pengantar - pn-sanggau.go.id › main › dokumen › laporan tahun 2015 fix.pdftahun 1970, undang -...

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 1

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami telah menyusun dan

menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015. Laporan tahunan ini

merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Sanggau

dalam pelaksanaan tugas administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2015. Kami

menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan tujuan yang diharapkan, hal ini dikarenakan

oleh keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang kami miliki.

Demikian Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Sanggau Tahun 2015 disusun sebagai salah

satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan untuk

peningkatan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Sanggau pada masa-masa yang akan datang.

Sanggau, 31 Desember 2015

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, SH., MH.

NIP. 19710208199503 1 001


DAFTAR ISI

PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I 4

PENDAHULUAN 4

A. Kebijakan Umum Peradilan 4

B. Visi dan Misi 4

C. Rencana Strategis 4

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) 7

A. Penyusunan Alur Tupoksi 7

B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP) 8

C. Kinerja /Sasaran Kerja (SKP) 33

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN 37

A. Sumber Daya Manusia 37

1. Profil Sumber Daya Manusia 37

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia 40

3. Mutasi dan Pensiun 40

4. Promosi 41

5. Pensiun 41

B. KEADAAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara 44

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis 49

3. Putusan yang diajukan Banding : 49

a. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang tidak dapat diterima Tk Banding

4. Putusan yang diajukan Kasasi : 49


dan dikuatkan Tk Kasasi

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding

dan dibatalkan Tk Kasasi

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding

dan tidak dapat diterima Tk Kasasi

d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

dan dikuatkan Tk Kasasi

e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

dan dibatalkan Tk Kasasi

5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) : 50


dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

b. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding

dan dibatalkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

c. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding

dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

d. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

dan dikuatkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK

e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

dan dibatalkan Tk Kasasi yang dikuatkan Tk. PK


f. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding

dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

g. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding

dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

h. Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk Banding

dan tidak dapat diterima Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

i. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

dan dikuatkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

j. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk Banding

dan dibatalkan Tk Kasasi yang dibatalkan Tk. PK

k. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang dikuatkan Tk. PK

l. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap


m. Putusan Pengadilan Tk.Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap


n. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang dibatalkan Tk. PK

o. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap


p. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap


q. Putusan Pengadilan Tk.I yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang tidak dapat`diterima Tk. PK

r. Putusan Pengadilan Tk.Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap

yang tidak dapat`diterima Tk. PK

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 51

D. PENGELOLAAN KEUANGAN 51

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

E. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI 56

1. Perangkat Keras

2. Perangkat Lunak

F. REGULASI TAHUN 2015 57

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area :

1. Manajemen Perubahan 57

2. Perundang-undangan 57

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 57

4. Penataan Tata Laksana 57

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 58

6. Penguatan Akuntabilitas 58

7. Penguatan Pengawasan 58

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 58

BAB IV

PENGAWASAN 59

A. Internal 59

B. Evaluasi 59

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 60


BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Sanggau merupakan badan peradilan umum yang secara organisasi,

administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI berdasarkan :

- Undang-Undang No.35 tahun 1999 tentang Peralihan Kekuasaan Kehakiman secara

Organisasi, administrasi dan finansial ke Mahkamah Agung RI

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- Undang-Undang No.3 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 tahun

1985 tentang Mahkamah Agung RI

- Undang – undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang – Undang No.2

tahun 1986 tentang peradilan umum.

- Surat Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi,

administrasi dan finansial peradilan Umum. Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

- Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/07/III/2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sehari – hari Pengadilan Negeri

menyelenggarakan peradilan umum yakni menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan

perkara – perkara baik pidana maupun perdata dengan berpedoman Undang - Undang No. 14

Tahun 1970, Undang - Undang No. 14 tahun 1985, dan kemudian diubah dengan Undang -

Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Undang - Undang No.48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan

Umum, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

Selain itu pula Pengadilan Negeri juga melayani masyarakat di bidang hukum yaitu berupa

penyuluhan hukum bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Sanggau dan Pemda Kabupaten

Sekadau dengan anggaran dari Pemda dan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan tugas

Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh

Undang – Undang.

B. Visi dan Misi

Visi Mahkamah Agung: “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG.”

Misi Mahkamah Agung :

Menjaga kemandirian badan peradilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilankepada pencari keadilan

Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Visi Pengadilan Negeri Sanggau:

“Terwujudnya badan peradilan yang agung, melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri,

efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan


hukum, berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat pencari keadilan

serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.”

Misi Pengadilan Negeri Sanggau:

a. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan

pihak lain dan transparan.

b. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.

c. Meningkatkan pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari

keadilan.

d. Meningkatkan profesionalisme kinerja aparat Pengadilan.

e. Peningkatan Teknologi Informasi terkait dengan tuntutan Transparansi Peradilan di

segala Bidang.

C. Rencana Strategis

1. Secara substansial strategi untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sanggau

menggunakan strategi kombinasi/perpaduan, yaitu disamping menerapkan strategi untuk

menjaga stabilitas dan efisiensi juga strategi untuk pengembangan.

2. Adapun secara operasional, Pengadilan Negeri Sanggau menerapkan strategi dengan

memberdayakan kekuatan dan sekaligus menghilangkan kelemahan-kelemahan yang

ada pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta memanfaatkan peluang yang ada dan

mengantisipasi tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sanggau.

3. Kekuatan Pengadilan Negeri Sanggau dapat diungkapkan sebagai berikut, antara lain :

a. Semangat sebagian besar pegawai untuk meningkatkan profesionalismenya cukup

tinggi;

b. Landasan Yuridis, berupa peraturan perundangan cukup jelas, sehingga jika

peraturan perundangan tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka

produktifitas kerja semakin baik dan berkualitas;

c. Sikap perilaku sebagian besar pegawai cukup religius;

d. Adanya kode etik profesi yang dapat dijadikan pedoman pembinaan pegawai (

Panca Prasetia KORPRI; Tri Prasetia Hakim Indonesia; Kode Etik Profesi Hakim; ).

4. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Sanggau dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Masih adanya tenaga kerja yang kurang professional baik dari segi ilmu, skill

ataupun etika kerja, oleh karenanya sangat dibutuhkan bimbingan masalah teknis

maupun administrasi baik secara langsung maupun melalui pendidikan dan

pelatihan secara berkala.

b. Masih banyaknya ditemui pelanggaran hukum akibat tingkat kesadaran masyarakat

yang masih rendah.

c. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau dengan luas wilayah 18.302 km2, yang

meliputi dua kabupaten yaitu kabupaten Sanggau dengan luas daerah 12.857,7

km2 dan kabupaten Sekadau dengan luas daerah 5.444,2 km2 memerlukan

dukungan personil yang memadai untuk mencapai titik-titik lokasi pencari keadilan.

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

e. Di kabupaten sanggau tidak terdapat universitas, sedangkan lokasi Kabupaten

Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang jaraknya cukup jauh dari ibukota


provinsi Kalimantan Barat, sehingga cukup menyulitkan para pegawai pengadilan

negeri sanggau untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih lanjut.

f. Bangunan Gedung Kantor yang tidak sesuai dengan Prototype Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

5. Peluang Pengadilan Negeri Sanggau untuk dapat meraih visi dan misinya dapat

dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Tenaga kerja/pegawai yang tersedia pada Pengadilan Negeri Sanggau

sebagiannya masih dapat dimaksimalkan kinerjanya;

b. Pada Tahun 2015, anggaran belanja rutin ataupun belanja barang/modal (DIPA)

Pengadilan Negeri Sanggau cukup tersedia walaupun masih banyak anggaran

yang nilai satuannya belum memenuhi Standar Biaya Umum Lembaga/Instansi

Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Departemen Keuangan (Belum sesuai dengan

nilai yang tertera pada usulan RKAKL 2014 Satker Pengadilan Negeri Sanggau) ;

c. Pegawai honorer ada 2(dua) orang, kiranya dapat terangkat menjadi PNS dalam

waktu dekat sehingga dapat menambah sumber daya manusia yang statusnya

diakui oleh negara sebagai pegawai negeri sipil.

6. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Sanggau dapat dikemukakan

antara lain :

a. Bahwa untuk mengubah kultur masyarakat yang rendah sadar hukum perlu waktu

lama dengan pembinaan secara terus menerus.

b. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana komputer, sehingga Pengadilan

Negeri Sanggau belum dapat secara penuh menerapkan Teknologi Informasi

dalam rangka program Transparansi dan Akuntabilitas Publik.

c. Tenaga yang menguasai TI masih terbatas serta perlu adanya pelatihan kepada

seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sanggau agar tidak gagap teknologi.

d. Ruangan-ruangan yang tersedia masih minim, sehingga menyebabkan

ketidaknyamanan dalam bekerja.


BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Keterangan:

Garis Koordinasi : …………………

Garis Tanggungjawab :

A. Penyusunan Alur Tupoksi

Pengadilan Negeri Sanggau sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman

mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di

tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, di bidang hukum perdata dan

pidana (Pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang

No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Fungsi :

a. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai

berbagai perkara/sengketa sebagaimana diatur dalam Undang – undang no.48

tahun 2009.

b. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada umumnya

di Kabupaten Sanggau.

c. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

HAKIM PANITERA / SEKRETARIS

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS

PANITERA MUDA

PERDATA

PANITERA MUDA

PIDANA

PANITERA MUDA

HUKUM

KAUR .

KEPEGAWAIAN KAUR KEUANGAN KAUR UMUM

JURUSITA PANITERA PENGGANTI

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

KETUA

WAKIL KETUA


B. Penyusunan Standard Operational Procedures (SOP)

ADMINISTRASI PERKARA

A. TENTANG PERKARA PERDATA

I. Proses Penyelesaian Perkara Perdata

No Uraian Kegiatan Waktu

Penyelesaian

1. Penggugat/kuasanya mengajukan gugatannya pada meja I / Panitera Muda

Perdata

3 Hari Kerja

2. Panitera Muda Perdata menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara

apabila sudah lengkap kemudian Panitera Muda/Meja I memerinci panjar

biaya perkara dengan SKUM dengan rincian untuk Penggugat 3X

panggilan; Tergugat 4X panggilan

3. Kemudian kasir menyerahkan SKUM tersebut dan nomor rekening atas nama

Pengadilan Negeri kepada Penggugat/kuasanya untuk membayar panjar

ongkos Perkara pada Bank yang telah ditunjuk (BRI)

4. Setelah panjar ongkos perkara dibayar kemudian oleh Penggugat/kuasanya

diserahkan kepada kasir bukti setor untuk dibukukan dalam buku jurnal

keuangan Perdata yang kemudian dilampirkan dalam berkas perkara

selanjutnya diserahkan pada Meja II untuk didaftar dan ditulis dalam buku

register induk

5. Selanjutnya berkas yang telah diregister tersebut dibuatkan Penetapan Majelis

Hakim dan Panitera Pengganti yang kemudian diparaf oleh Wakil Panitera

untuk diteruskan pada Ketua Pengadilan Negeri

6. Berkas yang telah diparaf oleh Wakil Panitera tersebut diteruskan kepada Ketua

Pengadilan Negeri untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan

menyidangkan dan Panitera/Sekretaris menunjuk Panitera Pengganti yang

akan bersidang 3 Hari Kerja

7. Kemudian berkas yang telah ditunjuk Majelis Hakimnya tersebut dikembalikan ke

kepaniteraan Perdata kemudian diserahkan pada Ketua Majelis Hakim

untuk ditetapkan hari sidangnya

8. Majelis Hakim mempelajari berkas perkara 7 Hari Kerja

9. Majelis Hakim / Panitera Pengganti yang bersangkutan menyerahkan berkas pada

Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak dalam kota

minimal 3 hari kerja, untuk luar kota 14 hari kerja dan untuk luar daerah

30 hari kerja

10. Sidang pertama oleh Majelis Hakim mempersilakan para pihak untuk menunjuk

mediator 1 Hari Kerja

11. Para pihak hadir untuk Mediasi ± 40 Hari Kerja

12. Apabila tercapai perdamaian, kemudian dibuat putusan perdamaian (akta

vandading) 7 Hari Kerja

13. Panitera pengganti meminutasi berkas perkara tersebut dan menyerahkan pada

kepaniteraan Perdata (apabila tercapai perdamaian) 7 Hari Kerja

14. Apabila Mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan

II. Sidang Dilanjutkan Karena Mediasi Gagal


Penyelesaian

1. Sidang dibuka kembali untuk pembacaan gugatan, kemudian ditunda untuk

jawaban dari Tergugat 7 Hari Kerja

2. Setelah Tergugat menyerahkan jawabannya atas gugatan Penggugat kemudian

Penggugat mengajukan Replik 7 Hari Kerja

3. Sesudah Penggugat mengajukan Replik kemudian Tergugat ajukan Duplik 7 Hari Kerja

4. Setelah selesai tahap jawab menjawab selanjutnya pembuktian tertulis/surat 14 Hari Kerja


diberi kesempatan pihak Penggugat

5. Setelah itu diberi kesempatan pada Tergugat untuk mengajukan bukti tertulisnya 14 Hari Kerja

6. Selanjutnya diadakan pemeriksaan pada objek sengketa/sidang lapangan 7 Hari Kerja

7. Selanjutnya pihak Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi 14 Hari Kerja

8. Kemudian kesempatan Tergugat mengajukan saksi-saksi 14 Hari Kerja

9. Bila ada bukti tambahan/bila diperlukan atas permintaan pihak-pihak dapat

diajukan

14 Hari Kerja

(Penggugat 7 Hari; Tergugat

7 Hari)

10. Apabila tidak ada lagi maka sampai pada kesimpulan 14 Hari Kerja

11. Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan untuk

Putusan 14 Hari Kerja

12. Panitera Pengganti menyelesaikan perkara selanjutnya di Minutasi 30 Hari Kerja

Catatan :

- Salinan putusan harus sudah diterima oleh pihak-pihak 14 hari kerja setelah tanggal putusan

- Apabila mediasi gagal Perkara di putus paling lama ± 160 hari kerja sejak mediasi dinyatakan gagal

- Apabila mediasi berhasil, Perkara di putus paling lama ± 60 hari kerja sejak sidang pertama

III. Perkara Perdata Yang Dimohonkan Banding


Penyelesaian Keterangan

1. Pemohon/kuasanya menyatakan banding terhadap suatu

perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah perkara

diputus / setelah pemberitahuan Putusan

1 Hari Kerja

2. Panitera Muda Perdata menerima permohonan banding dari

Pemohon/kuasanya kemudian memperinci panjar biaya

perkara banding dituangkan dalam SKUM dan memberi

nomor

3. Pemohon/kuasanya membayar biaya perkara banding sesuai

SKUM pada bank yang telah ditunjuk

4. Setelah itu Pemohon/kuasanya menyerahkan bukti setor pada

kasir untuk dibukukan dalam jurnal yang bersangkutan,

kemudian petugas Meja III membuat pernyataan banding

yang ditandatangani oleh Pemohon dihadapan Panitera

dan selanjutnya oleh petugas Meja III membukukan

dalam register yang bersangkutan

5. Selanjutnya Wakil Panitera menunjuk Jurusita/Jurusita

Pengganti yang akan memberitahu adanya permohonan

banding kepada pihak lawan

1 Hari Kerja

6. Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan adanya banding

pada pihak lawan 7 Hari Kerja

7. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan memori banding pada

terbanding 14 Hari Kerja Sejak Pernyataan

Banding

8. Jurusita/Jurusita Pengganti menyerahkan Kontra Memori

Banding pada terbanding 14 Hari Kerja

9. Kedua belah pihak diberi kesempatan memeriksa berkas

(inzage) 14 Hari Kerja

10.

Berkas siap dikirim ke Pengadilan Tinggi 30 Hari Kerja

Sejak

Permohonan

Banding diajukan


IV. Perkara Perdata Yang Dimohonkan Kasasi


Penyelesaian Keterangan

1. Pemberitahuan Putusan Banding kepada para pihak

2. Permohonan Kasasi

14 Hari Kerja

Sejak

Pemberitahuan

Putusan Banding

3. Pemohon/kuasa mengajukan permohonan, kemudian oleh

Panitera Muda Perdata diperinci biaya Kasasi dalam

SKUM

1 Hari Kerja

4. Kemudian pemohon/kuasa menyetor biaya Kasasi sesua SKUM

pada bank yang telah ditunjuk

5. Setelah itu pemohon menyerahkan bukti setor biaya Kasasi pada

petugas kasir di Kepaniteraan Perdata, lalu petugas Meja

III membuat pernyataan Kasasi yang ditanda tangani oleh

Pemohon/kuasanya dihadapan Panitera dan selanjutnya

ditandatangani oleh Panitera dan selanjutnya oleh

petugas meja II dibukukan dalam register yang

bersangkutan

6. Pemberitahuan permohonan kasasi oleh Jurusita/Jurusita

Pengganti pada termohon Kasasi 7 Hari Kerja

Terhitung sejak

Menyatakan

Kasasi

7. Penerimaan memori Kasasi 14 Hari Kerja

8. Penyampaian memori Kasasi pada termohon kasasi oleh

Jurusita/Jurusita Pengganti 7 Hari Kerja

9. Penerimaan Kontra Memori Kasasi 14 Hari Kerja

10.

Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada pemohon Kasasi 7 Hari Kerja

Sejak Kontra

Memori Kasasi

Diterima

11. Berkas siap dikirim ke Mahkamah Agung

V. Delegasi


Penyelesaian

1. Permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan ke Pengadilan Negeri

lain/Delegasi diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja 3 Hari Kerja

2. Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah

permintaan bantuan tersebut diterima paling lama 3 (tiga) hari kerja 3 Hari Kerja

3. Pengiriman kembali kepada Pengadilan Negeri pemohon bantuan diselesaikan 1

(satu) hari kerja setelah dilaksanakan 1 Hari Kerja

4. Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apabila sudah

benar-benar melakukan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada

Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wakil

Panitera dengan memperlihatkan relaas/hasil pekerjaannya

1 Hari Kerja

5. Setiap Pengadilan Negeri membentuk tim delegasi untuk melaksanakan delegasi

dari Pengadilan Negeri Pemohon 1 Hari Kerja


VI. Sita


Penyelesaian

1. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar

biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita jaminan dari

Majelis Hakim hari itu juga/paling lama 2 (dua) hari kerja

2 Hari Kerja

2. Kepaniteraan Perdata mempersiapkan penunjukan jurusita pada hari itu

juga/paling lama 2 (dua) hari kerja setelah membayar panjar biaya (SKUM)

dan mencatatnya kedalam buku register penyitaan 2 Hari Kerja

3. Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan dari

Kepaniteraan Perdata paling lama 2 (dua) hari kerja 2 Hari Kerja

4. Pendaftaran salinan berita acara sita oleh jurusita pada kantor pertanahan

kabupaten/kota pada hari itu juga/paling lama 2 (dua) hari kerja 2 Hari Kerja

5. Pengadilan Negeri penerima delegasi sita dari Pengadilan Negeri lain

dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja 7 Hari Kerja

6. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada kepaniteraan perdata setelah

pelaksanaan sita jaminan paling lama 1 (satu) hari kerja 1 Hari Kerja

VII. Eksekusi


Penyelesaian

1. a. Aanmaning

- Surat masuk permohonan eksekusi, di disposisi Ketua Pengadilan Negeri

dan Panitera pada hari yang sama dengan surat masuk

- Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung

panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi Ketua Pengadilan

Negeri/Panitera, dan mencatatnya kedalam register eksekusi setelah

menerima disposisi

- Kepaniteraan Muda Perdata mempersiapkan penetapan Ketua Pengadilan

setelah pemohon membayar panjar biaya (SKUM)

- Penyerahan berkas Aan Maning/peneguran oleh bagian eksekusi kepada

Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran

- Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan panggilan

- Hari dan tanggal Aan Maning diperhitungkan untuk didalam wilayah

hukum Pengadilan Negeri dan apabila tempat tinggal termohon berada

diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan disesuaikan

dengan jarak dan wilayah

- Jurusita melakukan panggilan terhadap termohon sebelum hari dan

tanggal peneguran yang telah ditetapkan

- Panitera membuat berita acara peneguran setelah peneguran

dilaksanakan

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

-

3 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2. b. Eksekusi Membayar Sejumlah Uang

- Ketua Pengadilan Negeri membentuk tim Telaah dan bertugas membuat

telaah resume


panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan

Negeri/Panitera, dan mencatatnya kedalam buku register eksekusi setelah

menerima disposisi

- Kepaniteraan Muda Perdata/Bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan

Ketua Pengadilan Negeri setelah pemohon membayar panjar biaya

(SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan sita eksekusi

- Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan sita eksekusi untuk

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

- Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan sita eksekusi

7 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja


- Jurusita melaksanakan sita eksekusi setelah menerima berkas sita eksekusi

dari bagian eksekusi

- Jurusita menyerahkan berita acara sita eksekusi kepada bagian eksekusi

perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi

3 Hari Kerja

1 Hari Kerja

3. c. Eksekusi Riii/Pengosongan



Negeri/Panitera Sekretaris

- Kepaniteraan Muda Perdata/bagian eksekusi mempersiapkan penetapan


(SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi

- Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan eksekusi untuk

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

- Panitera menunjuk jurusita

- Panitera/Wakil Panitera melaksanakan rapat koordinasi setelah menerima

berkas eksekusi dari bagian eksekusi

- Panitera memberitahukan tentang resume jadwal pelaksanaan eksekusi

kepada para pihak sebelum hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi

- Jurusita menyerahkan berita acara eksekusi kepada Panitera setelah

eksekusi

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

1 Hari Kerja

3 Hari Kerja

1 Hari Kerja

1 Hari Kerja

4. d. Eksekusi Lelang



Negeri/Panitera

- Kepaniteraan Perdata atau bagian eksekusi mempersiapkan penetapan


(SKUM) untuk selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi lelang

- Ketua Pengadilan Negeri/Panitera meneliti penetapan eksekusi lelang

untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri

- Kepaniteraan Muda Perdata atau bagian eksekusi mempersiapkan surat

permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang setelah penetapan

ditandatangani

2 Hari Kerja

2 Hari Kerja

3 Hari Kerja

5 Hari Kerja

B. TENTANG PERKARA PIDANA

I. Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Biasa)


Penyelesaian

1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara biasa

diterima di Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Pidana meneliti

kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor perkara

serta diregister kedalam buku register induk

1 Hari Kerja 2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan

penunjukan Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan

melalui WAPAN dan PANSEK

3. Panitera menyerahkan berkas kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk

Majelis Hakim dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan

kemudian berkas perkara diserahkan kepada Wakil Panitera untuk

diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana

4. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim

yang menangani perkara tersebut 1 Hari Kerja 5. Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara tersebut dan dicatat dalam buku

agenda hakim dan setelah dibaca kemudian diserahkan kepada Anggota

Majelis Hakim I untuk membaca dan meneliti berkas tersebut

6. Hakim Anggota Majelis I setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam

buku agenda hakim kemudian memeriksa berkas tersebut untuk diteliti

dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Majelis Hakim II

1 Hari Kerja


7. Hakim Anggota Majelis II setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam


dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim

8. Ketua Majelis Hakim menetapkan sidang pertama dan menyerahkan berkas

perkara kepada Panitera Pengganti untuk membuat penetapan hari sidang

dan penetapan penahanan dan kemudian diserahkan kepada

Kepaniteraan Pidana

1 Hari Kerja

9. Kepaniteraan Pidana menerima penetapan hari sidang dan penetapan

penahanan dan selanjutnya Kepaniteraan Pidana menyerahkan kepada

Sub. Bagian Umum untuk dikirim kepada Kejaksaan Negeri dan Rutan

serta Terdakwa atau Penasehat Hukum

1 Hari Kerja

10. Panitera Pengganti membuat Berita Acara apakah persidangan selesai pada hari

sidang berikutnya atau 7 (tujuh) hari dari sidang terakhir 7 Hari Kerja

11. Pemeriksaan persidangan harus selesai dan diputus dalam waktu 3 (tiga) bulan

kecuali perkara pidana khusus

12. Majelis Hakim sudah harus siap konsep putusan yang akan diucapkan dan

panitera pengganti setelah selesai putusan diucapkan wajib melaporkan

amar putusannya kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga

1 Hari Kerja

13. Majelis Hakim/Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan

petikan putusan kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga atau

paling lama hari kerja berikutnya 1 Hari Kerja

14. Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan

Rutan serta terdakwa atau Penasehat Hukumnya

15. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi paling lama

14 hari setelah putusan diucapkan

14 Hari setelah

Putusan

Catatan :

1. Secara kasuatis dalam perkara-perkara tertentu tenggang waktu tersebut dapat disimpangi karena tingkat

kesulitannya, akan tetapi tetap harus diputus dan diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam)

bulan sejak perkara diregister di Pengadilan Negeri.

2. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan oleh Majelis Hakim memutuskan perkaranya 10 (sepuluh) hari

sebelum tahanannya berakhir.

Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Singkat)


Penyelesaian

1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara singkat


kelengkapannya

1 Hari Kerja

2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan








untuk dicatat dalam buku agenda Hakim

1 Hari Kerja

5. Ketua Majelis Hakim menyerahkan kepada Anggota Majelis Hakim I untuk dicatat

dalam buku agenda hakim


buku agenda hakim selanjutnya menyerahkan kepada Anggota Majelis

Hakim II yang juga membaca dan mencatat, lalu diserahkan kembali

kepada Ketua Majelis


7. Ketua Majelis Hakim, selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada Panitera

Pengganti

8. Setelah pemeriksaan dan selesai sidang Panitera Pengganti melaporkan kepada

Kepaniteraan Pidana untuk diregister kedalam buku register induk dan

diberi nomor perkara

1 Hari Kerja

9. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan oleh JPU, terdakwa dan saksi-

saksi tidak hadir, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut

Umum secara langsung tanpa penetapanm namun sebaiknya dengan buku

pengantar (ekspedisi)

1 Hari Kerja

10. Apabila terdakwa ditahan, maka Panitera Pengganti membuat penetapan

penahanan Hakim (pasal 26 (1) KUHAP) terhitung sejak didaftarkan di

register Pengadilan Negeri

1 Hari Kerja

11. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam

berita acara sidang

1 Hari Kerja

12. Majelis Hakim sudah harus siap konsep putusan yang akan diucapkan dan

panitera pengganti setelah selesai putusan diucapkan wajib melaporkan

amar putusannya kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga

13. Majelis Hakim/Panitera Pengganti wajib menyelesaikan dan menyerahkan

petikan putusan kepada kepaniteraan pidana pada hari itu juga atau

paling lama hari kerja berikutnya

14. Kepaniteraan Pidana menyerahkan petikan putusan kepada Penuntut Umum dan

Rutan serta terdakwa atau Penasehat Hukumnya

15. Majelis Hakim dan Panitera Pengganti wajib menyelesaikan minutasi paling lama

14 hari setelah putusan diucapkan

14 Hari setelah

Putusan

Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Cepat/Tipiring)


Penyelesaian

1. Perkara yang diajukan oleh Penyidik dengan acara Pemeriksaan Cepat/ringan

yang mana sehari-hari persidangan telah ditetapkan oleh Ketua/Wakil

Ketua Pengadilan Negeri diregister dalam buku induk setelah perkara

diputus

1 Hari Kerja 2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Hakim dan penunjukan

Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN

dan PANSEK


Hakimnya dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan



4. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Hakim

1 Hari Kerja

5. Setelah Hakim memutus perkara, lalu Panitera pengganti melaporkan kepada

kepaniteraan pidana untuk diregister di buku register induk dan petugas

register membawa register pada Hakim untuk ditandatangani oleh Hakim

serta Panitera pengganti

6. Apabila terdakwa dan saksi-saksi tidak hadir pada hari sidang yang telah

ditentukan maka diputus tanpa hadirnya terdakwa (Verstek)

7. Hakim dan Panitera Pengganti membuat kutipan putusan dan selanjutnya

Panitera Pengganti menyerahkan kepada kepaniteraan untuk dikirim ke

penyidik / penuntut umum

8. Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan

perkara yang diketik oleh Panitera Pengganti dan berkas perkara

diserahkan di Kepaniteraan pidana

1 Hari Kerja


Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Acara Cepat/Lalu Lintas Jalan)


Penyelesaian

1. Perkara pidana cepat lalu lintas dilimpahkan oleh penyidik Lantas dan

Kepaniteraan Pidana meneliti kelengkapan berkas dan barang bukti

1 Hari Kerja 2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Hakim dan penunjukan

Panitera Pengganti dan diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui WAPAN

dan PANSEK


Hakimnya dan selanjutnya Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan



4. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara kepada Hakim dan Hakim

selanjutnya menyerahkan kembali kepada Panitera Pengganti

5. Setelah Hakim memutus perkara, kemudian panitera pengganti menyerahkan

berkas perkara tilang kepada kepaniteraan pidana untuk diregister dalam

buku register induk

6. Petugas register mencatat perkara tilang tersebut didalam buku register induk

7. Bagi terpidana yang tidak hadir diputus verstek

8. Panitera menyampaikan putusan verstek kepada terpidana dan terpidana dapat

mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri 1 Hari Kerja

9. Panitera memberitahukan perlawanan tersebut kepada penyidik 7 Hari Kerja 10. Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan

diberitahukan secara sah kepada terdakwa

11. Hakim menetapkan hari sidangnya untuk memutus perlawanan tersebut 1 Hari Kerja

12. Kepaniteraan pidana menyerahkan berkas perkara tilang kepada Kejaksaan yang

telah diregister dan diberi nomor perkara yang berwarna putih, sedangkan

warna kuning diserahkan kembali kepada kepolisian sedangkan biru untuk

arsip Pengadilan Negeri

1 Hari Kerja

II. Proses Penyelesaian Banding di Pengadilan Negeri


Penyelesaian

1. Pernyataan Banding paling lambat disampaikan 7 (tujuh) hari setelah Putusan

diucapkan atau setelah diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir

dan Panitera membuatkan akta pernyataan Banding yang ditanda tangani

pemohon banding dan Panitera pada hari itu juga di Register dalam buku

register induk dan buku register banding 1 Hari Kerja

2. Apabila terdakwa dalam status tahanan maka Panitera membuat laporan

banding ke Pengadilan Tinggi dan harus disampaikan pada hari itu juga

atau paling lambat hari kerja berikutnya

3. Panitera membuat akta pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding

dan pada hari tu juga di register dalam register induk dan register banding 3 Hari Kerja

4. Panitera Pengganti menyerahkan minutasi perkara kepada Panitera Muda Pidana

dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diajukan dan

pada hari itu juga petugas register mencatat dalam register induk dan

register banding dan setiap putusan harus disertai softcopy putusan 1 Hari Kerja

5. Panitera memberitahukan kepada Pemohon banding untuk mempelajari berkas

perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan

tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan petugas register mencatat dalam

register induk dan register banding tersebut

6. Pengiriman berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan banding

diterima (tanpa menunggu memori banding) paling lama 14 (empat belas)

hari

1 Hari Kerja


7. Jika permohonan banding dicabut Panitera harus memberitahukan kepada

Pengadilan Tinggi dan terbanding pada hari itu juga atau paling lama pada

hari kerja berikutnya

1 Hari Kerja

8. Kepaniteraan menyerahkan berkas perkara banding yang terdiri dari bundle “A”

dan “B” disertai softcopy putusan kepada Sub. Bagian Umum untuk

dikirim

1 Hari Kerja

9. Bila Pemohon banding menyerahkan memori banding, maka Panitera membuat

akta penyerahan memori banding kepada termohon banding dan pada

hari itu juga petugas register mencatat dalam buku register induk dan

buku register banding

10. Apabila terbanding menyerahkan kontra memori banding, maka Panitera

membuat akta penyerahan kontra memori banding kepada pembanding

dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam buku register

induk dan buku register banding

11. Apabila berkas banding telah dikirim ke Pengadilan Tinggi, maka memori banding

dan akta penyerahan memori banding serta kontra memori banding dan

akta penyerahan kontra memori banding dikirim ke Pengadilan Tinggi

untuk kelengkapan berkas banding dan dalam hal ini diserahkan kepada

Sub. Bagian Umum untuk di kirim ke Pengadilan Tinggi

12. Putusan banding disampaikan kepada Penuntut Umum dan terdakwa setelah

dicatat dalam register induk dan register banding Panitera membuat akta

pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi 2 Hari Kerja

13. Dalam setiap putusan Pengadilan Tinggi harus dilampirkan softcopy untuk

kelengkapan perkara kasasi apabila tidak ada yang bermohon kasasi maka

softcopy (CD) menjadi arsip Pengadilan Negeri

III. Proses Penyelesaian Kasasi Pidana di Pengadilan Negeri


Penyelesaian

1. Pernyataan Kasasi paling lambat disampaikan 14 (empat belas) hari setelah

putusan diucapkan atau setelah putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan

Tinggi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa 1 Hari Kerja

2. Panitera membuatkan akta penyataan Kasasi yang ditanda tangani oleh pemohon

kasasi dan Panitera dan pada hari itu juga petugas register mencatat

dalam register induk dan register kasasi

3. Panitera membuat akta pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada termohon

kasasi dan pada hari itu juga di register dalam register induk dan register

kasasi

2 Hari Kerja

4. Bagi terdakwa dalam status ditahan maka Panitera membuat laporan kasasi

kepada Mahkamah Agung R.I dan dikirimkan pada hari itu juga atau pada

hari kerja berikutnya

1 Hari Kerja

5. Perkara kasasi yang diputus bebas maka putusannya diserahkan ke Panitera

Muda Pidana dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi

diajukan dan dilengkapi dengan CD putusan dan hari itu juga atau paling

lambat hari kerja berikutnya petugas register mencatat di register induk

dan register perkara kasasi pada kolom minutasi

6. Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi paling lambat dalam waktu

14 (empat belas) hari dan Panitera membuatkan tanda terima memori

kasasi dan pada hari itu juga petugas register mencatat dalam register

induk dan register perkara kasasi atau paling lambat hari kerja berikutnya

7. Memori Kasasi diserahkan kepada termohon kasasi selambat-lambatnya dalam

waktu 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima

8. Panitera membuatkan akta penyerahan memori kasasi kepada termohon kasasi

9. Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu 14 (empat

belas) hari setelah memori kasasi diterima 1 Hari Kerja


10. Panitera membuatkan akta tanda terima kontra memori kasasi dan pada hari itu

juga petugas register mencatat di register induk dan register perkara

kasasi atau paling lambat pada hari kerja berikutnya

11. Panitera membuatkan akta penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon

kasasi

12. Panitera sebelum perkara kasasi dikirim ke Mahkamah Agung R.I,

memberitahukan kepada pemohon kasasi untuk mempelajari berkas

perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, petugas register mencatat

dalam register induk dan register perkara kasasi

13. Setelah tenggang waktu berakhir maka berkas perkara bundle “A” dan bundle

“B” yang dilengkapi dengan CD putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan

Tinggi diserahkan oleh Panitera Muda Pidana kepada Sub. Bagian Umum

untuk dikirim ke Mahkamah Agung R.I

14. Putusan Kasasi diberitahukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa setelah

berkas diterima Mahkamah Agung R.I dan Panitera menyerahkan akta

pemberitahuan putusan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I

2 Hari Kerja

15. Setelah putusan Mahkamah Agung R.I tersebut diberitahukan kepada JPU dan

terdakwa selanjutnya petugas register mencatat dalam buku register

induk dan buku register perkara kasasi

1 Hari Kerja

IV. Proses Penyelesaian Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri


Penyelesaian

1. Perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan acara biasa


kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor perkara

serta diregister kedalam buku register induk

2 Hari Kerja

2. Kepaniteraan Pidana membuat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan








yang menangani perkara tersebut

5. Ketua Majelis Hakim menerima berkas perkara tersebut dan dicatat dalam buku

agenda hakim dan setelah dibaca kemudian diserahkan kepada Anggota

Majelis Hakim I untuk membaca dan meneliti berkas tersebut 16 Hari Kerja



dan selanjutnya diserahkan kepada Anggota Majelis Hakim II

7. Hakim Anggota Majelis II setelah menerima berkas tersebut lalu dicatat dalam


dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim

1 Hari Kerja

V. Proses Penyelesaian GRASI di Pengadilan Negeri


Penyelesaian

1. Permohonan Grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, Kuasa Hukumnya atau

keluarganya dengan persetujuan terdakwa atas putusan Pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling

rendah 2 (dua) tahun

2. Salinan Permohonan Grasi disampaikan kepada Pengadilan Negeri setempat yang


memutus perkara pada tingkat pertama untuk selanjutnya diteruskan

kepada Ketua Mahkamah Agung

3. Sub. Bagian Umum yang menerima salinan Permohonan Grasi dari terpidana atau

Penasehat Hukumnya atau keluarga terpidana mengagendakan lalu segera

menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera

1 Hari Kerja 4. Ketua memberi instruksi dalam lembaran disposisi dan selanjutnya diteruskan

kepada Panitera

5. Panitera memberi instruksi dalam lembaran disposisi kemudian diteruskan

kepada Panmud Pidana melalui Sub. Bagian Umum

6. Panitera Muda Pidana berdasarkan instruksi dari Ketua Pengadilan melalui

Panitera, mencatat dan mempersiapkan kelengkapannya berupa berkas

perkara terpidana dan softcopy salinan putusan

20 Hari Kerja 7. Panitera dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak

tanggal diterimanya permohonan, mengirim salinan permohonan dan

berkas perkara serta foto copy salinan putusan untuk diteruskan kepada

Mahkamah Agung R.I

8. Panitera Muda Pidana menyerahkan kepada Sub. Bagian Umum untuk mengirim

berkas perkara Grasi melalui Pos dan Giro

VI. Proses Penyelesaian Penetapan Penahanan


Penyelesaian

1. Kaur Umum menerima surat dari Kepolisian dan Kejaksaan Negeri tentang

permintaan perpanjangan penahanan dan diagendakan yang selanjutnya

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan

Negeri

3 Hari Kerja

2. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri menerima surat tersebut, selanjutnya di

disposisi kepada Panitera untuk ditindak lanjuti

3. Panitera setelah menerima surat tersebut segera mendisposisi untuk

dilaksanakan oleh Wakil Panitera

4. Wakil Panitera mempelajari perintah tersebut selanjutnya diteruskan kepada

Panitera Muda Pidana untuk segera membuatkan surat penetapan

dimaksud

5. Panitera Muda Pidana segera membuat penetapan penahanan dan diserahkan

kepada Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri untuk ditandatangani

6. Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani penetapan

penahanan tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Panitera Muda

Pidana

7. Panitera Muda Pidana setelah menerima surat dari Ketua / Wakil Ketua

Pengadilan Negeri selanjutnya salinan penetapan penahanan dan surat

pengantar pengiriman ditandatangani oleh Panitera atau Wakil Panitera

8. Panitera atau Wakil Panitera setelah menandatangani salinan penetapan

penahanan dan surat pengantar selanjutnya diserahkan kembali kepada

Panitera Muda Pidana

9. Panitera Muda Pidana setelah dicatat dalam buku agenda surat keluar kemudian

diserahkan ke Bagian Umum

10. Sub. Bagian Umum kemudian mengirim surat tersebut melalui Pos yang

sebelumnya dicatat dalam agenda surat keluar

VII. Laporan-Laporan Kepaniteraan Pidana

No Uraian Kegiatan Jadwal Waktu Penyelesaian

1. Laporan bulanan kegiatan hakim untuk disampaikan kepada

Pengadilan Tinggi Dibuat setiap

akhir bulan 1 Hari Kerja

2. Laporan bulanan keadaan perkara pidana untuk diserahkan

kepada Panitera Muda Hukum


3. Membuat laporan kepada Mahkamah Agung R.I setiap perkara

korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Dibuat setiap

ada perkara

yang diputus

4. Membuat laporan perkara korupsi yang telah diputus oleh

Pengadilan Negeri dari Januari s/d Desember untuk

disampaikan kepada Mahkamah Agung R.I

Dibuat setiap

akhir bulan 2 Hari Kerja

C. LAPORAN - LAPORAN

I. Laporan Bulanan


Penyelesaian

1. Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan

menyusun data tentang keadaan perkara perdata dan keadaan perkara

pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan keuangan

perkara perdata dan keuangan perkara pidana, kemudian menyerahkan ke

Panitera Muda Hukum

1 Hari Kerja

2. Kepaniteraan Hukum mengetik keadaan perkara perdata dan keadaan perkara


perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut dan setelah

selesai pengetikan Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil

Panitera untuk diteliti dan diberi paraf

2 Hari Kerja

3. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut, lalu memberi paraf untuk

ditandatangani oleh Panitera

1 Hari Kerja

4. Panitera setelah menandatangani laporan keadaan perkara perdata dan keadaan

perkara pidana, jenis perkara perdata dan jenis perkara pidana dan

keuangan perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut,

kemudian memberi paraf untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua

Pengadilan Negeri

5. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan keadaan

perkara perdata dan keadaan perkara pidana, jenis perkara perdata dan

jenis perkara pidana dan keuangan perkara perdata dan keuangan perkara

pidana tersebut, segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk

dibuatkan surat pengantar

6. Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh

Panitera

1 Hari Kerja 7. Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut segera menyerahkan

ke bagian Umum untuk di agendakan dan diberi nomor surat

8. Bagian Umum mengirim laporan keadaan perkara perdata dan keadaan perkara


perkara perdata dan keuangan perkara pidana tersebut melalui pos

II. Laporan 4 (Empat) Bulanan


Penyelesaian

1. Panitera Muda Perdata mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara

perdata yang dimohonkan banding, perkara perdata yang dimohonkan

kasasi, perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara

perdata yang dimohonkan Eksekusi, kemudian menyerahkan ke Panitera

Muda Hukum

1 Hari Kerja

2. Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang pidana yang

dimohonkan banding, perkara pidana yang dimohonkan kasasi, perkara

pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara pidana yang

dimohonkan Grasi/Remisi, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda

2 Hari Kerja


Hukum

3. Kepaniteraan Hukum mengetik data-data tersebut dan setelah selesai

pengetikan, Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera

untuk diteliti dan diberi paraf

1 Hari Kerja 4. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk


5. Panitera setelah menandatangani laporan tersebut, kemudian memberi paraf

untuk ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri

6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menandatangani laporan tersebut,

segera menyerahkan kepada kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat

pengantar

1 Hari Kerja 7. Kepaniteraan Hukum membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh

Panitera

8. Panitera setelah menandatangani surat pengantar laporan tersebut segera

menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor

surat. Bagian Umum mengirim laporan tersebut melalui pos

III. Laporan 6 (Enam) Bulanan


Penyelesaian


perdata yang dimohonkan banding, perkara perdata yang dimohonkan

kasasi, perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara

perdata yang dimohonkan eksekusi, kemudian menyerahkan ke Panitera

Muda Hukum

1 Hari Kerja

2. Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara

pidana yang dimohonkan banding, perkara pidana yang dimohonkan

kasasi, perkara pidana yang dimohonkan Peninjauan Kembali dan perkara

pidana yang dimohonkan Grasi/Remisi, kemudian menyerahkan ke

Panitera Muda Hukum

1 Hari Kerja

3. Kepaniteraan Hukum mengetik data-data tersebut dan setelah selesai

pengetikan, Kepaniteraan Hukum menyerahkan kepada Wakil Panitera

untuk diteliti dan diberi paraf

2 Hari Kerja

4. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut, lalu memberi paraf untuk


1 Hari Kerja

5. Panitera setelah menandatangani laporan tersebut, kemudian memberi paraf


6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut,


pengantar


Panitera

8. Panitera setelah menandatangani surat pengantar laporan tersebut segera

menyerahkan ke bagian Umum untuk diagendakan dan diberi nomor

surat. Bagian Umum mengirim laporan tersebut melalui pos

IV. Laporan Tahunan


Penyelesaian


perdata selama 1 (satu) tahun, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda

Hukum

1 Hari Kerja

2. Panitera Muda Pidana mengumpulkan dan menyusun data tentang perkara

perdata selama 1 (satu) tahun, kemudian menyerahkan ke Panitera Muda 1 Hari Kerja


Hukum

3. Kepaniteraan Hukum mengetik data perkara perdata dan perkara pidana selama

1 (satu) tahun tersebut, setelah selesai Kepaniteraan Hukum

menyerahkan kepada Wakil Panitera untuk di teliti dan diberi paraf

2 Hari Kerja

4. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk


1 Hari Kerja 5. Panitera setelah menandatangani laporan tersebut kemudian memberi paraf


6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut

segera menyerahkan kepada Kepaniteraan Hukum untuk dibuatkan surat

pengantar


Panitera

8. Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut kemudian segera

menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor

surat.

Bagian umum mengirim laporan perkara perdata dan perkara pidana selama 1

(satu) tahun tersebut melalui pos

V. Laporan Hakim Pengawas dan Pengamat


Penyelesaian

1. Hakim pengawas dan pengamat mengumpulkan dan menyusun data tentang

pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat pidana, kemudian

menyerahkan ke Panitera Muda Hukum

1 Hari Kerja

2. Panitera Muda Hukum mengetik data laporan Hakim pengawas dan pengamat

pidana tersebut, setelah selesai Panitera Muda Hukum menyerahkan

kepada Wakil Panitera untuk diteliti dan diberi paraf

1 Hari Kerja

3. Wakil Panitera setelah meneliti laporan tersebut lalu memberi paraf untuk


1 Hari Kerja 4. Panitera setelah menandatangani laporan tersebut kemudian memberi paraf


5. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri setelah menanda tangani laporan tersebut,


pengantar


Panitera

1 Hari Kerja 7. Panitera setelah menandatangani surat pengantar tersebut kemudian segera

menyerahkan ke bagian umum untuk diagendakan dan diberi nomor surat

8. Bagian umum mengirim laporan tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan

pengamat pidana tersebut melalui pos

VI. Pembuatan Statistik


Penyelesaian

1. Panitera Muda Hukum mengumpulkan dan mengkaji data tentang jenis dan

jumlah perkara perdata dan pidana yang masuk dan diputus di Pengadilan,

dibuat setiap bulanan dan tahunan

1 Hari Kerja

2. Selanjutnya Panitera Muda Hukum menyajikan pada papan statistik perkara

perdata ndan papan statistik perkara pidana 1 Hari Kerja


VII. Penataan Arsip

No Uraian Kegiatan Waktu Penyelesaian

1. Berkas perkara perdata dan pidana yang sudah in-aktif dari bagian Kepaniteraan

perdata dan Kepaniteraan pidana yang diserahkan kebagian Kepaniteraan

Hukum dicatat dalam buku register Minutasi 1 Hari Kerja

2. Berkas perkara perdata dan pidana yang sudah in-aktif dari bagian Kepaniteraan

perdata dan Kepaniteraan pidana yang diserahkan kebagian Kepaniteraan

Hukum dicatat dalam buku register Minutasi disimpan dibagian kearsipan

3. Menata berkas perkara perdata in-aktif berdasarkan jenis yang diperkarakan

1 Hari Kerja 4. Menata berkas perkara pidana in-aktif berdasarkan jenis tindak pidana yang

dilakukan

5. Menyusun jenis perkara perdata dan perkara pidana berdasarkan tahun 1 Hari Kerja

Catatan :

Penataan Arsip selanjutnya mengacu pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan,

dalam bagian yang mengatur Arsip Perkara.

VIII. Penanganan Pengaduan


Penyelesaian

1. Laporan penanganan pengaduan yang diterima, yang diteruskan kepada

Pengadilan Tingkat Banding, yang diteruskan kepada Badan Pengawasan

Mahkamah Agung R.I dan yang sedang di tangani dibuat setiap 3 (tiga)

bulan

1 Hari Kerja

Catatan :

Selanjutnya mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: 076/KMA/SK/VI/2009. Tentang Pedoman

Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

IX. Pos Bantuan Hukum


Penyelesaian

1. Penanganan Permohonan perkara perdata Prodeo 1 Hari Kerja

2. Penanganan perkara pidana bagi terdakwa yang tidak mampu 3 Hari Kerja

X. Lain - lain


Penyelesaian

1. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata maupun Perkara Pidana 1 Hari Kerja

2. Membuat surat izin hasil penelitian baik perkara perdata maupun perkara pidana

3. Pelayanan Informasi mangacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-

144/KMA/SK/I/2011. Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan


KESEKRETARIATAN

A. SUB BAGIAN UMUM

I. Administrasi Tata Persuratan

a. Surat Masuk


Penyelesaian

1. Menerima dan meneliti kebenaran surat dan mengembalikan surat yang salah

alamat

1 Hari Kerja

2. Memberi tanggal surat yang diterima pada lembar pengantar atau tanda terima

yang ada dan membubuhkan paraf sebagai penerima

3. Mensortir dan memisah-misahkan surat kedalam kelompok surat dinas dan surat

pribadi apakah penting atau biasa

4. Surat yang diterima diagendakan dalam buku surat masuk diberi nomor dan

tanggal serta didisposisi

5. Kepala Urusan Umum meneliti surat masuk untuk diteruskan kepada KPN atau

WKPN

6. KPN atau WKPN membubuhkan paraf pada lembar disposisi untuk diteruskan

kepada Panitera/Sekretaris

7. Panitera/Sekretaris memberikan disposisi kemana surat akan diarahkan dan

membubuhkan paraf pada lembar disposisi

8. Setelah surat didisposisi oleh pimpinan, selanjutnya disampaikan kepada masing-

masing unit pengolah melalui petugas pencatatan surat masuk yang

dilengkapi kartu kendali

9. Menyimpan/mengarsipkan lembar disposisi dan lembar ekspedisi

b. Surat Keluar


Penyelesaian

1. Mengirim surat/berkas sesuai dengan tujuan surat

1 Hari Kerja

2. Menyampaikan konsep surat yang telah diketik kepada Kaur Umum untuk

mendapat paraf persetujuan dan apabila ada perbaikan untuk segera

diperbaiki dan diajukan kembali ke Kaur Umum

3. Setelah mendapat tanda tangan/persetujuan dari pimpinan, kemudian surat

diberi nomor dan tanggal surat oleh petugas yang kemudian dicatat ke

dalam buku agenda surat keluar

4. Bagian pengiriman mencatat surat yang akan dikirim kedalam buku ekspedisi

surat keluar untuk selanjutnya dikirim ke alamat yang dituju

II. Penatausahaan Sarana dan Prasarana Kantor

a. Barang Persediaan


Penyelesaian

1. Pengelola melakukan pencatatan kebutuhan sehari-hari perkantoran (barang

persediaan) yang akan diadakan

1 Hari Kerja

2. Mengajukan Nota permintaan belanja kepada Wakil Sekretaris selanjutnya

persetujuan kepada Panitera/Sekretaris

3. Petugas pengelola mengadakan barang untuk keperluan sehari-hari berdasarkan

nota permintaan barang

4. Petugas pengelola barang persediaan mencatat dalam buku bantu persediaan


masuk, kemudian menginput data kedalam aplikasi persediaan

5. Petugas pengelola barang persediaan mendistribusikan kepada masing-masing

bagian atau pegawai sesuai dengan tingkat kebutuhan (permintaan) dan

mencatat dalam buku bantu persediaan keluar

6. Petugas pengelola barang persediaan melakukan opname fisik barang persediaan

minimal 2 (dua) kali setahun selanjutnya melakukan rekonsiliasi dengan

petugas SIMAK-BMN

7. Petugas menyampaikan laporan hasil opname fisik barang persediaan kepada

pimpinan secara berjenjang

b. Barang Inventaris


Penyelesaian

1. Membuat daftar rancangan kebutuhan barang inventaris kantor/BMN

1 Hari Kerja

2. Daftar tersebut diajukan kepada pimpinan secara berjenjang

3. Pejabat penerima barang menerima barang dari Panitia pengadaan atau pejabat

pengadaan yang dilengkapi dengan berita acara serah terima barang

4. Daftar barang yang telah diterima diserahkan kepada petugas aplikasi SIMAK-

BMN

5. Petugas Aplikasi SIMAK-BMN menginput data pengadaan dalam aplikasi SIMAK-

BMN

6. Kemudian petugas aplikasi SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi kepada petugas

pengelolaan aplikasi SAKPA setiap bulannya

7. Selanjutnya pengelola SIMAK-BMN melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL

minimal 2 (dua) kali setahun

8. Petugas pengelola SIMAK-BMN menyampaikan laporan Barang Milik Negara

kepada koordinator wilayah (Pengadilan Tinggi) minimal 2 (dua) kali

setahun

B. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

I. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

a. Surat-Surat yang Menyangkut Kepegawaian


Penyelesaian

1. Menerima surat dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau instansi lain dan

mencatatnya pada buku register surat masuk, kemudian mempelajari

surat yang diterima tersebut sesuai dengan disposisi Ketua

1 Hari Kerja

2. Membuat surat balasan untuk surat masuk yang memerlukan balasan atau

mengarsipkan jika surat tersebut tidak memerlukan balasan

3. Mengajukan surat balasan kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk

diperiksa dan diberi paraf

4. Mengajukan surat balasan kepada Ketua untuk ditanda tangani

5. Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan kemudian mencatat

kedalam buku register surat keluar kepegawaian

6. Menyerahkan surat ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan

7. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian sesuai klasifikasi surat

b. File Kepegawaian


Penyelesaian

1. Mengarsipkan surat kedalam file Kepegawaian berdasarkan klasifikasi surat serta 1 Hari Kerja


menyimpan file dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel ke

hard disk komputer atau flash disk

c. Bezzeting


Penyelesaian

1. Mengarsipkan surat kedalam file kepegawaian berdasarkan klasifikasi surat serta

menyimpan file dalam bentuk Microsoft Word atau Microsoft Excel ke

hard disk komputer atau flash disk

1 Hari Kerja

2. Mengajukan Bezzeting beserta surat pengantarnya kepada Wakil Sekretaris dan

Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberikan paraf

3. Mengajukan Bezzeting beserta surat pengantarnya kepada Ketua untuk

ditandatangani

4. Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan kemudian mencatat

kedalam buku register surat keluar Kepegawaian

5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ketujuan

6. Mengarsipkan ke file arsip kepegawaian

Bezzeting dibuat setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam setiap tahunnya, yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan bulan

Oktober setiap tahunnya.

d. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)


Penyelesaian

1. Mempersiapkan arsip Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang lama, SK Kenaikan

Pangkat Hakim/Pegawai yang baru naik pangkat dan data Hakim/Pegawai

yang baru kemudian membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta

surat pengantarnya

1 Hari Kerja

2. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta surat pengantarnya kepada

Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf

3. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) beserta surat pengantarnya kepada

Ketua untuk ditandatangani

4. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku

register surat keluar kepegawaian

5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan


Daftar Urut Kepangkatan dibuat setiap akhir tahun, yaitu pada bulan Desember.

e. Absensi


Penyelesaian

1. Membuat absensi harian dan rekap absen serta rekap absen remunerasi pada

akhir bulan beserta surat pengantarnya

1 Hari Kerja

2. Rekap absen bulanan, rekap absen remunerasi beserta surat pengantarnya

diajukan kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa

3. Mengajukan rekap absen bulanan dan rekap absen remunerasi beserta surat

pengantarnya kepada Ketua dan Panitera untuk ditandatangani



5. Menyerahkan ke bagian umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi dan

Mahkamah Agung RI sebagai laporan dan menyerahkan rekap absen

remunerasi ke bagian keuangan



f. Pembuatan Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Tugas


Penyelesaian

1. Membuat Surat Keputusan (SK), Surat Perintah dan Surat Tugas, kemudian

mengajukan ke Wakil Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf

1 Hari Kerja

2. Mengajukan Surat Keputusan (SK), Surat Perintah dan Surat Tugas kepada

Panitera/Sekretaris untuk diperiksa dan diberi paraf, selanjutnya

mengajukan kepada Ketua untuk ditandatangani

3. Didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum, kemudian mencatat SK, Surat

Perintah dan Surat Tugas ke dalam buku register surat keluar kepegawaian

4. Menyerahkan SK, Surat Perintah dan Surat Tugas kepada yang bersangkutan dan

menyerahkan satu tembusannya ke bagian keuangan

5. Menyerahkan SK dan Surat Tugas ke bagian umum untuk dikirim ke tujuan


II. Kenaikan Pangkat


1. Membuat Usulan Kenaikan Pangkat bagi para Hakim/Pegawai yang akan

memperoleh kenaikan pangkat sebagaimana ditetapkan oleh aturan

kepegawaian

1 Hari Kerja

2. Memeriksa persyaratan usul kenaikan pangkat dan melegalisir persyaratan

berkas kenaikan pangkat

3. Mengajukan surat usul kenaikan pangkat kepada Wakil Sekretaris dan


4. Mengajukan Surat Usul Kenaikan Pangkat kepada Ketua untuk ditandatangani

5. Surat Usul Kenaikan Pangkat didaftar dan diberi nomor surat dibagian umum dan

mencatat kedalam buku register keluar kepegawaian

6. Menyerahkan surat di bagian umum untuk dikirim ke tujuan

7. Mengarsipkan ke file arsip surat kepegawaian

Periode kenaikan pangkat adalah periode 1 April dan Periode 1 Oktober, usul kenaikan pangkat ini dibuat paling

lama 6 (enam) bulan sebelum periode kenaikan pangkat tersebut.

III. Kenaikan Gaji Berkala


1. Menyiapkan blangko KGB, SK pangkat terakhir, SK penyesuaian Gaji atau SK KGB

terakhir dan membuat usul kenaikan Gaji Berkala

1 Hari Kerja

2. Mengajukan usul KGB kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk

diperiksa dan diberikan paraf

3. Mengajukan usul KGB kepada Ketua untuk ditanda tangani

4. Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat kedalam buku


5. Menyerahkan ke bagian keuangan untuk diproses selanjutnya dan kebagian

umum untuk dikirim ke tujuan

6. Mengarsipkan ke file yang bersangkutan dan file arsip kepegawaian

Periode Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sesuai dengan Tanggal menjalankan Tugas (TMT) SK CPNS, kenaikan gaji

berkala dibuat 2 (dua) bulan sebelum periode KGB dari masing-masing Hakim dan Pegawai.


IV. Mutasi dan Promosi


1. Membuat usul mutasi dan promosi sesuai arahan dan petunjuk Ketua bagi Hakim

atau pegawai yang dimutasi atau mendapatkan promosi jabatan

1 Hari Kerja

2. Mengajukan Usul/SK Mutasi dan promosi kepada Wakil Sekretaris dan


3. Mengajukan usul/SK Mutasi dan promosi kepada Ketua untuk ditandatangani

4. Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat didalam buku


5. Menyerahkan kebagian umum untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung melalui

Pengadilan Tinggi


V. Pensiun / Purnabhakti


1. Membuat usul pensiun bagi pegawai/Hakim yang memasuki masa persiapan

pensiun

1 Hari Kerja

2. Melegalisir berkas persyaratan usul pensiun kemudian membuat surat

pengantarnya

3. Mengajukan surat usul pensiun kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris

untuk diperiksa dan diberikan paraf

4. Mengajukan Surat Usul Pensiun kepada Ketua untuk ditandatangani



6. Menyerahkan surat kebagian umum untuk dikirim ke tujuan


VI. Cuti Pegawai


1. Menerima permohonan cuti dari pegawai/hakim yang merencanakan mengambil

cuti dan mempelajarinya

1 Hari Kerja

2. Meneruskan permohonan cuti tersebut kepada atasan langsung yang

bersangkutan kemudian kepada Ketua

3. Jika permohonan cuti pegawai/hakim tersebut disetujui oleh atasan langsungnya,

maka dibuatkan surat izin cuti

4. Mengajukan surat izin cuti kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk

diperiksa dan diberi paraf

5. Mengajukan surat izin cuti kepada Ketua untuk ditanda tangani

6. Didaftarkan dan diberi nomor surat dibagian umum dan mencatat didalam buku

register surat izin cuti

7. Menyerahkan kepada yang bersangkutan dan juga menyerahkan ke bagian

umum untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi


VII. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)


1. Menyiapkan dan mengajukan Blanko DP3 kepada atasan langsung masing-masing

Hakim dan Pegawai untuk diberikan penilaian 1 Hari Kerja


2. Menerima kembali Blanko DP3 masing-masing Hakim dan Pegawai yang sudah

diberi nilai oleh atasan langsungnya untuk dibuatkan DP3

3. Mengajukan kepada atasan langsung masing-masing Hakim dan Pegawai untuk

ditandatangani

4. Memberikan DP3 kepada masing-masing Hakim dan Pegawai yang dinilai untuk

ditandatangani dan jika ada keberatan dengan penilaian yang telah

diberikan oleh atasan langsungnya maka Hakim dan Pegawai yang dinilai

dapat mengajukan keberatan

5. Membawa DP3 masing-masing Pegawai untuk ditanda tangani oleh atasan

Pejabat Penilai sedangkan untuk DP3 Hakim dan Panitera/Sekretaris

dikirim kepada atasan Pejabat Penilai di Mahkamah Agung RI

6. Menyerahkan DP3 kepada Hakim dan Pegawai, mengarsipkan DP3 masing-

masing Pegawai ke file yang bersangkutan dan file arsip kepegawaian

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dibuat pada setiap akhir tahun.

VIII. Penerimaan CPNS dan Calon Hakim

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Hakim mengikuti petunjuk dari Mahkamah Agung RI.

IX. Daftar Nominatif Rencana Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober


1. Menerima daftar nominatif rencana kenaikan pangkat dan mengumpulkan data

Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat kemudian membuat daftar

nominatif rencana kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai beserta surat

pengantarnya

1 Hari Kerja

2. Mengajukan daftar nominatif rencana kenaikan pangkat beserta surat

pengantarnya kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk

diperiksa dan diberikan paraf

3. Mengajukan daftar nominatif rencana kenaikan pangkat beserta surat

pengantarnya kepada Ketua untuk ditanda tangani





X. Usul Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU)


1. Menerima usul KARPEG, KARIS/KARSU beserta kelengkapan berkasnya, meneliti

berkas usulan KARPEG, KARIS/KARSU dan melegalisir pernyataan usulan

kemudian membuat usul KARPEG, KARIS/KARSU

2 Hari Kerja

2. Mengajukan usul KARPEG, KARIS/KARSU kepada Wakil Sekretaris dan


3. Mengajukan usul KARPEG, KARIS/KARSU kepada Ketua untuk ditandatangani

4. Didaftarkan dan diberi nomor surat di bagian umum dan mencatat kedalam buku




XI. Diklat PIM, Diklat HAKIM, Diklat Panitera Pengganti/Jurusita, Ujian Dinas Tingkat I dan II dan Ujian Penyesuaian

Ijazah


1. Menerima daftar nama pegawai yang akan mengikuti Diklat, Diklat PIM, Diklat

Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian Ijazah dari Pengadilan Negeri dan 2 Hari Kerja


Pengadilan Tinggi untuk diteruskan ke Mahkamah Agung RI

2. Mengajukan usul Diklat, Diklat PIM, Diklat Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian

Ijazah kepada Wakil Sekretaris dan Panitera/Sekretaris untuk diperiksa

dan diberikan paraf

3. Mengajukan usul Diklat, Diklat PIM, Diklat Tingkat I dan II, Ujian Penyesuaian

Ijazah kepada Ketua untuk ditanda tangani





C. SUB BAGIAN KEUANGAN

I. Perencanaan Anggaran


1. Ketua Pengadilan Negeri mengadakan rapat dengan semua bagian untuk

menetapkan usulan anggaran Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Lembaga (RKA-KL)

1 Hari Kerja

2. Operator menginput usulan anggaran kedalam aplikasi RKA-KL berdasarkan

Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Menteri Keuangan

3 Hari Kerja

3. Pengiriman hasil usulan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL)

ke Pengadilan Tinggi 1 Hari Kerja

4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) pagu

sementara 2 Hari Kerja

5. Pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu sementara Pengadilan

Tinggi 2 Hari Kerja

6. Menyusun kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan pagu deventif yang

diterima Mahkamah Agung RI berdasarkan Rencana Anggaran dan

Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan Pemerintah

bersama DPR

2 Hari Kerja

7. Pembahasan dan penelaahan RKA-KL berdasarkan pagu deventif dengan

Pengadilan Tinggi 2 Hari Kerja

8. Penyusunan data pendukung RKA-KL 1 Hari Kerja

9. Pengiriman data pendukung RKA-KL ke Pengadilan Tinggi 1 Hari Kerja

10. Menginput data RKA-KL kedalam aplikasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) 2 Hari Kerja

11. Melakukan pembahasan dan penelaahan konsep DIPA dengan Pengadilan Tinggi

untuk dibahas dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Kalimantan Barat

2 Hari Kerja

12. Penerbitan dan Penandatanganan DIPA 1 Hari Kerja

13. Penerimaan DIPA 1 Hari Kerja

Catatan : Dilaksanakan setiap pertengahan dan akhir tahun.

II. Pelaksanaan Anggaran

a. Gaji


1. Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput gaji/kekurangan gaji kedalam aplikasi GPP

2 Hari Kerja

2. Pembuat Daftar Gaji (PDG) mencetak Daftar Gaji dan data pendukung lainnya

untuk ditandatangani

3. Daftar Gaji yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat Penerbit Surat

Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya menerbitkan Surat

Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada bagian keuangan


4. Pejabat Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) memeriksa dan menguji SPP

guna menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

5. Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf operator untuk memproses dan

mencetak SPM

6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti,

dan menandatangani SPM

7. Kepala Urusan Keuangan memerintahkan staf pengantar SPM untuk diantarkan

ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) 2 Hari Kerja

9. Bendahara Pengeluaran menerbitkan Take Home Pay (THP) untuk kelengkapan

transfer gaji ke rekening masing-masing pegawai, dan mengantarkannya

ke Bank 1 Hari Kerja

10. Keuangan mentatausahakan bukti-bukti penerimaan gaji

b. Uang Makan


1. Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput Uang Makan berdasarkan Rekap Daftar

Hadir yang dikeluarkan dari kepegawaian

2 Hari Kerja

2. Daftar Uang Makan dan data pendukung lainnya dicetak dan ditandatangani

3. Daftar Uang Makan yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat

Penerbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya

menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada

bagian keuangan




mencetak SPM

6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti



ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerbitkan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) 2 Hari Kerja

9. Bendahara Pengeluaran menerbitkan Take Home Pay (THP) untuk kelengkapan

transfer Uang Makan ke rekening masing-masing pegawai, dan

mengantarkannya ke Bank 1 Hari Kerja

10. Keuangan mentatausahakan bukti-bukti penerimaan uang makan beserta data

pendukungnya

c. Lembur


1. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada para pegawai untuk

melaksanakan Kerja Lembur yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja

(SPK) Lembur

1 Hari Kerja

2. Pembuat Daftar Gaji (PDG) menginput Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

kedalam aplikasi GPP berdasarkan daftar hadir kerja lembur

2 Hari Kerja

3. Daftar uang lembur dan data pendukung lainnya dicetak dan ditandatangani

4. Daftar uang lembur yang telah ditandatangani diserahkan kepada Pejabat

Penerbit Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diteliti, selanjutnya

menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan disampaikan kepada

bagian keuangan





mencetak SPM

7. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) memeriksa, meneliti



ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negar

pengantar - pn-sanggau.go.id › main › dokumen › laporan tahun 2015 fix.pdftahun 1970, undang -...

Documents