rencana strategis (renstra) tahun 2019-2024 …

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

KECAMATAN PAUH

PEMERINTAH KOTA PADANG

https://3.bp.blogspot.com/-rBR_yLRdrP0/VcagqMjzjQI/AAAAAAAAAZg/PtPzvVayYdQ/s1600/Logo+Kota+padang.png

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I P E N D A H U L U A N ……………………………………….. I.1

1.1 Latar Belakang ………………………………………………… I.1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………… I.3

1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………… I.4

1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………. I. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAUH ………... II.1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pauh …. II.1

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pauh …………………………….. II.11

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh ………………………... II.16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Pauh ...................................................................................... II.24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

PAUH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah …......…................................. III.1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih …………………………………….. III.2

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota III.12

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………… III.14

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN……………...…………………………. IV.1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD ………………… IV.1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……………………….. V.1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAA VI.1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ………. VII.1

BAB VIII PENUTUP ……………………………………………………….. VIII.1

LAMPIRAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi

Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan

RKPD, maka sesuai dengan amanat pasal 70 Permendagri tersebut dalam waktu enam

bulan sesudah dilantik, Walikota bersama DPRD sudah menetapkan Perda RPJMD.

Walikota dan Wakil Walikota Padang dilantik pada tanggal 13 Mei 2019, dan

Pemerintah Kota Padang sudah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019

tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 pada tanggal 26 November 2019.

Sejalan dengan pembuatan Rancangan Awal RPJMD, Kecamatan Pauh sebagai

salah satu OPD di Pemerintah Kota Padang juga telah membuat rancangan Rencana

Strategi (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024 sebagai penjabaran dari RPJMD.

Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017, Kecamatan Pauh telah menyampaikan

Rancangan Akhir Renstra untuk ditetapkan paling lambat satu bulan setelah

Penetapan Perda RPJMD melalui Peraturan Walikota. Renstra Perangkat Daerah yang

telah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam

menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan

rancangan RKPD untuk tahun 2019-2024.

Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan

merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung

berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Sebagaimana dituangkan pada

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Kecamatan

atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah

kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, Bupati/wali kota dalam melaksanakan

urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat

Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat”. Oleh karena itu, Kinerja

positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi

Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai line office dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi

melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat

kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan

aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan

erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani,


maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan,

pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll). Sejalan dengan besarnya tuntutan

masyarakat terhadap pelaksanaan good governance, kebutuhan terhadap pelayanan

publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan

perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap

terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Kecamatan Pauh merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang berada di

wilayah Kota Padang. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pauh tetap

memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada hasil

Rapat Koordinasi Pembangunan Kelurahan dan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan serta melalui sumbangan pemikiran dari

beberapa unsur/tokoh dan elemen masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan dan

monitoring secara berkala ke wilayah Kelurahan, dan mempedomani program prioritas

yang ada. Dengan demikian diharapkan rencana yang tertuang dalam tulisan ini cukup

mewakili harapan masyarakat Kecamatan Pauh.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan

dokumen perencanaan resmi yang berisikan langkah-langkah strategis yang perlu

dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat

tercapai, seiring adanya perubahan nomenklaktur dalam pelaksanaan tugas setiap

Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai dokumen perencanaan resmi Instansi

Pemerintah, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun

2019-2024 didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi

Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan

RKPD, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Padang Nomor

92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata

Kerja Kecamatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun

2019-2024 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Kecamatan Pauh pada setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Strategis juga didasarkan pada skala prioritas

dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki oleh


wilayah. Namun demikian dinamika perkembangan iklim sosial ekonomi secara

umum cukup memberikan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan program dan

kegiatan.

Rencana Strategis Kecamatan Pauh tahun 2019-2024 merupakan bagian

integral dari RPJMD Kota Padang tahun 2019-2024 yang pelaksanaannya akan

dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Pauh setiap tahun mulai tahun 2019

sampai dengan tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2015 9Lembara Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran

Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara

Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);


9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat

di Kelurahan ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005 –

2025;

11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Peraturan

Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2009 – 2014;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun

2016 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP) Kota Padang Tahun 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor

8 Tahun 2017);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2019).

15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-

2024;

16. Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;

17. Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan;

18. Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pauh ini adalah sebagai

pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan, mengikuti

visi dan misi Walikota terpilih untuk periode 2019-2024 sesuai perundang-undangan


yang ada, sehingga kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan

Pauh dapat terwujud.

b. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Pauh ini adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan

penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Pauh yang

mendukung pelaksanaan Visi Misi Kota untuk mewujudkan pembangunan

selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

2. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Pauh

tahun berjalan.

3. Menjadi pedoman dan acuan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan

program dan kegiatan.

4. Sebagai input dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelaksanaan tugas.

5. Sebagai pedoman untuk pengendalian dan evaluasi perencanaan masing –

masing tupoksi sesuai program kegiatan yang ada.

6. Memberikan ilustrasi keadaan wilayah Kecamatan Pauh baik secara administrasi

Pemerintahan maupun pembangunan dan kemasyarakatan

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan

Pauh Tahun 2019 – 2024 terdiri dari 8 (delapan) Bab, sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkat pengertian Renstra Perangkat Daerah,

fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan

Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat

daerah.


1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

renstra perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra perangkat daerah

serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAUH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara

ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian

penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat

Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang

masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat

Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pauh

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan

Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian

tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat

Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan

untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana

Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pauh

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup

sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih

operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah

berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode

sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator

kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya.


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pauh

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan

Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra

Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan

terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi

sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan

Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini

mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang

dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

PAUH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan

Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah

yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil

kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi

permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja

faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan

wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian

menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat

daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun

faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat

Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis


Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat

Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat

Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah

provinsi/kabupaten/kota

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil

penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini

diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani

melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan

sasaran jangka menengah Kecamatan Pauh. Setiap tujuan dan

sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah

kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Penyajian

strategi dan arah kebijakan dapat menunjukkan relevansi dan

konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan

dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang

secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat

Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.


BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini memuat hal-hal yang dianggap penting dalam

pelaksanaan Renstra Kecamatan Pauh.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 II-1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAUH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pauh

a. Tupoksi

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, “Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan

pelaksanaannya kepada Camat”, dengan demikian merupakan perpanjangan tangan

Pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan tugas dan menerima sebagian

kewenangan Pemerintahan dari Wali Kota. Untuk membantu pelaksanaan roda

Pemerintahan Kecamatan dibantu oleh kelurahan, dimana Lurah adalah perangkat

kelurahan dan dalam hal ini Kecamatan Pauh terbagi atas 9 (sembilan) Kelurahan

dimana setiap Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, Sekretaris dan 3 orang Kasi

beserta Staf Kelurahan.

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Peraturan Walikota Padang Nomor 92

tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Kecamatan, serta Peraturan Walikota Padang Nomor 92 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan, dalam

menjalankan fungsinya tersebut Camat dan seluruh perangkat Kecamatan dan

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi meliputi :

1. Camat

Mempunyai tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang

meliputi:

a. Memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di kecamatan, meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat kelurahan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a),

Camat mempunyai fungsi :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;


- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Walikota;

- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada

dikecamatan;

- Pengguna anggaran;

- Pengguna barang; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

c. Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b),

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi :

- Perizinan;

- Rekomendasi;

- Koordinasi;

- Pembinaan;

- Pengawasan;

- Fasilitasi;

- Penetapan;

- Penyelenggaraan; dan

- Kewenangan lain yang dilimpahkan.

d. Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf (c)

mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sebagaimana

dimaksud pada huruf (b) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalisasi dan

efisiensi.

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada huruf (c), (d), dan (e) diatur dengan Peraturan Walikota.


2. Sekretariat Kecamatan

a. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan

tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam

melaksanakan tugas penyusunan perencanaan, penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kecamatan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan

dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat aparatur

kecamatan.

c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (b),

Sekretariat mempunyai fungsi :

- Melakukan penyusunan perencanaan dan program kerja kecamatan.

- Melaksanakan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan,

urusan rumah tangga kecamatan, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan

dokumentasi.

- Melakukan penyusunan anggaran, pembinaan organisasi dan tata laksana,

melakukan evaluasi, dan penyusunan laporan.

- Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kecamatan.

- Melakukan peningkatan sumber daya aparatur.



3. Sub Bagian Umum

a. Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu sekretaris dalam

melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga,

peralatan, dan perlengkapan kantor.

c. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada huruf (b)

adalah :

- Mengelola surat masuk dan surat keluar.

- Mengelola kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi.

- Mengelola administrasi kepegawaian.

- Melaksanakan urusan hubungan masyarakat.


- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis

di bidang perangkat kelurahan.

- Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan

dengan perangkat kelurahan, serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah.

- Melaksanakan urusan pengadaan, pencatatan, penyimpanan, dan

pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor.

- Melaksanakan urusan pemeliharaan alat – alat kantor.

- Melaksanakan pembinaan urusan tata usaha dan kearsipan kelurahan.

- Melakukan pembinaan terhadap aset – aset kelurahan baik yang bergerak

maupun tidak bergerak.

- Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan kepala

seksi, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan kelurahan.

- Menyiapkan bahan yang berhubungan dengan pencalonan, pengusulan,

pengangkatan, dan pemberhentian Lurah berdasarkan ketentuan

peraturan perundang – undangan.

- Memecahkan masalah yang timbul dalam pencalonan, pengusulan,

pengangkatan, dan pemberhentian aparatur kelurahan.

- Menyiapkan bahan dan memberikan saran tentang upaya peningkatan

kesejahteraan aparatur kelurahan.

- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.



4. Sub Bagian Keuangan

a. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam


Sekretaris.

b. Sub Bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam

menyusun rencana anggaran, penyelenggaraan pelayanan keuangan,

verifikasi, penerimaan, pengeluaran, serta membuat laporan keuangan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

c. Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf

(b) adalah :

- Menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.


- Menyelenggarakan administrasi keuangan kecamatan dan kelurahan.

- Menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan,

surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran

tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan

ASN serta penghasilan lainnya.

- Melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban.

- Mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan

keuangan.

- Menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- Melakukan pembinaan penyusunan program kerja kelurahan.

- Menyiapkan bahan dan laporan pemantauan dan pengendalian program

kerja kecamatan.

- Melakukan pemantauan dan pengendalian program kerja kelurahan.

- Menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang – undangan.

- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian

Keuangan.



5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan

pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

c. Penjabaran tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada huruf (b) adalah :

- Membuat perencanaan dan program kerja seksi.

- Melakukan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

- Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial atau kemasyarakatan, rukun

tetangga, rukun warga, dan lembaga swadaya masyarakat.

- Memfasilitasi penyelenggaraan koordinasi keluarga berencana.


- Memfasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah

kerjanya.

- Memfasilitasi pengembangan perekonomian.

- Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan

perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan,

perekonomian, usaha kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah,

peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan.

- Melakukan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam

rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian.

- Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.

- Menyelenggarakan lomba kelurahan.

- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi.



6. Seksi Kesejahteraan Sosial

a. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam


Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

b. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam


pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

c. Penjabaran tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada

huruf (b) adalah :

- Membuat perencanaan dan program kerja sosial

- Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan anak usia dini, taman

kanak – kanak, dan pendidikan dasar.

- Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan

generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, serta peranan

wanita.

- Melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan keagamaan.

- Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan

masyarakat.

- Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

- Melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat,

narkotika, zat adiktif, psikotropika, dan bahan berbahaya.


- Melaksanakan penyuluhan program wajib belajar.

- Mengkoordinir bantuan – bantuan sosial.

- Menyiapkan data – data yang berhubungan dengan permasalahan sosial di

kecamatan.


- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

7. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana

a. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Kecamatan.

b. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana

mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan ketentraman,

ketertiban umum, dan penanggulangan bencana.

c. Penjabaran tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan

Bencana dimaksud pada huruf (b) adalah :


- Melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, serta kemasyarakatan.

- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat di wilayah kerjanya.

- Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota,

Keputusan Walikota, serta peraturan perundang – undangan lain di

wilayah kerjanya.

- Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah –

langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan

lingkungan.

- Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumberdaya alam tanpa izin

dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

- Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan, dan

keindahan di kecamatan.

- Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap bangunan liar dan

bangunan lainnya di wilayah kecamatan.

- Mengkoordinir bantuan – bantuan penanggulangan bencana.


- Melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana di kecamatan.




8. Seksi Tata Pemerintahan

a. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

b. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam


pelaporan urusan tata pemerintahan.

c. Penjabaran tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

huruf (b) adalah :


- Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.

- Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.

- Melakukan pengawasan atas tanah – tanah negara dan aset pemerintah

daerah di wilayah kerjanya.

- Memfasilitasi penataan kelurahan.

- Melakukan pembantuan terhadap pelaksanaan administrasi pembebasan

tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan

pembangunan, serta perolehan status tanah negara menjadi hak milik

sebagai keterangan administrasi domisili warga dan berdasarkan

ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

- Melakukan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang

berkaitan dengan keadaan dan penggunaan tanah terlantar, tanah negara

bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

- Menyelenggarakan urusan kependudukan dan pelayanan umum.

- Menyiapkan bahan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

- Menyelenggarakan urusan pemilihan kepala daerah dan urusan pemilihan

umum.





9. Seksi Perizinan dan Pendapatan

a. Seksi Perizinan dan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

b. Seksi Perizinan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat dalam


pelaporan urusan perizinan dan pendapatan.

c. Penjabaran tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud

pada huruf (b) adalah :


- Memberikan rekomendasi dan perizinan di kecamatan.

- Menginventarisir dan mengelola potensi pendapatan di kecamatan.

- Monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan potensi

pendapatan lainnya di kecamatan.




10. Lurah

a. Lurah mempunyai tugas memimpin dan menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di kelurahan, meningkatkan

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat kelurahan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Lurah

mempunyai fungsi :

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.

- Melakukan pemberdayaan masyarakat.

- Melaksanakan pelayanan masyarakat.

- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum.




b. Struktur Organisasi Bagan 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan

CAMAT

Sekretariat

Sub Bagian Umum

Sub Bagian Keuangan

SEKSI Pemberdayaan

Masyarakat

SEKSI Kesejahteraan

Sosial

SEKSI Trantibum dan

Penanggulangan Bencana

SEKSI Tata

Pemerintahan

SEKSI Perizinan

dan Pendapatan

Kelompok Jabatan

Fungsional


Bagan 2.2

Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Pauh

a. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Pauh

Secara geografis Kecamatan Pauh merupakan Kecamatan yang terletak di

Pinggir Kota Padang dengan posisi 00 580 4” Lintang Selatan : 1000 21” 11’ Bujur

Timur dan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Koto Tangah

Sebelah Selatan : Kecamatan Lubuk Kilangan dan Kecamatan Lubuk

Begalung

Sebelah Timur : Kabupaten Solok

Sebelah Barat : Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Padang Timur

Temperatur : 22,0 0 C sampai 31,7 0C

Curah hujan : 384,88 mm/ bulan

Luas daerah : 146,29 Km 2.

Tinggi daerah : 10 – 1.600 mdpl

LURAH

Sekretariat

SEKSI Pemberdayaan Masyarakat dan

Kesejahteraan Sosial

SEKSI Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Penanggulangan

Bencana.

SEKSI Tata

Pemerintahan

Kelompok Jabatan

Fungsional


Keadaan wilayah Kecamatan Pauh berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota

Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, Kecamatan Pauh terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan dengan data jumlah RW

dan RT sebagai berikut :

Tabel 2.1

Luas Wilayah, Jumlah RW dan RT

Di Kecamatan Pauh

No Kelurahan

Luas

Wilayah

Km2

Jumlah

RW

Jumlah

RT

1. Pisang 3.99 7 23

2. Binuang Kp.Dalam 2.97 5 18

3. Piai Tangah 4.97 4 12

4. Cupak Tangah 2.99 6 21

5. Kapalo Koto 35.83 4 15

6. Koto Luar 18.92 6 25

7. Lambung Bukit 38.80 4 23

8. Limau Manis Selatan 12.96 8 31

9. Limau Manis 24.86 8 18

Jumlah 146.29 52 176

Sumber : Kecamatan Pauh Dalam Angka 2019, BPS.

Dari data penduduk Kecamatan Pauh berdasarkan Kecamatan Pauh Dalam

Angka Tahun 2019 adalah 74.141 jiwa, terdiri dari 37.434 jiwa laki-laki dan 36.707

jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin 101,98.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk menurut Kelurahan Tahun 2018

Di Kecamatan Pauh

No Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Pisang 4.905 4.883 9.788

2. Binuang Kp.Dalam 3.473 3.220 6.693

3. Piai Tangah 2.204 2.069 4.273

4. Cupak Tangah 5.115 5.557 10.672

5. Kapalo Koto 5.194 4.640 9.834


6. Koto Luar 4.343 4.485 8.828

7. Lambung Bukit 1.910 1.884 3.794

8. Limau Manis Selatan 6.004 5.659 11.663

9. Limau Manis 4.286 4.310 8.596

Jumlah 37.434 36.707 74.141

Sumber : Kecamatan Pauh Dalam Angka 2019, BPS.

Secara sosial-kultur, penduduk Kecamatan Pauh mayoritas adalah suku

minangkabau yang mayoritas beragama Islam. Kondisi ini dibuktikan dengan

banyaknya sejumlah sarana peribadatan 44 masjid dan 60 mushalla/surau. Di

beberapa bagian wilayah Kecamatan Pauh juga didiami oleh masyarakat pendatang.

Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan, di

Kecamatan Pauh tersedia sarana/prasarana pendidikan yaitu 14 unit TK, 23 unit SD, 5

unit SLTP, dan 5 unit SLTA.

Walaupun cukup tersedia akses untuk mendapatkan fasilitas pendidikan,

masyarakat Kecamatan Pauh masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data statistik tahun 2019, di Kecamatan Pauh masih terdapat 3.203

orang yang masuk dalam masyarakat prasejahtera yang terdaftar dalam Basis Data

Terpadu (BDT).

Pelayanan publik (masyarakat) di Kecamatan Pauh memakai standar

pelayanan satu pintu yang tergabung dalam PATEN. Dalam pelayanan ini perlunya

SDM Aparatur untuk ditingkatkan lagi sehingga permasalahan-permasalahan dibidang

pelayanan dapat diminimalisir.

b. Gambaran Umum Satuan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/

organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai

visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus

oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan

institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta

kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai pada Kecamatan Pauh pada Bulan Oktober 2019 berjumlah sebanyak

67 orang personil PNS, dan 2 orang honor daerah, dengan perincian sebagai berikut


Tabel 2.3 Jumlah ASN Kantor Camat Pauh

Kriteria Jumlah (org)

Jenis Kelamin Laki-laki 38

Perempuan 29

Pendidikan Terakhir

Pasca Sarjana (S2) 8

Sarjana (S1) 36

Diploma 3 (D3) 1

SLTA 21

SLTP 1

Pangkat/Golongan

Golongan IV 7

Golongan III 48

Golongan II 12

Golongan I -

Non Golongan 2

Jabatan

Eselon III a 1

Eselon III b 1

Eselon IV a 14

Eselon IV b 36

Staf 15

Status Kepegawaian PNS 67

Pegawai Tidak tetap 2

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Pauh, 2019

Tabel 2.4

MATRIK EVALUASI ANJAB KECAMATAN PAUH

No Unit Kerja PNS yang ada

Kebutuhan

1 Kantor Camat Pauh 17 36

2 Kantor Lurah Cupak Tangah 6 15

3 Kantor Lurah Pisang 7 15

4 Kantor Lurah Limau Manis 5 15

5 Kantor Lurah Limau Manis Selatan 6 15

6 Kantor Kantor Lurah Koto Lua 6 15

7 Kantor Lurah Kapalo Koto 5 15

8 Kantor Lurah Piai Tangah 4 15

9 Kantor Lurah Lambung Bukit 6 15

10 Kantor Lurah Binuang Kp. Dalam 5 15

Jumlah 67 171

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Pauh, 2019


Berdasarkan data pada tabel diatas, diketahui bahwa pegawai di Kecamatan

Pauh masih kurang jumlahnya dibandingkan kebutuhan yang harusnya tersedia.

Berdasarkan penghitungan Evaluasi Analisa Jabatan, Kecamatan Pauh membutuhkan

171 orang ASN untuk mengisi seluruh posisi struktural dan fungsional. Sementara

kondisi saat ini hanya ada 67 orang ASN dibantu 2 orang Non PNS. Sehingga

kekurangan pegawai masih berjumlah 102 orang lagi.

Selain jumlah yang kurang, kompetensi pegawai juga belum semuanya

memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan sehingga untuk meningkatkan

kompetensi pegawai, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya.

b. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang

cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja

kantor.

Sarana prasarana bagi Kecamatan Pauh dari segi bangunan kantor sudah

cukup memadai, sudah ditempati sejak tahun 1991 dan rutin dilakukan rehab sedang

dan kecil sesuai dengan kebutuhan. Untuk sarana dan prasarana kendaraan dan

meubiler dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5

Rekap Sarana dan Prasarana Kecamatan Pauh

(Kecamatan dan Kelurahan)

No Sarana dan Prasarana Jumlah Unit

1 Kendaraan Dinas Roda 4 2 unit

2 Kendaraan Dinas Roda 2 25 unit

3 Betor 1 unit

4 Komputer 37 unit

5 Laptop 17 unit

6 AC 9 unit

7 Printer 27 unit

8 Scanner 1 unit

9 Meja 40 unit

10 Kursi 150 unit

11 Lemari 41 unit


12 Brankas 1 unit

13 Kulkas 2 unit

14 Kipas Angin 11 unit

15 Mesin absensi 10 unit

16 Televisi 7 unit

17 Mesin Kontrol Paten 1 unit

Sumber : Rekap Aset Kec. Pauh, 2019.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh

Dalam pelaksanaan kegiatan selama 5 tahun terakhir, Kecamatan Pauh

telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang

melayani masyarakat sesuai kewenangannya di wilayah Kecamatan. Realisasi

kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada RPJMD 2014-2019 dapat dilihat

pada tabel dibawah ini


Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pauh

N

o

Indikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungsi

Kecamatan

Target Realisasi Rasio Capaian Pada Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Nilai SAKIP Perangkat

Daerah C C CC B BB C CC BB BB BB

Nilai Survey Kepuasan

Masyarakat

Terhadap Kecamatan

75 76 77 78 79 76,4 90,78 77,85 99,2% 116,4% 98,5%


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian nilai SAKIP

Kecamatan Pauh sudah mengalami peningkatan dan dalam beberapa tahun bisa

melebihi target yang sudah ditetapkan. Pada kondisi awal untuk Renstra

berikutnya, pada tahun 2018 dan 2019 Kecamatan Pauh mendapat nilai BB

dengan saran perbaikan agar memanfaatkan seluruh rencana kinerja dalam

evaluasi berkala kemudian menilai keberhasilan program dengan mengacu pada

capaian indikator sasaran, program dan kegiatan yang akhirnya akan

menghasilkan reward dan punishment bagi aparatur di Kecamatan Pauh.

Selain itu dari tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian Indeks Kepuasan

Masyarakat di Kecamatan Pauh masih berfluktuasi. Untuk tahun 2017 nilai yang

diperoleh 76,4 kemudian naik 14,38 poin pada tahun 2018 menjadi 90,78 dan

turun sebanyak 12.93 poin pada tahun 2019 menjadi 77,85. Masih belum

stabilnya nilai IKM ini menandakan masih belum konsistennya pelayanan yang

diberikan oleh Kecamatan terhadap masyarakat, sehingga untuk waktu yang

akan dating perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Kecamatan Pauh

beserta seluruh kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaran tugas umum pemerintahan sebagai pelimpahan tugas

dan wewenang dari Walikota, Kecamatan Pauh sesuai Peraturan Walikota Padang

Nomor 22 tahun 2014 dan kemudian dirubah dengan Perwako 58 tahun 2015

melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

1. Perizinan

a. Izin Penerbitan IMB (dengan luas s/d 100 m2)

b. Izin Gangguan

c. Izin Usaha Mikro dan Kecil

2. Non Perizinan

a. Rekomendasi;

b. Koordinasi;

c. Pembinaan;

d. Pengawasan;

e. Fasilitasi;

f. Penetapan;

g. Penyelenggaraan.


Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pauh dapat dilihat dari beberapa indikator

kinerja :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Pauh sebagaimana

tersebut di bawah ini :

1. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

a. Mengadakan pembinaan kepada pemerintah kelurahan OPD yang ada di

Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagai dasar dalam

pelaksanaan tugas.

b. Memberikan kesempatan kepada aparat kelurahan untuk mengikuti diklat,

pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun

pihak lainnya;

c. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan.

d. Pembinaan secara rutin ke kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;

e. Rekomendasi penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte

Kelahiran, Akte Kematian, Pindah).

2. Kinerja Pelayanan di Bidang Perizinan dan Pengawasan :

a. Melakukan Pengawasan ke setiap kelurahan, memonitor bangunan yang

tumbuh didirikan masyarakat.

b. Mengingatkan kepada masyarakat bagi yang mendirikan bangunan untuk

segera mengurus izin bangunan sesuai dengan luasnya.

c. Memberikan pengertian kepada masyarakat, bila bangunannya diatas 100

meter izinnya diserahkan ke pada Dinas Tata Ruang dan Tata

Bangunan/perumahan.

d. Pengurusan Izin dibawah 100 meter dilakukan di kecamatan

pengurusannya, sedangkan 50 meter kebawah di kelurahan.

e. Instensifkan Pemungutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

f. Mensosialisasikan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan yang

menjadi pelimpahan kewenangan di Kecamatan Pauh.


g. Melakukan koordinasi dengan Bapenda dalam monitoring pencapaian

pendapatan daerah melalui PBB

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan

Penanggulangan Bencana

a. Melakukan penataan dan penertiban Bangunan Liar di wilayah Kecamatan;

b. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan.

c. Pembinaan pengelolaan persampahan di kelurahan.

d. Menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk kelurahan.

e. Melakukan pembinaan pada Kelompok Siaga Bencana yang ada di

Kelurahan

f. Melakukan monitoring jika terjadi bencana di wilayah Kecamatan

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin);

b. Monitoring dan fasilitasi Kartu Jamkesmas dan Jamkesda.

c. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada

warga;

d. Fasilitasi kegiatan adat, sosial budaya dan kepemudaan

e. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan

Sekolah Sehat.

5. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Monitoring pelaksanaan rakorbang kelurahan dan melaksanakan

musrenbang kecamatan;

b. Monitoring pelaksanaan manunggal (BBGRM)

c. Monitoring pelaksanaan infrastruktur kecamatan dan kelurahan.

d. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa hasil kinerja yang

dihasilkan dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Pauh dapat dilihat pada

tabel berikut:


Tabel 2.7 Data Perkembangan Kinerja Kecamatan Pauh

No Jenis Kegiatan Perkembangan Dalam Jumlah

2014 2015 2016 2017 2018

1 Perkembangan jumlah target dan realisasi PBB

Rp. 575.178.000

(Target) Rp.

584.086.026 (Realisasi)

Rp. 1.119.623.392

(Target) Rp.

670.063.618 (Realisasi)

Rp. 2.380.929.536

(target) Rp.

1.478.896.752 (Realisasi)

- -

2 Perkembangan jumlah penertiban IMB - Surat

Peringatan - Surat

Peringatan Segel

- Disegel - Pembongkaran

25 bh 22 bh 22 bh

80 bh

9 bh

4 bh 3 bh

117 bh

4 bh

1 bh -

3 Perkembangan penerimaan retribusi IMB

Rp. 23.086.000,-

(21 unit)

Rp. 23.533.000,-

(22 unit)

Rp. 23.533.000,-(

22 unit)

Rp. 22.436.500,-( 23 unit)

Rp. 11.804.000,- ( 12 Unit )

4 Perkembangan jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP

1.334 Wajib KTP

1.112 wajib KTP

2148 wajib KTP

1564 wajib KTP

829 wajib KTP

5 KTP elektronik yang diterbitkan

634 2329 2566 2833 1817

6 Kartu Kelurga yang Diterbitkan

1781 2336 1444 1259 969

Sumber : LKPJ Kecamatan Pauh , Januari 2019

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Kecamatan beberapa pelayanan

yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pauh diantaranya:

a. Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan setiap tahunnya

dengan dukungan Kecamatan dan kelurahan, tapi kemudian terjadi

perubahan kebijakan di tingkat daerah sehingga pada tahun 2017 dan

2018 pemungutan PBB tidak diserahkan sepenuhnya lagi di Kecamatan

tapi Badan Pendapatan Daerah memiliki UPT sendiri yang mengelola

pemungutan PBB tersebut.


b. Untuk penertiban IMB pihak Kecamatan bekerjasama dengan satpol PP

yang berada di Kecamatan dalam pelaksanaan penertiban di lapangan.

c. Pelayanan perekaman eKTP bisa dilaksanakan di Kantor Camat Pauh tapi

terkendala dengan seringnya alat yang dipakai mengalami kerusakan

sehingga jumlah wajib KTP yang melakukan perubahan berfluktuasi setiap

tahunnya tergantung dengan kondisi alat.

d. Kebijakan penerbitan eKTP dan Kartu Keluarga berbeda setiap tahunnya.

Pada awal tahun, penerbitan dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan pada

akhir tahun 2018 baru kemudian kewenangan penerbitan ini dilimpahkan

ke Kecamatan. Saat penerbitan seringkali kendala yang ditemui yaitu

blangko KTP yang habis sampai berbulan-bulan dan ketersediaan blangko

yang ada juga tidak sebanyak kebutuhan masyarakat yang mengurus KTP,

sehingga warga harus mengurus Suket ke kantor Catatan Sipil dan harus

diperbaharui setiap 6 bulan.


Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pauh

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Pauh Tahun 2015-2019

Uraian

Anggaran Pada Tahun Realisasi Anggaran Pada Tahun

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Belanja Tidak

Langsung

6.322.463.996,60

6.861.151.556,52

7.239.347.022,15

7.133.037.592,35

7.505.958.746,35

6.027.956.915,00

6.772.496.277,00

6.833.147.315,00

6.395.654.199,00

Belanja Langsung

3.132.127.725,00

3.212.105.675,00

2.957.092.175,00

3.440.937.705,00

7.098.979.875,00

2.926.600.360,00

3.126.462.289,00

2.862.905.797,00

3.317.473.800,00

Uraian

Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun Rata-rata pertumbuhan

2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi

Belanja Tidak Langsung 95,34 98,71 94,39 89,66 4,45 0,32

Belanja Langsung 93,44 97,33 96,81 96,41 29,32 14,28


Pada Tabel diatas, dapat dilihat bahwa penganggaran untuk

pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pauh mengalami kenaikan

anggaran pertahunnya, rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Tidak

Langsung adalah 4,45% dan Belanja Langsung 29,32%. Kenaikan anggaran

terbesar terjadi pada tahun 2019 karena adanya dana alokasi umum (DAU)

tambahan untuk Kelurahan. Rasio realisasi keuangan unntuk belanja langsung

dari tahun 2015 s/d 2018 diatas 90%, dan untuk belanja tidak langsung terjadi

fluktuasinaik dan turun sesuai dengan jumlah dan komposisi pegawai yang ada

di Kecamatan dan Kelurahan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pauh

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan

tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Mobilisasi penduduk datang yang cukup banyak, sehingga tingkat

heterogenitas penduduk meningkat yang menyebabkan rentannya muncul

konflik sosial antara penduduk pendatang dan penduduk asli.

2. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan belum memadai

dikarenakan mobilitas yang cukup tinggi, sehingga perlu pendekatan lebih

untuk mengayomi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

3. Tingginya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan

akuntabilitas pemerintahan, sehingga perlunya pengembangan sistem PATEN

yang berbasis IT.

4. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar PD teknis terkait dalam

mendukung pelaksanaan pemerintahan di kecamatan.

5. Kemampuan SDM Kecamatan dan kelurahan yang belum optimal dalam

mengelola dana kelurahan.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, untuk melimpahkan sebagian kewenangan

urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Walikota kepada Camat, yang

memungkinkan Camat untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan,

pengawasan, dll dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Ketersediaan dukungan anggaran Kecamatan Pauh dalam penyelenggaraan

pembangunan.


3. Adanya Dukungan Komitmen Walikota dalam pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan kualitas prasarana wilayah serta pelayanan publik yang tertuang

dalam Program Unggulan Walikota Periode 2019-2024.

4. Adanya Peraturan walikota yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan

dan Kelurahan.

5. Adanya alokasi anggaran yang besar untuk Kelurahan sesuai PP Nomor 17

Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa Kota

mengalokasikan anggaran sebesar 5% dari APBD untuk pembangunan sarana

dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

ditambah dukungan dana dari APBN dalam DAU Tambahan untuk Kelurahan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 III-1

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

KECAMATAN PAUH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari kondisi pelayanan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Pauh, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang

berkembang terhadap Kecamatan Pauh yang berhasil diobservasi dan dihimpun

fenomenanya sebagai berikut:

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data

Pendukung

1 Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Kecamatan dan kelurahan

Jumlah ASN dan pembinaan ASN yang belum mencukupi sesuai kebutuhan

− Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;

− Masih kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini;

Jumlah ASN dan honor daerah yang tersedia : 69 orang, yang dibutuhkan 171 orang

2 Kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat

Masih belum stabilnya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan

− Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang sudah dilimpahkan

− Masih rendahnya inovasi yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

− Masih banyaknya pengaduan masyarakat yang diajukan terkait masalah bangunan liar.

− Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana.

− Belum optimalnya koordinasi kegiatan pengentasan kemisikinan

− Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;

− Masih belum optimalnya pemanfaatan dana Kelurahan.

Nilai IKM Kecamatan Pauh

2017: 76,4

2018 : 90,78

2019 : 77,85


Permasalahan diklasifikasikan perbidang:

1. Permasalahan di Bidang Pemerintahan

a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dan

Kelurahan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan

kegiatan;

b. Masih kurangnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang perlu

disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini;

c. Belum optimalnya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan

untuk mendukung tugas utama Kecamatan dalam pelayanan terpadu

perizinan dan non perizinan di Kecamatan sesuai kewenangan yang

sudah dilimpahkan.

d. Masih rendahnya inovasi yang dibuat oleh Kecamatan dan Kelurahan

dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

2. Bidang Perizinan dan Pengawasan

a. Masih banyaknya pengaduan masyarakat yang diajukan terkait masalah

bangunan liar.

3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana

a. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring terkait ketentraman dan

ketertiban serta ppenanggulangan bencana

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

a. Belum optimalnya koordinasi kegiatan pengentasan kemisikinan

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan;

b. Masih belum optimalnya pemanfaatan dana Kelurahan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pauh sangat dipengaruhi dan

merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kota Padang.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Tahun 2019

– 2024, dimana dijabarkan bahwa :


a. Visi Walikota Padang dan Wakil Wali Kota Padang Terpilih 2019 – 2024

”Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis

Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing ”

Visi RPJMD Kota Padang memperlihatkan konsistensi keinginan untuk

mewujudkan Visi RPJPD Kota Padang yakni masyarakat madani melalui pembangunan

sektor perdagangan, pendidikan dan pariwisata yang unggul. Visi yang sarat makna ini

memerlukan penjelasan agar setiap stakeholders memiliki satu pemahaman dan satu

interpretasi terhadap visi pembangunan Kota Padang sehingga Visi menjadi lebih

komunikatif untuk diwujudkan bersama. Penjelasan visi RPJMD Kota Padang periode

2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Madani

Madani dalam visi ini diartikan sebagai masyarakat perkotaan yang beradab yang

memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang

teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan

menghormati nilai keadilan dan peradaban. Masyarakat madani disebut juga civil

society karena tatakrama kehidupan diatur oleh hukum dan undang-undang

berdasarkan kesepakatan tentang kesetaraan untuk kemajuan yang membentuk

budaya perkotaan (urban culture). Masyarakat madani memiliki kebebasan untuk

membincangkan kepentingan bersama dan menyalurkannya ke berbagai lembaga

yang relevan. Komunitas Madani juga berhak menolak kekuatan yang berlebihan

pada satu pihak atau kelompok dan mendominasi pemilikan kekayaan. Negara

menjamin tersedianya ruang, barang dan layanan publik serta investasi

pemerintah dengan kesepakatan yang menjamin kepentingan bersama

belandaskan azas kebebasan, keadilan dan kemakmuran. Misi untuk mewujudkan

masyarakat Kota Padang yang madani sudah selaras dengan adat dan budaya

Minangkabau yang egaliter yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman

tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

2. Pendidikan sebagai basis masyarakat madani

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang

luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani

lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga

menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Masyarakat Kota Padang yang madani akan dapat diwujudkan melalui pendidikan

karakter yang demikian.


3. Perdagangan sebagai basis masyarakat madani

Perdagangan akan menjadi basis masyarakat madani karena akan menumbuhkan

pembangunan inklusif melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah

(UMKM) di lingkungan Provinsi Sumatera Barat maupun daerah tetangga yang

berdekatan, dan akan menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan. Posisi

Kota Padang sebagai pusat perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi

dan kesejahteraan warga kota. Jiwa kewirausahaan masyarakat kota Padang yang

tergolong tinggi menjadi keuntungan kompetitif bagi masyarakat madani untuk

menjadi unggul dan berdaya saing.

4. Pariwisata sebagai basis masyarakat madani

Pariwisata di Kota Padang sebagai basis untuk mewujudkan masyarakat madani

adalah pariwisata yang berorientasi wisata halal (halal tourism), karena

masyarakat madani berlandaskan kepada nilai-nilai demokrasi, menghargai hak

asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Wisata

halal yang dimaksud berpedoman kepada sebelas standar pariwisata halal yang

ditetapkan Global Muslim Travel Indekx (GMTI). Pariwisata akan menarik sektor

atau memiliki hubungan ke belakang (backward lingkage) yakni sektor primer

pertanian (tanaman dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan

kehutanan), dan akan mendorong sektor lain atau memiliki hubungan kedepan

(forward lingkage) untuk tumbuhnya industri, perdagangan dan jasa melalui

hubungan pemasaran yang luas. Pariwisata akan mempercepat integrasi

pembangunan lintas sektor sehingga pertumbuhan ekonomi kota Padang dapat

dipercepat.

5. Unggul dan Berdaya Saing

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani kota

Padang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola

sumber daya pembangunan kota, dan secara kompetitif menunjukkan

kemampuan bersaing, baik ditingkat regional, nasional bahkan internasional.

Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktifitas dan daya saing

manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan

berkembangnya pariwisata dan perdagangan di Kota Padang.

b. Misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih Tahun 2019 – 2024


Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang periode

2019-2024 seperti yang dijelaskan di atas, telah disusun 7 Misi Pembangunan Kota

Padang sebagai berikut:

1. Misi I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber

Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing.

Makna dari meningkatnya kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya

manusia yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing sebagai misi pertama

adalah bahwa pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk sumberdaya

manusia. Masyarakat Kota Padang harus memperoleh pendidikan yang bermutu,

yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap

beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing

ditingkat nasional dan internasional.

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat

keimanan, serta kemampuan berkreatifitas, berinovasi dan berdayasaing. Era

globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

melalui kompetensi dan kualifikasinya. Bonus demografi yang dialami Kota Padang

diharapkan menjadi peluang walaupun sekaligus juga tantangan sumber daya

manusia kedepan sebagai modal pembangunan yang berdaya saing, sehingga

memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, merata dan

sejahtera.

Pendidikan berkualitas yang diharapkan bukan hanya meningkatnya jenjang

pendidikan saja, tetapi juga pendidikan yang membentuk karakter masyarakat

Kota Padang untuk mewujudkan manusia yang beriman. Dengan keimanan yang

semakin tinggi diharapkan angka kriminalitas dan penyakit masyarakat di Kota

Padang akan menurun. Sumber daya manusia berkualitas juga akan menghasilkan

produktifitas yang semakin baik melalui daya kreatifitas yang inovatif dan berdaya

saing tinggi. Memperluas akses pendidikan formal dan informal, membangun

pusat kegiatan belajar bagi masyarakat Kota Padang juga merupakan upaya untuk

mewujudkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan

sumberdaya manusia yang kreatif, inovatif dan berdaya saing juga membutuhkan

kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka

harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan

hidup masyakarat Kota Padang diyakini akan meningkat dengan meningkatnya


kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta

meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Misi II : Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib,

Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Padang yang layak huni dan

bersabahat dengan dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Kota yang layak

huni (livable city) merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana kota

yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktifitas yang

dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana dan tata

ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Untuk mewujudkan Kota Padang yang aman, pemerintah perlu mencukupkan

kebutuhan dasar kehidupan manusia (basic needs) yaitu sandang, pangan, dan

papan. Namun dengan kemajuan teknologi dan perkembangan kebutuhan hidup

masyarakat saat ini, kebutuhan dasar masyarakat sudah meluas sehingga juga

meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, bahkan ketertiban dan keamanan

juga sudah termasuk dalam kategori kebutuhan dasar dalam kehidupan

masyarakat. Kota Padang yang unggul pada misi ini akan ditentukan oleh

kemampuan Kota untuk memenuhi syarat atau kriteria sebagai kota layak huni

lebih cepat dari kebijakan dan strategi kota nasional 2015-2045.

Keamanan yang dimaksud dalam misi ini adalah situasi dan kondisi sosial,

ekonomi dan lingkungan fisik yang teratur, tertib sesuai norma kearifan lokal yang

dipercaya dan berlaku sehingga menimbulkan rasa aman bagi penghuni Kota

Padang. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma serta

kesepakatan bersama, dan relevan dengan upaya penegakan hukum dan sanksi

sosial pemenuhan norma dalam kehidupan masyarakat.

Ketentraman didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau

masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma yang

berlaku. Ajaran agama yang belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan

dapat menyebabkan perilaku masyarakat menjadi tidak sesuai dengan norma

sosial, seperti terjadi tindak kekerasan, lunturnya perilaku sopan santun,

kurangnya rasa kasih dan sayang kepada sesama, berkurangnya toleransi dan

saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk dapat memenuhi misi mewujudkan Kota Padang yang aman, bersih dan

tertib selain didukung dengan keamanan dan ketertiban juga perlu didukung

dengan penyediaan infrastruktur yang layak bagi masyarakat. Penyediaan

infrastruktur tersebut seperti perumahan, pemukiman, kelistrikan, pelayanan air


bersih, sanitasi, tranportasi dan persampahan merupakan infrastruktur yang wajib

disediakan pemerintah Kota Padang. Pembangunan infrastruktur juga wajib

memperhatikan penataan ruang dan lingkungan, agar tercipta Kota Padang yang

bersih, tertib dan teratur. Isu lingkungan, seperti banjir dan genangan yang selalu

menimpa kota Padang bila curah hujan tinggi, merupakan permasalahan yang

memerlukan perhatian khusus selama ini di Kota Padang.

3. Misi III : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang

Inklusif

Misi ini dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang

berkualitas dengan berlandaskan kepada azas pembangunan ekonomi inklusif.

Pembangunan ekonomi inklusif akan mendorong usaha ekonomi berskala besar

untuk terus berkembang, sekaligus menarik usaha ekonomi berskala kecil dan

menengah untuk tumbuh. Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif

dengan demikian akan membangun perekonomian yang berkesinambungan

menuju kondisi yang semakin baik, melalui peningkatan kapasitas produksi dan

produktivitas masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif juga akan menciptakan

berbagai peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,

inhern, berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Setiap masyarakat

diharapkan dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi

tersebut.

4. Misi IV : Mewujudkan kota Padang sebagai pusat perdagangan dan

ekonomi kreatif

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Kota Padang sebagai pusat

perdagangan dan pusat ekonomi kreatif di Propinsi Sumatera Barat. Sebagai

ibukota Propinsi, Kota Padang memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di

sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan

perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk

memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor,

terutama ke negara-negara kerjasama, terutama negara tujuan yang tergabung

dalam IORA.

Ekonomi kreatif akan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi

informasi dan kreativitas karena akan sangat terkait dengan pemikiran baru,

inovasi, ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi

utama. Untuk itu ekonomi kreatif ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga


kerja, meningkatnya volume dan transaksi ekonomi. Beberapa sub sektor ekonomi

kreatif yang potensial berbasis lokal di Kota Padang antara lain, seperti kuliner,

kerajinan, fashion, film animasi dan video. Misi ini diharapkan mampu

meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB

Kota Padang.

5. Misi V : Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan

berkesan

Sejak periode lima tahun terakhir, pembangunan sektor pariwisata di Kota

Padang terlihat peningkatannya, khususnya wisata alam pantai dan wisata kuliner.

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan untuk rekreasi atau

liburan, termasuk persiapan untuk melakukan aktivitas wisata. Orang yang

melakukan perjalanan untuk kegiatan pariwisata disebut wisatawan. Pariwisata

termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi kota Padang yang

diharapkan menjadi industri dan basis pembangunan Kota Padang untuk lima

tahun mendatang. Dalam konteks inilah Kota Padang ingin mewujudkan visi

pembangunannya melalui misi kelima yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan

pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Pengelolaan pariwisata yang dimaksud sebagai basis membangunan masyarakat

di Kota Padang adalah memberi hak pada setiap orang atau masyarakat untuk

mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha

pariwisata, termasuk penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang

pergerakan wisatawan. Dengan demikian yang dimaksud dengan meningkatkan

kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola

sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan

pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan

ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan,

baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Diharapkan dengan rasa nyaman

dan berkesan tersebut, wisatawan akan melakukan kembali perjalanan wisata dan

ikut serta mempromosikan kepada calon wisatawan lain untuk berwisata ke Kota

Padang.

Sehubungan penjelasan di atas, maka meningkatkan kualitas pengelolaan

pariwisata Kota Padang dimaknai dengan pariwisata yang mampu menggerakkan

ekonomi dan memberdayakan masyarakat, pariwisata yang bukan hanya

menangani objek wisata destinasi saja, tetapi juga peningkatan pengelolaan jasa

transportasi, keramahan, tempat tinggal, makanan dan minuman, serta jasa

penunjang seperti asuransi, keamanan, dan pembiayaan. Pemerintah Kota Padang


mengakui potensi kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, karena mampu

mengartikulasikan visi masa depan yang cerah melalui pembangunan destinasi

wisata kelas lokal, nasional dan internasional yang telah dibangun di Kota Padang.

Oleh karena itu tujuan misi 5 adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata

terhadap perekonomian Kota Padang.

6. Misi VI : Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana

Pemerintah daerah Kota Padang sangat memahami kondisi geografisnya yang

berada di kawasan rawan bencana. Kota Padang yang terletak di bagian pantai

barat Pulau Sumatera berhubungan langsung dengan Samudera Hindia sehingga

memiliki ombak cukup besar yang berpotensi terjadinya gelombang ekstrim dan

abrasi. Wilayah Barat Indonesia, dimana Kota Padang terletak, secara tektonik

merupakan wilayah yang sangat dinamis, karena adanya proses subduksi/

interaksi dua lempeng, yaitu Lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan

adanya proses tersebut, daerah Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempa

bumi.

Oleh karena itu, menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana

menjadi penting sebagi misi untuk menjamin terwujudnya Visi. Masyarakat sadar,

peduli dan tangguh bencana akan dapat tercipta apabila pemerintah Kota Padang

secara intens memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memiliki

pengetahuan dan menumbuhkan sikap peduli dan tangguh terhadap resiko

bencana. Cakupan peduli dan tangguh ini meliputi pencegahan (preventif),

pengurangan (mitigasi), kesiapsiagaan (preparednes), tanggap darurat

(response), pemulihan (recovery) dan rekonstruksi (development), membuat

regulasi dan panduan, memiliki rencana yang matang untuk keadaan darurat

bencana, memiliki sistem peringatan bencana dan memiliki kemampuan untuk

memobilisasi sumberdaya ketika terjadi bencana.

Masyarakat yang sadar bencana artinya memahami bahwa kota Padang, tempat

mereka berada, merupakan daerah dengan potensi bencana beragam, sehingga

masyarakat perlu berusaha untuk mengenal ciri dan kondisi alam di sekitarnya.

Masyarakat yang peduli bencana artinya adalah masyarakat memiliki kepekaan

sosial yang tinggi terhadap dampak bencana yang menimpa baik terhadap dirinya,

masyarakat dan lingkungannya. Masyakarakat yang tangguh bencana adalah

masyarakat yang tanggap dan terlatih menghadapi segala bentuk potensi bencana

serta tabah dan tahan dalam menghadapi bencana yang terjadi.


7. Misi VII : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih

dan Pelayanan Publik yang Prima

Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan

publik yang prima adalah misi pemerintah kota Padang untuk mampu

menghadirkan pola kepemimpinan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan

bertanggungjawab. Masyarakat madani akan terwujud apabila Kota Padang

dipimpin oleh pemimpin yang bersih dan mampu melayani dengan prima.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi

aparat yang profesional, memiliki budaya melayani, dan sistem pelayanan modern

berbasis IPTEK, serta moral layanan yang baik, agar mampu memberikan

pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

Misi ketujuh ini bertujuan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

dan bersih dalam rangka peningkatan kualitas tatakelola pemerintahan yang

bersih dan pelayanan publik yang prima. Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur

pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan

efisien yang berlandasan dalam prinsip good and clean government. Upaya

pencapaian misi ini dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai budaya kerja

dan integritas birokrasi, peningkatan kulitas pengawasan yang independen,

profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan

dan kinerja dan peningkatan kulitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme

aparatur. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima

akan diperoleh melalui reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan bisa

mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis, efektifitas dan efisiensi

manajemen pemerintahan serta profesionalisme.

Efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses

perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel.

Kedepan pemerintahan Kota Padang sebagai pemerintahan yang bersih, harus

transparan dan didukung oleh inovasi dan teknologi informasi. Disamping itu,

kedepan kita tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil

atau outcome. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan sejak dimulainya

proses perencanaan, pelaksanaan hingga hasil.

Untuk dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dibutuhkan

organisasi yang tepat dan didukung oleh profesionalisme aparatur. Profesional

aparatur diperoleh dari integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan

etika integritas pribadi dan institusi. Tata kelola pemerintahan yang bersih bisa


diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang

reponsif.

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh

pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan Nomor 81

Tahun 1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan

bentuk pelayanan prima. Pelayanan prima atau excellent service adalah suatu

sikap atau cara aparatur dalam melayani masyarakat secara memuaskan yang

memenuhi standar kualitas. Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting

yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas. Pelayanan publik yang akan

dilakukan pemerintah Kota Padang adalah melayani dengan kemampuan yang

professional dan teguh dengan sikap yang iklas, tulus, senang membantu,

menyelesaikan kepentingan dan keluhan masyarakat, serta memuaskan

kebutuhan masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik.

c. Program Walikota dan Wakil Walikota Padang Terpilih 2019 – 2024

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Padang dalam kurun waktu lima

tahun kedepan maka Prioritas Pembangunan Kota Padang Tahun 2019 – 2024 juga

diarahkan pada 11 Program Priroritas Pembangunan Kota Padang dalam RPJMD Kota

Paddang Tahun 2019 - 2024, yaitu :

1. Melanjutkan Betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan Pelebaran jalan serta

perbaikan Drainase dan pengendalian banjir terpadu.

2. Meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan

pelayanan publik

3. Melanjutkan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, pulau-

pulau kecil, wilayah timur kota Padang.

4. Melanjutkan penyelenggaraan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni

budaya dan olahraga yang lebih berkualitas

5. Melanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan koridor baru trans

Padang serta melakukan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk

memperlancar pergerakan orang dan barang.

6. Membangun 500 ruang kelas baru untuk SD dan SMP

7. Merevitalisasi sarana prasarana olahraga tingkat RT/RW dan membuat taman

kota per kecamatan serta membangun pusat kreatifitas dan inovasi pemuda

(youth center)


8. Meningkatkan dana stimulan kecamatan minimal 1 Milyar, dan dana kelurahan

minimal 100.000.000 serta Meningkatkan dana operasional RT, RW, Guru

TPA/MDA, Imam masjid

9. Meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Kota Padang

10. Mendorong penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat penghasilan rendah

11. Membangun kampung tematik dalam pengembangan ekonomi lokal masyarakat

berdasarkan Potensi wilayah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus

besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas, distribusi barang dan

jasa ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi

dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya

kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan

politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas

layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan

modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam

yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas

antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah

tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus

dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan

kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementrian Dalam Negeri yang diberi

tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal

untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya

dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementrian Dalam

Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan

egoism yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional

sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.

Sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

(tupoksi) secara optimal dan akuntabel. Pembangunan di Sumatera Barat pada tahap


keempat RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih,

tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga

untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam

menyelesaian isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Kota Padang antara lain, kemiskinan, penataan ruang dan

lingkungan hidup pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya

kesempatan kerja, penanggulangan bencana dan kesenjangan sosial. Dalam

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung

oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Isu strategis merupakan permasalahan

yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima

tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan

pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu

strategis pembangunan daerah Kota Padang yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yang kreatif dan

inovatif

2. Optimalisasi pembangunan Infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah dalam

rangka mewujudkan kota yang layak huni

3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka

mewujudkan pembangunan inklusif

4. Belum optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik

5. Peningkatan Daya Saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dan

sumber daya daerah

6. Peningkatan perekonomian daerah berbasis pertumbuhan berkualitas dan

pembangunan ekonomi inklusif

7. Pelestarian lingkungan hidup, peduli bencana berbasis partisipasi masyakat

dan budaya daerah

8. Optimalisasi Pencapaian Indikator SDGs


3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II dan permasalahan yang ada di

lingkungan Kecamatan Pauh, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Pelimpahan kewenangan Walikota kepada Camat yang diatur dalam Peraturan

Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 di bidang Pemerintahan untuk

mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya

pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat

dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam

mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan

pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan

potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kota

Padang. Namun hal ini belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena belum

ada batasan dan SOP yang jelas dari PD teknis terkait lainnya, sehingga tidak

bisa dieksekusi dilapangan sehingga membuat pelayanan PATEN kurang

maksimal.

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia

usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan

peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–

sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ),

maka kecamatan harus benar benar memanfaatkan peluang tersebut untuk

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya bantuan DAU

Tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan membutuhkan partisipasi masyarakat

dalam pengelolaannya;

3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu PD di Pemerintah Kota Padang

yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu

memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,

akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada

prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku, seiring dengan program


pemerintah mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

yang berbasis IT. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka

diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan

dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan

kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan

dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas

masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas dan Kualitas

Aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam

jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha

dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan

jumlah aparatur;

5. Pemberdayaan kearifan lokal dalam mendukung perencanaan pembangunan

berkualitas juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kecamatan Pauh sampai

saat ini masih mempertahankan beberapa nilai luhur yang baik yang tetap

dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah adat,

gotong royong bersama, dll. Selain itu, budaya adat yang masih kental juga

menjadi daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung dan menyaksikan

potensi langsung di kanagarian pauh IX ini seperti acara batagak gala, babako,

dll. Selain itu sesuai dengan program unggulan Walikota, adanya kegiatan

Kampung Tematik di Kecamatan Pauh hendaknya disesuaikan dengan kearifan

lokal yang dimiliki dengan memperhatikan potensi masing-masing kelurahan.

6. Kesiapsiagaan bencana menjadi isu yang cukup strategis dibicarakan, dimana

wilayah Pauh yang masih rawan akan potensi terjadi bencana longsor, banjir,

dll mengharuskan pemerintah untuk selalu siaga. Peningkatan operasional

dalam kesiapsiagaan bencana ataupun mobiler siaga bencana menjadi faktor

yang cukup diperhitungkan.

7. Adanya tambahan alokasi anggaran untuk pembangunan Kelurahan sesuai PP

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa Kota

mengalokasikan anggaran sebesar 5% dari APBD untuk pembangunan sarana

dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

kemudian ditambah dengan bantuan DAU Tambahan untuk masing-masing


kelurahan merupakan potensi pendanaan yang besar untuk pembangunan

sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang

hendaknya dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebaik mungkin sehingga

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 IV-1

B A B IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

a. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada 5 (lima) tahun

mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi kepala daerah

terpilih. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan

diberikan oleh Kecamatan Pauh untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sampai tahun

2024.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan,

isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan pembangunan jangka

menengah Kecamatan Pauh Kota Padang dirumuskan sebagai berikut:

“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan”, dengan indikator tujuan adalah

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

b. Sasaran

Sementara itu, sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam

proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara

konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber

daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,

terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan

tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran dari Kecamatan Pauh adalah:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Indikator Sasaran :

a. Nilai SAKIP PD

b. IKM Kecamatan

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kecamatan

a. Persentase Peningkatan Partisipasi Swadaya Masyarakat


Keterkaitan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran akan

diperlihatkan pada tabel berikut ini:


Tabel 4.1/ TC.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024

NO TUJUAN SASARAN

INDIKATOR

TUJUAN/

SASARAN

SATUAN

KONDISI AWAL TARGET KINERJA SASARAN KONDISI

AKHIR

RENSTRA Capaian Tahun 2018

Target Tahun 2019

2020 2021 2022 2023 2024

1

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Angka 90,78 77,85

80 82 84 86 88 88

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

1. Nilai SAKIP PD

Huruf BB BB BB BB A A A A

2. IKM Kecamatan

Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

3. Persentase partisipasi swadaya masyarakat

% 73 75

76

77

78

79

80 80

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 V-1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi memiliki pengertian sebagai langkah berisikan program-program sebagai

prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah

kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah dapat menunjukkan bagaimana

cara perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang menjadi

tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi digambarkan dalam pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas

dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk

mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan

dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Kecamatan Pauh yang telah ditetapkan pada

bab sebelumnya, maka dipilih strategi dan arah kebijakan. Hubungan antara tujuan,

sasaran, strategi dan arah kebjakan Kecamatan Pauh disajikan pada Tabel 5.1.

Setiap arah kebijakan dilengkapi dengan rencana waktu pelaksanaan. Hal ini

dimaksudkan agar terdapat prioritas sebagai titik berat dalam perencanaan setiap

tahun. Bila sebuah arah kebijakan diprioritaskan sampai tahun tertentu sebelum habis

periode Renstra Kecamatan Pauh yaitu Tahun 2024, bukan berarti program dan

kegiatan untuk mencapai arah kebijakan itu harus tidak dilaksanakan lagi. Program dan

kegiatan tersebut bisa saja tetap berlanjut pada tahun berikutnya, namun dengan

intensitas target dan pendanaan yang lebih proporsional.


Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi , Arah Kebijakan Kecamatan Pauh 2019-2024

Visi RPJMD Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata

Unggul Serta Berdaya Saing

Misi RPJMD

Misi II : Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan

Lokal

Misi VI : Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana

Misi VII : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

1. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap perkantoran, aparatur dan pengendalian internal pemerintah

1. Penyediaan kebutuhan perkantoran kecamatan dan kelurahan

2. Pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Aparatur

3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran, capaian kinerja dan reformasi birokrasi.

2. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap terhadap masyarakat

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan perizinan melalui peningkatan IT, sarana dan prasarana serta pelayanan prima

5. Peningkatan kualitas administrasi dan pelayanan kelurahan dan Kecamatan

6. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta kesiapan dalam penanggulangan bencana

7. Peningkatan layanan sosial kepada masyarakat dengan sesuai dengan kewenangan Kecamatan


2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan

3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan memperhatikan usulan dan aspirasi masyarakat

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VI-1

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan di Kota Padang menuntut adanya peningkatan

pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan

pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon

tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan

melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi

yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah

reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif

terhadap perubahan lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan

layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang

menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan

publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung

maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis

organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi sarana dan prasarana yang

diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan

teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam

rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah

kebijakan Renstra Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024, maka langkah operasionalnya

harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan

fungsi. Penyajian program dan kegiatan Kecamatan Pauh dilengkapi dengan indikator

kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi selama 5

(lima) tahun mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 serta kondisi di akhir perencanaan

dan unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan pagu

indikatif merupakan kebutuhan dana bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Setiap tahun sampai dengan Tahun 2024.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam

RPJMD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Renstra


perangkat daerah. Perencanaan program dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan

dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai

sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan money

follow program. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan

setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA

PPAS dan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan. Kegiatan

perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh

perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil

(outcome) suatu program. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana

strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis

tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan

dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi

tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan

aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya,

maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja

tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana

capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan

program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan

gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program

pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan

untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Pauh pada periode

2019-2024

Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Pauh Tahun

2019-2024 adalah sbb :

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor


5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10 Penyediaan peralatan rumah tangga

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

12 Penyediaan makanan dan minuman

13 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14 Penyediaan alat kebersihan

15 Penyediaan jasa pelayanan publik

16 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

17 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

18 Penataan Arsip

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

19 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

20 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas

21 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

22 Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas

23 Pengadaan peralatan gedung kantor

24 Pengadaan mebeleur

25 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

26 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

27 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

28 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas

29 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

30 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

31 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

32 Pemeliharaan rutin / berkala alat listrik , air, dan telepon

33 Pengadaan perlengkapan kendaraan dinas / operasional

34 Rehab sedang / berat rumah dinas

35 Pemasangan jaringan komunikasi / instalasi listrik / sumberdaya air

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

36 Pengadaan mesin kartu / absensi

37 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

38 Evaluasi penetapan kinerja ASN Kecamatan dan Kelurahan

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

39 Pengembangan SDM Aparatur

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran

40 Perencanaan dan Penganggaran SKPD

41 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

VI Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


42 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

43 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah

VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

44 Sensus barang milik daerah

VIII Program Pengembangan Kecamatan

45 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

46 Pengembangan administrasi pemerintahan

47 Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan kelurahan

48 Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan

49 Koordinasi lintas kelembagaan

50 Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Liar dan Bangunan Lainnya di Wilayah Kecamatan

51 Monitoring dan Evaluasi Tramtibmas Kecamatan dan Kelurahan

52 Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kota Padang

53 Fasilitasi penanganan kebencanaan tingkat kelurahan

54 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

55 penerapan ABS-SBK

56 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan

57 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

58 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)

59 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)

IX Program Pemberdayaan Masyarakat

60 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

61 Pengembangan administrasi pemerintahan

62 Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan kelurahan

63 Pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan

64 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang

65 Koordinasi lintas kelembagaan

66 Pengendalian , Pengawasan Bangunan dan Perizinan

67 Monitoring dan Evaluasi Tramtibmas dan Persampahan Kecamatan dan Kelurahan

68 Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kota Padang

69 Fasilitasi penanganan kebencanaan tingkat kelurahan

70 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan rakorbang kelurahan

71 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan

72 Pembinaan kelembagaan dan administrasi Organisasi Masyarakat/Lembaga Keagamaan TPA/TQA, MDT, Imam Mesjid Mushalla

73 Pembinaan kelembagaan dan administrasi lembaga kemasyarakatan RT/RW, PAUD, Posyandu, LPM dan PKK

74 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan)

X Program pembangunan Sarana dan Prasarana

75 Stimulan Kelurahan

76 Kegiatan Pembangunan/ rehab infrastruktur kelurahan

77 Pembangunan kampung Tematik Kelurahan

78 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)


Adapun anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan program dan kegiatan

dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dijelaskan diatas selama

periode 5 ( lima) tahun dapat dilihat pada tabel Rencana Program, Kegiatan, dan

Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pauh bisa dilihat pada tabel berikut:

2018 2019 target Rp Target Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Nilai Indeks Kepuasan

MasyarakatAngka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan

IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88 Kec. Pauh Kec. Pauh

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase / cakupan

pelayanan administrasi

perkantoranPersen 100 100 100 855.955.000 100 1.148.472.957 100 1.185.777.741 100 1.253.421.577 100 1.290.310.546 100 5.733.937.821 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Jumlah materai dan benda

pos lainnya(jumlah)

materai

3000,

materai

6000

400,

452

500,

458

500 ,

600 4.800.000 580, 670 5.490.000 600, 700 6.000.000 683, 800 6.480.000 730, 850 7.000.000 3093, 3620 Rp29.770.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan jasa

Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening yang

dibayarkan, jumlah bulan

dibayarkan

jumlah

rekening x

bulan

16 rek x

12 bulan

14 rek x

12 bln

23 rek x 12

bln96.600.000

23 rek x 12

bln100.000.000 23 rek x 12 bln 102.000.000

23 rek x 12

bln105.000.000 23 rek x 12 bln 108.000.000 23 rek x 60 bln 511.600.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas operasional

Jumlah kendaraan bermotor

yang dibayarkan pajaknya unit kend.

Roda 4, unit

kend. Roda

2

Roda 4 :

2unit

Roda 2 :

14 unit

Roda 4 :

2unit

Roda 2 :

14 unit

Roda 4 : 2

Roda 3 : 1

Roda 2 : 25

7.500.000

Roda 4 : 2unit

Roda 3 : 1unit

Roda 2 :

25unit

7.750.000 Roda 4 : 2

Roda 3 : 1

Roda 2 : 30

8.000.000

Roda 4 : 2

Roda 3 : 1

Roda 2 : 32

8.250.000Roda 4 : 2

Roda 3 : 1

Roda 2 : 32

8.500.000Roda 4 : 2

Roda 3 : 1

Roda 2 : 32

40.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah orang dan bulan

penyediaan jasa kebersihan

kantor

orang,

bulan

2 orang,

12 bulan

4 orang,

12 bulan

2 orang, 12

bulan40.900.000

2 orang, 12

bulan50.400.000

2 orang, 12

bulan 50.400.000

2 orang, 12

bulan52.800.000

2 orang, 12

bulan52.800.000

2 orang, 12

bulan 247.300.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan jasa

perbaikan peralatan

kerja

jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki item 37 36 71 20.000.000 73 21.000.000 75 22.000.000 77 25.000.000 79 26.000.000 375 114.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah jenis alat tulis kantor

yang disediakan item 29 29 30 56.543.500 32 60.132.957 33 65.227.741 34 72.591.577 35 75.710.546 164 330.206.321 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Jumlah Formulir/dokumen

Yang Dicetak ; Jumlah

dokumen yang di fotocopy

jenis,

lembar

pengganda

an

6 jenis,

120.217

lbr

fotokopi

4 jenis,

103.463

lbr

fotokopi

11, 100.000 43.122.500 13, 120.000 44.200.000 13, 140.000 46.000.000 15, 160.000 50.000.000 15, 170.000 52.000.000 80, 690.000 235.322.500 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan

komponen instalasi

listrik /penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan banguna

kantor yang disediakan jenis 4 4 7 2.670.000 8 3.500.000 9 3.700.000 10 5.725.000 11 6.000.000 45 21.595.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Jumlah item jenis barang

peralatan perlengkapan

kantor yang disediakan item 3 2 11 190.000.000 15 300.000.000 15 300.000.000 17 300.000.000 15 300.000.000 73 1.390.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

jumlah peralatan rumah

tangga yang disediakan item 0 0 0 0 5 15.000.000 7 20.000.000 10 30.000.000 12 35.000.000 34 100.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang -

undangan

Jumlah bahan bacaan

berupa Koran, majalah dan

buku pengetahuan yang

disediakan

eksemplar x

bulan

203 eks x

12 bulan

322 eks x

12 bln

300 eks x 12

bulan18.100.000

300 eks x 12

bulan20.000.000

300 eks x 12

bulan 22.000.000

300 eks x 12

bulan23.000.000

300 eks x 12

bulan24.000.000

300 eks x 12


Penyediaan

makanan dan

minuman

Jumlah peserta rapat yang

disediakan Konsumsi dan

Jumlah Tamu yang

disediakan Konsumsi

kotak, tamu

336

kotak,

209 tamu

720

kotak,

172 tamu

400 kotak,

325 tamu36.260.000

400 kotak,

325 tamu40.250.000

425 kotak, 340

tamu 42.500.000

425 kotak,

350 tamu48.625.000

450 kotak, 375

tamu51.750.000

2100 kotak,

1715 tamu 219.385.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah pelaksanaan rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerahkali 15 24 17 150.000.000 20 250.000.000 20 255.000.000 23 270.000.000 23 275.000.000 103 1.200.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatkan

Penyelenggaraan

Pemerintahan,

Pelayanan Publik

dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Kecamatan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SasaranTujuan

Kondisi Kinerja pada akhir periode

Renstra Perangkat Daerah

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Pauh KOTA PADANG

Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab

Lokasi2020 2021 2022 2023 2024Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan,

Sasaran,Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Page 1 of 7


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


SasaranTujuan



Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab


Kegiatan




Satuan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Penyediaan alat

kebersihan

jumlah jenis alat kebersihan

yang disediakan jenis 32 32 31 17.944.000 32 19.200.000 32 20.000.000 34 22.000.000 36 23.200.000 165 102.344.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan jasa

pelayanan publik

jumlah pegawai honor

daerah yang disediakan

gajinya

orang,

bulan

2 orang,

12 bulan

2 orang,

12 bulan

2 orang, 12

bulan41.140.000

2 orang, 12

bulan46.700.000

2 orang, 12

bulan 49.400.000

2 orang, 12

bulan52.000.000

2 orang, 12

bulan54.700.000

2 orang, 60


Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

Jumlah pegawai kontrak

yang disediakan gajinya orang,

bulan0 0

5 org, 12

bulan96.675.000

5 org, 12

bulan108.650.000 5 org, 12 bulan 114.950.000

5 org, 12

bulan120.950.000 5 org, 12 bulan 127.250.000 5 org, 60 bulan 568.475.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor

jumlah security yang

bekerja, jumlah gaji

pengamanan kantor yang

dibayarkan

orang,

bulan0 0

2 org, 12

bulan33.700.000

2 org, 12

bulan36.200.000 2 org, 12 bulan 38.600.000

2 org, 12

bulan41.000.000 2 org, 12 bulan 43.400.000 2 org, 60 bulan 192.900.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penataan Arsip Jumlah arsip yang tertata

dan ketersediaan perangkatberkas 0 0 0 0 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000 20 80.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan


Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

prasarana aparatur dalam

kondisi baik Persen 100 100 100 280.626.850 100 744.838.830 100 627.422.324 100 658.741.872 100 672.461.006 100 2.984.090.882 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan

kendaraan dinas /

operasional

Jumlah unit kendaraan

dinas/operasional yang

diadakanunit 0 0 0 0 7 140.000.000 2 42.000.000 0 0 2 40.000.000 11 222.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan

perlengkapan

rumah jabatan /

dinas

jumlah perlengkapan rumah

dinas yang diadakan unit 0 0 0 0 0 - 4 14.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 10 34.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diadakanunit 0 0 0 0 10 70.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 5 25.000.000 25 145.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan

peralatan rumah

jabatan / dinas

jumlah peralatan rumah

jabatan / dinas yang

diadakanunit 0 0 0 0 0 - 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 15 45.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan unit 0 0 0 0 7 70.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000 19 190.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan

mebeleur

jumlah mebeleur yang

diadakan unit 0 0 19 32.686.850 30 150.838.830 20 160.222.324 20 184.741.872 20 207.461.006 109 735.950.882 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pemeliharaan rutin /

berkala rumah dinas

jumlah rumah dinas yang

dipelihara rutin / berkala unit 0 0 0 0 0 - 1 30.000.000 1 30.000.000 1 30.000.000 1 90.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh


berkala gedung

kantor

jumlah gedung kantor yang

dipelihara rutin / berkala unit 0 1 10 113.000.000 4 120.000.000 4 125.000.000 4 130.000.000 4 135.000.000 10 623.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh


berkala kendaraan

dinas / operasional

jumlah dan jenis kendaraan

dinas / operasional yang



berkala

perlengkapan

rumah jabatan /

dinas

Jumlah Perlengkapan Pada

Rumah Dinas Yang dipelihara

unit 0 0 0 0 0 - 15 12.000.000 10 7.000.000 10 7.000.000 35 26.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh


berkala

perlengkapan

gedung kantor

Jumlah Perlengkapan Pada

gedung kantor Yang

dipelihara unit 0 0 0 0 15 7.750.000 15 8.000.000 0 0 0 0 30 15.750.000 Kec. Pauh Kec. Pauh


berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah Peralatan Pada

gedung kantor Yang

dipeliharaunit 6 10 15 7.500.000 16 7.750.000 16 8.000.000 17 8.500.000 17 9.000.000 81 40.750.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Page 2 of 7


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


SasaranTujuan



Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab


Kegiatan




Satuan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan


berkala mebeleur

jumlah mebeleur yang



berkala alat listrik ,

air, dan telepon

jumlah alat listrik, air, dan

telepon yang dipeliharaunit 0 0 0 0 10 5.000.000 10 5.200.000 0 0 0 0 20 10.200.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan

perlengkapan

kendaraan dinas /

operasional

jumlah perlengkapan

kendaraan dinas /

operasional yang diadakan unit 0 0 0 0 3 10.000.000 0 - 0 0 0 0 3 10.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Rehab sedang /

berat rumah dinas

jumlah rumah dinas yang

direhabilitasi sedang / berat unit 0 0 0 0 1 25.000.000 0 - 0 0 0 0 1 25.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pemasangan

jaringan komunikasi

/ instalasi listrik /

sumberdaya air

jumlah kegiatan yang

dilaksanakankali 1 0 0 0 0 - 0 - 10 60.000.000 0 0 10 60.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan


Program

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Persentase Pemenuhan

prasarana kedisiplinan

pegawaiPersen 100 100 0 - 100 50.000.000 100 70.000.000 100 60.000.000 100 75.000.000 100 255.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan mesin

kartu / absensi

jumlah mesin kartu / absensi

yang diadakan unit 0 8 0 0 0 - 10 40.000.000 0 - 10 40.000.000 20 80.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengadaan pakaian

dinas beserta

perlengkapannya

jumlah pakaian dinas yang

diadakan stel 0 0 0 0 75 25.000.000 0 - 75 25.000.000 0 0 150 50.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Evaluasi penetapan

kinerja ASN

Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah ASN yang dievaluasi

kinerjanyaorang 0 0 0 0 75 25.000.000 75 30.000.000 75 35.000.000 75 35.000.000 300 125.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan


Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentase aparatur yang

yang meningkat

kapasitas/kemampuannya Persen 70 70 75 80.500.000 80 100.000.000 85 125.000.000 90 120.000.000 95 118.000.000 95 543.500.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengembangan SDM

Aparatur

Jumlah pegawai yang diberi

pelatihan/bintek orang 0 0 85 80.500.000 87 100.000.000 90 125.000.000 92 120.000.000 95 118.000.000 449 543.500.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan

Nilai SAKIP PD Huruf BB BB BB BB A A A A Kec. Pauh Kec. Pauh

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Perencanaan

dan

Penganggaran

Persentase dokumen

perencanaan dan

penganggaran disusun tepat

waktuPersen 100 100 100 50.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 100 320.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Perencanaan dan

Penganggaran SKPD

Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Penganggaran yang Disusundokumen 6 7 6 25.000.000 6 30.000.000 7 35.000.000 6 35.000.000 7 35.000.000 32 160.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Reformasi

Birokrasi Laporan 6 6 6 25.000.000 6 30.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 6 35.000.000 30 160.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Page 3 of 7


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


SasaranTujuan



Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab


Kegiatan




Satuan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan


Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase dokumen

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan disusun tepat

waktuPersen 100 100 100 30.000.000 100 72.000.000 100 77.000.000 100 80.000.000 100 82.000.000 100 341.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian dan

realisasi kinerja dibuat

dokumen 5 8 6 30.000.000 6 50.000.000 6 55.000.000 6 55.000.000 6 60.000.000 30 250.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengamanan dan

Monitoring Aset

Daerah

jumlah dokumen monitoring

aset yang dibuat dokumen 1 0 6 0 1 22.000.000 1 22.000.000 1 25.000.000 1 22.000.000 10 91.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

Kepuasan

Masyarakat

terhadap

pelayanan

kecamatan


Program

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Persentase dokumen aset

disusun tepat waktu

Persen 100 0 0 0 0 0 0 0 100 25.000.000 0 0 100 25.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Sensus barang milik

daerah

jumlah dokumen sensus

barang yang dibuat dokumen 1 0 0 0 0 - 0 - 1 25.000.000 0 - 0 25.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

kecamatan

Persentase Peningkatan

Partisipasi Swadaya

MasyarakatPersen 73 75 76 77 78 79 80 80 Kec. Pauh Kec. Pauh

Program

Pengembangan

Kecamatan

Persentase Tingkat Capaian

Kinerja Sasaran Kecamatan Persen 100 100 100 12.314.576.400 0 0 0 0 100 12.314.576.400 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengembangan

Sosial

Kemasyarakatan

Jumlah kegiatan

pengembangan sosial

kemasyarakatan yang

dilakukan

kegiatan 5 13 6 245.963.400 0 0 0 0 0 0 0 0 6 245.963.400 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengembangan

administrasi

pemerintahan

Jumlah kegiatan

pelatihan/peningkatan

pengembangan administrasi

pemerintahan yang

dilaksanakan

kegiatan 2 2 2 91.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 91.500.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Monitoring dan

evaluasi dalam

rangka pembinaan

kelurahan

jumlah kelurahan yang

dibina kali 0 0 9 123.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 123.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pelaksanaan MTQ

tingkat kecamatan

jumlah cabang lomba yang

diikuti cabang 9 0 9 227.391.500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 227.391.500 Kec. Pauh Kec. Pauh

Koordinasi lintas

kelembagaan

jumlah kegiatan rapat yang

dilakukan dalam rangka

koordinasi dengan lembaga

lintas sektoral

kali 24 24 24 40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 24 40.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Page 4 of 7


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


SasaranTujuan



Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab


Kegiatan




Satuan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Pengendalian dan

Pengawasan

Bangunan Liar dan

Bangunan Lainnya di

Wilayah Kecamatan

jumlah monitoring

bangunan liar yang

dilakukan oleh ASN

kecamatan dan kelurahan kali 60 50 60 124.718.500 0 0 0 0 0 0 0 0 60 124.718.500 Kec. Pauh Kec. Pauh

Monitoring dan

Evaluasi Tramtibmas

Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah monitoring

trantibmas yang dilakukan

oleh ASN kecamatan dan

kelurahan kali 0 0 30 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 60.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penerapan

pelayanan

administrasi terpadu

kecamatan (PATEN)

di Kota Padang

Jumlah pelayanan


kecamatan (paten) yang

dilayanibuah 600 650 700 355.350.000 0 0 0 0 0 0 0 0 700 355.350.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Fasilitasi

penanganan

kebencanaan

tingkat kelurahan

Jumlah kegiatan fasilitasi

kebencanaan tingkat

Kelurahan yang dilakukan

(kali)

kali 0 0 2 75.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 75.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pelaksanaan

Musrenbang

Kecamatan

Jumlah masyarakat yang ikut

berpartisipasi dalam

pembangunan orang 150 150 150 52.468.000 0 0 0 0 0 0 0 0 150 52.468.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

penerapan ABS-SBK Jumlah Kelurahan yang

diterapkan ABS-SBK nya kelurahan 0 0 9 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pembangunan

sarana dan

prasarana kelurahan


dilaksanakankegiatan 0 0 45 4.605.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4.605.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pemberdayaan

masyarakat di

kelurahan


dilaksanakan kegiatan 0 0 45 2.920.185.000 0 0 0 0 0 0 0 0 45 2.920.185.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pembangunan

sarana dan

prasarana kelurahan

(DAU Tambahan)


dilaksanakan

kegiatan 0 44 27 2.700.045.000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2.700.045.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pemberdayaan

masyarakat di

kelurahan (DAU

Tambahan)


dilaksanakankegiatan 0 38 27 593.955.000 0 0 0 0 0 0 0 0 27 593.955.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

kecamatan


Partisipasi Swadaya


Program

Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase Masyarakat yang

diberdayakanPersen 0 0 0 0 80 4.888.287.000 81 5.592.287.000 83 5.433.027.867 85 5.947.572.216 85 21.861.174.083 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengembangan

Sosial

Kemasyarakatan

Jumlah kegiatan

pengembangan sosial

kemasyarakatan yang

dilakukan

kegiatan 5 13 0 0 8 300.000.000 9 320.000.000 10 340.000.000 10 340.000.000 37 1.300.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengembangan

administrasi

pemerintahan

Jumlah kegiatan

pelatihan/peningkatan

pengembangan administrasi

pemerintahan yang

dilaksanakan

kegiatan 2 2 0 0 2 100.000.000 2 120.000.000 2 100.000.000 2 110.000.000 8 430.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Monitoring dan

evaluasi dalam

rangka pembinaan

kelurahan

jumlah kelurahan yang

dibina kali 0 0 0 0 9 100.000.000 9 100.000.000 9 100.000.000 9 100.000.000 9 400.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Page 5 of 7


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


SasaranTujuan



Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab


Kegiatan




Satuan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Pelaksanaan MTQ

tingkat kecamatan

jumlah cabang lomba yang

diikuti cabang 9 0 0 0 0 - 9 300.000.000 0 0 9 300.000.000 9 600.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pelaksanaan MTQ

Tingkat Kota Padang

Jumlah Kecamatan yang

mengikuti lomba MTQ

tk.Kota Padang kecamatan 11 0 0 0 - 0 - 0 - Kec. Pauh Kec. Pauh

Koordinasi lintas

kelembagaan

jumlah kegiatan rapat yang

dilakukan dalam rangka

koordinasi dengan lembaga

lintas sektoral

kali 24 24 0 0 24 42.000.000 24 45.000.000 24 43.000.000 24 44.000.000 96 174.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pengendalian ,

Pengawasan

Bangunan dan

Perizinan

jumlah monitoring

bangunan liar yang

dilakukan oleh ASN

kecamatan dan kelurahan


Monitoring dan

Evaluasi Tramtibmas

dan Persampahan

Kecamatan dan

Kelurahan

Jumlah frekuensi monitoring

trantibmas yang dilakukan

oleh ASN kecamatan dan

kelurahan kali 17 17 0 0 25 50.000.000 31 55.000.000 32 60.000.000 33 60.000.000 121 225.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Penerapan

pelayanan


kecamatan (PATEN)

di Kota Padang

Jumlah pelayanan


kecamatan (paten) yang

dilayani buah 600 650 0 0 725 300.000.000 750 300.000.000 775 300.000.000 800 300.000.000 3.050 1.200.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Fasilitasi

penanganan

kebencanaan

tingkat kelurahan

Jumlah kegiatan fasilitasi

kebencanaan tingkat

Kelurahan yang dilakukan

(kali)


Pelaksanaan

Musrenbang

Kecamatan dan

rakorbang

kelurahan

Jumlah kegiatan rakorbang

kelurahan dan musrenbang

kecamatan yang

dilaksanakan tepat waktu


Pengembangan

Ekonomi

Kemasyarakatan

Jumlah kegiatan

pengembangan ekonomi

kemasyarakatan yang

dilakukan


Pembinaan

kelembagaan dan

administrasi

Organisasi

Masyarakat/Lembag

a Keagamaan

TPA/TQA, MDT,

Imam Mesjid

Mushalla

Jumlah organisasi

kemasyarakatan/ lembaga

keagamaan yang dibina

lembaga 0 0 0 0 3 1.500.000.000 3 1.650.000.000 3 1.707.740.867 3 1.800.000.000 12 6.657.740.867 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pembinaan

kelembagaan dan

administrasi

lembaga

kemasyarakatan

RT/RW, PAUD,

Posyandu, LPM dan

PKK

Jumlah lembaga

kemasyarakatan yang dibina

lembaga 5 5 0 0 5 1.500.000.000 5 1.650.000.000 5 1.700.000.000 5 1.800.285.216 5 6.650.285.216 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pemberdayaan

masyarakat di

kelurahan (DAU

Tambahan)


dilaksanakankegiatan 0 38 0 0 27 631.287.000 27 631.287.000 27 631.287.000 27 631.287.000 108 2.525.148.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan

kecamatan


Partisipasi Swadaya


Program

pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Persentase Tingkat

pemenuhan sarana dan

prasarana di wilayah

kecamatan

Persen 0 0 0 0 75 6.932.558.911 77 7.683.208.758 78 7.366.571.546 80 7.449.909.943 80 29.432.249.158 Kec. Pauh Kec. Pauh

Page 6 of 7


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


SasaranTujuan



Unit Kerja

Perangkat

Daerah

Penanggung

jawab


Kegiatan




Satuan

Data Capaian pada

Tahun Awal

Perencanaan

Stimulan Kelurahan jumlah lokasi

pengembangan

infrastrukturunit 27 27 0 0 27 1.105.000.000 27 1.195.000.000 27 1.240.000.000 27 1.285.000.000 108 4.825.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Kegiatan

Pembangunan/

rehab infrastruktur

kelurahan

jumlah lokasi pembangunan

/ rehab infrastruktur

kelurahanlokasi 9 9 0 0 18 1.807.513.911 18 2.268.163.758 18 2.226.526.546 18 2.464.864.943 72 8.767.069.158 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pembangunan

kampung Tematik

Kelurahan

Jumlah kampung tematik

yang dibangun lokasi 0 0 0 0 2 1.320.000.000 3 1.520.000.000 3 1.200.000.000 3 1.000.000.000 11 5.040.000.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

Pembangunan

sarana dan

prasarana kelurahan

(DAU Tambahan)

jumlah lokasi pembangunan

sarana dan prasarana

kelurahan lokasi 0 44 0 0 27 2.700.045.000 27 2.700.045.000 27 2.700.045.000 27 2.700.045.000 108 10.800.180.000 Kec. Pauh Kec. Pauh

13.611.658.250 13.996.157.698 15.430.695.823 15.066.762.862 15.705.253.711 73.785.528.344 Kec. Pauh

Page 7 of 7

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VII-1

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Pauh dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka

menengah mengacu kepada RPJMD Kota Padang, dalam mendukung misi Pemerintah

Kota. Pada RPJMD tahun 2019-2024 terdapat tiga misi yang terkait dengan Kecamatan

Pauh yaitu : misi yang kedua yakni Mewujudkan Kota Padang yang Unggul, Aman,

Bersih, Tertib, Bersahabat, dan Menghargai Kearifan Lokal. Misi keenam yakni

Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana dan Misi ketujuh yakni

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik

Yang Prima. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD,

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Program Kecamatan Pauh tahun 2019-

2024 dapat digambarkan dalam tabel 7.1, 7.2 dan 7.3


Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

IKU Kecamatan Pauh

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi awal Target Kondisi

Akhir Renstra 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Nilai SAKIP Huruf BB BB BB BB A A A A

2. IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pauh

Indikator Kinerja Satuan

Kondisi awal target Kondisi Akhir

Renstra Capaian

2018

Target

2019 2020 2021 2022 2023 2024

3. Nilai SAKIP PD Huruf BB BB BB BB A A A A

4. IKM Kecamatan Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88

5. Persentase partisipasi swadaya masyarakat

Persen 75 75 76 77 78 79 80 80

Tabel 7.3

Indikator Kinerja Program Kecamatan Pauh


NO Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)


Satuan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

TARGET KINERJA

Kondisi

Kinerja pada akhir

periode

Renstra 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pengembangan

Kecamatan

Persentase Tingkat Capaian Kinerja Sasaran

Kecamatan

Persen 100 100 100 0 0 0 0 0

II Program Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase masyarakat yang diberdayakan Persen 0 0 0 80 81 83 85 85

III Program pembangunan

Sarana dan Prasarana

Persentase Tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana di wilayah kecamatan

Persen 0 0 0 75 77 78 80 80

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pauh Tahun 2019 – 2024 VIII-1

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjawab berbagai isu-isu strategis yang ada dan berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Padang tentang RPJMD Kota Padang maka Kecamatan Pauh menyusun

Rencana Strategis Tahun 2019-2024 yang disesuaikan dengan Perda tersebut yang berisi

tujuan dan sasaran organisasi. Penyusunan Renstra Kecamatan merupakan Renstra

untuk lima tahun kedepan baik yang sedang dan akan dilaksanakan yang mengacu pada

RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode tahun 2019-2024 sangat ditentukan

oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta

komitmen bersama organisasi. Renstra kecamatan harus dijadikan acuan kerja bagi

semua elemen di Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing. Diharapkan semua pihak dapat melaksanakannya dengan akuntabel

serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja

pegawai.

Renstra Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024 merupakan dasar untuk pelaksanaan

tugas pokok fungsi serta demi terwujudnya visi, misi Kepala Daerah yang tertuang pada

Perangkat Daerah. Dalam renstra ini mencakup perencanaan tujuan, sasaran, program,

kegiatan, dan indikator, target dan pendanaan kegiatan. Renstra Kecamatan Pauh

merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program

dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pauh sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

Secara umum dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 ini adalah sebuah

garis kebijaksanaan dari Pemerintah Kota Padang yang disusun sebagai acuan dalam

membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan dengan

mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan daerah. Secara teknis Reenstra ini

dijabarkan oleh Kecamatan lebih lanjut dalam bentuk program-program kerja, yang

selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur kecamatan agar tercipta sinergi dalam

pelaksanaannya.

Scanned with CamScanner

rencana strategis (renstra) tahun 2019-2024 …

Documents