laporan akuntabilitas kinerja pengadilan tinggi agama ... filedalam rangka mengejawantahkan visi...

83
KATA PENGANTAR

Upload: trannguyet

Post on 04-Jun-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

KATA PENGANTAR

Tahun 2016| Pengadilan Tinggi Agama Mataram i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat dan inayah Allah SWT, laporan kinerja

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2016 dapat tersusun.

Dalam rangka mengejawantahkan visi misi : “Badan Peradilan Indonesia

Yang Agung” dalam cetak biru dan renstra badan peradilan 2010-2035, Pengadilan

Tinggi Agama Mataram sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI,

menyusun rencana strategis tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjadi pedoman dalam

melaksanakan perubahan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama

Mataram. Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari rencana jangka menengah

tahap kedua dalam rencana jangka panjang 2010 – 2035 dalam blue print Mahkamah

Agung.

Dalam rangka memenuhi maksud Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999

Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Surat Edaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE-31/M.PAN/XII/2004 Tentang

Penetapan Kinerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka

Pengadilan Tinggi Agama Mataram menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN.

Laporan ini menguraikan capaian-capaian kinerja di tahun 2016. Disamping

itu, juga menguraikan capaian kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dalam Bab III, yaitu

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Tahun 2016| Pengadilan Tinggi Agama Mataram ii

Demikianlah laporan ini disusun, sumbang saran dan kritik kami harapkan,

semoga bermanfaat, terima kasih.

Mataram, 21 Pebruari 2017

Ketua,

Dr. H. Bahruddin Muhammad, SH., MH.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama

Mataram tahun 2016, merupakan LKjIP kedua pada perencanaan jangka menengah

tahap kedua dari Blue Print Mahkamah Agung tahun 2010-2035.

Dalam LKjIP ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan disinkronisasikan dengan Rencana

Strategis Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2015-2019.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi serta pencapaian

kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah masalah penyelesaian

perkara yang diputus dan dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram merupakan

sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target

yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian output dan outcome kinerja

lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran

yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

strategis pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2016 dapat diilustrasikan

dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% - -(*)

Persentase perkara yang diselesaikan 100% 97,65% 97,65%

Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan

100% 95,29% 95,29%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1 96,47% *disebabkan tidak ada sisa perkara tahun lalu yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun 2015 adalah 0 perkara), sehingga tidak memerlukan upaya penyelesesaian terhadap indikator tersebut.

Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram iv

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding

98% 99,30% 100,30%

Persentase penurunan upaya hukum banding 100% 116,67% 116,67%

Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi

40% 66,27% 165,66%

Persentase penurunan upaya hukum kasasi 100% 147,17% 147,17%

Persentase penurunan upaya hukum PK 100% 162,5% 162,5%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2 138,46%

SASARAN STRATEGIS 3

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 3 100%

SASARAN STRATEGIS 4

Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap Peradilan (Access to justice)

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line

100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 4 100%

Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram v

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

50% 92,86% 185,71%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 5 185,71%

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 6 100%

SASARAN STRATEGIS 7

Peningkatan Kualitas SDM

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

100% 100% 100%

Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

100% 100% 100%

Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis 7 100%

Rata-rata capaian kinerja pada keseluruhan sasaran strategis 117,23%

DAFTAR ISI

Tahun 2016 |Pengadilan Tinggi Agama Mataram vi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 2

C. Struktur Organisasi 3

D. Sistematika Penyajian 4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 7

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 7

a. Visi dan Misi 8

b. Tujuan dan Sasaran Strategis 9

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok 10

d. Indikator Kinerja Utama 12

B. Rencana Kinerja Tahunan 2016 12

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Pengukuran Kinerja 17

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja 19

C. Realisasi Anggaran 51

BAB IV PENUTUP 61

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

3. Matriks Rencana Strategis 2015 – 2019

4. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2016

BAB I PENDAHULUAN

Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan

bahwa : ”peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu”.

Kekuaasan Kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan

oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada

Mahkamah Agung RI, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang

berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar

AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan

sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang

konsisten dengan asas umum penyelenggaraan negara;

2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan;

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang

diperoleh;

5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;

6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan Publik, manyatakan : “standar pelayanan publik adalah tolok ukur

2 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,

terjangkau dan terukur”.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram secara organisatoris,

administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan

dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21

Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang

menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding dan berwenang

mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar

pengadilan agama di daerah hukumnya, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat

(2) jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang

perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan

ekonomi syari’ah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro

Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reansuransi Syari’ah, Reksadana Syari’ah, Obligasi

Syari’ah dan Surat berharga berjangka menengah syari’ah, Sekuritas Syari’ah,

Pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi

Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat

banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir

Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 3

“sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah

hukumnya.” (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan

petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah

hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan,

maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan

pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas

dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan

Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya

peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan

seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan

terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta

pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman).

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum,

keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan

tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

6. Fungsi Lainnya : Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian

dan sebagainya. (vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/004/SK/II/1991).

4 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata

kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama, disebutkan bahwa : ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata

kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”.

Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat

pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 70

Tahun 2015.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tinggi Agama, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang

Wakil Ketua.

2. Hakim Tinggi adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan

kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan dan

yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.

4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua)

orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda

Banding serta Panitera Pengganti.

5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 2

(dua) orang Kepala Bagian, yaitu Kepala Bagian Perencanaan dan

Kepegawaian, dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta 3 (tiga) orang

kepala sub bagian, yaitu Kasubag Kepegawaian dan Teknolgi Infromasi,

Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Kasubag Keuangan dan Pelaporan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama Tahun 2016.

Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan

Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di

Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 5

awal tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun

2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap)

bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud,

sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi

Agama Mataram disusun sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan,

tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis

Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja

2016.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikaitkan dengan pertanggungjawaban

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2016.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja

Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2016

dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa

datang.

6 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Tahun 2016 adalah tahun kedua dari rencana strategis (renstra)

pengadilan Tinggi Agama Mataram 2015 – 2019 merupakan tahap kedua dari

rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035” .

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram,

beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan

tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu

pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah

menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung,

pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram

diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025,

sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada

tahun 2015 – 2019.

8 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016

a. VISI dan MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan

fungsi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Visi Pengadilan

Tinggi Agama Mataram

mengacu pada Visi

Mahkamah Agung RI yang

berhasil dirumuskan pada

Rakernas Mahkamah Agung

beberapa tahun lalu tepatnya

pada 10 September 2009 dan

masih ditetapkan pada

rakernas berikutnya.

Penjelasan :

a). Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam

lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya ;

b). Mataram, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan

Tinggi Agama;

c). Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran,

kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh

hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta

keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan

Tinggi Agama Mataram menguraikannya dalam 5 (lima) pilar misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

Visi

Pengadilan Tinggi Agama

Mataram :

“Terwujudnya Pengadilan

Tinggi Agama Mataram Yang

Agung”

Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 9

dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, adalah sebagai

berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan

transparansi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang

efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan Dan Sasaran Strategis

a). Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang

ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan

Tinggi Agama Mataram.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama

Mataram adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Indikator : Persentase putusan yang tidak diajukan upaya

hukum kasasi dan peninjauan kembali.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Indikator : (1) Persentase bantuan hukum golongan

miskin/minoritas/terpinggirkan yang dapat

dilayani ; (2) Persentase perkara prodeo yang dapat

diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan

tepat waktu; (3) Persentase pengunjung website

10 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016

yang puas dengan informasi peradilan yang

tersedia.

3. Masyarakat percaya bahwa Pengadilan Tinggi Tinggi Agama

Mataram dan Pengadilan Agama di bawahnya memenuhi butir 1

dan 2 di atas.

Indikator : (1) Persentase putusan perkara yang berkekuatan

hukum tetap dan telah dieksekusi; (2) Persentase

pengunjung website yang puas dengan informasi

peradilan yang tersedia.

b). Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima

tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama

Mataram menjadi 7 (tujuh) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan

Tinggi Agama Mataram untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal

Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 11

penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas

masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama adalah :

a). Penyelesaian Perkara Banding.

b). Penyelesaian Sisa Perkara Banding.

c). Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan

tepat waktu.

d). Registerasi dan pendistribusian berkas perkara banding ke Majelis

Hakim yang tepat waktu.

e). Publikasi dan transparasi proses penyelesaian putusan banding.

f). Pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) secara

terukur dan akuntabel.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung diselenggarakan dalam rangka mencapai

sasaran strategis, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang

berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a). Pelaksanaan pembinaan berstruktur teknis yudisial dan non

yudisial.

b). Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

c). Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam

penyediaan sarana dan prasarana.

12 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

d. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja

Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai

sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan

dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra

Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2015 - 2019 yang memiliki fokus

pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada

internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya

peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas

peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menetapkan dan me-reviu

kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. : W22-A/75.a/OT.01.2/SK/I/2016,

tanggal 11 Januari 2016, (sebagaimana terlampir).

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016

Rencana Kinerja Tahun 2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun

2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2016

No. SASARAN Target

2016 Uraian Indikator Kinerja

1 Meningkatnya penyelesaian perkara

1) Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan

100%

2) Persentase perkara yang diselesaikan

100%

3) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

100%

Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 13

No. SASARAN Target

2016 Uraian Indikator Kinerja

2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

4) Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding

98%

5) Persentase penurunan upaya hukum

banding 100%

6) Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi

40%

7) Persentase penurunan upaya hukum

kasasi 100%

8) Persentase penurunan upaya hukum PK

50%

3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

9) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap .

100%

10) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

100%

11) Rasio Majelis Hakim 1 : 10

4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

12) Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line.

100%

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan

13) Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

85%

6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan

14) Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

15). Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

7 Peningkatan Kualitas SDM

16). Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

17). Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100%

14 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen

bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu

satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas

kinerja pada akhir Tahun 2016. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan

pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11

Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2016 tidak terlepas

dari “Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi

kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan

Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh

Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun

2016, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2016

No. SASARAN Target

2016 Uraian Indikator Kinerja

1 Meningkatnya penyelesaian perkara

1) Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan

100%

2) Persentase perkara yang diselesaikan

100%

3) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

4) Persentase putusan pengadilan tk. Pertama yang tidak diajukan banding

99%

5) Persentase penurunan upaya

hukum banding 100%

6) Persentase putusan pengadilan tk. Banding yang tidak diajukan kasasi

40%

Tahun 2016 | Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 15

No. SASARAN Target

2016 Uraian Indikator Kinerja

7) Persentase penurunan upaya

hukum kasasi 100%

8) Persentase penurunan upaya hukum PK

100%

3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

9) Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100%

10 11)

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah majelis hakim.

100%

4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

12) Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line

100%

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan

13) Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

50%

6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan

14) Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

15) Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100%

7 Peningkatan Kualitas SDM

16) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial

100%

17) Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

100%

16 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram| Tahun 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun 2016 |Laporan Kinerja

AKUNTABILITAS

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 201

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan

Mataram tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan

Tinggi Agama Mataram tahun 201

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan

tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel

berikut :

Pengukuran Kinerja Pengadilan

No. Sasaran Indikator

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

1). Persentase perkara yang diselesaikan

2). Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal

2 Peningkatan akseptabilitas putusan hakim

3). Persentase pengadilan Tk. Pertama yang tidak diajukan banding

4). Persentase upaya hukum banding

5). Persentase pengadilan Tk. Banding yang tidak diajukan kasasi

6). Persentase upaya hukum kasasi

7). Persentase upaya hukum PK

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

kuran Capaian Kinerja Tahun 2016

engukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama

dilakukan dengan cara membandingkan antara target

sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan

Tinggi Agama Mataram tahun 2016 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram

berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2016

Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

Persentase perkara yang diselesaikan

100% 97.65% 97.65%

rsentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

100% 95.29% 95.29%

Persentase putusan pengadilan Tk. Pertama yang tidak diajukan banding

99% 99,30% 100,30%

Persentase penurunan upaya hukum banding

100% 116.67% 116.67%

Persentase putusan pengadilan Tk. Banding yang tidak diajukan kasasi

40% 66.27% 165.66%

Persentase penurunan upaya hukum kasasi

100% 147.17% 147.17%

Persentase penurunan upaya hukum PK

100% 162.5% 162.5%

18 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

3 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

8). Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%

9). Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100%

10). Rasio Majelis Hakim 1:10

100%

1:9

90.9%

90,9%

4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

11). Persentase putusan perkara yang dapat diakses secara on line

100% 100% 100%

5 Meningkatnya kepatuhan terhadap keputusan pengadilan

12). Persentase putusan pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)

50% 92.86% 185.71%

6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan

13). Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

14). Persentase temuan

yang ditindaklanjuti 100% 100% 100%

7 Peningkatan Kualitas SDM

15). Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

100% 100% 100%

16). Prosentase pegawai yang mengikuti diklat non yudisial

100% 100% 100%

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

1). Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian

yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Capaian = Realisasi x 100 % Target

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 19

2). Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target

tingkat capaian, maka digunakan rumus :

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa

dalam tahun 2016 Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam melaksanakan

tugas dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan

dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang

telah ditetapkan telah dicapai tahun 2016. Namun demikian disisi lain masih

terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang

ditetapkan, masih belum mencapai target pencapian 2016. Maka hal itu, akan

diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2017.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan analisis dan

evaluasi atas capaian kinerja tahun 2014 dan 2015, serta 2016 untuk

mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada rencana strategis

2015-2019 secara berkesinambungan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun,

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memiliki sistem yang bisa

mendukung efektivitas pelaksanaan penyelesaian sisa perkara, percepatan

penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi

perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2016, fokus

Pengadilan Tinggi Agama Mataram memastikan semua sistem tersebut

berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya

bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Tinggi

Agama Mataram selama tahun 2016, meliputi :

1. Menjaga kesinambungan program penyelesaian sisa perkara, meliputi:

Capaian = Target – (Realisasi - Target) x 100 % Target

20 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA

No. 138/2009;

b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara sisa;

2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui :

a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan

posisi penyelesaian perkara diantara panitera pengganti dan hakim :

3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan

(putusan PTA Mataram, informasi status perkara)

a. Kontinuitas penyempurnakan direktori putusan Pengadilan Tinggi

Agama Mataram.

b. Kontinuitas penyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi

data, kelengkapan data).

c. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Tinggi Agama

Mataram dengan membuka layanan seperti pengaduan online,

polling/jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam keterbukaan informasi

melalui situs web.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun belum tercapai

ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis

pencapaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaran penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama

Mataram. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan

sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator.

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 21

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat

digambarkan sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target 2016 (%)

Realisasi 2016 (%)

Capaian 2016 (%)

Capaian (%)

2015 2014 1 Persentase Sisa

Perkara yang diselesaikan

100 - - - 100

2 Persentase Perkara yang diselesaikan

100 97,65 97,65 100 103,08

3 Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

100 95.29 95.29 98.04 100

Rata-rata capaian 96.47

Pengadilan Tinggi Agama Mataram menggunakan tiga indikator untuk

mengukur kinerja penyelesaian perkara, yaitu :

Pertama, jumlah sisa perkara semakin sedikit. Indikator ini merupakan

konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak

atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan

(dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa perkara banding ke

tingkatan yang lebih sedikit.

Kedua, rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara

masuk dan putus.

Ketiga, jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3

bulan. Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan dalam rangka percepatan

penyelesaian perkara. Jika indikator ini mencapai target minimal (100%) yaitu

perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3

bulan dengan jumlah perkara yang harus ditangani (diluar sisa perkara awal)

maka diharapkan memberi dampak positif terhadap kenaikan kinerja

penyelesaian perkara dan penurunan sisa perkara.

22 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram

1. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 1, yaitu :

Perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang

masuk maka diasumsikan sisa perkara yang

masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu).

Asumsi Laporan Sisa Perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang Diputus Periode 201

No. Tahun Putus Masuk

1 2014 134 130

2 2015 102 102

3 2016 83 85

Berdasarkan IKU, persentase sisa perkara yang diputus adalah

selisih perkara diputus dengan perkara masuk dibanding sisa perkara tahun

lalu (sisa awal).

Grafik sisa perkara dari tahun 2010 s.d 2016

berikut :

Keadaan Sisa PerkaraPeriode 2010 s.d 2016

Pada tahun 2014 dan 2015, berturut

Mataram mempunyai kinerja penyelesaian perkara yang cukup baik, hal ini

0

5

10

15

20

25

2011 2012

21

7

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

sasaran strategis 1 pada indikator 1, yaitu : Persentase Sisa

Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang

masuk maka diasumsikan sisa perkara yang diputus (selisih putus dengan

masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu).

Tabel 3.2 Asumsi Laporan Sisa Perkara

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang Diputus Periode 2014 S.D 2016

Sisa Tahun Lalu

(Sisa awal)

(persentase perkara yang diselsaikan)

(Jumlah sisa perkara)

4 100% 4

0 100% 0

0 97,65% 2

Berdasarkan IKU, persentase sisa perkara yang diputus adalah

diputus dengan perkara masuk dibanding sisa perkara tahun

Grafik sisa perkara dari tahun 2010 s.d 2016 dapat dilihat pada tabel

Grafik 3.1 Sisa Perkara Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Periode 2010 s.d 2016

2014 dan 2015, berturut-turut Pengadilan Tinggi Agama

Mataram mempunyai kinerja penyelesaian perkara yang cukup baik, hal ini

2013 2014 2015 2016

16

0 02

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 23

terbukti bahwa dalam dua tahun terakhir sisa perkara pada Pengadilan

Tinggi Agama Mataram nihil artinya semua perkara yang masuk berhasil

diputus dan diselesaikan dengan baik.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan dikatakan berkinerja baik

jika jumlah perkara sisa semakin sedikit dari periode sebelumnya.

Uraian perhitungan besarnya persentase sisa perkara yang

diselesaikan dari tahun 2010 sampai dengan 2016, yaitu :

a). Tahun 2010 = ( 150 – 150) : 21 x 100% = 0 % ( jumlah Hakim 19 orang)

b). Tahun 2011 = (127 – 113) : 21 x 100% = 66,67 % (jumlah Hakim 20 orang)

c). Tahun 2012 = (120 – 129) : 7 x 100% = -128,57 %( jumlah Hakim 16 orang)

d). Tahun 2013 = (147 – 135) : 16 x 100% = 75 % ( jumlah Hakim 22 orang)

e). Tahun 2014 = (134 – 130) : 4 x 100% = 100 % ( jumlah Hakim 21 orang)

f). Tahun 2015 = tidak diperlukan upaya penyelesaian sisa perkara,

dikarenakan dikarenakan sisa akhir perkara tahun 2014 tidak ada.

g). Tahun 2016 = tidak diperlukan upaya penyelesaian sisa perkara,

dikarenakan dikarenakan sisa akhir perkara tahun 2015 sebanyak 0

perkara.

2. Penjelasan sasaran strategis 1 pada indikator 2, yaitu : Persentase

Perkara yang diselesaikan.

Pada tahun 2016, Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerima

perkara sebanyak 85 perkara, sisa perkara tahun lalu 0 perkara, selanjutnya

memutus sebanyak 83 perkara. kemudian mengirim kembali perkara ke

pengadilan pengaju sebanyak 83 perkara. Ini artinya di tahun 2016 sebanyak

2 perkara belum terselesaikan. Jika dipandang dari rasio penyelesaian

perkara pada tahun 2016 berada di level (97.65%), sedangkan tahun 2015

penyelesaian perkara berada pada level aman (100%), maka dapat

dikatakan bahwa persentase perkara yang diselesaikan tahun 2016

menurun 2,35%.

24 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Faktor penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Karena 2 perkara Nomor 0069/Pdt.G/2016/PTA.Mtr (kewarisan)

diterima tanggal 8 Nopember 2016 dan Nomor

0077/Pdt.G/2016/PTA.Mtr (Cerai Talak) diterima tanggal 25 Nopember

2016 pada tingkat banding, sehingga tidak dapat diselesaikan / diputus

sampai akhir tahun sesuai dengan tanggal akhir laporan 31 Desember

2016) .

2. Perkara No 0069/Pdt.G/2016/PTA.Mtr dan 0077/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi karena memerlukan

analisa hukum yang cermat baik materil maupun formilnya.

Melihat dari kondisi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram

telah berusaha menyusun strategi dalam upaya penyelesaian perkara

tersebut, yaitu :

1. Memanfaatkan waktu secara efektif dengan membaginya ke majelis

hakim;

2. Segera menetapkan tanggal sidang;

3. Kedua perkara tersebut telah disidangkan dan hasil musyawarah

majelis hakim bahwa perkara tersebut diputus sela. Jika dilihat dari

tenggat waktu sejak pendaftaran hingga ada kinerja berupa putusan

sela tersebut baru satu bulan, ditinjau dari standar operasional

prosedur penyelesaian perkara di tingkat banding paling lambat 3

bulan. Hal ini masih dikategorikan normal.

Tabel 3.3

Gambaran Keadaan Perkara dalam 6 tahun terakhir (2011 -2016)

Tahun Sisa Tahun

lalu Masuk ybs Jumlah Putus Sisa

Akhir

2011 21 113 134 127 7 2012 7 129 136 120 16 2013 16 135 151 147 4 2014 4 130 134 134 0 2015 0 102 102 102 0 2016 0 85 85 83 2

Tahun 2016 |Laporan Kinerja

Keadaan Perkara Yang Diterima Periode

Keadaan Perkara Yang DiPeriode 2010

Dari grafik di atas, keadaan perkara masuk dan

trend fluktuatif. Terlihat dari data tersebut tahun ini perkara masuk lebih

sedikit dari tahun lalu.

Untuk lebih jelasnya, gambaran

di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 20

membandingkan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah perkara

masuk, dapat lihat pada uraian berikut :

020406080

100120140160

2010 2011 2012

150

113129

0

50

100

150

2010 2011 2012

150127 120

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 25

Grafik 3.2 Keadaan Perkara Yang Diterima Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Periode 2010 s.d 2016

Grafik3.3 Keadaan Perkara Yang Diputus Pengadilan Tinggi Agama Mataram

eriode 2010 s.d 2016

atas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan

Terlihat dari data tersebut tahun ini perkara masuk lebih

Untuk lebih jelasnya, gambaran penanganan penyelesaian perkara

di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2010 s.d 2016 yaitu dengan

perkara yang diputus dengan jumlah perkara

, dapat lihat pada uraian berikut :

2012 2013 2014 2015 2016

129 135 130

10285

2012 2013 2014 2015 2016

120147 134

10283

26 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Tabel 3.4 Perkara Putus dan Masuk serta Jumlah SDM Hakim yang Menangani

Pengadilan Tinggi Agama Mataram Periode 2011 s/d 2016

No. Tahun Putus Masuk % SDM Hakim

1 2011 127 113 11239 20 2 2012 120 129 93.02 16 3 2013 147 135 108.89 22 4 2014 134 130 103.08 22 5 2015 102 102 100 22 6 2016 83 85 97.65 21

Gambaran kinerja Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi

Agama Mataram tahun 2008 s.d 2016 dengan membandingkan perkara

masuk dan putus :

a. Tahun 2011 = 127 : 113 (112,39 %) jumlah Hakim Tinggi 20 orang

b. Tahun 2012 = 120 : 129 (93,02 %) jumlah Hakim Tinggi 16 orang

c. Tahun 2013 = 147 : 135 (108,89 %) jumlah Hakim Tinggi 22 orang

d. Tahun 2014 = 134 : 130 (103,08 %) jumlah Hakim Tinggi 22 orang

e. Tahun 2015 = 102 : 102 (100 %) jumlah Hakim Tinggi 22 orang

f. Tahun 2016 = 83 :85 (97,65%)) jumlah Hakim Tinggi 21 orang

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

besar persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2016, yaitu

(97,65%), sehingga capaianya terhadap target sebesar (97,65%).

3. Penjelasan sasaran startegis 1 pada indikator 3, yaitu Persentase Perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3

bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang diatur

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014

tertanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 27

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Dalam

SEMA tersebut, poin 2 dinyatakan bahwa : Penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan”.

Pada tahun 2016, perkara yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan

berjumlah 81 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan

berjumlah 85 perkara. Jadi, besarnya persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu sebesar (95,29%).

Lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Gambaran Penyelesaian Perkara dalam Jangka Waktu Penyelesaian

Periode 2011 s.d 2016

Tahun Jangka Waktu Penyelesaian

1 bln 2 bln 3 bln 4 bln 5 bln 6 bln >6 bln

2011 78 28 14 4 2 1 - 2012 77 24 11 5 1 1 1

2013 74 48 18 5 1 - 1

2014 73 34 9 3 - 1 -

2015 78 17 5 - 2 - -

2016 48 31 2 - 2 - -

Gambaran kinerja Penyelesaian Perkara dalam waktu maksimal 3

bulan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2011 s.d 2016, yaitu

dengan membandingkan perkara yang diselesaikan dalam waktu tiga bulan

dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara awal) adalah :

a. Tahun 2011 = 120 : 113 (106,19%) jumlah Hakim 20 orang

b. Tahun 2012 = 112 : 129 (86,82 %) jumlah Hakim 16 orang

c. Tahun 2013 = 140 : 135 (86,82 %) jumlah Hakim 22 orang

d. Tahun 2014 = 130 : 130 (100 %) jumlah Hakim 22 orang

e. Tahun 2015 = 100 : 102 (98,04 %) jumlah Hakim 22 orang

f. Tahun 2016 = 81 : 85 (95.29 %) jumlah Hakim 21 orang

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan persentase perkara

yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan pada tahun

2016 sebesar (95.29%), sehingga jika dihitung persentase indikator

28 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

tersebut terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

(PKT), yaitu sebesar (95.29%) adalah (95.29%) : (100%) = (95.29%).

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat

akseptabilitas masyarakat terhadap hasil putusan hakim. Semakin tinggi

tingkat akseptabilitas putusan hakim artinya tingkat kepuasan dan kepatuhan

pencari keadilan terhadap putusan hakim meningkat.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan

meliputi : bimbingan dalam penanganan perkara, simulasi dan eksaminasi,

DDTK maupun pembinaan kepada para tenaga teknis yudisial, sehingga

diharapkan adanya kepuasan dari para pencari keadilan mulai dari pengadilan

tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali.

Pada sasaran ini ditandai dengan 5 (lima) indikator bersifat out come.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat

digambarkan sebagai berikut :

No

Indikator Kinerja Target 2016 (%)

Realisasi 2016 (%)

Capaian 2016 (%)

Capaian (%)

2015 2014 4 Persentase Putusan

Pengadilan Tk. Pertama yang tidak naik Banding

99 99,30 100.30 101,31 101,06

5 Persentase Putusan Pengadilan Tk. Banding yang tidak naik Kasasi

40 66.27 165.66 160.1 129,76

6 Persentase penurunan upaya hukum Banding 100 116.67 116.67 107,69 103,70

7 Persentase penurunan upaya hukum Kasasi 100 147.17 147.17 139,77 93,18

8 Persentase penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)

100 162.5 162.5 186,66 -100

Rata-rata capaian 138,46

Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 29

1. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator 4, yaitu Persentase

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan Banding.

Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak

mengajukan banding merupakan perbandingan antara selisih jumlah

perkara putus di tingkat pertama dengan jumlah perkara yang diajukan

banding terhadap jumlah perkara putus ditingkat pertama tersebut.

Pada tahun 2016, putusan pengadilan tingkat pertama yang

dimohonkan banding berjumlah 85 perkara. Sedangkan jumlah perkara

putus pada pengadilan tingkat pertama sebanyak 12.143 perkara, sehingga

jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding

sejumlah 12.058 perkara atau sebesar (99,30%) artinya hanya (0,70%) dari

jumlah putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding.

Sedangkan target pada tahun 2016 yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja 2016 sebesar 99%, sehingga jika dikalkulasi capaiannya

sebesar (100, 30%).

Sementara di tahun 2015, persentase putusan pengadilan tingkat

pertama yang tidak diajukan sejumlah 13.397 perkara (99,04%) dengan

capaian sebesar (101,06%).

Keadaan perkara di tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi

Agama Mataram dan di tingkat banding, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Keadaan Perkara Tingkat Pertama

(Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram) Periode 2011 s.d 2016

Tahun Sisa Tahun lalu

Masuk ybs

Jumlah Putus Sisa Akhir

2011 900 7.961 8.861 7.670 1.191 2012 1191 9895 11086 9617 1469 2013 1.469 12.363 13.832 12.491 1.341 2014 1.341 13.637 14.978 13.527 1.451 2015 1.451 14.354 15.805 14.216 1.589 2016 1.589 12.261 13.565 12.143 1.422

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2011 sampai dengan 2016

30 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Tabel 3.8 Keadaan Perkara Pada Tingkat Banding ( Pengadilan Tinggi Agama Mataram)

Periode 2011 s.d 2016

Tahun Sisa Tahun lalu

Masuk ybs Jumlah Putus Sisa Akhir

2011 21 113 134 127 7 2012 7 129 136 120 16 2013 16 135 151 147 4 2014 4 130 134 134 0 2015 0 102 102 102 0 2016 0 85 85 83 2

Sumber : Laporan Tahunan Perkara Tahun 2010 sampai dengan 2016

Gambaran persentase perkara yang tidak diajukan banding tahun

2010 s.d 2015 dengan membandingkan perkara putus di tingkat pertama

dengan perkara yang diajukan banding, sebagai berikut :

a. Tahun 2010 = (6.131 – 150) : 6.131 x 100% = (97,55 %)

b. Tahun 2011 = (7.670 – 113) : 7.670 x 100% = (98,34 %)

c. Tahun 2012 = (9.617 – 129 : 9.617 x 100% = (98,75 %)

d. Tahun 2013 = (12.491 – 135) : 12.491 x 100% = (98,92 %)

e. Tahun 2014 = (13.527 – 130) : 13.527 x 100% = (99,04 %)

f. Tahun 2015 = (14.216 – 102) : 14.216 x 100% = (99,28%)

g. Tahun 2016 = (12.143 – 85) : 12.143 x 100% = (99,30%)

Dilihat dari persentase perkara yang tidak diajukan banding, pada

tahun 2016 sedikit menurun dibanding tahun 2015, ini dapat disimpulkan

bahwa adanya peningkatan kepuasan pencari keadilan atas putusan hakim

dan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Tahun 2016 |Laporan Kinerja

Secara sederhana dapat divisual

Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan BandingSelama Periode 20

Jumlah Perkara Yang Diterima Di Pengadilan Tingkat PertamaWilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Selama Periode 20

Dari uraian di atas

persentase perkara yang tidak diajukan banding

sebesar (99,30%), sehingga

tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun

2. Penjelasan sasaran strategis 2 pada indikator

Putusan Pengadilan Tingkat

Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak

diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara

putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi

97,55

98,34

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

2010 2011

% perkara yang tidak diajukan banding

0

5000

10000

15000

2010 2011 2012

61097961

% perkara yang diajukan banding

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 31

Secara sederhana dapat divisualisasikan dengan grafik berikut :

Grafik 3.4 Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan Banding

Selama Periode 2010 s.d 2016

Grafik 3.5 Diterima Di Pengadilan Tingkat Pertama

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram Selama Periode 2010 s.d 2016

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa besarnya

perkara yang tidak diajukan banding sepanjang tahun 2016

, sehingga capaiannya terhadap target 2016 yang

Kinerja tahun 2016 sebesar (100,30%).

sasaran strategis 2 pada indikator 5, yaitu : Persentase

Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak diajukan Kasasi.

Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak

diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara

putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi

98,3498,75 98,92 99,04 99,28 99,30

2012 2013 2014 2015 2016

% perkara yang tidak diajukan banding

2012 2013 2014 2015 2016

989512363

13637 1435412143

% perkara yang diajukan banding

32 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

terhadap jumlah perkara banding yang diputus.

Keadaan perkara di tingkat banding dan diajukan kasasi di wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.9 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK

Periode 2010 s.d 2016

Tahun Jumlah Perkara

Dimohonkan Banding

Dimohonkan Kasasi

Dimohonkan PK

2010 150 79 16 2011 127 71 4 2012 120 108 12 2013 147 85 5 2014 130 88 15 2015 102 53 16 2016 85 28 6

Tabel 3.10 Persentase Putusan Banding Yang Tidak Diajukan Kasasi

Tahun Perkara Yang Tidak Diajukan Kasasi (%)

2010 47,33 2011 44,09 2012 10 2013 42,18

Tahun Perkara Yang Tidak Diajukan Kasasi (%)

2014 32,31 2015 48,04 2016 66.27

Hingga tahun 2016, jumlah putusan tingkat banding yang diajukan

kasasi sebanyak 28 putusan. Sedangkan jumlah perkara putus pada

pengadilan tingkat banding sebanyak 83 perkara, maka besarnya persentase

putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi pada tahun

2016 ini, yaitu ((83 – 28) : 83) x 100% = 66.27%. Untuk capaian target 2016

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 33

adalah membandingkan antara realisasi dari besarnya persentase putusan

pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dengan persentase

yang ditargetkan pada tahun 2016, yaitu (66.27%) : (40%) = (165,66%).

Sementara di tahun 2015, realisasinya sebesar (48.04%) dan

capaiannya terhadap target 2015 sebesar (160.1%). Hal ini membuktikan

bahwa kinerja dari tahun ke tahun meningkat dalam menekan jumlah

perkara banding yang diajukan kasasi.

Berdasarkan data tersebut, perhitungan persentase realisasi

kinerja terhadap putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi

tahun 2010 s.d 2015, sebagai berikut :

a. Tahun 2010 = (150 – 79) : 150 x 100% = (47,33 %)

b. Tahun 2011 = (127 – 71) : 127 x 100% = (44,09 %)

c. Tahun 2012 = (120 – 108) : 120 x 100% = (10 %)

d. Tahun 2013 = (147 – 85) : 147 x 100% = (42,18 %)

e. Tahun 2014 = (130 – 88) : 130 x 100% = (32,31 %)

f. Tahun 2015 = (102 – 53) : 102 x 100% = (48,04%)

g. Tahun 2016 = (83 – 28) : 83 x 100% = (66.27%)

Dilihat dari persentase perkara yang tidak diajukan kasasi, pada

tahun 2016 sedikit menurun dibanding tahun 2015, ini dapat disimpulkan

bahwa adanya peningkatan kepuasan pencari keadilan atas putusan hakim

dan kesadaran hukum kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa persentase

putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi pada

tahun 2016 sebesar (66.27%), sehingga capaianya dari target yang

ditetapkan sebesar (165.66%).

3. Penjelasan Sasaran Strategis 2 pada Indikator 6, yaitu Persentase

Penurunan Upaya Hukum Banding.

Ukuran indikator kinerja penurunan upaya hukum banding adalah

perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum

banding pada tahun sebelumnya dengan jumlah penurunan upaya hukum

34 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

banding tahun berjalan terhadap upaya hukum banding tahun sebelumnya.

Semakin rendah perkara yang diajukan banding menunjukkan kinerja

penurunan upaya hukum semakin baik.

Jumlah perkara yang diajukan banding dari tahun 2010 sampai

dengan 2016 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap

tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Persentase Penurunan Upaya Hukum Banding

Tahun Jumlah Perkara Yang

Diajukan Banding Capaian Kinerja

(%)

2010 150 59,81

2011 113 124,67

2012 129 85,84

2013 135 95,35

2014 130 103,70

2015 102 107,69

2016 85 116.67

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja untuk indicator

penurunan upaya hukum banding pada tahun 2016 =(102 - (85 - 102)) : 102 x

100%=(116.67%). Selanjutnya dalam Perjanjian Kinerja 2016 ditargetkan

minimal 100%. Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja

jika capaiannya minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2016 =

116.67% : 100% = (116.67%).

Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum Banding dari

tahun 2010 s.d 2015, sebagai berikut :

a. Tahun 2010 = (107 – (150 – 107)) : 107 x 100% = (59,81%)

b. Tahun 2011 = (150 – (113 – 150)) : 150 x 100% = (124,67%)

c. Tahun 2012 = (113 – (129 – 113)) : 113 x 100% = (85,84%)

d. Tahun 2013 = (129 – (135 – 129)) : 129 x 100% = (95,35%)

e. Tahun 2014 = (135 – (130 – 135)) : 135 x 100% = (103,70%)

f. Tahun 2015 = (130– (102 – 130)) : 130 x 100% = (107,69%)

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 35

g. Tahun 2016 = (102– (85 – 102)) : 102 x 100% = (116,67%)

Dari tabel tersebut bahwa persentase penurunan upaya hukum

banding 3 tahun terakhir meningkat hingga tahun 2016 menunjukan

peningkatan sebesar (8.98%) terhadap persentase tahun 2015.

Uraian realisasi kinerja tersebut dapat divisualisasikan dengan grafik

berikut :

Dari perhitungan diatas untuk tahun 2016, capaian kinerja dalam

penurunan upaya hukum banding yang dilakukan sebesar (116.67%).

4. Penjelasan Sasaran Staretgis 2 pada Indikator 7, yaitu Persentase

Penurunan Upaya Hukum Kasasi

Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum

banding adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan

upaya hukum kasasi pada tahun sebelumnya dengan jumlah penurunan

upaya hukum kasasi tahun berjalan terhadap upaya hukum kasasi tahun

sebelumnya.

Jumlah perkara yang diajukan kasasi dari tahun 2010 sampai

dengan 2016 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap

tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12 Persentaase Penurunan Upaya Hukum Kasasi

Tahun Jumlah Perkara Yang Diajukan Kasasi

Capaian penurunan upaya hukum kasasi

(%)

2010 79 80,3

2011 71 110,13

2012 108 47,89

2013 85 121,3

2014 88 93,18

2015 53 139,77

2016 28 147.17 Berdasarkan data tersebut, realisasi kinerja dalam penurunan

upaya hukum kasasi pada tahun 2016 = (53 - (28 - 53)) : 53 x 100% =

36 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

(147.17%). Selanjutnya dalam Perjanjian Kinerja 2016 ditargetkan minimal

100%. Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja jika

capaiannya minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2016 =

147.17% : 100% = (147.17%).

Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum Kasasi dari tahun

2010 s.d 2016, sebagai berikut :

a. Tahun 2010 = (66 – (79 – 66)) : 66 x 100% = (80,30%)

b. Tahun 2011 = (79– (71 – 79)) : 79 x 100% = (110,13%)

c. Tahun 2012 = (71 – (108 – 71)) : 71 x 100% = (47,89%)

d. Tahun 2013 = (108 - (85 - 108)) : 108 x 100% = (121,3%)

e. Tahun 2014 = (85 - (88 - 85)) : 88 x 100% = (93,18%)

f. Tahun 2015 = (88 - (53 - 88)) : 88 x 100% = (139,77%)

g. Tahun 2016 = (53 - (28 - 53)) : 53 x 100% = (147.17%)

Dari perhitungan diatas untuk tahun 2016, capaian kinerja

dalam penurunan upaya hukum kasasi yang dilakukan sebesar

(147.17%).

5. Penjelasan Sasaran Strategis 2 pada Indikator 8, yaitu Persentase

Penurunan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Ukuran capaian indikator kinerja penurunan upaya hukum

banding adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan

upaya hukum peninjauan kembali pada tahun sebelumnya dengan jumlah

penurunan upaya hukum peninjauan kembali tahun berjalan terhadap

upaya hukum peninjauan kembali tahun sebelumnya.

Jumlah perkara yang diajukan peninjauan kembali dari tahun 2010

sampai dengan 2016 yang berhasil dihimpun dalam laporan tahunan setiap

tahunnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 37

Tabel 3.13 Persentaase Penurunan Upaya Hukum PK

Tahun Jumlah Perkara Yang

Diajukan PK

Capaian penurunan upaya hukum PK

(%)

2010 16 66,67

2011 4 175

2012 12 -100*

2013 5 158,33

2014 15 -100*

2015 16 93,33

2016 6 162.5 *menunjukkan perkara yang diajukan PK lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya,

sehingga penurunan upaya hukum PK dibawah target

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja dalam penurunan upaya

hukum PK pada tahun 2016 = (16 - (6 - 16)) : 16 x 100% = (162.5%).

Selanjutnya dalam Perjanjian Kinerja 2016 ditargetkan minimal 100%.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dikatakan berkinerja jika capaiannya

minimal mencapai 100%. Sehingga capaian kinerja 2016 = 162.5% : 100% =

(162.5%).

Uraian realisasi kinerja penurunan upaya hukum PK dari tahun

2010 s.d 2015, sebagai berikut :

a. Tahun 2010 = (12 – (16 – 12)) : 12 x 100% = (66,67%)

b. Tahun 2011 = (16– (4– 16)) : 16 x 100% = (175% )

c. Tahun 2012 = (4 – (12 –4)) : 4 x 100% = (-100%)

d. Tahun 2013 = (12 - (5 - 12)) : 12 x 100% = (158,33%)

e. Tahun 2014 = (5 - (15 - 5)) : 5 x 100% = (-100%)

f. Tahun 2015 = (15 - (16 - 15)) : 15 x 100% = (93,33%)

g. Tahun 2016 = (16 - (6 - 16)) : 16 x 100% = (162.5%)

Dilihat dari persentase perkara yang tidak diajukan PK, pada tahun

2016 sedikit menurun dibanding tahun 2015, ini dapat disimpulkan bahwa

adanya peningkatan kepuasan pencari keadilan atas putusan hakim dan

kesadaran hukum kepada masyarakat.

38 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Dari perhitungan diatas untuk tahun 2016, capaian kinerja

dalam penurunan upaya hukum PK yang dilakukan sebesar (162.5%).

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara yang diajukan ke

Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peningkatan tertib administrasi perkara

ini di Pengadilan Tinggi Agama Mataram direalisasikan dengan menggunakan

program peningkatan manajemen peradilan agama.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 3 indikator kinerja

untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi yaitu, (1). persentase

berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, dan (2).

persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis, (3)Rasio

Majelis Hakim.

Indikator tersebut menunjukan outcome dari kegiatan bimbingan

dalam pelayanan penyelesaian perkara dan pembinaan para tenaga teknis

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya oleh Pengadilan Tinggi Agama

Mataram.

Semakin banyak berkas perkara yang dikembalikan ke pengadilan

pengaju mengindikasikan pembinaan SDM terkait belum berjalan secara

maksimal dalam mendukung pelayanan penyelesaian perkara yang diajukan

banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pencari keadilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat

digambarkan sebagai berikut :

No Indikator Kinerja

Target 2016 (%)

Realisasi 2016 (%)

Capaian 2016 (%)

Capaian (%)

2015 2014 9 Persentase berkas yang diajukan

kasasi yang disampaikan secara lengkap

100 100 100 100 79,55

10 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 100 100 100 100

10 Rasio Majelis Hakim 1:10 1:9 90.9 100 100

Sasaran Strategis 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 39

100 100 Rata-rata capaian 96.97

1. Penjelasan Sasaran Strategis 3 pada Indikator 9, yaitu Persentase berkas

yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) dan disampaikan

secara lengkap

Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK dan

disampaikan secara lengkap adalah merupakan nilai rata-rata persentase

berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap dan persentase

berkas perkara PK yang disampaikan secara lengkap.

Dari laporan tahunan pada tahun 2016 tercatat jumlah berkas

perkara kasasi yang diajukan sebanyak 28 perkara, sedangkan jumlah

berkas perkara kasasi yang disampaikan secara lengkap sebesar 28 perkara.

Besarnya realisasi persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan

secara lengkap tahun 2016 adalah sebesar (100%).

Untuk perkara Peninjauan Kembali (PK), pada tahun 2016 jumlah

berkas perkara yang diajukan 6 perkara dan jumlah berkas perkara yang

disampaikan secara lengkap untuk tahun 2016 sejumlah 6 perkara. sehingga

persentase berkas yang diajukan PK pada tahun 2016 sebesar (100%).

Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK dan

disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 ini disimpulkan adalah

rata-rata dari persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan

persentase berkas perkara yang diajukan PK , yaitu ( (100%) +( 100%)) :

2 x 100% = (100%). Sedangkan capaian 2016 adalah ((100%) : (100%)) =

(100%).

2. Penjelasan Sasaran Strategis 3 pada Indikator 10, yaitu Persentase

berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis

adalah sebesar (100%), dengan jumlah berkas perkara yang diregister

tahun 2016 adalah sebanyak 85 perkara dan jumlah perkara yang

didistribuskan ke majelis adalah sebanyak 85 perkara.

40 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Pada tahun 2016, jumlah perkara yang diregister dan siap

didistribusikan ke majelis adalah sebanyak 85 . perkara, sehingga persentasi

pencapaiannya juga (100%). Dengan demikian terlihat kinerja pada

indikator ini dapat dipertahankan.

Kesimpulan Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis adalah (100%).

3. Penjelasan Sasaran Strategis 3 pada Indikator 11, yaitu Rasio Majelis

Hakim

Rasio Majelis Hakim merupakan perbandingan jumlah perkara yang

diputus berbanding dengan jumlah majelis hakim yang menangani perkara.

Jumlah perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 83 perkara

sedangkan jumlah majelis hakim yang menangani perkara 9 Majelis Hakim

maka rasionya 83 : 9 = 9.2 berarti setiap majelis menyelesaikan 9 perkara atau

jika dirasiokan 1:9. Sedangkan tahun lalu setiap majelis menangani 10

perkara, karena jumlah perkara yang putus sebanyak 102 perkara dengan 10

majelis, sehingga target indikator tahun 2016 ditetapkan 1 : 10, karena tidak

ada ketentuan yang mengatur penetapan jumlah majelis dalam tingkat

banding, maka pengukuran kinerja majelis tingkat banding berdasarkan

kemampuan maksimal majelis hakim tersebut dalam menyelesaikan jumlah

perkara yang diterima pada tahun berkenaan.

Dua hal yang sulit diprediksi adalah jumlah perkara yang diterima

pada tingkat banding dan mutasi hakim di tingkat banding. Hal ini

mengakibatkan rasio majelis hakim terhadap beban kinerja tidak dapat

ditetapkan dengan pasti setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

besar rasio majelis hakim pada tahun 2016 adalah 1:9 sedangkan

ditargetkan 1:10 maka capaiannya tahun 2016 sebesar ((1:9):(1:10))x

100%=(90.9%).

Sasaran Strategis 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

(acces to justice)

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 41

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyediaan

ruang/akses kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pencari keadilan

akan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Peningkatan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama

Mataram direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan

prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan

keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat

digambarkan sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Target 2016 (%)

Realisasi 2016 (%)

Capaian 2016 (%)

Capaian (%)

2015 2014 11 Persentase putusan

perkara yang dapat diakses secara on line

100 100 100 100 100

Rata-rata capaian 100

1. Penjelasan Sasaran Strategis 4 pada Indikator 11, yaitu Persentase

Putusan Perkara yang dpaat diakses secara Online

Berikut adalah tabel jumlah putusan tingkat banding yang

dipublikasikan di direktori putusan, dari periode tahun 2010 s.d 2016,

sebagai berikut : dengan alamat : http://putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Perkara Putus

Putusan yang dipublikasikan

Realisasi (%)

2013 147 89 Putusan 60,54

2014 134 134 Putusan 100

2015 102 102 Putusan 100

2016 83 83 Putusan 100

Dari tabel di atas, persentase putusan perkara yang dapat diakses

secara online dari tahun 2010 s.d 2016, sebagai berikut :

42 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

a. tahun 2013, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 89 putusan,

sedangkan targetnya 100 % ( berjumlah 147 putusan), maka realisasinya

sebesar (60,54%)

b. tahun 2014, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 134 putusan,

sedangkan targetnya 100 % (berjumlah 134 putusan), maka realisasinya

sebesar (100%). Sedangkan target 2014 sebesar (100%), maka capaiannya

sebesar (100%).

c. tahun 2015, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 102 putusan,

sedangkan targetnya 100 % (berjumlah 102 putusan), maka realisasinya

sebesar (100%). Sedangkan target 2015 sebesar (100%), maka capaiannya

sebesar (100%).

d. tahun 2016, jumlah putusan yang dipublikasikan sebanyak 83 putusan,

sedangkan targetnya 100 % (berjumlah 83 putusan), maka realisasinya

sebesar (100%). Sedangkan target 2016 sebesar (100%), maka capaiannya

sebesar (100%).

Indikator Kinerja Utama merupakan upaya Pengadilan Tinggi Agama

Mataram dalam meningkatkan pelayanan publik, adapun Upaya-upaya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama yang berada di

wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk meningkatkan dan

mendukung Indikator kinerja penyediaan informasi di pengadilan.

Dukungan teknologi informasi yang memadai, dibutuhkan kesiapan

dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang

dapat diakses publik. Kehadiran teknologi di ranah hukum diharapkan mampu

membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari

keadilan terhadap putusan pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 43

keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator, untuk mewujudkan

sasaran tersebut.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat

digambarkan sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Target 2016 (%)

Realisasi 2016 (%)

Capaian 2016 (%)

Capaian (%)

2015 2014 12 Persentase putusan

pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti/di eksekusi

50 92.86 185.71 32,67

100

Rata-rata capaian 185.71

1. Penjelasan Sasaran Strategis 5 pada Indikator 12, yaitu : Persentase

Putusan Pengadilan perkara berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti/dieksekusi

Persentase putusan pengadilan perkara yang berkekuatan hukum tetap

yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan perbandingan antara jumlah

permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum

tetap dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil

ditindaklanjuti.

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2016 sebanyak 16 perkara,

dan ditindaklanjuti sejumlah 14 perkara. Maka dapat disimpulkan besarnya

persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar (14:16)*100%

=92.86% ). Ini menandakan kinerja pada indikator 13 ini mengalami

peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan dibanding tahun lalu.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan besarnya persentase

permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum

tetap yang ditindaklanjuti adalah sebesar (92.86%), sedangkan ditargetkan

sebesar 50%, maka capaiannya terhadap target 2016 adalah (92.86% : 50% ) x

100% = 185.71%. namun jika dibandingkan terhadap target renstra sebesar 88%

capaiannya adalah (92.86%:88%=105.52%) masih diatas 100%.

44 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan eksekusi dari

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :

1. Faktor pendukung

a. Sumber Daya Manusia mendukung.

b. Standar Operasional Prosedur telah standar/baku.

2. Faktor penghambat

a. Kerjasama antar instansi belum maksimal.

b. Belum ada standar baku terkait anggaran pengamanan dan

pengukuran.

c. Sikap LSM yang tidak prosedural dan parsial.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaran pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini

meliputi 2 (dua) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat

digambarkan sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Target 2016 (%)

Realisasi 2016 (%)

Capaian 2016 (%)

Capaian (%)

2015 2014 13 Persentase Pengaduan yang

ditindaklanjuti 100 100 100 100 91,67

14 Persentase Temuan yang ditindaklanjuti

100 100 100 100 100

Rata-rata capaian 100

1. Penjelasan Sasaran Strategis 6 pada Indikator 13, yaitu Presentase

Pengaduan Yang Ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016

menargetkan 100%. Jumlah pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi

Agama Mataram sepanjang Januari – Desember 2016 sebanyak 8

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 45

pengaduan. Dari penerimaan pengaduan sebanyak 8 pengaduan pada tahun

2016 tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerbitkan Surat

Tugas (ST) sebanyak 2 surat tugas yang tujuannya untuk memeriksa satuan

kerja yang memiliki permasalahan/temuan.

Tim yang telah ditunjuk berdasarkan surat tugas tersebut

melaksanakan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor,

selanjutnya hasil kegiatan tersebut dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) sebanyak 2 LHP. LHP tersebut disampaikan kepada

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Realisasi dari indikator adalah sejumlah 6 (enam) pengaduan

ditindaklanjuti melalui surat yang disampaikan kepada pengadilan agama

yang mewilayahi asal pengaduan.

Jika dikalkulasi persentase temuan yang ditindaklanjuti sebanyak =

( 8 : 8)x 100% = 100%. Sehingga capaian indikator ini terhadap target 2016

sebesar 100% adalah (100%) : (100%) = (100%).

Rincian tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengaduan tidak layak diproses : - pengaduan

2. Pengaduan layak diproses sejumlah : 8 pengaduan, yang terdiri dari :

a. Masih proses telaah = 0 pengaduan

b. Diperiksa Tim Pengawas PTA Mataram = 2 pengaduan

c. Dijawab dengan surat = 6 pengaduan

d. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Pertama = 0 pengaduan

e. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris) = 0 pengaduan

Dari uraian di atas, pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh

Pengadilan Tinggi Agama Mataram sejumlah 8 pengaduan yang dapat

diperinci:

a. Melalui pemeriksaan Tim Pengawas PTA Mataram : 2 pengaduan

b. Dijawab dengan surat : 6 pengaduan

Permasalahan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target

kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah kurangnya anggaran

46 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

yang memadai agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lebih

komprehensif, maka langkah-langkah yang perlu diambil untuk pemecahan

masalah tersebut di atas adalah tim pengawas dari Pengadilan Tinggi

Agama Mataram mengadakan telaah yang matang terhadap masalah-

masalah yang kerap kali temukan sepanjang pelaksanaan tugas. Disamping

itu, perlu dilakukan pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan

diseluruh lingkungan peradilan untuk melakukan pengawasan melekat

pada satker yang bersangkutan agar terwujud tertib administrasi dalam

tertib register, tertib laporan dan tertib arsip.

2. Penjelasan Sasaran Strategis 6 pada Indikator 14, yaitu Presentase

Temuan Yang Ditindaklanjuti

Indikator ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah temuan

pengawasan yang ditindaklanjuti. Hasil temuan pengawasan meliputi

temuan fungsional/eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan

temuan secara internal oleh Bawas (Badan Pengawasan), Hakim Tinggi

Pembinaan dan Pengawasan Daerah (Hatibinwasda) dan Hakim Tinggi

Pengawasan Bidang (Hatiwasbid). Pencapaian target indikator kinerja pada

tahun 2016 ini digambarkan sebagai berikut :

a) Hasil temuan dari BPK tahun 2016 ini nihil.

b) Hasil temuan pengawasan internal yang ditindaklanjuti

1). Pengawasan Internal di Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Pengawasan internal dilakukan oleh Hakim Tinggi

Pembina dan Pengawas Bidang (HATIBINWASBID). Tujuannya

untuk mengetahui sejauh mana penyelengaraan manajemen

peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Ruang lingkupnya

meliputi bidang perkara banding, bidang pengawasan pelaksanaan

sita dan eksekusi yang dilaksanakan peradilan agama di tingkat

pertama dan bidang kesekretariatan. Pemeriksaan dijadwalkan

pada triwulan I terhadap pelaksaanaan tugas dan fungsi tahun

sebelumnya, selanjutnya pada triwulan IV dijadualkan untuk

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 47

pemeriksaan, apakah hasil pemeriksaan tersebut telah

ditindaklanjuti.

Hubungan logis antara output dan outcome dari kegiatan

ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Output Kegiatan Outcome Kegiatan Outcome Sasaran

Efektifitas hasil pengawasan dapat dinilai dari tingkat

pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam arti suatu hasil

temuan hasil pengawasan dilakukan tindak lanjut oleh pihak-pihak

berkompeten.

Hasil Pemeriksaan pada tahun 2016 ini dapat disimpulkan

pelaksanaan manajemen peradilan sudah baik, hanya perlu

penyempurnaan dan peningkatan dalam tertib administrasi, dan

monitoring serta evaluasi terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah

ditindaklanjuti 100%.

2). Pengawasan Internal pada Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Pengawasan internal pada Pengadilan Agama sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dilakukan oleh Hakim Tinggi

Pembina dan Pengawas Daerah (HATIBINWASDA) Tujuannya

untuk mengetahui sejauh mana penyelengaraan manajemen

peradilan yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Pemeriksaan dijadualkan pada

triwulan I terhadap pelaksaanaan tugas dan fungsi tahun

sebelumnya, selanjutnya pada triwulan IV dijadualkan untuk

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil

pemeriksaan, apakah hasil pemeriksaan tersebut telah

ditindaklanjuti.

Melakukan

Binwas

Temuan-temuan

Dari Binwas

Tindak lanjut

Dari Binwas

48 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Tabel 3.15 Data Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan Reguler Tahun 2016 No. Nama Satuan Kerja Pelaksanaan Ket.

1 PA. Mataram 2 PA. Praya 3 PA. Selong 4 PA. Girimenang 5 PA. Sumbawa Besar 6 PA. Dompu 7 PA. Bima 8 PA Taliwang 9 PA. Denpasar 10 PA. Badung 11 PA. Singaraja 12 PA. Negara 13 PA. Badung 14 PA. Tabanan 15 PA. Karangasem 16 PA. Klungkung 17 PA. BAngli

Sasaran ini diakomodir oleh Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada kegiatan, antara

lain :

a) Pengawasan Reguler

b) Audit Kinerja

c) Investigasi

Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia teknis yudisial di

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam kegiatan Bimbingan Teknis

Yustisial, Pola Bindalmin dan Kejurusitaan. Sedangkan non teknis yudisial

Sosialisasi dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik Negara. Serta

Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga mengirimkan tenaga pustakawan

Sasaran Strategis 7 :

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 49

untuk mendapat pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan kegiatan bimbingan

teknis/sosialisasi tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang

dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat

digambarkan sebagai berikut :

No. Indikator Kinerja Target 2016 (%)

Realisasi 2016 (%)

Capaian 2016 (%)

Capaian (%)

2015 2014 15 Persentase SDM yang

mengikuti diklat teknis yudisial

100 100 100

100 100

16 Prosentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial

100 100 100

100 100

Rata-rata capaian 100

Indikator kinerja merupakan ukuran tolak ukur keberhasilan

organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi

organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau

ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang

tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stake holder

sebagai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan atas tingkat kebutuhan

kinerjanya.

Untuk itu, untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi

dilaporkan beberapa indikator kinerja sebagai kriteria keberhasilan kinerja

suatu organisasi, capaian indikator kinerja ini akan memberikan gambaran

tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai

dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Indikator kinerja difokuskan

pada : meningkatkan kualitas Hakim, Panitera/Panitera Penganti dan

Jurusita/Jurusita Pengganti.

Indikator kinerja yang dirumuskan ini memang masih jauh dari

sempurna, namun setidaknya hal ini telah memberikan gambaran kepada

berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan

oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram ke depan.

50 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Bahwa untuk terselenggarakannya kekuasaan kehakiman yang

profesional maka dilaksanakannya Bimbingan Teknis mengenai penanganan

dan penyelesaian perkara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

seperti Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan

pegawai, staf merupakan faktor terpenting disamping faktor lain yang ikut

menentukan keberhasilan suatu lembaga yaitu teknologi, manajemen dan

finansial.

1. Penjelasan Sasaran Strategis 7 pada Indikator 15, yaitu Persentase SDM

yang mengikuti diklat teknis yudisial

Bintek untuk tenaga yudisial yang dilakukan adalah Bimbingan teknis

penanganan dan penyelesaian perkara total peserta tercatat mencapai 110

orang dari target 110 orang (100 %). Jenis-jenis program rutin dan khusus

yang diselenggarakan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Yustisial bagi Hakim Pengadilan

Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram ditargetkan pada

tahun ini sebanyak 36 orang, terealisasi sebanyak 36 orang

b. Bimbingan Teknis Pola Bindalmin bagi Panitera/Panitera Pengganti

Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada

tahun 2015 ditargetkan 36 orang, terealisasi sebanyak 36 orang.

c. Bimbingan Teknis Kejurusitaan bagi Jurusita/Jurusita Pengganti

Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada

tahun 2015 ditargetkan 38 orang, terealisasi sebanyak 38 orang.

Bahwa peningkatan integritas moral, profesionalisme, kemampuan,

keahlian dan ketrampilan aparat penegak hukum khususnya Hakim,

Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan secara

berkala, berjenjang dan berkesinambungan melalui pendidikan dan

pelatihan baik fungsional, teknis maupun struktural.

Dalam melakukan tugas utamanya unsur memeriksa dan memutus

perkara, seorang hakim dituntut memiliki integritas moral dan karakter

yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki

kemampuan administrasi, komunikasi dan cakap dalam memutus, memiliki

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 51

nalar yang baik dan visi yang luas, jadi Hakim memiliki kepribadian

pengetahuan dan keahlian.

Dalam memutus perkara hakim tidak semata-mata memaksa diri

pada bunyi pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku, tetapi pada

keahlian dan independensi hakim. Pembuatan putusan merupakan proses

pengelolaan kemampuan intelektual, penguasaan teknis substantif satu

prosedur hukum dan pengetahuan hakim atas nilai-nilai sosial yang ada dan

berkembang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam hal tertentu

hakim dituntut untuk melakukan “penemuan Hukum”, yaitu dalam hal

adanya suatu permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya pada

peraturan perundang-undangan yang ada.

Demikian juga halnya dengan jabatan lain dilingkungan sebagai

unit pelaksana teknis kekuasaan kehakiman, seperti panitera/panitera

pengganti, jurusita/jurusita pengganti dan tenaga administrasi/staf lainnya,

telah ditingkatkan integritas moral, pengetahuan dan ketrampilannya

dalam mendukung penyelesaian perkara atau sengketa di Pengadilan.

2. Penjelasan Sasaran Strategis 7 pada Indikator 16, yaitu Persentase SDM

yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Pada sasaran ini dengan indikator presentase SDM non teknis

yudisial yang sudah mendapatkan bimbingan teknis/sosialisasi. Semua

kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi yang ditargetkan dapat direalisasikan

seluruhnya. Maka dapat disimpulkan bahwa presentase sumber daya

manusia non teknis yudisial terealisasi = (100%).

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Tinggi Agama Mataram beserta Pengadilan Agama dibawahnya

mendapat alokasi anggaran dalam DIPA-01 tahun 2016 sebesar Rp111.336.945.000,00

(Seratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh lima

ribu rupiah). Perbandingan dengan alokasi anggaran tahun 2015 sebesar

Rp111.103.025.000,00 (Seratus Sebelas Milyar Seratus Tiga Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

52 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Trend pagu anggaran dari tahun 2007 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada

grafik sebagai berikut ;

GAMBAR 3.33 GRAFIK ( TREND LINE) PAGU ANGGARAN TAHUN 2007 - 2016

35.992.374.00046.358.477.09351.404.198.35750.978.470.000

65.296.009.000 68.802.730.202 64.997.025.000

102.622.796.000111.103.025.000111.336.945.000

0

20.000.000.000

40.000.000.000

60.000.000.000

80.000.000.000

100.000.000.000

120.000.000.000

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2016 |Laporan Kinerja

Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan

Realisasinya dalam tahun anggaran 20

GAMBAR 3.4GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 20

Dari grafik tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram (DIPA

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat

yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan

lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk

dalam belanja pegawai.

a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA

Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran

2016 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA PTA Mataram

Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali

Total Pagu

b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 20

terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai

berikut:

Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram

Realisasi Pagu DIPA PA se-

Total Realisasi

-

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

90.000.000.000

Belanja Pegawai

85.690.705.000

83.037.477.883

2.653.227.117

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 53

Berikut ini ditampilkan Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan

Realisasinya dalam tahun anggaran 2016 ini.

GAMBAR 3.4 REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-01

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2016

tersebut, dapat diuraikan pengelolaan keuangan di lingkungan

(DIPA-01), sebagai berikut :

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat

yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium, vakasi dan

lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk

Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya anggaran atau pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran

di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :

Rp18.154.433.000,00

NTB dan Bali Rp67.536.272.000,00

Rp85.690.705.000,00

pegawai Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau

terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai

Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram Rp18.013.010.720,00

-NTB dan Bali Rp65.024.467.163,00

Rp83.037.477.883,00

Belanja Barang Belanja Modal

11.342.820.000 14.303.420.000

10.766.285.685 13.103.438.682 2.653.227.117

576.534.315 1.199.981.318

54 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja pegawai

telah terserap sebesar (96,90%).

c.). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :

Sisa Pagu DIPA PTA Mataram Rp 141.422.280,00

Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp 2.511.804.837,00

Total Sisa Rp 2.653.227.117,00

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar (3,10%) dari total pagu

yang tersedia.

b. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang

habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan

berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap

pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of

Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi

belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya anggaran atau pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran

2016 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA PTA Mataram Rp1.804.542.000,00

Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp9.538.278.000,00

Total Pagu Rp11.342.820.000,00

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Mataram.

b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau

terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai

berikut:

Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram Rp 1.793.670.980,00

Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp 8.972.614.705,00

Total Realisasi Rp10.766.285.685,00

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 55

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah

terserap sebesar ( 94,92%).

c). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :

Sisa Pagu DIPA PTA Mataram Rp 10.871.020,00

Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp565.663.295,00

Total Sisa Rp576.534.315,00

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar (5,08%) dari total pagu

yang tersedia.

c. Belanja Modal

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan

pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal.

Selama tahun anggaran 2016, semua satuan kerja di lingkungan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram mendapat pagu belanja modal peralatan dan

mesin. Dan ada beberapa satuan kerja yang selain mendapatkan belanja modal

peralatan dan mesin, juga mendapatkan belanja modal tanah serta belanja modal

gedung dan bangunan.

a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2016

di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut :

Pagu DIPA PTA Mataram Rp1.021.920.000,00

Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp13.281.500.000,00

Total Pagu Rp14.303.420.000,00

b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau

terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai

berikut:

Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram Rp 1.016.740.000,00

Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp12.086.698.682,00

Total Realisasi Rp13.103.438.682,00

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja modal telah

terserap sebesar (91,61%).

56 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

c). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :

Sisa Pagu DIPA PTA Mataram Rp 5.180.000,00

Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp 1.194.801.318,00

Total Sisa Rp 1.199.981.318,00

Total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar (8,39%) dari total pagu

yang tersedia.

Sedangkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram (DIPA-04), sebagai berikut :

a). Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya total anggaran atau pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

dalam DIPA-04 Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

Mataram adalah sebagai berikut:

Pagu DIPA PTA Mataram Rp 199.100.000,00

Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp1.401.200.000,00

Total Pagu Rp1.600.300.000,00

b). Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2016, anggaran yang terserap atau

terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai

berikut:

Realisasi Pagu DIPA PTA Mataram Rp 195.498.800,00

Realisasi Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp 1.345.365.250,00

Total Realisasi Rp1.540.864.050,00

Total anggaran yang telah terealisasi, dapat kita lihat pagu belanja barang telah

terserap sebesar (96,29%).

c). Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :

Sisa Pagu DIPA PTA Mataram Rp 3.601.200,00

Sisa Pagu DIPA PA se-NTB dan Bali Rp55.834.750,00

Total Sisa Rp59.435.950,00

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar (3,71%) dari total pagu

yang tersedia.

Tahun 2016 |Laporan Kinerja

GAMBAR 3.5GRAFIK REALISASI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 20

1. Program: Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya MA

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan

bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim

dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus dukung oleh manajemen

yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka

dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang

dipublikasikan.

b. Penyediaan atau penyempurnaan media(sarana) informasi bagi masyarakat

untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.

c. Peningkatan sosialisasi (kampaye) tenta

peradilan kepada masyarakat (pelajar,LSM,instansi dll) dalam upaya

penegakkan citra positif peradilan.

d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan

atau keluhan para pengguna jasan pengadilan.

e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan

f. Menetapkan standar kinerja individu.

g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 57

GAMBAR 3.5 SI (PENYERAPAN) ANGGARAN DIPA-04

DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2016

Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan

bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim

dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya,

pengadilan harus dukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka

dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

ainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang

Penyediaan atau penyempurnaan media(sarana) informasi bagi masyarakat

untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.

Peningkatan sosialisasi (kampaye) tentang peran Mahkamah Agung lembaga

peradilan kepada masyarakat (pelajar,LSM,instansi dll) dalam upaya

penegakkan citra positif peradilan.

Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan

atau keluhan para pengguna jasan pengadilan.

ukan analisis dan evaluasi jabatan

Menetapkan standar kinerja individu.

Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.

Belanja Barang

1.600.300.000

1.540.864.050

59.435.950

58 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

h. Menyusun kebijakan tentang reward and punisment.

i. Penyempurnaan kebijakan sitem rekruitmen aparat peradilan’

j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

2. Program : Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.

Peningkatan sarana dan prasaran aparatur Negara Mahkamah Agung

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Mahkamah Agung

dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan dibawahnya dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Sarana dan prasarana baik terkait langsung dengan fungsi pengadilan

maupun untuk kebutuhan aparatur Mahkamah Agung. Mahkamah Agung

memprioritaskan pembangunan gedung pengadilan tindak pidana korupsi pada

ibukota propinsi secara bertahap dan sarana pendukungnya dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemenuhan atau penyempurnaan

kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas penyelenggaraan

peradilan.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan

agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama

merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis

peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan

tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

a. Rekruitmen dan penempatan kembali hakim, agar tercapai rasio ideal

dengan jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan.

b. Mereviu dan menyempurnakan kebijakan (kriteria) tentang pembatasan

perkara yang dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

c. Melakukan kajian tentang revisi hukum agar sesuai dengan kebutuhan

peradilan di Indonesia.

d. Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama.

e. Mengoptimalisasi fungsi pelaksanaan sidang keliling (zitting plaatz) untuk

menjangkau lapisan masyarakat.

Tahun 2016 |Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram 59

Realisasi Anggaran Per Program Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Tahun Anggaran 2016

No. Program Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp). %

1 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 199.100.000,00 195.498.800,00 98,19 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 19.958.975.000,00 19.806.681.700,00 99,24

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.021.920.000,00 1.016.740.000,00 99,49

Jumlah

21.179.995.000,00

21.018.920.500,00 99,24

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program

Pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun Anggaran 2016

No. Program Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp). %

1 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 1.401.200.000,00 1.345.365.250,00 96,02 2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 77.074.550.000,00 73.997.081.868,00 96,01

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana 13.281.500.000,00 12.086.698.682 91,00

Jumlah

91.757.250.000,00

87.429.145.800,00 95,28

60 Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

PENUTUP

Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram 61

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama

Mataram tahun 2016 ini melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result)

selama tahun 2016 sebagai tahun kelima Rencana Strategis (Strategic Plan)

Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam

rencana kinerja tahun 2016 serta dibandingkan dengan rencana kinerja

(Performance Plan) beberapa tahun sebelumnya dari core business (tugas utama)

Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam bidang teknis yudisial.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama

Mataram merupakan suatu perwujudan tranpsaransi dan akuntabel, karena

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 yang ditetapkan dengan

Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama

Mataram Tahun 2016.

Sebagai kawal depan (Voor Post) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi

Agama Mataram bersama dengan jajarannya di bawahnya bertekad

mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan

peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan tersebut secara

berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mewujudkan visi misi Pengadilan

Tinggi Agama Mataram. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata

tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Menganalisis kinerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram tahun 2016

maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja

peradilan. Secara umum, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memenuhi

tugas dan fungsi yang dibebankan.

62 Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Perbaikan sistem AKIP yang telah dilakukan terhadap lima komponen

AKIP adalah :

1. Perencanaan Kinerja

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen

renstra dengan menetapkan indikator yang bersifat Outcome.

2. Pengukuran Kinerja

Perbaikan dalam pengukuran kinerja difokuskan terutama pada perbaikan

pada mekanisme pengumpulan data kinerja dengan membuat form

monitoring dan evaluasi (monev) atau rencana aksi setelah penetapan

kinerja/kontrak kinerja ditandatangani.

3. Pelaporan Kinerja

Perbaikan dalam pelaporan kinerja yang utama adalah dengan menyusun

laporan bulanan perkara tepat pada waktunya untuk menyusun LKjIP

tahunan.

4. Evaluasi Kinerja

Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai

kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal

maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

5. Capaian Kinerja

Perbaikan capaian kinerja dilakukan melalui penuntasan tindak lanjut hasil

evaluasi tahun sebelumnya agar tidak terulang kembali di tahun 2016.

A. Kesimpulan

1. Sasaran pertama : Meningkatnya Penyelesaian Perkara dengan 3

indikator, sebagai berikut :

1.1 Persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2016 nihil kegiatan

disebabkan tahun lalu tidak ada sisa perkara, maka tidak

memerlukan upaya penyelesaian untuk indikator ini.

1.2 Persentase perkara yang diselesaikan

Pada indikator ini, jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 83

perkara dari 85 perkara yang harus diselesaikan, sehingga

Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram 63

realisasinya (97,65%). Jika dilihat dari penetapan target 2016

sebesar (100%), maka capaiannya sebesar (97,65%). Apabila

dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar (100%), berarti

kinerja tahun ini ada penurunan sebesar (2,35%). Faktor

penyebabnya adalah karena tanggal terima perkara tingkat banding

di akhir tahun dan memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi

karena memerlukan analisa hukum yang cermat baik materil

maupun formilnya.

1.3 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan

Jumlah perkara yang ditangani sesuai standar operasional prosedur

penyelesaian perkara banding dalam jangka waktu 3 bulan

sebanyak 81 perkara, ada 2 perkara yang ditangani dalam waktu 4

bulan. Hal ini disebabkan oleh faktor spesifikiasi kesulitan perkara

atau jenis perkara waris. Jika dikalkulasi realisasi pada indikator ini

adalah (95,29%), sedangkan capaianya sebesar (95,29%) dari

(100%) target dalam perjanjian kinerja 2016.

2. Sasaran kedua : Peningkatan akseptabilitas putusan hakim dengan 5

indikator, sebagai berikut :

1.1 Persentase putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak

diajukan banding.

Putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding

sebanyak 85 perkara, sedangkan jumlah perkara yang putus di

pengadilan tingkat pertama sejumlah 12.143 perkara, sehingga

jumlah putusan yang tidak diajukan banding sebesar 12.058

perkara. Jadi disimpulkan realisasinya sebesar (99,30%) atau

capaianya sebesar (100,30%) dari target yang ditetapkan 2016, yaitu

(99%). Jika dibandingkan realisasi tahun lalu sebanyak (99,28%),

ada kenaikan walaupun hanya sedikit.

1.2 Persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak

diajukan kasasi

64 Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Jumlah putusan tingkat banding yang diajukan kasasi sebanyak 28

putusan. Sedangkan jumlah perkara putus pada tingkat banding

sejumlah 83 perkara, sehingga jumlah yang tidak ajukan kasasi

sebesar 55 perkara. Jika dihitung persentase realisasinya (66,27%).

Sedikit meningkat jika dibanding realisasi tahun lalu (48,04%).

Target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2016, yaitu (40%),

jadi capaiannya terhadap target tersebut sebesar (165,66%).

1.3 Persentase penurunan upaya hukum banding

Pada tahun 2016, jumlah perkara yang diajukan banding sebesar 85

perkara, sedangkan tahun lalu banyaknya perkara yang diajukan

banding sejumlah 102 perkara. Ada penurunan sejumlah 17 perkara.

Semakin rendah perkara yang diajukan banding menunjukan

kinerja penurunan upaya hukum semakin baik. Ini berarti kinerja

tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun lalu. Jika

dipersentasekan realisasi kinerja pada indikator ini (116,67%).

Sedangkan target untuk indikator ini ditetapkan (100%), ini

merupakan target minimal agar dikatakan berkinerja.

1.4 Persentase penurunan upaya hukum kasasi

Pada tahun 2016, jumlah perkara yang diajukan kasasi sebesar 28

perkara, sedangkan tahun lalu banyaknya perkara yang diajukan

kasasi sejumlah 53 perkara. Ada penurunan sejumlah 25 perkara.

Semakin rendah perkara yang diajukan kasasi menunjukan kinerja

penurunan upaya hukum semakin baik. Ini berarti kinerja tahun

2016 meningkat dibandingkan tahun lalu. Jika dipersentasekan

realisasi kinerja pada indikator ini (147,17%). Sedangkan target

untuk indikator ini ditetapkan (100%), ini merupakan target

minimal agar dikatakan berkinerja.

1.5 Persentase penurunan upaya hukum PK

Pada tahun 2016, jumlah perkara yang diajukan PK sebesar 6

perkara, sedangkan tahun lalu banyaknya perkara yang diajukan PK

sejumlah 16 perkara. Ada penurunan sejumlah 10 perkara. Semakin

Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram 65

rendah perkara yang diajukan banding menunjukan kinerja

penurunan upaya hukum semakin baik. Ini berarti kinerja tahun

2016 meningkat dibandingkan tahun lalu. Jika dipersentasekan

realisasi kinerja pada indikator ini (162,5%). Sedangkan target

untuk indikator ini ditetapkan (100%), ini merupakan target

minimal agar dikatakan berkinerja.

Capaian-capaian kinerja yang diuraikan di atas, dapat ditarik

kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai kawal

depan Mahkamah Agung di tingkat banding dalam kegiatan pembinaan

dalam peningkatan kualitas SDM terutama tenaga teknis yudisial sudah

baik, dan tingkat kepuasan terhadap putusan hakim serta kesadaran

hukum masyarakat meningkat.

3. Sasaran ketiga : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian

perkara dengan 3 indikator, sebagai berikut :

1.1 Persentase berkas yang diajukan kasasi yang disampaikan secara

lengkap.

Kelengkapan berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap hingga tahun 2016 ini tercatat (100%)

1.2 Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke

Majelis.

Dari perkara banding yang masuk sejumlah 85 perkara, telah

diregister dan didistribusikan ke Majelis sebanyak 85 perkara, jadi

persentase realisasi dan capaiannya (100%).

1.3 Rasio Majelis Hakim

Jumlah perkara yang diputus 83 perkara, sedangkan majelis hakim

berjumlah 9, berarti setiap majelis menangani rata-rata 9 perkara.

Jadi rasionya 1 : 9. Adapun target 2016 1 : 10, sehingga capaianya

(90,9%).

4. Sasaran keempat : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap

peradilan dengan 1 indikator, sebagai berikut :

1.1 Persentase putusan yang dapat diakses secara online

66 Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

Jumlah putusan yang dipublikasikan di direktori putusan

Mahkamah Agung RI, yaitu http://putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 83 putusan. Jadi realisasi dan capaiannya (100%).

5. Sasaran kelima : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

pengadilan dengan 1 indikator, sebagai berikut :

1.1 Persentase putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap yang

ditindaklanjuti/dieksekusi.

Jumlah permohonan eksekusi tahun 2016 sebanyak 16 perkara dan

diputus sebanyak 14 perkara, sehingga realisasinya (92,86%).

Capaian terhadap target 2016 (50%) adalah (185,71%), sedangkan

terhadap target renstra (88%), capaianya (105,52%).

6. Sasaran keenam : Meningkatnya kualitas pengawasan dengan 2

indikator, sebagai berikut :

1.1 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti.

Jumlah pengaduan yang masuk 8 pengaduan. Telah ditindaklanjuti

melalui tim pengawas Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebanyak

2 pengaduan, dan dijawab melalui surat sebanyak 6 pengaduan. Jadi

capaianya (100%).

1.2 Persentase temuan yang ditindaklanjuti.

Hasil temuan pengawasan meliputi temuan fungsional/eksternal

seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan temuan secara

internal oleh Bawas (Badan Pengawasan), Hatibinwasda dan

Hatibinwasbid. Jika temuan dari BPK tahun 2016 ini nihil,

sedangkan temuan dari pengawasan melekat secara internal tahun

2016 telah ditindaklanjuti. Dapat disimpulkan capaianya (100%).

7. Sasaran ketujuh : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan

2 indikator, sebagai berikut :

1.1 Persentase SDM yang mengikuti diklat teknis yudisial

Jumlah SDM teknis yudisial yang dikirim untuk mengikuti diklat

teknis yudisial, sebanyak (100%) peserta telah mengikuti diklat

tersebut.

Tahun 2016 | Pengadilan Tinggi Agama Mataram 67

1.2 Persentase SDM yang mengikuti diklat non teknis yudisial

Jumlah SDM non teknis yudisial yang dikirim untuk mengikuti diklat

non teknis yudisial, sebanyak (100%) peserta telah mengikuti diklat

tersebut.

Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target

dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja 2016.

Dari tujuh sasaran strategis dengan keseluruhan 17 IKU, sebanyak empat

sasaran sasaran strategis dan sebelas IKU telah memenuhi target. Rincinya

dapat dilihat pada uraian berikut :

Tabel 4.1 Pencapaian IKU

Sasaran Jumlah

IKU

Jumlah IKU

Tercapai

Capaian Sasaran

(%)

Sasaran 1 3 1 33,33 Sasaran 2 5 5 100

Sasaran 3 3 2 66,66 Sasaran 4 1 1 100

Sasaran 5 1 1 100 Sasaran 6 2 2 100

Sasaran 7 2 2 100

Total 17 15

B. Rekomendasi

Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh Pengadilan Tinggi

Agama Mataram dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain :

1. Untuk perkara-perkara yang diterima diakhir tahun agar menjadi

perhatian dalam penyelesaianya.

2. Untuk perkara-perkara yang diterima akhir tahun dan memiliki

spesifikasi kesulitan perkara yang cukup tinggi, maka disesuaikan

kualitas SDM majelis hakimnya, sehingga apa yang menjadi performance

gap dapat teratasi atau performance result dapat tercapai.

3. Dalam penentuan performance agreement harus mempertimbangkan

analisa capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir dan spesifikasi

68 Pengadilan Tinggi Agama Mataram | Tahun 2016

manajemen pengelolaan administrasi perkara, agar tidak terjadi

performance gap yang tinggi.

4. Terhadap capaian kinerja (performance result) yang sudah mencapai target

sesuai perjanjian kinerja (performance agreement), agar dipertahankan dan

ditingkatkan kualitasnya.

Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan menjadi media evaluasi,

sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.

---oOo---