ASPEK HUKUM KONTRAK & PENYUSUNAN LEGAL OPINIONDALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

T�� H���� �� L���� E������

Disampaikan dalam Klinik Hukum Perancangan Kontrak Fakultas Hukum Universitas Udayana - 2019di RAH (The House of Legal Experts)

Kadek Agus Sudiarawan, S.H., M.H.

PERJANJIAN / KONTRAK

Pasal 1313 KUH Perdata“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

Prof. Subekti“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Perjanjian | Kontrak | Persetujuan | Perikatan

1320 - 1337 KUH Perdata - Syarat sahnya perjanjian1338 KUH Perdata - Asas Kebebasan Berkontrak

UNSUR-UNSUR DALAM PERJANJIAN

Unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, karenajika tidak ada unsur ini maka perjanjian tidak ada

Unsur yang telah diatur dalam undang-undang,sehingga jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undangundang yang mengaturnya

Unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jikapara pihak memperjanjikannya. Demikian pula klausul-kalusul lainnya yang sering ditentukan dalam perjanjian, yang bukan merupakan unsur esensialia dalam perjanjian

UNSUR ESENSIALIA

UNSUR NATURALIA

UNSUR AKSIDENTALIA

TAHAPAN BERKONTRAK

Pra-Kontraktual Kontraktual Post-

Kontraktual

adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelakudalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsurpengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

HUBUNGANINDUSTRIAL

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa Serikat Pekerja (SP) yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | Peraturan Perusahaan (PP) | Perjanjian Kerja (PK)

(PKB)

Pasal 116 - 135 UU 13/2003

- Penyusunan dilaksanakan secara musyawarah.- Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.- Dalam 1 perusahaan hanya dapat dibuat 1 PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja- Dalam hal di 1 perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja, maka SP tersebut berhak mewakili pekerja dalam perundingan pembuatan PKB dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50% dari jumlah seluruh pekerja.

PKB PP PK

- Peraturan- Dibuat secara tertulis - Oleh pengusaha - Memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

- Perjanjian- Dibuat secara tertulis- Antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja - Memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

- Perjanjian - Dibuat secara tertulis- Hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha, - Memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak

PERJANJIANKERJA BERSAMA

PERATURANPERUSAHAAN

PERJANJIANKERJA

- Ketentuan Umum- Luasnya Perjanjian- Pengakuan dan Jaminan- Fasilitas Bagi Serikat Pekerja- Perundingan-perundingan antara SP dengan Pengusaha- Hubungan Kerja- Pengupahan- Bonus Tahunan- Jaminan Sosial

- Program Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan- Pedoman Penuntun Perilaku, Tata Tertib dan Disiplin Kerja- Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja- Pelanggaran- Keluh Kesah- Pelaksanaan PKB- Ketentuan Penutup- Tentang Aturan Tambahan

KERANGKA PKB

LEGAL OPINION

Black’s Law Dictionary“[a] written document in which an attorney provides his or her understanding of the law as applied to assumed facts.

Kerangka Legal Opinion- Latar Belakang- Pertanyaan Hukum- Dasar Hukum- Kualifikasi dan Batasan Pendapat Hukum- Analisa Hukum- Kesimpulan dan Saran

LEGAL DUE DILLIGENCE

Kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

Dokumen yang diperiksa antara lain:1. Anggaran dasar perusahaan, 2. Dokumen-dokumen mengenai aset perusahaan, 3. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan dengan pihak ketiga, 4. Dokumen-dokumen mengenai perizinan dan persetujuan perusahaan, 5. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan kepegawaian perusahaan, 6. Dokumen-dokumen mengenai asuransi perusahaan, 7. Dokumen-dokumen mengenai pajak perusahaan, 8. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan terkait atau tidak terkaitnya perusahaan dengan tuntutan dan/atau sengketa baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Perusahaan A dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengatur mengenai pertanggungan kesehatan pekerja melalui Asuransi Swasta. Dalam perkembangannya pasca berlakunya UU BPJS Kesehatan, perusahaan kemudian diharuskan mendaftarkan seluruh pekerjanya pada BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Pemberlakuan ketentuan tersebut membuat perusahaan menanggung beban finansial yang sangat besar karena harus menanggung beban pembayaran dua skema pertanggungan kesehatan untuk pekerja. Atas kondisi tersebut perusahaan kemudian berkeinginan merevisi PKB khususnya bagian Pertanggungan Kesehatan Pekerja dengan hanya memberlakukan BPJS Kesehatan sebagai pertanggungan kesehatan pekerja yang diberlakukan di perusahaan. Pekerja dengan mendasarkan pada Perjanjian Kerja Bersama kemudian bersikukuh bahwa benefit yang telah diberikan perusahaan sebelumnya melalui PKB tidak dapat dikurangi.

Pertanyaan Hukum Pihak Perusahaan :1. Apakah benefit terkait pertanggungan kesehatan pekerja yang sebelumnya telah diatur dalam PKB dapat dirubah atau dikurangi ? 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permalasahan ini berdasarkan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan ?

KASUS 1 PKB - PERTANGGUNGAN KESEHATAN PEKERJA

DIta seorang pekerja pada perusahaan B yang bergerak dibidang perbankan bertempat Denpasar telah bekerja diperusahaan tersebut selama 12 tahun. Pada 2 tahun pertama dita diikat melalui hubungan kerja PKWT (kontrak) yang kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan melalui hubungan kerja PKWTT (tetap) ditahun selanjutnya. Selama bekerja dita selalu melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan perusahaan dan belum pernah mendapatkan surat peringatan. Pada awal tahun 2018 secara tiba-tiba perusahaan setiap minggunya berupaya mengurangi tanggung jawab (tugas-tugas) yang harus dikerjakannya dita diperusahaan. Maret 2018 dita oleh perusahaan dita kemudian dibebas tugaskan dan hanya dibebankan kewajiban mengabsen di Perusahaan. Selama proses absen ini perusahaan tetap membayar gaji dita sesuai perjanjian kerja. Dita yang tidak nyaman atas kondisi tersebut kemudian beberapa kali berusaha mengklarifikasi kebijakan perusahaan tersebut namun perusahaan selalu menolak memberikan penjelasan. Atas kondisi yang sangat tidak nyaman yang dialami dita, perusahaan kemudian menganjurkan kepada dita untuk mengajukan permohonan pengunduran diri kepada perusahaan.

Pertanyaan Hukum Pihak Pekerja1. Apakah tindakan yang dilakukan oleh perusahan B diatas dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pemutusan hubungan kerja ?2. Apakah langkah hukum yang dapat diambil pekerja dan hak-hak yang seharusnya didapat pekerja pada kondisi hubungan kerja tersebut ?

KASUS 2 - PHK KONSTRUKTIF OLEH PERUSAHAAN

Perusahaan C merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibisnis perhotelan (hotel bintang 4) yang berlokasi di kawasan Nusa Dua Kabupaten Badung Bali. Dampak erupsi gunung agung dan persaingan bisnis di industri perhotelan kemudian berpengaruh pada tingkat kunjungan wisatawan asing maupun domestik ke Hotel tersebut. Hal tersebut kemudian berpengaruh besar pada pendapatan hotel yang diklaim mengalami penurunan secara signifikan. Ditengah kondisi tersebut Perusahaan C kemudian dihadapkan pada dikeluarkannya Pergub No.1 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Badung yang diberlakukan pada sektor usaha akomodasi sub sektor hotel bintang 3 sampai dengan bintang 5. Perusahaan kemudian memikul beban untuk melaksanakan UMSK ditengah kondisi perusahaan. Perusahaan kemudian berkeinginan menunda pelaksanaan UMSK dengan komitmen akan melaksanakan pembayaran maksimal pada bulan ke 5 dengan bantuan perusahaan pusat di Jakarta apabila kondisi keuangan perusahan belum membaik. Pekerja melalui Serikat Pekerja menuntut perusahaan untuk tetap membayarkan UMSK sesuai dengan ketentuan Pergub.

Pertanyaan Hukum Perusahaan :1. Apakah perusahaan dimungkinkan untuk melakukan penundaan pembayaran UMSK ?2. Apakah konsekuensi hukum apabila perusahaan tidak membayarkan UMSK ?3. Bagaimana mekanisme penyelesaian apabila perselisihan terkait UMSK kemudian berlanjut sesuai dengan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia ?

KASUS 3 - UPAH MINIMUM SEKTORAL

Perusahaan D berencana mengambil kebijakan untuk merumahkan sebagian pekerjanya didasarkan pada alasan renovasi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan D mengambil langkah tersebut dengan pertimbangan akan dapat menghemat pengeluaran perusahaan selama proses renovasi berlangsung. Pekerja tidak diinformasikan waktu detail terkait pelaksanaan kebijakan merumahkan tersebut. Perusahaan hanya menyatakan komitmennya untuk memberikan upah sebesar upah pokok kepada setiap pekerja selama dirumahkan. Serikat pekerja pada perusahaan kemudian menuntut perusahan untuk tetap membayarkan hak-hak yang didapat pekerja sesuai ketentuan perudang-undangan selama pekerja dirumahkan. Pekerja yang dirumahkan juga menuntut agar perusahaan tetap memberikan uang service selama pekerja tersebut dirumahkan.

Pertanyaan Hukum Perusahaan :1. Bagaimana mekanisme merumahkan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-udangan di bidang ketenagakerjaan ?2. Apakah pekerja dapat menuntut pemberian uang service selama dirumahkan ?3. Apa sajakah hak-hak yang dapat diakses pekerja apabila perusahaan mengambil kebijakan merumahkan pekerja ?

KASUS 4 - MERUMAHKAN PEKERJA

Perusahaan E mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai direktur dibidang pengembangan produk pada perusahaan tersebut dengan diikat melalui PKWT (kontrak) selama 2 tahun. Untuk setiap bulannya tenaga kerja asing tersebut digaji sebesar 40 juta rupiah yang tertuang dalam perjanjian kerja. Adapun segala bentuk perijinan terkait penggunaan tenaga kerja asing tersebut telah diselesaikan dan ditanggung oleh pihak perusahaan. Dalam perkembangannya pada bulan ke 5 pelaksanaan kontrak, karena dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik Direktur Utama perusahan kemudian berkeinginan merevisi kontrak dengan menurunkan nominal gaji perbulan (setengah dari nilai kontrak awal) yang didapat pekerja asing tersebut. Negosiasi mengalami kebuntuan karena tenaga kerja asing tersebut menolak tawaran perubahan nominal gaji. Tenaga kerja asing tersebut kemudian menuntut pembayaran gaji selama sisa kontrak apabila perusahaan berkeinginan memberhentikan tenaga kerja asing tersebut. Perusahaan bersikukuh tidak mau membayar sesuai sisa kontrak mengingat tenaga kerja asing tersebut tidak menunjukkan performa kerja yang baik.

Pertanyaan Hukum Perusahaan :1. Apakah kondisi diatas merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan kerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia?2. Langkah apakah yang dapat ditempuh perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut?

KASUS 5 - TENAGA KERJA ASING

T E R I M AK A S I H

T�� H���� �� L���� E������