badan koordinasi wilayah pemerintahan …bakorwilmadiun.jatimprov.go.id/filesdownload/renja...

RENCANA KERJABADAN KOORDINASI WILAYAHPEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN(BAKORWIL I DI MADIUN)TAHUN 2019

BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

JL. PAHLAWAN NO.31 MADIUNTelp. 0351-464151 Fax. 0351-457580 Kode Pos 63122

i

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI ……...………………………………………………………................ i

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………........... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

I.1 Latar Belakang...................................................................................... 1

I.2 Landasan Hukum .................................................................................. 2

I.3 Maksud dan Tujuan............................................................................... 3

I.4 Sistematika Penulisan............................................................................ 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 ............................. 4

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Prioritas Renstra.... 4

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .........................................14

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...15

II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD..................................................18

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...........................25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN......................... 26

III.1 Telaahan terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur......................26

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019 .................................................26

III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019 .......................................................27

BAB IV PENUTUP...................................................................................... 34

ii

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d. Tahun 2017........ 11

Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun……………………..…..... 15

Tabel II.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD …………................................ 18

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………………....….. 25

Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 …………………………....... 30

Renja Bakorwil Madiun Tahun 2019 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Setiap

daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Paralel dengan pembuatan RKPD, Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga

mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat

Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,

transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan

daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD)

atau disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode

1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi

kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan

utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan

Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jawa Timur, serta pagu indikatif dan prakiraan

maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan

kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Renja Bakorwil Madiun merupakan dokumen yang secara substansial

merupakan penerjemahan dari visi, misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan program

Bakorwil Madiun yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan

operasional dalam RKPD. Renja Bakorwil Madiun Tahun 2019, akan dijadikan sebagai

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bakorwil Madiun tahun

2019.


Dalam rangka meningkatkan peran Bakorwil Madiun dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan serta dalam mendukung program-program

Pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus pada Kabupaten/Kota di wilayah kerja

Bakorwil Madiun perlu untuk membuat Rencana Kerja yang memuat rencana Program

dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019.

I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Bakorwil Madiun dalam menyusunan

Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2014-2019;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

Pembangunan Jawa Timur;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi

Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;


11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;

12. Keputusan Kepala Bakorwil Madiun Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Strategis Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019.

I.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bakorwil Madiun Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Renja menjadi acuan dan pertimbangan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi Bakorwil Madiun dengan tetap memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019;

b. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Bakorwil

Madiun Tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

a. Terwujudnya keterpaduan dan sinkronisasi terhadap program-program dalam

RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2019;

b. Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif

dalam rangka pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bakorwil Madiun tahun 2019

yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2019 adalah

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017, memuat tentang

narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2017,

analisis kinerja pelayanan Bakorwil Madiun, serta isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat tentang

Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan kebutuhan dana atau

pembiayaan dalam Renja Bakorwil Madiun tahun 2019.

BAB IV PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Renja Bakorwil Madiun Tahun 2019.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Prioritas Renstra

Renja Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Tahun 2014-

2019 yang di dalamnya memuat Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target. Pelaksanaan

Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2017 sampai dengan keadaan bulan Desember

2017 meliputi 6 (enam) program dan 15 kegiatan dan telah dilaksanakan dengan baik

dan lancar. Belanja langsung yang dianggarkan dalam pembiayaan pelaksanaan

program dan kegiatan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 4.421.769.000,00,-

(P-APBD) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.312.918.920,00,- atau 97,90%.

Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu Rp. 336.108.000,-

terealisasi sebesar 97,74% atau Rp. 328.524.190,-.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu Rp..

1.689.734.820,- terealisasi sebesar 96,35% atau Rp. 1.628.143.900,-.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahah Daerah

Kegiatan:

1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah;

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Penyusunan database Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi

Jawa Timur, dengan pagu Rp. 418.018.000,- terealisasi sebesar 98.59% atau Rp..

412.109.191,-.

4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan;

2. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran;


3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Data.

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan dengan pagu Rp. 106.780.680,- terealisasi sebesar 98,71% atau

Rp. 105.401.536,-.

5. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan

Kegiatan:

1. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan,

Hasil Pelaksanaan:

a. Koordinasi dan Monitoring Kerjasama Antar Daerah Penanganan

Trantibum Kabupaten Se Karismapawirogo;

b. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) Perbatasan

lingkup Kabupaten se Karismapawirogo di Bakorwil Madiun;

c. Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Situasi Daerah

Kabupaten/Kota Se Bakorwil Madiun;

d. Koordinasi dan Pemantauan Persiapan Pekan KIM IX Tahun 2017 Jawa

Timur se Bakorwil I Madiun;

e. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Dalam Rangka Pengembangan

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana se Bakorwil I Madiun;

f. Koordinasi dan Monitoring Antisipasi Potensi Gangguan Tibum dan

Tranmas di Wilayah Bakorwi l Madiun;

g. Rapat Koordinasi Fasilitasi Pemantapan Persiapan Pekan KIM ke IX Jawa

Timur Tingkat Bakorwil Madiun Tahun 2017;

h. Koordinasi dan Monitoring Krisis Kekurangan Air Bersih Se Bakorwil I di

Madiun;

i. Rapat Koordinasi Dalam Rangka kegiatan Tradisi Nyekar Tahun Baru

Islam 1439 H Tahun 2017 Di Bakorwil I Madiun;

j. Bantuan Nasi Dus yang diberikan kepada Polres Madiun Kota untuk

Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka kegiatan Tradisi Nyekar Tahun Baru

Islam 1439 H Tahun 2017 Di Bakorwil I di Madiun, dilaksanakan pada

hari Rabu Tanggal 20 September 2017 sejunlah 500 ( lima ratus ) dus.

k. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial

Se Bakorwil I Di Madiun Tahun 2017;


l. Koordinasi berkaitan dengan Pemetaan Daerah Rawan Bencana Sosial

se Bakorwil I di Madiun;

m. Koordinasi dan Pemantauan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se

Bakorwil I di Madiun;


Pembangunan Ekonomi

Kegiatan:

a. Koordinasi dan Monitoring Dalam Rangka Persiapan Lomba Pasar Desa

Tingkat Provinsi Jawa Timur Se Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2017

yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 16 Pebruari 2017;

b. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Persiapan Lomba Pasar Desa Tingkat

Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Se Wilayah Bakorwil Madiun yang

dilaksanakan pada Hari Senin, 20 Pebruari 2017;

c. Koordinasi dan Monitoring Pemberdayaan Pasar Rakyat/ Tradisional di

Wilayah Bakorwil Madiun Tahun 2017 yang dilaksanakan pada mulai

tanggal 14 Maret s.d 30 Maret 2017;

d. Koordinasi dan Monitoring Potensi Pengembangan Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL) yang dilaksanakan tanggal 17 April 2017 sampai

dengan 8 Mei 2017;

e. Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Kabupaten/Kota Terkait Ketersediaan

Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Menjelang Bulan Suci Ramadan dan

Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 23

Mei 2017 sampai dengan 7 Juni 2017;

f. Koordinasi dan Monitoring Pengembangan Koperasi Wanita di Wilayah

Bakorwil I Madiun Tahun 2017, yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 2017

sampai dengan 27 Juli 2017;

g. Koordinasi dan Inventarisasi Pelaksanaan Sertifikasi Terhadap Produk

Pertanian Kabupaten/ Kota di Wilayah Bakorwil I Di Madiun Tahun 2017

yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 4

September 2017;

h. Koordinasi dan Monitoring Mewujudkan Swasembada Daging dan Susu

Melalui Program Sapi Induk Wajib Bunting (Siwab) Se Wilayah Bakorwil I

Di Madiun Tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 11 September 2017 s.d

25 September 2017;


i. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Upsus Siwab Kabupaten/Kota

Se Wilayah Bakorwil I Di Madiun Tahun 2017, yang dilaksanakan pada

hari Selasa, 24 Oktober 2017;

j. Koordinasi dan Sinkronisasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada

UPT Pemerintah Provinsi Jawa Timur Di Wilayah Bakorwil I Di Madiun

Tahun 2017 yang dilaksanakan dari tanggal 6 Nopember s. d. 14

Nopember 2017;

k. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perlindungan Konsumen Melalui

Pemberdayaan Pelaku Usaha IKM dan UKM Bidang Pangan Se Bakorwil I

Di Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2017.


Kemasyarakatan

Kegiatan:

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Rastra Tahun 2016 dan

Persiapan Pelaksanaan Program Rastra Tahun 2017 yang dilaksanakan

pada tanggal 25 Januari s.d 9 Februari 2017;

b. Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan UNBK Tingkat SMA dan SMK

pada Kabupaten/Kota Se Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada

tanggal 29 Maret 2017;

c. Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat SMA/SMK/SLB Tahun

2017 Se Bakorwil Madiun yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret s.d

12 April 2017 serta Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan UNBK Tingkat

SMA dan SMK Tahun 2017 Se Wilayah Bakorwil Madiun yang

dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 13 April 2017;

d. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT

Tahun 2017 pada Kabupaten/Kota Se Wilayah Bakorwil Madiun yang

dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017;

e. Koordinasi Kerjasama di Bidang Kesehatan yang dilaksanakan pada

tanggal 15 s.d 17 Mei 2017;

f. Forum Group Diskusi (FGD) Konsolidasi Implementasi Permendagri No.

21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017;

g. Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA

dan SMK Tahun 2017-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9 Juni

2017.;


h. Koordinasi dan Monitoring Penanganan PMKS Se Wilayah Baperprov I di

Madiun Tahun 2017yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli s.d 7 Agustus

2017;

i. Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “ Stop Stigma dan

Diskriminasi Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) “ yang

dilaksanakan pada tanggal 28 September 2017;

j. Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga Kerja

Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus s.d 14 September

2017;

k. Koordinasi Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang

dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 19 Oktober 2017;

l. Koordinasi tentang Wabah Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan

Chikungunya Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober s.d

7 Nopember 2017;

m. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Calon Tenaga

Kerja Indonesia (TKI) Se Wilayah Bakorwil I di Madiun Tahun 2017 yang

dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2017;

n. Rapat Koordinasi Penanganan Dan Pencegahan Penyakit Demam

Berdarah Dengue (DBD) Dan Chikungunya Se Wilayah Bakorwil I di

Madiun Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2017.


Sarana dan Prasarana

Kegiatan:

a. Rapat Penguatan Program Adiwiyata Tahun 2017 yang diselenggarakan

pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 di Bakorwil Madiun;

b. Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Pencemaran Air Sungai pada

Kabupaten/ Kota yang dilintasi Sungai Brantas Di Bakorwil I Madiun

Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal, 4 s/d 5 April 2017 diwilayah

Bakorwil Madiun pada Kabupaten Tulungagung,Kabupaten Kediri dan

Kota Kediri;

c. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kelestarian Lingkungan dengan thema

“Pengendalian Pencemaran Air Sungai” di Wilayah Bakorwil I Madiun pada

tanggal 4 Mei 2017 di Kab/Kota Se Bakorwil I Madiun;


d. Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kesiapan Angkutan Lebaran di

Kabupaten/Kota Se Bakorwil I Madiun Tahun 2017 pada tanggal 23 Mei

2017 di Kab/Kota Se Bakorwil Madiun;

e. Koordinasi dan Pemantauan Persiapan penyelenggaraan angkutan

Lebaran Tahun 2016 pada tanggal 5 Juni s/d 15 Juni 2017 di Kab/Kota Se

Bakorwil Madiun;

f. Rapat Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Pertambangan pada

Kabupaten/Kota di Wilayah Bakorwil I di Madiun yang dilaksanakan mulai

tanggal 13 September 2017;

g. Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Lingkungan Pertambangan dan

Reklamasi pada Kabupaten/Kota se Bakorwil I di Madiun yang

dilaksanakan mulai tanggal 28 September s/d 11 Oktober 2017;

h. Rapat koordinasi fasilitasi kerjasama Pembangunan Daerah di Wilayah

selingkar Gunung Wilis Tahun 2017. yang dilaksanakan mulai tanggal 22

Agustus 2017;

i. Koordinasi Pengamanan dan penggunaan Aset Milik Pemerintah Provinsi

Jawa Timur Tahun 2017 pada tanggal 10 Nopember s/d 17 Nopember

2017;

j. Rapat Koordinasi Penanganan dan Perijinan Limbah Bahan Berbahaya

Beracun pada Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil I di Madiun Tahun

2017 yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Nopember 2017;

k. Koordinasi dan Monitoring Penanganan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

pada RSUD/RSUP di wilayah Bakorwil I di Madiun Tahun 2017, yang

dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember s/d 13 Desember 2017.

Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan dengan pagu sebesar Rp. 1.563.896.500,- terealisasi 98,40% atau

Rp. 1.538.820.107,-.

6. Program Pengembangan Data Informasi

Kegiatan :

1. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah

a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIPD pada Kabupaten/Kota se

Bakorwil Madiun Tahun 2017;

b. Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Pelaksanaan SIPD Pada Kabupaten/Kota

se-Bakorwil Madiun Tahun 2017;


2. Penyusunan Database Perangkat Daerah sebagai Penunjang Pusat Data

Provinsi Jawa Timur;

a. Melakukan update data website resmi Bakorwil Madiun pada portal

www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id;

b. Meng-update Pusat Data Jawa Timur pada portal:

portal.jatimprov.intranet/pusdalip-bakorwil Madiun;

3. Sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan PPID Kab/Kota se Bakorwil Madiun

2017;

b. Rapat Evaluasi Penguatan PPID Kab/Kota se-Bakorwil Madiun dan UPT

Prov. Jatim di Kab/Kota Madiun Tahun 2017;

Program Pengembangan Data Informasi dengan pagu Rp. 307.231.000,-

terealisasi 97,62% atau Rp. 299.919.996,-.

Berikut ini adalah Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d.

Tahun 2017:


Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d. Tahun 2017

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

(outcome)/ Kegiatan(output)

Target KinerjaCapaianProgramRenstra

Tahun 2014-2019

RealisasiTarget KinerjaHasil Programdan KeluaranKegiatan s.d.Tahun 2016

(n-3)

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun lalu

(n-2)2017

TargetProgram/Kegiatan

Renja Tahun2018(n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRenstra s.d. Tahun Berjalan

2018

Target(output)

Realisasi(output)

TingkatRealisasi

(%)

RealisasiCapaian Tingkat Capaian

Realisasi (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 URUSAN WAJIB

1 20 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 01 019 Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran

Persentase pegawai yangpuas terhadap pelayananperkantoran

Persentase pegawai yangmendapatkan pelayananadministrasi perkantoran

92%

93%

80%

80%

86%

86%

86%

86%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

1 20 02 012 Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana

Persentase pemenuhanperalatan dan kelengkapansarana dan prasaranaPerangkat Daerah

83% 80% 86% 90% 105% 100% - -

1 20 02 031 Pemeliharaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana

Persentese peralatan danperlengkapan sarana danprasarana yang terpelihara

83% 80% 86% 91% 106% 100% - -


1 20 07 Program Peningkatan Kapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

1 20 07 001 Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan PemerintahDaerah

Persentase kesesuaiankelembagaan pemerintahdaerah dengan aturan yangberlaku

100% 100% 100% 95% 95% 100% - -

20 07 002 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kapasitasSDM

60 60 60 45 75% 100% - -

1 20 08 Program Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiDokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

1 20 08 001 Penyusunan DokumenPerencanaan

Jumlah dokumenperencanaan PerangkatDaerah yang tersusun

4 4 4 5 125% 100% - -

1 20 08 002 Penyusunan Laporan HasilPelaksanaan RencanaProgram dan Anggaran

Jumlah dokumenPelaporan yang tersusun

9 9 9 9 100% 100% - -

1 20 08 003 Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaan SistemInformasi Data

Jumlah Update databasePerangkat Daerah

3 3 4 4 100% 100% - -

1 20 96 Program Koordinasi, Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

1 20 96 001 Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan BidangPemerintahan

Persentase rekomendasihasil koordinasi bidangpemerintahan yangditindaklanjuti

95% 78% 85% 85% 100% 90% - -


1 20 96 002 Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan BidangPembangunan Ekonomi

Persentase rekomendasihasil koordinasi bidangpembangunan ekonomiyang ditindaklanjuti

80% 78% 85% 85% 100% 90% - -

1 20 96 003 Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan BidangKemasyarakatan

Persentase rekomendasihasil koordinasi bidangkemasyarakatan yangditindaklanjuti

80% 78% 85% 92% 108% 90% - -

1 20 96 004 Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi PelaksanaanPembangunan BidangSarana Dan Prasarana

Persentase rekomendasihasil koordinasi bidangsarana dan prasarana yangditindaklanjuti

80% 78% 85% 85% 100% 90% - -

1 20 97 Program Pengembangan Data Informasi

1 20 97 001 Penyusunan DatabasePerangkat Daerah sebagaiPenunjang Pusat DataProvinsi Jawa Timur

Jumlah sinkronisasi,monitoring dan evaluasidata adminsitrasi wilayah

4 4 4 3 75% 4 - -

1 20 97 002 Penyusunan DatabasePerangkat Daerah sebagaiPenunjang Pusat DataProvinsi Jawa Timur

Jumlah update databasePerangkat Daerah

3 3 3 3 100% 3 - -

1 20 97 003 Sinkronisasi, monitoring,dan evaluasi pengelolaaninformasi dan dokumentasi

Jumlah sinkronisasi,monitoring dan monitoringpengelolaan informasi dandokumentasi

3 3 3 4 125% 3


II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

Pembangunan Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa

Timur, maka gambaran pelayanan yang telah dan akan dilaksanakan adalah:

1. Melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan koordinasi, pembinaan,

pengawasan, supervisi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan tugas pembantuan serta optimalisasi

pengembangan potensi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja;

2. Mendorong terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan otonomi Pemerintahan

Kabupaten/Kota di wilayah;

3. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan antar Pemerintah Kabupaten/Kota di

wilayah kerja;

4. Memfasilitasi peningkatan program kerjasama dan penyelesaian permasalahan

Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Bakorwil Madiun dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah khususnya di wilayah perbatasan;

5. Membantu dan memfasilitasi terciptanya hubungan kerjasama yang baik dan

harmonis antar Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar Instansi Vertikal

Departemen/Non Departemen di wilayah;

6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang baik dan harmonis dengan Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota dan Koordinator

Forkopimda di wilayah yang terdiri dari Bakorwil Madiun, Korem 081 Madiun,

serta Lanud Iswahyudi Magetan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan di wilayah.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai sasaran strategis Bakorwil Madiun

yaitu meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerja Bakorwil Madiun, maka ditetapkan

indikator kinerja serta target pencapaiannya sebagaimana tabel berikut:


Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakorwil Madiun

No. IndikatorRencanaCapaianRenstra

Target RenstraTahun 2014-2019 Realisasi

Capaian Renstrahingga Tahun

2017

CatatanAnalisis

2015 2016 2017 2018 2019

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (14)

1. Persentase Hasil

Koordinasi

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Yang

Ditindaklanjuti

95% 55% 80% 85% 90% 95% 87%

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Letak geografis kewilayahan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

Pembangunan Madiun berada di sebelah paling barat Provinsi Jawa Timur yang

sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta, sehingga berpotensi terjadinya permasalahan yang berkaitan

dengan pemenuhan terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat terutama pada

daerah-daerah perbatasan, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sebagian besar topografi daerah di wilayah Badan Koordinasi Wilayah

Pemerintahan dan Pembangunan Madiun merupakan pegunungan terjal dan tandus

sehingga berpotensi terhadap tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat

pendidikan serta rendahnya kualitas kesehatan masyarakat.

Di samping itu masih terdapat beberapa kawasan yang merupakan daerah

rawan bencana, rawan peredaran narkoba dan rawan perkelahian antar perguruan

beladiri dan sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Bakorwil Madiun

meletakkan isu-isu strategis sebagai prioritas dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya selama kurun waktu (5) lima tahun kedepan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas Bakorwil Madiun di Tahun 2014-2019

adalah:

1. Isu strategis pada Bidang Pemerintahan yang meliputi:

a. Rawan terjadinya bencana alam di daerah terutama banjir, longsor,

kekeringan, angit putting-beliung;


b. Permasalahan batas wilayah antar kabupaten;

c. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;

d. Terjadinya perselisihan ormas Perguruan Pencak Silat pada saat tradisi

tahunan hari besar keagamaan (Acara Suran Agung, Halal bi Halal antar

perguruan silat, dsb);

e. Rawan terjadinya permasalahan tentang ketertiban umum, keamanan dan

ketentraman masyarakat dan penegakaan perda;

f. Belum optimalnya penanganan kerjasama antar daerah baik antar

kabupaten/kota dalam provinsi maupun luar provinsi.

2. Isu strategis pada Bidang Pembangunan Ekonomi yang meliputi:

a. Kurangnya penanganan investasi penanaman modal dalam negeri dan modal

asing;

b. Pengembangan agropolitan yang hanya berbasis pada produk pertanian;

c. Masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian maupun hutan;

d. Belum optimalnya penanganan permodalan koperasi dan UMKM;

e. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu daerah perbatasan Provinsi Jawa

Timur dan Jawa Tengah belum optimal;

f. Lambat dan kurangnya pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah;

g. Terjadinya kerusakan hutan dan rendahnya pendapatan masyarakat sekitar

hutan;

h. Akses pasar produk industri kecil menengah belum optimal;

i. Banyaknya kerusakan dan kurang memadainya infrastruktur pertanian

(jaringan irigasi dll);

j. Lemahnya pengawasan lalu lintas peredaran produk pangan dan non pangan.

3. Isu strategis pada Bidang Kemasyarakatan yang meliputi:

a. Lambatnya laju penurunan angka kemiskinan dan jumlah masyarakat miskin;

b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan terutama angka

kematian ibu dan anak, penanganan gizi buruk dan pencegahan dari

penularan serta pengobatan kasus HIV/AIDS;

c. Belum adanya keadilan dan kesetaraan gender, perlindungan dan

kesejahteraan perempuan;

d. Masih tingginya angka pengangguran terbuka yang belum seimbang dengan

jumlah lapangan pekerjaan;

e. Belum optimalnya penanganan PMKS terutama Anjal (Anak Jalanan),

gelandangan, WTS, pengemis dan gelandangan psikotik;


f. Belum optimalnya penanganan kualitas pendidikan terutama masih adanya

siswa putus sekolah (Wajib Belajar 12 Tahun ) dan masih adanya penduduk

buta aksara serta perlunya penyetaraan Pendidikan Madrasah Diniyah;

g. Belum optimalnya program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkoba (P4GN);

h. Belum efektifnya program Rastra terutama tepat sasaran (RTSM), tepat

kuantitas, tepat administrasi dan tepat pembayaran.

4. Isu strategis pada Bidang Sarana dan Prasarana yang meliputi :

a. Belum optimalnya perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan

jembatan;

b. Kurang optimalnya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi;

c. Kurangnya perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, waduk, DAM dan

bendungan;

d. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama

pencemaran air dan pengolahan limbah;

e. Belum seimbangnya Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;

f. Ketidakserasian RTRW provinsi dan kabupaten baik dari segi perencanaan

dan aplikasinya;

g. Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

5. Kurangnya penyediaan data dan informasi pendukung peyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunanyang meliputi :

a. Belum optimalnya peran Badan Publik atau PPID Pembantu dalam

memberikan layanan informasi publik karena sebagai badan penunjang dan

tidak memberikan pelayanan langsung ke masyarakat;

b. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang disajikan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

c. Peningkatan kualitas SDM penyedia data dan informasi terutama dalam

mendorong terwujudnya data sebagai sumber informasi masing-masing

daerah;

d. Peningkatan SDM aparatur dalam penerapan tata naskah elektronik.


II.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan untuk mengetahui apakah diperlukan adanya perubahan terhadap program/kegiatan, indikator,

serta anggaran dalam rencana kerja yang akan disusun. Setelah melalui analisis kebutuhan, diperoleh bahwa hasil analisis kebutuhan menunjukkan ada

perubahan yang diperlukan terhadap program/kegiatan, indikator, serta anggaran dalam rancangan Renja Bakorwil Madiun Tahun 2019. Hasilnya

disajikan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Bakorwil Madiun

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Targetcapaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

capaian Pagu indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6)1. Program Pelayanan

Administrasi PerkantoranMadiun Indeks kepuasan

masyarakat/aparaturterhadap pelayananadministrasiperkantoran dankenyamanan kantor

100% 1,306,759,000 Program PelayananAdministrasiPerkantoran

Indeks kepuasanmasyarakat/Aparaturterhadap pelayananAdministrasiPerkantoran dankenyamanan kantor

100% 600,000,000

Pelaksanaan AdministrasiPerkantoran

Madiun Persentase pegawaiyang puas terhadappelayanan perkantoran

100 % 1,306,759,000 PelaksanaanAdministrasiPerkantoran

Persentase pegawaiyang puas terhadappelayanan perkantoran

100% 600,000,000

2. Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Madiun Prosentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi

100% 1,749,143,000 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Persentase sarana danprasarana aparaturyang layak fungsi

100% 2,500,000,000


Penyediaan Peralatan danKelengkapan Sarana danPrasarana

Madiun jumlah peralatan danperlengkapan saranayang tersedia

3 paket 836,852,000 Penyediaan Peralatandan Kelengkapan Saranadan Prasarana

Jumlah Peralatan danPerlengkapan saranayang tersedia

3 paket 1.250,000,000

Pemeliharaan Peralatandan Kelengkapan Saranadan Prasarana

Madiun jumlah peralatan danperlengkapan saranayang terpelihara

5 paket 912,291,000 Pemeliharaan Peralatandan Kelengkapan Saranadan Prasarana

Jumlah Peralatan danPerlengkapan saranayang terpelihara

5 paket 1,250,000,000

3. Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

Madiun Prosentasekelembagaan yangtepat fungsi

100% 250,000,000 Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPemerintah Daerah

Persentasekelembagaan yangtepat fungsi

100% 1.000,000,000

Koordinasi dan KonsultasiKelembagaan PemerintahDaerah

Madiun Jumlah Konsultasi 15 kali 125,000,000 Koordinasi danKonsultasi KelembagaanPemerintah Daerah

Jumlah Konsultasi 15 kali 450,000,000

Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Madiun Jumlah pegawai yangmengikutipendidikan/pelatihanformal;

64 orang; 125,000,000 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai yangmengikutipendiidkan/pelatihanformal

64 orang; 550,000,000

Madiun Jumlah Pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kapasitasSDM

30 orang Jumlah pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kualitasSDM

30 orang

4. Program Penyusunan,Pengendalian danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Madiun PersentaseRekomendasi HasilKoordinasi BidangPemerintahan yangditindaklanjuti

100 % 122,999,000 Program Penyusunan,Pengendalian, danEvaluasi DokumenPenyelenggaraanPemerintahan

Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu

100% 500,000,000


Penyusunan DokumenPerencanaan

Madiun Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah yang tersusun

4 dokumen 38,102,000 Penyusunan DokumenPerencanaan

Jumlah Dokumenperencanaan PerangkatDaerah yang tersusun

4 dokumen 125,000,000

Penyusunan Laporan HasilPelaksanaan RencanaProgram dan Anggaran

Madiun Jumlah dokumenpelaporan yangtersusun

9 dokumen 42,877,000 Penyusunan LaporanHasil PelaksanaanRencana Program danAnggaran

Jumlah DokumenPelaporan yang tersusun

9 dokumen 175,000,000

Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaan SistemInformasi Data

Madiun Jumlah update databaseperangkat daerah

4 dokumen 23,020,000 Penyusunan,Pengembangan,Pemeliharaan danPelaksanaan SistemInformasi Data

Jumlah Update DatabasePerangkat Daerah

4 dokumen 125,000,000

Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan

Madiun Jumlsh dokumenlaporan pengelolaankeuangan yangtersusun;

1 dokumen 19,000,000 Penyusunan LaporanPengelolaan Keuangan

Jumlah dokumenlaporan pengelolaankeuangan yang tersusun

1dokumen;

75,000,000

5. Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPemerintahan

Madiun Persentase RekomendasiHasil Koordinasi BidangPemerintahan yangditindaklanjuti

95% 778,812,000 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPemerintahan

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi bidangpemerintahan yangditindaklanjuti

95% 1,000,000,000

Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPerpustakaan, Kearsipan,Statistik, Persandian danTugas Pembantuan

Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangPemerintahan I

3 dokumen 489,406,000 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan Bidangperpustakaan,kearsipan, statistik,

Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang Pemerintahan I

3 dokumen 400,000,000


persandian dan tugaspembantuan

Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangTrantib dan Linmas,Kominfo, AdministrasiPenduk Capil dan TugasPembantuan

Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangPemerintahan II

3 dokumen 289,406,000 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan Bidangketentraman, ketertibanumum dan perlindunganmasyarakat, komunikasidan informatika,administrasikependudukan danpencatatan sipil dantugas pembantuan

Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang Pemerintahan II

3 dokumen 600,000,000

6. Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPembangunan Ekonomi

Madiun Persentase RekomendasiHasil Koordinasi BidangPembangunan Ekonomiyang ditindaklanjuti

95% 591,387,000 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangPembangunan Ekonomi

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangPembangunan Ekonomiyang ditindaklanjuti

95% 1,000,000,000

Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangKoperasi, UKM,Penanaman Modal,Perdagangan,Perindustrian dan TugasPembantuan

Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangPembangunan EkonomiI

2 dokumen 395,693,500 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan Bidangkoperasi, usaha kecil danmenengah, penanamanmodal, perdagangan,perindustrian dan tugaspembantuan

Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PembangunanEkonomi I

2 dokumen 500,000,000


Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPangan, Pertanian,Kelautan, Perikanan danTugas Pembantuan

Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangPembangunan EkonomiII

2 dokumen 195,693,500 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan Bidangpangan, pertaniankelautan dan perikanandan tugas pembantuan

Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang PembangunanEkonomi II

2 dokumen 500,000,000

7. Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangKemasyarakatan

Madiun Persentase RekomendasiHasil Koordinasi BidangKemasyarakatan yangditindaklanjuti

95% 491,387,000 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangKemasyarakatan

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangKemasyarakatan yangditindaklanjuti

95% 1,000,000,000

Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPendidikan, Kesehatan,Sosial, Tenaga Kerja,Transmigrasi dan TugasPembantuan

Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangKemasyarakatan I

3 dokumen 295,693,500 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan Bidangpendidikan, kesehatan,sosial, tenaga kerja,transmigrasi dan tugaspembantuan

Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang KemasyarakatanI

3 dokumen 500,000,000

Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Pengendalian Pendudukdan KB, Kepemudaan danOlahraga, PemberdayaanMasyarakat dan Desa,Kebudayaan, Pariwisata

Madiun Jumlah laporan kegiatanSub BidangKemasyarakatan II

3 dokumen 195,693,500 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan Bidangpemberdayaanperempuan danperlindungan anak,pengendalian pendudukdan keluarga berencana,

Jumlah LaporanKegiatan Sub BidangKemasyarakatan II

3 dokumen 500,000,000


dan Tugas Pembantuan kepemudaan danolahraga, pemberdayaanmasyarakat dan desa,kebudayaan, pariwisatadan tugas pembantuan

8. Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangSarana dan Prasarana

Madiun Persentase RekomendasiHasil Koordinasi BidangSarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti

95% 691,387,000 Program Koordinasi,Fasilitasi dan MonevPenyelenggaraanPemerintahan danPembangunan BidangSarana dan Prasarana

Persentaserekomendasi hasilkoordinasi BidangSarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti

95% 1,000,000,000

Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangPekerjaan Umum danPenataan Ruang,Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman,Pertanahan, Perhubungandan Tugas Pembantuan

Madiun Jumlah laporan kegiatanSub Bidang Sarana danPrasarana I

4 dokumen 495,693,500 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan Bidangpekerjaan umum danpenataan ruang,perumahan rakyat dankawasan permukiman,pertanahan,perhubungan dan tugaspembantuan

Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang Sarana danPrasarana I

4 dokumen 500,000,000

Kegiatan Koordinasi,PenyelenggaraanPemerintahan BidangLingkungan Hidup,Kehutanan, ESDM danTugas Pembantuan

Madiun Jumlah laporan kegiatanSub Bidang Sarana danPrasarana II

4 dokumen 195,693,500 Kegiatan Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPelaksanaanPembangunan Bidanglingkungan hidup,kehutanan, energi dansumber daya mineraldan tugas pembantuan

Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi SubBidang Sarana danPrasarana II

4 dokumen 500,000,000


9. Program PengembanganData Informasi

Madiun Prosentase (%) jumlahketerisian data daninformasi

95% 618,126,000 ProgramPengembangan DataInformasi

Persentase (%)Keterisian Data danInformasiPembangunan Daerah

95% 500,000,000

Sinkronisasi, Monitoringdan Evaluasi DataAdministrasi Wilayah

Madiun Jumlah koordinasi,sinkronisasi, monitoringdan evaluasi dataadminstrasi wilayah

4 dokumen 419,121,000 Sinkronisasi, monitoring,dan evaluasipengelolaan informasidan dokumentasi

Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoringdan Evaluasi DataAdministrasi Wilayah

4 dokumen 200,000,000

Penyusunan DatabaseSKPD sebagai penunjangPusat Data Provinsi JawaTimur

Madiun Jumlah update databaseSKPD

3 dokumen 57,926,000 Penyusunan DatabaseSKPD sebagai penunjangPusat Data Provinsi JawaTimur


3 dokumen 100,000,000

Sinkronisasi, monitoring,dan evaluasi pengelolaaninformasi dan dokumentasi

Madiun Jumlah Dokumen PPID 1 dokumen 141,079,000 Sinkronisasi, monitoring,dan evaluasipengelolaan informasidan dokumentasi

Jumlah Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Informasidan Dokumentasi

3 dokumen 200,000,000


II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bakorwil Madiun pada tahun 2017 belum melaksanakan penelaahan usulan

Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan

Kegiatan yang ada di Bakorwil Madiun.

Tabel II.4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap Perubahan RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Timur

Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2019 disesuaikan dengan Perubahan

Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019 yang merupakan pelaksanaan atas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang juga merupakan

pelaksanaan atas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-

RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Pada periode masa jabatan

Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan visinya sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 yaitu Jawa Timur

Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak dengan

Misi Makin Mandiri dan Sejahtera bersama ‘Wong Cilik’. Oleh karena itu,

Bakorwil Madiun selaku Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada

di daerah dengan tupoksi melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan di

Jawa Timur, maka seluruh sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatannya

harus dibuat untuk turut mendorong terwujudnya visi dan misi tersebut. Untuk

mendorong visi dan misi Gubernur Jawa Timur maka sasaran yang menjadi target

Bakorwil Madiun adalah meningkatnya koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya, dengan fokus Misi

ke-4 yaitu Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik.

Dengan demikian seluruh potensi sumber daya lingkungan strategis internal

Bakorwil Madiun, baik yang berkaitan dengan kekuatan yang dimiliki, didayagunakan

secara optimal untuk mendukung percepatan terwujudnya visi, misi, tujuan, sasaran

dan strategis sebagaimana telah dituangkan pada P-RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa

Timur sesuai dengan tupoksi Bakorwil Madiun.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2019

Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Adapun tujuan yang hendak dicapai

Bakorwil Madiun adalah :

“Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

wilayah kerja Bakorwil Madiun”

Dengan demikian, sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Bakorwil

Madiun dapat dirumuskan berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,

maka sasaran pembangunan Bakorwil Madiun adalah:


“Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan di Wilayah Kerja Bakorwil Madiun”

III.3 Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program dan kegiatan dalam Renja Bakorwil Madiun Tahun 2019 mendatang

didasari pada harmonisasi Program RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

serta RKPD Tahun 2019 antara lain, sebagai berikut:

1. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pembangunan Bidang Pemerintahan

Kegiatan-kegiatan:

- Rapat Sinkronisasi persiapan pelaksanaan Pilpres dan Pileg se-Bakorwil I di

Madiun Tahun 2018;

- Sinkronisasi persiapan pelaksanaan lomba Cerdik Cermat Komunikatif Bagi

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Bakorwil Madiun Tahun 2018;

- Rapat Sinkronisasi Kerja Sama Antar Daerah di Bakorwil I Di Madiun;

- Rapat Sinkronisasi dan Monev Penanganan Potensi Gangguan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat se Bakorwil I di Madiun;

- Rapat Sinkronisasi dan Monev Penanggulangan Kebencanaan se Bakorwil I di

Madiun;

- Rapat Sinkronisasi Penanganan Konflik Sosial se Bakorwil I di Madiun.


Pembangunan Bidang Pembangunan Ekonomi

Kegiatan-kegiatan:

- Sinkronisasii, Fasilitasi dan Monitoring Pasar Desa;

- Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring Peningkatan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES);

- Sinkronisasi, Fasiitasi dan Monitoring Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);

- Sinkronisasi, fasilitasi dan monitoring Investasi Daerah;

- Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring Kawasan Rumah Pangan Lestari ;

- Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring Sertifikasi Produk Pertanian;

- Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring Bidang Peternakan;

- Sinkronisasi, Fasilitasi dan Monitoring Sembilan Bahan Pokok;


Pembangunan Bidang Kemasyarakatan


Kegiatan-kegiatan:

- Monitoring Evaluasi Sinkronisasi Pelaksanaan Program Kesehatan;

- Monitoring Evaluasi Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pengentasan

Kemiskinan (BPNT)

- Monitoring Evaluasi Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pendidikan;

- Monitoring Evaluasi Sinkronisasi Pelaksanaan Program Ketenagakerjaan;

- Monitoring Evaluasi Sinkronisasi Program Pengembangan Pariwisata,

Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga;

- Monitoring Evaluasi Sinkronisasi P4GN;

- Monitoring Evaluasi Sinkronisasi Program Pelaksanaan Pembangunan

Pemberdayaan Masyatakat dan Desa.


Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana

Kegiatan-kegiatan:

- Monitoring dan Evaluasi Pra Musrenbang;

- Koordinasi dan Monitoring Kesiapan Angkutan Lebaran;

- Koordinasi dan Monitoring Infrastruktur Jalan Dan Irigasi;

- Koordinasi dan Monitoring ,Evaluasi Pemanfaatn Aset Milik Pemerintah

Provinsi Jawa Timur di Wilayah Bakorwil I di Madiun;

- Monitoring dan Evaluasi Kelestarian Lingkungan;

- Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Dampak

Pemanfaatan Sumber Daya Alam/Pertambangan;

- Monitoring Dan Evaluasi Pencemaran Lingkungan.

5. Program Pengembangan Data Informasi

Kegiatan pada program ini adalah:

a. Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Data Administrasi Wilayah

Sub-kegiatan:

- Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIPD;

- Penyusunan Buku Profil Data Administrasi Wilayah.

b. Penyusunan Database Perangkat Daerah sebagai penunjang Pusat Data

Provinsi Jawa Timur;

Sub-kegiatan:

- Pelaksanaan pembaharuan data (update) dalam menunjang Pusat

Data Provinsi Jawa Timur;

c. Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi.


Sub-kegiatan:

- Fasilitasi Pelaksanaan PPID Kabupaten/Kota se-Bakorwil Madiun;

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPID.


Tabel III.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019

dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan

IndikatorKinerja Program

/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

CatatanPenting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

LokasiTarget

CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu

IndikatifSumber Dana Target Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3 URUSAN WAJIB

3 14 Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

3 14 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Indeks kepuasanmasyarakat/Aparaturterhadap pelayananAdministrasi Perkantorandan kenyamanan kantor

Kota Madiun 100% 600,000,000 APBD PROV 100% 650,000,000

3 14 01 019 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Persentase pegawai yangmendapatkan pelayananadministrasi perkantorandan yang puas terhadappelayanan perkantoran

Kota Madiun 100% 600,000,000 APBD PROV Subsidi 100% 650,000,000

3 14 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Persentase sarana danprasarana aparatur yanglayak fungsi

Kota Madiun 100% 2,500,000,000 APBD PROV 100% 3,000,000,000

3 14 02 012 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Saranadan Prasarana

Jumlah Peralatan danPerlengkapan sarana yangtersedia

Madiun 3 Paket/Unit 1.250,000,000 APBD PROV Subsidi 3 Paket/Unit 1,500,000,000

3 14 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan KelengkapanSarana dan Prasarana

Jumlah Peralatan danPerlengkapan sarana yangterpelihara

Madiun 5 Paket/Unit 1.250,000,000 APBD PROV Subsidi 5 Paket/Unit 1,500,000,000


3 14 07 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Pemerintah Daerah

Persentase kelembagaanyang tepat fungsi

Kota Madiun 100% 1.000,000,000 APBD PROV 100% 1,100,000,000

3 14 07 001 Koordinasi dan Konsultasi KelembagaanPemerintah Daerah

Jumlah Konsultasi Kota Madiun 15 450,000,000 APBD PROV Subsidi 15 500,000,000

3 14 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai yangmengikutipendiidkan/pelatihan formal;

Jumlah pegawai yangmengikuti pembinaanpeningkatan kualitas SDM

Kota Madiun

Kota Madiun

64

30

550,000,000 APBD PROV Subsidi 64

30

600,000,000

3 14 08 Program Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi DokumenPenyelenggaraan Pemerintahan

Persentase dokumenpenyelenggaraanpemerintahan yangdisusun tepat waktu


3 14 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumenperencanaan PerangkatDaerah yang tersusun

Kota Madiun 4 125,000,000 APBD PROV Subsidi 4 140,000,000

3 14 08 002 Penyusunan Laporan Hasil PelaksanaanRencana Program dan Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporanyang tersusun


3 14 08 003 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaandan Pelaksanaan Sistem Informasi Data



3 14 08 008 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Jumlah dokumen laporanpengelolaan keuangan yangtersusun


3 14 21 Program Koordinasi, Fasilitasi danMonev Penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan BidangPemerintahan

Persentase rekomendasihasil koordinasi bidangpemerintahan yangditindaklanjuti


3 14 21 003 Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Rekomendasi HasilKoordinasi Sub Bidang



Pelaksanaan Pembangunan Bidangperpustakaan, kearsipan, statistik, persandiandan tugas pembantuan

Pemerintahan I

3 14 21 004 Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Bidangketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat, komunikasi daninformatika, administrasi kependudukan danpencatatan sipil dan tugas pembantuan

Jumlah Rekomendasi HasilKoordinasi Sub BidangPemerintahan II


3 14 22 Program Koordinasi, Fasilitasi danMonev Penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan BidangPembangunan Ekonomi

Persentase rekomendasihasil koordinasi BidangPembangunan Ekonomiyang ditindaklanjuti


3 14 22 001 Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Bidang koperasi,usaha kecil dan menengah, penanaman modal,perdagangan, perindustrian dan tugaspembantuan

Jumlah Rekomendasi HasilKoordinasi Sub BidangPembangunan Ekonomi I


3 14 22 002 Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Bidang pangan,pertanian kelautan dan perikanan dan tugaspembantuan

Jumlah Rekomendasi HasilKoordinasi Sub BidangPembangunan Ekonomi II


3 14 23 Program Koordinasi, Fasilitasi danMonev Penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan BidangKemasyarakatan

Persentase rekomendasihasil koordinasi BidangKemasyarakatan yangditindaklanjuti


3 14 23 008 Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Bidangpendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja,transmigrasi dan tugas pembantuan

Jumlah Rekomendasi HasilKoordinasi Sub BidangKemasyarakatan I


3 14 23 009 Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Bidangpemberdayaan perempuan dan perlindungan

Jumlah Laporan Kegiatan SubBidang Kemasyarakatan II



anak, pengendalian penduduk dan keluargaberencana, kepemudaan dan olahraga,pemberdayaan masyarakat dan desa,kebudayaan, pariwisata dan tugaspembantuan

3 14 24 Program Koordinasi, Fasilitasi danMonev Penyelenggaraan Pemerintahandan Pembangunan Bidang Sarana danPrasarana

Persentase rekomendasihasil koordinasi BidangSarana dan Prasaranayang ditindaklanjuti


3 14 24 007 Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Bidang pekerjaanumum dan penataan ruang, perumahan rakyatdan kawasan permukiman, pertanahan,perhubungan dan tugas pembantuan

Jumlah Rekomendasi HasilKoordinasi Sub Bidang Saranadan Prasarana I


3 14 24 008 Kegiatan Sinkronisasi, Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pembangunan Bidang lingkunganhidup, kehutanan, energi dan sumber dayamineral dan tugas pembantuan

Jumlah Rekomendasi HasilKoordinasi Sub Bidang Saranadan Prasarana II


3 14 97 Program Pengembangan Data Informasi Persentase (%) KeterisianData dan InformasiPembangunan Daerah


3 14 97 001 Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi DataAdministrasi Wilayah

Jumlah Koordinasi,Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi Data AdministrasiWilayah


3 14 97 002 Penyusunan Database Perangkat Daerahsebagai penunjang Pusat Data Provinsi JawaTimu



3 14 97 009 Sinkronisasi, monitoring, dan evaluasipengelolaan informasi dan dokumentasi

Jumlah Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Informasi danDokumentasi



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Bakorwil Madiun Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan

berdasarkan Perubahan Renstra Bakorwil Madiun Tahun 2014-2019 dalam menunjang

tercapainya visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta target dan sasaran

pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.

Dukungan anggaran yang memadai sangat menunjang pelaksanaan semua

program dan kegiatan yang direncanakan sehingga mampu mencapai target yang telah

ditetapkan.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun

program kegiatan dan anggaran dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Tahun 2019.

Demikian Renja Tahun 2019 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bakorwil Madiun,

sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah,

efektif dan efisien.

Madiun, Maret 2018

badan koordinasi wilayah pemerintahan …bakorwilmadiun.jatimprov.go.id/filesdownload/renja...

Documents