudud PAS tenggelam secara perlahan-lahan.37
Masalah internal
koalisi partai ini disampaikan Ismad dengan menyatakan bahwa sikap DAP secara
terang-terangan tidak menyetujui agenda Islam yang dibawa oleh PAS. Oleh
karena itu, PAS benar-benar terpuruk setelah UMNO dan Barisan Nasional gagal
ditangkis di tingkat daerah maupun nasional. Bahkan, karena dikhawatirkan PAS
menjadi “budak suruhan” kaum Cina, maka kaum Melayu kurang memberikan
dukungannya kepada PAS pada PRU 2013 tersebut.38
Mencairnya perjuangan ideologi PAS diperburuk dengan mencuatnya
kasus skandal video seks yang melibatkan pemimpin partai sekutunya PKR yang
memberi kritikan terhadap PAS. Pargmatisme PAS dan skandal tersebut menjadi
pukulan yang telak bagi PAS yang dianggap telah luntur ideologinya antara lain
karena mempertahankan sekutu politik yang tidak bermoral. Berbagai kejadian ini
telah memperburuk image PAS sebagai partai Islam.39
Ditambah lagi, UMNO
sebagai partai pemerintah menyuarakan bahwa PAS pada koalisi Pakatan Rakyat
tidak akan membela kaum Melayu dan akan memberi perhatian lebih kepada
kaum Cina.40
Dengan demikian, pantaslah PAS mendapatkan kegagalan pada
PRU 2013 tersebut. Namun tentunya, hal ini menjadi pelajaran berharga bagi PAS
dalam mengatur strategi percaturan politik di Malaysia. Karena hal inilah yang
37
Mohamad Izudin Ramli, “Pragmatisme Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dalam PRU
13,” diakses pada 24 Mei 2017 dari http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pragmatisme-
partai-islam-se-malaysia-pas-dalam-pru-13. 38
Hasil Wawancara dengan Ismad Shahril bin Che Mat (Anggota Penolong Setiausaha
PAS di Negara Bagian Perak) pada Jum’at, 9 Juni 2017. 39
Mohamad Izudin Ramli, “Pragmatisme Partai Islam Se-Malaysia (PAS) dalam PRU
13,” diakses pada 24 Mei 2017 dari http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pragmatisme-
partai-islam-se-malaysia-pas-dalam-pru-13. 40
Hasil Wawancara dengan Ismad Shahril bin Che Mat (Anggota Penolong Setiausaha
PAS di Negara Bagian Perak) pada Jum’at, 9 Juni 2017.
60
dapat membantu PAS bangkit dari keterpurukan dan menyusun strategi baru
untuk menghadapi PR selanjutnya.
61
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis penulis pada bab sebelumnya, skripsi ini dapat
penulis simpulkan sebagai berikut: Pertama, Strategi politik PAS untuk
memenangkan PRU 2013 di antaranya yaitu: (1) Membentuk konsep “Negara
Kebajikan” yang mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat sebagai
agenda utama pembangunan Negara. (2) Menjalin kerjasama dengan partai politik
yang memiliki satu tujuan dengan PAS seperti PKR dan DAP untuk mengalahkan
musuh yang sama, yaitu UMNO dan Barisan Nasional. (3) Membina hubungan
baik dengan berbagai NGO (Non Government Organization). (4) Meninjau dan
menata urusan pendaftaran para pemilih baru. (5) Memperkuat SDM pilihan raya
partai, dan (6) Mengutamakan kebajikan rakyat.
Kedua, adapun faktor-faktor kekalahan PAS pada PRU 2013 di antarnya
yaitu: (1) PAS dituduh sebagai “kuda tunggangan”, “budak suruhan”, dan
“boneka” partai DAP dan kaum Cina, sehinga kaum Melayu kurang memberikan
dukungannya kepada PAS pada PRU 2013. (2) Koalisi Pakatan Rakyat yang
dibangun ketiga partai (PAS, PKR dan DAP) tidak begitu memberi kelebihan
kepada etnis Muslim Melayu. (3) Kurangnya keyakinan akan koalisi yang
dilakukan PAS dalam Pakatan Rakyat betul-betul bermanfaat bagi umat Islam. (4)
Perjuangan ideologi Islam PAS dengan konsep Negara Kebajikan dianggap tidak
konsisten oleh partai lawan, UMNO. (5) Terdapat masalah internal dalam koalisi
Pakatan Rakyat, yaitu sikap DAP secara terang-terangan tidak menyetujui agenda
62
Islam yang dibawa oleh PAS. (6) Mencuatnya kasus skandal video seks yang
melibatkan pemimpin partai sekutunya PKR yang memberi kritikan terhadap
PAS. (7) UMNO sebagai partai pemerintah menyuarakan bahwa PAS pada koalisi
Pakatan Rakyat tidak akan membela kaum Melayu dan akan memberi perhatian
lebih kepada kaum Cina.
B. Saran
Dari penelitian ini, ada beberapa catatan saran untuk penelitian terkait
partai politik oposisi, khususnya di negara dimana memiliki banyak partai seperti
di Malaysia. Pertama, untuk menelaah secara komprehensif terkait eksistensi
partai politik dalam sistem yang demokratis. Paling tidak beragam aspek yang
terkait dengan keberadaan partai politik baik secara internal maupun eksternal
perlu dilihat sebagai faktor yang saling berkaitan dalam mempengaruhi
kehadirannya partai politik.
Kedua, bagi pegiat partai politik yang berlandaskan Islam di Malaysia,
seperti PAS, hendaknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang dibangun
dan menjaga toleransi antar bangsa, khsususnya di Malaysia yang terdiri dari
berbagai agama dan tiga etins, yaitu Melayu, Tionghoa, dan India.
Dan ketiga, bagi masyarakat Malaysia, baik yang sedang studi di
Indonesia maupun di Malaysia sendiri, hendaknya tetap memberikan dukungan
kepada partai yang diyakini dapat membawa perubahan yang lebih baik dan tetap
berpartisipasi dalam perpolitikan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi
yang berlaku di Malaysia.
36
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Abdullah Sanusi, Kerajaan dan Pentadbiran Malaysia Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980
Badaruddin, Shaharuddin, Demokrasi dan Proses Politik di Malaysia Kuala
Lumpur; 2006
Bagus, Loren. Kamus Filsafat Jakarta; Gramedia, 1996
Budiharjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
Daulay, Hamdan. Persaingan Strategi Politik UMNO dan PAS di Malaysia. 2015
Firmansyah, Jovan Prima. Konflik Elit Politik dalam UMNO Pada Masa
Kepemimpinan Mahathir Mohamad (1981-1988)
Effendi, Abdelwahab. Who Needs An Islamic State London: Malaysia Think Tank
London, 2008
Husada,Erlangga, dkk, Kajian Islam Kontemporer Jakarta UIN Jakarta Press,
2007
Ihsan, A. Bakir, Ideologi Islam dan Partai Politik: Strategi PPP dalam Memasukkan
Nilai-Nilai Islam ke dalam Rancangan UU di Era Reformasi Ciputat: Orbit, 2016
Mutalib, Hussin. Islam dan Etnisitas: Perspektif Politik Melayu Jakarta: LP3ES, 1996
Muhammad, Syarifuddin. Manhaj Islam Hadhari: Konsep dan Metodologi (Kuala
Lumpur: Konsortium Warisan Maju Bersatu Sdn Bhd & Prima Laswita
Sdn Bhd, 2005
Nash, Manning, “Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia”, dalam Martin
E. Marty dan R. Scott Apleby, Fundamentalism Observed Chicago and
London: The University of Chicago Press, 1991
Rahmat, Muhammad. Barisan Nasional: “Balancing Communal Rights”, (Kuala
Lumpur : 59iCons & Catalyst Media Sdn Bhd, 2001
Sahidah, Ahmad. Islam dan Demokrasi di Malaysia: Hubungan Agama dan
Negara yang Unik dalam Millah Vol. X, No 2, Februari 2011
Sychev , Victor Feodorovich, Islam Indonesia di Mata Orientalis Rusia,
Penerjemah: Wan Jamaludin Z (Jakarta: Litbang Depag RI, 2008
36
Syamsuddin, M. Dien Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran
Politik Islam dalam Abu Zahra (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme
Religius di Indonesia Bandung: Pustaka Hidayah, 1999
Shobron, Sudarno, "Partai Islam Kontemporer: Dari Ideologis ke Pragmatis”,
dalam Ishraqi, Vol. 10, No. 1, Juni 2012
Internet :
“Maklumat Umum”. http://www.parlimen.gov.my/maklumat-umum.html?uweb=dr&,
(diakses pada tanggal 28 November 2016)
“Sistem Pemerintahan Malaysia”. http://www.informasiahli.com/2015/10/sistem -
pemerintahan-malaysia.html, (diakses pada tanggal 27 November 2016)
“Tentang Negara Malaysia”. http://www.sejarah-negara.com/tentang -negara-malaysia/,
(diakses pada tanggal 25 November 2016)
“Partai Politik Sistem Pemerintahan dan Oposisi Politik”.
http://www.academia.edu/1589053/Partai_Politik_Sistem_Pemerintahan_dan_Op
osisi_Politik (diakses pada tanggal 31 Mei 2017)
“Presiden PAS Malaysia Kunjungi Markas PKS
http://tribunnews.com/nasional/2013/12/20/presiden-pas-malaysia-kunjung-
markas-pks.html, (diakses pada tanggal 31 Mei 2017)
Wawancara:
Ismad Shahril bin Che Mat (Anggota Penolong Setiausaha PAS di Negara Bagian
Perak) pada Jum’at, 9 Juni 2017
Mohd Zuhdi Bin Marzuki (Pengarah Pusat Penyelidikan PAS) pada Rabu, 14 Juni
2017