pmk 94 2010 (penempatan lulusan stan)

5/17/2018 PMK 94 2010 (Penempatan Lulusan STAN)

1/5

PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 94 file:11ID:/sementara/94~PMK.0 1~201OPer.HTM

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINANPERATURANMENTERIKEUANGAN

NOMOR 94/PMK01/2010TENTANG

PERATURANMENTERIKEUANGAN TENTANGTATACARAPENYARINGANDAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERISIPIL

GOLONGAN IIDARILULUSAN PROGRAMDIPLOMA IDAN III KEUANGANSEKOLAHTINGGIAKUNTANSINEGARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESAMENTERIKEUANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai golongan II dilingkungan Kementerian Keuangan dengan kualifikasi pendidikan dibidang keuangan, telah diatur tata cara penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil golongan II dari lulusan Program Diploma I dan II IKeuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di lingkungan DepartemenKeuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK01/2007;

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengaturan mengenai tata carapenyaringan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan IIdari lulusan Program Diploma I dan II I Keuangan Sekolah TinggiAkuntansi Negara baik di Kementerian Keuangan maupun instansiPemerintah lainnya, perlu mengatur kembali tata cara penyaringan danpenerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut yang sebelumnya telahdiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK01/2007;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang TataCara Penyaringan Dan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil GolonganII Dari Lulusan Program Diploma I Dan III Keuangan Sekolah TinggiAkuntansi Negara;

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974Nomor55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

1dari 5 3010512011 10:1


2/5


2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4015)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor122,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4332;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98Tahun 2000tentang Pengadaan PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2000 Nomor195, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4016),sebagaimana telah dengan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002Nomor31,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4091);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P 2009;5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 472/KMK01/2004 tentang TataCara Penyelenggaraan PenyaringanjPenerimaan Calon Pegawai NegeriSipil Dalam Lingkungan Departemen Keuangan;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK01/2008 tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telahbeberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 143.1/PMK01/2009;

MEMUTUSKAN:Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA

PENYARINGAN DAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERISIPILGOLONGAN II DARI LULUSAN PROGRAM DIPLOMA I DAN II IKEUANGANSEKOLAHTINGGIAKUNTANSINEGARA.

BABIKETENTUANUMUM

Pasal1Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:(l)Program Diploma I Keuangan selanjutnya disebut Prodip I, adalahprogram pendidikan diploma keuangan yang dilaksanakan selama 2(dua) semester dengan jumlah minimum 40 (empat puluh) danmaksimum 60 (enam puluh) satuan kredit semester.

(2)Program Diploma III Keuangan selanjutnya disebut Prodip III, adalahprogram pendidikan diploma keuangan yang dilaksanakan selama 6(enam) semester dengan jumlah minimum 110 (seratus sepuluh) danmaksimum 120 (seratus dua puluh) satuan kredit semester.

(3)Lulusan Prodip I dan Prodip III adalah Mahasiswa Prodip I dan ProdipII I yang dinyatakan telah lulus mengikuti program pendidikan yangdiselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan cq.Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

(4)Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dari lulusan Prodip Idan Prodip III adalah proses yang dimulai dari pendataan jumlahkebutuhan penyaringanj penerimaan calon mahasiswa denganmemberlakukan ketentuan tentang penerimaan pegawai, pengajuanformasi, dan pengalokasian lulusan Prodip I dan Prodip III.

2 dari 5 3010512011 10:1


3/5


(5)Calon Mahasiswa Prodip I dan Prodip III, selanjutnya disebut CalonMahasiswa adalah setiap warga negara Indonesia Republik Indonesiayang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan lulus penyaringanpenerimaan Calon Mahasiswa yang diselenggarakan oleh KementerianKeuangan.

(6)Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut CPNS, adalah warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yangditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugasdalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya.

(7)Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yangdiperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk melaksanakantugas pokok dalam jangkawaktu tertentu.

(8)Unit Organisasi adalah satuan organisasi eselon I di lingkunganKementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 100jPMK01j2008 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 143.1jPMK01j2009.(9)lnstansi Pemerintah Lain adalah Instansi Pemerintah Pusat dan Daerahdi luar Kementerian Keuangan.

BABIIKEBUTUHANPEGAWAI

Pasal2(l)Setiap Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangandapat mengajukan kebutuhan pegawai golongan II yang berasal darilulusan Prodip I dan Prodip II I kepada Sekretaris Jenderal dengantembusan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

(2)Pengajuan kebutuhan pegawai golongan II sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus disertai dengan kualifikasi pendidikan dan disesuaikandengan beban kerja pada unit organisasi masing-masing.

(3)Kebutuhan Lulusan Prodip I dan Prodip III sebagaimana dimaksud padaayat (I), diajukan pada bulan Februari setiap tahun anggaran untukkeperluan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal3(l)Sekretaris Jenderal menetapkan jumlah kebutuhan Lulusan Prodip I danProdip II I paling lambat akhir bulan April tahun berjalan.

(2)Dalam hal Sekretaris Jenderal belum menetapkan jumlah kebutuhanLulusan Prodip I dan Prodip II I sampai dengan batas waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (I), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan cq.Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tetap menyelenggarakan pendidikanProdip I dan Prodip III sesuai kebutuhan masing-masing Unit OrganisasiEselon I.

BABIIIPENYARINGANDAN PENERIMAANCALONMAHASISWA

Pasal4(l)Jumlah kebutuhan lulusan Prodip I dan Prodip III sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (4) atau ayat (5) menjadi dasar penyaringan danpenerimaan CalonMahasiswa.

3 dari 5 3010512011 10:1


4/5


(2)Penyaringan dan penerimaan Calon Mahasiswa dilaksanakan sesuaidengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh BadanPendidikan dan Pelatihan Keuangan bersama Sekretariat Jenderal.

(3)Penyaringan dan penerimaan Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan PelatihanKeuangan bersama Sekretariat Jenderal.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaringan dan penerimaanCalon Mahasiswa, ditetapkan bersama oleh Kepala Badan Pendidikandan Pelatihan Keuangan dan Sekretaris Jenderal.

BABIVFORMASIDAN ALOKASICALONPEGAWAINEGERISIPIL

Pasal5(l)Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan cq. Direktur SekolahTinggi Akuntansi Negara wajib menyerahkan data mahasiswa Prodip Idan Prodip III yang diperkirakan akan lulus dari Prodip I dan Prodip II Ikepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, palinglambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal kelulusan.

(2)Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan cq. Direktur SekolahTinggi Akuntansi Negara wajib menyerahkan data mahasiswa yangdinyatakan lulus dari Prodip I dan Prodip III kepada Sekretaris Jenderalcq. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, paling lambat 14 (empat belas)hari setelah tanggal kelulusan.

(3)Mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Prodip I dan Prodip III SekolahTinggi Akuntansi Negara dipersamakan dengan peserta yang lulus ujianpenerimaan CPNS.

Pasal6(l)Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk mendapatkan formasi bagimahasiswa Prodip I dan Prodip II I yang diperkirakan akan lulus dariProdip I dan Prodip III, sesuai kebutuhan Unit Organisasi, melalui BadanKepegawaian Negara dan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi.

(2)Sekretaris Jenderal mengalokasikan dan menyerahkan Lulusan Prodip Idan Prodip III kepada pimpinan Unit Organisasi.

BABVKEBUTUHANPADA INSTANSIPEMERINTAHLAIN

Pasal7(l)lnstansi Pemerintah Lain yang membutuhkan lulusan Prodip I danProdip III dapat mengajukan permohonan kepada Sekretaris JenderalKementerian Keuangan.

(2) Instansi Pemerintah Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertanggung jawab untuk mendapat formasi bagi lulusan Prodip I danProdip III, sesuai usul kebutuhan dimaksud pada ayat (1)melalui BadanKepegawaian Negara dan Kementerian Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi.(3)Sekretaris Jenderal mengalokasikan dan menyerahkan lulusan Prodip Idan Prodip III kepada Instansi Pemerintah Lain pemohon.

4 dari 5 3010512011 10:1


5/5


BABVIKETENTUAN PENUTUP

Pasal8Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan MenteriKeuangan Nomor 18/PMK01/2007 tentang Tata Cara Penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil Golongan II Dari Lulusan Program Diploma I dan IIKeuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Lingkungan DepartemenKeuangan, dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal9Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapad a tanggal 30April 2010MENTERI KEUANGAN,

SRIMULYANI INDRAWATIDiundangkan di Jakartapad a tanggal 30April 2010MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA,

PATRIALISAKBARBERITANEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 2010NOMOR 222

5 dari 5 3010512011 10:1

pmk 94 2010 (penempatan lulusan stan)

Documents