ppni dan lulusan diii kepwtn

Upload: arnawaiputu60

Post on 01-Nov-2015

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • PENGAWALAN PPNI TERHADAP MUTU LULUSAN D III KEPERAWATAN

    Dewi Irawaty, MA, PhD

    Ketua Umum PPNI

    RAKERNAS II AIPDIKI

    22 Agustus 2014

    1

  • PENGAWALAN KEPERAWATAN

    Pengawalan perlu dilakukan oleh Organisasi Profesi

    (PPNI), Asosiasi Institusi Pendidikan (AIPDIKI, AIPNI)

    badan kelengkapan PPNI (Ikatan, Himpunan,

    Kolegium), oleh perawat pada umumnya bahkan oleh

    mahasiswa keperawatan

    2

  • Memiliki Ilmu pengetahuan

    Melalui pendidikan tinggi

    Melaksanakan pelayanan profesional menggunakan

    metodologi ilmiah

    Terhimpun dalam Organisasi Profesi

    Memiliki Kode Etik Profesi

    Melakukan pengendalian secara otonom

    PENGAWALAN DILAKUKAN AGAR TERPENUHINYA CIRI UTAMA PROFESI

    3

  • PROFESI

    Bukan sekedar pekerjaan biasa

    Memerlukan:

    Keahlian (expertise)

    Tanggung jawab (responsibility)

    Kesejawatan (corporateness)

    4

  • KEAHLIAN (EXPERT)

    Diperoleh melalui pendidikan keprofesian

    Dipelihara dan ditingkatkan melalui belajar, pengalaman, dan pelatihan

    Dibuktikan dengan SKP, STR

    TANGGUNG JAWAB

    Menerapkan keahlian/ IPTEK dalam melaksanakan pekerjaan keperawatan

    Mengutamakan kebenaran disertai upaya baik dengan menerapkan prinsip etik

    Siap mempertanggungjawabkannya

    5

  • KESEJAWATAN

    Tergabung dalam Organisasi Profesi dan himpunan keahliannya

    Mendukung upaya baik sejawat/ sesama perawat

    Bersikap asertif terutama terhadap upaya tidak terpuji dalam keperawatan

    Ikut serta dalam upaya memajukan keperawatan sebagai profesi termasuk menjadi pengurus Organisasi Profesi

    6

  • ORGANISASI PROFESI

    Merupakan wadah komunitas profesi yang bertanggung jawab mengawal kaidah keprofesian sesuai perkembangan

    Memfasilitasi anggota untuk terpenuhi hak dan kewajiban sebagai profesi:

    SERTIFIKASI (uji kompetensi, pelatihan, pertemuan ilmiah, dll)

    PENGEMBANGAN (Administratif, profesional)

    Menyuarakan aspirasi keprofesian

    7

  • UU No. 36/2009

    Ps 27

    Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

    Ps 15

    Harus memiliki kewenangan (izin)

    8

  • 9

    JENJANG KARIR PERAWAT

    PK IV PM IV PP IV PR IV

    PK V

    PM III PP III PR III

    PM II

    PK I

    PK II

    PM I

    PP II

    PP I

    PR II

    PR I

    PK III

    PR V PP V PM V

  • Perawat Klinik I (PK I) adalah: Perawat lulusan D-III atau Ners

    Perawat Klinik II (PK II) adalah: Perawat lulusan D III Keperawatan dengan pengalaman kerja 5 tahun atau Ners dengan pengalaman kerja 3 tahun, dan mempunyai sertifikat PK-II

    Perawat Klinik III (PK III) adalah: Perawat lulusan D III Keperawatan dengan pengalaman kerja 9 tahun atau Ners dengan pengalaman klinik 6 tahun atau Ners Spesialis dengan pengalaman kerja 0 tahun, dan memiliki sertifikat PK-III

    10

  • Perawat Klinik IV (PK IV) adalah: Ners dengan pengalaman kerja 9 tahun atau Ners Spesialis dengan pengalaman kerja 2 tahun, dan memiliki sertifikat PK-IV Perawat Klinik V (PK V) adalah: Ners Spesialis dengan pengalaman kerja 4 tahun dan memiliki sertifikat PK-V

    11

  • PENGAWALAN JENJANG KARIR

    Komisariat PPNI ditempat kerja melakukan pendataan dan proaktif medorong peningkatan jenjang karir anggota

    12

  • MASTER

    BACHELOR

    DOCTOR

    HIGH SCHOOL

    DIPLOMA

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    8

    9

    6

    PROFESSIONAL

    SPESIALIST

    NURSING IQF

    13

    AMD

  • PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SESUAI KKNI

    PPNI (Pusat) mengawal pengembangan:

    Standar pendidikan keperawatan,

    Kompetensi belajar (LO) dan

    Uji kompetensi

    14

  • KREDENSIALING PERAWAT DI INDONESIA UNDANG-UNDANG KEPERAWATAN belum disyahkan maka

    berbagai peraturan yang digunakan adalah Permenkes HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan

    praktik perawat

    Permenkes nomor 17 tahun 2013 tentang perubahan (sebagian) Permenkes 148/2010

    Permenkes nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan (pengganti Permenkes 1796/2011)

    Pengelola saat ini adalah suatu BOARD yang dibentuk pemerintah yaitu Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan MTKP yang beranggotakan unsur pemerintah dan perwakilan pengurus Organisasi Profesi seluruh tenaga kesehatan kecuali dokter, dokter gigi, dan farmasi

    15

  • KREDENSIALING

    Bersifat umum dan khusus :

    Bersifat umum dan dasar pada umumnya dilakukan untuk

    memberikan status teregistrasi secara kewilayahan kerja (state

    atau nasional). Contoh: kredensialing (registrasi) di Indonesia

    memberikan STR yang berlaku nasional.

    Berlaku khusus, misalnya: memberikan clinical privilege atau

    kewenangan khusus yang berlaku di sebuah rumah sakit

    16

  • PENGAWALAN KREDENSIALING PERAWAT

    Mengupayakan secara persuasif agar STR dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku termasuk peran serta pengurus PPNI wilayah dan Luar Negeri

    Melakukan pendataan status STR untuk pemberian rekomendasi PPNI pada 5 tahun kemudian (oleh PPNI wilayah sampai ke Pusat)

    Memfasilitasi program CPD untuk sertifikasi

    17

  • MUTU PENGAWALAN

    Pengakuan eksistensi PPNI sebagai kunci keberhasilan upaya yang dilakukan masih terus perlu diperjuangkan

    Kesadaran perawat untuk menjamin kesejawatan perlu ditingkatkan, termasuk para pengurus PPNI

    18

  • BADAN KELENGKAPAN DAN KERJASAMA

    Untuk mengawal pengembangan keprofesian, dibentuk beberapa badan kelengkapan:

    Kolegium pendidikan keperawatan ditingkat pusat

    Ikatan/ himpunan ditingkat pusat dan propinsi

    Melakukan kerjasama dengan OP lain, AIPNI, dan AIPDIKI

    19

  • HIMPUNAN/ IKATAN PERAWAT

    PERAN

    Mengawal anggota memenuhi kewajiban profesionalnya

    FUNGSI

    Menentukan kompetensi anggota

    Menetapkan jenjang karir

    Menetapkan program pengembangan/ pendidikan berkelanjutan mis. pelatihan, kinerja, kegiatan ilmiah anggota

    Menetapkan sertifikasi anggota

    Membina anggota dan pengembangan dalam area kekhususannya

    Menghimpun anggota dalam basis data organisasi

    20

  • KOORDINASI DAN KERJA SAMA PERLU DIUPAYAKAN

    Pengurus PPNI setiap propinsi dan atau kabupaten/ kota mengupayakan koordinasi secara sistematis dan rutin dengan pengelola pendidikan keperawatan dan pelayanan

    Kerjasama semua pihak dalam penjaminan mutu perlu ditumbuhkan sebagai kebutuhan, kewajiban, dan budaya

    Kualitas mutu lulusan suatu wilayah merupakan hasil upaya bersama yang perlu didata, diberi nilai dan diusulkan apresiasinya

    21

  • MUTU LULUSAN ADALAH MUTU KITA SEMUA DIMASA MENDATANG

    MARI KITA KAWAL BERSAMA

    22

  • PERAWAT INDONESIA

    ADALAH GARDA TERDEPAN

    MENGAWAL KESEHATAN BANGSA

    GUNAKAN KESEMPATAN YANG ADA UNTUK BERBUAT YANG TERBAIK UNTUK

    BANGSA INI

    23

  • 24

  • 25