renstra pengadilan negeri padangsidimpuan tahun 2020 … 2020.pdfstrategis (renstra) pengadilan...

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page i

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang

telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Padangsidimpuan 2015-2019.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah pelaksana kekuasaan Kehakiman yang

bertugas menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus

merupakan kawal depan (Voorvost) Mahkamah Agung yang berada di Propinsi Sumatera Utara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25

Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana pada Bab V Pasal 15

dijelaskan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis

sesuai dengan pokok dan fungsinya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan

sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini, dan mudah-mudahan Renstra ini dapat

mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Ketua Pengadilan Negeri Padangsdimpuan

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

NIP. 19650713 199212 1 001

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page iii

DAFTAR ISI :

KATA PENGANTAR ............................................................................................................ ii

DAFTAR ISI........................................................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1

1.1 Kondisi Umum ......................................................................................................... 1

1.2 Potensi Permasalahan ............................................................................................... 1

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ........................................ 5

2.1 Visi dan Misi ............................................................................................................ 5

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................................... 6

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .............................................................. 9

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung ...................................................... 9

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PN Padangsidimpuan ................................................. 10

3.3 Kerangka Regulasi.................................................................................................... 11

3.4. Kerangka Kelembagaan........................................................................................... 24

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................. 27

Lampiran : Matriks Renstra ..................................................................................................... iv

BAB V. PENUTUP................................................................................................................. 34

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page iv

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page 1

BAB - I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM :

Reformasi sistim Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pokoknya

dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan merupakan Lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan Peradilan guna menengakkan hukum dan keadilan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Repbulik Indonesia bertugas dan

berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk

ditingkat pertama.

Perencanaan strategi suatu proses yang beroriantasi pada hasil yang ingin dicapai selama

kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sisitimatsi dan berkesinambungan

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Rencana Strategis (Renstra) ini dijabarkan kedalam

program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak

didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh Sumber Daya Manusia yang

Kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan

lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, baik lingkungan Internal maupun

External sebagai Variable Strategis.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut

adalah untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Agung Repbublik

Indonesia sebagai Lembaga Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN :

A. KEKUATAN ( STENGTH)

Kekuatan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mecakup hal-hal yang memang sudah diatur

dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembang kemudian,

mencakup :

1. Merupakan Voorvost (kawal depan) di Wilayah Propinsi Sumatera Utara dan

Kepulauan Sumatera :


Gambaran singkat Pengadilan Negeri Padangsidimpuan :

Bahwa secara Administratif Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah terletak di Ibu

kota Padangsidimpuan yang memiliki wilayah hukum sebelumnya terdiri dari satu kota

dan tiga kabupaten yakni :

- Kota Padangsidimpuan

Terdiri dari Kecamatan :

• Padangsidimpuan Utara

• Padangsidimpuan Selatan

• Padangsidimpuan Batunadua

• Padangsidimpuan Hutaimbaru

• Padangsidimpuan Tenggara


•

- Kabupaten Tapanuli Selatan

Terdiri dari Kecamatan:

• Aek Bilah

• Angkola Barat

• Angkola Sangkunur

• Angkola Selatan

• Angkola Timur

• Angkola Muara Tais

• Arse

• Batang Angkola

• Batang Toru

• Marancar

• Muara Batang Toru

• Saipar Dolok Hole

• Sayur Matinggi

• Sipirok

• Tano Tombangan Angkola


- Kabupaten Padang Lawas Utara.

Terdiri dari Kecamatan:

• Dolok Sigompulon

• Dolok

• Halongonan

• Padang Bolak

• Padang Bolak Julu

• Portibi

• Batang Onang

• Simangambat

• Hulu Sihapas

• Halongonan Timur

• Padang Bolak Tenggara

• Ujung Batu


Dengan demikian, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan merupakan Pengadilan Negeri

Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tinggi yang merupakan sebagai Kawal Depan

(Voorvost) Mahkamah Agung yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa,

memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

2. Merupakan pengambil keputusan dalam pengembangan karir (Promosi dan Mutasi) :

3. Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (weakness) :

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan selaku kawal Depan (Voorvost) masih memiliki

kelemahan-kelemehan yang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur PeradilanLa

- Jumlah Hakim sangat kurang (6 orang) untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan yang terdiri dari 1 (satu) kota dan 2 (dua) kabupaten, sehingga sering

kewalahan pada saat persidangan .

- Jumlah Pegawai kurang dan tidak sesuai dengan beban kerja.

- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang

dibutuhkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dari pusat belum sesuai

dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

- Halaman parkir sempit, sehingga kurang dalam menampung kendaraan pengunjung sidang.

C. Peluang (Oppoturnities) :

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai pelayanan

masyarakat, telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang ditinjau dari

beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan :


- Adanya Website Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memberikan informasi kepada

masyarakat tentang alur proses beberapa aspek.

2. Aspek Sumber Daya Apartur Peradilan :

- Adanya tunjangan kinerja/remurasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi

Sumatera Utara, maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya

manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan :

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksnakan secara berkala baik untuk internal maupun

eksternal ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan :

- Dukungan dan koordinasi yang baik antara Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Medan.

5. Aspek sarana dan prasarana :

- Adanya Fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berupa

Internet, Website Pengadilan Negeri Padangsidimpuan www.pn-padangsidimpuan.go.id.

dan SIPP dalam menunjang kinerja keperkaraan

D. Tantangan yang dihadapi (Threats) :

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memberikan pelayanan masyarakat masih

mempunyai tantangan sebagai kawal depan (Voorvost) mengingat wilayah hukumnya yang berada

di 1 (satu) Kotamadya dan 2 (dua) Kabupaten antara lain :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan :

Personil di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan belum seluruhnya memahami dan

berkeinginan mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

2. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Sumber Daya Manusia yang tidak menguasai komputer, sehingga sulit melakukan pekerjaan

administrasi yang sudah berbasis Teknologi Informasi.

3. Aspek Sarana dan Prasarana :

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan

kebutuhan.

- Halaman parkir sempit, sehingga kurang dalam menampung kendaraan pengunjung sidang.

BAB - II

http://www.pn-padangsidimpuan.go.id/


VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak

ukur kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program

Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah

ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai

dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian

kinerja dalam pelaksanan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan

organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana

dan terprogram secara sistimatis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan

terhadap sistim kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan

efesiansi.

2.1 . VISI DAN MISI :

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan

untuk mewujudkan tercapaunya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Visi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik

Indonesia adalah :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang

Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.


2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :

Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka panjang waktu satu

tahun sampi dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi


Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah:

1. Terciptanya kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang terarah dan terukur,

sesuai dengan renstra/program kerja;

2. Terlaksananya proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

3. Terbukanya akses informasi kepada masyarakat;

4. Terkelolanya anggaran secara proposional dan transparan, serta akuntabel;

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah sebagai berikut

:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

5. Meningkatnya pengelolaan belanja layanan perkantoran (operasional) dan non

operasional;.

6. Terwujudnya standar kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran.


MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

No. TUJUAN

STRATEGIS

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET JANGKA

MENENGAH

1. Terciptanya kinerja

Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan

yang terarah dan

terukur, sesuai dengan

renstra/program kerja;

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel;

a. Presentase sisa perkara yang

diselesaikan

- Pidana

- Perdata

b. Presentase Perkara yang

diselesaikan tepat waktu

- Pidana

- Perdata

c. Presentase penurunan sisa

perkara

- Pidana

- Perdata

d. Presentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

Pidana :

- Banding

- Kasasi

- PK

Perdata :

- Banding

- Kasasi

- PK

e. Presentase perkara pidana anak

yang diselesaikan dengan

Diversi

f. Indeks responden pencari

keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan

100%

100%

85%

77%

7%

12%

95%

97%

100%

17%

17%

99%

28%

85%

2. Terlaksananya proses

penerimaan,

pemeriksaan, dan

penyelesaian perkara

dengan sederhana,

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi putusan yang

diterima oleh para pihak tepat

waktu

b. Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi

100%

1,5%


cepat, dan biaya ringan c. Persentase berkas perkara yang

diajukan banding, kasasi dan PK

secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah putus

100%

0%

3. Terbukanya akses

informasi kepada

masyarakat;

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan;

a. Persentase perkara Prodeo yang

diselesaikan

b. Persentase perkara yang

diselesaikan di luar Gedung

Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang

mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum

100 %

100%

87%

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan Perkara

Perdata yang Ditindaklanjuti

(dieksekusi

80%

4. Terkelolanya anggaran

secara proposional dan

transparan, serta

akuntabel

5. Meningkatnya

pengelolaan

belanja layanan

perkantoran

(operasional) dan

non operasional

a. Persentase pelaksanaan

pengelolaan belanja pegawai

dan operasional perkantoran

b. Persentase pelaksanaan

pengelolaan belanja non

operasional

100%

100%

6. Terwujudnya

standar

kebutuhan

sarana dan

prasarana

perkantoran

Persentase pelaksanaan

pengelolaan belanja modal

100%


BAB - III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG :

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-

2024, serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung,

maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Penyempurnaan penerapan sistem kamar

- Pembatasan perkara kasasi

- Proses berperkara yang sederhana dan murah

- Penguatan akses peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.


- Penataan ulang manajemen perkara

- Integrasi informasi perkara secara elektronik (pemanfaatan TI)

- Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.


- Sidang keliling / zitting plaats

- Pos pelayanan bantuan hukum

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat teknis di lingkungan peradilan.

6. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur

di lingkungan Mahkamah Agung.


- Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

- Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

- Pengembangan kompetensi SDM berbasis TI

7. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.



- Penguatan SDM pelaksanan fungsi pengawasan

- Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

- Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

- Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

8. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan asset.


- Mewujudkan kemandirian anggaran Mahkamah Agung

- Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran

- Pengelolaan manajemen aset di peradilan

- Penataan organisasi dan tata laksana

- Pengembangan budaya organisasi yang efektif

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI

PADANGSIDIMPUAN :

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan

Negeri Padangsidimpuan menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


- Proses berperkara yang sederhana dan murah

- Penguatan akses peradilan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara


- Implementasi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang

penyelesaian perkara

- Optimalisasi teknologi informasi dengan pemanfaatan Aplikasi SIPP dan MIS.

- Evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.


- Pelaksanaan Sidang keliling / zitting plaats

- Pos pelayanan bantuan hukum

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.


Untuk mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan arah kebijakan berupa implementasi

aturan mengenai eksekusi dan menghindari penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan

eksekusi sesuai dengan SOP pelaksanaan eksekusi.

5. Meningkatnya transparansi pengelolaan belanja operasional dan non operasional.


- Perencanaan dan Pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel

- Monitoring dan evaluasi berkala

6. Terwujudnya standar kebutuhan sarana dan prasarana


- Inventarisir kebutuhan sarana dan prasarana sesuai RK-BMN

- Inventarisir skala prioritas kebutuhan sarana dan prasarana

- Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan efektif, efisien dan

akuntabel.

3.3. KERANGKA REGULASI

Kerangaka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka

memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam

mencapai tujuan bernegara. Tujuan dari kerangka regulasi ini adalah untuk mengarahkan proses

pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Kerangka

regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra 2020-2024 melalui identifikasi dan

pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan,

dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Secara garis besar Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan sebagai pengadilan tingkat pertama merupakan sebagai pelaksana regulasi yang

pada puncaknya berkiblat kepada UUD 1945. Dalam pelaksanaan regulasi ini, Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan mengimplementasikannya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan Standard

Operating Procedure (SOP).

Secara garis besar untuk kerangka regulasi ini dapat di lihat pada bagan dibawah ini :


Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa kerangka pikir dan dasar dari semua regulasi

adalah UUD 1945. Kemudian eksekutif dan legislatif negara akan menelurkan aturan-aturan

turunan dari UUD 1945 seperti UU, Perpu, PP, Perpres, Kepres, Inpres, dan SE Menteri. Contoh

aturan / regulasi untuk peradilan umum yaitu :

1. Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

2. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo Undang – Undang

Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum.

4. Kepres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di

Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke

Mahkamah Agung

5. dan lain – lain

Dari produk-produk aturan dan regulasi yang telah dibuat oleh eksekutif dan legislatif

negara tersebut, maka Mahkamah Agung menjabarkan kembali aturan dan regulasi tersebut dengan

menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi peradilan. Produk aturan/regulasi oleh Mahkamah

Agung berupa PERMA, SEMA, Keputusan Ketua MA, Maklumat, Peraturan SEKMA, Keputusan

SEKMA, dan SE SEKMA. Contoh aturan/ regulasi tersebut antara lain :

1. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan

Kesekretariatan Peradilan

2. PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.


3. SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan

tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

4. Keputusan KMA No. 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola promosi dan mutasi hakim pada empat

Lingkungan Peradilan

5. dan lain – lain

Dari aturan-aturan dan regulasi yang dijabarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, maka

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebagai pengadilan tingkat pertama hanya melaksanakan dan

mengimplementasikan aturan dan regulasi tersebut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Produk penjabaran regulasi tersebut diatas diimplementasikan dalam bentuk SK Pimpinan

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Standard Operating Procedure (SOP). Produk regulasi

pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dapat dicontohkan (sebagai sampel) pada tabel SK dan

tabel SOP untuk tahun 2018 sebagai berikut :

TABEL SK TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Nama SK Nomor SK Tanggal SK

1. SK Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada


1/SK/Sekretaris/1/2020 02 Januari 2020

2. SK Penunjukan Petugas KIPS pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.


3. SK Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.


4. SK Pengangkatan Panitia Tim Penerima Barang pada



5. SK Pengawas BMN pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.


6. SK Penunjukan Pembuatan Daftar Gaji pada Pengadilan

Negeri Padangsidimpuan.


7. SK Pengangkatan Bendahara Penerima pada Pengadilan



8. SK Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan




9. SK Penunujukan Pengelola Biaya Perkara, Biaya Proses

Perkara dan Titipan Uang Pihak Ketiga pada Pengadilan


9/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

10. SK Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

10/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

11. SK Penunjukan Penanggung Jawab Delegasi dan

Koordinator Delegasi Penanganan Bantuan

Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

11/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

12. SK Penunujukan Pelaksana Tugas Sub Bagian

Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana pada


12/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

13. SK Penunjukan/Pengangkatan Pegawai sebagai Role

Mode/Panutan pada Pengadilan Negeri Padangsidi.mpuan.

13/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

14. SK Penunjukan Petugas Perpustakaan pada Pengadilan


14/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

15. SK Tim Penilaian Role Mode pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

15/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

16. SK Visi dan Misi pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

16/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

17. SK Penunjukan Hakim Pengawas dan pengamat

(WASMAT).

17/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

18. SK Pembentukan Implementasi Sistem Manajemen Mutu,

Standar Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum -KPE

(Indonesia Court Performance Excellent) pada Pengadilan


18/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

19. SK Sewa Pertapakan Kantin pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

19/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

20. SK Petugas Pemegang Kunci Ruang Perpustakaan pada


20/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

21. SK Penunjukan Petugas Absensi pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

21/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

22. SK Penunjukan Pengelola Website pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

22/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

23 SK Penunjukan Pengawas Barang Milik Negara pada


23/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020


24. SK Penunjukan Petugas dan Pennanggung Jawab Register

Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

24/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

25. SK Penunjukan Petugas dan Pennanggung Jawab Register

Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

25/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

26. SK Penunjukan Pejabat Penandatanganan Pendaftaran

Surat Kuasa dan Akta Notaris CV pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

26/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

27. SK Penunjukan Petugas Pejabat Pembuat Komitmen Biaya

Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada


27/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

28. SK Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada


28/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

29. SK Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi pada


29/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

30. SK Pembentukan Tim Penanggulangan Kebencanaan dan

Kebakaran pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

30/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

31. SK Pembentukan Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan


31/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

32. SK Pembentukan Tim Auditor Internal pada Pengadilan


32/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

33. SK Pembentukan Tim Manajemen Risiko pada Pengadilan


33/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

34. SK Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan


34/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

35. SK Tim Survey Kepuasan Pengguna pada Pengadilan


35/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

36. SK Penunjukan Petugas Register Upaya Hukum pada


36/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

37. SK Penetapan Motto pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

37/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

38. SK Pedoman Penanganan Benturan Kepentigan di

lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

38/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

39 SK Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan Terpadu Satu

Pintu di Lingkungan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

3/SK/KPN/1/2020 02 Januari 2020

40. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pidana Biasa 40/SK/KPN/1/2020 02 Januari 2020

41. Sk Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

41/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020


42. SK Pembentukan TIM Pelaksana Penyusunan Analisis

Jabatan, Analisis beban kerja dan Evaluasi Jabatan pada


42/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

43. SK Petugas Pemegang Kunci Ruang Arsip pada


43/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

44. SK Ketua pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. 44/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

45. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pidana Biasa

Anak

45/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

46. SK Penempatan Panitera Pengganti pada Pengadilan


46/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

47. SK Penunjukan Petugas dan Penanggung Jawab

Penyerahan Berkas Perkara Perdata Kebagian Hukum.

47/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

48. SK Penunjukan Petugas dan Pennaggung Jawab

Penyerahan Berkas Perkara Pidana ke Bagian Hukum.

48/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

49. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pidana Anak

Korban dan Anak Saksi.

49/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

50. SK. Penunjukan Petugas Register Penahanan Anak 10

Hari.

50/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

51. SK Penunjukan Petugas Register Penahanan Anak 15 Hari. 51/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

52. SK Penunjukan Petugas Register Penahanan Anak 60 Hari. 52/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

53. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Tindak Pidana

Ringan.

53/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

54. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Perkara

Pidana Kasasi Anak.

54/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020


Pidana Kasasi.

55/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

56. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Permohonan

Pidana Banding.

56/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

57. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Praperadilan. 57/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

58. SK Pembentukan Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian Negara pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

58/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

59. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Peminjaman

Kembali Perkara Pidana Anak.

59/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

60. SK Penunjukan Petugas Register Somasi/Teguran 60/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020


61. SK Pemasangan Papan Pengumuman/Banner Informasi

dan Keterbukaan serta Pelayanan Publik

61/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

62. SK Penunjukan Bendahara Biaya Proses dan Kasir 62/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

63. SK Penunjukan Humas pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan.

63/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

64. SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan


64/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020


Perdata Banding.

65/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020


Perdata Kasasi.

66/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

67. SK Penunjukan Petugas Register Induk Perkara Gugatan

Permohonan.

67/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

68. SK Penunjukan Petugas Register Induk Perkara Gugatan. 68/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

69. SK Penunjukan Petugas Register Induk Perkara Gugatan

Sederhana.

69/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

70. SK Penunjukan Petugas Register Eksekusi. 70/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

71. SK Penunjukan Petugas Register Penyitan. 71/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

72. SK Penunjukan Petugas dan Penanggung Jawab Register

Keuangan Perkara.

72/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

73. SK Penunjukan Petugas Permohonan Grasi. 73/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

74. SK Penunjukan Petugas Register Permohonan Grasi

Perkara Pidana Anak.

74/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

75. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Lalu Lintas 75/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

76. SK Penunjukan Petugas Register Ijin/Penyitaan 76/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

77. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pidana Cepat. 77/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

78. SK Penunjukan Petugas Register Ijin/Penyitaan

Penggeledahan.

78/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

79. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Tindak Pidana

Ringan Anak.

79/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

80. SK Penunjukan Petugas Register Upaya Hukum Perkara

Perdata Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan

Keberatan Gugatan Sederhana.

80/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020


81. SK Penunjukan Bendahara Biaya Proses dan Kasir. 81/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

82. SK Penunjukan Petugas Register Pendaftaran Barang Bukti

Kedalam Buku sippRegister dari Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP).

82/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

83. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Pra Peradilan 83/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

84. SK Penunjukan Petugas Register Perkara Permohonan

Pidana Banding

84/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

85. SK Pembentukan Tim Penyusun Standar Pelayanan

Peradilan

85/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

86. SK Honorer Bulan Januari Tahun 2019 86/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

87. SK Susunan Majelis Hakim Serta Panitera Pengganti Pada

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

87/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

88. SK Perubahan Susunan Majelis Hakim Serta Panitera

Pengganti Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

88/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

89. SK Perubahan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

89/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

90. SK Pembentukan TIM Seleksi Penerimaan Tenaga

Honorer Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

90/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

91 SK Pembentukan TIM Pemeriksa atau Konfirmasi atau

Klarifikasi atas Laporan Pengaduan

91/SK/KPN/1/2019 02 Januari 2020

92 SK Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) pada Pengadilan

Negeri Padangsidimpuan

6/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020

93 SK Pengangkatan Honorer pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan


94 SK User Pejabar Operator dan Administrator Pengguna

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

1/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020

95 SK Penunjukan Tim Posbakum 2/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020

95 SK Petugas Meja Informasi 4/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020

95 SK E-Court 5/SK/KPN/I/2020 02 Januari 2020

TABEL SOP TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN


No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

PENGADILAN

NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

I TEKNIS

1 Panitera 5 1. S.O.P Administrasi Penanganan Perkara

Perdata

2. S.O.P Prosese Persidangan Perkara Perdata

3. S.O.P Prosese Persidangan Perkara Pidana

4. S.O.P Administrasi Bantuan Hukum

5. S.O.P Eksekusi Lelang

Sudah dievaluasi

tanggal 16 Oktober

2018

5 Panitera Muda Pidana 37 1. S.O.P Penerimaan Perkara Pidana Biasa

2. S.O.P Pendaftaran Berkas Perkara Pidana

Biasa

3. S.O.P Penanganan Register Perkara Pidana

Biasa

4. S.O.P Penerimaan Perkara Pidana Singkat


Singkat


Singkat

7. S.O.P Penerimaan Perkara Pidana Cepat

(Ringan dan Lalu Lintas)


Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)


Cepat (Ringan dan Lalu Lintas)

10. S.O.P Penerimaan Permohonan Pra Peradilan

11. S.O.P Pendaftaran Permohonan Pra Peradilan

12. S.O.P Penanganan Register Permohonan Pra

Peradilan

13. S.O.P Penerimaan Permohonan Banding

Sudah dievaluasi

tanggal 16

Oktober2018


Perkara Pidana

14. S.O.P Pendaftaran Permohonan Banding

Perkara Pidana

15. S.O.P Penerimaan Memori Banding/ Kontra

Memori Banding Perkara Pidana

16. S.O.P Pencabutan Perkara Pidana Banding

17. S.O.P Pengiriman Berkas Perkara Pidana

Banding

18. S.O.P Penerimaan Permohonan Kasasi

Perkara Pidana

19. S.O.P Pendaftaran Permohonan Kasasi

Perkara Pidana

20. S.O.P Penerimaan Memori Kasasi/ Kontra

Memori Kasasi Perkara Pidana

21. S.O.P Pencabutan Perkara Pidana Kasasi

22. S.O.P Pengiriman Berkas Perkara Pidana

Kasasi

23. S.O.P Penerimaan Permohonan PK Perkara

Pidana

24. S.O.P Pendaftaran Permohonan PK Perkara

Pidana

25. S.O.P Pengiriman Berkas PK Perkara Pidana

26. S.O.P Penerimaan Permohonan Grasi Perkara

Pidana

27. S.O.P Pengiriman Permohonan Grasi Perkara

Pidana

28. S.O.P Penanganan Permohona Izin Sita

29. S.O.P Penanganan Permohona Izin Geledah

30. S.O.P Perpanjangan Tahanan Pasal 29

31. S.O.P Perpanjangan Tahanan Pasal 25

32. S.O.P Perpanjangan Tahanan Pasal 29 ayat

(2) dan (3)

33. S.O.P Perpanjangan Tahanan Pasal 29 ayat

(2) dan (3) ke PT


34. S.O.P Penerimaan Barang Bukti

35. S.O.P Pendaftaran dan Penanganan Barang

Bukti

36. S.O.P. Pemberitahuan Putusan Pidana

Biasa/Singkat

37. S.O.P. Pemberitahuan Putusan Pidana

Banding/Kasasi/PK

6 Panitera Muda Perdata 15 1. S.O.P Perkara Perdata Permohonan

2. S.O.P Perkara Perdata Gugatan Apabila

Mediasi Tidak Berhasil

3. S.O.P Perkara Perdata Gugatan/ Perlawanan

Sampai Dengan Proses Mediasi

4. S.O.P Banding Perkara Perdata Gugatan

5. S.O.P Kasasi Perkara Perdata Gugatan

6. S.O.P PK Perkara Perdata Gugatan

7. S.O.P Penerimaan Perkara Perdata Prodeo

8. S.O.P Eksekusi Riil Perkara Perdata

9. S.O.P Sita Eksesusi Perkara Perdata

10. S.O.P Penyelesaian Gugatan Sederhana

11. S.O.P Penyelesaian Keberatan Gugatan

Sederhana

12. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk Kepaniteraan

Pidana

13. S.O.P Panggilan Delegasi

14. S.O.P Keberatan Terhadap Bentuk Dan Atau

Besarnya Ganti Kerugian

15. S.O.P Konsinyasi Terhadap Gugatan Ganti

Rugi

Sudah dievaluasi

tanggal 16 Oktober

2018

7 Panitera Muda Hukum 20 1. S.O.P Pengelolaan Surat Masuk

2. S.O.P Pengelolaan Surat Keluar

3. S.O.P Pembuatan Laporan Bulanan

4. S.O.P Pembuatan Laporan Caturwulan

Sudah dievaluasi

tanggal 16 Oktober

2018


5. S.O.P Pembuatan Laporan Semester

6. S.O.P Penanganan Papan Informasi Perkara

7. S.O.P Penataan Arsip Berkas Perkara

8. S.O.P Penanganan Surat Masuk Klarifikasi

Laporan Tipiring

9. S.O.P Penanganan Surat Masuk Klarifikasi

Laporan Keuangan Perdata

10. S.O.P Penanganan Meja Pengaduan

Klarifikasi Surat Masuk Pengaduan


Klarifikasi Surat Klarifikasi Pengaduan


Klarifikasi Pembuatan SK Pengaduan

13. S.O.P Laporan Pengaduan dan Pengawasan

14. S.O.P Penanganan Meja Informasi

15. S.O.P Penanganan Surat Keterangan

Penelitian

16. S.O.P Pengesahan Badan Hukum

17. S.O.P Penanganan Surat Keterangan Tidak

Pernah Dipidana

18. S.O.P Warmerking

19. S.O.P Pendaftaran Surat Izin Kuasa Insidentil

20. S.O.P Pendaftaran Surat Izin Kuasa Khusus

8 Panitera Pengganti 8 1. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Biasa

2. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Anak

3. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Cepat

4. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Lalu

Lintas

5. S.O.P Persidangan Perkara Praperadilan

6. S.O.P Persidangan Perkara Pidana Singkat

7. S.O.P Persidangan Perkara Gugatan

8. S.O.P Persidangan Perkara Permohonan

Sudah dievaluasi

tanggal 16 Oktober

2018

9 Juru Sita / JSP 6 1. S.O.P Panggilan Sidang

2. S.O.P Pemberitahuan Isi Putusan

3. S.O.P Pemberitahuan Pernyataan

Sudah dievaluasi

tanggal 16 Oktober

2018


Banding/Kasasi/PK

4. S.O.P Pemberitahuan Memori

Banding/Kasasi/PK

5. S.O.P Pemberitahuan Kontra Memori

Banding/Kasasi/PK

6. S.O.P Pemberitahuan Inzage

7. S.O.P Delegasi Panggilan/ Pemberitahuan

dari PN lain

8. S.O.P Permohonan Eksekusi Perdata

II NON TEKNIS

1 Sekretaris 7 1. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan

Perencanaan Program dan Anggaran

2. S.O.P Persetujuan Bahan Pelaksanaan TI dan

Statistik

3. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan

Kepegawaian

4. S.O.P. Persetujuan Bahan Pelaksanaan

Organisasi dan Tata Laksana

5. S.O.P Persetujuan Bahan Pelaksanaan

Keuangan

6. S.O.P Persetujuan Protokoler

7. S.O.P Persetujuan Pemantauan, Evaluasi, dan

Dokumentasi serta Pelaporan

Sudah dievaluasi

tanggal 16 Okt

2018

2 Sub Bagian Perencanaan

Teknologi Informasi dan

Pelaporan

7 1. S.O.P Perencanaan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA)

2. S.O.P Pengajuan Revisi POK (DIPA)

3. S.O.P Perawatan SIPP

4. S.O.P Pengelolaan Website

5. S.O.P Perawatan dan Troubleshoot Jaringan

Komputer

6. S.O.P Peliputan dan Penginputan Website

7. S.O.P Penghimpunan Laporan

Sudah dievaluasi

tanggal 16 Oktober

2018

3 Sub Bagian

Kepegawaian Organisasi

dan Tata Laksana

26 1. S.O.P Administrasi Surat Masuk dan Surat

Keluar

2. S.O.P Daftar Urut Senioritas Hakim

3. S.O.P. Bezetting

Sudah dievaluasi tanggal 16 Oktober 2018


4. S.O.P Daftar urut kepangkatan (duk)

5. S.O.P Labul dan GDN

6. S.O.P Presensi Hakim dan Pegawai

7. S.O.P Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim Dan

Pegawai

8. S.O.P Pembuatan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan

9. S.O.P Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

10. S.O.P Kenaikan Pangkat

11. S.O.P Usulan CPNS menjadi PNS

12. S.O.P Usulan Pensiun

13. S.O.P Cuti Pegawai

14. S.O.P Sasaran Kinerja Pegawai (Skp)

15. S.O.P Usulan Karpeg, Karis/Karsu

16. S.O.P Update Data Pegawai Ke Dalam

Aplikasi Sikep

17. S.O.P Pembuatan Surat Tugas dan

Penunjukan

18. S.O.P Hukuman Disiplin

19. S.O.P Usul Jabatan

20. S.O.P Mutasi

21. S.O.P Satya Lencana

22. S.O.P Pelantikan

23. S.O.P Ujian Dinas

24. S.O.P Tes Kesehatan

25. S.O.P Prajabatan

26. S.O.P Kalender Kerja

4 Sub Bagian Umum dan

Keuangan

13 1. SOP Pengelolaan Surat Masuk

2. SOP Pengelolaan Surat Keluar

3. SOP Permintaan Barang Barang Alat Tulis

Kantor (ATK)

4. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan

(Kegiatan Harian)

5. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK - BMN

Sudah dievaluasi

tanggal 16 Oktober

2018


1.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga yang mencakup

struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang digunakan untuk

mencapai visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Tujuan dari

kerangka kelembagaan adalah meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan antar bidang,

mempertajam arah kebijakan dan strategi sesuai kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya

aparatur, membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, memperjelas

ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur. Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan sebagai salah satu ujung tombak pelaksana fungsi peradilan umum, dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas

dan fungsi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan didasarkan pada

UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung dan PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan

kesekretariatan. Secara terstruktur, kerangka kelembagaan pada Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan dapat digambarkan sebagai berikut :

(Kegiatan Harian)

6. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan

Persemester/ Pertahun

7. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN

Persemester/Pertahun

8. SOP Perawatan Dan Pemeliharaan Sarana

Dan Prasarana

9. SOP Pengadaan Barang Alat Tulis Kantor

(ATK)

10. SOP Pengelolaan Perpustakaan

11. SOP Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

12. SOP Penyusunan Uraian Tugas Pengamanan

Dan Petugas Kebersihan

13. SOP Pengadaan Barang Dan Jasa


Sesuai dengan bagan struktur diatas yang berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 dan PERMA

No. 7 Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara organisasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

terdiri atas :

1. Ketua

2. Wakil Ketua

3. Hakim

4. Panitera

5. Sekretaris

6. Panitera Muda Pidana

7. Panitera Muda Perdata

8. Panitera Muda Hukum

9. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala (Kosong)

10. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

11. Kasubbag Umum dan Keuangan

12. Panitera Pengganti

13. Jurusita/Jurusita Pengganti


Berdasarkan hasil analisa kelembagaan, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memiliki

jumlah aparatur yang minim sebagai salah satu unsur lembaga peradilan. Untuk perencanaan

kedepannya, perlu diberikan tambahan aparatur terutama untuk hakim, panitera pengganti,

fungsional kesekretariatan, dan staf.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia

Yang Agung” yang diturunkan ke dalam visi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan “Terwujudnya

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang Agung”, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan

berkomitmen untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan umum dalam meningkatkan

capaian kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024 ini yang selaras dengan tujuan Reformasi

Birokrasi dan meningkatkan Pelayanan Publik dengan keterbukaan informasi dan kemudahan

akses peradilan. Upaya ini terutama dilaksanakan dengan cara peningkatan kompetensi aparatur.

Dalam mengakomodir informasi kinerja Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan kebutuhan

pendanaan, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan tentang

mekanisme penyusunan informasi kinerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Informasi kinerja dimulai dari penentuan program, kegiatan,

output/sub output, dan komponen/sub komponen. Hasil perumusan ini secara umum dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

No

Sasaran Strategis

Uraian Indikator Kinerja Program Kegiatan Indikator

Kegiatan

1. Terwujudnya

proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

a. Presentase sisa perkara

yang diselesaikan

- Pidana

- Perdata

Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

1. Perkara peradilan

umum yang

diselesaikan di

tingkat pertama

dan banding yang

tepat waktu

b. Presentase Perkara

yang diselesaikan tepat

waktu

- Pidana

- Perdata

c. Presentase penurunan

sisa perkara


- Pidana

- Perdata

d. Presentase perkara

yang tidak mengajukan

upaya hukum

Pidana :

- Banding

- Kasasi

- PK

Perdata :

- Banding

- Kasasi

- PK

e. Presentase perkara

pidana anak yang

diselesaikan dengan

Diversi

f. Indeks responden

pencari keadilan yang

puas terhadap layanan

peradilan

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi putusan

yang diterima oleh

para pihak tepat waktu

b. Persentase perkara

yang diselesaikan

melalui mediasi

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

banding, kasasi dan PK

secara lengkap dan

tepat waktu

d. Persentase putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

putus

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

a. Persentase perkara

Prodeo yang

diselesaikan


Miskin dan

Terpinggirkan


yang diselesaikan di

luar Gedung

Pengadilan

2. Perkara peradilan

umum yang

diselesaikan

melalui sidang

luar gedung

pengadilan

c. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

3. Pos Bantuan

Hukum

4. Meningkatnya

Kepatuhan

Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan

Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

5. Meningkatnya

transparansi

pengelolaan

belanja layanan

perkantoran

(operasional) dan

non operasional

a. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan belanja

pegawai dan

operasional

perkantoran

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Pembinaan

Administrasi

Dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

Layanan Dukungan

Manajemen Satker

Daerah

b. Persentase

pelaksanaan belanja

non operasional

Layanan Perkantoran

6. Terwujudnya

standar

kebutuhan sarana

dan prasarana

perkantoran


pengelolaan belanja

modal

Program Peningkatan

Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung

Pengadaan

Sarana Dan

Prasarana Di

Lingkungan

Mahkamah

Agung

Layanan Internal

Pengadaan Sarana

Dan

Prasarana

3.1. Target Kinerja

Selama 5 tahun kedepan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menetapkan target

kinerja dari tahun 2020-2024. Dari target tahunan tersebut dapat ditetapkan target jangka


menengah yang merupakan standar target yang harus dicapai setiap tahunnya atau paling tidak

tercapai pada setiap akhir periode 5 tahun (rencana jangka menengah). Target tersebut ditetapkan

dari setiap indikator dari masing-masing sasaran strategis. Adapun target-target yang ditetapkan

adalah sebagai berikut :

No. Sasaran Strategis Target

Kinerja

Jangka

Menengah

Target Kinerja Tahunan

Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024

1. Terwujudnya

Proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel;

a. Presentase sisa

perkara yang

diselesaikan

- Pidana

- Perdata

b. Presentase Perkara

yang diselesaikan

tepat waktu

- Pidana

- Perdata

c. Presentase

penurunan sisa

perkara

- Pidana

- Perdata

d. Presentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum

Pidana :

- Banding

- Kasasi

- PK

Perdata :

- Banding

- Kasasi

- PK

e. Presentase perkara

pidana anak yang

100%

100%

100%

80%

7%

12%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

100%

100%

100%

80%

7%

12%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

100%

100%

100%

80%

7%

12%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

100%

100%

100%

80%

7%

12%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

100%

100%

100%

80%

7%

12%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

100%

100%

100%

80%

7%

12%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%


diselesaikan dengan

Diversi

f. Indeks responden

pencari keadilan

yang puas terhadap

layanan peradilan

87%

87%

87%

87%

87%

87%

2. Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi putusan

yang diterima oleh para

pihak tepat waktu


yang diselesaikan

melalui mediasi

c. Persentase berkas

perkara yang diajukan

banding, kasasi dan PK

secara lengkap dan

tepat waktu

d. Persentase putusan

perkara yang menarik

perhatian masyarakat

yang dapat diakses

secara online dalam

waktu 1 hari setelah

putus

100%

2%

100%

0%

100%

2%

100%

0%

100%

2%

100%

0%

100%

2%

100%

0%

100%

2%

100%

0%

100%

2%

100%

0%

3. Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan;

a. Persentase perkara

Prodeo yang

diselesaikan



luar Gedung

Pengadilan

c. Persentase Pencari

Keadilan Golongan

Tertentu yang

mendapat Layanan

Bantuan Hukum

(Posbakum)

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Meningkatnya Persentase Putusan 80% 80% 80% 80% 80% 80%


Kepatuhan

Terhadap

Putusan

Pengadilan

Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti

(dieksekusi

5. Meningkatnya

pengelolaan

belanja layanan

perkantoran

(operasional)

dan non

operasional

a. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan belanja

pegawai dan

operasional

perkantoran

b. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan belanja

non operasional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6. Terwujudnya

standar

kebutuhan

sarana dan

prasarana

perkantoran


pengelolaan belanja

modal

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.2. Kerangka Pendanaan

Setelah ditentukan target kinerja pada sasaran strategis selama 2015-2019, maka akan

dibentuk turunannya berupa program-program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka

mencapai target kinerja tersebut. Untuk melaksanakan program-program kegiatan tersebut, perlu

dibuat kerangka pendanaan jangka menengah yang menggambarkan standar kebutuhan pendanaan

ideal setiap tahunnya selama 2015-2019. Matrik kerangka pendanaan dapat dilihat pada tabel

berikut ini :

No. Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Target Anggaran

Jangka Menengah

1. Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan

Manajemen

Peradilan Umum

1. Perkara peradilan umum


tingkat pertama dan

banding yang tepat

waktu

650 perkara Rp. 316.550.000,-


2. Perkara peradilan umum

yang diselesaikan

melalui sidang luar

gedung pengadilan

70 perkara Rp. 80.600.000,-

3. Pos Bantuan Hukum 312 jam

layanan

Rp. 31.200.000,-

2. 2. Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Pembinaan

Administrasi

Dan Pengelolaan

Keuangan Badan

Urusan

Administrasi

Layanan Dukungan

Manajemen Pengadilan

12 layanan Rp. 116.440.000,-

Layanan Perkantoran 1 layanan Rp. 4.054.048.000,-

3. Program

Peningkatan Sarana

Dan Prasarana

Aparatur

Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana

Dan

Prasarana Di

Lingkungan

Mahkamah Agung

Layanan Internal

Pengadaan Sarana Dan

Prasarana

1 layanan Rp. 13.000.000,-


BAB - V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2015-2019 diarahkan untuk

merenspon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan

Strategis, baik yang bersifat Internal maupun yang bersifat Internal, Renstra ini merupakan upaya

untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah peluang tantangan, program yang

ditetapkan, dan Strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang

ingin dihasilkan dan Out Come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Padangsidimpuan harus disempurnakan dari waktu

kewaktu, dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan, melalui

renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat

keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri

Padangsidimpuan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntunan bagi pencapain arah, tujuan

dan sasaran program selama lima tahun yaitu Tahun 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan

Negeri Padangsidimpuan terwujud dengan baik.

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page iii

L A M P I R A N

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page iv

No

Tujuan

Target

Sasaran Target Strategis

Uraian Indikator

Kinerja Uraian Indikator Kinerja 2020 2021 2022 2023 2024 Program

Kegia

tan

Indikator

Kegiatan Target Rp

1. Terciptanya

kinerja

Pengadilan

Negeri

Padangsidimpu

an yang terarah

dan terukur,

sesuai dengan

renstra/progra

m kerja;

a. Presentase

sisa perkara

yang

diselesaikan

- Pidana

- Perdata

b. Presentase

Perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

- Pidana

- Perdata

c. Presentase

penurunan

sisa perkara

- Pidana

- Perdata

d. Presentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya hukum

100%

100%

85%

77%

7%

12%

Terwujudnya

proses Peradilan

yang Pasti,

Transparan dan

Akuntabel

g. Presentase sisa

perkara yang

diselesaikan

- Pidana

- Perdata

h. Presentase

Perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

- Pidana

- Perdata

i. Presentase

penurunan sisa

perkara

- Pidana

- Perdata

j. Presentase

perkara yang

tidak

mengajukan

upaya hukum

100%

100%

90%

80%

7%

12%

100%

100%

90%

80%

7%

12%

100%

100%

90%

80%

7%

12%

100%

100%

90%

80%

7%

12%

100%

100%

90%

80%

7%

12%

Program

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Peningkat

an

Manajeme

n

Peradilan

Umum

1. Perkara

peradilan

umum

yang

diselesaik

an di

tingkat

pertama

dan

banding

yang

tepat

waktu

2. Perkara

peradilan

umum

yang

diselesaik

an

melalui

sidang

luar

gedung

650

perkara

70

perkara

Rp.

316.550.00

0,-

Rp.

80.600.000

,-

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2020-2024

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page v

Pidana :

- Banding

- Kasasi

- PK

Perdata :

- Banding

- Kasasi

- PK

e. Presentase

perkara pidana

anak yang

diselesaikan

dengan Diversi

f. Indeks

responden

pencari

keadilan yang

puas terhadap

layanan

peradilan

95%

97%

100%

17%

17%

99%

28%

85%

Pidana :

- Banding

- Kasasi

- PK

Perdata :

- Banding

- Kasasi

- PK

k. Presentase

perkara pidana

anak yang

diselesaikan

dengan Diversi

l. Indeks responden

pencari keadilan

yang puas

terhadap layanan

peradilan

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

87%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

87%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

87%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

87%

98%

99%

100%

20%

20%

99%

32%

87%

pengadila

n

3. Pos

Bantuan

Hukum

312 jam

layanan

Rp.

31.200.000

,-

2. Terlaksananya

proses

penerimaan,

pemeriksaan,

dan

penyelesaian

perkara dengan

sederhana,

cepat, dan

biaya ringan

e. Persentase isi

putusan yang

diterima oleh

para pihak

tepat waktu

f. Persentase

perkara yang

diselesaikan

melalui

mediasi

g. Persentase

berkas perkara

yang diajukan

banding, kasasi

100%

1,5%

100%

Peningkatan

Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara

a. Persentase isi

putusan yang

diterima oleh

para pihak tepat

waktu

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan

melalui mediasi

c. Persentase

berkas perkara

yang diajukan

banding, kasasi

dan PK secara

100%

2%

100%

100%

2%

100%

100%

2%

100%

100%

2%

100%

100%

2%

100%

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page vi

dan PK secara

lengkap dan

tepat waktu

h. Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

setelah putus

0%

lengkap dan

tepat waktu

d. Persentase

putusan perkara

yang menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

setelah putus

0%

0%

0%

0%

0%

3. Terbukanya

akses informasi

kepada

masyarakat;

d. Persentase

perkara Prodeo

yang

diselesaikan

e. Persentase

perkara yang

diselesaikan di

luar Gedung

Pengadilan

f. Persentase

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu yang

mendapat

Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)

100 %

100%

87%

Meningkatnya

Akses Peradilan

bagi Masyarakat

Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase

perkara Prodeo

yang

diselesaikan

b. Persentase

perkara yang

diselesaikan di

luar Gedung

Pengadilan

c. Persentase

Pencari

Keadilan

Golongan

Tertentu yang

mendapat

Layanan

Bantuan

Hukum

(Posbakum)

100%

100%

90%

100%

100%

90%

100%

100%

90%

100%

100%

90%

100%

100%

90%

Persentase

Putusan Perkara

80% Meningkatnya

Kepatuhan

Persentase Putusan

Perkara Perdata

80% 80% 80% 80% 80%

Renstra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2020-2024 Page vii

Perdata yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Terhadap

Putusan

Pengadilan

yang

ditindaklanjuti

(dieksekusi)

4. Terkelolanya

anggaran secara

proposional dan

transparan, serta

akuntabel

c. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja

pegawai dan

operasional

perkantoran

d. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja non

operasional

100%

100%

Meningkatnya

pengelolaan

belanja

a. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja pegawai

dan operasional

perkantoran

b. Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja non

operasional

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Program

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas

Teknis

Lainnya

Pembinaa

n

Administr

asi

Dan

Pengelola

an

Keuangan

Badan

Urusan

Administr

asi

1. Layanan

Dukungan

Manajeme

n Satker

Daerah

2. Layanan

Perkantora

n

12 layanan

1 layanan

Rp.

116.440.00

0,-

Rp.

4.054.048.

000,-

Persentase

pelaksanaan

pengelolaan

belanja modal

100% Terwujudnya

standar

kebutuhan sarana

dan prasarana

perkantoran

Persentase

pelaksanaan

pengelolaan belanja

modal

100% 100% 100% 100% 100% Program

Peningkatan

Sarana

Dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

Pengadaa

n Sarana

Dan

Prasarana

Di

Lingkung

an

Mahkama

h Agung

Layanan

Internal

Pengadaan

Sarana Dan

Prasarana

1 layanan Rp.

13.000.000

,-

renstra pengadilan negeri padangsidimpuan tahun 2020 … 2020.pdfstrategis (renstra) pengadilan...

Documents