1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI No.20 Thn 2003 Pasal 3). “Pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat” merupakan salah satu esensi utama Agama dan Pendidikan Agama sebagai satu-satunya media yang sempurna untuk pembudayaan itu.

Pendidikan Agama termasuk Pendidikan Agama Islam di sekolah sesungguhnya memiliki landasan filosofi-ideologis dan konstitusional yang sangat kuat. Pada pembukaan (Preambul) UUD Negara RI Tahun 1945 a.l. dinyatakan “ Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur... Negara RI yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa....”. Selanjutnya dalam pasal 28E (1) dinukilkan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran....(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan....”. Tertera juga pada Pasal 28J (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebesannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama...”. Semua yang tercantum dalam Preambule dan Pasal 28E/J tersebut dikuatkan dalam Bab XI Agama Pasal 29 “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Terkait dengan Pendidikan dan Kebudayaan sangat ditekankan komitmen konstitusionalnya dalam Bab XIII Pasal 31 a.l. butir “ (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. .....(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Dengan merujuk kepada tingginya peran agama bagi aura kehidupan hingga arah dan fungsi pendidikan rakyat Indonesia, maka pendidikan agama sangat strategis khususnya Pendidikan Agama Islam di Sekolah mengingat sekolah umum yang secara kuantitas jumlahnya demikian besar dengan peserta didik yang mayoritas Muslim. Melalui pendidikan agama, fungsi pendidikan sebagai sarana transformasi pengetahuan mengenai aspek keagamaan dapat terpenuhi (dalam ranah kognitif) dan pendidikan agama yang berfungsi sebagai sarana transformasi norma serta nilai moral bisa membentuk sikap (dalam ranah afektif) yang berperan dalam mengendalikan perilaku (dalam ranah psikomotorik) sehingga berwujud kepribadian manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah memiliki kontribusi positif yang cukup efektif bagi pembentukan watak dan karakter bangsa yang bermartabat sejalan dengan tujuan pendidikan nasional (UU RI No. 20 Tentang Sistem pendidikan Nasional Sisdiknas pasal 3 ) yang menyatakan “Pendidikan nasional .......bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

2

bertanggung jawab”. Berikutnya pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.

Dari landasan konstitusional di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan agama, khususnya agama Islam, di sekolah cukup menempati posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya terhadap aspek pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pada tataran yang lebih substansial, pendidikan Islam di sekolah juga diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan keimanan, ketaqwaan yang tercermin dalam ketaatan beribadah serta karakter siswanya, sekaligus sebagai salah satu elemen penting pendorong terciptanya prinsip-prinsip toleransi, inklusifisme, dialog antar agama, serta pendidikan berwawasan multikultural.

Namun betapapun idealnya tujuan di atas, kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia justru menunjukkan bahwa selama ini pendidikan Agama Islam di sekolah masih belum mampu memperlihatkan hasil yang memuaskan dalam pencapaian pelbagai tujuan tersebut baik pada peserta didik yang masih berada pada umur interval proses pembalajaran maupun setelah menjadi alumni dan berkiprah di lapangan kerja dan komunitasnya. Hal ini dapat diindikasikan dari semakin maraknya konflik antar agama, gejala fundamentalisme dan radikalisme yang kian menguat, disorientasi moral relijius di masyarakat, serta konflik sosial yang melibatkan berbagai elemen agama dalam menyikapi realitas yang ada.

Faktor lain yang mengakibatkan belum maksimalnya pendidikan Islam di sekolah dalam mencapai tujuannya adalah belum adanya perencanaan kebijakan secara komprehensif yang dibutuhkan bagi pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan Islam di sekolah. Adapun kebijakan yang selama ini dikeluarkan oleh Departemen Agama seakan belum mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pendidikan agama di sekolah dalam tataran yang lebih esensil dan substanstantif. Karena selama ini, kebijakan yang ada seakan hanya ditujukan untuk merespons persoalan pendidikan agama di sekolah hanya pada tataran permukaan saja. Tentu saja hal ini dapat dilihat sebagai peluang sekaligus sebagai tantangan bagi Departemen Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (selanjutnya disingkat Ditpais), untuk segera merumuskan kerangka kebijakan pengembangan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam rencana strategis pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah umum. Tentu saja dalam penyusunan renstra ini Ditpais juga harus mempertimbangkan berbagai keadaan dan tantangan yang dihadapinya, agar kemudian pendidikan Islam pada sekolah diharapkan bukan saja dapat merespon berbagai tantangan yang berkembang dewasa ini, namun juga dapat mengantisipasi kemungkinan bagi adanya peluang dan tantangan baru di masa depan.

B. TUJUAN DAN KEGUNAAN Dokumen penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil pemilihan umum tahun 2004 telah secara baik dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Pada gilirannya, RPJMN tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis yang digunakan oleh seluruh pihak mulai dari Kementrian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah.Tidak terkecuali Ditpais dalam menyusun Renstra tahun 2006-2010, yang secara langsung melibatkan pelbagai pihak yang terkait dan berkepentingan untuk mendorong

3

partisipasi secara luas dan menciptakan rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap pengembangan pendidikan Islam di sekolah umum.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis DITPAIS ini secara ekplisit dimaksudkan untuk:

1. Memberikan panduan bagi Departemen Agama, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Ditpais), dalam merancang desain induk pengembangan pendidikan Agama Islam di sekolah;

2. Menjadi acuan bagi Ditpais dalam merumuskan perencanaan strategis pengembangan pendidikan Agama Islam pada sekolah;

3. Menjadi tolok ukur bagi sekolah untuk merancang rencana pengembangan kualitas pendidikan Agama Islam yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan di wilayah kerjanya. Adapun kegunaan Rencana Strategis DITPAIS berdasarkan tujuan di atas

meliputi: 1. Berguna dalam merancang mekanisme dan dinamika kerja bagi SDM DITPAIS

dalam upaya maksimalisasi pencapaian hasil belajar dan etos kerja dalam kinerja pelayanan pendidikan.

2. Berguna bagi pendidik (guru dan pengawas PAI) dalam persiapan diri tentang kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial.

3. Berguna bagi Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan dalam mengkonstruksi manajemen sekolah menyangkut Standar: isi (kurikulum); Proses pembelajaran ; Koordinasi Para Pendidik; Sarana dan Prasarana; Pengelolan dan pembiayaan; Penilaian Pendidikan, secara keseluruhan tersistem dengan PAI sehingga tercapai kebudayaan agama sekolah (School religious culture).

C. PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ISLAM PADA SEKOLAH Setidaknya ada dua macam perspektif pembangunan Pendidikan Agama Islam pada sekolah; perspektif pembangunan nasional dan perspektif pembangunan internasional. Perspektif pembangunan nasional lebih menempatkan kontribusi yang ingin dicapai Pendidikan Agama Islam pada sekolah lebih kepada kepentingan pembangunan nasional. Sedangkan perspektif pembangunan internasional, lebih menempatkan kontribusi yang ingin dicapai pada konstalasi pembangunan yang lebih bersifat global.

1. Perspektif Pembangunan Nasional Pasca reformasi 1998, kehidupan masyarakat Indonesia mulai memasuki

kehidupan demokratis yang ditandai oleh terbukanya kebebasan sipil dan partisipasi politik yang terjamin kebebasannya. Hal ini menimbulkan gejala baru yaitu kebebasan yang di satu sisi dapat memberdayakan masyarakat, namun di sisi lain kebebasan pun sangat rentan untuk disalahgunakan bagi hal-hal yang justru merusak hakikat kebebasan itu sendiri. Hasilnya kondisi masyarakat terkini justru ditandai dengan dua hal yang saling berlawanan: di satu sisi ada semacam keinginan kuat dari masyarakat untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama, sementara di sisi lain juga ada kecenderungan bagi munculnya gejala disorientasi relijius.

Kondisi ini juga semakin diperparah dengan tidak meratanya percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah ditimpa krisis ekonomi berkepanjangan. Untuk tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, sebanyak 37,4% tidak melewati standar garis kemiskinan, baik dari standar Depsos maupun PBB (yang telah mencapai garis kemiskinan absolut atau di bawah garis kemiskinan). Pada saat yang sama sebanyak 20% masyarakat Indonesia juga berpotensi untuk jatuh ke dalam

4

garis kemiskinan; dengan standar yang berada jauh di bawah standar garis kemiskinan yang ditetapkan PBB yaitu sebanyak 1 US$ perhari, sedangkan di Indonesia antara Rp. 99.000-110.000 per bulan atau rata-rata 12 US$ per bulan (Laporan Biro Pusat Statistik tahun 2004).

Pada situasi inilah pendidikan Islam di Indonesia dituntut untuk memberikan kontribusinya dalam upaya membangun kembali bangsa ini. Dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai arah utama pengembangannya, pendidikan Islam diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat kembali nilai-nilai toleransi dan inklusifitas bagi masyarakat Indonesia yang plural. Pendidikan karakter juga diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengapresiasi isu penting dalam kehidupan sehari-hari; seperti kesetaraan jender. Selain itu pendidikan karakter juga berfungsi sebagai paradigma pendidikan yang tidak hanya menempatkan pemahaman terhadap nilai-nilai agama melalui metode verbal, namun menempatkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama sebagai basis dari pembentukan nilai-nilai positif dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pendidikan karakter merupakan prasyarat penting bagi terciptanya keunggulan pendidikan Islam dibanding sistem pendidikan umum lainnya. Keunggulan ini kemudian diharapkan tidak saja mendorong terciptanya stabilitas pembangunan nasional, melainkan juga dapat menciptakan investasi besar terhadap sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, terampil, serta memiliki karakter penting dalam keberagamaan mereka.

2. Perspektif Pembangunan Internasional

Kemajuan globalisasi yang paralel dengan gejala modernisasi di seluruh dunia tentu memiliki dampak langsung terhadap masyarakat Indonesia. Namun arus globalisasi yang terjadi tentu tidak selamanya selaras dengan kemajuan sebuah bangsa. Makin seringnya komunikasi antar budaya serta sistem nilai yang terjadi antar sebuah suku bangsa kerap identik dengan perbenturan antar nilai, kepentingan, serta peradaban. Mengutip Huntington, bahwa perbenturan antar peradaban yang terjadi di penghujung abad ke 20 justru mengindikasikan akan adanya disparitas baru hubungan antara agama dengan negara, khususnya Islam.

Tak pelak arus globalisasi yang terjadi di Indonesia, yang mayoritas berpenduduk muslim, harus dipikirkan secara bersama agar dampak yang terjadi tidak melulu identik dengan pertentangan bahkan perbenturan antar budaya. Situasi ini kemudian menjadikan pendidikan Islam pada sekolah menemukan peluangnya untuk membangun pendidikan yang berwawasan multikultural. Pendidikan Agama Islam khususnya di sekolah kemudian harus diarahkan untuk membangun sistem kesadaran yang berpijak kepada kesamaan prinsip penghargaan atas multibudaya (multiculture) serta lintas iman (crossfaith). Sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk, pendidikan Islam berwawasan multibudaya dan lintas iman sangatlah dibutuhkan terutama untuk membangun karakter positif yang mampu menumbuhkan sikap toleran dan inklusif antar umat beragama.

Peluang lain sebaga konsekuensi penghormatan tersebut, pembangunan pendidikan Islam dalam konteks pembangunan internasional saat ini adalah adanya tuntutan bagi sikap keterbukaan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan. Harus diakui bahwa akhir-akhir ini, segala perbedaan budaya dan keyakinan yang terjadi disinyalir sebagai benih yang dapat meretas konflik sosial di masyarakat. Kemungkinan terhadap adanya konflik yang bersifat global pun juga semakin terbuka jika saja segala bentuk perbedaan tersebut tidak disiasati dan dikelola dengan baik. Terbukti dari berbagai fenomena kekerasan global yang kerap identik dengan sikap terorisme, yang justru ironisnya hal tersebut sering diidentifikasi

5

sebagai perbuatan umat Islam. Oleh karena itu, sikap keterbukaan terhadap segala bentuk perbedaan budaya dan keyakinan ini tentu saja harus dirumuskan sebagai salah satu paradigma pendidikan Islam yang ditujukan bagi pengembangan pendidikan agama berwawasan multikultural dan kearian lintas keyakinan.

Dengan demikian perspektif pembangunan Pendidikan Agama Islam pada sekolah sangat utopis dan agar terwujud secara realisis menempa peserta didik yang masih dalam proses hingga menjadi lulusan sekolah sebagai cikal-bakal manusia Indonesia seutuhnya, pendekatannya harus tercentra pada prinsip universal (holistik) dan terkait satu sama lain secara struktural maupun fungsional (sistemik).

6

BAB II DASAR KEBIJAKAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PADA SEKOLAH

A. LANDASAN JURIDIS

1. UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31 a). Ayat 3, Pemerintah mengusahakan dan menyelengarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU.

b). Ayat 5, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

2. Tap MPR no.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, dalam Bab III

dinyatakan bahwa arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa diimplementasikan secara berikut; a) Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam

kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal dan pemberian contoh keteladanan dari para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat.

b) Mengarahkan orientasi pendidikan yang mengutamakan aspek pengenalan menjadi pendidikan yang bersifat terpadu dengan menekankan ajaran etika yang bersumber dari ajaran agama dan budaya luhur bangsa serta pendidikan watak dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spiritual serta amal kebijakan.

c) Mengupayakan agar setiap program pembangunan dan keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlak mulia, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

3. Undang Undang No. 20 Tahun 2003

a) Pasal 3, Pendidikan Nasional mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

b) Pasal 12, ayat 1a “ Setiap Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya.

4. PP NO 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

a) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, (2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, (3) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) kelompok mata pelajaran estetika, dan (5) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan/

b) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan

7

dan/ atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.

5. Peraturan Presiden NO.7 Tentang Rencana Pembangnan Jangka Menengah Tahun 2004 pada Bab 31 bidang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Dalam arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional, disebutkan pada ;

a) butir b, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

b) butir c, peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan.

B. LANDASAN FILOSOFIS Dalam membicarakan dasar kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Ditpais) perlu diketengahkan visi dan misi yang dijadikan landasan filosofis bagi pengembangan program-program yang akan dijalankan. Visi dan misi tersebut juga merupakan arah pemikiran atau gambaran tentang harapan yang dicita-citakan. 1.Visi dan Misi Departemen Agama RI a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan

kehidupan beragama b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan c. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan f. Memperkokoh kerukunan umat beragama g. Mengembangkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan

kebangsaan Indonesia.

2. Visi dan Misi Ditjen Pendidikan Islam a. Visi

Memberdayakan masyarakat dan lembaga pendidikan Islam agar dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik sehingga mereka dapat menjadi orang sukses dan diridhoi Allah SWT.

b. Misi

1) Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama, sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

8

2) Menjadikan institusi pendidikan (sekolah dan luar sekolah) sebagai basis penanaman moral dan akhlak di samping pendidikan di keluarga dan masyarakat.

3) Mengupayakan terwujudnya Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren yang berkualitas, mandiri, berdaya saing, dan kuat kedudukannya dalam Sistem Pendidikan Nasional, sehingga mampu menjadi pusat unggulan pendidikan agama Islam dan pengembangan masyarakat dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian santri sebagai muslim yang taat dan warga negara yang bertanggung jawab.

4) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam mengatasi dampak perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5) Meningkatkan pendidikan agama pada masyarakat dan pembinaan kehidupan beragama dan masyarakat.

3. Visi dan Misi Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

a. Visi Visi pendidikan Islam pada sekolah yang akan dituju oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah pada dasarnya memberikan dukungan terhadap pembangunan Indonesia di masa depan yang bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yakni terwujudnya negara –bangsa Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, visi pendidikan Islam pada sekolah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi Departemen Agama yaitu terwujudnya masyarakat yang taat beragama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan visi Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Ditpais), yakni ; Terwujudnya lulusan sekolah yang beriman dan bertaqwa, taat beragama, inklusif, cerdas, berpikiran maju, dan berakhlak mulia.

b. Misi 1) Mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah; 2) Mengembangkan pembelajaran pendidikan agama Islam yang berkualitas; 3) Menciptakan nuansa religius dalam tatanan kehidupan sekolah; 4) Menumbuhkan sikap terbuka, toleran, dan menghormati keyakinan agama

orang lain; 5) Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap siswa

Dari world view yang inheren pada juridis hingga filosofis penyangga

tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah yang berkualitas dan mengglobal seyogiyanya diimplementasikan dengan bijak, karena anak pada usia sekolah inilah tepatnya masa pembentukan utama dimana mudah diarahkan dan sekaligus rentan terhadap pengaruh yang menjerumuskan jika terlambat atau salah arah.

9

BAB III ANALISIS SITUASI

Kerangka kebijakan dan arah pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah yang dirancang dalam rencana strategis ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam pada sekolah. Maka pokok-pokok kebijakan yang akan diturunkan menjadi program akan dapat menemui sasaran yang realistis serta konsisten dengan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks inilah analisis situasi pendidikan Islam pada sekolah sangat dibutuhkan tidak saja untuk mengkaji secara historis mengenai pendidikan agama Islam pada sekolah, melainkan juga untuk melihat peran dan kontribusi yang telah dihasilkan dalam konteks pembangunan nasional. A. PERPEKTIF HISTORIS 1. Pendidikan agama Islam pada sekolah di Masa Orde Lama

Usaha-usaha untuk memasukkan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah sebetulnya telah dilakukan sebelum masa kemerdekaan. Hal ini dapat terlihat dari adanya beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk merespon mengenai pendidikan agama pada sekolah pribumi. Walaupun pemerintah kolonial saat itu tetap melarang memasukkan mata pelajaran agama pada sekolah pribumi, khususnya agama Islam, namun justru hal ini tidak menghalangi munculnya sekolah-sekolah swasta yang justru menerapkan pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajarannya seperti HIS met de Quran dan MULO met de Quran.

Pasca kemerdekaan, barulah pendidikan agama Islam di sekolah umum mendapatkan momentumnya untuk terus berkembang. Di bawah kepemimpinan Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi (Menteri Agama ke 2), Departemen Agama saat itu mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya mengadakan pengajaran agama di sekolah umum. Kebijakan ini dapat terlihat dari adanya peraturan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri PPK (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) No. 1142/BHG A dan No. 1285/kj9 mengenai:

1. Perlunya agama menjadi salah satu pelajaran yang diberikan di Sekolah Rakyat (SR);

2. Guru Agama disediakan oleh pihak kementrian dan dibayar oleh pemerintah; 3. Guru Agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud

tersebut didirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA); 4. Pesantren dan Madrasah harus dipertinggi mutunya.

Dari berbagai ketentuan tersebut, jelaslah bahwa pendidikan agama Islam pada sekolah di masa kemerdekaan maupun pada perkembangan pemerintahan orde lama mendapat tempat khusus seiring terwujudnya cita-cita pembangunan bangsa (nation building). Selain itu, cita-cita untuk mengintegrasikan pendidikan Islam pada sekolah dengan sistem pendidikan nasional sesungguhnya telah dimulai sejak masa awal kemerdekaan. Kontribusi yang diharapkan dari pendidikan Islam pada sekolah pun terlihat jelas; bahwa pendidikan agama merupakan prasyarat utama bagi pembangunan masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

2. Pendidikan Islam pada sekolah di Masa Orde Baru

Pada masa pemerintahan orde baru, pendidikan agama Islam pada sekolah pun semakin berkembang, baik dari aspek kurikulum, metodologi pembelajaran, serta tenaga pengajar. Sejalan dengan kebijakan pemerintahan yang lebih

10

memprioritaskan kepada pembangunan ekonomi dan modernisasi di segala bidang, pendidikan agama baik di lembaga pendidikan agama maupun sekolah umum juga mendapatkan perhatian dari pemerintah saat itu.

Sejak diresmikannya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) menjadi IAIN di masa pemerintahan orde lama, ekpektasi umat Islam terhadap pengajar ilmu agama yang berkompeten semakin meningkat. Pada perkembangannya, tenaga pengajar yang dihasilkan oleh IAIN yang ada mampu menunjukkan kualitasnya dengan menyebar bukan saja ke lembaga pendidikan agama seperti pesantren dan madrasah, melainkan juga ke sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Dengan kata lain, terjadi hubungan mutualisme antara pendidikan di sekolah umum dengan lulusan perguruan tinggi Islam yang ada.

Di masa orde baru, hubungan mutualisme ini pun terus dikembangkan dengan memasukkan semangat pembangunan Indonesia yang berdasar dari kerukunan antar umat beragama serta menjunjung tinggi sikap toleransi. Pada perkembangannya, semangat-semangat pembangunan tersebut kemudian terwujud dalam pembentukan kurikulum yang diajarkan oleh pendidikan agama di sekolah umum. Maka terlihat jelas bahwa kontribusi yang telah dicapai oleh pendidikan agama di sekolah umum pada masa pemerintahan orde baru adalah terciptanya konsolidasi umat beragama dalam upaya mendukung pembangunan nasional. Selain itu, sikap kerukunan dan tolerasi antar umat beragama yang menjadi salah satu prasyarat utama pendukung pembangunan, telah berhasil ditanamkan sebagai nilai-nilai utama terciptanya stabilitas bangsa Indonesia.

3. Pendidikan Islam pada sekolah di Masa Reformasi

Pasca jatuhnya pemerintahan rezim orde baru, semangat kebebasan seakan memasuki segala sendi kehidupan bangsa ini hingga kemudian menjadi arah utama pembangunan bangsa ini. Mulai dari partisipasi politik yang ditandai dengan semangat demokratisasi, supremasi hukum, kegiatan ekonomi pasar bebas, hingga sektor pendidikan ditandai dengan semangat perubahan yang seolah dilandasi oleh paham kebebasan.

Namun pada saat yang sama semangat kebebasan tersebut seringkali tidak dibarengi dengan penghargaan terhadap keragaman budaya, perbedaan pendapat, serta perbedaan keyakinan. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda bangsa ini turut membawa masyarakat Indonesia ke dalam situasi kemiskinan dan ketertinggalan dalam aspek daya saingnya dibanding bangsa-bangsa lain. Dalam kondisi inilah, pendidikan Islam pada sekolah dituntut untuk memberikan kontribusinya bagi terciptanya pendidikan karakter yang diarahkan kepada penguatan sikap inklusif dan toleran antar umat beragama yang juga sejalan dengan penguatan pendidikan berwawasan multikultural. Karakter positif ini diharapkan ikut mendorong pembangunan kembali bangsa ini ke arah yang lebih maju. Selain itu, semakin terintegasinya pendidikan Islam pada sekolah dengan sistem pendidikan nasional, membuat pendidikan agama pada masa reformasi mendapatkan peluangnya untuk semakin berkembang.

B. PERAN STRATEGIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DALAM

PEMBANGUNAN DI INDONESIA Setelah mengkaji sejarah perkembangan pendidikan Islam pada sekolah, maka dapat terumuskan peran strategis pendidikan agama Islam pada sekolah dalam pembangunan di Indonesia. Peran strategis tersebut dapat terumuskan menjadi:

11

1. Pendidikan agama Islam pada sekolah berperan penting dalam menciptakan generasi yang beriman dan bertaqwa, serta ketaatan dalam menjalankan ajaran agamanya dan sekali gus berperan dalam pembentukan akhlak mulia yang dilandaskan pada nilai-nilai agama.

2. Pendidikan agama Islam pada sekolah merupakan elemen utama terwujudnya upaya nation building. Hal ini dapat terlihat sejak awal berdirinya bangsa ini, pendidikan Islam pada sekolah langsung mendapat perhatian dari pengambil kebijakan di masa itu. Dengan memasukkan pendidikan agama ke dalam sekolah umum, diharapkan akan terdapat korelasi positif antara tujuan pendidikan nasional dengan pembentukan identitas bangsa.

3. Pendidikan agama Islam pada sekolah umum berperan penting dalam membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Hal ini terlihat dari salah satu keberhasilan pemerintahan orde baru dalam menjaga stabilitas dan keutuhan bangsa ini. Dengan menempatkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, pendidikan Islam pada sekolah telah memiliki kontribusi penting bagi pembangunan nasional.

4. Selanjutnya, pendidikan agama Islam pada sekolah juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan karakter. Selain ditujukan bagi terciptanya karakter positif umat beragama dan antar umat beragama, pendidikan agama juga dapat berperan penting bagi terciptanya wawasan multikultural yang dapat menghargai keragaman budaya, agama, kesetaraan jender, serta berbagai keyakinan yang ada di Indonesia.

5. Pendidikan agama Islam pada sekolah juga berperan dalam pengintegrasian ilmu umum dengan ilmu agama. Pengintegrasian ini diharapkan dapat menyentuh kesadaran dan langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Pengintegrasian ini kemudian diharapkan dapat menembus sekat-sekat disiplin ilmu tertentu dengan ilmu agama, sehingga dapat menghasilkan kegiatan pendidikan yang berbasis kepada multi disiplin ilmu, sehingga diharapkan pula dapat menambah kualitas lulusan sekolah umum dalam mengkaji Islam.

C. KONDISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH Setelah mengkaji perspektif historis dan peran strategis pendidikan Islam pada sekolah di dalam pembangunan nasional, selanjutnya akan dikemukakan mengenai kondisi terkini dari pendidikan Islam pada sekolah. Dengan mengkaji lebih dalam mengenai kondisi pendidikan Islam pada sekolah, maka kerangka kebijakan dan arah pengembangan pendidikan Islam pada sekolah dapat menghasilkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan itu sendiri. 1. Jumlah Sekolah

Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, sekolah umum secara nasional berjumlah 224.170 sekolah dengan distribusi sebanyak 47.937 TK, 145.867 SD, 21.256 SMP, dan 8.249 SLTA. Besarnya angka tersebut mengindikasikan besarnya garapan strategis pendidikan agama Islam pada sekolah, sekali gus merupkan tanggung jawab yang harus diemban. Namun data tersebut belum termasuk sekolah-sekolah baru yang tidak terdata, karena berlokasi di daerah yang sulit terjangkau. Oleh karena itu, jumlah yang ada dalam data tersebut menjadi indikator utama perkembangan pendidikan agama pada sekolah.

12

Jumlah Sasaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK, & SLB

NO STATUS TK SD SLTP SMA/SMK* SLB TOTAL

1 Negeri 305 135.644 11.234 3.392 44 150.619

2 Swasta 47.632 10.223 10.022 4.857 817 73.551

TOTAL 47.937 145.867 21.256 8.249 861 224.170 Sumber data: Statistik Diknas 2003/2004, * Statistik EMIS Depag 2003/2004.

Jika jumlah tersebut dapat dioptimalkan, maka perkembangan pendidikan Islam pada sekolah dapat berjalan dengan baik. Mengingat jumlah yang tertinggi adalah SD, maka potensi pendidikan agama bisa mencapai dua tujuan sekaligus pada saat yang sama. Pertama, pendidikan agama yang dilakukan di SD dapat menambah kualitas masukan (quality of intakes) peserta didik. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh kepada peningkatan jumlah angka partisipasi sekolah kepada penduduk usia 7-12 tahun yang hingga saat ini mencapai 96,8%. Kedua, pendidikan agama yang dilakukan di SD dapat menjadi pendidikan karakter yang baik bagi peserta didik pada usia awal perkembangan psikologisnya.

3. Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam dan Siswa Muslim

Berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional , jumlah total guru pendidikan agama Islam di sekolah sebanyak 148.907 orang. Dengan distribusi di tiap jenjang pendidikan, meliputi: guru agama yang berada di SD berjumlah 117.229 orang, di SLTP berjumlah 18.739 orang, serta di SLTA berjumlah 12.939 orang. Jumlah ini juga merupakan wilayah sasaran binaan Ditpais dalam bidang peningkatan kualitas ketenagaan. Angka tersebut juga mengindikasikan besarnya tuntutan dan harapan terhadap peran Ditpais dalam peningkatan kualitas guru PAI di semua jenis dan jenjang pendidikan.

Table 1: Jumlah Guru PAI Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Akhir

NO. STATUS KUALIFIKASI PENDIDIKAN AKHIR

< SLTA D 1 D 2 D 3 > S 1 TOTAL

1. SD

-

Negeri 7.507 1.974 76.073 8.651 18.017 112.222

-

Swasta 369 140 2.240 564 1.694 5.007

2. SMP

-

Negeri 180 61 670 2.863 9.578 13.352

-

Swasta 224 71 433 950 3.709 5.387

13

3. SMA/SMK

-

Negeri 29 9 155 783 5.270 6.246

-

Swasta 97 20 181 735 5.660 6.693

SUB TOTAL 8.406 2.275 79.752 14.546 43.928 148.907 Sumber data : Statistik Pendidikan Agama & Keagamaan Tahun Pelajaran 2003-2004 Catatan : Masih Terdapat 9.804 Guru PAI yang belum diketahui klasifikasi berdasarkan jenjang pendidikan.

Sedangkan jumlah siswa Muslim bedasarkan data yang diperoleh secara

total berjumlah 33.741.236 orang dengan distribusi pada tiap jenjang, meliputi ; murid TK berjumlah 1.960.407 orang, murid SD berjumlah 22.426.696 orang, siswa SMP berjumlah 6.283.473 orang, siswa SMA/SMK 3.013.660 orang., dan siswa SLB 31.658 orang. Pada sisi ini Ditpais, khususnya subdit Kesiswaan memiliki tugas besar dalam melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan minat siswa untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam dan juga mencintai agamanya.

Table 2: Jumlah Siswa Muslim berdasarkan jenjang pendidikan

NO STATUS TK SD SLTP SLTA* SLB** TOTAL

1. Negeri 25.342 21.562.779 4.799.181 1.678.091 3.128 28.068.521

2. Swasta 1.960.407 863.917 1.484.292 1.335.569 28.530 5.672.715

TOT 1.985.749 22.426.696 6.283.473 3.013.660 31.658 33.741.236

Sumber : Statistik Depdiknas tahun 2003/ 2004 * SLTA diambil dari Statistik Pendidikan Agama & Keagamaan Tahun Pelajaran 2003-2004. **Prediksi total 89% dari total murid SLB seluruh agama berjumlah 35.782 (negeri: 3.724, swasta: 32.058)

Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa besaran rasio antara guru

pendidikan agama Islam dengan murid di sekolah umum masih belum memadai. Untuk SD jumlah rasio antara guru pendidikan agama Islam mencapai 1:191, untuk SMP jumlah rasio antara guru pendidikan agama dengan murid mencapai 1:349, sementara untuk SMA/SMK jumlah rasio antara guru pendidikan agama Islam dengan murid mencapai 1:251. Hal ini pun belum mempertimbangkan pemerataan dan sebaran geogafisnya, seperti pembagian wilayah desa-kota ataupun Wilayah terpencil.

14

Table 3: Rasio Perbandingan jumlah Guru PAI dan Siswa Muslim pada Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

4. Kurikulum

Aspek kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam mengkaji kondisi pendidikan Islam pada sekolah. Kendatipun tidak ditemukan data penunjang mengenai kurikulum dan metodologi pembelajaran agama Islam di sekolah umum, namun pada tataran yang lebih substansial dapat ditemukan sejumlah permasalahan yang terdapat pada kurikulum pendidikan Islam pada sekolah.

Sejauh ini, kurikulum pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah terkesan tidak memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai Islam itu sendiri. Ditambah dengan metode pembelajaran yang menekankan kepada tradisi mengahapal teks-teks dalam Islam, membuat pendidikan Islam seolah justru tercabut dari konteks realitas sosial serta tidak berorientasi kepada pemahaman yang mendalam mengenai Islam. Ditambah lagi dengan belum adanya sarana penunjang pembelajaran pendidikan agama Islam yang didukung dengan sarana teknologi informasi makin membuat pendidikan Islam pada sekolah justru terkesan tertinggal jauh dengan disiplin ilmu lain. Pada tataran implementasi, kurikulum pendidikan agama Islam belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh dalam wilayah kurikuler. Artinya, sekolah-sekolah masih terpaku pada kegitan pembelajaran intra kurikuler dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Konsekuensinya, di luar kelas pendidikan agama Islam tidak memberikan warna dan makna yang signifikan dalam tatanan kehidupan komunitas sekolah.

D. PELUANG DAN TANTANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA SEKOLAH 1. Peluang a. Terintegrasinya Pendidikan Agama Islam dengan Sisdiknas

Undang-undang No 20 tahun 2003 semakin mempertegas kedudukan pendidikan agama Islam sebagai salah satu elemen terciptanya tujuan pendidikan nasional secara umum. Maka dalam hal ini, Departemen Agama khususnya Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah berpeluang besar untuk mengembangkan kapasitas kelembagaannya dengan meningkatkan kualitas sistem dan layanan pendidikan agama Islam dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan nasional.

b. Masyarakat yang semakin relijius Kondisi masyarakat yang cenderung semakin religius memperbesar peluang pendidikan agama Islam dalam memperoleh pangsa pasarnya di sekolah. Walaupun lembaga pendidikan agama (madrasah dan pesantren) telah lama eksis dalam dunia pendidikan di Indonesia, namun sekolah umum salah satu sarana pendidikan bagi masyarakat tetap membutuhkan pendidikan agama sebagai elemen utama dalam sistem pendidikannya. Pada gilirannya

Sekolah Jumlah Guru PAI

Jumlah Murid

Rasio Guru-Siswa

SD 117.229 22.426.696 1:191

SLTP 18.739 6.283.473 1:349

SLTA 12.939 3.013.660 1:251

15

pendidikan agama Islam pada sekolah diharapkan akan terus menjaga dan memperbaharui kondisi masyarakat yang semakin relijius

2. Tantangan Dalam kaitannya dengan amanat RPJM 2005-2009 tentang sasaran pembangunan pendidikan, tantangan yang dihadapi pendidikan agama di sekolah umum dalam lima tahun ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia Terkait dengan tantangan ini, maka yang harus dilakukan Ditpais adalah meningkatkan kualitas hasil belajar pendidikan Islam di sekolah umum. Maka kualitas pendidikan agama tersebut menjadi urgen untuk dikaji seiring dengan upaya penciptaan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

b. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik belum memuaskan Kondisi ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Selain kurangnya jumlah, rendahnya mutu tenaga kependidikan, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung lainnya, kendala utama yang menjadi tantangan ini adalah derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama .

c. Kecenderungan studi agama yang tinggi khususnya di sekolah umum Tantangan ini dapat terlihat dari semakin maraknya kelompok-kelompok pelajar yang giat menekuni studi agama khususnya studi Islam di sekolah-sekolah umum. Maka ke depan pendidikan Islam di sekolah umum seharusnya dapat pula memfasilitasi para siswa yang terlibat aktif dalam kelompok-kelompok studi tersebut agar lebih menekankan kepada orientasinya kepada peserta didik. Selain tantangan yang disebutkan di atas, beberapa permasalahan lain yang

lebih spesifik masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pendidikan agama di sekolah, di antaranya meliputi ;

1. Masalah Kesiswaan - Kualitas siswa/kelulusan PAIS terkesan rendah. - Minat belajar / kemampuan membaca kitab suci Al Quran rendah. - Minat belajar/ pengetahuan agama rendah (tidak jelas ukuran

standarnya). - Amalan ibadah belum optimal. - Fondasi keimanan dan ketaqwaan masih rentan - Perilaku menyimpang di bidang ahlak/moral keagamaan relatif rentan /

tinggi. - Pemakaian narkoba dan kriminal relatif rentan / tinggi

2. Masalah guru agama Islam - Kualitas dan kuantitas guru PAIS belum memadai - Penghargaan status guru agama masih rendah

3. Masalah kurikulum - Kurikulum pendidikan agama Islam belum dilaksanakan secara optimal

16

4. Masalah kelembagaan - Kepedulian pimpinan sekolah pendidikan agama tidak maksimal

- Keorganisasian / forum guru agama belum berjalan optimal 5. Masalah sarana pendidikan agama

- Keterbatasan sarana pengajaran / sarana praktek peribadatan - Keterbatasan bacaan guru agama - Keterbatasan kepustakaan agama bagi para siswa

6. Masalah kepengawasan - Mutu dan jumlah tenaga pengawas guru agama rendah

7. Masalah data pendidikan Islam di sekolah - Ketersediaan data sekolah, guru, siswa dan sarana pendidikan di

sekolah tidak memadai. Termasuk data sekolah swasta milik lembaga agama non Islam.

8. Masalah evaluasi pendidikan Islam di sekolah - Indikator keberhasilan dan kegagalan pendidikan Islam di sekolah belum

terukur secara memadai

17

BBAABB IIVV

KEBIJAKAN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH Bab ini membahas kerangka kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam

pada Sekolah (Ditpais) 2006-2010. Selain didasarkan pada identifikasi kondisi, permasalahan, peluang, dan tantangan sebagaimana sudah dibahas dalam bab terdahulu, kebijakan yang ditetapkan juga merujuk pada arah kebijakan dan pengembangan program yang disusun dalam RPJMN tahun 2004-2009.

A. ARAH KEBIJAKAN 1. Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara tegas telah menyebutkan dalam empat kebijakan utamanya mengenai pendidikan Islam. Empat kebijakan tersebut adalah:

1. Mengurangi beban pendidikan; 2. Memperbaiki kinerja kelembagaan; 3. Konvergensi perencanaan pendidikan; 4. Meningkatkan mutu pendidikan

Empat kebijakan tersebut sejatinya berimplikasi kepada pendidikan Islam pada sekolah. Dengan mengurangi beban pendidikan, pendidikan Islam pada sekolah diharapkan dapat menjadi sistem pendidikan yang tidak lagi berorientasi kepada proses transformasi ilmu kepada peserta didik. Namun lebih memberi perhatian kepada proses belajar bersama yang mengarah kepada pemenuhan minat, bakat, dan potensi peserta didik disertai kurikulum dan metode pembelajaran yang langsung menyentuh kepada aspek kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam pada sekolah juga diharapkan dapat mendukung kualitas dan mutu pendidikan. Baik dari segi kualitas lulusan maupun kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pendidikan Islam pada sekolah juga diharapkan dapat memberikan dampak langsung tidak saja kepada pembentukan karakter bangsa, melainkan kepada aspek daya saing dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Maka pendidikan Islam pada sekolah merupakan sebuah investasi besar yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Ditpais, bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.

2. Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Pendidikan merupakan media yang efektif untuk mengajarkan norma, mensosialisasi nilai, dan menanamkan etos di kalangan warga masyarakat. Dalam hal ini, urgensi pendidikan terletak pada fungsinya sebagai instrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Peran pendidikan menjadi lebih penting lagi ketika arus globalisasi demikian kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budaya yang acapkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadi wahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif sebagai warga bangsa dan mengukuhkan ikatan-ikatan sosial, dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa, dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional.

18

Dalam perspektif ini, pendidikan agama Islam pada sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari upaya membangun watak dan karakter bangsa. Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman (Pasal 1, ayat 2). Pendidikan agama Islam pada sekolah diharapkan dapat menjadi wahana yang efektif untuk membangun karakter manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan, dan menghargai perkembangan pengetahuan. Untuk itu, kebijakan pendidikan agama Islam pada sekolah diarahkan pada sejumlah upaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Islam yang relevan dan kompatibel dengan pembangunan nasional dan perkembangan zaman.

Peningkatan pendidikan agama Islam pada sekolah bertujuan memberikan dasar-dasar pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi siswa sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara Indonesia yang beriman dan bertaqwa, taat dalam menjalankan ajaran agamanya, bersikap toleran terhadap agama lain, cerdas, bepikiran maju, serta berakhlak mulia.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut di atas tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional tahun 2004-2009 yang merupakan penjabaran dari UU no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu (1) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, dan (2) Peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan. Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam pada sekolah dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan kurikulum, peningkatan kualitas ketenagaan, pemberdayaan kelembagaan guru dan kesiswaan, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Upaya itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya menumbuh kembangkan suasana keagamaan di sekolah sehingga pendidikan agama lebih nyata peranannya dalam meningkatkan kesadaran beragama dan membentuk sikap perilaku keagamaan siswa di sekolah.

Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi bantuan pembangunan tempat ibadah, bantuan kegiatan kerohanian Islam, pesantren kilat, lomba keterampilan agama, perkemahan pelajar yang agamais, lomba mengarang keagamaan, apresiasi seni bernafaskan Islam, olah raga dan kegiatan bernafaskan Islam dalam program masa orientasi siswa, yang dilakukan secara berkelanjutan.

Di samping itu akan dilakukan peningkatan kemampuan professional tenaga kependidikan terutama guru dan pengawas pendidikan agama dengan mengacu pada upaya pemberdayaan melalui lokakarya, widyakarya, karyawisata, penataran, penyetaraan, beasiswa untuk pendidikan lanjutan, program orientasi, bantuan KKG, MGMP dan kelompok kerja pengawas. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas kependidikan akan dilakukan upaya mempertinggi kemampuan mobilitas guru pendidikan agama dan pengawas pendidikan agama. Tentunya harus didukung oleh seluruh komponen sekolah terutam kepala sekolah.

Upaya efisiensi pembinaan pendidikan agama, diintensifkan melalui pengembangan model penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum, sehingga sekurang-kurangnya pada setiap propinsi terdapat TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang dapat menjadikan percontohan dalam penyelenggaraan pendidikan agama. Upaya ini dilaksanakan dengan semangat tetap mempertahankan keagamaan dan cirri khas kelembagaan dan daerah. Untuk itu, upaya yang

19

dilakukan adalah memberikan bantuan kepala sekolah yang berpotensi menjadi sekolah model dalam penyelenggaraan pendidikan agama. Bantuan ini dimaksudkan untuk memotivasi sekolah yang bersangkutan.dalam pembangan slenjutnya dan dalam desiminasi ke sekolah-sekolah lain. Bantuan juga diberikan kepala sekolah umum swasta berciri khas keagamaan yang memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan model penyelenggaraan pendidikan agama.

Peningkatan efektifiats pembelajaran pendidikan agama agar mampu membangun kultur yang agamais di sekolah, dilakukan melalui pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, standarisasi sarana alat pelajaran, serta evaluasi pendidikan agama yang sesuai dengan karakteristik pendidikan agama di TK, SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang lebih menitik beratkan pada upaya memberagamakan siswa, buku guru, buku perpustakaan keagamaan, bulletin keagamaan dan alat peraga pendidikan agama.

Untuk mendorong siswa agar lebih menguasai ajaran agama dan lebih taat mengamalkannya, dilakukan upaya yang dapat meningkatkan intensitas keterpaduan pendidikan agama antar tiga pilar pendidikan, yaitu sekolah, keluarga dan masyarakat, seperti bantuan kepada penyelenggaraan pendidikan keagamaan di sekolah yang dilakukan oleh orang tua siswa maupun masyarakat, bantuan kepda lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang terkait dengan jaringan kerja pendidikan agama di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa faktor yang dijadikan arah kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, meliputi ;

a. Pengembangan pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah b. Pengembangan nilai-nilai ajaran Islam pada komunitas sekolah c. Peningkatan kualitas ketenagaan d. Peningkatan mutu kepengawasan pendidikan agama Islam e. Peningkatan bantuan untuk sarana pendidikan agama Islam f. Pemberdayaan kelembagaan guru dan pengawas g. Pemberdayaan kesiswaan dalam rangka meningkatkan minat siswa untuk

mendalami dan mencintai agamanya.

B. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN Kebijakan pengembangan program pendidikan agama islam pada sekolah

untuk lima tahun ke depan mencakup tiga tema utama, yakni Peningkatan kualitas hasil belajar, peningkatan kualitas ketenagaan, serta penguatan kelembagaan dan kerjasama. Tiga tema utama ini kemudian diuraikan secara rinci dalam berbagai progam pengembangan.

1. Peningkatan Kualitas Hasil Belajar Misi utama Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam kebijakan pengembangan programnya adalah tercapainya peningkatan kualitas hasil belajar. Peningkatan kualitas hasil belajar dilaksanakan dengan mengunggulkan program pengembangan kurikulum dan evaluasi pendidikan agama Islam pada sekolah, peningkatan kualitas ketenagaan, dan pemberdayaan kesiswaan. Di bidang pengembangan kurikulum dan evaluasi, kebijakan diarahkan pada upaya implementasi kurikulum PAI dalam kesempatan yang luas tidak hanya pada kegiatan tatap muka di depan kelas, akan tetapi mencakup setting outdoor classes meliputi kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler. Demikian halnya dalam bidang evaluasi dan penilaian PAI. Karena pendidikan agama Islam sangat sarat dengan nuansa afektif, maka perlu dikembangkan instrumen penilaian yang secara khusus menyentuh aspek sikap dan perilaku.

20

Wilayah lain yang juga perlu disentuh terkait dengan peningkatan kualitas hasil belajar adalah pengembangan profesionalisme guru PAI, baik yang menyangkut kompetensi tenaga pendidik maupun penguasaan metodologi pembelajaran. Melalui pembinaan ketenagaan ini diharapkan aktivitas pembelajaran PAI menjadi berbobot dan menyenangkan. Permasalahan mendasar yang dihadapi Ditpais sekarang ini adalah lemahnya kualitas pembelajaran yang ditampilkan, dan hal ini dikarenakan kurangnya penguasaan guru PAI dalam bidang metode pembelajaran.

Pemberdayaan kesiswaan merupakan sisi lain dari upaya pengembangan kualitas hasil belajar. Peranan kesiswaan harus difungsinakn secara aktif dalam menciptakan suasana keagamaan di lingkungan sekolah yang memungkinkan diinternalisasikannya nilai-nilai relijius dalam sikap kepribadian siswa. Demikian halnya dalam melaksanakan kegiatan keagamaan-keagamaan, seperti pesantren kilat, peringatan hari besar Islam, sholat berjamaah, kegiatan kesenian yang bernafaskan Islam, dan berbagai kegiatan lomba keagamaan. Kegiatan-kegiatan ini secara psikologis dapat membangkitkan minat dan gairah para siswa dalam memahami dan mencintai ajaran agamanya.

2. Peningkatan Pelayan Pendidikan

Pengembangan di sektor pelayanan pendidikan ini meliputi peningkatan kualitas sumberdaya staf Ditpais dan pemberian bantuan dan beasiswa. Peningktan kualitas sumberdaya manusia di lingkungan Ditpais meliputi sosialisasi kebijakan dan wawasan pendidikan agama Islam yang dikhususkan bagi para pejabat eselon ini III dan IV. Sejalan dengan pesatnya perkembangan pemikiran dalam dunia pendidikan nasional, maka beberapa kebijakan baru perlu dirumuskan untuk kemudian disosialisasikan ke seluruh jajaran, khususnya di lingkungan Ditpais, baik di Pusat maupun daerah. Faktor lain yang juga masih menjadi kendala mutu pada pendidikan agama Islam adalah kurangnya dukungan sarana dan fasilitas pembelajaran. Sarana dan media pendidikan sangat berperan dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan. Aktivitas pembelajaran PAI perlu didukung oleh sarana yang memadai dan guru-guru PAI perlu dibekali keterampilan dalam menggunakan sarana agar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi menyenangkan. Direktorat Ditpais akan mengintensifkan pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah dalam bentuk sarana pembelajaran PAI guna mendukung terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas, dan juga bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku pendidikan agama Islam yang dapat dikomsumsi baik oleh guru maupun siswa. Selain itu, bantuan juga diberikan berupa beasiswa yang diperuntukkan bagi guru-guru yang melanjutkan ke S2 maupun S3.

3. Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Sektor lain yang merupakan strategi pengembangan Direktorat Pendidikan

Agama Islam pada Sekolah adalah penguatan kelembagaan dan kerjasma dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga luar. Penguatan kelemabagaan dan kerjasama meliputi pengembangaan kelembagaan, peningkatan kordinasi dengan Depdiknas, pengembangan jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga, dan membangun hubungan kerjasama dengan luar negeri.

Di bidang pengembangan kelembagaan, Ditpais memprogramkan penguatan kelembagaan KKG, MGMP, maupun Pokjawas agar lebih berperan dalam meningkatkan profesionalisme keguruan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah. Lembaga-lembaga guru dan pengawas PAI ini bila diberdayakan secara optimal akan menjadi wadah dan media yang sangat

21

potensial dalam mensosialisasikan berbagai kebijakan dan perkembangan di bidang pendidikan agama Islam.

Jalinan kordinasi dengan instansi Depdiknas merupakan sebuah keniscayaan, dan Ditpais ke depan akan terus meningkatkan kordinasi dalam rangka membangun dan mengembangan program-program yang sinerjis. Selain itu, Departemen Agama melalui Ditpais dapat memperkuat perannya dalam perumusan kebijakan dan program pendidikan agama Islam pada sekolah, seperti dalam sistem perekrutan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik maupun peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum.

Sektor lain yang perlu dibangun adalah jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga yang selama ini konsen, kreatif, dan inovatif dalam pengembangan pendidikan agama Islam, seperti lembaga pencipta dan pengembang alat peraga pendidikan keagamaan, dan beberapa lembaga profesional lain yang bergerak dalam peningkatan kualitas sumberdaya daya insani (Human Resource Development). Lembaga-lembaga ini merupakan mitra Ditpais dalam rangka meningkatkan kualitas SDM, baik tenaga kependidikan maupun tenaga administrasi.

Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti UNESCO, Aminef, dan lain sebagainya merupakan wilayah strategis yang akan dibangun dan dikembangkan Ditpais. Diharapkan lembaga-lembaga ini turut serta dalam menyumbangkan kontribusi untuk memajukan pendidikan agama Islam di sekolah. Selain dapat memberikan bantuan finansial untuk berbagai program yang dikembangkan, Lembaga-lembaga internasional ini juga diharapkan menajdi mediator untuk menjalin hubungan dengan negara-negara luar.

Manfaat yang dapat dipetik memalui jalinan kerjasama ini adalah untuk menarik investasi luar yang diperuntukkan untuk kemajuan pendidikan agama Islam pada sekolah, termasuk dalam pelaksanaan program pelatihan dalam rangka pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru PAI, pengiriman guru-guru PAI ke luar negeri untuk shortcourse dan graduate program, pertukaran guru PAI dengan negara-negara luar (cross-teachers exchange), dan juga untuk program studi perbandingan ke luar negeri.

C. SASARAN

Pengembangan program-program Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam pelaksanaannya memiliki sasaran-sasaran tertentu yang akan dicapai, yakni ;

1. Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Agama Islam

Terwujudnya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam yang dilaksanakan secara optimal melalui kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler serta pengembangan instrumen penilaian PAI.

2. Peningkatan Kualitas Ketenagaan

Meningkatnya profesionalisme keguruan dan kompetensi guru PAI guna mewujudkan aktivitas pembelajaran yang berkualitas.

3. Pemberdayaan Kesiswaan Terberdayakannya peran kesiswaan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan

agama Islam dan pengamalan ajaran agama di lingkungan sekolah 4. Peningkatan Kualitas SDM Ditpais Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas di lingkungan Direktorat

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

22

5. Pemberian Bantuan dan Beasiswa Tersedianya sarana penunjang pendidikan yang dapat membantu terwujudnya pembelajaran PAI yang berkualitas dan relevan sesuai dengan kemajuan teknologi.

6. Penguatan Administrasi Terselenggranya sistem administrasi dan kearsipan yang baik dan modern di lingkungan Ditpais sesuai dengan kemajuan sistem informasi.

7. Pemberdayaan Kelembagaan Berperannya kelembagaan guru dan pengawas PAI (KKG,MGMP, dan

Pokjawas) sebagai wadah peningkatan kualitas ketenagaan dan pembinaan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah.

8. Peningkatan Kordinasi dengan Depdiknas Terbentuknya forum kerjasama yang bersifat formal antara Ditpais dengan Instansi terkait dari Departemen Pendidikan Nasional.

9. Pengembangan Jalinan Kerjasama dengan Berbagai Lembaga Terwujudnya jalinan kerjasama antara Ditpais dengan berbagai lembaga

pengembangan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah.

10. Membangun Hubungan Kerjasama dengan Luar Negeri Terselenggaranya hubungan kerjasama antara Ditpais dengan lembaga-

lembaga Internasional dalam rangka peningkatan kualitas guru PAI dan SDM Ditpais.

11. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan pendidikan Islam pada sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik untuk memperbaiki kinerja kelembagaan agar lebih akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan program.

Adapun yang menjadi kelompok sasaran bagi pengembangan kebijakan

Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, meliputi ; a. Pendidikan anak usia dini (TK) b. Sekolah Dasar (SD) c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) d. Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) e. Sekolah Luar Biasa (SLB)

23

BAB V PROGRAM STRATEGIS DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH

A. PENINGKATAN KUALITAS HASIL BELAJAR

1. Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah

Kurikulum pendidikan agama Islam pada sekolah harus dikembangkan secara

kreatif dan optimal. Pendidikan agama Islam jangan hanya disajikan secara kaku dalam alokasi waktu 2 jam pelajaran melalui kegiatan tatap muka di depan kelas, akan tetapi harus diimplementasikan dalam kesempatan yang luas di luar kelas (outdoor classes) meliputi kegiatan intra, ko, dan ekstra kurikuler. Dengan demikian pelaksanaannya sangat bersifat menyeluruh mulai dari kegaiatan tatap muka di dalam kelas sampai dengan pelaksanaan praktek pengamalan ajaran agama Islam di luar kelas.

Sejalan dengan itu, substansi materi kurikulum perlu dikembangkan termasuk untuk disajikan dalam berbagai kegiatan ekstra kurikuler. Ada beberapa bentuk kegiatan ekstra kurikuler pendidikan agama Islam yang dapat diprogramkan, yakni ;

1. Intensif al-Qur’an 2. Pesantren Kilat 3. Kaligrafi al-Qu’an 4. Kesenian Islam 5. Peringatan Hari Besar Islam 6. Peduli Dhu’afa 7. Lain-lain Terkait dengan program kurikulum ini dalam rangka meningkatkan kualitas hasil

belajar perlu dikembangkan sistem penilaian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam memiliki nuansa afektif yang sangat kental. Artinya, selain ranah kognitif, pendidian agama Islam juga berfungsi untuk menanamkan sikap dan nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan pada diri siswa. Maka untuk penilaian sikap ini perlu dikembngkan beberapa instrumen khusus yang biasa disebut teknin non-tes. Setiap guru PAI nantinya diharapkan mampu menerapkan jenis instrumen dalam kegiatan pendidikan agama Islam.

2. Peningkatan Kualitas Ketenagaan

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru PAI perlu dilaksanakan beberapa program meliputi ;

a) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik agama

Islam pada sekolah, mencakup kegiatan-kegiatan yang terdiri dari: Penyusunan Standard Kompetensi Guru Agama Islam pada Sekolah Rekrutmen Guru Agama Islam pada Sekolah Pelatihan dan Sertifikasi Guru Agama Islam pada Sekolah Bantuan Beasiswa ke S-2

b) Pelatihan metodologi pembelajaran

Aspek penting lainnya terkait dengan peningkatan profesinalisme keguruan adalah penguasaan metodologi pembelajaran. Program ini bertujuan agar kegiatan

24

pembelajaran PAI menjadi menarik dan menyenangkan. Sejalan dengan paradigma baru dalam teknologi pendidikan bahwa peserta didik bukanlah ”objek”, akan tetapi harus difungsikan sebagai ”subjek” pebelajar di mana ia sendiri yang akan memanej cara belajarnya. Sedangkan guru hanya berperan sebagai ”fasilitator” yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi terwujudnya kegiatan pembelajaran siswa. Untuk hal ini, maka yang perlu dikembangkan kemudian adalah penerapan berbagai metode active learning.

c) Pemanfaatan Sarana Pendidikan

Program lain yang perlu digalakkan adalah pemanfaatan sarana pendidikan dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Sarana dan media pendidikan memiliki peran dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan. Untuk itu, guru PAI perlu dibekali keterampilan khusus agar dalam aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan mereka mampu menggunakan berbagai sarana pendidikan. Dengan demikian kegiatan pembelajaran PAI tidak menjadi kaku dan menjenuhkan.

3. Pemberdayaan Kesiswaan

Visi ke depan yang akan dikembangkan melalui pelaksanaan pendidikan agama Islam adalah terwujudnya kualitas lulusan dalam bidang agama. Program yang dianggap signifikan untuk tujuan ini adalah pemberdayaan siswa dalam berbagai kegiatan keagamaan di sekolah. Organisasi kesiswaan dalam hal ini Rohis perlu diperankan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan mulai dari pelaksanaan sholat jamaah, pesantren kilat, kesenian Islam, peringatan hari besar Islam sampai dengan ceramah-ceramah agama sebelum atau sesudah sholat jamaah. Guru agama hanya berperan untuk memotivasi dan mengkordinir pelaksanaan yang dijalankan.

Selain itu, dalam rangka membangkitkan minat dan gairah peserta didik di bidang keagamaan akan dilaksanakan berbagai kegiatan lomba mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi sampai tingkat nasional, meliputi ;

a. Lomba ketangkasan keagamaan b. Musabaqah Tilawah al-Qur’an c. Lomba Pidato d. Lomba kaligrafi al-Qur’an e. lain-lain

B. PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN

1. Peningkatan Kualitas SDM Direktorat PAIS

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan agama Islam, maka kualitas sumberdaya manusia di lingkungan Direktorat PAIS perlu ditingkatan. Peningktan kualitas SDM ini tidak hanya mereka yang terdapat di Pusat, akan tetapi mencakup staf pada jajaran kanwil dan kendepag di daerah. Hal ini karena meraka merupakan perpanjangan tangan yang akan mensukseskan program-program Ditpais di daerah. Program-program peningkatan kualitas SDM Ditpais dapat dikelompokkan pada 2 jenis, yang pertama dikhususkan untuk pejabat eselon dan yang kedua untuk kalangan staf. a). Sosialisasi Kebijakan dan Wawasan Pendidikan Agama Islam

Program ini dikhususkan untuk para pejabat eselon III dan IV dan bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan Ditpais serta peningkatan wawasan pengembangan pendidikan agama Islam. Bidang wawasan lain

25

yang perlu disosialisasikan menyangkut perkembangan pemikiran baru yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional.

b). Peningkatan Keterampilan Information Technology Program ini bertujuan untuk meningkatan keterampilan para staf di lingkungan Direktorat PAIS dalam bidang Information Technology, menyangkut keterampilan penggunaan komputer di bidang software. Melalui program ini diharapkan seluruh staf akan terus mengikuti perkembangan dunia IT serta mampu mengoperasikannya untuk tujuan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

2. Pemberian Bantuan dan Beasiswa Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini ialah tersedianya sarana

penunjang proses pendidikan agama Islam pada sekolah yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pembangunan, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan zaman.

Program ini mencakup kegiatan: a. Penulisan dan Penerbitan Buku-buku Pendidikan Agama Islam b. Penyediaan Alat-alat Peraga Pendidikan Agama Islam c. Pemberian Bantuan untuk Sarana Ibadah d. Pemberian bantuan untuk kepustakaan PAI di sekolah e. Pemberian beasiswa kepada Guru PAI yang melanjutkan studi ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi

3. Pemantapan Administrasi Pemantapan di bidang admninistrasi, Ditpais memprioritaskan beberapa

program strategis, meliputi ; a. Pendataan tentang siswa, guru, pengawas, geografi sekolah, sarana dan

prasarana serta kualitas sekolah secara umum dan terkait Penyelenggaraan PAIS

b. Penguatan Sistem Tehnologi Manajemen PAIS c. Keamanan Dokumen-Dokumen (Sistem Arsiparis) d. Pelayanan Komunikasi Informasi Cepat

C. PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

1. Pengembangan Kelembagaan

Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, Direktorat PAIS akan memberdayakan lembaga-lembaga guru dan pengawas PAI, yakni KKG, MGMP dan Pokjawas yang terdapat di seluruh daerah. Lembaga-lembaga ini dipandang sangat potensial untuk mengembangkan profesionalisme guru PAI, sekaligus sebagai wadah yang dapat menginformasikan berbagai perkembangan pendidikan dan yang tidak kalah penting sebagai media untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan yang akan dilaksanakan.

2. Peningkatan Kordinasi dengan Depdiknas

Sebelumnya, seluruh kebijakan dan program pendidikan agama Islam pada sekolah dirumuskan melalui koordinasi antara Departemen Pendidikan Nasional dan Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Departemen Agama. Namun, sejak dipisahkannya kelembagaan Direktorat Pendidikan Islam pada Sekolah dari Direktorat Madrasah pada tahun 2006, diharapkan Departemen Agama dapat memperkuat perannya dalam perumusan kebijakan dan program

26

pendidikan agama Islam pada sekolah, seperti dalam perekrutan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, dan lain-lain, meski tetap dalam koordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional. Untuk itu, program penguatan koordinasi antara Direktorat Pendidikan Agama Islam diarahkan pada pembentukan forum kerjasama formal antara Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dan Departemen Pendidikan Nasional, dengan pembagian tugas dan kewenangan yang lebih jelas.

3. Pengembangan Jalinan Kerjasama dengan Berbagai Lembaga

Jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga lain dipandang cukup esensial, khususnya lembaga-lembaga yang memiliki perhatian dan konsern dalam memajukan pendidikan agama Islam. Berdasarkan fakta yang ada, selama ini terdapat sejumlah lembaga dari pihak swasta yang telah melakukan berbagai inovasi dan kreatifitas di bidang pengembangan pendidikan agama Islam. Beberapa diantarnya bergerak dalam penciptaan alat peraga pendidikan, penerbitan jurnal, bahkan lembaga profesional yang bergerak dalam peningkatan kualitas sumberdaya daya insani.

Direktorat PAIS merasa perlu menjalin kerjasana dengan lembaga-lembaga ini sebagai mitra Direktorat dalam rangka meningkatan mutu pendidikan agama Islam pada sekolah di masa yang akan datang.

4. Membangun Hubungan Kerjasama dengan Luar Negeri

Program lain yang tidak kalah penting adalah membangun hubungan kerjasama dengan lembaga luar negeri. Sejalan dengan kemajuan globalisasi, berbagai pihak dari jajaran lembaga internasional telah menaruh perhatian yang kuat dan ikut serta dalam memberikan kontribusi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selain berperan dalam memberikan bantuan finansial, Lembaga-lembaga internasional ini juga memiliki akses untuk menjalin hubungan dengan negara-negara luar.

Sasaran yang dapat dicapai memalui program hubungan kerjasama ini adalah untuk menarik investasi luar yang diperuntukkan untuk kemajuan pendidikan agama Islam pada sekolah. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas SDM Ditpais maupun tenaga kependidikan melalui pendidikan, baik shortcourse atau graduate program.

Secara lebih rinci program-program yang dapat dikembangkan melalui jalinan kerjasama dengan lembaga luar negeri, meliputi ;

a. Program pelatihan dalam rangka pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru PAI

b. Pengiriman guru-guru PAI ke luar negeri untuk shortcourse dan graduate program

c. Program pertukaran guru PAI dengan negara-negara luar d. Studi komperatif ke luar negeri dalam rangka peningkatan wawasan, baik

di bidang substansi pendidikan agama Islam maupun implementasi sistem pendidikan.

5. Pengembangan Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi melipu ;

a. Pemantapan Indikator Pengukuran Program dan Indiktor Kinerja tentang: Peningkatan Kualitas Hasil Belajar; Peningkatan Pelayanan Pendidikan; Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama dengan melibatkan pelbagai pihak terkait (Stakeholders).

b. Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi terjadwal dan berkesinambungan

27

c. Menentukan kriteria pemilihan petugas yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi

d. Melakukan evaluasi: Input-Proses-Output- Dampak dan merumuskan langkah-langkah pengembangan Pendidikan agama Islam pada sekolah selanjutnya dengan mengikutsertakan partisipasi pihak terkait.

28

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

A. PRINSIP DALAM MELAKSANAKAN MONEV Monitoring dan evaluasi (selanjutnya disingkat monev) merupakan rangkaian akhir dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi maka akan terlihat capaian dan kelemahan pelaksanaan program kegiatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan monev, ada beberapa prinsip dasar yang dapat digunakan oleh Ditpais. Prinsip-prinsip tersebut dapat terumuskan menjadi:

1. Sasaran dan hasil kegiatan yang dilakukan terukur secara jelas; 2. Pelaksanaan monev dilakukan oleh petugas yang mengerti mengenai konsep,

teori, dan berpengalaman tentang sasaran dan kegiatan tsb; 3. Pelaksanaan monev dilakukan secara transparan sehingga dapat diketahui

dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak terkait (stakeholders) dan yang berkepentingan (users);

4. Melibatkan partisipasi berbagai pihak terkait dan yang berkepentingan secara proaktif;

5. Menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, dengan kata lain secara internal dan eksternal dapat dipertanggungjawabkan;

6. Monev dilakukan secara komprehensif, yaitu mencakup seluruh sasaran program dan kegiatan;

7. Pelaksanaan monev dilakukan dengan jadwal yang jelas sehingga dapat melahirkan laporan yang tepat waktu;

8. Monev dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan; 9. Berbasis indikator kinerja yang telah ditetapkan dari seluruh rangkaian

program dan kegiatan; 10. Pelaksanaan monev harus efektif dan efisien dengan mempertimbangkan

berbagai keterbatasan sumber daya serta mengahsilkan target yang diharapkan.

B. INDIKATOR KINERJA

Kegiatan monev bersandar kepada pemantauan indikator kinerja yang sesuai dengan arah dan sasaran program yang ingin dicapai. Adapun beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keberhasilan program pengembangan pendidikan Islam pada sekolah adalah:

Table 4: Indikator Pengukuran Program

No Program Indikator Kinerja

1 Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi

Terlaksananya kurikulum PAI di sekolah dengan pola pengembangan yang optimal

2 Peningkatan Kualitas Ketenagaan

Meningkatkan profesionalisme guru PAI dalam bidang pembelajaran

3 Pemberdayaan Kesiswaaan

Mengintensifkan pembinaan kesiswaan melalui peran dan fungsi rohis dalam berbagai kegaiatan keagamaan

29

4

Peningkatan Kualitas SDM Ditpais

Meningkatkan wawasan SDM Ditpaisguna mewujudkan kualitas layanan pendidikan agama Islam pada sekolah

5 Pemberian Bantuan dan Beasiswa. Tersedianya sarana pendukung pembelajaran PAI dan pemanfaatan beasiswa dalam meningkatan pendidikan tenaga kependidikan

6 Penguatan Administrasi

Terlaksananya sistem administrasi yang dapat menopang kinerja Direktorat

7 Pengembangan Kelembagaan Berfungsinya lembaga KKG, MGMP, dan Pokjawas dalam meningkatkan profesionalisme keguruan PAI

8 Peningkatan Kordinasi dengan Depdiknas

Tarjalinnya hubungan kordinasi antara Depag dan Depdiknas

9 Pengembangan Jalinan Kerjasama dengan Berbagai Lembaga

Terjalinnya jaringan kerjasama dengan berbagi lembaga

10 Membangun Hubungan Kerjasama Luar Negeri

Terjalinan hubungan kerjasama dengan luar negeri

11 Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Terlaksananya monev

C. MONITORING

Monitoring merupakan kegiatan atau usaha pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus baik oleh seseorang yang ditugasi dalam pelaksanaan program, maupun pihak lain yang peduli dari unsur pemerintah. Dengan begitu dapat dilakukan tindakan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan monitoring akan dapat diketahui: • Masalah atau hambatan yang muncul pada beberapa aspek kegiatan • Pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan

yang ditetapkan • Jadwal yang direncanakan dapat ditepati atau ada perubahan • Kecukupan dan kekurangan alokasi dana pada tiap kegiatan • Strategi pelaksanaan sesuai atau kurang tepat • Seluruh komponen yang terlibat dapat bekerjasama secara aktif atau

tidak • Hasil yang dicapai sudah memadai atau belum • Kesulitan pelaksanaan program

D. EVALUASI

Evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap segala macam pelaksanaan program agar dapat diketahui secara jelas apakah sasaran-sasaran yang dituju sudah dapat tercapai. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, tidak perlu menunggu selesainya.

Proses evaluasi mencakup penilaian terhadap input, proses, dan ouput. Dengan begitu melalui evaluasi akan dapat diketahui:

• Hasil-hasil yang didapat dari pelaksanaan program • Target yang sudah dan belum tercapai • Sejauh mana pelaksanaan program dan pencapaian target sesuai

dengan waktu yang ditentukan

30

• Kendala dalam pelaksanaan program • Dampak pelaksanaan program • Efektifitas pelaksanaan program

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Ditpais akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama itu dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan objektivitas proses monev itu sendiri. Akhirnya, dengan evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan secara berkala ini, diharapkan akan dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan langkah-langkah pengembangan pendidikan Islam pada sekolah selanjutnya.

31

BAB VII STRATEGI PEMBIAYAAN

Pembiayaan pembangunan pendidikan dalam Rencana Strategis Direktorat

Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah 2006-2010 disusun sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan perundangan dan kebijakan Pemerintah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pendanaan program-program Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah mengacu pada skala prioritas program-program pembangunan pendidikan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009, aturan-aturan perundangan yang berlaku, berbagai kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama yang menaungi Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, dan bagaimana program-program pembangunan tersebut diimplementasikan.

Program-program pembangunan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah lima tahun ke depan masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah menyusun strategi pembiayaan untuk menyiasati berbagai keterbatasan tersebut, agar pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan tersebut tetap dapat berlangsung secara efektif dan efisien, dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Fungsi Pembiayaan Pembiayaan pendidikan periode 2006-2010 disusun untuk mendukung

pelaksanaan pendidikan agama Islam pada sekolah dalam koordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional, dengan tujuan: pertama, meningkatkan kerjasama secara kelembagaan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama termasuk Direktorat Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah dengan Departemen Pendidikan Nasional; kedua, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Agama Islam pada sekolah; ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.

Rencana Pembiayaan Rekapitulasi Anggaran

Jumlah anggaran Direktorat Pendidikan Islam pada Sekolah selama kurun lima tahun ke depan (2006-2010) diperkirakan Rp. 263,476,389,000 146,429,228,000 (263,4 miliar rupiah), yang didistribusikan untuk sebelas program pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hasil belajar dan peningkatan pelayanan pendidikan agama Islam serta penguatan kelembagaan dan kerjasama dengan sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Departemen tersebut. Program-program DITPAIS tersebut adalah: pertama, pengembangan kurikulum dan evaluasi, peningkatan kualitas ketenagaan dan pemberdayaan kesiswaan; kedua, peningkatan kualitas SDM PAIS dan pemberian bantuan dan beasiswa; ketiga, pengembangan kelembagaan, meningkatkan koordinasi dengan DEPDIKNAS, pengembangan jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga seta membangun hubungan kerjasama luar neger. keempat, pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan agama Islam pada sekolah (SIMPAIS); kelima, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi.

32

Anggaran paling besar dialokasikan untuk pemberian bantuan dan beasiswa, yakni Rp 58,364,384,000 (58 miliar rupiah). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa salah satu kelemahan pendidikan agama Islam yang diselenggarakan terutama disebabkan kurangnya ketersediaan sarana yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran PAI, dan juga lemahnya kualitas SDM guru. Oleh karenanya pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan beasiswa bagi guru-guru PAI yang melanjutkan ke S2 menjadi sangat signifikan. Anggaran kedua terbesar ditempati oleh peningkatan kualitas ketenagaan, yakni sebesar Rp 39,607,308,000 (39,6 miliar rupiah), yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru PAI.

Rincian anggaran untuk seluruh program ditunjukkan dalam tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5 : Rekapitulasi Anggaran 2006-2010 (dalam ribuan rupiah)

No program Sub-Program 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah

1

Peningkatan Kualitas Hasil Belajar

1. Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi

6,975,000 7,173,750 7,382,438 8,601,559 8,831,637 38,964,384

2. Peningkatan Kualitas Ketenagaan 6,625,000 7,956,250 8,304,063 8,669,266 8,052,729 39,607,308

3. Pemberdayaan Kesiswaaan 6,900,000 7,165,000 7,843,250 8,735,413 8,942,183 39,585,846

2

Peningaktan Pelayanan Pendidikan

4. Peningkatan Kualitas SDM Ditpais 2,650,000 2,782,500 2,921,625 3,067,706 3,221,092 14,642,923

5. Pemberian Bantuan dan Beasiswa 10,475,000 11,573,750 11,882,438 12,101,559 12,331,637 58,364,384

6. Penguatan Administrasi 3,975,000 4,173,750 4,382,438 4,601,559 4,831,637 21,964,384

7. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

2,100,000 2,355,375 2,459,250 2,550,000 2,575,750 12,040,375

3

Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama

8. Pengembangan Kelembagaan 3,125,470 3,450,000 3,252,500 3,335,670 3,375,850 16,539,490

9. Peningkatan Kordinasi dengan Depdiknas 890,000 920,550 975,760 975,760 990.700 4,752,770

10. Pengembangan Jalinan Kerjasama dengan Berbagai Lembaga

1,750.250 1,820,000 1,875,450 1,920.500 1,960,000 9,326,200

11. Membangun Hubungan Kerjasama Luar Negeri

1,450,550 1,525,300 1,576,750 1,670,500 1,735.225 7,958,325

Jumlah 46,916,270 50,896,425 52,855,962 56,229,492 56,848,440 263,476,389

33

B A B VIII P E N U T U P

Demikianlah ruang lingkup Renstra DITPAIS semoga dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana dalam mensukseskan program Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah melengkapi Misi Ditjen Pendidikan Islam melaksanakan sebahagian fungsi Departeman Agama mewujudkan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang kuat dan berkesinambungan. DATAR BACAAN TAP MPR 1999, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999 TAP MPR No.VI Tahun 2001, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1999

UUD 1945 DAN AMANDEMENNYA, Penerbit Fokusmedia, Bandung, 2005 UU RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Terbitan

Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003 UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Penerbit CV. Tamita Utama, Jakarta, 2005 Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Penerbit CV. Tamara Utama, Jakarta, 2005

Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan

Nasional, Penerbit Lekdis, Jakarta, 2005

==000==