rencana strategis (renstra) -...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG TAHUN 2010 - 2014
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG Jl. Sekerak Kp. Bundar Karang Baru
Komp. Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp. (0641) 31517
http://www.kualasimpang.ms-aceh.go.id
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat serta ridraNya,
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah dapat menyelesaikan Reviu Renstra Tahun 2010 -
2014.
Selawat dan beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah
merubah pola pikir ummat Manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.
Berdasarkan sebuah proses dan partisipatif bersama para hakim, para pejabat
struktural, fungsional dan fungsional umum, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang telah berhasil
menyusun Reviu Renstra Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Tahun 2010 - 2014 dan Reviu
Renstra ini disusun berdasarkan atas surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. 075-1/SEK/
KU.01/2/2013 Tanggal 18 Pebruari 2013, yang mengharuskan setiap pengadilan dibawah
Mahkamah Agung RI. untuk melakukan Reviu Renstra sehingga mempunyai indikator dan
target kinerja yang relevan serta terukur pada setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
Dalam penyusunan Reviu Renstra ini, Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang juga telah
berpedoman pada Cetak Biru (blue print) Mahkamah Agung RI Tahun 2010 - 2035.
Sungguhpun Reviu Renstra ini telah selesai disusun, akan tetapi kami menyadari
bahwa Renstra ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu kami mohon berbagai kritik dan saran
dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan ditahun-tahun mendatang. Kepada semua
pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini kami mengucapkan terima kasih.
Kualasimpang, 22 Pebruari 2013
KETUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
DRA. HJ. JUBAEDAH, S.H. NIP. 19660712 199203 2 003
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ......................................................................................................... i
Daftar Isi ................................................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 2
BAB II RENCANA STRATEGIS ................................................................... 4
A. Rencana Strategis 2010 - 2014 ......................................................... 4
A. Visi dan Misi ........................................................................... 4
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .................................................... 10
B. Matrik Rencana Kinerja ................................................................... 11
BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 13
LAMPIRAN
Matrik 1 ; Matrik Kinerja Anggaran
Matrik 2 ; Matrik Pencapaian Kinerja
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu
sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah
kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan.
Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan
Rencana Strategi (Renstra). Rencana strategi merupakan sekumpulan cita-cita yang
terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang
akan datang berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.
Urgensi penyusunan suatu rencana strategi terletak pada fungsinya sebagai kerangka
acuan dalam pelaksanaan tugas secara terencana dan terukur, penyelenggaraan
kontrol dan evaluasi, serta menjadi basis pertanggungjawaban kerja pimpinan dan
seluruh aparatur Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.
Dalam Sistem Akuntabilistas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan
strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global serta tetap
berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan pendekatan perencanaan Strategi yang jelas dan sinergis, instansi
pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan
2
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Tahun
2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan
peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Tahun
2010-2014 mempunyai maksud sebagai berikut :
1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja,
serta kondisi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang akan diwujudkan melalui
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga
pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat
(stakeholder) pencari keadilan dalam hal konstribusi Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang dalam wilayah hukumnya.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh
mana Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dapat memanfaatkan kekuatan
(strength) dan peluang (opportunity) serta meminimalisasi segala kelemahan
(weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi.
Adapun tujuan penyusunan rencana strategi Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang sebagai berikut :
3
1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun
perencanaan kinerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang lima tahun kedepan
serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi peradilan.
2. Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang.
4
BAB II
RENCANA STRATEGIS
A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014
Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang Tahun
2010-2014 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan
tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan
peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang
(2005-2025) dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2010-2014, sebagai
pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun
2010-2014.
1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan.
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya
secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan needed (dibutuhkan) oleh
masyarakat - stakeholder/justitiabelen.
5
Visi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang adalah sebagai berikut :
”TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Visi Mahkamah Syar’iyah Aceh merupakan kondisi yang diharapkan
dapat memotivasi seluruh Pegawai Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam
melaksanakan aktivitas.
Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk
mewujudkan visi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang telah ditetapkan.
Berdasarkan visi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang telah
ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang untuk mewujudkan visi tersebut.
Misi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dirumuskan dalam upaya
mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan yang agung. Seperti diuraikan
sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah
pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus suatu
sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan,
keluhuran, dan kemuliaan institusi.
Misi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang adalah :
1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
6
Penjelasan keempat misi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yang
digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan yang
Agung” adalah sebagai beriku :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif
adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan,
yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian
institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya
(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci
dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan
secara efektif.
Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga
mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian
individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan
pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan dimaksud adalah untuk
menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun
pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai
masalah-masalah hukum yang berkembang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari
Keadilan
Tugas Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang adalah menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini,
7
orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh
keadilan adalah keharusan bagi setiap Mahkamah Syar’iyah untuk
meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses
peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya
merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak
belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau
penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya
suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang
mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.
Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang,
selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan
administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai
contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan
pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari
keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
Kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar’iyah Kua las imp an g akan
menentukan percepatan gerak perubahan Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang. Peran pimpinan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang,
selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu
8
merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan
manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan Mahkamah
Syar’iyah bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di
Mahkamah Syar’iyah yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara
operasional, pimpinan Mahkamah Syar’iyah dibantu oleh pelaksana
urusan administrasi. Dengan kata lain, Pimpinan Mahkamah Syar’iyah
harus memiliki kemampuan yudisial dan non yudisial.
Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Mahkamah
Syar’iyah Kualasimpang menitik beratkan pada peningkatan kualitas
kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kemampuan
yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar’iyah merupakan faktor
penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya
menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem
pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban
publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan
membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Mahkamah
Syar’iyah itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan
internal, personil Mahkamah Syar’iyah akan mendapatkan kejelasan
mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan
pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang
9
mungkin mereka dapatkan.
Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta
jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha
para personil Mahkamah Syar’iyah untuk bekerja secara profesional dan
menjaga integritasnya.
10
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
SASARAN STRATEGIS
No Sasaran Strategis
1 Menjaga Kemandirian badan Peradilan
1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
a. Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
a. Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang
mendukung penyelenggaraan peradilan.
2
Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Jumlah Penyelesaian Perkara yang diterima
b. Jumlah perkara yang diselesaikan
c. Jumlah Sisa Perkara
2. Peningkatan Manajemen Peradilan
a. Jumlah Penyelesaian Perkara Prodeo
b. Posbakum
c. Sidang Keliling
3 Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan
1. Pembinaan dan Pengawasan/Monitoring
2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
b. Jumlah temuan yg ditindaklanjuti
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to
justice)
a. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
11
B. MATRIK RENCANA STRATEGIS
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
1 Menjaga Kemandirian badan
Peradilan
1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
a. Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional
perkantoran
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang
b. Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana
yang mendukung penyelenggaraan peradilan.
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100%
2 Memberikan Pelayanan Hukum
yang Berkeadilan kepada Pencari
Keadilan
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Jumlah Perkara yang diterima
b. Jumlah perkara yang diselesaikan
c. Jumlah Sisa Perkara
2. Peningkatan Manajemen Peradilan
a. Jumlah Penyelesaian Perkara Prodeo
b. Posbakum
c. Sidang Keliling
300 pkr
300 pkr
0 pkr
100 pkr
20 pkr
11 keg
400 pkr
400 pkr
0 pkr
200 pkr
21 pkr
12 keg
500 pkr
500 pkr
0 pkr
300 pkr
22 pkr
13 keg
600 pkr
600 pkr
0 pkr
400 pkr
23 pkr
14 keg
700 pkr
700 pkr
0 pkr
500 pkr
24 pkr
15 keg
3 Meningkatkan Kredibilitas dan
Transparansi Badan Peradilan
1. Pembinaan dan Pengawasan/Monitoring
2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
b. Jumlah temuan yg ditindaklanjuti
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces
to justice)
a. Prosentase Perkara yang dupublikasikan
4 keg
5 pengaduan
3 temuan
100 %
4 keg
6 pengaduan
3 temuan
100 %
4 keg
7 pengaduan
3 temuan
100 %
4 keg
8 pengaduan
3 temuan
100 %
4 keg
9 pengaduan
5 temuan
100%
12
BAB III
PENUTUP
Rencana Strategis Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang tahun 2010 - 2014
merupakan acuan bagi segenap Pegawai Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang dalam
tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan. Renstra ini juga dapat digunakan
masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang.
Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan
bagi penilaian kinerja bagi Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.
Dengan adanya Renstra ini diharapkan Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
dalam wilayah hukumnya dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara
efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan masyarakat.
Dengan demikian, pelayanan hukum terhadap masyarakat dapat diberikan secara
maksimal.
LAMPIRAN
MATRIK RENCANA KINERJA
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Menjaga Kemandirian badan Peradilan 1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
- Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional perkantoran
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
- Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana yang
mendukung penyelenggaraan peradilan.
100%
100%
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang
Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
1. Peningkatan penyelesaian perkara
a. Jumlah Perkara yang diterima
b. Jumlah perkara yang diselesaikan
c. Jumlah Sisa Perkara
2. Peningkatan Manajemen Peradilan
- Jumlah Penyelesaian Perkara Prodeo
- Posbakum
- Sidang Keliling
600 pkr
600 pkr
0 pkr
400 pkr
23 pkr
14 keg
3. Meningkatkan Kredibilitas dan
Transparansi Badan Peradilan
1. Pembinaan dan Pengawasan/Monitoring
2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
b. Jumlah temuan yg ditindaklanjuti
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
- Prosentase Perkara yang dipublikasikan
4 keg
8 pengaduan
3 temuan
100 %
MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014
MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG
1. Matrik Kinerja Anggaran
No. Program Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
Target Jangka Menengah
Tahun
2010
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
1.
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Menjaga kemandirian
badan peradilan di
Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang
Terselenggaranya
operasional perkantoran
Terselenggaranya
layanan
operasional
perkantoran di
lingkungan
Mahkamah
Syar’iyah
Kualasimpang
100%
100%
100%
100%
100%
Konsultasi dan Koordinasi
Terlaksananya
rapat konsultasi
dan koordinasi ke
Mahkamah
Syar’iyah Aceh dan
instansi terkait
10 keg
3 org
9 keg
3 org
11 keg
3 org
14 keg
3 org
14 keg
3 org
2.
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang
Menjaga kemandirian
badan peradilan di
Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang
Tersedianya sarana dan
prasarana yang mendukung
penyelenggaraan peradilan
Tersedianya
peralatan alat
pengolah data
5 unit
7 unit
10
unit
15
unit
20
unit
Tersedianya sarana
dan prasarana
inventaris kantor
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
Tersedianya sarana
prasarana
meubelair kantor
10
unit
10
unit
10
unit
10
unit
10
unit
Tersedianya
kendaraan dinas :
- roda 4
-
-
-
-
1 unit
2 unit
1 unit
2 unit
1 unit
5 unit
- roda 2
Tersedianya alat-
alat studio dan
komunikasi
-
-
-
2
paket
2
paket
Terselenggaranya
pengadaan instalasi
jaringan
- listrik
- telekomunikasi
-
-
2
paket
-
2
paket
-
2
paket
2
paket
2
paket
2
paket
3. Peningkatan Manajemen Mahkamah
Syar’iyah
Memberikan pelayanan
hukum yang berkeadilan
kepada pencari keadilan.
Peningkatan Penyelesaian
Perkara
Jumlah perkara yang diterima :
300 pkr
400 pkr
500 pkr
600 pkr
700 pkr
Jumlah perkara
yang diselesaikan :
300 pkr
400 pkr
500 pkr
600 pkr
700 pkr
Jumlah perkara
sisa:
0 pkr 0 pkr 0 pkr 0 pkr 0 pkr
Peningkatan manajemen
peradilan
Terselesaikannya
perkara prodeo
100 pkr
200 pkr
300
pkr 400
pkr 500
pkr
Terselenggaranya
Pelayanan Pos
Bantuan Hukum
20 pkr 21 pkr 22 pkr 23 pkr 24 pkr
Terselenggaranya
sidang keliling
11 keg 12 keg 13 keg 14 keg 15 keg
Meningkatkan kredibilitas
dan transparansi badan
peradilan
Pembinaan dan pengawasan
Bimbingan,
Pengawasan,
Monitoring dan
Evaluasi
4 keg
4 keg
4 keg
4 keg
4 keg
Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat
Pengaduan yang
ditindaklanjuti
5 pengadu
an
6 pengadu
an
7 pengadu
an
8 pengadu
an
9 pengadu
an
Temuan yang
ditindak lanjuti
3
temua
n
3
temua
n
3
temua
n
3
temua
n
5
temua
n
Peningkatan Aksesibilitas
Masyarakat terhadap
peradilan
Penyelesaian
perkara yang
dipublikasikan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2. Matrik Pencapaian Kinerja
No. Program Tujuan Indikator
Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Target Jangka Menengah
Tahun
2010
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
1.
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya
Menjaga kemandirian
badan peradilan
Terwujudnya
kemandirian badan
peradilan
Terselenggaranya
operasional
perkantoran
Terselenggaranya
layanan operasional
perkantoran di
lingkungan
Mahkamah Syar’iyah
Kualasimpang
100%
100%
100%
100%
100%
Konsultasi dan
Koordinasi
Terlaksananya rapat
konsultasi dan
koordinasi ke
Mahkamah Syar’iyah
Aceh dan instansi
terkait
10 keg
3 org
9 keg
3 org
11 keg
3 org
14 keg
3 org
14 keg
3 org
2. Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Mahkamah Syar’iyah
Aceh
Menjaga kemandirian
badan peradilan di
lingkungan MS.
Aceh
Terwujudnya
kemandirian badan
peradilan di
lingkungan MS.
Aceh
Tersedianya sarana
dan prasarana yang
mendukung
penyelenggaraan
peradilan
Tersedianya peralatan
alat pengolah data
5 unit
7 unit
10 unit
15 unit
20 unit
Tersedianya sarana
dan prasarana
inventaris kantor
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
5 unit
Tersedianya sarana
prasarana meubelair
kantor
10 unit
10 unit
10 unit
10 unit
10 unit
Tersedianya
kendaraan dinas :
- roda 4
- roda 2
-
-
-
-
1 unit
2 unit
1 unit
2 unit
1 unit
5 unit
Tersedianya alat-alat
studio dan komunikasi
-
-
-
2 paket
2 paket
Terselenggaranya
pengadaan instalasi
jaringan
- listrik
- telekomunikasi
-
-
2
paket
-
2
paket
-
2
paket
2
paket
2
paket
2
paket
3. Peningkatan
Manajemen
Mahkamah Syar’iyah
Memberikan
pelayanan hukum
yang berkeadilan
kepada pencari
keadilan
Terwujudnya
pelayanan hukum
yang berkeadilan
kepada pencari
keadilan
Peningkatan
Penyelesaian Perkara
Jumlah perkara yang
diterima : 300 pkr 400 pkr 500 pkr 600 pkr 700 pkr
Jumlah perkara yang
diselesaikan :
300 pkr 400 pkr 500 pkr 600 pkr 700 pkr
Jumlah perkara sisa:
0 pkr 0 pkr 0 pkr 0 pkr 0 pkr
Peningkatan
manajemen peradilan
Terselesaikannya
perkara prodeo
100 pkr 200 pkr 300 pkr 400 pkr 500 pkr
Terselenggaranya
Pelayanan Pos
Bantuan Hukum
20 pkr 21 pkr 22 pkr 23 pkr 24 pkr
Terselenggaranya
sidang keliling
11 keg 12 keg 13 keg 14 keg 15 keg
Pembinaan dan
pengawasan
Bimbingan,
Pengawasan,
Monitoring dan
Evaluasi
4 keg
4 keg
4 keg
4 keg
4 keg
Penyelesaian
Pengaduan
Masyarakat
Pengaduan yang
ditindaklanjuti
5
pengaduan
6
pengadua
n
7
pengadua
n
8
pengadua
n
9
pengadua
n
Temuan yang ditindak
lanjuti
3
temuan
3
temuan
3
temuan
3
temuan
5
temuan