peluang pemanfaatan lulusan diknakes melalui jalur pemerintah

BIRO KEPEGAWAIAN - Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Jakarta 12950

PELUANG PEMANFAATAN LULUSAN DIKNAKES MELALUI

JALUR PEMERINTAHDISAMPAIKAN OLEH

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

PADA PERTEMUAN KOORDINASI PENYELENGGARA PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2013

DI BATAM, OKTOBER 2013


DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap selama Masa Bakti Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter Dan Bidan Sebagai

Pegawai Tidak Tetap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 163/2013 tentang Formasi Pegawai Negeri

Sipil Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2013 Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 216 Tahun 2013 tentang Panitia Pengadaan CPNS Nasional dari Tenaga Honorer dan Pelamar

Umum Tahun 2013 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil


Lulusan diknakes poltekkes dan non poltekkes

KefarmasianKeperawatan

Kesehatan Masyarakat Gizi

Keteknisian Medik

Keterapian Fisik

Medis & Paramedis

Keperawatan

PP No. 32 Thn 1996


PELUANG PEMANFAATAN TENAGA KESEHATANTANGGUNG JAWAB BERSAMA

ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMANEN :• Pengangkatan CPNS Pusat

(Dilingkungan Kemenkes)

SEMI PERMANEN :• Penugasan senior PPDS & dr spes• Pengangkatan dr spes/drg

spes/dr/drg/bidan PTT Pusat

TEMPORER :• Penugasan Khusus D-3 Kesehatan Di

Puskesmas • Penugasan Khusus Di RS Bergerak• Penugasan Residen Di RS

PERMANEN :• Pengangkatan CPNS Daerah

(Dilingkungan Pemda)

SEMI PERMANEN :• Pengangkatan PTT Daerah

KEMKES PEMDA


Pengangkatan cpns TAHUN 2013

PEMENUHAN PEGAWAI

TENAGA HONORER

K1 & K2

PELAMAR UMUM

FORMASI KHUSUS

(DOKTER)


ARAH KEBIJAKAN FORMASI PNS

Arah kebijakan pertambahan PNS secara nasional tetap diusahakan ZERO GROWTH menuju MINUS GROWTH sampai selesainya rencana pengankatan Tenaga Honorer K-1 dan K-2 serta terwujudnya organisasi yang RIGHT SIZING.

Kebijakan umum alokasi formasi adalah ZERO GROWTH secara nasional dalam arti alokasi formasi nasional sebesar (sama dengan) jumlah PNS yang pensiun secara nasional

Penduduk Indonesia tahun 2010 237.556.363, Angka pertumbuhan penduduk per tahun 1.48%


POLA ALOKASI SECARA INSTANSIONAL• Minus Growth, alokasi formasi < PNS yang pensiun• Zero Growth, alokasi formasi = PNS yang pensiun• Growth, alokasi formasi > PNS yang pensiun


Minus growthALOKASI FORMASI < JUMLAH PNS YANG PENSIUN

bagi instansi yang: Jumlah pegawai sudah kelebihan hasil analisis beban kerja

disbanding pegawai yang ada (bezetting) Rasio anggaran belanjan pegawai lebih daari 50% dalam APBD bagi

Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai lebih dari 30% dalam APBD bagi

Provinsi


ZERO GROWTHALOKASI FORMASI = JUMLAH PNS YANG PENSIUN

bagi instansi yang: Jumlah pegawai cukup (berdasarkan hasil analisis beban kerja di

banding dengan pegwai yang ada/bezetting) Rasio anggaran belanja pegawai antara 40% - 50% dalam APBD bagi

Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai antara 25% - 30% dalam APBD bagi

Provinsi


GROWTHALOKASI FORMASI > JUMLAH PNS YANG PENSIUN

bagi instansi yang: Jumlah pegawai sangat kurang berdasarkan hasil analisis beban

kerja di banding dengan pegawai yang ada (bezetting) Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 40% dalam APBD bagi

Kab/Kota Rasio anggaran belanja pegawai kurang dari 25% dalam APBD bagi

Provinsi


Prioritas jENIS JABFUNG KESEHATANDokter Pendidik Klinis Dokter Dokter Gigi

Perawat Perawat Gigi Bidan

Radiografer Pranata Labkes Perekam Medis

Fisioterapi Teknisi Elektromedik Ortotis Prostetis

Okupasi Terapis Terapis Wicara Refraksionis Optisen

Teknisi Gigi Teknisi Transfusi Darah Fisikawan Medik

Psikolog Klinis Sanitarian Epidemiolog Kesehatan

Entomolog Kesehatan Nutrisionis Apoteker

Asisten Apoteker Administrator Kesehatan Penyuluh Kesmas

Pembimbing Kesehatan Kerja


Kebijakan pengangkatan pttNO URAIAN PERMENKES NO. 07 TH. 2013

1 Lama Penugasan Dokter PTT

Dokter :- Biasa : 3 Tahun- Terpencil dan Sangat Terpencil : 2 TahunBidan : 3 tahun

2 Pengangkatan Kembali (perpanjangan) Dokter dan Bidan PTT

Dokter :Paling banyak 1 (satu) kali masa penugasanBidan :Paling banyak 2 (dua) kali masa penugasan

3 Tahapan seleksi bidan PTT tingkat Kab/Kota

a. Seleksi Administrasi dan/ataub. Dapat melaksanakan seleksi ujian tulis/Psikotest/

Wawancara/Uji Keterampilan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi

4 Pembiayaan Seleksi di Kab/Kota

Biaya penyelenggaraan seleksi Bidan PTT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota



5 Mekanisme Seleksi Bidan PTT di Provinsi

Membentuk tim pengangkatan bidan PTT tingkat provinsi yang bertugas :- Menyebarluaskan informasi tentang pengangkatan Bidan PTT

ke seluruh Kab/Kota- Mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan

PTT di Kab/Kota- Pengawasan dan monitoring pelaksanaan seleksi pengangkatan

Bidan PTT di Kab/Kota - Menerima laporan pelaksanaan seleksi pengangkatan Bidan

PTT dari Kab/Kota dan menyampaikan pada Biro Kepegawaian- Memverifikasi hasil penetapan kelulusan seleksi pengangkatan

bidan PTT dari Kab/Kota yang telah disusulkan secara online- Mengirimkan daftar nama bidan dari Kab/Kota yang telah

diverifikasi secara online- Tim pengangkatan bidan PTT tingkat provinsi terdiri dari unsur

lintas program terkait di lingkungan Dinkes Provinsi



6 Mekanisme Seleksi Bidan PTT di Kab/Kota

Membentuk tim seleksi bidan PTT yang bertugas :- Mengumumkan penerimaan bidan PTT sesuai alokasi formasi

yang tersedia- Menetapkan pedoman penilaian kelulusan bidan PTT- Melaksanakan seleksi pengangkatan bidan PTT- Menetapkan hasil seleksi pengangkatan bidan PTT- Melaporkan pelaksanaan seleksi pengangkatan bidan PTT

7 Cuti Tahunan(Dokter dan Bidan)

Memperoleh cuti tahunan selama 12 hari kerja setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun

8 Cuti Bersalin(Dokter dan Bidan)

40 hari kalender setelah melaksanakan tugas selama 1 tahun berturut-turut



9 Pembuatan laporan akhir Sebagai syarat untuk mendapatkan Surat Keterangan Selesai Penugasan sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan, dan permasalahan

10 Perpindahan/ perubahan lokasi penugasan Dokter dan Bidan

Antar Provinsi :Dokter dan Bidan tidak dapat dilakukanAntar Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi :Dapat dilakukan pada saat perpanjangan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui Biro Kepegawaian

11 Tahapan Pemberhentian Dalam melaksanakan pemberhentian/pemutusan secara sepihak terlebih dahulu harus melalui tahapan :a. Teguran lisanb. Teguran tertulisc. Penghentian gaji dan insentif



12 Kewajiban Pemerintah Daerah Kab/Kota

a. Menjamin keselamatan dan keamanan bagi Dokter dan Bidan sebagai PTT dalam melaksanakan tugas

b. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas.

c. Menerbitkan surat izin praktik untuk Dokter dan surat ijin kerja untuk Bidan yang mengikuti program PTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

d. Memberikan tunjangan lain sesuai kemampuan masing-masing daerah kepada Dokter dan Bidan sebagai PTT.


Keberadaan pttB T ST B T ST B T ST

1 Aceh 19 181 139 0 38 36 350 2839 12012 Sumatera Utara 22 105 46 1 43 19 2792 2506 4523 Sumatera Barat 2 35 25 1 30 9 1267 547 1074 Riau 20 49 14 0 36 8 531 750 2075 Jambi 8 49 35 0 24 24 423 691 2136 Sumatera Selatan 4 39 2 0 26 2 586 183 07 Bengkulu 0 53 44 0 6 11 182 589 808 Lampung 6 38 11 1 18 6 1465 498 1559 Kepulauan Bangka Belitung 0 6 0 0 1 2 60 24 1010 Kepulauan Riau 1 10 6 0 5 8 66 106 2111 DKI Jakarta 16 0 0 0 0 0 0 0 012 Jawa Barat 19 0 0 2 0 0 2029 425 013 Jawa Tengah 28 0 0 4 0 0 5070 5 014 D I Yogyakarta 18 0 0 4 0 0 275 0 015 Jawa Timur 40 0 0 27 0 0 3324 93 4716 Banten 6 0 0 0 0 0 717 274 017 Bali 11 0 0 4 0 0 426 26 018 Nusa Tenggara Barat 4 25 12 0 16 6 333 217 4919 Nusa Tenggara Timur 0 45 231 0 12 73 0 232 80620 Kalimantan Barat 0 23 108 0 8 27 22 262 42421 Kalimantan Tengah 0 51 66 0 20 21 10 176 16122 Kalimantan Selatan 0 57 38 0 31 18 26 267 10523 Kalimantan Timur 3 35 18 0 21 21 87 146 14324 Sulawesi Utara 1 37 104 1 8 7 43 38 5325 Sulawesi Tengah 0 60 96 0 20 30 23 368 57926 Sulawesi Selatan 12 63 23 0 59 21 969 500 21927 Sulawesi Tenggara 0 22 161 0 22 90 30 280 95528 Gorontalo 0 38 35 0 17 11 76 138 14029 Sulawesi Barat 0 7 42 0 5 20 44 296 17730 Maluku 0 10 177 0 1 61 1 8 29131 Maluku Utara 0 17 86 0 4 32 0 90 50832 Papua Barat 0 12 117 0 4 15 0 25 35933 Papua 0 21 192 0 8 28 6 47 297

240 1088 1828 45 483 606 21233 12646 7759

BIDANDOKTER GIGINO PROPINSI DOKTER UMUM

JUMLAH TOTAL


Penugasan khusus

Renstra Kementerian Kesehatan Th. 2010-2014

1. Pemenuhan kebutuhan Fasyankes terutama jenis nakes tertentu dalam jangka waktu tertentu

2. Percepatan pencapaian target MDG’s pada tahun 2015

Pelaksanaan pengangkatan Penugasan Khusus dilaksanakan sampai tahun anggaran 2014

Sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan No. KP/Menkes/427/XII/2012 Tanggal 3 Desember 2012 bahwa :- Mulai tahun 2015, Pemerintah Daerah wajib membiayai sendiri proses

pengangkatan dan pembayaran insentif Penugasan Khusus D-III Tenaga Kesehatan apabila masih dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan.

- Pada tahun 2015, khusus untuk D-III tenaga kesehatan yang diangkat dengan SK penugasan khusus yang diterbitkan pada tahun 2014, maka Kementerian Kesehatan masih membayarkan insentifnya sampai dengan berakhirnya masa penugasan.


PENGANGKATAN PENUGASAN KHUSUSNO URAIAN PERMENKES NO. 09 TH. 2013

1 Lama Penugasan - D-III Kesehatan : 1 tahun- Residen Senior : 3 s/d 6 bulan- Residen Pasca jenjang 1 : 6 bulan

2 Pengangkatan Kembali (perpanjangan)

D-III Kesehatan :- Paling banyak 2 (dua) kali masa penugasan- Perpanjangan sebagai nakes penugasan Khusus D-III hanya untuk

ditempatkan pada puskesmas semula (Tidak dapat pindah puskesmas)Residen :Tidak diatur

3 Hak cuti Memperoleh cuti tahunan selama 12 hari kerja, bagi nakes dengan pendidikan D-III yg telah melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 tahun

4 Uang Duka - Wafat : 6 kali penghasilan terakhir- Tewas : 12 Kali Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku

5 Tahapan Pemberhentian Dalam melaksanakan pemberhentian/ pemutusan secara sepihak terlebih dahulu harus melalui tahapan :a. Teguran lisanb. Teguran tertulisc. Penghentian gaji dan insentif


seleksi administrasi & jenis tenaga tugsus

• Tenaga Kesehatan dengan pendidikan Diploma III yaitu bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan;

• Residen Pasca Jenjang I yaitu dokter/dokter gigi yang mendapatkan bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis dari Kementerian Kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang I;

• Residen Senior adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan klinis yang khusus dan sudah memasuki tahap akhir pendidikan di rumah sakit pendidika ataupun rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.


RENCANA PENGANGKATAN penugasan khusus 2014

Renstra1700*

*Pengangkatan Kembali dan Pengangkatan Baru

Keberadaan per 1 Oktober 2013

1495

Formasi 2014

205*

* Pengangkatan Baru


DATA KEBERADAAN PENUGASAN KHUSUS

PERAWAT GIZI

KESLING

ANALIS KES. BIDAN

FARMASI

KES. GIGI

FISIO TERAPI

S

RADIO GRAFE

R

PEREKAM DAN INFOKE

S

JUMLAH

1 Aceh 95 51 35 22 2 11 7 - 1 1 225 2 Sumatera Utara 19 3 3 - 4 3 - - - - 32 3 Sumatera Barat 3 - 1 1 - - - - - - 5 4 Riau 25 4 1 4 - 3 - - - - 37 5 Jambi - - - - - - - - - - - 6 Sumatera Selatan 3 2 3 3 - - - - - - 11 7 Bengkulu 20 5 1 6 - - - - - - 32 8 Lampung 2 - 1 - 2 - 1 - - - 6 9 Dki Jakarta - - - - - - - - - - - 10 Jawa Barat 17 1 2 1 - - 4 - - - 25 11 Jawa Tengah 1 1 1 - - - - - - - 3 12 D I Yogyakarta - - - - - - - - - - - 13 Jawa Timur 6 3 4 5 2 1 1 - - - 22 14 Kalimantan Barat 77 4 3 - 1 1 7 - - - 93 15 Kalimantan Tengah 9 3 - - - 1 - - - - 13 16 Kalimantan Selatan - - - - - - - - - - - 17 Kalimantan Timur 56 2 6 5 - - - - - - 69 18 Sulawesi Utara 25 2 - - - - - - - - 27 19 Sulawesi Tengah 39 5 10 2 - 3 - - - - 59 20 Sulawesi Selatan 11 3 1 - - 1 - - - - 16 21 Sulawesi Tenggara 136 37 32 17 - 5 - - - - 227 22 Bali - - - - - - - - - - - 23 Nusa Tenggara Barat 48 13 11 17 3 2 - - - - 94 24 Nusa Tenggara Timur 118 24 23 17 - 20 - 1 - - 203 25 Maluku 14 8 10 1 - - - - - - 33 26 Papua 36 5 3 - 1 1 - - - - 46 27 Maluku Utara 16 4 1 1 - - - - - - 22 28 Banten 25 - 2 - - - - - - - 27 29 Kepulauan Bangka Belitung - - - - - - - - - - - 30 Gorontalo 30 7 6 - - - - - - - 43 31 Kepulauan Riau 29 8 6 3 - - - - - - 46 32 Papua Barat 8 3 11 - - - - - - - 22 33 Sulawesi Barat 48 5 4 - - - - - - - 57

916 203 181 105 15 52 20 1 1 1 1,495 TOTAL

NO PROVINSI

JENIS TENAGA


Chusun – akfar bumi husada jkt• Akreditasi BAN-PT, inst Diknakes rata2 C. • Utk mjd PNS min. Akreditasi B• Apakah sudah pernah dibahas utk diknakes disamakan dg lain• Kriteria PNS bagaimana?

• Formasi PNS nakes 2013 hy utk dr, perawat, bidan, kesling, dan dosen poltekkes.• Standar PNS min. tes 60% dan lulus wawasan kebangsaan.• Pola seleksi CPNS ketat• Agar mengusahakan akreditasi lebih baik kualitas PNS• Kriteria PNS Kemenkes, dulu ada syarat surat keterangan HIV/AIDS dan Hepatitis C

tidak boleh krn bertentangan dg UU.


ANDRIANTO – AKZI SURABAYA• Pengangkatan dosen utk BLUD?• Persyaratan yang berbeda antar daerah,

– Persyaratan IPK min. 2,75– Akreditasi min. B. Lebih dari 60% akreditasi kurang dr B.

• Persyaratan 1 desa 1 perawat, gaji sharing apakah tidak korupsi.• RUU nakes lambat?

• BLU boleh mengangkat Pegawai BLU non PNS, dasar PP 30/2005. Hak2nya sama dg PNS. • Persyaratan IPK, jaminan kualitas ilmu, ketrampilan dan akhlak bkn hy nilai.• 1 desa 1 perawat, hrs ada Perda yg melandasi sebagai dasar pembayaran gaji.• RUU nakes penting dan msh berproses. Masuk AMPRES.


Illah sursilah - Akbid muh cirebon• Pemerataan tenaga bidan, apakah agenda alumni D3 Kebidanan di

Jawa disalurkan ke daerah2 yang butuh bidan.• Bagaimana alurnya?

• Ide yang baik.• Papua dan papua barat membutuhkan. Maluku utara jg. Tidak ada yg

bersedia utk ditempatkan di sana. • Yg berminat dpt lsg menghubungi Ropeg. Penugasan khusus jg

demikian.


Ninis – iik kediri• IIK punya 12 prodi, 1 program D3 Anafarma dr tahun ke tahun semakin turun.• D3 Anafarma sdh masuk PNS, tdk ada jabfungnya.• Rekrutmen agar ditempatkan di tempat yg sesuai.• Semua uji kompetensi nakes ada, bagaimana dg Farmasi.• Dari pertemuan ini, semua kebijakannya sama utk exit exam.• Uji kompetensi D3 Anafarma, tidak bisa mengerjakan.

• Dasarnya PP 51, TTK.• Formasi tidak match. • Anafarma agar berbeda, dikelompokkan dlm jabfung.• Untuk uji kompetensi diserahkan ke MTKI utk diselesaikan.


• Pemanfaat jalur pemerintah tambh sedikit, minus growt.• Kt teteap optimis, dan tetap menghasilkan lulusan berkualitas.• KKNI, semua dik learning outcome wawasan kebangsaan.• Nomenklatur sedang ditata ulang. Jenis dan jenjang semua

profesi. Anafarma msh ada kemiripan dg analis kesehatan dan farmasi.

peluang pemanfaatan lulusan diknakes melalui jalur pemerintah

Documents