rencana strategis pengadilan tinggi pontianak ......disusun program yang disebut rencana strategis (...

Renstra 2020-2024 | Pengadilan Tinggi Pontianak 1

Pengadilan Tinggi Pontianak

Jalan Ahmad Yani No. 114 Pontianak 78124 Kalimantan Barat

Web: http://pt-pontianak.go.id

Email: [email protected]

Tahun 2019

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TAHUN 2020 -2024

http://pt-pontianak.go.id/

mailto:[email protected]

Renstra 2020-2024 | Pengadilan Tinggi Pontianak i

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah

dan rahmatnya Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak tahun 2020-2024 dapat

kami selesaikan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Peradilan yang diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka

Panjang (PJP) 2010-2025 dan Pembangunan Jangka Pendek 2020-2024 , maka Ketua Pengadilan

Tinggi Pontianak menetapkan rencana strategis Tahun 2020-2024 ini.

Pola dasar pelaksanaan kepemerintahaan dewasa ini menghendaki adanya terwujudnya

kepemerintahan yang baik (Good Governance). Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan

terwujud apabila tata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem

akuntabilitas. OIeh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan

landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor,

termasuk didalamnya sektor penegakan hukum dan peradilan. lnstruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara.

KATA PENGANTAR

Renstra 2020-2024 | Pengadilan Tinggi Pontianak ii

Salah satu dan unsur pokok dan penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan

Rencana Strategis (renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan

tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu

perencanaan yang tidak stratejik sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal

tersebut tidak dikehendaki bersama.

Rencana Strategis (renstra) merupakan rencana strategis yang disusun dalam jangka

waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu

analisis perencanaan. Rencana Strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya agar

dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik

apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan sasaran.

Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai lembaga peradilan, melaksanakan

fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat, yang

mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang

diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI serta Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Peradilan Umum.

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan

kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat,

sederhana dan biaya ringan terhadap lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Pontianak

dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menandakan urgensinya penyusunan suatu

rencana strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Renstra 2020-2024 | Pengadilan Tinggi Pontianak iii

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak ini merupakan rumusan strategis dalam

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya,

peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan

memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, kondisi

internal dari organisasi Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum

Pengadilan Tinggi Pontianak serta memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat

secara nasional.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak pada hakekatnya merupakan pernyataan

komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta

cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan

pembaharuan terhadap sistem, kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan

termasuk pembinaan terhadap sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan

pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efesiensi dan produktivitas dalam

mewujudkan dan mencapai cita-cita menjadi “Badan Peradilan Yang Agung” .

Renstra Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2020 - Tahun 2024, isinya terdiri dari Visi,

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program. Indikator-indikator dalam penyusunan Renstra harus selaras

dengan Indikator Kinerja Utama.

Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut disusun dengan

memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat, kondisi

internal Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Pontianak serta dengan memperhatikan kondisi perkembangan hukum secara nasional.

Renstra 2020-2024 | Pengadilan Tinggi Pontianak iv

Penyusunan Reviu Keempat Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak ini disesuaikan dengan

Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan

agar Rencana Strategis terdapat keselarasan dan keserasian dengan program program

pembangunan di bidang hukum.

Pontianak, Februari 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Amiryat

Renstra 2020-2024 | Pengadilan Tinggi Pontianak v

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ................................................................ ………………………. 1

1.1 Kondisi Umum ........................................................................................ 1

1.2 Potensi dan Permasalahan ..................................................................... 3

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN ............................................................................ 5

2.1 Visi dan Misi ........................................................................................... 5

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................................. 7

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................ 20

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung …… ................................ 20

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Pontianak …… ................ 26

3.3 Kerangka Regulasi …… ............................................................................ 30

3.4 Kerangka Kelembagaan …… .................................................................... 34

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..................................... 36

Lampiran : Matriks Renstra .................................................................................. 38

BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 40

DAFTAR ISI


1.1 KONDISI UMUM

Kondisi umum Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawahnya dipotret berdasarkan

kerangka (framework) “Pengadilan yang Ideal”, yang memiliki tujuh tujuan area/ bidang.

Ketujuh area tersebut adalah area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, area

Kebijakan Peradilan, area Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, area Proses

Peradilan/Pengadilan, area Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, area

Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, serta area Kepercayaan Publik.

Perubahan kondisi menuntut kemampuan organisasi dalam menangkap fenomena

perubahan, menganalisis dampaknya, dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi

perubahan. Organisasi yang tidak siap menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan

akan menghadapi masalah, bahkan tidak akan bisa bertahan lama.

Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi

Pontianak juga melakukan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi tersebut dimanifestasikan

ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Pontianak, yang kemudian dijabarkan dalam tugas

pokok dan fungsinya yang mempunyai peranan cukup signifikan dalam menjalankan fungsi

pembinaan organisasi, finansial dan administrasi Pengadilan Tinggi Pontianak.

BAB I . PENDAHULUAN


Tugas pokok Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal

51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, antara lain :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat banding;

2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir

sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya;

3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang

hukum kepada instansi Pemerintah didaerahnya, apabila diminta;

4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat diserahi tugas dan

kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.

Pengadilan Tinggi Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan

dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam hal ini

Renstra tahun 2020-2024.

1. Renstra Pengadilan Tinggi Pontianak merupakan pelaksanaan misi dalam

mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Pontianak pada saat ini adalah menyesuaikan dengan Rencana

Mahkamah Agung tahun 2020-2024.

2. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Pontianak lima

tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang

kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (action plan). Rencana strategis ini

diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya


manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta

memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, baik

lingkungan internal maupun eksternal.

3. Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung RI

dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut sebagai kawal

depan (Voorpost) di daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah

Agung guna terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Lingkungan Internal

Lingkungan internal Pengadilan Tinggi Pontianak diperhitungkan dapat menjadi

variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan (potensi) yang menunjang

keberhasilan. Namun demikian, lingkungan internal ini dapat pula menjadi kendala

(permasalahan) atau faktor kelemahan dalam pencapaian target rencana strategis ini.

Lingkungan internal Pengadilan Tinggi Pontianak yang kemungkinan menjadi

kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;

Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Pontianak sudah jelas diatur;

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah tertata dengan baik.

Lingkungan internal Pengadilan Tinggi Pontianak yang kemungkinan menjadi

kelemahan dalam pelaksanakaan rencana strategis ini adalah:

Masih kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tinggi

Pontianak;


Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Tupoksi

Pengadilan Tinggi Pontianak;

B. Lingkungan Eksternal

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan,

maka lingkungan eksternal juga dapat menjadi peluang dan ancaman bagi keberhasilan

rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan

sebaik-baiknya, sedangkan ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan

rencana strategis ini adalah karena :

Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem peradilan

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Pontianak.

Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka e-governance.

Adapun hal-hal yang menjadi ancaman terhadap keberhasilan pelaksanaan rencana

strategis ini adalah:

Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja aparatur Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang perlu ditingkatkan khususnya Pengadilan Tinggi Pontianak,

baik dalam hal pelayanan maupun disiplin dalam bekerja.

Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Tinggi Pontianak.


2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi

Pontianak. Pengadilan Tinggi Pontianak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilandasi

dengan Visi yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya

Pengadilan Tinggi Pontianak Yang Agung”. Visi ini dirumuskan dengan maksud bahwa

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati

dimana di dalamnya dikekola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan

kebesaran serta keluruhan sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu

memutuskan perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Dan upaya

untuk mencapai Visi tersebut di atas telah pula dirumuskan Misi Pengadilan Tinggi Pontianak

yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Pontianak.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Pontianak.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Pontianak.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN


Untuk mencapai Visi dan melaksanalan Misi tersebut, Mahkamah Agung telah

menerbitkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan guna memberi kejelasan arah bagi

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan dari Cetak Biru tersebut telah

disusun program yang disebut Rencana Strategis ( Renstra ) lima tahunan mulai dari Renstra

I : 2010 – 2014, Renstra II : 2015 – 2019, Renstra III : 2020 – 2024. Renstra IV : 2025 – 2029.

Renstra V : 2030 – 2034 yang kesemuanya berpijak pada 7 (tujuh) area :

1. Area Organisasi dan Kepemimpinan.

2. Area Kebijakan.

3. Area Proses Berperkara.

4. Area Sumber Daya Manusia.

5. Area Kepuasan Pencari Keadilan.

6. Area Keterjangkauan.

7. Area Kepercayaan Publik.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diperlukan suatu pemahaman yang

mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Pontianak dan juga rencana

strategis yang tepat. Rencana kerja dan strategi yang diterapkan Pengadilan Tinggi Pontianak

tahun 2020 hingga tahun 2024, tidak terlepas dari apa yang digariskan dalam tugas pokok

dan fungsi serta visi dan misi Pengadilan Tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut peran aktif dari semua pihak terutama sekali dari

aparatur Pengadilan Tinggi Pontianak sangat menentukan sekali, juga sebagai pendukung

adalah adanya DIPA Pengadilan Tinggi Pontianak. Arahan dan rencana strategi tersebut

merupakan langkah-langkah yang mendasar yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi

Pontianak untuk mencapai sasaran visi dan misi yang diinginkan.


2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan 2024. Tujuan ditetapkan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Pontianak.

Adapun tujuan yang hendak dicapai PengadilanTinggi Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Terwujudnya penyerderhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan

Teknologi informasi.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak dan Pengadilan Negeri di

bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Pengadilan Tinggi Pontianak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan

oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)

tahun ke depan dengan dirumuskannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini

juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Pontianak untuk mengukur sejauh mana visi dan

misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan

misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai

tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja

yang terukur. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan indikator kinerja


utama Pengadilan Tinggi Pontianak, berikut target yang dicapai di tahun 2020-2024 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

NO

TUJUAN

TARGET JANGKA

MENENGAH

URAIAN INDIKATOR KINERJA

1 Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

100%

2 Terwujudnya penyerderhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi informasi

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%

SASARAN STRATEGIS

Sasaran-sasaran strategis Pengadilan Tinggi Pontianak yang merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan masing-masing tujuan yang telah

ditetapkan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pengadilan Tinggi

Pontianak dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun tersebut selanjutnya dirinci pada

pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Tinggi

Pontianak ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan

perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur terhadap sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak mempertajam sasaran yang hendak dicapai


Pengadilan Tinggi. Sasaran strategis Pengadilan Tinggi Pontianak yang merupakan bagian

integral dalam proses perencanaan strategis dirumuskan berdasarkan masing-masing tujuan

yang telah ditetapkan tadi.

Tujuan yang akan diwujudkan pada tahun tersebut selanjutnya dirinci pada

pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan dari Pengadilan Tinggi

Pontianak ini menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan

perbaikan kondisi aparatur negara yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Selanjutnya bagian berikut akan menjelaskan sasaran strategis dan indikator kinerja

pada Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Renstra 2020-2024 menyesuaikan 2 (Dua)

sasaran strategis di atas:

SASARAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

100% 100% 100% 100% 100%

diselesaikan

b. Persentase perkara yang

90% 92% 94% 95% 96% diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa 25% 27% 29% 32% 35%

perkara


d. Persentase perkara yang tidak

30% 32% 35% 37% 40% mengajukan upaya hukum:

1. Kasasi

2.PK 85% 88% 91% 93% 95%

e. Index responden Pengadilan

90% 92% 95% 98% 100% Tingkat Pertama yang puas

terhadap layanan Pengadilan

Tinggi

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase salinan putusan

100% 100% 100% 100% 100%

yang dikirim ke Pengadilan

Pengaju Tepat Waktu

b. Persentase putusan perkara

100% 100% 100% 100% 100%

yang menarik perhatian

masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam

waktu 1 hari setelah diputus

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi, sasaran,

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu :

a. Penyediaan sarana penunjang bagi peningkatan kinerja Pengadilan secara

keseluruhan.

b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada seluruh Hakim,

Panitera Pengganti serta seluruh staf.

c. Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja

lembaga hukum.


d. Pengawasan diarahkan kepada peningkatan kinerja kelembagaan secara

menyeluruh serta melaksanakan pengawasan yang bersifat internal (melekat) dan

pengawasan yang bersifat eksternal ke daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Barat

e. Pembinaan Sumber Daya Manusia terstruktur dan terkoordinasi oleh pimpinan

Pengadilan Tinggi Pontianak.

f. Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Pontianak, perkantoran dan pendukung

dimanfaatkan untuk pencapaian visi Lembaga Peradilan secara efektif dan efesien.

Pelaksanaan kebijakan Renstra di atas, merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi

Pontianak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan akan

diimplementasikan melalui program utama dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Pontianak

untuk Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dengan membuat rincian sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara,

dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Pontianak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara


b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia

yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan

untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan

pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan

tingkat banding dan tingkat pertama.

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Pontianak, perlu ditetapkan

berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Tinggi Pontianak

mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :


1. Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Pokok : Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :


3. Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung.

Kegiatan Pokok : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi.

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Pelaksanaan kebijakan Renstra di atas, akan diimplementasikan melalui program

utama dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Pontianak untuk Tahun 2020 sampai dengan

Tahun 2024 adalah sebagai berikut:


NO TAHUN PROGRAM UTAMA KEGIATAN POKOK

1. 2020 1. Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

2. Program dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya

Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di

bawahnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana di

Lingkungan Peradilan Tingkat

Banding dan pertama

3. Program Peningkatan

sarana dan prasarana di

lingkungan Peradilan

Tingkat Banding dan

Tingkat Pertama



Banding dan pertama

2. 2021 1. Program peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum


2. Program dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

Pembinaan administrasi dan

pengelolaan keuangan Badan

Urusan Administrasi


teknis lainnya

Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di

bawahnya


sarana dan prasarana di

lingkungan Peradilan

Tingkat Banding dan

Tingkat Pertama



Banding dan pertama


Manajemen Peradilan

Umum


Umum

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung


lingkungan Mahkamah Agung

2. Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan Badan

Urusan Administrasi

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

4. 2023 1. Program Peningkatan Peningkatan Manajemen Peradilan


Manajemen Peradilan

Umum

Umum



Aparatur Mahkamah

Agung



3. Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung



Urusan Administrasi


Manajemen Peradilan

Umum


Umum



Aparatur Mahkamah

Agung



3. Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

Mahkamah Agung



Urusan Administrasi


INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan

sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Pontianak telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran

strategis berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-

U/2327/OT.01.1/SK/11/2017 tanggal 24 November 2017, dapat dilihat sebagai berikut :

NO KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER

DATA

1 Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

diselesaikan


Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa

Perbandingan jumlah selisih sisa perkara tahun lalu dan sisa perkara tahun berjalan dengan jumlah sisa perkara tahun lalu

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

perkara


1. Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara banding yang putus

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

mengajukan upaya hukum:

1. Kasasi

2.PK 2. Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara banding yang putus

Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan


Hasil kepuasan responden Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Panitera

Laporan semesteran dan laporan

tahunan Tingkat Pertama yang

puas


Tinggi

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan jumlah perkara yang putus Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan


Pengaju Tepat Waktu



Perbandingan jumlah perkara tipikor yang diunggah ke dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang putus Panitera

Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan





Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Pontianak memuat angka target

kinerja tahun 2020 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode

tahun 2020. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan

kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance

agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan anggaran,

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di

dalam rencana kinerja juga ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi Pontianak,

ditetapkanlah Rencana Kinerja (performance plan) Tahun 2020 (RKT) yang merupakan hasil

dari proses penerapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 Pengadilan Tinggi

Pontianak.

Penjabaran sasaran strategis, indikator dan target tahun 2020 dapat digambarkan

pada tabel sebagai berikut:


NO

SASARAN TARGET

URAIAN INDIKATOR KINERJA 2020

1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel


100% diselesaikan


90% diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa 25%

perkara


30% mengajukan upaya hukum:

1. Kasasi

2.PK 85%


90% Tingkat Pertama yang puas


Tinggi

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100% yang dikirim ke Pengadilan

Pengaju Tepat Waktu


100%






3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Program pembaruan peradilan telah dilaksanakan sejak dicanangkannya cetak biru

(blue print) pada tahun 2003. Sejak saat itu banyak rekomendasi dari blue print yang telah

diimplementasikan baik melalui dukungan dana APBN maupun dana bantuan lembaga

donor. Khusus untuk bantuan lembaga donor, Mahkamah Agung hanya menerima dana

hibah, dan Mahkamah Agung maupun pengadilan di bawahnya tidak diperkenankan

mengelola dana kas dari lembaga donor secara langsung.

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan sebelumnya, Mahkamah

Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) selanjutnya membentuk

Tim Pembaruan Peradilan dan Kelompok Kerja Pembaruan Peradilan untuk

mengkoordinasikan berbagai program pembaruan dan mempercepat implementasin

rekomendasi cetak biru pembaruan. Tim Pembaruan dan Kelompok Kerja Pembaruan

beranggotakan seluruh pimpinan Mahkamah Agung beserta pejabat eselon I dan II serta

perwakilan dari masyarakat sipil (civil society). Saat ini Mahkamah Agung telah memiliki 6

kelompok kerja yaitu: (1) Kelompok Kerja Manajemen Perkara; (2) Kelompok Kerja Teknologi

Inforamasi; (3) Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan; (4) Kelompok Kerja Pengelolaan

Sumber Daya Manusia; (5) Kelompok Kerja Manajemen Keuangan; (6) Kelompok Kerja

Pengawasan.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


Berbagai kegiatan pembaruan yang telah dilaksanakan, sedang berjalan maupun

dalam tahap perencanaan, pada hakekatnya merupakan upaya Mahkamah Agung untuk

mencapai pengadilan yang modern. Modernisasi pengadilan Indonesia bukanlah semata-

mata implementasi teknologi informasi saja namun juga modernisasi terhadap pola

kelembagaan, manajemen organisasi dan SDM lembaga peradilan.

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan

kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi

fokus peningkatan (highlight):

1. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keterbukaan informasi di lembaga peradilan telah dimulai dengan disahkannya

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/VIII/2007

Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Tanggal 28 Agustus 2007 dan

Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan tanggal

5 Januari 2011. Melalui acuan dalam 2 (dua) SK KMA di atas ini, selanjutnya dilakukan

berbagai kegiatan dengan tujuan utama untuk memudahkan masyarakat khususnya para

pencari keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Saat ini beberapa kegiatan

yang dilakukan untuk menunjang implementasi SK KMA tersebut antara lain adalah

pengembangan website baik ditingkat pusat maupun daerah. Setidaknya 250 website telah

dikembangkan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya yang tidak

hanya menjelaskan profile umum pengadilan yang bersangkutan namun juga memberikan

informasi mengenai alur perkara di pengadilan, biaya perkara hingga laporan keuangan

perkara serta realisasi anggaran.


Lebih lanjut mengenai pengembangan medium website untuk akses publik ini akan

dijelaskan secara rinci dalam bagian kelima mengenai akses publik dan teknologi informasi.

Melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi, Mahkamah Agung sepanjang

secara bertahap memberikan informasi terkait dengan kinerja pengadilan.

Selain informasi terkait perkara maka di tahun 2008 mulai dicanangkan transparansi

informasi anggaran dan keuangan pengadilan. Saat ini setidaknya 170 website pengadilan

telah menampilkan informasi mengenai besar anggaran yang dikelola, realisasinya per mata

belanja serta keuangan perkara. Pada akhir tahun 2008 Mahkamah Agung mulai

mengembangkan meja informasi disertai dengan manual atau panduan teknis pelayan

informasi di tingkat Mahkamah Agung dengan membentuk tim khusus untuk mengenai

masalah ini melalui Surat Keputusan Wakil ketua MA Bidang Non Yudisial (SK WKMA) Nomor

1/ 2008.

Melalui meja inforamsi ini masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi

yang dibutuhkan berdasarkan panduan yang dimuat dalam (SK KMA) Nomor.

144/KMA/VIII/2007. Selain itu meja ini juga difungsikan sebagai pintu masuk pengaduan

masyarakat akan kinerja pengadilan sehingga pelapor dapat dengan mudah mengetahui

status pengaduannya. Namun demikian penanganan pengaduan itu sendiri tetap

dilaksanakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang berwenang dimana di tingkat Mahkamah

Agung hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Badan Pengawasan dengan

berkoordinasi dengan Ketua Muda Pengawasan.


2. Program Reformasi Birokrasi.

Pada tahun 2007 telah dijelaskan latar belakang serta berbagai program reformasi

birokrasi yang mulai dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga

percontohan dalam program tersebut. Melalui peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi

Birokrasi. Pedoman reformasi birokrasi pada intinya digunakan sebagai dasar kebijakan

dalam menyusun rencana aksi serta mengimplementasikan kegiatankegiatan reformasi

birokrasi di lembaga negara yang bersangkutan termasuk Mahkamah Agung.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Mahkamah Agung dalam program reforamsi

birokrasi pada tahun 2008 yaitu pengelolaan SDM di Mahkamah Agung dan badan peradilan

di bawahnya, kegiatan tersebut diantaranya adalah mengenai analisa beban kerja (staffing

asessment/ workload analysis) dan pengembangan database SDM beserta pelatihannya

kepada para aparatur pengadilan.

3. Program Peningkatan Kepatuhan Pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat

Negara) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptkan jajaran peradilan yang

berintegrasi dan menjunjung tinggi pedoman perilaku/kode etik yang berlaku.selain itu,

kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat peradilan secara tidak langsung merupakan

penerapan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih,dan bebas korupsi, kolusi

dan nepotisme di lingkungan Mahkamh Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 1999.


Salah satu kebijakan penting yang keluarkan oleh Mahkamah Agung terkait program

ini antara lain adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2008 Tentang Usul

Promosi dan Mutasi Hakim dan Panitera yang mewajibkan seluruh hakim dan panitera di

seluruh Indonesia untuk memenuhi kewajiban pengisian LHKPN dan menyampaikan pada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahkamah Agung tidak akan mempertimbangkan

usulan mutasi dan promosi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dan

melengkapi bukti bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan pada KPK.

Sebagai upaya untuk lebih menginternalisasi program di Mahkamah Agung

selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

001/SE/PEMBT.07/IX/2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinator Penerima Penyusunan

LHKPN berdasarkan pasal 13 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepada Para Hakim dan Pejabat Struktural di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya. Selanjutnya Mahkamah Agung juga

menetapkan secara tegas klasifikasi pejabat peradilan yang diwajibkan menyampaikan

LHKPN Melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 044/SEK/SK/IX/2008 dan

mengeluarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 001/SEK/PENTP.07/XII/2008

Tentang Penetapan Standart Operasional Prosedur Penerima dan Penyusunan Laporan

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dalam Lingkungan Mahkamah Agung.

Selain pelatihan pengisian LHKPN bagi para hakim, Mahkamah Agung bekerjasama

dengan KPK dan Proyek Milennium Challenge Corporation – Indonesia Control of Corruption

(MCC-ICCP) juga melaksanakan pelatihan tata cara akses data base LHKPN milik KPK dan

mendorong dikeluarkannnya surat edaran dari masing-masing direktur jenderal dari empat

lingkungan peradilan dan tingkat Mahkamah Agung untuk membentuk koordinator

penerima dan penyusunan LHKPN dan pengguna aplikasi LHKPN pada direktur jenderal


masing-masing badan peradilan. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi sistem

pelaporan di lingkungan peradilan kedepannya.

4. Upaya Percepatan Implementasi Cetak Biru Pembaruan dan Peradilan, dan

Pengembangan Lebih lanjut Dokumen Strategis Pembaruan dan Perencanaan

Lembaga Peradilan.

Berbagai rekomendasi atas cetak biru pembaruan Mahkamah Agung dan kertas

kerja pembaruan yang dilakukan pada tahun 2003 telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana

rekomendasi lainnya sedang berjalan dan dalam tahap perencanaan. Untuk menyesuaikan

berbagai kegiatan pembaruan dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan-badan

peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung selanjutnya melakukan pemetaan awal atas

implementasi cetak biru dan kertas kerja pembaruan peradilan pada Rakernas Akbar

Mahkamah Agung di Jakarta bulan Agustus tahun 2008. Dalam Rakernas Akbar Mahkamah

Agung berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut dengan melakukan

percepatan program pembaruan.

Sampai saat ini Mahkamah Agung memiliki beberapa dokumen strategis

perencanaan diantaranya cetak biru pembaruan peradilan dan kertas kerja pembaruan,

Renstra Mahkamah Agung dan pedoman reformasi birokrasi nasional. Dalam rangka

sinkronisasi ketiga dokumen tersebut, Mahkamah Agung ke depannya akan

mengembangkan cetak biru pembaruan peradilan yang memberikan arahan jangka panjang

dan pembentukan lembaga peradilan yang modern. Cetak biru tersebut akan disesuaikan

dengan kondisi terkini Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dengan adanya

sistem satu atap (one roof system). Arahan ini selanjutnya akan diturunkan ke dalam Renstra


lima tahunan dan direalisasikan secara bertahap dalam rencana tahunan Mahkamah Agung

dan badan peradilan di bawahnya.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good

governance) dan pemerintah yang bersih (clean government) merupakan hal mutlak bagi

kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan

atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi

penyelesaian perkara) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif,

akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Pontianak perlu

menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang Peradilan yang

komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak

langsung dapat mempercepat terwujudnya good governance dan clean government

tersebut.

Arah dan kebijakan strategis yang diambil dan dirumuskan Pengadilan Tinggi

Pontianak selaras dengan tugas pokok dan fungsi badan peradilan, dimana fokus

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah melaksanakan fungsi kekuasaan

kehakiman yang efektif, yaitu memutuskan suatu sengketa atau menyelesaikan suatu

masalah hukum guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini

memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu


strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program

dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Tinggi Pontianak dengan

mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Penyelenggaraan penegakkan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat

merupakan salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula

Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk

menerima, mengadili dan memutus perkara pada tingkat banding. Penyediaan informasi

yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik

sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas. Serta peningkatan pengawasan kepada

pengadilan tingkat pertama di seluruh Kalimantan Barat juga merupakan salah satu program

perencanaan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak merupakan tahapan proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana

Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Pontianak 2020-2024 mengacu kepada Renstra dan

Cetak Biru Pembaharuan Pengadilan 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana

dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan,

penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem ,

kebijakan peraturan perundang-undangan kelembagaan peradilan termasuk pembinaan

sikap dan perilaku aparatur peradilan serta pengawasan dan pengendalian manajemen agar

tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam mewujudkan dan mencapai cita-cita

menjadi “Badan Peradilan yang Agung”.


Kebijakan Pengadilan Tinggi Pontianak adalah mendukung program reformasi

judicial/ pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti

yang diharapkan. Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi, misi,

sasaran, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan, yaitu :

a. Penyediaan sarana penunjang bagi peningkatan kinerja Pengadilan secara

keseluruhan.

b. Melaksanakan pelatihan-pelatihan serta pembinaan kepada seluruh Hakim, Panitera

Pengganti serta seluruh staf.

c. Jaringan informasi hukum dikembangkan untuk penguatan dan peningkatan kinerja

lembaga hukum.

d. Pengawasan diarahkan kepada peningkatan kinerja kelembagaan secara menyeluruh

serta melaksanakan pengawasan yang bersifat internal (melekat) dan pengawasan

yang bersifat eksternal ke daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Barat

e. Pembinaan Sumber Daya Manusia terstruktur dan terkoordinasi oleh pimpinan


f. Sarana dan Prasarana Pengadilan Tinggi Pontianak, perkantoran dan pendukung

dimanfaatkan untuk pencapaian visi Lembaga Peradilan secara efektif dan efesien.


Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai

berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen

perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat

memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka

penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur

peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi

peningkatan kinerja :

Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan

kompetensi

Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya

proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya

Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi

yang memadai untuk meningkatkan kinerja.


2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan

yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan

kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

3.3 Kerangka Regulasi

Regulasi di Pengadilan Tinggi Pontianak merupakan kebijakan yang dibuat oleh

Pengadilan Tinggi Pontianak atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan

untuk Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak. Pada tahun 2019,

Pengadilan Tinggi Pontianak telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan

dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan

Pengadilan Tinggi Pontianak pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2019.

1. MANAJEMEN PERUBAHAN Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak mengeluarkan Komitmen Bersama untuk

melaksanakan pelayanan berstandar pada Standar Tim Pembangunan Zona Integritas

Mahkamah Agung RI, Kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Para Hakim, Pejabat

Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati Pengadilan Pontianak yang dalam

meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Pontianak.


Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak pada tanggal 4 Oktober 2017 telah

menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas

dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Tinggi

Pontianak.

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak mengeluarkan petunjuk tentang Pedoman

Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak dengan surat

keputusan nomor : W17-U/566/SK/KP.04.5/2/2019 tanggal 22 Februari 2019.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi pada area Perundang-undangan :

Standar Operasional Prosedur Bidang-Bidang pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah

dilakukan revisi.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Regulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi :

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak mengeluarkan petunjuk Pelaksanaan Penanganan

Benturan Kepentingan pada Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak dengan surat keputusan

nomor : W17-U/562/SK/KP.01.3/2/2019 tanggal 22 Februari 2019.

Penunjukan Tim Penyusun Reviu Keempat Rencana Strategis Pengadilan Tinggi

Pontianak Tahun 2015-2019, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Nomor: W17-U/574/SK/KP.04.5/SK/2/2019 Tanggal 8 Februari 2019.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-

U/2327/OT.01.1/SK/11/2017, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi

Pontianak.


4. PENATAAN TATA LAKSANA

Regulasi pada area Penataan Tata Laksana :

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas

pada Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak dengan surat keputusan nomor : W17-

U/546/SK/KP.04.5/2/2019 tanggal 20 Februari 2019.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Regulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi :

Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan

Tinggi Pontianak melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-

U/695/SK/KP.00.1/2/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Perubahan Keanggotaan Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Daerah Pengadilan Tinggi Pontianak.

Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, melalui Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-U/718/SK/KP.04.5/3/2019

tanggal 11 Maret 2019 tentang Susunan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Pontianak dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Perdata, Pidana dan Tipikor yang

Dimohonkan Banding.

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Regulasi pada area Penguatan Akuntabilitas :

Penunjukan Tim dalam penyusunan : LKJiP dokumen PK, RKT, Reviu IKU Reviu Renstra

mengacu kepada, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-

U/578/SK/KP.04.5/2/2019 tanggal 8 Februari 2019.


7. PENGUATAN PENGAWASAN

Regulasi pada area Penguatan Pengawasan :

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak mengeluarkan standar pedoman pengawasan

internal pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Surat Keputusan nomor : W17-

U/560/SK/KP.01.3/2/2019 tentang Pedoman Rapat Pembinaan dan Pengawasan pada


Penunjukan Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/674/SK/KP.04.5/2/2019 tanggal 28 Februari 2019.

Penunjukan Hakim Pengawas/Pembina Bidang-Bidang melalui Surat Keputusan Ketua

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-U/674/SK/KP.04.5/2/2019 tanggal 28 Februari

2019 .

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Regulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

Penunjukan Petugas Juru Bicara dan Humas pada Pengadilan Tinggi Pontianak melalui

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: W17-U/674/SK/KP.04.5/2/2019

tanggal 28 Februari 2019.

Penunjukan Petugas dalam rangka mengelola dan memberikan pelayanan informasi

di Pengadilan Tinggi Pontianak, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Nomor : W17-U/709/SK/KP.04.5/2/2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Pontianak.

Penunjukan Petugas IT dalam rangka mengelola dan memberikan aplikasi-aplikasi

penunjang kinerja di Pengadilan Tinggi Pontianak, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan


Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/568/SK/KP.04.5/2/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang

Penunjukan Tim Pengelola WEB dan Aplikasi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.

Penunjukan Petugas dalam rangka pengaduan di Pengadilan Tinggi Pontianak,

melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-

U/563/SK/KP.04.5/2/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Pembentukan Petugas Meja

Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Pontianak.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Tugas Pengadilan Tinggi Pontianak menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang No. 49 Tahun

2009).

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang

hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1)

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah

pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang

No. 49 Tahun 2009).

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan

undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang


Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun

2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Pontianak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara

yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya, menyangkut

teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah

laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap

jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama

dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi

umum

4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada

instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis

peradilan dan administrasi peradilan.


4.1 PENUTUP Untuk mewujudkan visi dan misinya Pengadilan Tinggi Pontianak memiliki 2 (dua)

sasaran kinerja dengan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut:

SASARAN 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

SASARAN TARGET




100% 100% 100% 100% 100%

diselesaikan


90% 92% 94% 95% 96% diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa 25% 27% 29% 32% 35%

perkara


30% 32% 35% 37% 40% mengajukan upaya hukum:

1. Kasasi

2.PK 85% 88% 91% 93% 95%


90% 92% 95% 98% 100% Tingkat Pertama yang puas


Tinggi

BAB IV. TARGET KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN


SASARAN 2: Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

SASARAN TARGET


Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara


100% 100% 100% 100% 100%


Pengaju Tepat Waktu


100% 100% 100% 100% 100%






MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020-2024

NO

TUJUAN

TARGET

JANGKA

MENENGAH

SASARAN TARGET STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR

KINERJA URAIAN

INDIKATOR

KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

KEGIATAN 2019

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

2019

ANGGARAN

INDIKATOR

KEGIATAN

1 Terwujudnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

sistem

peradilan

melalui proses

peradilan yang

pasti,

transparan dan

akuntabel

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

100% Terwujudnya

proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan

akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

100% 100% 100% 100% 100%

-Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

1049.

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Rp172.600.000,00 -Pencatatan

Register

Perkara

Banding

(Pidana)

137

Perkara

Rp32.880.000,00

diselesaikan

-Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

1071.

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana di

lingkungan

Mahkamah

Agung

Rp62.500.000,00 -Minutasi

Perkara

Banding

(Pidana)

137

Perkara

Rp6.850.000,00

b. Persentase

perkara yang

90% 92% 94% 95% 96%

-Pengiriman

Surat

Penahanan

(Pidana)

137

Perkara

Rp22.640.000,00

diselesaikan

tepat waktu

-Pencatatan

Register

Perkara

Banding

(Tipikor)

30 Perkara Rp10.410.000,00

c. Persentase

penurunan sisa 25% 27% 29% 32% 35%

-Minutasi

Perkara

Banding

(Tipikor)

30 Perkara Rp8.730.000,00

perkara

d. Persentase

perkara yang

tidak 30% 32% 35% 37% 40%

-Pengiriman

Surat

Penahanan

(tipikor)

30 Perkara Rp6.000.000,00

mengajukan

upaya hukum:

1. Kasasi


2.PK 85% 88% 91% 93% 95%

-Pengadaan

Alat Pengolah

Data

Penunjang

SIPP

5 Unit

Laptop

Rp62.500.000,00

e. Index

responden

Pengadilan

90% 92% 95% 98% 100%

Tingkat

Pertama yang

puas

terhadap

layanan

Pengadilan

Tinggi

2 Terwujudnya

penyerderhana

an proses

penanganan

perkara

melalui

pemanfaatan

Teknologi

informasi

Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses

secara online

dalam waktu

1 hari setelah

diputus

100% Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase

salinan

putusan

100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

1049.

Peningkatan

ManajemenPe

radilan

Umum

Rp172.600.000,00 -Pengiriman

Salinan

Putusan

Kepada

Pengadilan

Pengaju

(Pidana)

137

Perkara

Rp17.090.000,00

yang dikirim

ke Pengadilan

Pengaju Tepat

Waktu

-Pengiriman

Salinan

Putusan

Kepada

Pengadilan

Pengaju

(Tipikor)

30 Perkara Rp3.000.000,00

b. Persentase

putusan

perkara

100% 100% 100% 100% 100%

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

1066.

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

Rp17.136.649.000,00 Belanja

Keperluan

Perkantoran :

(Langganan

Internet,

Langganan

Web Hosting,

Langganan

Lisensi Anti

virus)

1 Paket Rp66.700.000,00

yang menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

setelah diputus


5.1 PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Pontianak tahun 2020-2024 diarahkan

untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan

lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik

lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan

dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out

come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Pontianak tahun 2020-2024 disusun

dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam

kurun waktu tahun 2020-2024 dengan memperhitungkan kondisi Pengadilan Tinggi

Pontianak yang terus berubah.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program

Pengadilan Tinggi Pontianak agar lebih terencana, terarah dan terpadu. Selanjutnya,

setiap tahun usulan program/ kegiatan Pengadilan Tinggi Pontianak yang telah

mengacu pada rencana strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan

RKAKL Pengadilan Tinggi Pontianak.

BAB V. PENUTUP


Renstra Pengadilan Tinggi Pontianak tahun 2020-2024 ini telah memuat

langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang

peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (one roof system).

Penyusunan rencana strategis ini diharapkan, Pengadilan Tinggi Pontianak dapat

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Voorpost (Kawal depan) Mahkamah Agung

RI dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Tinggi Pontianak seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan

penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya

Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Pontianak harus terus disempurnakan

dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan

perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola

kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang

dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan

Tinggi Pontianak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian

arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi

dan misi Pengadilan Tinggi Pontianak dapat terwujud dengan baik.


LAMPIRAN


PENGADILAN TINGGI PONTIANAK JL. AHMAD YANI NO. 114, TELP. (0561) 732065 FAX (0561) 732065

PONTIANAK 78124, KALIMANTAN BARAT

Email : [email protected]

Website : www.pt-pontianak.go.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Nomor: W17-U/ 576 /KP.04.5/SK/2/2019

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun

2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(2020-2024) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang

Tahun (2010-2035);

b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan

Penetapan Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Pontianak

perlu membuat Rencana Strategis Tahun

2020-2024;

c. Bahwa untuk membuat Rencana Strategis perlu membentuk

Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;

d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ini dipandang cakap dan

mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan

Renstra tersebut.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

mailto:[email protected]

http://www.pt-pontianak.go.id/


2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;


dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung

5. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum.

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2012.

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah.


Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Pertama : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis

2020-2024 Pengadilan Tinggi Pontianak;


Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Panitera serta

Sekretaris Pengadilan Tinggi Pontianak maupun Pimpinan Pengadilan

Tinggi Pontianak;

Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Rencana Strategis 2020-2024

Pengadilan Tinggi Pontianak kembali pada unit kerja masing-masing;

Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA

Tahun Anggaran 2019;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta; 3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta; 4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkama Agung RI di Jakarta; 5. Yth Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta; 6. Yth Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakata;

7. Arsip.

Ditetapkan di : PONTIANAK

Pada Tanggal : 8 Februari 2019


AMIRYAT


DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK Nomor : W17-U/ 576 /KP.04.5/SK/2/2019

TENTANG

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

TAHUN 2020-2024

No Nama/NIP/Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Ditunjuk Sebagai

1

2

3

4

5

6

7

H. AMIRYAT S.H., M.H.

NIP. 19550222 198303 1 002

Pembina Utama (IV/e)

MOHAMAD ABDUL MUJAHID, S.H.

NIP. 19590127 198303 1 002

Pembina Utama Muda (IV/c)

Drs. TAJUDIN NUR, SH

NIP. 19640608 198403 1 004

Pembina Utama Muda (IV/c)

NURPIAH, S.Sos.

NIP. 19700715 198903 2 001

Pembina (IV/a)

R I F W I N

NIP. 19610204 198303 1 003

Penata Tk.I (III/d)

ST. NINA MAULIA, ST

NIP. 19861119 200912 2 005

Penata Muda Tk.I (III/b)

ZULKARNAIN, S.Kom.

NIP. 19850730 200904 1 003


Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak

Panitera Pengadilan

Tinggi Pontianak

Sekretaris Pengadilan

Tinggi Pontianak

Kabag Perencanaan dan

Kepegawaian

Kasubbag Rencana

Program dan Anggaran

Staf Sub Bagian

Kepegawaian dan

Teknologi Informasi

Staf Sub Bagian Rencana

Program dan Anggaran

Pelindung/Penasehat

Ketua

Wakil Ketua

Koordinator

Administrasi Umum

Sekretaris

Anggota

Anggota


8

DWI WAHYU PRASETYO, S.Kom.

NIP. 19850705 201101 1 006


Staf Bagian Kepaniteraan

Hukum

Anggota

Ditetapkan di : PONTIANAK

Pada Tanggal : 8 Februari 2019


AMIRYAT


KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK NOMOR : W17-U/577 /OT.00/2/2019

TENTANG RENCANA STRATEGIS

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2024

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2020 - 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 5. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2020 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pertama : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak ini sebagai Dokumen Perencanaan Pengadilan Tinggi Pontianak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Kedua : Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Pontianak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sampai dengan 2024.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak Pada tanggal : 8 Februari 2019 Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

AMIRYAT


MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020-2024

NO

TUJUAN

TARGET

JANGKA

MENENGAH

SASARAN TARGET STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR

KINERJA URAIAN

INDIKATOR

KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

KEGIATAN 2019

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

2019

ANGGARAN

INDIKATOR

KEGIATAN

1 Terwujudnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

sistem

peradilan

melalui proses

peradilan yang

pasti,

transparan dan

akuntabel

Persentase

perkara yang

diselesaikan

tepat waktu

100% Terwujudnya

proses

peradilan

yang pasti,

transparan

dan

akuntabel

a. Persentase sisa

perkara yang

100% 100% 100% 100% 100%

-Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

1049.

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

Rp172.600.000,00 -Pencatatan

Register

Perkara

Banding

(Pidana)

137

Perkara

Rp32.880.000,00

diselesaikan

-Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Mahkamah

Agung

1071.

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana di

lingkungan

Mahkamah

Agung

Rp62.500.000,00 -Minutasi

Perkara

Banding

(Pidana)

137

Perkara

Rp6.850.000,00

b. Persentase

perkara yang

90% 92% 94% 95% 96%

-Pengiriman

Surat

Penahanan

(Pidana)

137

Perkara

Rp22.640.000,00

diselesaikan

tepat waktu

-Pencatatan

Register

Perkara

Banding

(Tipikor)

30 Perkara Rp10.410.000,00

c. Persentase

penurunan sisa 25% 27% 29% 32% 35%

-Minutasi

Perkara

Banding

(Tipikor)

30 Perkara Rp8.730.000,00

perkara

d. Persentase

perkara yang

tidak 30% 32% 35% 37% 40%

-Pengiriman

Surat

Penahanan

(tipikor)

30 Perkara Rp6.000.000,00

mengajukan

upaya hukum:

1. Kasasi

2.PK 85% 88% 91% 93% 95%

-Pengadaan

Alat Pengolah

5 Unit

Laptop

Rp62.500.000,00


Data

Penunjang

SIPP

e. Index

responden

Pengadilan

90% 92% 95% 98% 100%

Tingkat

Pertama yang

puas

terhadap

layanan

Pengadilan

Tinggi

2 Terwujudnya

penyerderhana

an proses

penanganan

perkara

melalui

pemanfaatan

Teknologi

informasi

Persentase

putusan

perkara yang

menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses

secara online

dalam waktu

1 hari setelah

diputus

100% Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase

salinan

putusan

100% 100% 100% 100% 100%

Peningkatan

Manajemen

Peradilan

Umum

1049.

Peningkatan

ManajemenPe

radilan

Umum

Rp172.600.000,00 -Pengiriman

Salinan

Putusan

Kepada

Pengadilan

Pengaju

(Pidana)

137

Perkara

Rp17.090.000,00

yang dikirim

ke Pengadilan

Pengaju Tepat

Waktu

-Pengiriman

Salinan

Putusan

Kepada

Pengadilan

Pengaju

(Tipikor)

30 Perkara Rp3.000.000,00

b. Persentase

putusan

perkara

100% 100% 100% 100% 100%

Dukungan

Manajemen

dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah

Agung

1066.

Pembinaan

Administrasi

dan

Pengelolaan

Keuangan

Badan Urusan

Administrasi

Rp17.136.649.000,00 Belanja

Keperluan

Perkantoran :

(Langganan

Internet,

Langganan

Web Hosting,

Langganan

Lisensi Anti

virus)

1 Paket Rp66.700.000,00

yang menarik

perhatian

masyarakat

yang dapat

diakses secara

online dalam

waktu 1 hari

setelah diputus

rencana strategis pengadilan tinggi pontianak ......disusun program yang disebut rencana strategis (...

Documents