pledoi penasihat hukum au

NOTA PEMBELAAN(PLEIDOOI)

Atas nama Terdakwa:ANAS URBANINGRUM

Perkara Pidana No.__/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST

Diajukan oleh Tim Penasihat Hukum:Prof. DR. Adnan Buyung Nasution

Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.M Sadly Hasibuan, S.H.

Indra Nathan Kusnadi, S.H.,M.H.Marlon E. Tobing, S.H.

Aryo Herwibowo,S.T., S.H., MMSI._____________________________________________

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

Jakarta, 18 September 2014

Majelis Hakim yang mulia, danPenuntut Umum yang kami hormati.

Pertama-tama, kami tim Pembela ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan dan memeriksa Perkara ini dengan arif bijaksana, adil, objektif, serta bebas dan independen sesuai dengan asas free and impartial tribunal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip Negara Hukum (The Rule of Law/Rechtsstaat). Majelis Hakim juga telah berkenan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan tanya jawab secara leluasa kepada Saksi, Ahli maupun Terdakwa. Bahkan Majelis Hakim pun secara aktif dan kritis mengajukan berbagai

- 1 -

pertanyaan kepada Saksi, Ahli maupun Terdakwa, guna mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari persidangan perkara ini sehingga dapat dicapai keadilan.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Penuntut Umum yang telah menjalankan tugasnya secara wajar dan kooperatif, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada ketegangan yang berpotensi merusak suasana dan jalannya proses persidangan perkara ini.

Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitera pengganti yang telah bekerja sama dengan kami dalam setiap persiapan pelaksanaan persidangan maupun membuat notulensi persidangan secara baik dan lengkap. Dan tidak lupa terima kasih kepada rekan-rekan pers, baik media cetak,media online dan media elektronik yang selalu setia meliput proses persidangan ini sejak pagi hari dan tidak jarang hingga dini hari. Begitu pula dengan masyarakat yang setia, tekun, dan tertib menghadiri persidangan perkara ini, sehingga turut membantu kelancaran dan ketenteraman jalannya proses persidangan perkara ini.

Kini sampailah kita pada agenda persidangan yaitu pembacaan Nota Pembelaan (Pleidooi), yang pada dasarnya mengekspresikan pendapat dan kesimpulan kami terhadap seluruh proses persidangan, baik yang menyangkut fakta-fakta (question of facts) maupun yang terkait analisa hukum terhadap fakta-fakta tersebut (question of law), yang selengkapnya akan termuat dalam nota pembelaan ini.

Majelis Hakim yang mulia, danPenuntut Umum yang kami hormati.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu:

DAKWAAN KESATU PRIMAIR

”Melanggar: Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut ”UU Tipikor”)”

- 2 -

DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR

”Melanggar: Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.”

DAKWAAN KEDUA

”Melanggar: Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP”

DAKWAAN KETIGA

“Melanggar: Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “UU TPPU”)

Bahwa pada tanggal 11 September 2014, Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (Requisitoir) setebal 1.791 halaman, yang pada intinya Penuntut Umum menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 guruf a jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair. Terhadap hal tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat memutuskan:

(i). Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan;

(ii). Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti kerugian Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi in casu sebsar Rp. 94.180.050.000,- (Sembilan puluh empat milyar seratus delapan puluh juta lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila

- 3 -

Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hokum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun.

(iii).Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan public.

(iv) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Arina Kota Jaya berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.237/HK/III/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Arina Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010.

Bahwa terhadap Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan MENOLAKseluruh dalil-dalil Penuntut Umum dan oleh karenanya kami akan membacakan Nota Pembelaan (Pleidooi) yang akan menguraikan dan menjelaskan secara terang benderang mengenai alasan penolakan kami tersebut. Oleh karena itu, sistematika Nota Pembelaan (Pleidooi) ini kami susun sebagai berikut:

I. Pendahuluan;II. Fakta-fakta Persidangan dan Analisa Fakta;III. Analisa Yuridis Terhadap Tuntutan Penuntut UmumIV. Kesimpulan dan Permohonan.

I. PENDAHULUAN

TABIR HAMBALANG TERSINGKAP:Pembelaan Bagi Seorang Mantan Ketua Umum Partai

Terbesar Di Indonesia

Majelis Hakim yang mulia,Saudara penuntut umum yang terhormat, dan Rekan-rekan pers yang kami hormati

PLEDOI ini kami mulai dengan sebuah harapan kepada

- 4 -

majelis hakim yang mulia agar memutuskan perkara ini dengan penuh kebijaksanaan, kearifan dan senantiasa berkiblat kepada rasa keadilan dan hati nurani kemanusiaan. Kami berharap pula, majelis hakim secara teliti mempelajari mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta-fakta persidangan berikut keterangan-keterangan saksi-saksi, ahli-ahli dan alat bukti yang ada, dan melihat semuanya dalam kerangka berpikir bahwa putusan yang dibuat nantinya adalah putusan yang memenuhi rasa keadilan, karena amanat yang Maha Kuasa kepada para hakim adalah melahirkan putusan yang adil, karena hakim adalah juru bicara keadilan, lebih daripada juru bicara hukum.

Majelis Hakim yang kami muliakan,Saudara penuntut umum yang terhormat, danRekan-rekan pers yang kami hormati

“Dihukumnya seseorang yang tak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir.” Begitu kata Filsuf Prancis, La Bruyerre. Kita memang harus berpikir mengapa di era demokratis yang menjunjung tinggi rule of law dan supremasi hukum, masih kita temui seseorang yang harus diadili untuk kejahatan yang tidak dilakukannya. Kita juga masih menemukan pengadilan politik dengan bungkus hukum.

Intervensi politik dalam kasus hukum memiliki sejarah panjang di negeri ini. Sejak masa penjajahan, politisasi kasus dan pemenjaraan politisi yang tidak disukai oleh penguasa jamak terjadi. Lewat tangan hukum, penguasa yang merasa terancam kepemimpinan ataupun pemerintahannya membuat lawan-lawan politiknya berhadapan dengan hukum, dengan cara rekayasa dan manipulasi. Kasus hukum menjadi cara paling ampuh untuk membungkam, menyingkirkan lawan politik bahkan mematikan karier politiknya.

Dalam sejarah politik Indonesia, pengadilan seringkali menjadi instrumen politik. Kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru terbukti kerap menggunakan hukum untuk melawan kritik dan para pengritiknya. Itu terjadi karena hukum dan pengadilan seringkali tunduk pada kehendak penguasa. Politisasi hukum dilakukan secara sangat terencana untuk membungkam, menghambat, sampai mematikan perjuangan atau karier politik seseorang yang dianggap dapat mengancam eksistensi penguasa.

- 5 -

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah tahanan kerapkali menjadi instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaan politiknya.

Apakah KPK juga bisa jadi instrumen kekuasaan politik? Bisa ”ya” dan bisa juga ”tidak”. Tapi yang paling bisa membuktikannya adalah sejarah. Lewat sejarah nanti kita akan tahu apakah penegak hukum di dalam KPK bebas dari kepentingan dan intervensi politik, atau mereka sesungguhnya memainkan misi-misi politik tertentu sesuai ”pesanan” penguasa. Atau terlalu dini jika menyebut kekuasaan politik saat ini tak bisa menjangkau KPK. Marilah kita tunda sementara ambisi mengatakan dengan dada membusung bahwa KPK independen dan tak tersentuh politik kekuasaan. Biarkan sejarah berjalan dan dari situ kita akan peroleh jawaban yang sesungguhnya.

Majelis Hakim yang kami muliakan,Saudara penuntut umum yang terhormat, danRekan-rekan pers yang kami hormati

Kami ingin mengajak sejenak kembali ke suatu masa. Ke momen-momen krusial yang mengantarkan kami berdiri di sini mendampingi klien kami Anas Urbaningrum.

Momen pertama adalah hari-hari dramatis di bulan Juli 2011. Seorang politisi sekaligus pengusaha muncul lewat skype dalam pelariannya di luar negeri. Nazaruddin, nama politisi itu, menyebut nama klien kami, Anas Urbaningrum, dalam sejumlah kasus korupsi. Beberapa nama lain disebutnya. Tapi ia siapkan bombardir khusus untuk menyerang Anas Urbaningrum lewat ucapan-ucapannya yang penuh amarah dan dendam yang kami tidak pernah paham mengapa ia bersikap begitu.

Nazaruddin menuding Anas Urbaningrum melakukan politik uang, memakai dana dari APBN untuk pemenangan Kongres Partai Demokrat di Bandung pada tahun 2010. Lalu nama Anas Urbaningrum dikaitkan dalam penyelidikan proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor. Tuduhan ini yang kemudian terus direproduksi untuk menjerat klien kami. Dan seperti sering terjadi, tanpa verifikasi dan investigasi lebih lanjut, hampir tiap hari nama klien kami, bahkan istrinya, disebut-sebut melakukan korupsi, yang mana berulang kali klien kami tegaskan: “tak serupiah pun Anas mengkorupsi dana

- 6 -

Hambalang.”

Peristiwa kedua adalah bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama klien kami, Anas Urbningrum. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 8 Februari 2013. Komite Etik KPK telah mengumumkan bahwa pelaku pembocoran sprindik adalah Sekretaris Pribadi (Sespri) Ketua KPK Abraham Samad, bernama Wiwin Suwandi. Komite Etik memutuskan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik.

Kronologi bocornya sprindik itu juga penuh drama. Pada tanggal 7 Februari 2013 tiga pimpinan KPK Zulkarnain, Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja menandatangani sprindik atas nama klien kami, Anas Urbanigrum dalam kasus Hambalang. Oleh Wiwin Suwandi sprindik itu kemudian di fotocopy di ruangannya di Gedung KPK.

Esok harinya, tanggal 8 Februari 2013, Adnan Pandu Praja mencabut paraf persetujuan atas sprindik yang sebelumnya telah disetujuinya. Tetapi Wiwin Suwandi justru mengabarkan status tersangka klien kami kepada seorang pakar hukum tata negara sembari mengutip kata-kata Abraham Samad: "Jangan sebut namaku dulu soalnya kami yang ambil alih kasus ini supaya bisa jalan, kami pakai kekerasan sedikit, makanya kami tidak mau tambah runyam." Tak berhenti disitu, Wiwin kemudian membocorkan sprindik itu kepada reporter TvOne, serta menyebarkan foto dokumen sprindik itu ke wartawan Tempo dan Media Indonesia.

Seperti drama tiga babak, bocornya sprindik itu diikuti oleh drama lainnya. Di Jeddah, Arab Saudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengeluhkan tentang status hukum beberapa kader Demokrat yang menggantung, sehingga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap partai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta KPK segera memperjelas status hukum klien kami yang waktu itu masih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Ini tentu saja bias dan tidak bijak karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya berbicara satu kasus saja dari sekian banyak kasus yang menjerat kader partainya

- 7 -

ataupun pejabat dalam kabinetnya. Susilo Bambang Yudhoyono mestinya memposisikan dirinya sebagai kepala negara ketika berbicara soal kasus korupsi. Tidak elok didengar dan dilihat dalam kapasitas sebagai kepala negara berbicara soal kasus yang menimpa klien kami, yang saat itu menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Kalau pun bicara sebagai presiden, ia tidak bisa bicara khusus. Sebab, ketika ia membahas Anas secara khusus, tentu secara langsung maupun tidak langsung sama saja memberi tekanan terhadap KPK, sebuah intervensi terhadap KPK.

Drama itu berakhir dengan penyampaian delapan solusi yang disebut sebagai langkah penyelamatan partai oleh Ketua Dewan Pembina yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Delapan solusi tersebut dihasilkan dalam rapat Majelis Tinggi yang dihadiri pula oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR dan menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat.

Di antara isi delapan solusi Majelis Tinggi itu adalah pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Anas Urbaningrum, klien kami. Kemudian, Susilo Bambang Yudhoyono minta Anas Urbaningrum fokus menghadapi masalah dugaan hukum di KPK dengan dalih menyelamatkan Partai Demokrat. Seolah-olah Anas Urbaningrum telah menghancurkan dan menenggelamkan Partai Demokrat. Padahal saat itu Anas Urbaningrum belum berstatus tersangka.

Peristiwa ketiga adalah penetapan klien kami sebagai tersangka kasus dugaan pemberian dan janji dalam kaitan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Hal ini terjadi pada tanggal 22 Februari 2013. Dalam surat penyidikan, Anas Urbaningrum disebut melanggar pasal 12 a dan b atau pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

KPK menyimpulkan bahwa klien kami diduga menerima sesuatu berkaitan dengan janji yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kala menjabat sebagai anggota DPR. Surat perintah penyidikan ditandatangani oleh satu dari lima pimpinan KPK, yaitu Bambang Widjojanto.

Kami berkeyakinan, berdasarkan apa yang kami lihat, dengar, dan analisis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung atau tidak langsung punya peran untuk

- 8 -

mentransmisikan masalah politik internal Partai Demokrat menjadi masalah hukum di KPK. Pidato politik dan hukum yang dilakukan di Jeddah, Arab Saudi, jelas merupakan tekanan dan intervensi dalam proses hukum klien kami.

Proses pengambilalihan kewenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan perintahnya agar Anas Urbaningrum berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan politik yang nyata bersamaan dengan saat-saat krusial penetapan Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan para pembantunya tidak bisa membantah fakta-fakta itu. Pernyataan dan analisis dapat dibantah, tapi apakah fakta bisa dibantah dan disembunyikan?

Majelis Hakim yang mulia,Saudara penuntut umum yang terhormat, danRekan rekan pers yang kami hormati.

Kami berkomitmen sejak awal untuk menjaga agar kasus ini tak melenceng dari hukum dan sesuai dengan hak asasi manusia. Karena kami merasakan dan menganalisis bahwa kasus yang melibatkan klien kami ini sarat dengan kepentingan politik. Politisasi kasus ini sudah terlihat dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jeddah yang meminta KPK untuk segera memperjelas status Anas Urbaningrum lantaran namanya kerap disebut terlibat korupsi. KPK, demi independensinya mestinya menolak perintah-perintah seperti itu, meski dari Presiden sekalipun.

Aroma politik memang tercium pekat dalam kasus Hambalang ini. Bocornya dokumen yang diduga sebagai surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke publik membuktikan dengan jelas bau politik dalam kasus klien kami ini.

Kebocoran draft sprindik tersebut menjadi catatan hitam bagi KPK sebab untuk pertama kalinya dokumen resmi KPK bocor dan beredar luas. Terlebih, kebocoran sprindik itu seolah menegaskan ada kongkalikong oknum di dalam KPK dengan pihak lain (mungkin jurnalis, politisi, atau pejabat negara) untuk membocorkan informasi-informasi yang selayaknya belum menjadi konsumsi publik.

- 9 -

Majelis Hakim yang mulia,Saudara penuntut umum yang terhormat, danRekan-rekan pers yang kami hormati.

Selanjutnya, dibawah ini akan kami uraikan berbagai anomali ataupun kejanggalan-kejanggalan untuk tidak dikatakan kesalahan-kesalahan dalam penuntutan Perkara ini, yang sekaligus sebagai tanggapan terhadap uraian Penuntut Umum pada bagian Pendahuluan, halaman 1-11 Surat Tuntutannya. 1. Manipulasi hukum: frasa “proyek-proyek lain”

pada surat panggilan dan surat penahanan kepada Terdakwa merupakan pelanggaran serius terhadap asas “due process of law” dan hak asasi Terdakwa

Bahwa isi Surat Panggilan dan Surat Perintah Penahanan mengandung frasa “proyek-proyek lainnya”, sehingga mengandung pengertian yang sangat luas, abstrak dan akibatnya tidak dapat dimengerti oleh Terdakwa. Surat Panggilan dan Surat Perintah Penahanan tersebut melanggar ketentuan hukum yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka tidak dapat dipisahkan dari 2 (dua) proses hukum sebelum dan sesudah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, yakni :

1. Proses penyelidikan sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka (vide Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 102 KUHAP); dan

2. Proses pemeriksaan dipersidangan dimana ter-sangka dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pen-gadilan (vide Pasal 1 angka 14 jo. Pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan menjamin hak tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (vide Pasal 51 huruf a KUHAP).

a. Bahwa KUHAP amat tegas memberikan definisi tersangka. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP diny-atakan tersangka adalah seseorang yang karena

- 10 -

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan dalam pengertian ini merujuk pada proses penyelidikan dengan tu-juan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

b. Bahwa dicantumkannya frasa “dan atau” dan “proyek-proyek lainnya” menunjukkan adanya keragu-raguan KPK, sehingga terkesan “memaksakan” agar Klien kami dapat dijerat secara pidana.

Tindakan ini jelas merupakan pelangaran terhadap asas “due process of law”, kepastian hukum dan hak asasi manusia.

2. Metode klarifikasi saksi oleh Penuntut Umum telah melanggar asas “due process of law”

Bahwa Penuntut Umum pada halaman 3 Surat Tuntutannya pada pokoknya mengkritisi metode klarifikasi keterangan saksi-saksi yang dilakukan Penasihat Hukum dan Terdakwa. Menurut Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum bertanya kepada saksi dengan terlebih dahulu memberikan deskripsi atas keterangan saksi dalam BAP yang belum dihadirkan sebagai saksi di persidangan dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum membangun model klarifikasi dengan pertanyaan yang sudah pernah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim bahkan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum lainnya. Lebih lanjut, Penuntut Umum memandang model klarifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum sebagai sebuah penyesatan fakta.

Bahwa baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk menyesatkan fakta. Penasihat Hukum maupun Terdakwa justru mencari kebenaran materiil dari keterangan saksi tersebut. Apabila Penasihat Hukum dan Terdakwa menggunakan keterangan saksi lain dalam BAP yang belum dihadirkan sebagai saksi, upaya tersebut guna klarifikasi atau mendapatkan kebenaran atas keterangan-keterangan saksi dalam BAP yang menyebut nama saksi yang sedang dihadirkan dalam persidangan. Seingat Penasihat Hukum keterangan

- 11 -

saksi dalam BAP yang belum dihadirkan tetapi diklarifikasi kepada saksi yang sedang dihadirkan dalam persidangan adalah hanya keterangan Muhammad Nazaruddin. Dalam BAPnya, Muhammad Nazaruddin telah banyak menyebutkan nama-nama saksi-saksi lain mengenai suatu peristiwa atau perbuatan yang harus diklarifikasi atau dicari kebenarannya dari saksi-saksi yang namanya disebutkan tersebut. Selanjutnya apabila Penasihat Hukum dan Terdakwa dikatakan membangun metode bertanya yang mengulang-ngulang, hal tersebut semata-mata dikarenakan Penasihat Hukum dan Terdakwa mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim. Hal demikian tidaklah dapat disimpulkan sebagai suatu upaya untuk menyesatkan fakta.

Bahwa upaya untuk menyesatkan fakta justru kerap kali dilakukan oleh Penuntut Umum dalam melakukan metode klarifikasi kepada saksi-saksi, antara lain: Penuntut Umum kerap kali meminta klarifikasi saksi atas pendapat atau jalan pikiran Penuntut Umum sendiri atau setidak-tidaknya memberikan pertanyaan mengenai pendapat kepada saksi fakta. Di samping itu Penuntut Umum kerap kali memberikan pertanyaan terhadap suatu hal yang tidak dialami, dirasa dan didengar langsung oleh saksi yang bersangkutan (“hear say”), khususnya keterangan-keterangan yang hanya didengar saksi dari Muhammad Nazaruddin. Tentunya Penuntut Umum tidak lupa atas beberapa keberatan Penasihat Hukum maupun teguran dari Majelis Hakim mengenai hal tersebut. Cara atau metode yang dilakukan Penuntut Umum sudah barang tentu merugikan Terdakwa maupun Penasihat Hukum dan merupakan pelanggaran terhadap asas “due process of law”.

3. Surat Tuntutan Penuntut Umum justru dibentuk melalui persepsi dan asumsi belaka

Bahwa Penuntut Umum pada halaman 4 Surat Tuntutannya pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum dan Terdakwa terjebak dalam upaya membangun persepsi daripada upaya membangun keyakinan.

Bukankah yang terjadi justru sebaliknya? Penuntut

- 12 -

Umum telah membangun Surat Tuntutan bukan dari fakta-fakta persidangan, melainkan hanya bersumber dari keterangan Muhammad Nazaruddin, yang justru dalam persidangan telah dibantah oleh seluruh saksi-saksi yang lain. Di samping itu, keterangan saksi-saksi lain hanya digunakan secara sepotong-potong, atau dengan kata lain Penuntut Umum memotong keterangan saksi-saksi tersebut dan hanya menggunakan potongan keterangan tertentu yang menguntungkan dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, telah terlihat begitu banyaknya keterangan saksi-saksi yang telah membantah dalil-dalil Penuntut Umum yang diuraikan dalam Surat Dakwaan (selengkapnya akan kami uraikan pada bagian analisa fakta). Hal ini memunculkan pertanyaan dalam benak kami, dari mana Penuntut Umum memperoleh keyakinan, sementara saksi-saksi atau sebagian besar saksi (apabila tidak dapat disebutkan seluruhnya) justru telah membantah dalil-dalil Penuntut Umum. Apalagi Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dalam Surat Dakwaan dan selanjutnya menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang “bombastis”. Apabila demikian, tidak perlu lagi ada persidangan dan seluruh waktu dan kesempatan yang telah dibuka seluas-luasnya oleh Majelis Hakim untuk mencari kebenaran materiil menjadi sia-sia.

Sekali lagi tindakan Penuntut Umum menunjukkan suatu pelanggaran terhadap asas “due process of law”.

4. Surat Tuntutan Penuntut Umum disusun hanya berdasarkan keterangan Muhammad Nazaruddin

Bahwa Penuntut Umum pada halaman 5 Surat Tuntutannya pada pokoknya menguraikan secara panjang lebar mengenai kualitas keterangan Muhammad Nazaruddin. Menurut Penuntut Umum, keterangan Muhammad Nazaruddin telah terbukti beberapa kali membangun keyakinan hakim untuk menjatuhkan putusannya, antara lain dalam perkara Angelina Patricia Pinkan Sondakh, Mindo Rosalina Manullang, Wafid Muharam, Teuku Bagus Muhammad Noor dan Andi Malaranggeng.

- 13 -

Bahwa Penasihat Hukum menolak argumentasi Penuntut Umum tersebut di atas. Bahwa kualitas keterangan Muhammad Nazaruddin tidak dapat “disamaratakan” dengan perkara-perkara lain yang disebutkan di atas, karena bukan perkara yang sama. Perkara Angelina Patricia Pinkan Sondakh adalah perkara mengenai Wisma Atlit, dimana dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada keterlibatan atau peran Terdakwa. Sedangkan perkara Mindo Rosalina Manullang , Wafid Muharam, Teuku Bagus Muhammad Noor dan Andi Malaranggeng adalah perkara proyek Hambalang, dimana dalam persidangan aquo telah terungkap fakta bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai peran apapun maupun keterlibatan dalam korupsi proyek Hambalang (selengkapnya akan kami uraikan lebih lanjut pada bagian analisa fakta). Yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara aquo adalah penerimaan dana-dana dan mobil Toyota Harrier yang menurut Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan diterima oleh Terdakwa -quod non-. Perkara aquo sudah barang tentu berbeda dengan perkara korupsi proyek Hambalang.

Bahwa seperti telah kami uraikan pada butir 3 di atas, keterangan Muhammad Nazaruddin telah dibantah dalam persidangan oleh saksi-saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan. Terlebih dalil Penuntut Umum pada halaman 6 Surat Tuntutan, yang menyatakan “berdasarkan fakta persidangan justru terungkap bahwa pelariannya ke luar negeri adalah atas perintah dari Terdakwa Anas Urbaningrum”. Dalil tersebut telah menggambarkan secara jelas bagaimana Penuntut Umum hanya menggunakan keterangan Muhammad Nazaruddin saja dan mengabaikan keterangan saksi-saksi lain yang telah memberikan keterangan yang membantah keterangan tersebut dalam persidangan. Dalam persidangan, saksi Nuril Anwar, Yulianis, Oktarina Furi, Mindo Rosalina Manulang, Eva Ompita Soraya, Wahyudi Utomo alias Iwan, Clara Maureen telah secara tegas membantah keterangan Nazaruddin yang menyatakan pelariannya ke luar negeri merupakan perintah Terdakwa.

Begitu pula dengan argumentasi Penuntut Umum mengenai “bahasa simbol”. Bagaimana mungkin Penuntut Umum menyimpulkan Muhammad Nazaruddin sebagai orang terdekat Terdakwa yang

- 14 -

dapat membahasakan bahasa simbol yang disampaikan Terdakwa. Apalagi dikaitkan dengan pembagian prosentase fee dan jatah partai sehubungan dengan proyek-proyek yang bersumber dari dana optimalisasi Kementerian Pendidikan Nasional. Saksi Angelina Pinkan Sondakh dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2014 benar menguraikan fakta prosentase fee dan pembagian jatah partai, namun ia sama sekali tidak pernah menjelaskan adanya bahasa simbol yang disampaikan Terdakwa dan dibahasakan oleh Muhammad Nazaruddin. Penuntut Umum dalam hal ini telah membuat fakta baru yang menyesatkan.

5. Dalil Penuntut Umum mengenai Keterikatan Psikologis Saksi dan Terdakwa merupakan dalil yang mengada-ngada

Bahwa Penuntut Umum pada halaman 8 Surat Tuntutannya pada pokoknya menyatakan tidak sedikit saksi yang memiliki keterikatan psikologis dengan Terdakwa sehingga validitas keterangannya diragukan.

Bahwa Dalil Penuntut Umum tersebut di atas sekali lagi menggambarkan begitu besarnya semangat “menghukum” Penunut Umum dalam perkara aquo dibandingkan dengan semangat untuk mencari kebenaran. Namun demikian, Penunut Umum sama sekali tidak menyebutkan saksi-saksi manakah yang diragukan validitas keterangannya. Hal ini menunjukkan Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan pernyataan atau keraguan atas validitas keterangan saksi-saksi tersebut.

Namun demikian perlu diingat bahwa dalam perkara aquo sebagian besar saksi-saksi merupakan saksi a charge (saksi memberatkan) yang telah dimintai keterangannya dalam BAP oleh Penyidik KPK dan dihadirkan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya. Di samping itu, sebelum saksi dimintakan keterangannya dalam persidangan, Penuntut Umum selalu memulai dengan pertanyaan: “apakah saksi telah memberikan keterangan dalam BAP”, “apakah keterangan dalam BAP tersebut sudah benar” dan “apakah saksi dipaksa atau ditekan dalam memberikan keterangan”. Namun setelah keterangan saksi dalam persidangan ternyata justru membantah dalil dakwaan Penuntut Umum, sungguh tidak adil dan bertentangan

- 15 -

dengan asas “due process of law” apabila Penuntut Umum menyatakan meragukan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya mengesampingkannya dalam mebuat Surat Tuntutan. Terjadinya hal ini memunculkan pertanyaan dalam benak Penasihat Hukum, untuk apa persidangan ini dilakukan kalau keterangan saksi-saksi yang tidak menguntungkan dakwaan Penuntut Umum kemudian diragukan dan dikesampingkan dalam Surat Tuntutan, bukankah tujuan persidangan adalah untuk mencari kebenaran materiil.

Di samping itu pernyataan Penuntut Umum yang meragukan validitas keterangan saksi karena adanya kedekatan psikologis, sama sekali tidak disertai bukti-bukti. Dengan kata lain Penuntut Umum hanya membuat asumsi belaka.

6. Manipulasi hukum dan tebang pilih dalam Penyidikan dan Penuntutan Perkara yang melanggar asas The Due Process of Law dan Negara Hukum

Selain masalah politik dan latar belakang bocornya sprindik penyidikan perkara klien kami, kami juga mencium adanya aroma tebang pilih dan spirit menghukum yang sangat besar dalam perkara ini. Sebagaimana kita ketahui, dalam dakwaan dan tuntutannya Penuntut Umum telah mendalilkan adanya uang yang mengalir kepada para anggota kongres Ketua Umum Partai Demokrat di Bandung pada Tahun 2010, namun demikian seolah Penuntut Umum menutup mata bahwa ada 3 (tiga) kandidat yang mencalonkan diri dalam kongres pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Kami berkeyakinan sejak awal penyidik KPK sudah mengetahui tentang hal tersebut, namun bagaimana mungkin kedua calon lainnya bisa tidak dijerat dengan permasalahan hukum yang sama?

Dalam persidangan ini, para peserta kongres yang hadir saat itu menyampaikan bahwa mereka memperoleh aliran dana dari tim sukses kandidat Ketua Umum lainnya, bahkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ada saksi yang menerangkan mereka pun mendapatkan aliran dana dari seluruh tim sukses kandidat Ketua Umum Partai Demokrat yang ada saat itu. Dalam permasalahan hukum yang menjerat mantan

- 16 -

Menpora Andi Malarangeng, dirinya sama sekali tidak dihubungkan dengan permasalahan dana yang mengalir dalam kongres tersebut. Bahkan kandidat Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Marzuki Ali, sama sekali tidak tersentuh permasalahan hukum. Lalu timbul pertanyaan, mengapa Anas Urbaningrum saja yang dihadapkan kemuka hukum dengan tuduhan adanya aliran dana kepada para anggota kongres partai Demokrat? Pada titik ini lah kami merasakan ada nuansa tebang pilih dalam penegakan hukum.

Selain itu, untuk dapat mendudukkan klien kami menjadi tersangka dalam perkara ini, penyidik KPK telah mengumpulkan 280 lebih orang saksi. Merupakan hal yang sangat luar biasa dalam upaya pengungkapan peristiwa pidana dengan saksi yang begitu banyak. Secara hukum, seseorang dapat dijadikan tersangka atas adanya dugaan tindak pidana, cukup dengan adanya 2 alat bukti permulaan yang cukup. Begitu pula untuk menghukum seseorang, Majelis Hakim cukup mendasarkan pada 2 alat bukti yang saling mendukung satu dengan yang lainnya, yang membuktikan adanya suatu tindak pidana.

Dengan begitu banyak saksi dalam berkas perkara, maka timbul pertanyaan dibenak kami. Apakah begitu sulit untuk membuktikan kesalahan klien kami? Atau memang tidak ada kesalahan sehingga perlu “dicari cari” saksi untuk mendapatkan kesalahan? Setelah menjalani persidangan perkara ini dalam 4 ( empat) bulan, maka kami-pun dapat merasakan adanya hal yang dicari-cari dalam perkara ini. Hal itu dapat kami simpulkan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Keterangan saksi satu dengan yang lainnya tidak sinkron bahkan bertentangan. Ibaratkan sebuah puzzle, banyak bagian yang hilang dan terputus-putus untuk dapat membuktikan suatu peristiwa hukum ataupun suatu cerita karangan. Hal yang paling menyentuh adalah tidak sedikit saksi yang mengakui dimuka persidangan bahwa dirinya merasa takut pada saat diperiksa oleh KPK, karena diancam Muhammad Nazaruddin sehingga memberikan keterangan yang berbeda pada saat dimuka persidangan.

Apakah kemudian berdasarkan fakta-fakta yang telah berubah dan fakta-fakta yang tidak lengkap tersebut dapat membuktikan kesalahan Terdakwa? Momen

- 17 -

pembacaan tuntutan Penuntut Umum menjawab segalanya. Surat tuntutan sebanyak 1.791 halaman yang dibacakan dengan lantang dimuka persidangan membuat kami tercengang. Dalam tuntutannya seolah Penuntut Umum menutup mata atas fakta-fakta persidangan. Sempat terbersit dibenak kami, untuk apa kita bersidang apabila Penuntut Umum dengan kacamata kuda berpaku pada Berita Acara Pemeriksaan dan surat dakwaan. Berdasarkan fakta ini lah kami menilai Penuntut Umum mempunyai semangat menghukum yang sangat tinggi. Ditambah lagi dengan tuntutan 15 tahun dan pembayaran sejumlah uang yang jumlahnya sangat bombastis. Apakah ini yang dinamakan semangat pemberantasan korupsi dengan mengedepankan rasa keadilan?

Majelis Hakim yang mulia,Saudara penuntut umum yang terhormat, danRekan-rekan pers yang kami hormati.

Kita tahu bahwa di negeri ini fitnah dan gosip politik mudah sekali tersebar. Kebenaran kerapkali sengaja disembunyikan. Media massa lebih senang fokus pada bombastisnya berita, dan lantas menyebarluaskannya. Tak banyak yang mau sungguh-sungguh mencari tahu kebenaran berita itu.

Kemanusiaan seseorang mestinya terganggu ketika fitnah yang tak punya bukti kuat disebarluaskan secara massif dan sistematis. Fitnah seperti itu ampuh membunuh karakter, mematikan karier serta masa depan seseorang. Dan yang lebih penting lagi, fitnah itu menghancurkan kehidupan keluarga dan anak-anak orang yang difitnahnya. Ironis jika banyak yang tidak mau tahu dan acuh saja pada itu semua.

Klien kami memang bukan orang suci. Lazimnya manusia lainnya, ia juga punya salah dan khilaf. Tapi klien kami tidak akan diam pada fitnah yang memang tak pernah diperbuatnya.

II. FAKTA PERSIDANGAN DAN ANALISA FAKTA

Majelis Hakim yang kami muliakan,Penuntut Umum yang kami hormati,Rekan-rekan pers dan masyarakat luas yang sangat kami

- 18 -

hargai

II.1. Fakta Persidangan

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari: (i) keterangan saksi; (ii) keterangan ahli; (iii)surat;(iv) petunjuk; dan (v) keterangan terdakwa.

a. Alat Bukti Keterangan saksi

Pasal 1 angka (27) KUHAP menyatakan bahwa : “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Bahwa selama persidangan perkara ini, telah dihadirkan sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga orang saksi a charge (saksi memberatkan) dan 6 (enam) orang saksi a de charge (saksi meringankan), yang semuanya telah didengar kesaksiannyadimuka persidangan perkara ini, baik saksia chargeyang dihadirkan oleh Penuntut Umummaupun saksi a de charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum. Keterangan saksi-saksi tersebut kami lampirkan pada bagian akhir Nota Pembelaan ini (Lampiran-1 dan Lampiran-2).

Sedangkan keterangan-keterangan saksi a charge yang terdapat dalam berkas perkara sebanyak _____ orang, namun tidak dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, maka keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi tersebut tidak dapat dipergunakan dalam proses pembuktian perkara dengan dasar hukum sebagai berikut:

berdasarkan ketentuan Pasal 185 (1) KUHAP disebutkan “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan”

M. Karjadi dan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Acara

- 19 -

Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar”, halaman 164, memberikan komentar terhadap ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut: “alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang terpenting. Keterangan yang diucapkan di muka polisi itu bukanlah kesaksian, lain halnya apabila keterangan itu diberikan pada pemeriksaan pendahuluan dengan disumpah terlebih dahulu, ditetapkan dalam berita acara yang dibacakan di muka sidang, oleh karena orangnya tidak datang”;

Demikian juga pendapat ahli hukum yaitu M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, halaman 286, menyatakan: “...... alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.....”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikarenakan saksi-saksi tersebut tidak pernah dihadirkan dan disumpah di muka persidangan maupun keterangan yang diberikan dalam BAP tidak pernah dibacakan dimuka sidang, kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar tidak mempergunakan sebagai alat bukti dan mengesampingkan seluruh keterangan saksi-saksi dalam BAP yang tidak dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (28) KUHAP, keterangan Ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan”.

Bahwa dalam proses persidangan perkara ini telah dihadirkan 7 (tujuh) orang ahli yang bernama Prof. Dr. Siti Ismiyati Jenie, S.H., CN sebagai ahli

- 20 -

hukum Perdata, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum sebagai ahli hukum Pidana dan Dr. Yunus Husein, S.H., LLM sebagai ahli Tindak Pidana Pencucian Uang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum bernama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. sebagai ahli hukum Tata Negara, Prof. Erman Rajagukguk. S.H., LL.M., Ph.D sebagai ahli hukum Perusahaan, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H sebagai ahli hukum Pidana, dan Dr. Chusnul Mariyah sebagai ahli bidang ilmu Politk. . Keterangan Ahli bertujuan untuk membuat terang ataupun memperjelas tindak pidana yang telah didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa.

Bahwa keterangan ahli-ahli tersebut di atas, selengkapnya kami lampirkan pada bagian akhir Nota Pembelaan ini (Lampiran-3).

c. Alat Bukti Surat

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 186 KUHAP, alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c, adalah surat yang dibuat di atas sumpah atau dilakukan dengan sumpah yaitu:

i. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

ii. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

iii. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya

- 21 -

mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

iv. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo mengajukan ______ alat bukti surat, sedangkan Terdakwa mengajukan _______ bukti surat dalam persidangan a quo.

d. Alat Bukti Petunjuk

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam suatu perkara pidana, petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari (i) keterangan saksi; (ii)surat; dan (iii) keterangan Terdakwa (vide pasal 188 ayat (2) KUHAP).

[berikan sedikit analisa apa yang nantinya dipergunakan Penuntut Umum sebagai petunjuk dan dihubungkan dengan alat bukti yang mana petunjuk tersebut]

Berkenaan dengan hal tersebut, Penuntut Umum dalam Tuntutannya telah menjelaskan mengenai teori-teori alat bukti petunjuk menurut Hukum Acara Pidana. Namun demikian Penuntut Umum tidak menjelaskan secara lebih konkrit alat bukti petunjuk apa yang digunakan oleh Penuntut Umum dan dari mana Penuntut Umum mendapatkan alat bukti petunjuk tersebut untuk membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan.

Bahwa Alat Bukti Petunjuk Penuntut Umum ini akan kami uraikan berdasarkan analisa dan pemahaman yuridis kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dituangkan dalam Bagian

- 22 -

III mengenai Analisa Yuridis Terhadap Tuntutan Penuntut Umum.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Bahwa selengkapnya keterangan Terdakwa tersebut kami lampirkan pada bagian akhir Nota Pembelaan ini (Lampiran ...).

II.2. Analisa Fakta Persidangan

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan,Penuntut Umum yang kami hormati,Rekan-rekan pers dan masyarakat luas yang sangat kami hargai

Berdasarkan seluruh uraian keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta bukti-bukti surat dan petunjuk yang diajukan selama pemeriksaan di persidangan, apabila dianalisa dengan menghubungan alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka akan terungkap fakta-fakta persidangan yang semakin menjelaskan bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan analisa kami, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

A. Terkait Dakwaan Kesatu

1. Fakta bantahan terhadap dalil Penuntut Umum mengenai keinginan Terdakwa tampil menjadi Presiden R.I. dan penghimpunan kantong-kantong dana

a. Terdakwa bukan pemilik Anugrah Group yang kemudian berubah nama menjadi

- 23 -

Permai Group

Fakta Kepemilikan dari PT Anugerah Nusantara

Bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum halaman 4, yang mendalilkan bahwa untuk menghimpun dana guna menyiapkan logistik, Terdakwa dan saksi Muhammad Nazarudin bergabung dalam Anugrah Group yang kemudian berubah nama menjadi Permai Group.

Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut tidak benar. Berdasarkan fakta persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

(i) Fakta persidangan tanggal 7 Juli 2014, saksi Clara Mauren men-erangkan tidak pernah ada Anu-grah Group. Penamaan Anugrah Group dan Permai Group berawal dari pemberitaan media seputaran perkara Hambalang dan lainnya maka fakta yang sebenarnya adalah PT Anugrah Nusantara bukan Anugrah Group.

(ii) Bahwa saksi Clara Mauren men-erangkan pernah menjabat sebagai manager marketing di PT Anugerah Nusantara, kemudian saksi Clara Mauren memberikan keterangan bahwa saksi tidak per-nah melihat Terdakwa berkantor di PT Anugerah Group. Saksi Clara Mauren juga tidak melihat adanya ruang kerja Terdakwa di PT Anu-grah Group maupun setelah berubah nama menjadi Permai Group. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengikuti atau memimpin rapat perusahan di Anu-grah Group maupun di Permai Group. Bahkan saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pemilik

- 24 -

Anugrah Group dan Permai Group adalah saksi Muhammad Nazarud-din.

(ii) Fakta persidangan tanggal 14 dan 18 Agustus 2014, saksi Mindo Rosalina Manulang mantan Direktur Market-ing Permai Group, saksi memberikan keterangan bahwa pimpinan dari Anugrah Group yaitu, saksi Muham-mad Nazaruddin, saksi Neneng Sri Wahyuni, Nasir dan Hasyim. Saksi menjelaskan bahwa yang mempunyai wewenang untuk mengatur perun-tukkan atau penggunaan terkait dana-dana yang dikelola oleh Permai Group atau Anugerah Nusantara adalah saksi Muhamad Nazarudin dan saksi Neneng Sri Wahyuni. Saksi menjelaskan bahwa yang mempunyai wewenang atau otoritas dalam hal penerimaan karyawan, menentukan karier karyawan, jabatan karyawan dalam perusahaan, dan menentukan gaji karyawan adalah saksi Muhamad Nazarudin dan saksi Neneng Sri Wahyuni.

(iii) Fakta Persidangan tanggal 18 Agustus 2014, saksi Dadiono mantan kurir di PT Anugrah Group, mene-gaskan bahwa pimpinan dari Anugrah Group adalah saksi Muhamad Nazarudin.

(iv) Fakta persidangan tanggal 14 dan 18 Agustus 2014, saksi Yulianis man-tan wakil Direktur Keuangan Anu-grah Group, menegaskan bahwa pimpinan Anugrah Group adalah saksi Muhammad Nazaruddin. Saksi juga menjelaskan bahwa otoritas penggunaan keuangan Anugrah Group harus disetujui oleh saksi Yu-lianis, saksi Neneng Sri Wahyuni dan saksi Muhammad Nazaruddin.

- 25 -

(v) Fakta persidangan tanggal 14 Agus-tus 2014, saksi Oktarina Furi menje-laskan bahwa otoritas penggunaan keuanganan Anugrah Group harus disetujui oleh saksi Yulianis, saksi Neneng Sri Wahyuni dan saksi Muhamad Nazarudin.

(vi) Fakta persidangan tanggal 1 Sep-tember 2014, saksi Syarifah men-erangkan bahwa Pimpinan dari PT Anugrah Group adalah saksi Muham-mad Nazaruddin, saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa datang di PT Permai Group.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka telah terungkap bahwa Terdakwa bukan sebagai pemilik maupun pimpinan dari PT Anugrah Group yang beralamat di Jl. KH Abdullah Syafii No 9, Tebet, Jakarta Selatan yang kemudian berubah nama menjadi PT Permai Group setelah pindah kantor ke Tower Permai di Jl. Warung Buncit Raya No 27, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Bahwa Pemilik dan sekaligus Pimpinan dari PT Anugrah Group yang kemudian berubah nama menjadi PT Permai Group adalah saksi Muhammad Nazaruddin, hal ini sebagaimana diterangkan oleh mantan karyawan-karyawan Muhamad Nazarudin dalam fakta persidangan, bahkan saksi Clara Mauren menerangkan bahwa saksi Muhammad Nazaruddin ketika ditahan, masih bisa memimpin rapat-rapat perusahan dari dalam tahanan di Mako Brimob, lapas Cipinang bahkan lapas Sukamiskin di Bandung.

Fakta tentang kepengurusan PT Anugerah Nusantara

Bahwa berdasarkan dokumen dan informasi yang diperoleh Penasihat Hukum

- 26 -

tentang struktur kepemilikan dan kepengurusan dari PT. Anugrah Nusantara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terungkap secara jelas bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Pemilik dan bukan juga sebagai Pengurus dari PT Anugrah Nusantara. Hal ini berdasarkan data pada Subdit Badan Hukum, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1.Pendirian PT Anugrah Nusantara

a. Nomor dan tanggal akta : 75; 25 Jan-uari 1999

b.Notaris : H.Asman Yunus,SH SpN berkedudukan di Pekanbaru

c. Nomor dan Tanggal SK : C-12644 HT.01.01.TH.2001 tanggal 7 Novem-ber 2001

d.Kedudukan : Pekanbaru

e. Jangka waktu : 75 tahun

f. Maksud dan tujuan : Perdagangan, Pembangunan, Pengangkutan Darat, Perindustrian, Perbengkelan, Jasa, Pertanian, Pertambangan, dan Perc-etakan.

g.Modal Perseroan:

Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000 terbagi atas 2000 saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000.

Modal Ditempatkan : 600 saham atau Rp. 600.000.000

Modal disetor : Rp. 600.000.000

Susunan Pemegang Saham :Muhammad Nazarudin : 330

- 27 -

sahamDrs. Ayub Khan : 90 sahamMuhammad Nasir : 60 sahamMuhammad Ali : 60 sahamMuhammad Yunus Rasyid, SH : 60 saham

Susunan Pengurus :Direktur Utama : Muhammad NazarudinDirektur : Muhammad NasirKomisaris Utama : Drs. Ayub KhanKomisaris : Muhammad AliKomisaris : Muhammad

Yunus Rasyid, SH

2. Perubahan Anggaran Dasar

a. Nomor dan Tanggal Akta : 1; tanggal 1 Februari 2006

b.Notaris : H. Asman Yunus, SH, SpN berkedudukan di Pekanbaru

c. Nomor dan Tanggal SK : C-11264 HT.01.04.TH.2006 tanggal 20 April 2006

d.Modal Perseroan

- Modal Dasar : Rp.100.000.000.000 terbagi atas 100.000 saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000

- Modal ditempatkan : 25.000 saham atau Rp. 25.000.000.000

- Modal disetor : Rp. 25.000.000.000

e. Susunan Pemegang Saham:

Muhammad Ali : 20.000 sahamRizal Ahmad : 2.500 sahamMuhammad Yunus Rasyid, SH : 2.500 saham

- 28 -


a. Nomor dan Tanggal Akta : 38; tanggal 30 Desember 2006

b.Notaris : H. Asman Yunus, SH,SpN berkedudukan di Pekanbaru

c. Nomor dan tanggal akta : C-00423 HT.01.04.TH.2007 tanggal 8 Oktober 2007

d.Susunan Pemegang saham

Muhammad Nazarudin : 20.000 sahamRizal Ahmad : 2.500 sahamMuhammad Yunus Rasyid,SH :2.500 saham

e. Susunan Pengurus

Direktur Utama : Rizal AhmadDirektur : Widhya MulyaDirektur : MardiantoDirektur : Amin AndokoDirektur : Drs. Ahmad DarsonoDirektur : Muhammad AliKomisaris Utama : Muhammad NazarudinKomisaris : Muhammad Yunus Rasyid, SH

4.Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 ten-tang Perseroan Terbatas

a. Nomor dan tanggal akta : 2; tanggal 1 April 2008

b.Notaris : H. Asman Yunus,SH,SpN berkedudukan di Kota Pekanbaru

c. Nomor dan tanggal SK : AHU-39823.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008

d.Kedudukan : Kota Pekanbaru

e. Jangka waktu : tidak terbatas

- 29 -

f. Maksud dan Tujuan: Perdagangan, Pembangunan, Telekomunikasi, Pen-gangkutan, Perindustrian, Perbengke-lan, Jasa, Pertanian, Pertambangan, dan Percetakan

g.Modal Perseroan

- Modal Dasar: Rp. 100.000.000.000 terbagi atas 100.000 saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000

- Modal ditempatkan/disetor : 25.000 saham atau Rp. 25.000.000.000

h.Susunan Pemegang Saham

Muhammad Nazarudin : 20.000 sahamRizal Ahmad : 2.500 sahamMuhammad Yunus Rasyid,SH : 2.500 saham

i. Susunan Pengurus

Direktur Utama : Rizal AhmadDirektur : Widhya MulyaDirektur : MardiantoDirektur : Amin HandokoDirektur : Drs. Ahmad DarsonoDirektur : Muhammad AliKomisaris Utama : Muhammad NazarudinKomisaris : Muhammad Yunus Rasyid,SH


a. Nomor dan tanggal akta : 50; tanggal 31 Januari 2009

b.Notaris : H. Asman Yunus, SH,SpN berkedudukan di Kota Pekanbaru

c. Nomor dan tanggal SK : AHU-25305.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010

d.Modal Perseroan

- 30 -

- Modal Dasar : Rp. 500.000.000.000 terbagi atas 500.000 saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000


e. Susunan Pemegang Saham

Muhammad Nazarudin : 190.000 sahamRizal Ahmad : 5.000 sahamMuhammad Yunus Rasyid,SH : 5.000 saham

6.Perubahan data perseroan

a. Nomor dan tanggal akta : 36 tanggal 28 februari 2009


c. Nomor dan tanggal surat : AHU-AH.01.10-13125 tanggal 27 Mei 2010

d.Susunan pemegang saham

Muhajidin Nur Hasim : 160.000 sahamRizal Ahmad : 20.000 sahamMuhammad Yunus Rasyid,SH : 20.000 saham

e. Susunan Pengurus

Direktur Utama : Rizal AhmadDirektur I : Wasis GinanjarDirekrut II : Amin HandokoDirektur III : Drs. Achmad DarsonoDirektur IV : Muhammad AliDirektur V : Muhammad Fajar KurniaKomisaris Utama : Mujahidin Nur HasimKomisaris : Muhammad Yunus Rasyid, SH

7.Perubahan Data Perseroan

- 31 -

Nomor dan tanggal Angka : 57, tanggal 30 Mei 2009Notaris : H. Asman Yunus, SH,SpN berkedudukan di Kota PekanbaruNomor dan tanggal surat : AHU-AH.01.10-14335 tanggal 10 Juli 2010Susunan PengurusDirektur Utama : Rizal AhmadDirektur I : Amin HandokoDirektur II : Saimun SinagaDirektur III : Drs. Ahmad DharsonoDirektur IV : Muhammad FajarkurniaDirektur V: Muhammad Hasan UtoyoKomisaris Utama : Mujahidin Nur

HashimKomisaris : Muhammad Yunus Rasyid,

SH, M.Hum


a. Nomor dan tanggal Akta : 1; tanggal 1 September 2009

b.Notaris: H. Asman Yunus, SH,SpN berkedudukan di Kota Pekanbaru

c. Nomor dan tanggal surat : AHU-AH.01.10.15668 tanggal 23 Juni 2010

d.Susunan Pemegang Saham:

Amin Handoko : 120.000 sahamSaimun Sinaga : 60.000 sahamMuhammad Yunus Rasyid, SH,Mhum : 20.000 saham

e. Susunan Pengurus :

Direktur Utama : Amin HandokoDirektur I : Muhammad FajarKurniaDirektur II : Muhammad Hasan UtoyoKomisaris Utama : Saimun SinagaKomisaris : Muhammad Yunus Rasyid, SH,M.HumKomisaris : Drs. Achmad Dharsono

9.Perubahan Anggaran Dasar

- 32 -

a. Nomor dan Tanggal Akta : 48 tanggal 31 Desember 2010


c. Nomor dan tanggal SK : AHU-13055.AH.01.02.tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011

d.Nomor dan tanggal surat : AHU-AH.01.10-11817 tanggal 20 April 2011

e. Nomor dan tanggal surat : AHU-AH.01.10-11818 tanggal 20 April 2011

f. Modal Perseroan

- Modal Dasar : Rp. 100.000.000.000 terbagi atas 100.000 saham, masing-masing saham bernilai Rp. 1.000.000


g.Susunan pemegang saham

Amin Andoko : 17.500 sahamSaimun Sinaga : 7.500 saham

h.Susunan Pengurus

Direktur Utama : Amin AndokoDirektur : Muhammad FajarkurniaKomisaris Utama : Saimun SinagaKomisaris : Drs. Achmad Dharsono

Berdasarkan uraian data diatas, maka telah terungkap secara jelas :

Bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2010 tidak tercantum nama Terdakwa baik sebagai Pemilik, atau sebagai pe-megang saham, maupun sebagai pen-gurus pada PT Anugrah Nusantara.

Bahwa Pemilik dan Pengurus dari PT Anu-grah Nusantara adalah saksi Muhammad Nazaruddin dan Keluarganya.

b. Terdakwa tidak penah membentuk

- 33 -

kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN

Bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan halaman 4 dan dalam Tuntutan Penuntut Umum halaman 1238 yang mendalilkan bahwa dalam rangka membentuk logistik Terdakwa membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN.

Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut tidak benar dan telah dibantah oleh saksi-saksi yang namanya justru disebut dalam Surat Dakwaan, yaitu saksi Angelina Patricia Sondakh, saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Yulianis, saksi Mirwan Amir, saksi Pasha Ismaya Sukardi, dan saksi Muhammad Rahmat.

Fakta terkait proyek-proyek Kemendiknas yang dikelola Angelina Patricia Sondakh

Bahwa menurut keterangan saksi Angelina Patricia Sondakh dipersidangan tanggal 14 Agustus 2014, saksi menjelaskan mendapat arahan dari pimpinan komisi yaitu Prof Mahyudin, bahwa untuk penganggaran pembagiannya sesuai kursi yang ada di DPR. Partai Demokrat mendapat 20%, karena 20% itu sesuai kursi Partai Demokrat di DPR. Setelah Prof Mahyudin menyatakan hal tersebut, saksi kemudian memberitahukan kepada Muhammad Nazaruddin, bahwa jatah partai demokrat ada 20%, Muhammad Nazaruddin mengatakan “ya sudah itu diisi oleh Rosa, karena itu jatah partai nanti yang 1%-nya buat teman-teman di komisi nanti diselesaikan Rosa, untuk pimpinan banggar 1%-nya untuk fraksi biar saya sendiri yang menyelesaikan”.

Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada saksi untuk mengurus proyek yang berkaitan

- 34 -

dengan Hambalang dan juga proyek-proyek yang lain, saksi menjelaskan bahwa saksi Muhammad Nazaruddin yang memberikan perintah kepada saksi, serta mengatur saksi untuk mengurus proyek-proyek di Kemendiknas, dimana jatah yang berasal dari proyek Kemendiknas saksi serahkan kepada saksi Muhammad Nazaruddin.

Dari keterangan saksi Angelina Patricia Sondakh, maka fakta yang terungkap adalah bahwa yang mengatur dan mengurus pembagian fee proyek Kemendiknas adalah Muhammad Nazaruddin dan bukan Terdakwa. Saksi juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut campur dalam pengurusan proyek-proyek, karena yang memerintahkan langsung terkait pengurusan proyek adalah Muhammad Nazarudin.

Fakta terkait proyek-proyek Kemenpora

Saksi Angelina Patricia Sondakh dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2014 menjelaskan, bahwa Muhammad Nazarudin yang mengatur dan mengurus proyek-proyek di Kemenpora, Muhammad Nazaruddin mengatakan kepada saksi agar saksi menjalankan perintah Nazarudin “mbak angie harus menuruti kata2 saya, mbak angie duduk aja dikomisi X jalankan perintah saya nanti saya akan mengupayakan mas Adji jadi ketua komisi V, dan saya menginginkan mas Adji juga jadi ketua komisi V. saya menjalankan apa yang pak Nazar perintahkan kepada saya, sehingga pak Nazar mengatakan kamu hanya menjalankan saja rumusannya adalah demikian, pokoknya kalau untuk komisi X kamu tidak usah mengerjakan yang lain lain, kamu tidak usah mengerjakan Kemenpora kamu juga tidak perlu mengerjakan Kemenbudpar, apalagi Kemenbudpar dan Kemenpora dua duanya adalah menteri dari partai demokrat, jadi tidak usah dikritisi programnya hanya diperjuangkan saja”

- 35 -

Bahwa dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2014 Saksi Mindo Rosalina Manulang telah menegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut pertemuan-pertemuan yang membahas proyek Hambalang pada Kementrian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya saksi juga menegaskan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki peranan dalam pengurusan proyek Hambalang.

Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juli 2014 Saksi Wafid Muharam mantan Sekertaris Menteri Pemuda dan Olahrga (Sesmenpora) telah menegaskan bahwa selama kegiatan proyek Hambalang berlangsung, saksi tidak pernah mendengar nama Terdakwa, dan setiap pertemuan atau rapat-rapat di Kementrian Pemuda dan Olahraga saksi Wafid Muharam tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan tidak pernah membicarakan proyek-proyek Kementrian Pemuda dan Olahraga dengan Terdakwa.

Dalam persidangan tanggal 3 Juli 2014, saksi Paul Nelwan yang merupakan mantan anggota tim asistensi proyek pusat pendidikan olahraga di Hambalang, menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Terdakwa. Saksi juga menyatakan tidak pernah mendengar nama Terdakwa disebut-sebut dalam proyek Hambalang di Kementrian Pemuda dan Olahraga.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terungkap dengan jelas, Terdakwa tidak terkait dan sama sekali tidak memiliki peran dalam mengurus serta mengatur proyek-proyek yang ada di Kementrian Pemuda dan Olahrga.

Kantong Dana yang dikelola saksi Mirwan Amir, saksi Pasha Ismaya Sukardi, saksi Muhammad Rahmad

Dalam persidangan tanggal 7 Agustus 2014,

- 36 -

saksi Mirwan Amir, saksi Pasha Ismaya Sukardi, saksi Muhammad Rahmad, menjelaskan bahwa para saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar Terdakwa mengurus proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN. Para Saksi juga menjelaskan proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari ABPN itu tidak dipengaruhi oleh ketua bidang politik Partai Demokrat.

Para Saksi membantah pernah mengurus baik itu proyek APBN, BUMN atau proyek lainnya, adapun hal-hal yang dibantah Para Saksi:

(i) Saksi Mirwan Amir menerangkan:

- Saksi tidak mengurus proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN;

- Saksi tidak pernah mengelola anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) bersama adiknya melalui PT. Hotel Kualatripa, Tripa Bangun Pratama, PT. Tripa Wisata Tour, dan CV. Nasita, namun saksi menegaskan bahwa yang disebutkan itu adalah bisnis dari orang tua saksi, sehingga tidak ada hubungannya dengan APBN.

- Saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) kepada saksi Muhammad Nazaruddin di bulan April 2010;

- Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari saksi Mafud Suroso.

- Saksi juga mengatakan tidak pernah memberikan uang sebesar Rp.25.00.000.000 (dua puluh lima milyar Rupiah) kepada Terdakwa.

(ii) Saksi Muhammad Rahmad

- Saksi tidak pernah mengelola dana milik Terdakwa sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua trilyun lima

- 37 -

ratus milyar Rupiah), bahkan saksi mengatakan di depan Majelis Hakim bahwa saksi telah difitnah luar biasa.

- Saksi membantah mengelola uang milik Terdakwa sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah).

- Saksi tidak pernah mengelola dana Terdakwa sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah), bahkan saksi menerangkan sejak saksi bersama dengan Terdakwa di DPR-RI, uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pun Terdakwa belum pernah diberikan kepada Saksi.

(iii) Saksi Pasha Ismaya Sukardi

- Saksi bukan kantong dana dan katong bisnis dari Terdakwa.

- Saksi tidak memiliki usaha dibidang impor gula.

- Saksi tidak pernah memiliki kamar bisnis yang difasilitasi dananya secara politik oleh Terdakwa ataupun pihak lain.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka telah terungkap secara jelas, Terdakwa tidak memiliki kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek Pemerintah dan APBN sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum halaman 4, dan Tuntutan halaman 1238 bahwa dari kesaksian saksi Angelina Patricia Sondakh, saksi Mirwan Amir, saksi Pasha Ismaya Sukardi, saksi Muhammad Rahmad, saksi Mindo Rosalina Manulang, dan saksi Yulianis juga terungkap bahwa tidak ada peran dari Terdakwa dalam urusan-urusan proyek yang bersumber dari

- 38 -

APBN.

Terdakwa juga tidak pernah mengikuti rapat-rapat atau pertemuan untuk membahas proyek-proyek di Pemerintah dan APBN di Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), bahwa saksi-saksi juga menegaskan mereka tidak pernah mengelola dan membentuk kantong-kantong dana untuk kepentingan Terdakwa

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan halaman 4 dan Surat Tuntutan halaman 1238 yang pada pokoknya menguraikan dalil bahwa Terdakwa membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek BUMN adalah tidak benar dan tidak berdasar.

c. Fakta bantahan dalil Penuntut Umum mengenai fee pengurusan proyek yang dilakukan Terdakwa sebesar 7% sanpai dengan 22%.

Penuntut umum dalam surat tuntutannya, halaman 1238 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam pengurusan proyek yang dilakukan Terdakwa melalui Permai Group, Terdakwa mendapatkan fee antara 7% (tujuh persen) sampai dengan 22% (dua puluh dua persen) yang disimpan di brankas Permai Group.

Fakta bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan proyek – proyek yang bersumber dari APBN

Bahwa saksi M Arif Taufikurahman dalam persidangaan tanggal 26 Juni 2014, menyatakan tidak pernah melakukan pembicaraan mengenai proyek dengan Terdakwa, kesaksian saksi M Arif Taufikurahman juga didukung dengan saksi Abdul Ali Fauzi, saksi Sir Maharani Siregar dan saksi Yuli Nurwanto bahwa tidak pernah ada pembicaraan dengan Terdakwa

- 39 -

mengenai proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya.

Bahwa saksi Teuku Bagus dalam persidangan tanggal 30 Juni 2014 menyatakan, pada akhir tahun 2010 saksi pernah bertemu dengan saksi Dedy Kusdinar dan saksi Lisa L Isa, dalam pertemuan tersebut saksi Lisa L Isa atas perintah Sesmenpora menyampaikan kepada saksi mengenai kewajiban fee sebesar 18% dari kontrak yang akan ditandatangani PT Adhi Karya terkait proyek Hambalang. Saksi Teuku Bagus secara jelas menyatakan tidak ada keterlibatan Terdakwa mengenai permintaan fee sebesar 18%, saksi juga menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, hanya mengetahui dari pemberitaan media.

Bahwa saksi Wafid Muharam, menyatakan tidak mengetahui mengenai permintaan fee sebesar 18%, saksi dalam persidangan menyatakan bahwa tidak ada pertemuan dengan Terdakwa di chatter box di Plaza senayan yang dihadiri saksi, Terdakwa, saksi Muhammad Nazararuddin dan saksi Machfud Suroso yang membahas P3SON Hambalang. Saksi sangat meyakini tidak ada pertemuan tersebut. Kesaksian saksi Wafid Muharam juga didukung oleh saksi Mindo Rosalina Manulang yang menyatakan tidak pernah ada peran Terdakwa, ketika saksi Mindo Rosalina Manulang melakukan pengurusan proyek Hambalang dengan saksi Wafid Muharam.

Bahwa saksi Angelina Patricia Sondakh, menyatakan terkait permintaan fee sebesar 5% di proyek Kemendiknas adalah atas perintah langsung saksi Muhammad Nazaruddin, saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut campur dalam proyek-proyek Kemendiknas.

Bahwa saksi Yulianis dalam persidangan menyatakan, tugas saksi dalam mengelola

- 40 -

dan penggunaan fee-fee proyek, pembayaran dari BUMN setelah ada kesepakatan dan harus dengan persetujuan saksi Muhammad Nazaruddin. Saksi Yulianis sebagai wakil dari saksi Neneng Sri Wahyuni yang menjabat Direktur Keuangan PT Anugrah, menyatakan tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam pengelolaan keuangan PT Anugrah. Keterangan ini juga didukung oleh saksi Oktarina Furi yang menyatakan bahwa otoritas pengelolaan uang yang berlaku di PT Anugrah harus dengan persetujuan saksi Yulianis, saksi Neneng Sri Wahyuni dan saksi Muhammad Nazaruddin.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terungkap fakta Terdakwa sama sekali tidak berperan dalam pengurusan dan permintaan fee-fee antara 7% (tujuh persen) sampai dengan 22% (dua puluh dua persen) yang disimpan di brankas Permai terkait proyek Hambalang, proyek Kemendiknas maupun proyek-proyek lainnya.

d.Pengurusan proyek P3SON Hambalang

(1) Fakta penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1/HP/BPN RI/2010 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Bogor Jawa Barat (“SK BPN Tanah Hambalang”)

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, halaman ____ pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa meminta Ignatius Mulyono untuk menanyakan proses pengurusan sertifikat tanah terkait dengan Proyek P3SON Hambalang kepada BPN RI.

Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut tidak benar dan telah dibantah oleh saksi-saksi yang namanya justru disebut

- 41 -

dalam Surat Dakwaan, yaitu: saksi Joyo Winoto, Managam Manurung, Ignatius Mulyono, Wafid Muharam dan Mindo Rosalina Manullang.

Fakta pengurusan SK BPN Tanah Hambalang oleh Muhammad Nazaruddin melalui Ignatius Mulyono

Dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2014, saksi Joyo Winoto yang pada saat itu menjabat sebagai kepala BPN R.I., menyatakan tidak pernah dihubungi pihak manapun, dalam hal ini termasuk M. Nazaruddin, Mindo Rosalina Manulang maupun Ignatius Mulyono terkait penerbitan SK BPN Tanah Hambalang, kecuali dihubungi oleh Menpora Adhayaksa Dault pada tahun 2006. Bahkan saksi Joyo Winoto sama sekali tidak mengetahui adanya permintaan bantuan dari saksi Ignatius Mulyono kepada saksi Managam Manurung.

Dalam persidangan pada tanggal 14 Juli 2014, walaupun saksi Ignatius Mulyono mengaku mendapat perintah mengurus SK BPN Tanah Hambalang, namun menurut saksi Ignatius Mulyono yang memberi perintah adalah saksi Muhammad Nazaruddin. Sedangkan peran Terdakwa terkait pengurusan SK BPN Tanah Hambalang semata-mata merupakan “penilaian” saksi Ignatius Mulyono sendiri, karena perintah pengurusan SK BPN Tanah Hambalang kepada saksi Ignatius Mulyono disampaikan oleh saksi Muhammad Nazaruddin pada saat saksi Ignatius Mulyono dipanggil ke ruang ketua fraksi/Terdakwa oleh saksi Muhammad Nazaruddin dimana pada saat itu ada Terdakwa. Perintah saksi Muhammad Nazaruddin ditindaklanjuti oleh saksi Ignatius Mulyono dengan mendatangi

- 42 -

kantor BPN R.I. menemui saksi Managam Manurung.

Dalam persidangan tanggal 14 Juli 2014, saksi Managam Manurung membenarkan pernah dihubungi oleh saksi Ignatius Mulyono, namun demikian saksi menyatakan karena kesibukannya, saksi tidak melakukan hal apapun untuk menindaklanjuti permintaan saksi Ignatius Mulyono. Selanjutnya Saksi Managam Manurung yang pada saat itu menjabat sebagai Plt Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, menegaskan tidak pernah dihubungi oleh saksi Muhammad Nazaruddin, saksi Mindo Rosalina atau saksi Wafid Muharam terkait dengan pengurusan SK BPN Tanah Hambalang.

Bahwa baik saksi Joyo Winoto maupun saksi Managam Manurung menyatakan bahwa SK BPN Tanah Hambalang telah selesai karena memang sudah saatnya selesai. Dengan kata lain, penerbitan SK BPN Tanah Hambalang pada tanggal 6 Januari 2010 bukan karena “diurus” oleh Terdakwa maupun M. Nazaruddin melalui Ignatius Mulyono, namun karena memang BPN telah saatnya menerbitkan SK BPN Tanah Hambalang tersebut.

Bahwa SK BPN Tanah Hambalang yang telah diterbitkan tersebut selanjutnya diambil oleh saksi Ignatius Mulyono dan diserahkan kepada Muhammad Nazaruddin di ruang lantai 9, Gedung DPR RI

Fakta pengurusan SK BPN Tanah Hambalang oleh Muhammad Nazaruddin melalui Mindo Rosalina Manulang

Bahwa menurut keterangan saksi Mindo Rosalina Manulang pada persidangan

- 43 -

tanggal 14 Agustus 2014, Wafid Muharam pernah meminta saksi untuk menyampaikan kepada Muhammad Nazaruddin agar membantu pengurusan sertifikat proyek Hambalang. Dari keterangan saksi ini diketahui bahwa pihak yang membantu pengurusan sertifikat proyek Hambalang adalah Muhammad Nazaruddin, bukan Terdakwa atau setidak-tidaknya pihak yang diminta bantuannya oleh Wafid Muharam adalah Muhammad Nazaruddin, bukan Terdakwa.

Setelah saksi Mindo Rosalina Manulang menyampaikan pesan Wafid Muharam kepada saksi Muhammad Nazaruddin, saksi diperintahkan saksi Muhammad Nazaruddin untuk menghubungi saksi Joyo Winoto. Selanjutnya saksi beberapa kali menelpon saksi Joyo Winoto, tetapi tidak diangkat dan sms tidak dibalas sehingga kemudian saksi melapor kepada saksi Muhammad Nazaruddin. Menindaklanjuti laporan saksi Mindo Rosalina Manulang, saksi Muhammad Nazaruddin menghubungi seseorang, yang tidak diketahui saksi siapa orangnya. Saat itu saksi Muhammad Nazaruddin berkata: “Pak Joyo sudah ditelepon Rosa tetapi tidak diangkat mas, di-sms juga tidak dibalas”. Setelah menelpon orang tadi, akhirnya saksi Muhammad Nazaruddin memerintahkan kembali saksi Mindo Rosalina Manulang untuk menghubungi saksi Joyo Winoto, yang dibalas melalui SMS: “ke sekertaris saya saja”.

Setelah mendapat SMS dari saksi Joyo Winoto tersebut di atas, saksi Mindo Rosalina Manulang mendatangi kantor BPN R.I.. Kedatangan saksi ditemui oleh sekertaris Joyo Winoto dan menyerahkan bungkusan dokumen dengan amplop warna coklat. Bungkusan dokumen tersebut kemudian diserahkan saksi

- 44 -

Mindo Rosalina Manulang kepada saksi Muhammad Nazaruddin di ______.

Terkait pembicaraan pertelepon antara Muhammad Nazaruddin dengan “seseorang”, saksi Mindo Rosalina dalam persidangan memberi klarifikasi keterangannya pada butir 19 BAP tertanggal 1 Maret 2013, yang menyatakan: “Pak Nazar menghubungi Pak Anas Urbaningrum”. Dalam keterangannya di persidangan, Saksi Mindo Rosalina menyatakan tidak mengetahui siapa orang yang dihubungi saksi Muhammad Nazaruddin tersebut dan penyebutan nama Anas dalam BAP tertanggal 1 Maret 2013 semata-mata merupakan asumsi saksi Mindo Rosalina Manulang, karena istilah “mas” biasanya merupakan panggilan saksi Muhammad Nazaruddin kepada Terdakwa. Bahwa terkait dengan asumsi saksi Mindo Rosalina Manullang tersebut, Terdakwa dalam persidangan yang sama telah memberikan tanggapan yang membantah asumsi tersebut. Terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan apapun dengan Muhammad Nazaruddin, termasuk melalui telepon perihal SK BPN Tanah Hambalang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terungkap fakta, sebagai berikut:

(i) pengurusan SK BPN Tanah Hambalang atau sertifikat tanah proyek Hambalang merupakan inisiatif dan/atau perintah dari saksi Muhammad Nazaruddin, yaitu baik kepada saksi Ignatius Mulyojo maupun kepada saksi Mindo Rosalina Manulang;

(ii) Dokumen berupa SK BPN Tanah Hambalang yang telah diterbitkan oleh saksi Joyo Winoto selaku kepala BPN R.I. diserahkan kepada saksi

- 45 -

Muhammad Nazaruddin karena proses SK BPN tersebut selesai; dan

(iii) Terdakwa terbukti sama sekali tidak mempunyai inisiatif atau berperan dalam pengurusan SK BPN Tanah Hambalang tersebut.

(2) Fakta bantahan peran Terdakwa

dalam pengurusan Proyek P3SON

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan halaman _____ dan Surat Tuntutan halaman _______ pada pokoknya menguraikan dalil bahwa Terdakwa berperan dalam pengurusan proyek P3SON, antara lain membantu penerbitan SK BPN Tanah Hambalang, sebagaimana telah terbantahkan berdasarkan uraian di atas dan menghadiri pertemuan-pertemuan yang membicarakan proyek Hambalang.

Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan fakta persidangan, karena:

a. Saksi Wafid Muharam pada persidangan tanggal 2 Juli 2014 telah menegaskan bahwa selama kegiatan proyek Hambalang berlangsung, saksi tidak pernah mendengar nama Terdakwa. Justru saksi mendengar dari Prof. Mahyudin, saksi Angelina Sondakh yang selalu berkata bahwa yang mengurus proyek Hambalang adalah Muhammad Nazaruddin. Ditambahkan juga oleh Saksi Wafid Muharam bahwa Saksi Wafid Muharam tidak pernah bertemu dengan Terdakwa membicarakan proyek Hambalang.

b. Saksi Mindo Rosalina Manulang pada persidangan tanggal 14 Agustus 2014 telah menegaskan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut pertemuan-pertemuan yang membahas proyek

- 46 -

Hambalang. Selanjutnya saksi menegaskan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki peranan dalam pengurusan proyek Hambalang.

c. Saksi Machfud Suroso pada persidangan tanggal 30 Agustus 2014 telah menegaskan bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki peranan dalam pengurusan proyek Hambalang yang dimenangkan oleh PT Adhi Karya. Saksi juga menegaskan Terdakwa sama sekali tidak pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan yang membahas proyek Hambalang.

d. Saksi Teuku Bagus Noor pada persidangan tanggal 30 Juni 2014 bahkan secara tegas mengatakan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

e. Dalam keterangan Terdakwa pun dalam persidangan pada tanggal 4 September 2014 telah membantah membantu PT Adhi Karya memperoleh proyek Hambalang maupun mengikuti pertemuan-pertemuan yang membahas proyek Hambalang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka telah terungkap fakta Terdakwa sama sekali tidak berperan dalam pengurusan proyek Hambalang maupun memenangkan PT Adhi Karya untuk mengerjakan proyek Hambalang. Terdakwa juga terbukti tidak pernah mengikuti pertemuan-pertemuan yang membahas proyek Hambalang.

b. Campur tangan agar PT DGI mundur dari proyek P3 SON Hambalang dan PT Adhi

- 47 -

Karya yang maju.

Bahwa dalil Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun fakta persidangan telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Fakta pertemuan bulan puasa;

Bahwa saksi M. Arif Taufikurrahman tidak pernah melihat secara langsung pertemuan secara khusus antara saksi Machfud Suroso, saksi Muhammad Nazaruddin dan Terdakwa pada saat acara buka puasa bersama tahun 2010 di rumah Terdakwa. Saksi menyatakan hanya mendengar cerita tersebut dari saksi Machfud Suroso.

Saksi Machfud Suroso dalam keterangan di persidangan telah membantah adanya pertemuan khusus antara dirinya dengan saksi Muhammad Nazaruddin dan Terdakwa. Terdakwa ketika memberikan tanggapan di persidangan juga membantah adanya pertemuan tersebut, pertemuan khusus tersebut tidak mungkin terjadi karena pada saat acara buka puasa bersama tahun 2010 tersebut seluruh rumah sangat penuh oleh tamu undangan.

2. Fakta tentang sudah dikeluarkannya biaya oleh PT DGI untuk proyek Hambalang;

Bahwa Saksi Wafid Muharam dalam persidangan menyatakan pernah mendengar bahwa Mindo Rosalina Manulang telah mengeluarkan uang untuk mendapatkan proyek Hambalang, Saksi menyatakan bahwa terkait biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi Mindo Rosalina Manulang tersebut, saksi Wafid Muharam diminta untuk menggaantkian uang yang sudah

- 48 -

dkeluarkan sebesar Rp 21 Milyar.

Saksi Wafid Muharam menyatakan tidak mengetahui alasan kenapa saksi Mindo Rosalina Manulang meminta uang penggantian tersebut kepada saksi. Saksi Wafid Muharam kemudian meminta saksi Paul Nelwan dan saksi Lisa L Isa untuk menyelesaikan urusan dengan saksi Mindo Rosalina Manulang. Saksi Wafid Muharam menyatakan tidak mengetahui proses pengembalian uang tersebut kepada saksi Mindo Rosalina Manulang.

3. Fakta adanya pengembalian dana dari PT Adhi Karya kepada PT DGI melalui saksi Lisa L Isa;

Bahwa saksi Lisa L Isa dalam persidangan menyatakan pernah memberikan “berkas” kepada saksi Mindo Rosalina Manulang atas permintaan dari saksi Wafid Muharam. Saksi Lisa L Isa menyatakan penyerahan “berkas” tersebut ada 2 (dua) tahap. Saksi Lisa L Isa tidak mengetahui isi “berkas” tersebut, baru mengetahui bahwa isi “berkas” adalah uang ketika saksi diperiksa oleh KPK. Saksi menyatakan tidak mengetahui keterkaitan penyerahan “berkas” tersebut dengan mundurnya PT DGI dari proyek P3SON Hambalang. Saksi juga menyatakan tidak mengetahui keterkaitan antara penyerahan “berkas” tersebut dengan Terdakwa. Bahwa fakta yang menunjukkan mundurnya PT DGI dari proyek P3SON Hambalang adalah bukan karena perintah Terdakwa juga didukung oleh kesaksian saksi Paul Nelwan pada saat persidangan yang menegaskan, bahwa PT.DGI tidak lulus prakualifikasi, bukan disebutkan PT.DGI mundur dari kompetisi karena disuruh oleh Terdakwa.

- 49 -

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa mundurnya PT DGI yang dibawa oleh Mindo Rosalina Manulang dari proyek P3SON Hambalang, tidak ada campur tangan atau bahkan perintah dari Terdakwa. Fakta yang terungkap bahwa PT.DGI tidak lulus prakualifikasi dalam proses pelelangan proyek P3SON Hambalang.

(i) Fakta bantahan terhadap dalil Penuntut Umum mengenai penerimaan-pemerimaan oleh Terdakwa terkait dengan proyek-proyek di Kemendiknas dan Kemenpora yang dikerjakan oleh AK

a. Fakta mengenai Penerimaan Dana sebesar Rp 2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta Rupiah) dari PT Adhikarya.

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tun-tutannya halaman 1304, menyatakan Ter-dakwa menerima uang sebesar Rp 2.010.000.000,00 (dua milyar sepuluh juta Rupiah) dari PT Adhi Karya.

Bahwa dalil Penuntut Umum tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta persidan-gan.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mener-ima uang dari PT Adhi Karya, baik itu sebesar Rp 2.010.000.000,00 (dua mil-yar sepuluh juta Rupiah) (sebagaimana tertera pada halaman 1304 Surat Tun-tutan) maupun Rp. 2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya sumban-gan dari PT Adhi Karya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor pada tang-gal 30 Juni 2014, dimana saksi tidak kenal

- 50 -

dan tidak pernah bertemu dengan Ter-dakwa. Kemudian saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor menerangkan pernah melakukan pengeluaran uang secara bertahap berdasarkan permintaan dari saksi Munadi Herlambang dan saksi Indrajaja Manopol dan Pak Muchayat yang diperuntukkan untuk Terdakwa sebesar Rp. 2.210.000.000,- (dua milyar dua ratus sepuluh juta Rupiah).

Adapun pengeluarannya adalah sebagai berikut:

(i) Tanggal 19 April 2010, diberikan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) melalui Indrajaja Manopol;

(ii) Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) melalui Ketut Darmawan atas perintah dari Pak Muchayat; dan

(iii) Sebesar Rp. 1.510.000.000,- (satu milyar lima ratus sepuluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang diberikan kepada Munadi Herlambang;

- tanggal 15 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang diberikan kepada Munadi Herlambang;

- tanggal 1 Juni 2010, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) diberikan kepada Munadi Herlambang;

- tanggal 6 Desember 2010, sebesar Rp. 10.000.000,-. (sepuluh juta Rupiah) diberikan kepada Munadi Herlambang untuk biaya entertaiment Terdakwa.

Bahwa saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor menyatakan tidak pernah mengetahui apakah uang-uang tersebut di atas sampai kepada Terdakwa atau tidak dan saksi

- 51 -

Teuku Bagus Mokhamad Noor tidak per-nah bertanya tentang hal tersebut.

Bahwa keterangan yang disampaikan di atas dibantah oleh saksi Munadi Herlambang menyatakan tidak pernah menerima uang dari saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor yang peruntukkan untuk kepentingan Terdakwa dalam rangka Kongres Partai Demokrat di Bandung. Demikian juga dengan saksi Indrajaja Manopol yang menyatakan hal yang sama tidak pernah menerima uang dari saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor.

Bahwa penjelasan di atas menunjukkan Penuntut Umum tidak menguraikan analisa faktanya yang utuh sesuai dengan fakta sidang.

Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Munadi Herlambang tentang sumber dana pembayaran hotel-hotel di Bandung adalah dari saksi Pasya Ismaya Sukardi yang diberikannya dalam bentuk cash, kemudian dibayarkan oleh saksi Munadi Herlambang kepada PT Bandung Tour and Travel (pimpinan saksi Pujiningtyas) dalam 3 (tiga) tahap melalui transfer rekening PT Bandung Excellent Tours & Travel Nomor 0113129971 BNI Cabang Asia Afrika. Adapun transfer-transfer tersebut sebagai berikut:

(1) Tanggal 21 April 2010, Pengirim: Mu-nadi Herlambang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Transfer dari Bank Mandiri tanggal 26 April 2010, Pengirim: Chairunnisa (istri Munadi Herlambang), sebesar Rp. 423.120.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Transaksi tanggal 26 April 2010. Pengirim: Chairunnisa (istri Munadi Herlambang) sebesar

- 52 -

Rp.423.120.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa saksi Munadi Herlambang men-erangkan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh dirinya (saksi Munadi Her-lambang) tidak pernah diinformasikan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidan-gan sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari PT. Adhikarya.

b. Fakta mengenai Penerimaan Uang dari Muhammad Nazaruddin Rp 84.515.650.000,00 (delapan puluh em-pat milar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk Keperluan Pencalonan Ketua Umum Partai Demokrat.

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tun-tutannya halaman 1350-1351, menyatakan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 84.515.650.000,00 (delapan puluh empat milar lima ratus lima belas juta enam ratus lima uluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat). Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Muhammad Nazaruddin Rp 84.515.650.000,00 (dela-pan puluh empat milar lima ratus lima be-las juta enam ratus lima puluh ribu Ru-piah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut di atas keliru dan tidak tepat karena Penun-tut Umum tidak menguraikan fakta sidang secara utuh.

(i) Apartment Senayan City disewa untuk kepentingan Muhammad Nazaruddin

- 53 -

Bahwa pada persidangan tanggal ____ saksi Eva Ompita Soraya men-erangkan tujuan disewanya apart-ment Senayan City adalah untuk ke-pentingan bisnis Muhammad Nazaruddin bukan untuk Posko I Tim Pemenangan Terdakwa. Hal tersebut disampaikan karena saksi Eva Om-pita Soraya pernah melihat Muham-mad Nazaruddin rapat dengan rekan bisnisnya dan rapat dengan anggota Kepolisian. Keterangan yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Terdakwa dimana Apartment Senayan City bukan Posko pemenan-gan Terdawa melainkan tempat yang disewa oleh Muhammad Nazaruddin.

(ii) Tidak ada pertemuan pada bulan Januari 2010 di Apartment Senayan City

Bahwa berdasarkan keterangan Ter-dakwa yang didukung oleh keteran-gan saksi Muhammad Rahmad, saksi Ruhut Poltak Sitompul, saksi Prof Achmad Mubarok, saksi Saan Mustofa, saksi Pasha Ismaya Sukardi, saksi Sudewo, saksi Mirwan Amir, saksi Umar Arsal tidak ada perte-muan 513 DPC di bulan Januari 2010 yang tujuannya untuk membahas pencalonan Terdakwa sebagai Ketua Partai Demokrat. Fakta lain terungkap bahwa jumlah DPC Partai Demokrat hanya 490 bukan 513 tetap tidak dapat menampung jumlah ke-seluruhan para DPC-DPC.

Bahwa di bulan Januari 2010 seba-gian anggota Partai Demokrat disi-bukkan dengan kegiatan Pansus Bank Century yang cukup menyita waktu. Bahwa saat itu Terdakwa sebagai Ke-tua Fraksi Partai Demokrat diminta khusus oleh Ketua Dewan Pembina (yaitu Bapak SBY) agar menjaga

- 54 -

jalannya Pansus Bank Century terse-but, sehingga tidak mungkin bagi Terdakwa untuk memikirkan hal-hal lain diluar dari Pansus Bank Century.

Bahwa saksi Eva Ompita Soraya dan Muhamad Rahmad-pun membantah penah membagi uang kepada DPC sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan koordinator wilayah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta entertainment sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) di Apartment Senayan City.

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas maka tidak banar ada pertemuan di Apart-ment Senayan City untuk membahas pencalonan Terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

(iii) Tidak ada pertemuan di bulan Februari 2010 di Apartment Senayan City

Bahwa sama halnya dengan keteran-gan Penasihat Hukum pada poin se-belumnya, berdasarkan keterangan Terdakwa yang didukung oleh keterangan saksi Muhammad Rah-mad, saksi Ruhut Poltak Sitompul, saksi Prof Achmad Mubarok, saksi Saan Mustofa, saksi Pasha Ismaya Sukardi, saksi Sudewo, saksi Mirwan Amir, saksi Umar Arsal selaku Tim Relawan Pemenangan Terdakwa tidak ada pertemuan pada bulan Februari 2010 yang tujuannya untuk membahas pencalonan Terdakwa se-bagai Ketua Partai Demokrat.

Bahwa pada bulan Februari 2010 Terdakwa masih berkonsentrasi

- 55 -

memimpin tim Pansus Bank Century di DPR RI dalam rangka menggalang dukungan (atau berkoordinasi) dengan fraksi koalisi pemerintahan. kegiatan Pansus Century sendiri be-rakhir pada bulan Maret 2010.

Bahwa saksi Eva Ompita Soraya dan Muhamad Rahmad-pun menyatakan tidak pernah membagi uang kepada DPC sebesar Rp10.000.000,00 (sepu-luh juta rupiah) dan koordinator wilayah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta en-tertainment sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang keselu-ruhannya berjumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar ru-piah).

Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang disuraikan di atas maka tidak pernah ada pertemuan di Apart-ment Senayan City untuk membahas pencalonan Terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Bahwa berdasarkan kedua penjelasan Pe-nasihat Hukum Terdakwa di atas, maka bi-aya sewa apartemen Senayan City lantai 7 senilai USD 30,900 (tiga puluh ribu Sembi-lan ratus Dollar Amerika Serikat) menjadi tidak relevan dan tidak berdasar.

(iv) Tidak ada pertemuan di Apart-ment Ritz Carlton Pacific Place

Bahwa berdasarkan keterangan dari Muhammad Rahmad, saksi Ruhut Poltak Sitompul, saksi Prof Achmad Mubarok, saksi Saan Mustofa, saksi Pasha Ismaya Sukardi, saksi Sudewo, saksi Mirwan Amir dan saksi Umar Arsal menerangkan bahwa tim relawan tidak pernah mengadakan pertemuan di Apartment Ritz Carlton Pacific Place. Oleh karenanya biaya sewa apartemen Ritz Carlton, Jakarta

- 56 -

sebesar 5,170 (lima ribu seratus tu-juh puluh Dollar Amerika Serikat) menjadi tidak relevan atau tidak ter-bukti telah diterima Terdakwa.

(v) Pertemuan informal dengan kader Partai Demokrat tanggal 28 Maret 2010

Bahwa Terdakwa menegaskan tidak pernah mengadakan acara tandingan Andi Alfian Malarangeng. Bahwa tanggal 27 Maret 2010, Partai Demokrat mengadakan acara Rakernas Partai Demokrat di Kemayoran, berupa konsolidasi nasional yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum pasca kekalahan voting Pansus Bank Century.

Bahwa sebagai bentuk silaturahmi Terdakwa kepada kader Partai Demokrat dalam rangka pencalonan sebagai Ketua Partai Demokrat maka pada tanggal 27-28 Maret 2010 Terdakwa berserta tim relawan mengadakan acara silatuhrahmi di Hotel Sultan. Bahwa fakta sidang juga menerangkan bukan hanya terdakwa yang mengadakan acara di tanggal 28 Maret 2010 namun Bapak Andi Malarangeng dan Bapak Marzukie Ali.

Bahwa selanjutnya tim relawan yang terdiri dari saksi Ruhut Poltak Sitom-pul, saksi Prof Achmad Mubarok, saksi Saan Mustofa, saksi Pasha Is-maya Sukardi, saksi Sudewo, saksi Mirwan Amir dan saksi Umar Arsal tidak dapat memastikan jumlah kehadiran DPC, sehingga mustahil apabila Penuntut Umum dapat memastikan peserta yang hadir se-banyak 446 DPC ditambah 138 DPC.

- 57 -

Bahwa saksi Eva Ompita Soraya dan Muhamad Rahmad-pun membantah membagikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) kepada masing-masing DPC dan menerima Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk koordinator Wilayah dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk entertain-ment.

(vi) Tidak pernah ada kegiatan road show secara khusus dalam rangka pencalonan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ruhut Poltak Sitompul, saksi Prof Achmad Mubarok, saksi Saan Mustofa, saksi Pasha Ismaya Sukardi, saksi Sudewo, saksi Mirwan Amir menerangkan tidak pernah kegiatan khusus berupa roadshow, melainkan hanya acara silatuhrahmi Terdakwa.

Apabila merujuk pada fakta persidangan Terdakwa pernah mengunjungi Sumatra Utara, Jogjakarta dan Makasar secara khusus untuk bersilatuhrahmi dalam rangka pencalonan Terdakwa sebagai ketua Partai Demokrat.

(vii) Tidak ada pembagian uang pada acara deklarasi Terdakwa sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat

Bahwa tanggal 15 April 2010 adalah acara deklarasi Terdakwa sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat di Hotel Sultan. Berdasarkan keterangan dari saksi, Prof. Dr. Ah-mad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, An-

- 58 -

gelina Patricia Pinkan Sondakh dan Umar Arsal tidak ada pembagian uang pada acara Deklarasi tersebut. Hal tersebut juga ditegaska oleh Hal ini juga ditegaskan oleh saksi Eva Ompita dan Muhammad Rachmad yang menyatakan tidak pernah meny-erahkan uang-uang tersebut kepada para DPC.

Oleh karenanya tidak ada pembagian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada masing-masing DPC dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk koordinator Wilayah dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk enter-tainment tiap koordinator.

(viii)Tidak ada acara live Televisi saat Deklarasi Terdakwa sebagai Ke-tua Partai Demokrat

Bahwa tidak ada siaran live di Metro TV dengan biaya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), biaya siaran TV one dan RCTI sebe-sar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah). Karena hal tersebut dengan tegas dibantah oleh saksi Aldasni dari Metro TV, bahkan saksi Aldasni menyatakan tidak per-nah ada siaran TV live Metro TV un-tuk Terdakwa melainkan hanya slot iklan dan untuk slot iklan Metro TV tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua mil-yar Rupiah).

c. Fakta mengenai Penerimaan dari Muhammad Nazaruddin Uang Sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh mil-yar Rupiah) dan USD 5.225.000 (lima juta dua ratus dua puluh lima Rupiah) untuk Keperluan Pelaksanaan Pemili-han Ketua Umum Partai Demokrat.

- 59 -

Bahwa saksi Rio Abdul Rachman mem-berikan keterangan mengenai pembagian Blackberry adalah pekerjaan tambahan, pekerjaan sebenarnya adalah sebagai LO untuk mengawal orang-orang. Kemudian tiba tiba ada instruksi untuk mendis-tribusikan blackberry kepada peserta (yang mana disinyalir uang pembelian blackberry tersebut diberikan dari Permai Group). Namun demikian tidak ada instruksi dari Terdakwa untuk pembagian Blackberry. Dengan demikian mengenai adanya pembelian dan pembagian Blacberry tersebut tidak atas sepengetahuan Terdakwa. (kalau tidak salahNuril juga ada kesaksian ttg BB!!! tambahkan)

Bahwa saksi Oktarina Furi memberikan keterangan, ikut membantu persiapan uang dari Permai Group yang dibawa ke kongres Partai Demokrat di Bandung. Pada waktu itu saksi diinformasikan oleh saksi Yulianis dan saksi Neneng Sriwahyuni untuk menyiapkan uang Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 2.000.000,00 (dua juta US Dollar) dari brangkas kantor. Saksi membenarkan keterangan saksi Yulianis bahwa dana tersebut berasal dari sumban-gan dan ada yang dari Permai Group sendiri, jumlahnya adalah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 2.000.000 (dua juta US Dollar) dari kas kantor dan USD 3.000.000 (tiga juta US Dollar) dari sumbangan.

Bahwa saksi Oktarina Furi menerangkan, mengenai adanya uang ke kongres pemili-han ketua umum Partai Demokrat, adalah atas perintah saksi Neneng Sriwahyuni dan saksi Muhammad Nazaruddin, bukan atas perintah Terdakwa.

Bahwa saksi Eva Ompita menerangkan, mengenai pengembalian sisa uang kon-gres, seingat saksi, diberikan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah),

- 60 -

disuruh kembalikan ke kantor, kemudian saksi berikan kepada saksi Iwan, kemudian saksi melaporkan kepada saksi Muhammad Nazaruddin jika uang sudah diberikan kepada saksi Iwan.

Bahwa selain itu saksi Eva Ompita men-erangkan, sehubungan dengan kongres pemilihan ketua umum partai Demokrat, saksi pernah membagikan uang transport kepada DPC-DPC. Uang yang dibagikan ke DPC ini saksi kurang tahu apakah untuk yang mendukung Terdakwa, tetapi yang je-las saksi bagikan sesuai dengan perintah saksi Muhammad Nazaruddin, kepada DPC yang hadir. Proses pembagiannya: saksi di BBM oleh Muhammad Nazaruddin untuk ambil uang dari saksi Yulianis di hotel As-ton, kemudian saksi ambil dari saksi Yulia-nis, itu sudah dipacking, ada beberapa yang saksi berikan ke Muhammad Nazaruddin langsung dan ada beberapa yang disuruh diberikan ke DPC, karena perintah langsung dari saksi Muhammad Nazaruddin, saksi berikan ke DPC. Dije-laskan pula oleh saksi Eva Ompita, selama di kongres di Bandung saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa dan saksi tidak pernah melapor hal-hal yang telah dikerjakannya kepada Terdakwa.

Bahwa dari keterangan saksi Eva Ompita jelas membuktikan Terdakwa tidak pernah memegang uang dari Permai Group untuk kepentingan kongres pemilihan ketua umum partai Demokrat di Bandung, demikian juga dengan pembagian uang terhadap DPC-DPC yang hadir dalam kon-gres pemilihan ketua umum di Bandung adalah berdasarkan perintah saksi Muham-mad Nazaruddin dan bukan atas perintah Terdakwa. Demikian juga faktanya uang sisa kongres tersebut dibawa oleh saksi Muhammad Nazaruddin dan tidak diberikan kepada Terdakwa, artinya uang tersebut dipegang oleh saksi Muhammad Nazaruddin tanpa sepengetahuan dan sei-jin Terdakwa.

- 61 -

Bahwa saksi Carel Ticualu menerangkan, sehubungan dengan kongres, tidak pernah memberikan uang atau menjanjikan sesu-atu kepada para DPC Kalteng dan Kalbar untuk memilih Anas Urbaningrum saat Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Bandung. Saksi juga menerangkan, tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk mem-berikan uang transport kepada para DPC-DPC. Pemberian uang transport merupakan inisiatif saksi sendiri.

Bahwa saksi Munadi Herlambang men-erangkan, tidak pernah diminta oleh Ter-dakwa untuk mengumpulkan uang terkait dengan Kongres, untuk urusan penyewaan kamar hotel, penyewaan mobil dan pembelian Blackberry. Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa terkait dengan Kongres.

Bahwa saksi Munadi Herlambang men-erangkan, saksi Muhammad Nazaruddin pernah bercerita kepada saksi, untuk main 3 kaki sudah kasih dana Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) kepada Andi Malarangeng, Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) kepada Marzuki Ali; dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) kepada Ibas. Saksi menjelaskan, agar sia-papun yg terpilih menjadi ketua umum par-tai Demokrat, saksi Muhammad Nazarud-din menjadi bendahara umum.

Bahwa dari keterangan saksi Munadi Her-lambang dan juga saksi Carel Ticualu, da-pat diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali memerintahkan untuk membagikan uang sehubungan dengan pe-menangan dirinya. Kemudian juga diper-oleh fakta saksi Muhammad Nazaruddin lah yang berinisiatif untuk bermain di tiga kaki dan memberikan dana ke Marzuki Ali, Andi Mallarangeng dan Ibas, fakta ini bers-esuaian dengan keterangan dari saksi

- 62 -

Nuril Anwar. Dari fakta ini terlihat jelas saksi Muhammad Nazaruddin lah yang berperan besar sehubungan adanya “lingkaran uang” dalam kongres Partai Demokrat. Dengan demikian mengenai uang-uang ini tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa

Bahwa saksi Ilham Idli menerangkan, diminta oleh saksi Muhammad Nazaruddin untuk membeli Blackberry sebanyak 400 unit dengan harga per unit Rp. 2.200.000,- dengan total harga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Uang untuk pembayaran Blacberry diambil dari kantor Permai di Jalan Bucit Raya. Un-tuk selanjutnya saksi selalu melakukan kordinasi dengan saksi Muhammad Nazaruddin sampai dengan pelaksanaan kongres partai Demokrat di Bandung.

Bahwa dengan demikian dari keterangan saksi Ilham Idli diperoleh keterangan bahwa saksi Muhammad Nazaruddin yang berperan dalam pemberian Blackberry dalam kongres di Bandung.

Bahwa saksi Yulianis menerangkan, se-hubungan dengan kongres, saksi pernah disuruh Muhammad Nazaruddin untuk menyiapkan Rp.30.000.000.000,- (tiga pu-luh milyar Rupiah) dan US-D2.000.000.000,- (dua juta US Dollar) uang kantor. Uang itu sumbernya dari brankas dari bank. Uang itu bukan dari fee-fee proyek pemerintah. Pada tahun 2009 fee-fee proyek pemerintah belum be-gitu banyak. Uang itu sumbernya dari proyek APBN (APBNP biasanya kalau saksi Muhammad Nazaruddin yang menger-jakan), bukan fee tapi kita yang kerjakan proyek itu, jadi ada pembayaran dari KPPN masuk ke rekening tiap-tiap perusahaan, itulah yang ditarik. Seminggu sebelum be-rangkat ke kongres uang Rp.30.500.000.000 (tiga puluh milyar lima ratus juta Rupiah) ditarik dari bank melalui

- 63 -

cek, yang mengatur adalah saksi dan Okta-rina Furi dengan koordinasi kepada saksi Neneng Sriwahyuni.

Saksi kemudian menjelaskan bahwa uang sekitar USD2,000,000 (dua juta US Dollar) saksi beli di logamindo dengan menggu-nakan cek. Dalam proses mempersiapkan uang tersebut, semua orang keuangan membantu, uang dimasukkan dalam dus-dus besar. Uang kantor sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar Ru-piah) disiapkan sekitar 4 hari sebelum be-rangkat ke Bandung. Sedangkan uang sumbangan dikolek/dikumpulkan sejak tanggal 16 April, saksi peroleh dari saksi Aan dan saksi Iwan. Sumbangan itu dicatat berdasarkan atas nama bentuk tas yang dibawa oleh saksi Aan. Jumlah secara ke-seluruhan sekitar USD3,000,000 (tiga juta US Dollar). Saksi tidak menulis asal sum-bernya, saksi menulis bentuk tas yang dibawa oleh saksi Aan.

Yulianis menerangkan, mengenai uang menuju Bandung/kongres, awalnya saksi disuruh oleh Nazar untuk membawa den-gan mobil box, saksi disuruh membawa 20 milyar dulu dengan mobil box. Kemudian uang sumbangan, saksi tidak langsung ter-ima berupa uang US dollar tapi bercampur antara rupiah dan dollar, kemudian oleh Nazar uang rupiah disuruh tukarkan den-gan dollar. Totalnya menjadi 3 juta dollar. Uang sumbangan saksi terima secara be-rangsur-angsur dengan jumlah total 3 juta dollar sekitar 30 milyar rupiah, tidak benar yang dikatakan Nazar bahwa saksi mener-ima langsung uang sumbangan sebesar 50 milyar rupiah. Sisa uang tersebut saksi berikan kepada M Nazaruddin dan Ne-neng.

Bahwa dari keterangan saksi Yulianis diperoleh fakta jika uang tersebut didapat dari sumbangan dan dari jasa pelaksanaan proyek APBN (bukan fee proyek). Kemu-

- 64 -

dian sumbangan dan pengumpulan uang untuk kemudian dibawa ke kongres adalah atas perintah dari M Nazaruddin bukan dari Anas Urbaningrum (saksi sama sekali tidak pernah kontak dengan Anas Urban-ingrum, bahkan malah tidak kenal sama sekali). Ada sisa uang kemudian saksi ser-ahkan kembali ke M Nazaruddin dan Ne-neng.

Bahwa saksi Riyadi menerangkan, saksi tidak pernah bertemu dan menerima apapun dari Herry di Soto Pak Sadi di Jalan Woltermonginsidi.

Bahwa saksi Riyadi menerangkan , saksi tidak pernah menerima bungkusan ataupun uang dari Aan Ikhyaudin, untuk Anas Urbaningrum.

Bahwa saksi Wahyudi Utomo alias Iwan (ajudan dari M Nazaruddin) menerangkan, tidak pernah mendengar Herry pernah mengantar uang kepada Anas Urban-ingrum melalui sopirnya yang bernama Riyadi alias Yadi di Soto Pak Sadi.Bahwa saksi Wahyudi Utomo alias Iwan (ajudan dari M Nazaruddin) menerangkan, tidak pernah mendengar dari Aan Ikhyaudin (sopir M Nazaruddin) mengenai penyerahan/pengantaran uang kepada Anas Urbaningrum.

Bahwa saksi Wahyudi Utomo alias Iwan menerangkan, tidak pernah mendengar N Nazaruddin memberikan uang ke Anas Ur-baningrum.

Bahwa saksi Wahyudi Utomo alias iwan, sehubungan dengan pemberangkatan ke kongres Bandung menerangkan, saksi be-rangkat ke Bandung satu mobil dengan Jony Allen dan M Nazaruddin (ketika itu menggunakan mobil M Nazaruddin). Po-sisinya, saksi duduk di belakang Jony Allen dan M Nazaruddin, ada Aan juga. Ketika itu tidak satu mobil dengan Anas Urban-

- 65 -

ingrum. Tidak ada Anas Urbaningrum dalam mobil tersebut.

Bahwa keterangan saksi Wahyudi Utomo alias Iwan ini memperlihatkan jika keteran-gan Aan patut diragukan karena berbeda sekali dengan kerangan saksi tersebut. Ke-mudian ada kesesuaian keterangan saksi Wahyudi Utomo dengan keterangan saksi riyadi bahwa tidak ada pengiriman uang kepada Anas Urbaningrum baik penyera-han itu di Soto Pak Sadi maupun di tempat lain . Perlu menjadi catatan bahwa keteran - gan saksi Wahyudi Utomo ini patut memi-liki nilai pembuktian dengan mengingat posisi saksi sebagai ajudan dari M Nazaruddin dan bukan merupakan orang dekat dari terdakwa Anas Urbaningrum.

(ii) Fakta Terkait Mobil Harrier Nomor Polisi B 15 AUD

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan halaman 1468 pada pokoknya menguraikan dalil bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier No. Pol. B 15 AUD seharga Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) yang sumber dananya berasal dari tanda jadi proyek Hambalang.

Bahwa dalil Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dibantah oleh saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor, saksi Machfud Suroso, dan saksi Munadi Herlambang yang namanya justru disebut dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Adapun fakta persidangan telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Fakta wacana pembelian mobil Toyota Harrier

- Bahwa Penuntut Umum mendalilkan adanya pertemuan pada bulan September 2009 di restoran Cina Pacific Place di lobby Mall depan Apartemen Capital, yang dihadiri

- 66 -

oleh Terdakwa, saksi Muhammad Nazaruddin, saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor, saksi Machfud Suroso dan saksi Munadi Herlambang. Dalam petemuan bulan September 2009 tersebut pada pokoknya didalilkan oleh Penuntut Umum telah ada wacana pemberian mobil baru kepada Terdakwa, yang sumber uangnya berasal dari tanda jadi proyek Hambalang. Bahwa dalam persidangan, saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor, saksi Machfud Suroso dan saksi Munadi Herlambang, masing-masing telah membantah adanya pertemuan pada bulan September 2009 tersebut apalagi pembicaraan wacana pembelian mobil. Pertemuan bulan September 2009 tersebut juga telah dibantah oleh Terdakwa.

Bahwa saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor pun dalam persidangan pada tanggal 30 Juni telah menegaskan PT Adhi Karya maupun saksi sendiri tidak pernah memberikan mobil Toyota Harrier kepada Terdakwa.

Fakta mobil Toyota Harrier bukan merupakan penerimaan oleh Terdakwa. - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa,

mobil Toyota Harrier bukan pemberian kepada Terdakwa, melainkan dibeli sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa meminta bantuan saksi Mohammad Nazaruddin untuk mengurusnya. Uang muka pembelian mobil Toyota Harrier sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi Mohammad Nazaruddin di restoran Chatter Box, Plaza Senayan pada akhir bulan Agustus 2009. Penyerahan uang muka tersebut disaksikan oleh saksi Saan Mustofa yang membenarkan adanya peristiwa tersebut pada persidangan tanggal 7 Agustus 2014. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. Rahmad dan Terdakwa, pada sekitar Februari 2010,

- 67 -

Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian cicilan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada saksi Muhammad Nazaruddin di ruang Ketua Fraksi dengan meminta saksi . M. Rahmad untuk mengambil di lemari.

- Bahwa telah menjadi fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk pembayaran uang muka pembelian mobil Toyota Harrier merupakan pemberian dari Bapak SBY karena telah berhasil menjadi tim sukses Bapak SBY pada saat Pilpres 2009.

Fakta pemesanan mobil Toyota Harrier oleh Muhammad Nazaruddin, pengiriman mobil Toyota Harrier oleh Duta Motor dan waktu diterimanya mobil Toyota Harrier oleh Terdakwa

- Bahwa setelah penyerahan uang muka sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), selanjutnya mobil Toyota Harrier tersebut dipesan oleh saksi Muhammad Nazaruddin dengan cara mendatangi showroom Duta Motor pada tanggal 12 September 2009. Menurut keterangan saksi Jimmy Hermawan yang merupakan Direktur showroom Duta Motor dan saksi Frans Guna Wijaya, sales di showroom Duta Motor, mobil Toyota Harrier tersebut langsung diantar oleh saksi Frans Guna Wijaya pada hari yang sama (yaitu tanggal 12 September 2009) ke kantor saksi Muhammad Nazaruddin di Tebet.

- Setelah sampai di kantor saksi Muhammad Nazaruddin di Tebet untuk mengantarkan mobil Toyota Harrier tersebut, saksi Frans Guna Wijaya bertemu dengan saksi Neneng Sri Wahyuni dan menerima pembayaran. Saksi Neneng Sri Wahyuni melakukan pembayaran dengan uang tunai sebesar

- 68 -

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan cek dengan tanggal mundur pada 17 September 2009 sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurachmad Rusdam, mobil Toyota Harrier tersebut pada hari yang sama (12 September 2009) atas permintaan Terdakwa diambil oleh saksi dan dibawa ke rumah Terdakwa. Keterangan ini ditegaskan oleh saksi Riyadi yang menyatakan melihat mobil Toyota Harrier tersebut telah terparkir di rumah Terdakwa pada tanggal 12 September 2009 malam dan beberapa hari kemudian telah digunakan saksi untuk mengantar aktivitas Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa mobil Toyota Harrier tersebut dibeli oleh Terdakwa sendiri, bukan merupakan penerimaan dan waktu pemesanan, pengiriman sampai mobil Toyota Harrier tersebut diterima oleh Terdakwa terjadi pada tanggal 12 September 2009.

Fakta asal uang pembelian Toyota Harrier bukan dari proyek Hambalang

- Bahwa cek dengan tanggal mundur pada 17 September 2009 terbukti merupakan cek yang dikeluarkan oleh PT Pacific Putra Metropolitan dan ditandatangani oleh saksi Clara Maureen selaku Direktur Utama. Dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2014, saksi Clara Maureen membenarkan tanda tangan yang tertera pada cek tersebut merupakan tandatangan miliknya. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh saksi Neneng Sri Wahyuni tentang tandatangannya dari saksi Clara Mauren. Namun Clara Mauren menyatakan baru mengetahui penggunaan

- 69 -

cek tersebut untuk pembelian mobil Toyota Harrier, ketika saksi dipanggil oleh saksi Muhammad Nazaruddin di rutan Mako Brimob. Pada saat bertemu dengan Muhammad Nazaruddin di Mako Brimob tersebut, Saksi Clara Maureen mengaku dipaksa Muhammad Nazaruddin untuk menyatakan kepada penyidik KPK bahwa uang dari cek Rp. 520.00.000 tersebut berasal dari PT Adhi Karya atau proyek Hambalang.

- Bahwa menurut keterangan saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Yulianis, uang pembelian Toyota Harrier bukan berasal dari PT Adhi Karya atau proyek Hambalang, karena faktanya PT Duta Graha Indah (“DGI”), salah satu perusahaan milik saksi Muhammad Nazaruddin tidak mendapatkan proyek Hambalang dari Kemenpora. Menurut keterangan saksi Yulianis, sumber uang pembelian mobil Toyota Harrier sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) berasal dari brankas besar yang dipegang oleh saksi Neneng Sri Wahyuni dan uang sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta Rupiah) merupakan cek yang diterbitkan PT Pacific Putra Metropolitan. Tulisan pada cek tersebut merupakan tulisan saksi Neneng Sri Wahyuni. Keterangan saksi Yulianis tersebut dibenarkan oleh saksi Neneng Sri Wahyuni. Terkait dengan cek yang dipergunakan oleh saksi Neneng Sri Wahyuni, saksi Clara Mauren menerangkan bahwa ia adalah direktur dari PT Pacific Putra Metropolitan dimana selaku direktur telah menandatangani buku cek yang masih kosong, yang sudah biasa dilakukan.

- Bahwa keterangan di atas sejalan/terkonfirmasi dengan keterangan saksi Teuku Bagus Mokhammad Noor yang menyatakan bahwa baik PT Adhi Karya ataupun saksi Teuku Bagus Mokhammad Noor tidak pernah mengeluarkan uang

- 70 -

sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) atau setidak-tidaknya mengeluarkan “kas bon” di PT Adhi Karya yang ditujukan untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Harrier untuk Terdakwa.

Fakta pengambilan/pengucapan Sumpah Terdakwa sebagai anggota DPR-RI Periode 2009 – 2014 pada tanggal 1 Oktober 2009

- Bahwa Terdakwa merupakan anngota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70/P tahun 2009, tanggal 15 September 2009. Terdakwa dilantik berdasarkan Berita Acara Pengambilan/Pengucapan Sumpah sebagai anggota DPR-RI pada tanggal 1 Oktober 2009;

- fakta di atas ditegaskan dengan keterangan saksi Winantuningtyastiti selaku Sekertaris Jenderal DPR-RI, yang menyatakan, “….pengambilan sumpah para anggta DPR-RI periode 2009 – 2014 adalah tanggal 1 Oktober 2009....”, selanjutnya saksi Winantuningtyastiti menyatakan, “…maka hak dan kewajiban anggota DPR-RI melekat sesaat setelah pengucapan sumpah tersebut…”. Dengan demikian, Terdakwa secara definitif menjadi anggota DPR-RI periode 2009-2014 terhitung sejak tanggal Terdakwa mengucapkan sumpah pada tanggal 1 Oktober 2009.

- Selanjutnya saksi Winantuningtyastiti menjelaskan bahwa anggota DPR-RI baru mendapatkan hak-nya yaitu berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan DPR RI No. 01 tahun 2011 tentang Kode Etik Anggota DPR terhitung sejak tanggal pengucapan/pengambilan

- 71 -

sumpah tersebut. Keterangan saksi Winantuningtyastiti tersebut sesuai dengan dalil Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan halaman 48 dan Surat Tuntutan halaman 1512 yang menyatakan: “….sejak dilantik 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 telah menerima gaji ….”

Keterangan Ahli menegaskan kapan seseorang dapat dikatakan sebagai “penyelenggara Negara”

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli (i) Prof. DR. Yusril Izha Mahendra; dan (ii) DR. Chairul Huda, S.H., M.H. (vide Lampiran __) pada pokoknya menerangkan:

- seseorang dikatakan penyelenggara Negara sejak mengucapkan sumpah dimana sejak saat melekat hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara Negara;

- sementara di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan penyelenggara negara itu orang yang menjalankan fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif;

- arti kata “menjalankan fungsi” adalah sesaat setelah mengucapkan sumpah.

Berdasarkan keterangan ahli di atas, maka seseorang resmi menjadi penyelenggara Negara sejak pengucapan sumpahnya, karena setelah itu baru melekat hak dan kewajiban penyelenggara Negara tersebut dalam menjalankan fungsinya.

Fakta mobil Toyota Harrier telah dijual dan uang penjualannya telah dikembalikan kepada Muhammad Nazaruddin

- 72 -

Bahwa setelah konggres Partai Demokrat di Bandung, Terdakwa mendengar rumor bahwa Terdakwa dibelikan mobil Toyota Harrier dari Muhammad Nazaruddin. Atas rumor tersebut, maka Terdakwa memutuskan untuk menjual mobil Toyota Harrier tersebut dan uang hasil penjualannya akan dikembalikan kepada Muhammad Nazaruddin. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Nurachmat Rusdam dalam persidangan tanggal 18 Agustus 2014, atas permintaan Terdakwa, saksi membantu Terdakwa menjual mobil Toyota Harrier tersebut dan terjual dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Hasil penjualan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) tersebut selanjutnya saksi kembalikan kepada saksi Muhammad Nazaruddin melalui saksi Wahyudi Utomo (Iwan) di Plaza Senayan. Fakta ini dibenarkan oleh saksi Wahyudi Utomo dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2014 dan ditegaskan juga oleh saksi Riyadi dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2014 yang ikut dengan saksi Nurahmad Rusdam mengantarkan uang hasil penjualan di mobil Toyota Harrier kepada saksi Muhammad Nazaruddin. Bahwa Terdakwa dalam keterangannya juga menyatakan telah mengembalikan seluruh uang yang dikeluarkan saksi Muhammad Nazaruddin untuk membantu Terdakwa membeli Toyota Harier, yaitu dengan cara menjual Toyota Harier tersebut sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah). Uang Rp.500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) diserahkan oleh saksi Riyadi dan saksi Nurahmad Rusdam kepada saksi Wahyudi Utomo (atau Iwan) di Plaza Senayan.

Terhadap pengembalian uang hasil penjualan mobil Toyota Harrier tersebut telah dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh saksi Wahyudi Utomo.

(iii)Fakta Terkait Penerimaan-Penerimaan Lain

- 73 -

a. Fakta Terkait Kegiatan Survey Pemenangan Anas Urbaningrum

Penuntut Umum mendalilkan dalam Surat Tuntutan-nya halaman 1489 bahwa Terdakwa menerima fasilitas survey PT Lingkaran Survey Indonesia (“LSI”) senilai Rp. 478.632.230,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), tidak sesuai dengan keterangan saki-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan. Berikut adalah fakta yang terungkap dipersidangan:

Fakta Terdakwa tidak menjanjikan kepada LSI akan memberikan pekerjaan survey untuk calon Bupati/Walikota dari Partai Demokrat

- Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan-nya halaman 1489 menyatakan bahwa survey oleh LSI senilai Rp. 478.632.230,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah) tidak semata-mata dilakukan oleh PT LSI karena Terdakwa menjanjikan pekerjaan survey untuk calon bupati/walikota dari Partai Demokrat;

- Dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi Denny JA menyatakan bahwa PT LSI bersedia membantu Terdakwa karena saksi Denny JA merasa tertantang dengan saingan Terdakwa di kongres Partai Demokrat, yaitu Andy Malarangeng yang didukung oleh adiknya Choel Malarangeng. Choel Malarangeng merupakan pimpinan Fox Indonesia. Atas dasar hal tersebut, saksi Denny JA menyatakan kesediaannya untuk membantu Terdakwa karena ingin berkompetisi dengan Fox Indonesia sebagai salah satu pesaing LSI;

- Bahwa metode yang dipergunakan saksi

- 74 -

Denny JA untuk membantu Terdakwa memenangkan kongres Partai Demokrat adalah dengan membentuk opini publik atau membangun image Terdakwa di mata pemilik suara (yaitu DPD dan DPC Partai Demokrat) yaitu dengan menghubungi melalui telephone.

- Bahwa Saksi Denny JA menerangkan biaya yang dikeluarkan oleh LSI dalam melakukan survey sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan ___ dikeluarkan untuk pemasangan iklan sebelum dan sesudah Terdakwa memenangkan kongres Partai Demokrat;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Denny JA dan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berjanji akan memberikan pekerjaan survey untuk calon Bupati/Walikota dari Partai Demokrat, namun yang diminta oleh saksi Denny JA agar Partai Demokrat tidak menghalangi LSI untuk menjadi salah satu rekanan Partai Demokrat;

LSI tidak pernah menerima pembayaran Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta Rupiah)

- Bahwa saksi Denny JA menerangkan untuk kegiatan survey terhadap Terdakwa, saksi Denny JA tidak meminta bayaran apapun, melainkan justru saksi Denny JA mengeluarkan biaya sendiri dalam membantu Terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi Denny JA membantu Terdakwa adalah dalam rangka “marketing” bagi LSI sebagai salah satu lembaga survey yang kredible dan bermutu.

- 75 -

b. Terkait Pemberian Fasilitas Berupa Mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi B 69 AUD

Bahwa Penuntut Umum mendalilkan dalam Surat Tuntutannya halaman 1496, Terdakwa menerima fasilitas 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire Nomor Polisi B 69 AUD berikut dengan aksesorisnya dengan total harga Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah), dengan rincian harga mobil Toyota Vellfire sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah), kemudian mobil Toyota Vellfire dilengkapi dengan kamera dan monitor, jok beludru warna hitam serta audio pada mobil Toyota Vellfire tersebut senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah).

Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan keterangan saki-saksi dalam persidangan. Fakta yang terungkap dalam persidangan:

Pembelian mobil Toyota Vellfire ditujukan untuk kepentingan internal PT Atrindo Internasional

- Bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire kepada Terdakwa adalah pemberian fasilitas. Bahwa fakta persidangan tidak menyatakan demikian. Saksi Wasith Su’ady dan saksi Nunung Krisbianto dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2014 menyatakan PT Atrindo Internasional/PT AA Pialang Asuransi pada tahun 2010 berencana memenuhi kebutuhan internal perusahaan dengan cara membeli beberapa unit mobil sebagai kendaraan operasional Direksi dan Komisaris. Akan tetapi mobil yang dimanfaatkan hanya 2 (dua) unit mobil saja (yaitu untuk saksi Wasith Su’ady dan saksi Nunung

- 76 -

Krisbianto), sementara 1 (satu) mobil Toyota Vellfire yang sedianya untuk bapak Wawan Juanta selaku Komisaris PT Atrindo Internasional tidak digunakan. Oleh karena terdapat 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire yang tidak terpakai, berdasarkan rapat bulanan PT Artindo Internasional, saksi Wasith Su’ady dan saksi Nunung Krisbianto berencana untuk meminjamkan mobil Toyota Vellfire kepada Terdakwa.

- Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Wasith Su’ady dan saksi Nunung Krisbianto, latar belakang peminjaman mobil tersebut adalah persahabatan dan silaturahmi. Saksi Wasith Su’ady dan saksi Nunung Krisbianto tidak memiliki tendensi/tujuan apapun, selain karena ada sisa 1 (satu) kendaraan yang idle (atau tidak terpakai) untuk dipinjamkan kepada Terdakwa.

Tidak ada penambahan aksesoris terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wasith Su’ady, saat pembelian mobil tersebut tidak ada penambahan aksesoris seperti kamera dan monitor, jok beludru warna hitam serta audio senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah). Aksesoris tersebut bukan penambahan melainkan bonus dari dealer karena saat pembelian, dealer Ayun Jaya Motor tidak memberikan potongan harga.

1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire dipinjamkan saat Terdakwa tidak lagi sebagai penyelenggara negara

- Bahwa saksi Wasith Su’ady menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire awalnya diantarkan sekitar bulan Juli

- 77 -

2010. Namun berselang 1 (satu) hari, Terdakwa melalui supirnya mengembalikan mobil tersebut dengan alasan belum membutuhkan. Selanjutnya saksi Wasith Su’ady meminta mobil tersebut diantarkan ke PT Atrindo Internasional. Bahwa setelah itu saksi Wasith Su’ady mengirimkan kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire (mobil yang sama) di bulan puasa tahun 2010 (sekitar bulan September 2010).

- Keterangan saksi Wasith Su’ady sejalan dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan pertama kali memakai mobil Toyota Vellfire saat Terdakwa menghadiri ada acara melepas mudik bersama Partai Demokrat di Kemayoran pada tahun 2010. Pada saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai anggota DPR-RI.

- Terdakwa secara resmi mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 26 Juli 2010, sesaat setelah terpilih menjadi Ketua Partai Demokrat. Terdakwa mendapatkan konfirmasi pengunduran dirinya berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 94/P tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010.

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire selama kurang lebih 1 – 2 tahun, yang kemudian mobil Toyota Vellfire diganti dengan Nissan Elgrand.

B. Terkait Dakwaan Kedua

(i) Fakta bantahan terhadap dalil Penuntut Umum mengenai sisa kantong-kantong dana yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli asset

Bahwa penuntut umum telah mendalilkan dalam dakwaan kedua halaman 48 dan

- 78 -

tuntutan halaman 1518 tentang sisa dana Kongres Partai Demokrat di Bandung sejumlah USD 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) disimpan di Permai Group dan oleh saksi Yulianis dimasukkan di brankas operasional serta dijadikan satu dengan dana yang diperoleh dari fee-fee proyek APBN

Bahwa dalil penutut umum tersebut bertentangan dengan kesaksian saksi Yulianis dan saksi Oktarina Furi yang menyatakan bahwa uang yang dibawa ke Bandung adalah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) yang ditarik dari bank melalui cek, USD 2,000,000 (dua juta dollar Amerika Serikat Serikat) yang oleh saksi Yulianis mata uang dollar amerika serikat tersebut dibeli dari Logamindo berupa cek dan USD 3,000,000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) yang berasal dari sumbangan. Berdasarkan kesaksian saksi Yulianis, dari uang-uang tersebut masih tersisa sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) hanya terpakai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) jadi sisanya sekitar Rp. 29.000.000.000 (dua puluh sembilan milyar Rupiah) lebih tersebut oleh saksi Yulianis disetor kembali ke bank sejumlah Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah) dan yang sekitar Rp. 4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) dikembalikan oleh saksi Yulianis ke brankas operasional;

2. Uang sejumlah USD 2,000,000 (dua juta dollar Amerika Serikat) kembali utuh dan diserahkan oleh saksi Yulianis ke saksi Muhammad Nazaruddin dan oleh saksi Muhammad Nazaruddin diserahkan ke isterinya, saksi Neneng Sri Wahyuni;

3. Uang USD 3,000,000 (dua juta dollar Amerika Serikat) masih tersisa uang USD 1,200,000 (satu juta dua ratus

- 79 -

ribu dollar Amerika Serikat) yang dimasukkan ke dalam brankas. Beberapa hari kemudian, dari uang sebesar USD 1,200,000 (satu juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) tersebut diambil oleh saksi Neneng Sri Wahyuni sebesar USD 700,000 (tujuh ratus ribu dollar Amerika Serikat) sehingga uang sumbangan masih sisa USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Bahwa dari kesaksian Yulianis dan Oktarina Furi tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa sisa dana kongres yang disimpan oleh saksi Yulianis di brankas operasional hanya USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan uang sebesar itu tidak pernah diberikan kepada Terdakwa dan juga tidak pernah digunakan untuk membeli aset Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Makmur, saksi pernah dititipkan oleh Yulianis sebuah kardus seukuran kardus mie instant yang dibungkus kertas kado bermotif batik. Yulianis berpesan bahwa kardus tersebut akan diambil oleh ajudan M Nazaruddin. Kesaksian makmur ini juga dibenarkan oleh saksi Wahyudi Utomo alias Iwan sebagai ajudan M Nazaruddin, bahwa dirinya yang mengambil kardus tersebut. Saksi Wahyudi Utomo dalam persidangan menegaskan bahwa kardus tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa ataupun melalui supir Terdakwa.

Bahwa saksi Riyadi juga membenarkan keterangan saksi Wahyudi Utomo, saksi tidak pernah menerima kardus seukuran kardus mie instant yang dibungkus kertas kado bermotif batik dari saksi Wahyudi Utomo. Saksi Riyadi juga menyatakan tidak pernah menerima apapun dari saksi Aan Ikhyaudin.

Bahwa dari kesaksian saksi Yulianis, saksi Oktarina Furi, saksi Makmur, saksi Wahyudi Utomo, saksi Riyadi dan keterangan Terdakwa,

- 80 -

diperoleh fakta persidangan bahwa sisa dana kongres yang disimpan oleh saksi Yulianis di brankas operasional hanya USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan uang sebesar itu tidak pernah diberikan kepada Terdakwa dan juga tidak pernah digunakan untuk membeli aset Terdakwa.

(ii) Fakta mengenai pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 639M2 di Jl. Teluk Semangka Blok C9 No. 1 Duren Sawit Jakarta Timur

Bahwa saksi Reny Kurniasih menerangkan sebidang tanah dan bangunan seluas 639 m2 di Jl. Teluk Semangka Blok C9 No. 1 Duren Sawit Jakarta Timur milik saksi dibeli oleh Terdakwa dengan harga yang telah disepakati setelah proses tawar menawar adalah sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar Tiga ratus juta Rupiah) –bukan Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah) sebagaimana didalilkan dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum.

Bahwa TIDAK BENAR uang untuk membeli tanah dan bangunan tersebut berasal dari sisa dana Kongres Partai Demokrat sebagaimana didalilkan penuntut umum dikarenakan berdasarkan keterangan saksi Carrel Ticualu, saksi Nurachmad Rusdam dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa uang untuk membeli tanah dan bangunan tersebut berasal dari sumbangan (alm.) Ayung, seorang pengusaha pemilik PT Sanex Steel.

Bahwa saksi Carrel Ticualu menerangkan (alm.) Ayung menyumbang kepada Terdakwa pada bulan Oktober, November, dan Desember 2010 atau setelah Terdakwa mundur dari jabatan sebagai anggota DPR-RI.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurachmad Rusdam dan saksi Harizantos, SH diperoleh fakta hukum bahwa pembelian tanah dan bangunan tersebut dicatatkan dalam Akta

- 81 -

Jual Beli tertanggal 16 November 2010.

(iii)Fakta mengenai pembelian sebidang tanah di Jl. Selat Makasar Perkav AL Blok C9 RT.006/017 No. 22 Duren Sawit Jakarta Timur

Bahwa keterangan saksi-saksi a charge dipersidangan yaitu saksi Nurachmad Rusdam, saksi Nurkasanah, saksi Atabik Ali dan saksi Harizantos, SH, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak membeli sebidang tanah milik Nurkasanah yang terletak di Jl. Selat Makasar Perkav AL Blok C9 RT.006/017 No. 22 Duren Sawit Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6251;

Bahwa saksi Nurachmad Rusdam, saksi Atabik Ali dan saksi Harizantos, SH, menerangkan bahwa sebidang tanah milik saksi Nurkasanah yang terletak di Jl. Selat Makasar Perkav AL Blok C9 RT.006/017 No. 22 Duren Sawit Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6251 tersebut dibeli oleh saksi Atabik Ali melalui saksi Nurachmad Rusdam;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurachmad Rusdam dan saksi Atabik Ali didapat petunjuk bahwa saksi Atabik Ali di rumah kediamannya di Krapyak Kulon Rt 007 Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) kepada saksi Nurachmad Rusdam guna membayar pembelian sebidang tanah milik Nurkasanah yang terletak di Jl. Selat Makasar Perkav AL Blok C9 RT.006/017 No. 22 Duren Sawit, Jakarta Timur dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6251. Bangunan yang berada di atas tanah tersebut dipergunakan untuk tempat kumpul alumni-alumni Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, di mana dalam persidangan ini juga terungkap bahwa saksi Atabik Ali adalah pengasuh Pondok Pesantren Krapyak tersebut;

- 82 -

(iv) Fakta mengenai pembelian 2 (dua) bidang tanah milik Etty Mulianingsih (i) SHM No. 542/Mantrijeron; dan (ii) SHM No. 541/Mantrijeron

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi a charge, yaitu saksi Etty Mulianingsih, saksi Arry Ligias Baskoro, saksi Atabik Ali dan saksi Muhammad Yusuf, dan berdasarkan keterangan Terdakwa, telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak membeli 2 (dua) bidang tanah atas nama saksi Etty Mulianingsih, yaitu tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jl. DI Panjaitan No. 57 Mantrijeron Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 dan tanah seluas 7.670 m2 Jl. DI Panjaitan No. 139 Mantrijeron Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 541;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arry Ligias Baskoro didapat petunjuk bahwa sejak sebelum tahun 1997, saksi telah mendapatkan informasi bahwa pihak Pondok Pesantren Krapyak, yang dipimpin oleh saksi Atabik Ali, bermaksud untuk membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut. Kesaksian saksi Arry Ligias Baskoro ini diperkuat oleh kesaksian saksi Muhammad Yusuf yang menerangkan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Krapyak sebelum saksi Atabik Ali yaitu KH. Ali Maksum (wafat tahun 1989) telah berniat membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut karena lokasinya yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Krapyak

- Bahwa saksi As’at Said Ali, saksi Muhammad Yusuf, dan saksi Atabik Ali menyatakan bahwa pondok Pesantren Krapyak didirikan dan dipimpin pertama kali oleh kakek kandung saksi Atabik Ali (saksi Atabik Ali menerangkan bahwa pondok pesantren Krapyak telah didirikan sejak tahun 1911);

- 83 -

- Bahwa saksi As’at Said Ali, saksi Muhammad Yusuf, saksi Atabik Ali dan saksi a de charge Afif Muhammad menyatakan bahwa setelah KH. Ali Maksum wafat (pada tahun 1989), maka saksi Atabik Ali yang menjadi pimpinan/pengasuh di pondok pesantren Krapyak sampai sekarang;

- Bahwa saksi a charge saksi Muhammad Yusuf dan saksi a de charge Afif Muhammad menyatakan santri-santri yang tinggal di pondok pesantren Krapyak setiap bulannya membayar sejumlah uang (saksi Afif Muhammad menyatakan saat ini para santri membayar Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah) perbulan untuk pembayaran syahriyah (SPP);

- Bahwa saksi a charge As’at Said Ali, saksi Atabik Ali dan saksi a de charge Afif Muhammad menyatakan bahwa alumni pondok pesantren Krapyak sampai sekarang mencapai puluhan ribu alumni;

- Bahwa saksi Etty Mulianingsih, saksi Arry Ligias Baskoro, saksi Atabik Ali dan saksi Muhammad Yusuf menerangkan bahwa 2 (dua) bidang tanah milik Etty Mulianingsih, yaitu tanah seluas 200 m2 yang terletak di Jl. DI Panjaitan No. 57 Mantrijeron Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 542 dan tanah seluas 7.670 m2 Jl. DI Panjaitan No. 139 Mantrijeron Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 541 tersebut dibeli oleh saksi Atabik Ali seharga Rp. 15.740.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) pada bulan Juli 2011;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Etty Mulianingsih, saksi Arry Ligias Baskoro, saksi Atabik Ali dan saksi Muhammad Yusuf didapat petunjuk bahwa pembayaran 2 (dua) bidang tanah tersebut diselesaikan dalam 3 (tiga) tahap pembayaran, yang dari harga tanah Rp. 15.740.000.000,- (lima

- 84 -

belas milyar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah), sebesar Rp. 132.150.000,- (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah), USD 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu US Dollar), USD 1.109.100 (satu juta seratus sembilan ribu seratus US Dollar), dan USD 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu US Dollar) dibayar tunai dengan sedangkan sisanya dibayar dengan logam mulia (emas batangan) sejumlah 2000 (dua ribu) gram senilai Rp. 896.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta Rupiah) dan 2 (dua bidang tanah) senilai Rp. 1.069.000.000,- (satu milyar enam puluh sembilan juta Rupiah) dan Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta Rupiah) yang 3 (tiga) tahap pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Atabik Ali selaku pembeli kepada saksi Etty Mulianingsih selaku penjual di hadapan notaris/PPAT saksi Muhammad Yusuf dan disaksikan oleh saksi Arry Ligias Baskoro;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Atabik Ali, saksi Etty Mulianingsih, saksi Arry Ligias Baskoro, didapat petunjuk bahwa uang tunai sejumlah Rp. 132.150.000,- (seratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah), USD 184.000 (seratus delapan puluh empat ribu US Dollar), USD 1.109.100 (satu juta seratus sembilan ribu seratus US Dollar), dan USD 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu US Dollar) yang dipergunakan untuk membayar 2 (dua) bidang tanah seharga Rp. 15.740.000.000,- (lima belas milyar tujuh ratus empat puluh juta Rupiah) tersebut adalah milik saksi Atabik Ali yang diperoleh oleh saksi Atabik Ali dari hasil penjualan kamus Arab-Indonesia, kamus Indonesia-Arab, kamus Inggris-Indonesia-Arab, dan kamus Inggris-Indonesia-Arab edisi lengkap yang ditulis, diterbitkan dan dicetak oleh saksi Atabik Ali;

- Bahwa saksi As’at Said Ali, saksi Atabik Ali,

- 85 -

saksi Dina Zad, dan saksi Sujinah dan saksi Afif Muhammad menerangkan bahwa kamus Arab-Indonesia, kamus Indonesia-Arab, kamus Inggris-Indonesia-Arab, dan kamus Inggris-Indonesia-Arab edisi lengkap tersebut ditulis, diterbitkan dan dicetak oleh saksi Atabik Ali;

- Bahwa saksi As’at Said Ali, saksi Atabik Ali dan saksi Dina Zad menerangkan bahwa pada tahun 2003 Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia melalui saksi As’at Said Ali pernah membeli dari saksi Atabik Ali kurang lebih 6000 (enam ribu) paket/set kamus Arab-Indonesia, kamus Indonesia-Arab, kamus Inggris-Indonesia-Arab, dan kamus Inggris-Indonesia-Arab edisi lengkap yang pada halaman depan setiap kamus tersebut terdapat foto Hendropriyono (Ketua BIN pada waktu itu), dengan harga kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per paket/set –harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut bukan harga per kamus sebagaimana tertulis dalam analisa fakta poin…. pada tuntutan JPU- dengan jumlah total kurang lebih Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) yang dibayar secara tunai yang kemudian paket kamus tersebut didistribusikan ke pesantren-pesantren di Indonesia.

- Kesaksian saksi As’at Said Ali, saksi Atabik Ali dan saksi Dina Zad diperkuat dengan ditunjukkannya barang bukti oleh JPU berupa 2 (dua) kamus yaitu kamus Arab-Indonesia dan kamus ……. Yang di dalamnya terdapat foto Hendropriyono (Kepala BIN pada waktu itu) dan saksi Dina Zad juga menunjukkan satu bendel daftar nama pesantren se-Indonesia yang memperoleh kamus dari BIN tersebut. Saksi Sujiningsih juga memberikan keterangan bahwa sebagai karyawan pada percetakan milik saksi Atabik Ali, saksi Sujiningsih pernah melekatkan foto Hendropriyono pada halaman depan kamus Arab-Indonesia, kamus Indonesia-Arab, kamus Inggris-

- 86 -

Indonesia-Arab, dan kamus Inggris-Indonesia-Arab edisi lengkap sejumlah kurang lebih 23.000 (dua puluh tiga ribu) kamus;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sujiningsih didapat petunjuk bahwa saksi yang sejak tahun 2003 bekerja sebagai karyawan secara borongan dalam proses pencetakan kamus Arab-Indonesia, kamus Indonesia-Arab, kamus Inggris-Indonesia-Arab, dan kamus Inggris-Indonesia-Arab edisi lengkap tersebut menerangkan bahwa terhitung sejak tahun 2003 – 2012 telah tercetak sejumlah 117.000 (seratus tujuh belas ribu) kamus. Kesaksian saksi tersebut diperkuat dengan ditunjukkannya foto proses finishing kamus-kamus tersebut oleh beberapa karyawan saksi Atabik Ali;

- Bahwa saksi Atabik Ali dan saksi Zulfa Kamil dan saksi Ikromurrofiq menerangkan bahwa saksi Zulfa Kamil selaku pimpinan Toko Buku Menara Kudus yang beralamat di Jl. Kramat 2 No.54A Kwitang Jakarta sejak tahun 1989 telah mendistribusikan atau menjualkan kamus al-Munawwir yang dibeli dari saksi Atabik Ali dan sejak tahun 1996 mendistribusikan atau menjualkan kamus Arab-Indonesia, kamus Indonesia-Arab, kamus Inggris-Indonesia-Arab, dan kamus Inggris-Indonesia-Arab edisi lengkap tersebut yang juga dibeli dari saksi Atabik Ali dan bahwa hasil penjualan kamus Arab-Indonesia saja (belum termasuk hitungan penjualan 3 (tiga) kamus lainnya) terhitung sejak tahun 1996-2011 itu mencapai Rp. 13.622.400,- (tiga belas milyar enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah). Kesaksian saksi Zulfa Kamil dan saksi Ikromurrofiq dieperkuat dengan ditunjukkannya oleh saksi Ikromurrofiq berupa beberapa bukti pengiriman (ekspedisi) kamus dari saksi Atabik Ali kepada Toko Buku Menara Kudus dan salah satu bukti tanda terima pembayaran kamus yang ditandatangani oleh Athiyah Laila

- 87 -

mewakili saksi Atabik Ali dan uang pembayaran kamus diberikan secara TUNAI oleh pihak Menara Kudus kepada Athiyah Laila ;

- Bahwa saksi a charge Atabik Ali, saksi Dinazad dan saksi a de charge Zulfa Kamil dan saksi Ikromurrofiq menerangkan bahwa sampai sekarang yaitu bulan September tahun 2014, Toko Buku Menara Kudus masih mendistribusikan dan atau menjualkan kamus Arab-Indonesia milik saksi Atabik Ali pada sebanyak 25 koli dengan 2 (dua) kali pengiriman atau sama dengan 50 koli (1 koli = 12 kamus, jadi 50 koli = 600 kamus);

- Bahwa saksi a charge Atabik Ali menerangkan bahwa emas batangan yang digunakan untuk membayar 2 (dua) bidang tanah tersebut diperoleh dari warisan dari bapak kandung saksi (bapak kandung saksi meninggal dunia pada tahun 1989). Kesaksian saksi Atabik Ali ini diperkuat dengan ditunjukkannya oleh saksi Dinazad berupa bukti catatan asli tulisan tangan bapak kandung saksi Atabik Ali dalam tulisan Arab pegon (huruf Arab dengan bacaan bahasa Jawa) yang tertulis bahwa saksi selaku salah satu ahli waris mendapatkan emas batangan London senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

- Bahwa saksi a charge Muhammad Yusuf selaku notaris/PPAT pernah mencatatkan akta jual beli tanah yang dalam hal ini saksi Atabik Ali menjual tanahnya seluas kurang lebih 880 m2 dan 458 m2 yang terletak di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta kepada dr. Abdul Kadir, dr. Oga Indrajaya dan dr. M. Junaidy Heriyanto senilai Rp. 900.000/m2 (sembilan ratus ribu Rupiah per meter persegi) atau total senilai hampir Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan uang hasil penjualan 3 (tiga) bidang tanah dimaksud digunakan oleh saksi Atabik Ali untuk

- 88 -

membayar pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan saksi Atabik Ali, diperoleh keterangan bahwa penghasilan saksi Atabik Ali di luar penjualan kamus-kamus tersebut adalah dari pensiunan dan hasil sewa kontrakan 4 (empat) rumah/ruko sejumlah Rp. 303.000.000,- (tiga ratus tiga juta Rupiah) per tahun;

- Bahwa berdasarkan saksi a charge Atabik Ali, saksi Dinazad dan saksi a de charge Afif Muhammad didapat petunjuk bahwa saksi Atabik Ali selaku pengasuh Pondok Pesantren Krapyak sering mendapatkan sumbangan atau salam tempel (tradisi pesantren) dari tamu-tamu yang berkunjung dari pesantren. Kesaksian a charge Atabik Ali, saksi Dinazad dan saksi a de charge Afif Muhammad diperkuat dengan ditunjukkannya oleh saksi Dinazad berupa foto-foto tamu-tamu yang pernah berkunjung dan memberi salam tempel kepada saksi Atabik Ali, yaitu foto kunjungan pangeran Charles, Siti Hadiyanti Rukmana, Megawati, (alm.) Soeharto yang pernah memberi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), Jimly As-Shiddiqi, Dubes Palestina;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi As’at Ali, saksi Arry Ligias, dan saksi Muhammad Yusuf diperoleh petunjuk bahwa saksi Atabik Ali mempunyai kemampuan finansial untuk membeli 2 (dua) bidang tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yusuf, saksi Zulfa Kamil, dan saksi Ikromurrofiq diperoleh petunjuk bahwa di dalam melakukan transaksi jual beli tanah sebelum dan sesudah pembelian 2 (dua) bidang tanah tersebut dan penjualan kamus kepada Toko Buku Menara Kudus sejak tahun 1989, saksi Atabik Ali

- 89 -

seringkali menggunakan transaksi secara tunai;

- Bahwa saksi Atabik Ali menerangkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut akan dibagi 3, yang 1/3 untuk penambahan fasilitas pondok pesantren Krapyak, 1/3 untuk wakaf produktif, dan 1/3 untuk waris. Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi Arry Ligias Baskoro yang menjelaskan bahwa pembelian 2 (dua) bidang tanah oleh saksi Atabik Ali sebagai pimpinan pesantren Krapyak dikarenakan lokasinya yang dekat bahkan nyambung atau gandeng dengan lokasi Pondok Pesantren Krapyak;

(v) Fakta mengenai pembelian sebidang tanah seluas 280M2 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan, yaitu saksi Palupi Hadiyati, saksi Dina Zad, saksi Atabik Ali dan saksi Magdawati Hadisuwito, dan keterangan Terdakwa, telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak membeli sebidang tanah milik saksi Palupi Hadiyati seluas 280 m2 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11983;

- Bahwa saksi Dina Zad, saksi Atabik Ali, saksi Palupi Hadiyati dan saksi Magdawati Hadisuwito menerangkan bahwa sebidang tanah milik saksi Palupi Hadiyati seluas 280 m2 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 11983 tersebut dibeli oleh saksi Atabik Ali yang kemudian kepemilikannya diatasnamakan saksi Dinazad selaku anak kandung dari saksi Atabik Ali dikarenakan saksi Atabik Ali sudah dalam kondisi sakit stroke;

- 90 -

- Bahwa saksi Palupi Hadiyati menerangkan bahwa setelah terjadi penawaran, disepakati harga sebidang tanah tersebut adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);

- Bahwa saksi Dinazad, saksi Atabik Ali, saksi Palupi Hadiyati dan saksi Magdawati Hadisuwito menerangkan bahwa proses awal jual beli tanah SHM Nomor 11983 dilakukan oleh saksi Atabik Ali dan saksi Palupi Hadiyati, akan tetapi proses pelunasan pembayaran tanah seharga sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) tersebut dilakukan secara tunai oleh saksi Dina Zad pada tanggal 29 Februari 2012 dikarenakan saksi Atabik Ali pada saat itu dalam kondisi sakit. Kesaksian saksi Dina Zad, saksi Atabik Ali, saksi Palupi Hadiyati dan saksi Magdawati Hadisuwito tersebut diperkuat dengan ditunjukkannya oleh saksi Dina Zad berupa 4 (empat) lembar asli tanda terima atau kwitansi yang ditandatangani oleh Dodi Sutikno, suami dari saksi Palupi Hadiyati, yang berisi transaksi hutang piutang antara Dodi Sutikno dan saksi Atabik Ali di mana Dodi Sutikno meminjam uang dari saksi Atabik Ali sejumlah Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) untuk keperluan pologoro (biaya pengurusan tanah di desa yang diatur secara legal) dan pembayaran atas hutang tersebut dikurangkan dari pembayaran sebidang tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan saksi Magdawati selaku Notaris/PPAT didapat petunjuk bahwa merupakan hal yang biasa terjadi orang tua membeli tanah yang diatasnamakan anaknya dan kebiasaan ini tidak melanggar undang-undang karena yang terpenting kedua belah pihak (pembeli dan penjual) sepakat dan tidak keberatan;

- Bahwa berdasarkan saksi Magdawati

- 91 -

diperoleh petunjuk bahwa Undang-Undang Pertanahan & Agraria mensyaratkan pembayaran jual beli tanah secara tunai di hadapan PPAT;

- Bahwa saksi Palupi Hadiyati dan saksi Dina Zad menerangkan bahwa alasan pembelian sebidang tanah seluas 280 m2 oleh saksi Atabik Ali dari saksi Palupi Hadiyati tersebut dikarenakan lokasi tanahnya yang terletak di antara 2 (dua) bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan Pondok Pesantren Krapyak dan saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri sebuah bangunan yang digunakan untuk asrama santri Pondok Pesantren Krapyak;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Palupi Hadiyati bahwa saksi Atabik Ali sebelum tahun 2006 pernah membeli sebidang tanah milik paman dari saksi Palupi Hadiyati yang lokasi tanah milik paman saksi Palupi Hadiyati tersebut berada tepat di belakang tanah seluas 280 m2 milik saksi Palupi Hadiyati yang pada tahun 2012 telah dibeli oleh saksi Atabik Ali tersebut dan tanah milik paman saksi Palupi Hadiyati tersebut juga dimanfaatkan untuk Pondok Pesantren Krapyak. Kesaksian saksi Palupi Hadiyati ini juga diperkuat oleh keterangan saksi Dina Zad yang menjelaskan bahwa sebelum tahun 2006 saksi Atabik Ali pernah membeli tanah yang terletak di belakang tanah seluas 280 m2 milik saksi Palupi Hadiyati tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Palupi Hadiyati dan saksi Dinazad bahwa saksi Atabik Ali pada tahun 2007-2008 pernah membeli sebidang tanah milik ayah dari saksi Palupi Hadiyati seluas 111 m2 dan baru dicatatkan pada tahun 2012 dan yang menandatangani transaksi adalah antara Rosilah (ibu kandung saksi Palupi Hadiyati) selaku penjual dan saksi Dina Zad selaku pembeli. Rosilah yang menandatangani transaksi tersebut dikarenakan suaminya

- 92 -

sebagai pemilik asal tanah 111 m2 tersebut sudah meninggal dunia sedangkan dari pihak penjual ditandatangani oleh saksi Dina Zad dikarenakan saksi Atabik Ali sudah dalam kondisi sakit stroke sehingga tanah tersebut diatasnamakan saksi Dina Zad. Kesaksian saksi Palupi Hadiyati dan saksi Dina Zad tersebut diperkuat dengan kesaksian Magdawati Hadisuwito bahwa saksi pada tahun 2012 pernah melakukan pencatatan jual beli antara Rosilah dan Dina Zad;

(vi) Fakta mengenai pembelian sebidang tanah seluas 389M2 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta

- Bahwa keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Junella Ari Saptanto, saksi Dinazad, dan saksi Atabik Ali dan berdasarkan keterangan Terdakwa, telah membuktikan bahwa Terdakwa tidak membeli sebidang tanah seluas 389 m2 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05193;

- Bahwa saksi Junella Ari Saptanto, saksi Dinazad, dan saksi Atabik Ali menerangkan bahwa sebidang tanah milik Gatot Sukotjo seluas 389 m2 di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05193 dibeli oleh saksi Atabik Ali dari ahli waris Gatot Sukotjo yang kemudian kepemilikannya diatasnamakan saksi Dina Zad selaku anak kandung dari saksi Atabik Ali;

C. Terkait Dakwaan Ketiga

1. Fakta mengenai pengurusan IUP atas nama PT Arina Kota Jaya

Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum halaman 1578, disebutkan pada awal

- 93 -

tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Sultan antara Terdakwa, Isran Noor selaku Bupati Kutai Timur, Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Lilur, Muhammad Nazarud-din dan Gunawan Wahyu Budiarto alias Toto Gunawan untuk membicarakan pengu-rusan ijin usaha pertambangan (“IUP”) atas nama PT Arina Kota Jaya seluas kurang lebih 5000 -10.000 Ha yang berada di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng kabupaten Kutai Timur yang akan digunakan untuk perusa-haan Terdakwa.

Bahwa dalil Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dibantah oleh saksi-saksi Isran Noor, saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, saksi Wijaya Rahman, saksi Syarifah, saksi Bertha Herawati, saksi Yulianis yang namanya justru disebut dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan. Adapun fakta persidangan telah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy dan saksi Isran Noor dalam persidangan menyatakan tidak pernah mengadakan pertemuan di Hotel Sultan dengan saksi Muhammad Nazaruddin, Terdakwa dan Gu-nawan Wahyu Budiarto untuk mem-bicarakan pengurusan IUP.

Bahwa saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy dalam persidangan menyatakan mengenai keinginan dari saksi Muhammad Nazarud-din untuk memiliki tambang batu bara di kutai timur. Saksi menerangkan pernah beberapa kali melakukan pertemuan dengan saksi Muhammad Nazaruddin di kantor Permai terkait pembahasan rencana pengajuan 10 IUP. Saksi menyatakan tidak pernah melakukan pertemuan bersama Ter-dakwa dalam pengurusan IUP.

Bahwa untuk pengajuan 10 IUP tersebut kemudian saksi Muhammad Nazaruddin menyiapkan 10 perusahaan, termasuk salah

- 94 -

satunya PT Arina Kota. Keterangan ini didukung oleh saksi Bertha Herawati sebagai notaris yang membantu saksi Muhammad Nazaruddin menyiapkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Saksi Berta Herawati menyatakan bahwa yang dijadikan pengurus PT Arina Kota Jaya adalah saksi Syarifah dan Nur Fauziah yang keduanya merupakan karyawan PT Anugrah. Saksi Syarifah menyatakan bahwa saksi mau menjadi direkturnya, karena saat itu saksi tidak bisa menolak perintah saksi Muhammad Nazaruddin sebagai pimpinan saksi dan KTP saksi diambil dari bagian HRD.

Saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy menjelaskan bahwa dirinya mengajukan 10 (sepuluh) IUP dengan 10 (sepuluh) perusahaan yang berbeda di Kab. Kutai Timur tersebut luasnya lebih dari 100.000 Ha. Saksi Wijaya Rahman membenarkan keterangan mengenai pengurusan IUP tersebut.

Bahwa Saksi Yulianis menyatakan pernah diperintahkan oleh saksi Muhammad Nazaruddin untuk menyiapkan dana sebe-sar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah) untuk keperluan pengurusan IUP, dengan menerbitkan beberapa lembar cek yaitu :

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582701 senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah).

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582705 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atas nama PT Berkah Alam Berlimpah.

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582706 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

-Saksi Yulianis menyatakan bahwa cek terse-but diserahkan kepada saksi Muhammad Nazaruddin.

- 95 -

Saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy dalam keterangan dipersidangan membantah dirinya menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar Rupiah), fak-tanya bahwa cek yang diberikan hanyalah sejumlah Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) untuk operasional, dan dana dari cek tersebut yang bisa dicairkan hanya Rp 1.000.000.000 (satu milyar Ru-piah). Saksi Yulianis dalam keterangannya pernah diperintahkan Muhammad Nazarud-din untuk membuat laporan kehilangan atas cek tersebut, sehingga dananya tidak bisa dicairkan.

Saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy juga menyatakan dijanjikan uang Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) un-tuk jaminan investasi, tetapi yang cair hanya sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua mil-yar Rupiah).

Saksi Wijaya Rahman pernah menerima cek sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) dari saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy untuk bantuan biaya survey lapan-gan, namun cek tersebut tidak dapat di-cairkan.

Saksi Wijaya Rahman menyatakan bahwa dari 10 perusahaan yang diajukan oleh saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy hanya 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat yaitu PT Arina Kota Jaya. Lokasi yang di-ijinkan adalah Kecamatan Konpeng dan Bengawan Kabupaten Kutai Timur. Saksi juga menyatakan terkait dengan penguru-san IUP PT Arina Kota Jaya, Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi di Kab. Kutai Timur dan saksi juga tidak pernah berkomu-nikasi dengan Terdakwa.

Bahwa saksi Wijaya Rahman menyatakan, permohonan IUP lainya ( 9 permohonan) tidak diterbitkan karena ada masalah di-antaranya tumpang tindih dengan wilayah

- 96 -

perkebunan, dengan wilayah tambang batubara Perusahaan lain serta masuk dalam kawasan hutan lindung.

Saksi Isran Noor juga menyatakan tidak mengetahui pemilik PT Arina Kota Jaya, saksi menyatakan bahwa yang melakukan pengurusan IUP tersebut hanya saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy yang bertemu saksi di kantor Bupati Kutai Timur. Saksi menegaskan bahwa IUP PT Arina Kota Jaya diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur karena di nilai memenuhi syarat yang ditentukan dalam perundang undangan (administrasi, Lokasi dan Kelayakan) pada tanggal 3 maret 2010, bukan karena di minta oleh Terdakwa. Saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy meny-atakan tidak mengetahui keluarnya IUP PT Arina Kota Jaya, karena ketika cek yang akan dicairkan kosong, saksi merasa dibo-hongi dan kemudian marah kepada saksi Muhammad Nazaruddin. Setelah kejadian tersebut, saksi tidak melanjutkan kerjasama lagi dengan saksi Muhammad Nazaruddin.

Dalam melakukan pengurusan IUP di Kab. Kutai Timur tersebut, saksi Khalilur R. Ab-dullah Sahlawiy tidak pernah melibatkan Terdakwa. Keterangan ini didukung oleh keterangan saksi Wijaya Rahman dan saksi Isran Noor.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terungkap fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa jelas tidak terkait dengan pengurusan IUP atas nama PT Arina Kota Jaya. Bahwa dalam tuntutan juga dise-butkan PT Arina Kota Jaya sebagai milik Terdakwa adalah tidak benar, fakta persi-dangan sudah jelas bahwa pengurus PT Arina Kota Jaya adalah Syarifah dan Nur Fauziah.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa, PT Arina Kota Jaya adalah kerjasama bisnis an-

- 97 -

tara saksi Muhammad Nazaruddin dengan saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy untuk memiliki tambang batu bara di Kutai Timur. Bahwa hal ini yang secara materiel mem-buktikan bahwa Terdakwa bukan pemilik IUP tambang batubara PT Arina Kota Jaya di Kabupaten Kutai Timur.

1. Kesimpulan Terhadap Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka kami dapat menarik kesimpulan fakta hukum sebagai berikut yang berkaitan dengan Terdakwa:

1. Terkait Dakwaan KesatuJangan mengulang analisa di atas, namun benar-benar intisarinya saja yang terkait dengan tuntutan JPU

2. Terkait Dakwaan KeduaJangan mengulang analisa di atas, namun benar-benar intisarinya saja yang terkait dengan tuntutan JPU

3. Terkait Dakwaan KetigaJangan mengulang analisa di atas, namun benar-benar intisarinya saja yang terkait dengan tuntutan JPU

III. ANALISA YURIDIS PASAL YANG DITUNTUT PENUNTUT UMUM

Majelis hakim yang kami muliakan,Penuntut Umum yang kami hormati, danRekan-rekan pers dan masyarakat luas yang sangat kami hargai

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu:

- 98 -

Sesuai dengan pasal yang dituntut dalam surat tuntutan.DAKWAAN KESATU PRIMAIR

”Melanggar: Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut ”UU Tipikor”)”

DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR

”Melanggar: Pasal 11 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.”

DAKWAAN KEDUA

”Melanggar: Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP”

DAKWAAN KETIGA

“Melanggar: Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “UU TPPU”)

Bahwa karena Penuntut Umum menyusun Surat Tuntutan berdasarkan dakwaan secara kumulatif, maka dengan ini kami akan menguraikan dalil-dalil Pembelaan kami dalam Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan selanjutnya akan diikuti oleh dalil-dalil Pembelaan kami dalam Dakwan Kedua dan Dakwaan Ketiga.

I. Dakwaan Kesatu

Dari Dakwaan Kesatu yang didakwakan dan dituntut

- 99 -

oleh Penuntut Umum di atas, maka dapat kami uraikan unsur-unsur tindak pidana-nya adalah sebagai berikut:

(i) pegawai negeri atau penyelenggara Negara;(ii) menerima hadiah atau janji;(iii) padahal diketahui atau patut diduga bahwa

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

1. Analisa Unsur “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ”


Bahwa Penasihat Hukum menolak dalil Penuntut Umum pada Surat Tuntutan halaman 1599, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Anas Urbaningrum telah memenuhi sebagai subyek hukum yang mempunyai kualitas/kedudukan baik sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Adapun dalil tersebut meurut Penuntut Umum didasarkan pada fakta-fakta persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum membenarkan seluruh identitasnya di persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan;

3. Bahwa Terdakwa Anas Urbaningrum selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang selanjutnya ditempatkan pada Komisi X DPR-RI sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Partai Demokrat DPR-RI.”

Bahwa dalil Penuntut Umum sebagaimana kami

- 100 -

uraikan di atas, merupakan dalil yang tidak benar, karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi maupun ahli yang telah didengar dalam persidangan yang terbuka, sehingga analisa Penuntut Umum menjadi keliru dan terkesan dipaksakan. Adapun kesalahan Penuntut Umum dapat kami uraikan, sebagai berikut:

a. Bahwa pembuktian subyek hukum harus dilihat dari apakah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana itu memang benar dilakukan oleh Terdakwa atau pihak lain. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan prinsip hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan pidana yang tidak dilakukannya.

Dalam hukum pidana, tidaklah diperkenankan menindak secara hukum seseorang secara serampangan karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan yang unsur-unsurnya dianggap telah terpenuhi berdasarkan suatu ketentuan hukum pidana. Penuntut Umum terlebih dahulu harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana atau bukan. Kemudian, Penuntut Umum harus membuktikan bahwa Terdakwa memang merupakan pelaku dari perbuatan yang diduga tersebut, bukan dilakukan oleh pihak lain. Setelah Penuntut Umum mampu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memang perbuatan pidana, dimana Terdakwa adalah benar merupakan pelaku dari perbuatan pidana tersebut, maka Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa Terdakwa memang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Masing-masing hal tersebut jangan dicampur-adukkan, sebab masing-masing sifatnya berlainan1.

Dengan demikian, untuk membuktikan subyek hukum sebagai pelaku pidana, harus dibuktikan, yaitu:

i. Apakah perbuatan tersebut memang 1 Prof. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipete, jakarta, 2008, hal. 10-11.

- 101 -

merupakan tindak pidana?

ii. Apakah subyek hukum memang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut?

sedangkan apakah subyek hukum tersebut dapat dipidana, maka harus dibuktikan:

iii. Apakah subyek hukum tersebut memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut?

b. Sasaran Norma atau adresart norm Pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara

Bahwa sasaran norma atau adresart norm adalah batasan mengenai siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor telah secara tegas mengatur bahwa sasaran norma atau adresart normnya adalah terbatas hanya pada orang-orang yang mempunyai kualitas atau kedudukan sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara. Hal ini berbeda dengan unsur “setiap orang”, dimana sasaran norma atau adresart nornya tidak dibatasi meliputi siapa saja individunya.

Dengan demikian, sebelum Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subyek hukum yang mempunyai kualitas/kedudukan baik sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu, kapan perbuatan yang didakwakan itu dilakukan Terdakwa dan apakah perbuatan yang didakwakan tersebut dilakukan pada saat Terdakwa memiliki kualitas atau kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

c. Terdakwa resmi dilantik menjadi anggota DPR R.I. pada tanggal 1 Oktober 2009 dan mengundurkan diri pada tanggal _________

- 102 -

Bahwa Penuntut Umum pada halaman 1599 menguraikan bahwa: Terdakwa Anas Urbaningrum selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) masa jabatan tahun 2009 – 2014 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, yang selanjutnya ditempatkan pada Komisi X DPR-RI sebagai Ketua Fraksi dari Fraksi Partai Demokrat DPR-RI”.

Bahwa fakta yang diuraikan Penuntut Umum tersebut di atas merupakan fakta baru yang menyesatkan. Bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum pada halaman 1 Surat Tuntutan, Terdakwa adalah mantan anggota DPR R.I.

Bahwa Terdakwa berfungsi sebagai anggota DPR R.I. periode 2009 – 2014 terhitung sejak tanggal Terdakwa dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 1 Oktober 2009. Hal ini telah ditegaskan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 (“Keputusan Presiden No. 70/2009”), dimana salah satu diktumnya menyatakan surat keputusan ini dinyatakan berlaku sejak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Terdakwa telah mengundurkan diri sebagai anggota DPR R.I. melalui surat pengunduran diri tertanggal __________. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. ________, tertanggal ________ , pengunduran diri Terdakwa ditegaskan dan diangkat orang lain menggantikan kedudukan Terdakwa sebagai anggota DPR R.I. dari fraksi Partai Demokrat. Dengan pengunduran diri Terdakwa tersebut, maka sejak tanggal pengunduran diri, Terdakwa tidak lagi berfungsi atau memiliki kewenangan dan kekuasaan sebagai anggota DPR R.I. dan karenanya Terdakwa tidak lagi masuk sebagai sasaran norma atau adresart norm ketentuan Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor.

- 103 -

d. Terdakwa hanya menjadi bagian dari sasaran norma atau adresart norm Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor selama Terdakwa menjabat sebagai anggota DPR R.I.

Bahwa saksi Winantuningtyastiti (selaku Sekejn DPR-RI) pada persidangan pada tanggal ________ menyatakan, “…maka hak dan kewajiban anggota DPR-RI melekat sesaat setelah pengucapan sumpah tersebut…”, sehingga Terdakwa baru mendapat gaji dan segala fasilitasnya setelah mengucapkan sumpah menjadi anggota DPR-RI. Selanjutnya saksi Winantuningtyastiti menjelaskan bahwa anggota DPR R.I. periode 2004-2009 baru akan berakhir kedudukannya sebagai anggota DPR R.I. pada tanggal 30 September 2009, oleh karenanya calon terpilih anggota DPR R.I. periode 2009-2014 baru akan mulai menjalankan fungsinya setelah yang bersangkutan dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 1 Oktober 2009. Dengan demikian calon terpilih belum menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR R.I., karena tidak mungkin ada 2 (dua) orang sekaligus menjabat sebagai anggota DPR-RI dalam waktu yang bersamaan.

Bahwa sejalan dengan pendapat saksi Winantuningtyastiti Ahli Prof Yusril Ihza Mahendra dalam persidangan pada tangal ________ pada pokoknya menyatakan: Kalau kembali ke istilah klasik Belanda, jabatan anggota DPR adalah ambtsdrager. Ambtsdrager itu harus dilantik dengan surat keputusan. Dalam sistem hukum kita, yang menyatakan seseorang itu terpilih sebagai anggota DPR, seluruhnya adalah kewenangan KPU yang mandiri dan independen, tetapi sejak kapan orang itu boleh dikatakan sebagai anggota DPR, adalah sejak ada surat keputusan presiden, yang mengangkat orang yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Tetapi Keputusan Presiden itupun tidak otomatis menyebabkan seseorang itu adalah penyelenggara negara atau pejabat negara. Hal ini tergantung pada diktum di dalam surat keputusan Presiden itu sendiri. Misalnya presiden mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan seseorang menjadi anggota DPR pada tanggal 30 September 2014. Lalu

- 104 -

dikatakan dalam diktumnya, surat keputusan ini dinyatakan berlaku sejak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan itu dibuktikan dengan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Jadi dia tidak dapat minta hak, dapat gaji, tunjangan, fasilitas, dan juga tidak dapat bertindak sebagaimana layaknya seorang anggota DPR sebelum dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan”..

Bahwa argumentasi hukum yang diterangkan di atas sejalan dengan Ahli hukum DR. Chairul Huda, yang menyatakan:

“Undang Undang 28 tahun 1999 tentang Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, disebutkan bahwa penyelenggara negara adalah orang yang menjalankan fungsi legislative, eksekutif dan yudikatif. Bagaimana orang yang belum dilantik sudah menjalankan fungsi? Tidak mungkin dan tidak masuk akal orang itu sudah bisa menjalankan fungsi kalau dia belum dilantik. Oleh karenanya dari tataran hukum normatif saja yang bersangkutan belum dikualifikasi sebagai penyelenggara Negara”.

Bahwa dari pendapat kedua ahli tersebut di atas dihubungkan dengan fakta pada perkara aquo, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

(i) Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 70/2009, tertanngal 15 September 2009, Terdakwa mengucapkan sumpah pada tanggal 1 Oktober 2009;

(ii) Bahwa Terdakwa baru resmi menjalankan fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara Negara sejak Terdakwa mengucapkan sumpah pada tanggal 1 Oktober 2009.

Bahwa selain dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU No. 8/1999”), menyatakan:

- 105 -

“Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/1999, menyatakan:

“Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya”;

Bahwa kata kunci dari Pasal 1 butir (1) UU No8/2009 adalah menjalankan fungsi, sementara frasa kata “menjalankan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu melakukan (tugas, kewajiban, pekerjaan), sehingga arti kata “menjalankan fungsi” dalam konteks Bahasa Indonesia seseorang yang melakukan tugas/kewajiban untuk suatu pekerjaan tertentu.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/1999 setiap penyelenggara Negara wajib mengucapkan sumpah sebelum memangku jabatan”, dengan demikian sebelum penyelenggara Negara tersebut mengucapkan sumpah, maka ia belum dapat menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Negara (vide Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/1999). Hal ini juga sesuai dengan bunyi diktum pada Keputusan Presiden No. 70/2009, tertanngal 15 September 2009.

e. Penuntut Umum dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sama sekali mempertimbangkan fakta kapan Terdakwa menjalankan fungsi sebagai anggota DPR R.I.

- 106 -

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, pada pokoknya mendalilkan Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan:

menerima uang sebesar Rp. 2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya;

menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp. 84.515.650.000 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat);

menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);

menerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier;

menerima fasilitas survey dari PT Lingkaran Survey Indonesia senilai sekitar Rp. 478.632.230 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah); dan

menerima fasilitas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Velvire senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah);

namun Penuntut Umum sama sekali tidak mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan tersebut berkualitas dan berkapasitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Bahwa Terdakwa memperoleh mobil Toyota Harrier pada tanggal 12 september 2009 sebelum Terdakwa dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai anggota DPR R.I.

- 107 -

periode 2009-2014 pada tanggal 1 Oktober 2009. Dengan demikian Terdakwa belum menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara dan karenanya kapasitas Terdakwa tidak memenuhi sasaran norma atau adresart norm sebagai penyelenggara negara pada ketentuan Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor.

Begitu juga saat Terdakwa memperoleh pinjaman mobil Toyota Velfire pada bulan Nopember 2009. Pada saat itu, Terdakwa telah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR R.I. periode 2009-2014 berdasarkan surat pengunduran diri tertanggal ______ yang ditegaskan berdasarkan Keputusan Presiden No. ________. Dengan demikian, pada saat Terdakwa memperoleh pinjaman Toyota Velfire tersebut, Terdakwa sudah tidak lagi menjalankan fungsi sebagai anggota DPR R.I atau penyelenggara negara dan karenanya kapasitas Terdakwa tidak memenuhi sasaran norma atau adresart norm sebagai penyelenggara negara pada ketentuan Pasal 12 huruf (a) UU Tipikor.

Berdasarkan uraian Penasihat Hukum di atas, maka dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa Anas Urbaningrum telah memenuhi sebagai subyek hukum yang mempunyai kualitas/kedudukan baik sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, terbukti tidak benar dan karenanya harus ditolak.

2. Analisa Unsur “ Menerima hadiah atau janji ”

Majelis Hakim yang kami muliakan,Penuntut Umum yang kami hormati, danRekan-rekan pers dan masyarakat luas yang sangat kami hargai.

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya halaman 1599 -1600 menyatakan pada pokoknya bahwa UU Tipikor tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang apa yang dimaksud dengan menerima hadiah, maka perlu penelusuran lebih lanjut menurut beberapa sumber hukum untuk

- 108 -

memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “menerima” dan “hadiah” atau “janji”.

Bahwa benar UU Tipikor sama sekali tidak memberikan penjelasan yang spesifik megenai pengertian “menerima” dan “hadiah” atau “janji”, oleh karenanya Penasihat Hukum setuju dengan pendapat Penuntut Umum bahwa maksud dan pengertian dari kata “menerima” dan kata “hadiah” atau “janji” harus digali berdasarkan sumber hukum yang telah ada.

Ad a) Mengenai pengertian kata “ menerima ”

Bahwa Penasihat Hukum setuju dengan pengertian kata “menerima” yang oleh Penuntut Umum diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Namun demikian Penasihat Hukum menolak dalil Penuntut Umum selanjutnya mengenai pengertian kata “menerima” berupa kebendaan berwujud, yang diartikan dalam 2 (dua) hal, yaitu (i) menerima secara fisik; dan (ii) menerima secara yuridis. Begitu pula dalil Penuntut Umum mengenai cara “menerima” yang menurut Penuntut Umum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: (i) menerima secara langsung dan (ii) menerima secara tidak langsung.

Bahwa dalil Penuntut Umum mengenai pengertian kata “menerima” dan cara “menerima” merupakan pendapat atau pengertian yang disusun oleh Penuntut Umum sendiri. Pendapat atau pengertian yang disusun sendiri oleh Penuntut Umum tersebut belum pernah diuji ataupun disusun melalui metodologi yang bersifat ilmiah, sehingga keberadaannya tidak dapat diakui sebagai suatu teori, apalagi sebagai teori hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengesampingkan uraian Penuntut Umum mengenai pengertian kata “menerima” dan cara “menerima” pada halaman 1600-1601 Surat Tuntutannya, karena pengertian tersebut merupakan pendapat sepihak Penuntut Umum, bukan pengertian yang diperoleh dari sumber hukum yang telah ada.

- 109 -

Bahwa sumber hukum belum memberikan penjelasan maksud atau pengertian dari kata “menerima”. Yang ada adalah pengertian “penyerahan” yang telah diatur berdasarkan sumber hukum perdata, yaitu: Pasal 612, Pasal 613 dan 615 KUH Perdata. Hal ini telah diuraikan oleh Ahli Hukum Perdata, Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., Cn. Pada persidangan pada tanggal 28 Agustus 2014. Menurut Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., Cn., “penyerahan” atau yang dikenal dengan istilah “levering” secara singkat terdiri dari penyerahan untuk benda bergerak berwujud melalui penyerahan nyata (Pasal 612 KUH Perdata), penyerahan benda bergerak tidak berwujud melalui cessie untuk benda bergerak tidak berwujud atas nama dan melalui penyerahan nyata untuk benda bergerak tidak berwujud tidak atas nama.

Bahwa Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H.2 memberikan pendapat mengenai pengertian penyerahan menurut hukum Perdata, sebagai berikut: “Menurut Hukum Perdata yang dimaksud dengan penyerahan itu: penyerahan suatu benda oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas benda itu”. Dengan kata lain penyerahan merupakan cara atau maksud agar orang lain menerima suatu benda. Paling tidak, uraian di atas sedikit banyak menjelaskan pengertian “menerima” menurut sumber hukum yang berlaku, yaitu pendekatan melalui hukum perdata.

Ad b) Mengenai pengertian kata “ hadiah ”

Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan pendapat Ahli Drs. Adami Chazwi, S.H., sebagaimana dikutip oleh Penuntut Umum pada halaman 1602 Surat Tuntutannya, yang menyatakan bahwa pengertian “hadiah” menurut tata bahasa, lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda / hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah

2 Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., “Hukum Perdata: Hukum Benda”, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 2000, halaman 67.

- 110 -

diterima oleh yang menerima, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna

Dengan demikian pendapat Adami Chazwi, S.H. tersebut akan kami pergunakan sebagai salah satu sumber hukum untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Kesatu, yang selengkapnya akan kami uraikan di bawah ini.

Ad c) Mengenai pengertian kata “ janji ”

Bahwa Penasihat Hukum juga sependapat dengan pendapat Ahli Drs. Adami Chazwi, S.H., sebagaimana dikutip oleh Penuntut Umum pada halaman 1603 Surat Tuntutannya, yang menyatakan bahwa “menerima janji” dapat dianggap telah selesai dengan sempurna manakala telah ada keadaan-keadaan sebagai pertanda/indicator bahwa mengenai isi apa yang dijanjikan telah diterima oleh pegawai negeri tersebut, misalnya anggukan kepala atau keluar ucapan atau kata-kata yang karena sifatnya dapat dinilai atau dianggap menerima, misalnya mengucapkan kata iya, baik, terimakasih, alhamdulilah, yes, oke dan sebagainya.

Dengan demikian pendapat Adami Chazwi, S.H. tersebut akan kami pergunakan sebagai salah satu sumber hukum untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Kesatu, yang selengkapnya akan kami uraikan di bawah ini.

Selanjutnya berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku, Penasihat Hukum akan memberikan analisa juridis apakah benar berdasarkan fakta-fakta persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji” dan sekaligus Penasihat Hukum akan menguraikan bantahan terhadap dalil-dalil Penuntut Umum yang tidak benar, tidak didasarkan fakta persidangan

- 111 -

dan menyesatkan.

1. Terdakwa tidak terbukti mempunyai keinginan untuk tampil menjadi pemimpin nasional, yaitu Presiden R.I.

Bahwa Penasihat Hukum menolak seluruh dalil maupun uraian panjang lebar Penuntut Umum pada butir 1 dan 2 halaman 1604 s/d 1606 Surat Tuntutan, yang pada pokoknya menyatakan keinginan Terdakwa tampil sebagai pemimpin nasional, yaitu Presiden R.I. dapat dibuktikan melalui adanya fakta hukum rapat yang dihadiri oleh Bertha Herawati, Muhammad Nazaruddin, Yulianis, Subiakto Priosoedarso dan stafnya dan adanya beberapa orang yang mengirimkan ucapan dukungan Terdakwa sebagai calon Presiden 2014, sebagimana bukti sms.

Bahwa dalil dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa berkeinginan tampil sebagai pimpinan nasional, yaitu Presiden R.I tahun 2014 telah dibantah oleh banyak saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu: Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh dan Umar Arsal. Seluruh saksi-saksi tersebut menyatakan tidak pernah mendengar atau membicarakan wacana keinginan Terdakwa untuk tampil sebagai Presiden R.I. pada tahun 2014. Dalil dakwaan Penuntut Umum ini pun telah dibantah oleh Terdakwa sendiri pada persidangan pada tanggal 4 September 2014..

Bahwa tidak benar dalil Penuntut Umum yang menyatakan keinginan Terdakwa tampil sebagai pemimpin nasional yaitu Presiden R.I., berkesesuaian dengan keterangan saksi Ruhut Poltak Sitompul. Justru dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi Ruhut Poltak Sitompul menjelaskan bahwa di suatu tempat di bawah pohon ia (Ruhut Poltak Sitompul) pernah mendorong Terdakwa menjadi Presiden R.I., saksi menyampaikan kepada Terdakwa “Nas,

- 112 -

baik-baik kamu Nas, saya gagal untuk bung Akbar jadi Presiden tapi saya doakan semoga kamu nanti.” Saat itu terdakwa menanggapi dengan mengatakan “Ah Abang ada saja, kita bekerja sajalah dulu”. Pernyataan saksi Ruhut Poltak Sitompul tersebut tidak ditanggapi secara serius oleh Terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum telah memutarbalikkan fakta persidangan.

Bahwa terkait bergabunganya Terdakwa ke Partai Demokrat, menurut keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok M.A., adalah karena Terdakwa diajak bergabung oleh Sdr. Sudi Silalahi. Hal ini dibenarkan oleh Terdakwa, bahkan selain Sdr. Sudi Silalahi, Terdakwa juga diminta oleh Sdr. Hadi Utomo untuk bergabung ke Partai Demokrat pada tahun 2005. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik Partai Demokrat, melainkan Terdakwa dipilih melalui prosedur yang berlaku di Partai Demokrat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik Partai Demokrat tersebut. Sehubungan dengan fakta ini, dalam persidangan tidak ada satupun saksi yang memberikan keterangan mengenai keinginan Terdakwa menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Politik Partai Demokrat sebagai tahap awal sebelum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Bahwa selanjutnya fakta Terdakwa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat terbukti dari fakta persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh dan Umar Arsal, bukan merupakan keinginan Terdakwa. Terdakwa maju menjadi salah satu calon Ketua Umum Partai Demokrat awalnya didorong oleh Saan Mustofa, bukan keinginan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa tidak langsung mengiyakan permintaan Saan Mustofa tersebut, karena Terdakwa masih ingin berkonsentrasi di Pansus

- 113 -

Century. Setelah Pansus Century selesai pada awal bulan Maret 2009, Terdakwa pun belum langsung mengiyakan dorongan Saan Mustofa teman-teman untuk maju menjadi salah satu calon Ketua Umum, melainkan Terdakwa bertanya terlebih dahulu apakah Ibu Ani atau Ibas mencalonkan sebagai Ketua Umum dan agar teman-teman melakukan “cek sound” terlebih dahulu kepada DPC-DPC.

Bahwa keterangan saksi Bertha Herawati yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mendorong Bertha Herawati menjadi Ketua PDRI karena membutuhkan orang yang masih energik untuk mendukung Terdakwa sebagai Capres 2014, dalam persidangan hari yang sama telah dibantah sendiri oleh saksi Bertha Herawati. Saksi Bertha Herawati menyatakan saksi menagis dan sakit hati dengan Terdakwa karena dalam sebuah rapat Terdakwa mendorong peserta rapat untuk memilih Ibu Budi sebagai Ketua PDRI. Dan pada akhirnya Ibu Budi tersebut yang terpilih menjadi ketua PDRI. Dengan demikian keterangan saksi Bertha Herawati yang dijadikan fakta persidangan oleh Penuntut Umum tidak lagi relevan, karena faktanya Ketua PDRI bukan saksi Bertha Herawati, sehingga maksud dari terpilihnya saksi Bertha Herawati agar dapat mendukung Terdakwa sebagai Capres 2014 menjadi tidak lagi relevan.

Begitu pula dalil Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan wacana akuisisi “Hotline Advertising milik Sdr. Subiakto Priosoedarso, sebagai langkah persiapan Terdakwa menjadi Presiden R.I. Wacana akuisisi “Hotline Advertising” maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Muhammad Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, Yulianis dan Sdr. Subiakto Priosoedarso sama sekali tidak relevan dan tidak dapat dijadikan bukti sebagai langkah awal persiapan Terdakwa sebagai Presiden R.I., karena Terdakwa terbukti sama sekali tidak pernah turut berperan serta, menghadiri pertemuan-pertemuan bahkan mengetahui wacana akuisisi “Hotline Advertising tersebut.

- 114 -

Bahwa SMS yang dijadikan salah satu bukti oleh Penuntut Umum juga tidak relevan dan tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa berkeinginan untuk tampil menjadi Presiden R.I. Justru bunyi dari SMS tersebut membuktikan sebaliknya, yaitu bukan Terdakwa yang berkeinginan menjadi Presiden R.I., tetapi justru orang-orang yang mengirimkan SMS tesebut yang ingin agar Terdakwa menjadi Presiden R.I. Hal ini terungkap dari terjemahan tidak resmi oleh Penuntut Umum terhadap bahasa Jawa yang digunakan dalam SMS tersebut, yaitu: (i) SMS dari No. 621328057648 pada tanggal 8 Februari 2011, yang menyatakan: “semoga mas Anas jadi Presiden” dan (ii) SMS dari No. 085228858557 pada tanggal 4 September 2012 menyatakan: “niat kami ingin menjadikan mas Anas jadi RI-1”. Sungguh tidak masuk logika berfikir apabila ada orang-orang yang menyatakan keinginannya agar Terdakwa menjadi Presiden R.I kemudian ditafsirkan oleh Penuntut Umum bahwa keinginan tersebut merupakan keinginan dari Terdakwa.

Bahwa dengan demikian dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa berkeinginan untuk tampil menjadi Presiden R.I hanya didasarkan oleh keterangan Muhammad Nazaruddin dan Neneng Sriwahyuni, dimana keterangan itu pun terbukti telah terbantahkan oleh keterangan dari lebih banyak saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka fakta persidangan jelas telah membuktikan: (i) tidak ada keinginan Terdakwa untuk tampil menjadi pemimpin nasional, yaitu Presiden R.I., karena keterangan saksi-saksi telah membantah dalil tersebut (ii) Terdakwa tidak pernah mengajukan diri atau meminta agar Terdakwa dapat bergabung di Partai Demokrat dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Politik Partai Demokrat, (iii) wacana akuisisi “Hotline Advertising” sama sekali tidak relevan dan tidak dapat membuktikan sebagai langkah awal Terdakwa menjadi Presiden R.I.;dan (iv)

- 115 -

bukti SMS menurut logika berfikir justru telah membuktikan sebaliknya.

2. Terdakwa bukan pemilik PT Anugerah Group dan tidak menghimpun dana-dana melalui PT Anugerah Group maupun PT Dutasari Citra Laras

Bahwa Penasihat Hukum menolak seluruh dalil maupun uraian Penuntut Umum pada butir 3 halaman 1606 s/d 1612 Surat Tuntutan, yang pada pokoknya menyatakan untuk menghimpun dana-dana, Terdakwa dan Muhammad Nazaruddin bergabung dalam Anugerah Group.

Dalil Penuntut Umum bahwa Terdakwa dan Muhammad Nazaruddin bergabung di Anugerah Group tidak benar dan justru telah terbantahkan oleh banyak keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, antara lain saksi-saksi yang merupakan karyawan Anugerah Group, yaitu: Yulianis, Oktarina Furi, Mindo Rosalina Manullang, Aan Ikhyaudin, Herry Sunandar dan saksi-saksi lain, yaitu Eva Ompita dan Nuril Anwar. Seluruh saksi-saksi yang disebutkan di atas menyatakan bahwa Anugerah Group merupakan milik Muhammad Nazaruddin. Di samping itu saksi-saksi yang merupakan karyawan Anugerah Group seluruhnya menyatakan bahwa pimpinan Anugerah Group adalah Muhammad Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni.

Bahwa Terdakwa tidak pernah memimpin atau mengikuti pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh karyawan Anugerah Group untuk membicarakan bisnis atau proyek-proyek Anugerah Group. Selain itu Terdakwa tidak terbukti memiliki ruangan khusus di kantor Anugerah Group di Jl. K.H. Abdullah Syafii No. 9, Tebet Jakarta Selatan maupun kantor di Tower Permai, Jl. Warung Buncit Raya No. 27, Mampang Prapatan.

Bahwa tidak benar dalil Penuntut Umum yang menyatakan fakta bahwa Terdakwa dan Muhammad Nazaruddin bergabung dalam

- 116 -

Anugerah Group untuk menghimpun dana-dana telah berkesesuaian dengan keterangan saksi Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang. Bahwa justru sebaliknya Yulianis dan Mindo Rosalina Manulang telah membantah kebenaran fakta tersebut sebagaimana uraian kami di atas. Dalam hal ini sekali lagi Penuntut Umum telah memutarbalikkan fakta persidangan. Bahwa dalil Penuntut Umum bahwa Terdakwa bergabung bersama Muhammad Nazaruddin di Anugerah Group, semata-mata hanya didasarkan keterangan dari Muhammad Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni; yang justru telah dibantah kebenarannya oleh saksi-saksi lainnya yang disebutkan di atas.

Bahwa bukti Terdakwa telah menandatangani Akta Jual Beli 30% saham PT Anugerah Nusantara, tidak serta merta membuktikan bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT Anugerah Nusantara atau bergabung dengan Muhammad Nazaruddin di Anugerah Group. Bahwa pembelian saham tersebut telah dibatalkan sebagaimana dapat dibuktikan bahwa kepemilikan saham PT Anugerah Nusantara yang dikelola oleh Kementerian hukum dan HAM R.I. tidak pernah mencatat nama Terdakwa sebagai salah satu pemegang saham PT Anugerah Nusantara (vide Bukti PH- ___). Andaikata pembelian 30% saham PT Anugerah Nusantara tersebut jadi terlaksana –quod non- tentunya secara hukum (hukum Korporasi) nama Terdakwa harus dilaporkan kepada Kementerian hukum dan HAM R.I. sebagai salah satu pemegang saham dan dicatatkan pada Daftar Pemegang Saham (DPS) PT Anugerah Nusantara.

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mengetahui PT Anugerah Nusantara merupakan hal yang wajar, karena Terdakwa memang bukan pemilik saham PT Anugerah Nusantara dan tidak pernah sama sekali aktif baik dalam pengurusan maupun bekerja pada PT Anugerah Nusantara. Penuntut Umum tidak dapat serta merta berdasarkan akta jual beli saham tersebut menyimpulkan

- 117 -

bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT Anugerah Nusantara atau setidak-tidaknya mengetahui PT Anugerah Nusantara, karena seluruh saksi-saksi yang merupakan karyawan Anugerah Group telah membantah dalil Penuntut Umum tersebut. Tentunya Penuntut Umum sangat paham bahwa dalam hal pembuktian hukum pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil, bukan kebenaran formil melalui bukti tertulis.

Bahwa fakta Terdakwa mendapatkan gaji dari PT Anugerah Nusantara pada bulan November – Desember 2008 dan bulan Januari – April 2009 tidak juga serta merta dapat disimpulkan bahwa bahwa Terdakwa sebagai pemilik PT Anugerah Nusantara atau bergabung dengan Muhammad Nazaruddin di Anugerah Group. Bahwa Terdakwa telah membantah menerima gaji dari PT Anugerah Nusantara. Terdakwa dalam persidangan telah menjelaskan bahwa uang yang diterima Terdakwa dari PT Anugerah Nusantara tersebut merupakan honor sebagai konsultan politik Muhammad Nazaruddin dan kawan-kawan lainnya di Partai Demokrat, yaitu Saan Mustofa dan Pasha Ismaya Sukardi. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa honornya sebagai konsultan politik dicatat sebagai gaji dari PT Anugerah Nusantara, maka terhitung bulan April 2009 Terdakwa tidak lagi mau menerima honor tersebut. Honor Terdakwa pada bulan April 2009 tersebut selanjutnya dikembalikan Terdakwa kepada PT Anugerah Nusantara. Hal ini telah ditegaskan kebenarannya oleh saksi Yulianis dan Oktarina Furi dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2014. Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan telah terungkap Terdakwa tidak pernah menerima gaji dari PT Anugerah Nusantara, kecuali honor sebagai konsultan politik.

Kalaupun Terdakwa pernah menerima uang dari PT Anugerah Nusantara, apakah sebagai gaji –quod non- atau honor konsultan politik, apapun namanya, fakta tersebut tidak begitu saja dapat membuktikan atau dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar bergabung dengan Muhammad

- 118 -

Nazaruddin di Anugerah Group untuk menghimpun dana-dana. Kalaupun berdasarkan keterangan Muhammad Nazaruddin bahwa pendirian perusahaan-perusahaan di Anugerah Group adalah untuk keperluan menampung proyek-proyek, berdasarkan keterangan saksi Mindo Rosalina Manulang dan saksi Yulianis, perusahaan tersebut adalah milik saksi Muhammad Nazaruddin. Sekali lagi dalil dakwaan maupun tuntutan tersebut didasarkan pada keterangan saksi Muhammad Nazaruddin dan telah dibantah oleh banyak saksi-saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan.

Begitu pula dengan adanya bukti tertulis mengenai pengeluaran-pengeluaran PT Anugerah Nusantara untuk Terdakwa. Bukti-bukti tersebut tidak serta merta dapat membuktikan atau dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar bergabung dengan saksi Muhammad Nazaruddin di Anugerah Group untuk menghimpun dana-dana, karena dalil Penuntut Umum telah terbantahkan oleh banyak saksi-saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Di samping itu, tentunya Penuntut Umum sangat paham bahwa dalam hal pembuktian hukum pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil; bukan kebenaran formil melalui bukti tertulis.

Bahwa terkait Pakta Integritas agar tidak membocorkan rahasia perusahaan, fakta tersebut tidak relevan. Yang terjadi justru Terdakwa telah mendengar bahwa saksi Muhammad Nazaruddin sering “menjual” nama Terdakwa, Ibu Ani Yudhoyono dan Edhie Baskoro untuk mendapatkan proyek-proyek dari pemerintah. Hal ini dibenarkan berdasarkan keterangan saksi Yulianis dan saksii Mindo Rosalina Manulang. Perbuatan saksi Muhammad Nazarudin “menjual” nama Terdakwa untuk mendapatkan proyek, salah satunya menjadi penyebab memburuknya hubungan Terdakwa dan saksi Muhammad Nazaruddin, terutama setelah konggres Partai Demokrat tahun 2010.

- 119 -

Bahwa Penasihat Hukum menolak dengan keras dalil Penuntut Umum mengenai folder yang bertuliskan AU dalam laptop milik saksi Yulianis, sebagaimana butir f, halaman 1611 Surat Tuntutan. Bahwa adanya folder bertuliskan AU yang kemudian disimpulkan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa ikut dalam kepemilikan PT Anugerah Nusantara atau Anugerah Group merupakan suatu pemutarbalikan fakta persidangan, dimana Penuntut Umum hanya mengutip salah satu potongan keterangan saksi Yulianis. Bahwa seharusnya Penuntut Umum mengutip seluruh keterangan Yulianis, yang oleh Penuntut Umum telah diuraikan dari halaman 519 s/d 520 Surat Tuntutan. Apabila dibaca secara lengkap, maka keterangan saksi Yulianis dalam persidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa folder bertuliskan AU benar dibuat saksi pada saat keadaan mulai “keos”

Pada saat kondisi keos, saksi mencari Terdakwa dikarenakan Sdr. Muhammad Nazaruddin pernah berbicara melalui telephon khusus pada saksi “Pak Anas pun tidak akan bisa menolong saya”. Sedangkan link saksi kepada Terdakwa hanyalah Pak Azis yang memang juga bekerja di Anugerah Group sebagai staf administrasi, akan tetapi untuk meyakinkan orang-orang Terdakwa untuk bertemu saksi, tentu sangat sulit buat Pak Azis. Karena sepengetahuan saksi, Sdr. Muhammad Nazaruddin selalu bilang kepada semua orang bahwa perusahaan itu adalah 50% sahamnya milik saksi sehingga saksilah yang membuat semua kebijakan atas Terdakwa sedangkan saksi sendiri tidak kenal dengan Terdakwa. Kalau tidak salah Yulianis masu memberikan flashdisk kepada AU yang berisi file pada folder AU tersebut yang kemudian file itu beredar di Komisi 3 DPR RI. Tambahkan!

Bahwa apabila membaca secara detil keterangan Yulianis tersebut di atas, tentunya dapat dimengerti hal-hal sebagai berikut:

- 120 -

(i) bahwa folder AU baru dibuat Yulianis pada saat keadaan mulai keos untuk diperlihatkan kepada Terdakwa; jadi bukan seolah-olah dihususkan sebagai laporan kepada Terdakwa sebagaimana jalan pikiran Penuntut Umum;

(ii) bahwa Yulianis ingin bertemu dengan Terdakwa menyerahkan folder tersebut untuk mendapatkan perlindungan, karena saksi Yulianis merasa terancam akibat telah difitnah sebagai pemilik perusahaan (PT Anugerah Nusantara) dan membuat kebijakan atas Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sungguh telah terjadi pemutar balikkan fakta persidangaan yang sedemikian rupa oleh Penuntut Umum, dengan maksud untuk mendukung dalil Penuntut Umum bahwa Terdakwa benar bergabung dengan Muhammad Nazaruddin di PT Anugerah Nusantara untuk menghimpun dana-dana. Hal mana telah terbantahkan berdasarkan keterangan Yulianis tersebut di atas maupun keterangan saksi-saksi lainnya yang telah dihadirkan dalam persidangan, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya.

Bahwa terkait dalil Penuntut Umum bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Muhammad Nazaruddin agar tidak usah pulang dulu ke Indonesia, dalil tersebut tidak benar, karena telah dibantah oleh saksi Nuril Anwar, Yulianis dan Oktarina Furi. Sedangkan keterangan Neneng Sri Wahyuni dan Clara Maureen ternyata merupakan keterangan yang didengar dari cerita Muhammad Nazaruddin atau dengan kata lain Neneng Sri Wahyuni dan Clara Maureen tidak mendengar langsung, melainkan mendengar cerita tersebut dari Muhammad Nazaruddin (saksi de auditu).

Bahwa selanjutnya kepemilikan saham oleh Atiyah Laila (istri Terdakwa) pada PT Dutasari Citra Selaras bersama-sama dengan Munadi Herlambangn dan Machfud Suroso, juga tidak dapat serta merta disimpulkan bahwa PT

- 121 -

Dutasari Citra Laras merupakan salah satu kantong dana milik Terdakwa. Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut telah dibantah oleh keterangan saksi Machfud Suroso, Munadi Herlambang dan Roni Wijaya. Bahwa saksi Machfud Suroso dan Roni Wijaya telah menyatakan dalam persidangan pada tanggal _______ bahwa baik Terdakwa maupun Attiyah Laila tidak pernah mendapat pembagian keuntungan dari usaha PT Dutasari Citra Selaras. Bahwa Attiyah Laila pun tidak pernah aktif ataupun datang ke kantor PT Dutasari Citra laras. Bahwa pemberian saham kepada Attiyah Laila pada awalnya dimaksudkan untuk bersama-sama membeli usaha hotel di Bantul yang merupakan milik kenalan dari Bapak Attabik Ali. Bagitu pula saksi Munadi Herlambang telah membantah bahwa ia sebagai salah satu kantong dana Terdakwa. Berdasarkan keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, maka terbukti PT Dutasari Citra Laras maupun Munadi Herlambang bukan kantong-kantong dana milik Terdakwa.

Bahwa keterangan saksi Yanto Sutrisno yang menyatakan Terdakwa beberapa kali menerima uang dari Mahfud Suroso dalam tas kresek hitam patut ditolak karena keterangannya telah dibantah oleh saksi Mahfud Suroso dan Riyadi. Saksi Riyadi membantah keterangan Yanto Sutrisno yang menyatakan mengantarkan uang kepada Terdakwa dalam tas kresek hitam melalui saksi Riyadi.

Berdasarkan uraian di atas, maka fakta persidangan jelas telah membuktikan: (i) Terdakwa bukan pemilik PT Anugerah Nusantara ataupun bergabung bersama Muhammad Nazaruddin di Anugerah Group untuk menghimpun dana-dana; dan (ii) PT Dutasari Citra Laras dan Munadi Herlambang bukan salah satu kantong dana milik Terdakwa.

3. Terdakwa tidak membentuk kantong-kantong dana yang bersumber dari proyek pemerintah dan BUMN

- 122 -

Bahwa Penasihat Hukum menolak dalil Penuntut Umum pada butir 4, 5 dan 6, halaman 1612 s/d 1613 Surat Tuntutan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa membentuk kantong dana melalui proyek pemerintah dan BUMN.

Bahwa Terdakwa tidak membentuk kantong dana melalui Proyek Kemendiknas dan Kemenpora yang diurus Mindo Rosalina Manullang dan Angelina Patricia Pinkan Sondakh, dimana Permai Group mendapat fee 7% sampai dengan 22%. Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut hanya didasarkan pada keterangan Muhammad Nazaruddin dan justru telah dibantah sendiri oleh saksi Mindo Rosalina Manullang, Angelina Patricia Pinkan Sondakh dan Yulianis yang menyatakan Terdakwa tidak pernah terlibat atau berperan mempengaruhi proyek-proyek Kemendiknas dan Kemenpora. Di samping itu, sebagaimana uraian di atas, Terdakwa bukan pemilik dan tidak pernah bergabung dengan Muhammad Nazaruddin di PT Anugerah Nusantara atau Anugerah Group. Pemilik Anugerah Group atau Permai Group adalah Muhammad Nazaruddin dan pimpinan tertinggi yang berwenang memberikan keputusan terkait pengeluaran dana dari Anugerah Group adalah Muhammad Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni.

Bahwa Terdakwa tidak membentuk kantong dana melalui proyek Pemerintah bidang kontruksi dan BUMN yang diurus oleh Munadi Herlambang dan terkumpul sebesar Rp.2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu Rupiah). Dalil Penuntut Umum tersebut telah dibantah oleh keterangan saksi Munadi Herlambang sendiri pada persidangan pada tanggal _________. Hal ini hanya didasarkan Penuntut Umum dari keterangan Muhammad Nazaruddin.

Bahwa Terdakwa tidak membentuk kantong dana melalui proyek Hambalang, Gedung pajak dan Depag yang diurus oleh saksi Machfud Suroso. Dalil Penuntut Umum ini telah dibantah

- 123 -

berdasarkan keterangan saksi Machfud Suroso dan Roni Wijaya dalam persidangan pada tanggal ____________. Adapun saksi Machfud Suroso dan Roni Wijaya menyatakan Terdakwa tidak pernah membantu mengurus agar PT Dutasari Citra Laras mendapatkan proyek Hambalang, Gedung pajak dan Depag. Terdakwa juga tidak pernah terlibat atau berperan dalam pengurusan proyek Hambalang, Gedung pajak dan Depag tersebut. Untuk kesekian kalinya, hal ini hanya didasarkan Penuntut Umum dari keterangan Muhammad Nazaruddin.

Begitu pula dengan dalil Penuntut Umum pada butir 5 Surat Tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah Terdakwa terpilih menjadi Anggota DPR-RI untuk masa jabatan tahun 2009-2014, Terdakwa secara formil keluar dari Permai Group. Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut tidak benar, karena faktanya Terdakwa tidak pernah bergabung di Permai Group, bahkan Permai Group sebenarnya tidak ada, melainkan hanya penyebutan karyawan-karyawan Muhammad Nazaruddin terhadap group perusahaan-perusaahan milik Muhammad Nazaruddin setelah kantornya pindah ke gedung Permai Tower. Terdakwa hanya pernah duduk sebagai pemegang saham dan komisaris di PT Panahatan dan sejak Terdakwa terpilih menjadi Anggota DPR-RI untuk masa jabatan tahun 2009-2014, Terdakwa telah mengundurkan diri. Bahwa saksi Yulianis, Mindo Rosalina Manullang, Wafid Muharam, Munadi Herlambang, Roni Wijaya dan Angelina Patricia Pinkan Sondakh bahkan tidak pernah menjelaskan dalam persidangan bahwa Terdakwa pernah bergabung dengan Permai group dan setelah terpilih menjadi anggota DPR-RI secara formil keluar dari Permai Group. Dalil Penuntut Umum ini hanya bersumber dari keterangan Muhammad Nazaruddin dan kembali lagi Penuntut Umum merekayasa fakta persidangan dengan mengatakan keterangan Muhammad Nazaruddin tersebut telah berkesesuaian dengan saksi Yulianis, Mindo Rosalina Manullang, Wafid Muharam, Munadi

- 124 -

Herlambang, Roni Wijaya dan Angelina Patricia Pinkan Sondakh.

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak pernah berkoordinasi dengan Muhammad Nazaruddin, Mahyudin selaku ketua Komisi X DPR-RI dan Angelina Patricia Pinkan Sondakh selaku Koordinator Banggar untuk mengurus proyek-proyek Kemendiknas dan Kemenpora. Hal ini telah dibantah oleh Angelina Patricia Pinkan Sondakh. Di samping itu saksi Angelina Patricia Pinkan Sondakh dan Mindo Rosalina Manullang juga telah menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut serta pertemuan-pertemuan maupun berperan dalam pengurusan proyek-proyek Kemendiknas dan Kemenpora tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka fakta persidangan jelas telah membuktikan: (i) Terdakwa tidak pernah membentuk kantong-kantong dana dari proyek-proyek Kemendiknas dan Kemenpora, dari Munadi Herlambang dan proyek Hambalang, Gedung pajak dan Depag (ii) Terdakwa tidak pernah bergabung ataupun secara formil keluar dari Permai Group dan (ii) Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan Muhammad Nazaruddin, Mahyudin selaku ketua Komisi X DPR-RI dan Angelina Patricia Pinkan Sondakh selaku Koordinator Banggar untuk mengurus proyek-proyek Kemendiknas dan Kemenpora.

4. Terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp. 2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya

Bahwa Penasihat Hukum menolak dalil Penuntut Umum pada butir 7.1, halaman 1613 s/d 1615 Surat Tuntutan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menerima uang dari PT Adhi Karya Rp. 2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) untuk membantu pencalonan sebagai Ketua Umum dalam Kongres Partai Demokrat tahun 2010, dengan perincian sebagai berikut:

- 125 -

sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) melalui Indrajaya Manopol; dan

sebesar Rp.1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) melalui Munadi Herlambang.

Selanjutnya Penuntut Umum mendalilkan bahwa uang tersebut diserahkan Teuku Bagus Mokhamad Noor melalui Munadi Herlambang, Indrajaya Manopol dan Ketut Darmawan atas permintaan Muchayat.

Bahwa uraian fakta yang disusun Penuntut Umum di atas tidak logis dan sama sekali tidak membuktikan bahwa benar uang sebesar Rp.2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) telah diterima Ter-dakwa. Bahwa banyak “mata rantai” fakta yang tidak dapat dibuktikan Penuntut Umum, yang seharusnya dibuktikan agar dalil Penuntut Umum menjadi logis. Adapun “mata rantai” fakta yang tidak dapat dibuktikan, antara lain:

Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan fakta, apakah uang yang diser-ahkan oleh Teuku Bagus Mokhamad Noor melalui Munadi Herlambang, Indrajdaja Manopol dan Ketut Darmawan tersebut, telah diterima atau belum oleh Terdakwa. Faktanya Teuku Bagus Mokhamad Noor tidak mengetahui apakah uang tersebut di-terima atau tidak oleh Terdakwa;

Penuntut Umum juga sama sekali tidak dapat membuktikan fakta, dalam kapasitas apa Mu-nadi Herlambang, Indradjaja Manopol dan Ketut Darmawan menerima uang dari Teuku Bagus Mokhamad Noor, apakah ketiganya merupakan suruhan Terdakwa atau adakah perintah dari Terdakwa kepada ketiganya untuk menerima uang tersebut; dan

Penuntut umum juga tidak dapat membuk-tikan fakta dalam hubungan dan kapasitas apa, sehingga Muchayat meminta agar uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa,

- 126 -

apakah Muchayat merupakan suruhan Ter-dakwa atau adakah perintah dari Terdakwa kepada Muchayat untuk meminta uang terse-but

Dengan tidak dibuktikannya fakta-fakta tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya, menjadi tidak logis, yaitu bagaimana mungkin Terdakwa didalilkan menerima uang tersebut, apabila dalam rangkaian fakta-faktanya, Terdakwa sama sekali tidak berperan atau dengan kata lain Terdakwa sama sekali tidak berbuat apapun terkait penerimaan uang tersebut.

Bahwa Dalil Penuntut Umum juga tidak berkesesuaian karena uang yang diterima Munadi Herlambang sebesar Rp. 1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) ternyata tidak sesuai dengan yang digunakan Munadi Herlambang untuk membayar hotel-hotel tempat menginap pendukung Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 1.007.400.000,- (satu milyar tujuh juta empat ratus ribu Rupiah)

Bahwa dari dalil Penuntut Umum tersebut, maka uang PT Adhi Karya sebesar Rp.1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) yang diser-ahkan melalui Munadi Herlambang, apabila dikurangi dengan Rp.1.007.400.000,- (satu mil-yar tujuh juta empat ratus ribu Rupiah) yang di-gunakan Munadi Herlambang untuk membayar biaya kamar dan fasilitas hotel, masih bersisa sebesar Rp.798.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah).

Yang menjadi tanda tanya besar Penuntut Umum tidak membuktikan sama sekali tidak menguraikan dimana keberadaan sisa uang sebesar Rp.798.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu Rupiah) terse-

- 127 -

but. Hal ini setidaknya telah dengan sendirinya mematahkan dalil Penuntut Umum yang meny-atakan bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya melalui Munadi Herlambang.

Bahwa Penuntut Umum ternyata juga salah melakukan penjumlahan berapa uang dari PT Adhi Karya yang digunakan Munadi Herlambang untuk membayar hotel-hotel untuk pendukung Terdakwa. Bahwa pada halaman 1614-1615 Surat Tuntutan, Penuntut Umum menyatakan:

“Biaya penggunaan kamar-kamar dan fasilitas lainnya di hotel-hotel tersebut berjumlah Rp.1.283.073.342,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) kemudian dibayar sebagian oleh MUNADI HERLAMBANG sebesar Rp. 1.007.400.000,00 (satu milyar tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima dari TEUKU BAGUS MUKHAMAD NOOR dan dibayarkan secara bertahap melalui transfer rekening PT Bandung Excellent Tours & Travel Nomor 0113129971 BNI Cabang Asia Afrika setelah sebelumnya MUNADI HERLAMBANG menelepon PUJININGTYAS, adapun transfer-transfer tersebut sebagai berikut:

(4) Transaksi tanggal 21 April 2010, Pengirim: MUNADI HERLAMBANG sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta ru-piah).

(5) Transfer dari Bank Mandiri tanggal 26 April 2010, Pengirim: CHAIRUNNISA (istri MUNADI HERLAMBANG), sebesar Rp. 423.120.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(6) Transaksi tanggal 26 April 2010. Pengirim: CHAIRUNNISA (istri MUNADI HERLAMBANG) sebesar Rp.423.120.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)”

- 128 -

Dari uraian fakta oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tersebut, maka apabila dijumlahkan transfer-transfer tersebut:

Jumlah transfer-transfer tersebut ternyata tidak sama dengan jumlah yang didalilkan Penuntut Umum, sebesar Rp.1.007.400.000,00 (satu milyar tujuh juta empat ratus ribu rupiah), yang menurut Penuntut Umum telah dibayarkan oleh Munadi Herlambang dari uang PT Adhi Karya untuk sebagian pembayaran kamar-kamar dan fasilitas lainnya di hotel-hotel untuk DPC pendukung Terdakwa. Hal ini semakin membuktikan bagaimana buruknya kualitas dalil Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan.

Bahwa terlepas dari uraian kami tersebut di atas, dalil Penuntut Umum telah dibantah oleh saksi Munadi Herlambang maupun oleh saksi Indrajaya Manopol dalam persidangan pada tanggal _________. Kedua saksi tersebut menyatakan sama sekali tidak pernah menerima uang dari PT Adhi Karya untuk kepentingan Terdakwa.

5. Terdakwa tidak pernah menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp. 84.515.650.000 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat)

Penasihat Hukum menolak dengan tegas seluruh dalil Penuntut Umum pada halaman

- 129 -

transaksi tanggal 21 April 2010

Rp. 400.000.000,


Rp. 423.120.000


Rp. 423.120.000

Total Rp. 1.246.240.000

1615 s/d 1619 Surat Tuntutannya. Adapun fakta-fakta persidangan telah membantah dalil-dalil Penuntut Umum tersebut di atas, yaitu:

Bahwa keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh, Umar Arsal, Nuril Anwar, eva Ompita menyatakan tidak ada posko tim relawan pemenangan Anas Urbaningrum di Posko I di Apartemen Senayan City lantai 7 dan Posko II di Ritz Carlton. Bahwa Apartemen Senayan City lantai 7 merupakan apartemen Muhammad Nazaruddin yang disewa dengan menggunakan nama Aan Ikhayaudin. Fakta ini dibenarkan oleh saksi Aan Ikhayaudin. Pertemuan-pertemuan Tim relawan Anas Urbaningrum tidak hanya dilakukan di Apartemen Senayan City lantai 7 tersebut, tetapi dilakukan juga di ruangan-ruangan fraksi, restoran dan sebagainya. Bahkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, pertemuan tidak penah dilaksanakan di apartemen Ritz Carlton, Jakarta. Dengan demikian, biaya sewa apartemen Senayan City lantai 7 sebesar USD 30,900 (tiga puluh ribu Sembilan ratus Dollar Amerika Serikat) dan biaya sewa apartemen Ritz Carlton, Jakarta sebesar 5,170 (lima ribu seratus tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) menjadi tidak relevan atau tidak terbukti telah diterima Terdakwa.

Bahwa pertemuan 513 DPC pada sekitar bulan Januari 2010 di Apartemen Senayan City telah dibantah berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh, Umar Arsal. Pada Januari 2010 belum ada pertemuan-pertemuan tim relawan Anas Urbaningrum, karena Terdakwa masih sibuk dalam Pansus Century yang baru berakhir pada bulan

- 130 -

Maret 2010. Di samping itu jumlah DPC Partai Demokrat tidak mencapai jumlah 513. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, seluruhnya membantah membagikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) kepada masing-masing DPC dan menerima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk coordinator Wilayah dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk entertainment, sehingga keseluruhan berjumlah 7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah). Hal ini juga ditegaskan oleh saksi-saksi Eva Ompita dan Muhammad Rachmad yang menyatakan tidak pernah menyerahkan uang-uang tersebut.

Bahwa pertemuan 430 DPC pada sekitar bulan akhir bulan Februari 2010 di Apartemen Senayan City juga telah dibantah berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh, Umar Arsal. Pada Februari 2010 belum ada pertemuan-pertemuan tim relawan Anas Urbaningrum, karena Terdakwa masih sibuk dalam Pansus Century yang baru berakhir pada bulan Maret 2010. Dari keterangan saksi-saksi tersebut, seluruhnya membantah membagikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) kepada masing-masing DPC dan menerima Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk koordinator Wilayah dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk entertainment, sehingga keseluruhan berjumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah). Hal ini juga ditegaskan oleh saksi-saksi Eva Ompita dan Muhammad Rachmad yang menyatakan tidak pernah menyerahkan uang-uang tersebut.

Di samping itu, apabila diperhatikan uraian Penuntut Umum kembali tidak benar, dalam hal ini bagaimana mungkin jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan

- 131 -

pada Januari 2010 yang dihadiri oleh 513 DPC dan pertemuan pada bulan Februari 2010 yang dihadiri oleh 430 DPC, sama sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar Rupiah); sedangkan jumlah yang diberikan baik kepada masing-masing DPC, Koordinator dan untuk entertainment sama.

Bahwa pertemuan tandingan pada saat deklarasi Andi Alfian Malangeng sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat di Ball Room Hotel Sultan pada 28 Maret 2010 juga telah dibantah berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh, Umar Arsal. Bahwa tidak ada satupun saksi-saksi yang dapat memastikan berapa jumlah DPC yang hadir pada saat itu, apalagi dikatakan sebanyak 446 ditambah 138 DPC. Keterangan saksi-saksi tersebut juga membantah membagikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) kepada masing-masing DPC dan menerima Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk koordinator Wilayah dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk entertainment. Hal ini juga ditegaskan oleh saksi-saksi Eva Ompita dan Muhammad Rachmad yang menyatakan tidak pernah menyerahkan uang-uang tersebut. Di samping itu jumlah DPC Partai Demokrat tidak mencapai 446 + 138 DPC. Hal ini sebenarnya dapat dilihat dari berapa sebenarnya jumlah suara dalam Konggres Partai Demokrat.

Biaya-biaya Roadshow, dimana oleh Penuntut Umum dikatakan telah dikeluarkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) kepada masing-masing DPC dan menerima Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk koordinator Wilayah dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk entertainment tiap koordinator, semuanya telah dibantah berdasarkan

- 132 -

keterangan saksi, Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh dan Umar Arsal. Hal ini juga ditegaskan oleh saksi-saksi Eva Ompita dan Muhammad Rachmad yang menyatakan tidak pernah menyerahkan uang-uang tersebut.

Biaya deklarasi Terdakwa sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat di Hotel Sultan pada tanggal 15 April 2010, dimana oleh Penuntut Umum dikatakan telah dikeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada masing-masing DPC dan menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk koordinator Wilayah dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk entertainment tiap coordinator, semuanya telah dibantah berdasarkan keterangan saksi, Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh dan Umar Arsal. Hal ini juga ditegaskan oleh saksi-saksi Eva Ompita dan Muhammad Rachmad yang menyatakan tidak pernah menyerahkan uang-uang tersebut. Di samping itu tidak ada satupun saksi-saksi yang dapat memastikan berapa jumlah DPC yang hadir pada saat itu, apalagi dikatakan sebanyak 460 DPC.

Siaran TV live Metro TV sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), biaya siaran TV one dan RCTI sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta Rupiah) telah dibantah oleh saksi Aldasni dari Metro TV, bahkan saksi Aldasni menyatakan tidak pernah ada Siaran TV live Metro TV untuk Terdakwa melainkan hanya siaran rekaman, terlebih lagi saksi Aldasni menegaskan Metro TV tidak pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

- 133 -

Bahwa dalil-dalil Penuntut Umum di atas seluruhnya telah dibantah oleh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebut juga dibantah oleh saksi Yulianis dan Oktarina Furi sebagai bagian Keuangan Anugerah Group, yang menyatakan Anugerah Group tidak pernah mengeluarkan uang tersebut. Bahwa Penasihat Hukum sangat tidak mengerti dimana akal dan logika Penuntut Umum sehingga lebih meyakini keterangan Muhammad Nazaruddin dibandingkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan tersebut (vide halaman 1619 Surat Tuntutan). Hal ini justru membuktikan Penuntut Umum telah membuat Surat Tuntutan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, melaikan berdasarkan “pesanan atau ambisi menghukum” pihak tertentu atau Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka fakta persidangan jelas telah membuktikan Terdakwa tidak pernah menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp. 84.515.650.000 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat. Apalagi dalam persidangan terbukti Terdakwa sama sekali tidak menerima fisik uang tersebut dari Muhammad Nazaruddin bahkan tidak mengetahui adanya pembagian uang tersebut oleh Muhammad Nazaruddin kepada DPC.

6. Terdakwa tidak pernah menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)

Bahwa tidak benar untuk keperluan Kongres Partai Demokrat tahun 2010 di Banding, Anugerah Group atau Muhammad Nazaruddin telah mengeluarkan uang sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan

- 134 -

USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Hal ini telah dijelaskan oleh saksi Yulianis dan Oktarina Furi dalam persidangan pada tanggal ________.

Bahwa saksi Yulianis dan Oktarina Furi menjalaskan, sebagai berikut:

Uang yang dibawa ke Konggres Partai Demokrat di Bandung adalah sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,000,000 (lima juta Dollar Amerika Serikat). Uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 2,000,000,- (dua juta Dollar Amerika Serikat) ditarik dari bank yang merupakan pendapatan Anugerah Group dari pengerjaan proyek-proyek yang dibiayai APBN. Sedangkan uang sebesar USD 3,000,000,- (tiga juta Dollar Amerika Serikat) merupakan uang sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak luar. Uang sumbangan tersebut diterima saksi Yulianis secara bertahap melalui saksi Aan Ikhayaudin dan Iwan dalam amplop-amplop. Jumlahnya mencapai Rp. 30.500.000.000,- (tiga puluh milyar lima ratus juta Rupiah) yang kemudian saksi tukarkan ke dalam dollar Amerika Serikat, sehingga diperoleh USD 3,000,000 (tiga juta Dollar Amerika Serikat).

Bahwa dari uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) yang terpakai pada konggres Partai Demokrat hanya Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah). Sisa uang tersebut kemudian disetrokan kembali ke rekening-rekening milik Anugerah Group. Saksi Yulianis selanjutnya menegaskan bukti setornya telah disampaikan kepada penyidik KPK.

Bahwa uang USD 5,000,000 (lima juta Dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari USD 2,000,000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) tidak terpakai dan kembali utuh; sedangkan USD 3,000,000,- (tiga juta Dolar Amerika Serikat) hanya terpakai kurang lebih USD

- 135 -

1,700,000 (satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga sebesar USD 1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kembali ke Anugerah Group dan langsung disimpan oleh Neneng Sri Wahyuni.

Bahwa dari keterangan saksi Eva Ompita terungkap fakta bahwa uang-uang yang telah dibungkus oleh Yulianis dan Oktarina Furi diserahkan oleh saksi kepada Muhammad Nazaruddin. Selanjutnya Muhammad Nazaruddin yang membagikan uang-uang tersebut kepada masing-masing DPC. Bahwa saksi Eva Ompita sama sekali tidak melakukan pembagian uang-uang tersebut kepada DPC karena tidak kenal dengan masing-masing DPC Partai Demokrat.

Bahwa keterangan Nuril Anwar menyatakan bahwa Muhammad Nazaruddin tidak membagikan uang-uang tersebut hanya kepada DPC-DPC pendukung Terdakwa, melainkan DPC-DPC pendukung kandidat lainnya juga diberikan uang-uang tersebut oleh Muhammad Nazaruddin. Menurut Nuril Anwar, pada prinsipnya Muhammad Nazaruddin bermain di “tiga kaki” agar nanti siapapun ketua umumnya, Muhammad Nazaruddin adalah Bendahara Umumnya. Hal ini ditegaskan oleh saksi Wahyudi Utomo (Iwan).

Bahwa terkait dengan pemberian Blackberry kepada DPC pendukung Terdakwa, hal tersebut tidak diketahui dan tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa. Hal ini terungkap dari fakta persidangan bahwa saksi-saksi yang merupakan anggota Tim Relawan Pemenangan Anas Urbaningrum, yaitu saksi Saan Mustofa, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh dan Umar Arsal sama sekali tidak mengetahui adanya pembagian BB tersebut kepada para DPC. Di samping itu bukti BB yang disita oleh KPK, setelah dilakukan pembukaan data secara forensik oleh KPK, ternyata sama sekali tidak memuat instruksi

- 136 -

dari Terdakwa agar DPC-DPC memilik Terdakwa pada Kongres Partai Demokrat 2010 tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka fakta persidangan jelas telah membuktikan Terdakwa tidak pernah menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Di samping itu Terdakwa juga tidak pernah menerima secara fisik uang-uang yang dikeluarkan oleh Muhammad Nazaruddin kepada DPC-DPC bahkan mengetahui adanya pembagian uang tersebut.

Bahwa Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa Blackberry yang dikuasai Terdakwa dengan profile Wisanggeni, sama sekali tidak membuktikan dalil Penuntut Umum bahwa Terdakwa menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Penuntut Umum dalam persidangan tidak dapat menyebutkan tanggal isi/konten dalam Blackberry tersebut dibuat oleh “Wisanggeni” tersebut, mengingat isi/konten Blackeberry tersebut bukan percakapan 2 arah, melainkan hanya berupa pernyataan 1 arah yang tidak jelas dibuat oleh siapa. Sedangkan isi / konten percakapan antara Wisanggeni dengan saksi Khalilur sama sekali tidak membuktikan dalil Penuntut Umum.

7. Terdakwa tidak menerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier

Bahwa dalil Penuntut Umum mengenai pertemuan pada bulan September 2009 di restoran Cina Pacific Place di lobby Mall depan Apartemen Capital, yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Muhammad Nazaruddin, saksi Teuku saksi Bagus Mokhamad Noor, saksi

- 137 -

Machfud Suroso dan saksi Munadi Herlambang (vide halaman 1626 Surat Tuntutan), terbukti tidak benar. Bahwa dalam persidangan, saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor, saksi Machfud Suroso dan saksi Munadi Herlambang, masing-masing telah membantah adanya pertemuan pada bulan September 2009 tersebut apalagi pembicaraan wacana pembelian mobil. Pertemuan bulan September 2009 tersebut juga telah dibantah oleh Terdakwa. Di samping itu saksi Teuku Bagus Mokhamad Noor pun dalam persidangan pada tanggal 30 Juni 2014 telah menegaskan PT Adhi Karya maupun saksi sendiri tidak pernah memberikan mobil Toyota Harrier kepada Terdakwa.

Bahwa mobil Toyota Harrier bukan pemberian kepada Terdakwa, melainkan dibeli sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa meminta bantuan saksi Mohammad Nazaruddin untuk mengurusnya. Uang muka pembelian mobil Toyota Harrier sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi Mohammad Nazaruddin di restoran Chatter Box, Plaza Senayan pada tanggal _________. Penyerahan uang muka tersebut disaksikan oleh saksi Saan Mustofa yang membenarkan adanya peristiwa tersebut pada persidangan tanggal __________. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. Rahmad dan Terdakwa, pada sekitar ________, Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian cicilan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada saksi Muhammad Nazaruddin di _______.

Berdasarkan uraian di atas, maka fakta persidangan jelas telah membuktikan bahwa Terdakwa bukan menerima mobil Toyota Harrier, melainkan Terdakwa membeli sendiri mobil Toyota Harrier tersebut.

8. Terdakwa tidak menerima fasilitas survey dari PT Lingkaran Survey Indonesia senilai sekitar Rp. 478.632.230 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh

- 138 -

dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah).

Bahwa tidak benar terdakwa menerima fasilitas survey tersebut dari PT Lingkaran Survey Indonesia (“PT LSI”) agar apabila Terdakwa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, PT LSI dijanjikan pekerjaan survey bupati/walikota dari Partai Demokrat. Survey dan bantuan dari PT LSI agar Terdakwa menang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat diberikan dalam rangka kegiatan Partai Demokrat dan dalam kapasitas Terdakwa sebagai anggota Partai Demokrat. Pemberian bantuan tersebut tidak ada kaitannya dengan pengurusan proyek-proyek maupun kapasitas Terdakwa sebagai anggota DPR R.I.

Bahwa dalam persidangan pada tanggal ________ saksi Denny JA menyatakan bahwa PT LSI bersedia membantu Terdakwa karena saksi Denny JA merasa tertantang dengan saingan Terdakwa di kongres Partai Demokrat, yaitu Andy Malarangeng yang didukung oleh adiknya Choel Malarangeng. Choel Malarangeng merupakan pimpinan Fox Indonesia. Atas dasar hal tersebut, saksi Denny JA menyatakan kesediaannya untuk membantu Terdakwa karena ingin berkompetisi dengan Fox Indonesia sebagai salah satu pesaing LSI;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Denny JA dan Terdakwa, maka Terdakwa tidak pernah berjanji akan memberikan pekerjaan survey untuk calon Bupati/Walikota dari Partai Demokrat, namun yang diminta oleh saksi Denny JA agar Partai Demokrat tidak menghalangi LSI untuk menjadi salah satu rekanan Partai Demokrat. Hal ini tentunya telah membuktikan survey dan bantuan PT LSI kepada Terdakwa sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggerakkan Terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai anggota DPR R.I. melainkan berhubungan dengan Partai Demokrat;

- 139 -

9. Terdakwa selama menjabat penyelenggara Negara tidak menerima fasilitas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Velvire senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah)

Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa fasilitas berupa peminjaman 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire diberikan pada saat Terdakwa tidak lagi sebagai penyelenggara negara. Fakta ini dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Wasith Su’ady yang menyatakan peminjaman 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire terjadi di bulan puasa tahun 2010 (sekitar bulan ___). Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa pernah meminjamkan mobil Toyota Velvire tersebut, namun dikembalikan Terdakwa karena belum membutuhkannya.

Keterangan saksi Wasith Su’ady ditegaskan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa yang menyatakan pertama kali memakai mobil Toyota Vellfire saat Terdakwa menghadiri ada acara melepas mudik bersama Partai Demokrat di Kemayoran pada bulan ______ 2010. Pada saat itu Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai anggota DPR-RI.

Terdakwa secara resmi mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 26 Juli 2010, sesaat setelah terpilih menjadi Ketua Partai Demokrat. Terdakwa mendapatkan konfirmasi pengunduran dirinya berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 94/P tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010.

Berdasarkan uraian di atas, maka fakta persidangan tidak membuktikan selama Terdakwa menjabat sebagai Penyelenggara Negara telah menerima fasilitas peminjaman mobil Toyota Harrier sebesar 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 – 9 tersebut di atas yang merupakan rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila dianalisa berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku, maka dapat disimpulkan

- 140 -

bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji”. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Ahli Drs. Adami Chazwi, S.H., sebagaimana dikutip oleh Penuntut Umum pada halaman 1602 Surat Tuntutannya, menyatakan bahwa pengertian “hadiah” menurut tata bahasa, lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang, perbuatan menerima sesuatu berupa benda / hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna (garis bawah dan huruf tebal oleh Penasihat Hukum).

2. Bahwa Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan ahli dalam persidangan pada tanggal 4 September 2014, menjelaskan perihal bilamana suatu perbuatan pidana menerima hadiah atau janji (suap) dapat dikatakan selesai (atau volooid delict), sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan dilarang pada tindak pidana suap yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) UU Tipikor, adalah perbuatan menerima hadiah atau janji atau sesuatu, dimana persyaratan pertamanya yang menerima hadiah atau janji itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Persyaratan kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara ini menerima hadiah atau janji tersebut dalam kerangka tertentu, dalam sebuah tujuan tertentu, yaitu untuk berbuat atau tidak bebuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya. Jadi kalau pertanyaan kapan voltooid? atau kapan delik ini terjadi secara sempurna, pada dasarnya ada beberapa indikator, yaitu:

- 141 -

Pertama adalah bertemunya kesepahaman seseorang pemberi dengan penerima tentang maksud pemberian itu dan penangkapan si penerima atas pemberian tersebut.

Kedua adalah bahwa pemberian itu harus berhubungan dengan yang bersangkutan (si penerima) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Artinya, Kalau pasal 12 huruf (a), maka pemberian itu untuk membuat yang bersangkutan (si penerima) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; sedangkan kalau Pasal 12 huruf (b), maka pemberian itu baru diberikan setelah yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Jadi yang sangat penting sebenarnya adalah adanya kesepahaman (“meeting of mind”) antara pemberi suap dengan penerima suap tentang maksud pemberian itu dihubungkan dengan apa wewenang yang merupakan kewajiban yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan, si penerima. Jadi bisa saja tidak ada kesepahaman antara maksud pemberian itu dari si pemberi dengan apa yang ditangkap oleh penerima dari pemberian tersebut, yaitu misalnya dihubungkan dengan Pasal 11 UU Tipikor.

Dengan demikian, pada perbuatan menerima hadiah atau janji menurut Pasal 12 huruf (a) dan 12 (b), maka harus ada kesepahaman atau meeting of mind, yang dengan kesepahaman tersebut menyebabkan kemudian yang bersangkutan (si penerima) bisa dikatakan telah sempurna melakukan atau telah voltooid melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji”.

Selanjutnya Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dalam persidangan pada tanggal 4 September 2014 menjelaskan juga hal atas pertanyaan Penasihat Hukum, yaitu: apakah penerimaan

- 142 -

barang dan fasilitas untuk kepentingan pemilihan ketua umum partai dapat dikatakan memenuhi unsur perbuatan penerimaan hadiah atau janji sebagaimana Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor.

Atas pertanyaan tersebut Ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. menjelaskan:

“Salah satu unsur dari pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) UU Tipikor adalah pemberian hadiah atau janji tersebut ditujukan agar pegawai negeri atau penyelegara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini artinya harus ada hubungan langsung antara pemberian tersebut dengan apa yang akan/dapat atau telah dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut sehubungan dengan jabatannya.

Dengan demikian, apabila pemberian itu tidak berkaitan dengan harapan dari si pemberi agar si penerima berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, maka pemberian itu bukan diturunkan (diberikan) kepada yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena dalam Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) UU Tipikor ditegaskan sasaran normanya (subjeknya) adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Jadi pemberian itu harus terkait dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, bahkan tidak cukup hanya terkait saja, tetapi harus berkonsekuensi langsung, berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat dia lakukan atau telah dia lakukan dalam kapasitasnya tersebut. Kadangkala ada orang yang berpendapat bahwa perbuatan orang itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara kapasitas yang satu dengan kapasitas yang lain. Itu omongan orang awam bukan sarjana hukum. Karena, kalau sarjana hukum, kita menilai perbuatan itu, mana perbuatan yang mempunyai konsekuensi yuridis, maka tidak bisa disamakan antara perbuatan orang dalam kapasitas ketua partai dengan perbuatan

- 143 -

orang dalam kapasitas sebagai penyelegara negara, harus dibedakan. Secara tingkah laku jasmaniah, apa yang disebut dengan ajaran feit materieel itu memang melihat perbuatan dalam tingkah laku jasmaniah, tetapi ajaran itu sudah ditinggalkan satu-dua abad yang lalu. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pasal 12 huruf (a) dan (b) menjelaskan kapasitas seseorang sebagai penyelegara negara. Di luar itu, tidak dilarang oleh undang – undang”.

3. Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat para Ahli Hukum pidana tersebut di atas, maka Terdakwa tidak dapat disimpulkan telah melakukan perbuatan atau vooltoid delict yang memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji”, yaitu:

Terdakwa tidak dapat disimpulkan telah menerima pemberian Rp. 2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya melalui Indrajaya Manopol dan Munadi Herlambanga atas permintaan Muchayat. Dalam hal ini selain tidak ada bukti peranan Terdakwa atau perintah Terdakwa kepada Indrajaya Manopol, Munadi Herlambang dan Muchayat maupun fakta-fakta hukum lainnya yang tidak terbukti sebagaimana telah kami uraikan di atas, tidak ada juga pertemuan kesepahaman atau meeting of mind antara si pemberi PT Adhi Karya dan Terdakwa, yang ditujukan agar Terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.

Dengan demikian, dalil Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah menerima secara tidak langsung menerima pemberian Rp 2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya, merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak.

Terdakwa tidak dapat disimpulkan telah menerima pemberian dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp.

- 144 -

84.515.650.000,- (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070,- (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat). Dalam hal ini, selain tidak terbukti kebenaran jumlah uang yang dikeluarkan Muhammad Nazaruddin untuk kepentingan pencalonan Terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tidak terbukti juga adanya pertemuan kesepahaman atau meeting of mind antara si pemberi Muhammad Nazaruddin dan Terdakwa, yang ditujukan agar Terdakwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.

Dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah menerima secara tidak langsung dana-dana tersebut dari Muhammad Nazaruddin sebagai fee karena Permai Group telah mendapatkan proyek-proyek di Kemendiknas dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN, merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak. Dalam persidangan sama sekali tidak ada bukti yang membuktikan Terdakwa telah melakukan atau mempunyai peran untuk mengurus proyek-proyek di Kemendiknas dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN tersebut.

Terdakwa juga tidak dapat disimpulkan telah menerima pemberian dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000,- (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Dalam hal ini, selain tidak terbukti kebenaran jumlah uang yang dikeluarkan Muhammad Nazaruddin agar Terdakwa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Konggres Partai Demokrat tahun 2010, tidak terbukti juga adanya pertemuan kesepahaman atau meeting of mind antara si pemberi Muhammad Nazaruddin dan Terdakwa, yang ditujukan agar Terdakwa melakukan atau tidak

- 145 -

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.

Dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah menerima secara tidak langsung dana-dana tersebut dari Muhammad Nazaruddin sebagai fee karena Permai Group telah mendapatkan proyek-proyek di Kemendiknas dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN, merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak. Dalam persidangan sama sekali tidak ada bukti yang membuktikan Terdakwa telah melakukan atau mempunyai peran untuk mengurus proyek-proyek di Kemendiknas dan proyek-proyek lain yang dibiayai APBN tersebut.

Terdakwa tidak dapat disimpulkan telah menerima pemberian berupa mobil Toyota Harrier, karena selain telah dibuktikan bahwa mobil Toyota Harrier tersebut merupakan pembelian oleh Terdakwa sendiri, terbukti juga bahwa mobil Toyota Harrier tersebut telah diterima dan dipergunakan oleh Terdakwa sejak tanggal 12 September 2009, yaitu sebelum Terdakwa berfungsi sebagai anggota DPR-RI.

Bahwa dalil Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dianggap telah menerima mobil Toyota Harrier tersebut pada tanggal 12 November 2009, setelah pengurusan STNK dan BPKB berdasarkan pendapat Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H.,C.N., merupakan dalil yang tidak benar dan harus ditolak. Bahwa persidangan pidana ditujukan untuk mencari kebenaran materiil; bukan kebenaran formil, yaitu berdasarkan administrasi seperti tanggal dikeluarkannya BPKB dan STNK. Hal ini telah ditegaskan berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana, Prof. Dr. Edward Oemar Syarif Hiariej, S.H., M.Hum. pada persidangan tanggal 28 Agustus 2014, yang menyatakan: “dalam hukum pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil. Persoalan

- 146 -

BPKB, STNK dan segala tetek bengek tidak dipersoalkan dalam hukum pidana” (vide halam 957 Surat Tuntutan).

Selanjutnya dalil Penuntut Umum pada halaman 1631 Surat Tuntutan, yang pada pokoknya mendasarkan pada pendapat Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej, S.H.,M.Hum., bahwa meskipun dia (Terdakwa) belum dilantik, lalu dia menerima sesuatu dan ternnyata kemudian dia dilantik dalam suatu jabatan publik, maka dia termasuk dalam rumusan pasal yang dimaksud dalam pasal 12a, 12b maupun Pasal 11 dalam konteks dia sebagai Penyelenggara Negara. Dalil ini tidak benar dan oleh Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. telah dijelaskan sebagai berikut: “merujuk pada sasaran normanya (subjeknya) adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, maka orang yang belum dilantik belum menjalankan fungsi sebagai penyelenggara Negara. Karena menerima saat belum menjalankan fungsi, bilamana si Penerima sebelumnya menjanjikan bahwa bila terpilih si pemberi akan diberikan proyek, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan”.

Terdakwa tidak dapat disimpulkan menerima survey dan bantuan dari PT LSI sekitar Rp. 478.632.230 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), karena bantuan PT LSI tersebut diberikan dalam rangka konggres Partai Demokrat dan dalam kapasitas Terdakwa sebagai anggota Partai Demokrat.

Terdakwa tidak dapat disimpulkan telah menerima fasilitas peminjaman mobil Toyota Velvire, karena pinjaman tersebut diberikan kepada Terdakwa setelah Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR R.I.

Bahwa dalil Penuntut Umum pada halaman 1636 Surat Tuntutan, yang menyatakan

- 147 -

sesungguhnya mobil Toyota Velfire tersebut telah diterima Terdakwa sejak bulan Juli 2010, ketika Terdakwa masih menjabat sebagai anggota DPR R.I. namun baru digunakan pada bulan September 2010, merupakan dalil yang tidak benar, menyesatkan dan tidak sesuai fakta persidangan.

Dalam fakta persidangan telah terungkap fakta dari keterangan saksi Wasith Su’ady yang menyatakan peminjaman 1 (satu) unit mobil Toyota Vellfire terjadi di bulan puasa tahun 2010 (sekitar bulan ___). Bahwa sebelumnya pada bulan Juli 2010 Terdakwa pernah meminjamkan mobil Toyota Velvire tersebut, namun dikembalikan Terdakwa karena belum membutuhkannya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Terdakwa tidak terbukti telah memenuhi unsur “menerima hadiah atau janji”.

3. Analisa Unsur “ padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Majelis Hakim yang kami muliakan,Penuntut Umum yang kami hormati, danRekan-rekan pers dan masyarakat luas yang sangat kami hargai

Bahwa Penasihat Hukum setuju dengan dalil Penuntut Umum pada halaman 1638 Surat Tuntutan, yang menyatakan: “Bahwa unsur “diketahui” adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (dolus) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini juga banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan, seperti pasal 110, 220, 250,n275 dan 419”.

Bahwa sehubungan dengan kesengajaan (dolus)

- 148 -

dalam suatu tindak pidana, di bawah ini kami uraikan beberapa pendapat ahli ataupun literatur, sebagai berikut:

(i) Memorie Van Toelichting

Sewaktu Menteri Kehakiman mengajukan Wetboek van Strafrecht pada tahun 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia tahun 1925), dinyatakan bahwa “kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Mengenai Memorie Van Toelichting tersebut, Prof. Satochid mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetens (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan itu.

(ii) Prof. Moeljatno, S.H., Drs. Lamintang, S.H., dan Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H.

Prof. Muljatno, S.H., dalam bukunya “Azas-azas Hukum Pidana”, Penerbit: PT Bina Aksara, Jakarta 1985, halaman 172-183, Drs. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit: Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 301-310 dan Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H., dalam bukunya “Hukum Pidana Khusus” Jilid I dan Jilid II, Penerbit: alumni, Bandung, 1989, dalam halaman-halaman yang menguraikan unsur-unsur subyektif dari pasal-pasal KUHP Indonesia, pada pokoknya menjelaskan pendapat mereka berdasarkan pendapat dari ahli-ahli, yang antara lain dijelaskan sebagai berikut:

Menurut doktrin, pada umumnya dalam rumusan delik yang mengandung unsur “dengan sengaja”, berarti bahwa Pelaku harus lebih dahulu mengetahui, menghendaki, dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana.

- 149 -

Mengenai pengertian “dengan sengaja”, mula-mula dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:

a.“Teori kehendak” yang dianut oleh Von Hip-ple dari Jerman dan Simons dari Belanda; dan

b.“Teori pengetahuan” yang diajarkan oleh Frank dari Jerman dan diikuti oleh Von Listiz dan Van Hamel dari Belanda.

Menurut “Teori kehendak”, suatu kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang. Sedangkan, menurut “Teori pengetahuan”, suatu kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang.

Menurut Prof. Muljatno, S.H., “Teori pengetahuan lebih memuaskan, sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lain terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.”

Lebih lanjut, menurut Prof. Muljatno, S.H, untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah benar dikehendaki oleh seorang Terdakwa, maka yang harus dipenuhi adalah: (i) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (ii) bahwa antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka “Kesengajaan” sebagai suatu pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya.

(iii) S.R. Sianturi, S.H.

Tentang Kesengajaan Dari Sudut Terbentuknya

S.R. Sianturi menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu tindak pidana yang kemudian dilaksanakan tindakan tersebut

- 150 -

sesuai dengan kehendaknya, sehingga dalam mewujudakan kehendaknya tersebut, ada tiga tingkatan yang harus dilalui, yaitu:

- adanya perangsang; - adanya kehendak; dan - adanya tindakan

dari uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan.

Tentang Gradasi Kesengajaan

Mengenai hal tingkatan atau kadar kesengajaan yang dinyatakan oleh para ahli tersebut, selanjutnya dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh S.R. Sianturi, SH dalam buku“Azas-azas Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, halaman 170-178, secara garis besarnya menjelaskan sebagai berikut:

Pertama: Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (yang sesuai dengan rumusan delik), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku; adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa si pelaku.

Kedua: Kesengajaan dengan kesadaran pasti (zekerheid), yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi.

Ketiga: Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (mogelijkheid) atau kesengajaan dengan persyaratan atau Dolus Eventualis, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku.

- 151 -

Berdasarkan teori-teori dan ajaran-ajaran di atas, maka yang perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum sepatutnya adalah:

- Adanya suatu perbuatan Terdakwa sebagai pelaku, dalam perkara aquo apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji;

- Ada kesengajaan dari Terdakwa untuk menerima hadiah atau janji tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, hadiah yang diberikan telah berada di kekuasaan Terdakwa atau janji yang diberikan telah diiyakan oleh Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan akibatnya itu memang sesuai dengan motif Terdakwa untuk berbuat dan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, dalam hal ini benar Terdakwa menghendaki untuk mendapatkan hadiah yang diberikan tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah memenuhi unsur “kesengajaan” (dolus), yaitu Terdakwa mengetahui bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Adapun alasan-alasan yang mendasari kesimpulan di atas, dapat kami uraikan, sebagai berikut:

1. Terdakwa sama sekali tidak terbukti menerima hadiah

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah kami uraikan pada bagian analisa yuridis terhadap unsur menerima hadiah atau janji, Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah menerima hadiah-hadiah, sebagai berikut:

Tidak menerima uang sebesar Rp. 2.305.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi

- 152 -

Karya;

Tidak menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp. 84.515.650.000 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat);

Tidak pernah menerima dari Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);

Tidak menerima hadiah berupa mobil Toyota Harrier;

Tidak menerima fasilitas survey dari PT Lingkaran Survey Indonesia senilai sekitar Rp. 478.632.230 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah); dan

Selama menjabat sebagai penyelenggara Negara tidak menerima fasilitas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Velvire senilai Rp. 735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta Rupiah);

2. Tidak ada kesepahaman (“meeting of mind”) antara si pemberi hadiah dengan Terdakwa

Bahwa perbuatan menerima hadiah oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 (a) dan 12 (b) UU Tipikor telah terpenuhi (vooltoid) apabila ada pertemuan kesepahaman (meeting of mind) antara seseorang pemberi dengan penerima tentang maksud pemberian itu dan penangkapan si penerima atas pemberian tersebut dan hadiahnya telah beralih penguasaanya kepada si penerima (pendapat Drs. Adami Chazwi, S.H., sebagaimana telah kami uraikan di atas)

Hal ini telah dijelaskan oleh Ahli Dr. Chairul

- 153 -

Huda, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan ahli dalam persidangan pada tanggal 4 September 2014, sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan dilarang pada tindak pidana suap yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) UU Tipikor, adalah perbuatan menerima hadiah atau janji atau sesuatu, dimana persyaratan pertamanya yang menerima hadiah atau janji itu adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Persyaratan kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara ini menerima hadiah atau janji tersebut dalam kerangka tertentu, dalam sebuah tujuan tertentu, yaitu untuk berbuat atau tidak bebuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dalam jabatannya. Jadi kalau pertanyaan kapan voltooid? atau kapan delik ini terjadi secara sempurna, pada dasarnya ada beberapa indikator, yaitu: Pertama adalah bertemunya kesepahaman

seseorang pemberi dengan penerima tentang maksud pemberian itu dan penangkapan si penerima atas pemberian tersebut.

Kedua adalah bahwa pemberian itu harus berhubungan dengan yang bersangkutan (si penerima) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Artinya, Kalau pasal 12 huruf (a), maka pemberian itu untuk membuat yang bersangkutan (si penerima) berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; sedangkan kalau Pasal 12 huruf (b), maka pemberian itu baru diberikan setelah yang bersangkutan berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Jadi yang sangat penting sebenarnya adalah adanya kesepahaman (“meeting of mind”) antara pemberi suap dengan penerima suap tentang maksud pemberian itu dihubungkan dengan apa wewenang yang merupakan kewajiban yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan, si penerima. Jadi bisa saja tidak

- 154 -

ada kesepahaman antara maksud pemberian itu dari si pemberi dengan apa yang ditangkap oleh penerima dari pemberian tersebut, yaitu misalnya dihubungkan dengan Pasal 11 UU Tipikor.

Dengan demikian, pada perbuatan menerima hadiah atau janji menurut Pasal 12 huruf (a) dan 12 (b), maka harus ada kesepahaman atau meeting of mind, yang dengan kesepahaman tersebut menyebabkan kemudian yang bersangkutan (si penerima) bisa dikatakan telah sempurna melakukan atau telah voltooid melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji”.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti tidak adaya pertemuan kesepahaman (“meeting of mind”) tersebut antara orang-orang yang menurut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah memberikan hadiah kepada Terdakwa. Adapun hal tersebut, kami uraikan, sebagai berikut:

a. Kalaupun benar Munadi Herlambang telah menerima uang sebesar Rp. 1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya melalui Munadi Herlambang dan selanjutnya digunakan oleh Munadi Herlambang sebesar Rp. 1.007.400.000,00 (satu milyar tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hotel-hotel untuk DPC-DPC pendukung Terdakwa –quod non-, Terdakwa sama sekali tidak akan mengetahui adanya pemberian tersebut.

Bahwa bagaimana Terdakwa dapat mengetahui adanya pemberian tersebut, bila sebagaimana dalil Penuntut Umum uang Rp. 1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya tersebut diterima oleh Munadi Herlambang atas permintaan Muchayat. Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan perintah, baik kepada Munadi Herlambang maupun kepada Muchayat

- 155 -

untuk menerima uang Rp. 1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut, bahkan Terdakwa sama sekali tidak berperan berkaitan dengan hal tersebut.

Karena Terdakwa tidak mengetahui adanya Rp. 1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) dari PT Adhi Karya tersebut, maka tentunya tidak aka nada pertemuan kesepahaman atau meeting of mind antara si pemberi, yaitu: PT Adhi Karya dan Terdakwa. Dengan demikian unsur mengetahui atau patut diduga sehubungan dengan Rp. 1.805.500.000,- (satu milyar delapan ratus lima juta lima ratus ribu Rupiah) tidak terbukti.

b. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya pengeluaran Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp. 84.515.650.000 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) yang menurut Penuntut Umum ditujukan untuk persiapan pencalonan Terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Fakta ini dapat dibuktikan berdasarkan hal-hal, sebagai berikut:

adanya pengeluaran uang oleh Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp. 84.515.650.000 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) untuk kepentingan persiapan pencalonan Terdakwa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, telah dibantah berdasarkan keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh, Umar Arsal,

- 156 -

Nuril Anwar, eva Ompita. Bahkan Saksi Yulianis dan Oktarina Furi pada pokoknya menyatakan segala pengeluaran-pengeluaran Anugerah Group atau Permai Group selalu dicatat dan Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp. 84.515.650.000 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) tidak pernah ada dalam catatan yang dibuat saksi Yulianis.

Dalam persidangan telah terbukti, kalaupun ada pengeluaran dana oleh Tim relawan Anas Urbaningrum, pengeluaan-pengeluaran tersebut tidak pernah diberitahukan atau dilaporkan baik siapa yang mengeluarkan dana, jumlah maupun tujuan pengeluarannya, sehingga Terdakwa benar tidak mengetahui jumlah maupun untuk apa keprluan saja pengeluaran tersebut (vide keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Muhammad Rahmad, Sudewo, dan Umar Arsal). Terdakwa sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat adalah “pengantin” yang tidak mengurus teknis, melainkan hanya visi dan misi (vide keterangan Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA.)

Karena Terdakwa tidak mengetahui teknis siapa yang mengeluarkan dana, jumlah maupun tujuan pengeluaran dana untuk kepentingan pencalonan Terdakwa sebagai Ketua umum Partai Demokrat, maka tentunya tidak akan ada pertemuan kesepahaman atau meeting of mind antara si pemberi, yaitu: orang-orang yang telah mengeluarkan dana tersebut dengan Terdakwa. Dengan demikian unsur mengetahui atau patut diduga sehubungan dengan pengeluaran Muhammad Nazaruddin (Permai Group)

- 157 -

sebesar Rp. 84.515.650.000 (delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dan USD 36,070 (tiga puluh enam ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) tidak terbukti.

c. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya pengeluaran oleh Muhammad Nazaruddin (Permai Group) uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) dalam Konggres Partai Demokrat tahun 2010. Fakta ini dapat dibuktikan berdasarkan hal-hal, sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Muhammad Nazaruddin (Permai Group) telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Menurut saksi Yulianis dan Oktarina Furi, dari uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) yang terpakai pada konggres Partai Demokrat hanya Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah). Sisa uang tersebut kemudian disetrokan kembali ke rekening-rekening milik Anugerah Group. Saksi Yulianis selanjutnya menegaskan bukti setornya telah disampaikan kepada penyidik KPK. Selanjutnya dari uang USD 5,000,000 (lima juta Dollar Amerika Serikat), yang terdiri dari USD 2,000,000 (dua juta Dollar Amerika Serikat) tidak terpakai dan kembali utuh; sedangkan USD 3,000,000,- (tiga juta Dolar Amerika Serikat) hanya terpakai kurang lebih USD 1,700,000 (satu juta tujuh ratus ribu Dollar Amerika Serikat), sehingga sebesar USD 1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kembali ke Anugerah Group dan langsung disimpan oleh Neneng Sri Wahyuni.

- 158 -

Bahwa di samping itu tidak benar kalau uang-uang tersebut hanya semata-mata dikeluarkan oleh Muhammad Nazaruddin (Permai Group) untuk keperluan Terdakwa. Dari keterangan Nuril Anwar terungkap fakta bahwa Muhammad Nazaruddin tidak membagikan uang-uang tersebut hanya kepada DPC-DPC pendukung Terdakwa, melainkan DPC-DPC pendukung kandidat lainnya juga diberikan uang-uang tersebut oleh Muhammad Nazaruddin. Menurut Nuril Anwar, pada prinsipnya Muhammad Nazaruddin bermain di “tiga kaki” agar nanti siapapun ketua umumnya, Muhammad Nazaruddin adalah Bendahara Umumnya. Hal ini ditegaskan oleh saksi Wahyudi Utomo (Iwan).

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran oleh Muhammad Nazaruddin (Permai Group) tersebut, karena dari keterangan saksi Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh dan Umar Arsal, Terdakwa tidak pernah memberi perintah kepada Muhammad Nazarudin (Permai Group) untuk membawa atau mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat). Dari keterangan Prof. Dr. Ahmad Mubarok, MA., Saan Mustofa, Ruhut Poltak Sitompul, Mirwan Amir, Pasha Ismaya Sukardi, Herlas Juniar, Muhammad Rahmad, Sudewo, Angelina Patricia Pinkan Sondakh, Umar Arsal, terbukti dalam setiap pertemuan-pertemuan Tim relawan Anas Urbaningrum, Terdakwa selalu mengingatkan tim agar tidak melakukan money politic atau beli suara DPC-DPC.

- 159 -

Karena Terdakwa tidak mengetahui adanya pengeluaran oleh Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) dalam pelaksanaan Konggres Partai Demokrat, maka tentunya tidak akan ada pertemuan kesepahaman atau meeting of mind antara si pemberi, yaitu: Muhammad Nazaruddin (Permai Group) dengan Terdakwa. Dengan demikian unsur mengetahui atau patut diduga sehubungan dengan pengeluaran Muhammad Nazaruddin (Permai Group) sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar Rupiah) dan USD 5,225,000 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) tidak terbukti.

d. Bahwa mobil Toyota Harrier bukan pemberian kepada Terdakwa, melainkan dibeli sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa meminta bantuan saksi Mohammad Nazaruddin untuk mengurusnya. Uang muka pembelian mobil Toyota Harrier sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi Mohammad Nazaruddin di restoran Chatter Box, Plaza Senayan pada tanggal _________. Penyerahan uang muka tersebut disaksikan oleh saksi Saan Mustofa yang membenarkan adanya peristiwa tersebut pada persidangan tanggal __________. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi M. Rahmad dan Terdakwa, pada sekitar ________, Terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian cicilan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada saksi Muhammad Nazaruddin di _______.

Dengan demikian, dari fakta-fakta persidangan jelas telah membuktikan bahwa Terdakwa bukan menerima mobil Toyota

- 160 -

Harrier, melainkan Terdakwa membeli sendiri mobil Toyota Harrier tersebut.

Kalaupun Terdakwa dianggap menerima pemberian mobil Toyota Harrier, karena uang pembayaran mobil Toyota Harrier tersebut diurus oleh Muhammad Nazaruddin dengan cara membayar secara tunai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan cek sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang diterbitkan oleh PT Pacific Putra Metropolitan –quod non-, Terdakwa pada faktanya telah menerima mobil Toyota Harrier tersebut sejak tanggal 12 September 2009, yaitu pada saat Terdakwa belum menjabat sebagai anggota DPR R.I. tahun 2009-2014.

Karena pada tanggal 12 September 2009 tersebut, Terdakwa belum mempunyai fungsi berupa wewenang dan kekuasaan sebagai anggota DPR R.I., maka tentunya tidak akan ada pertemuan kesepahaman atau meeting of mind antara si pemberi, yaitu: Muhammad Nazaruddin (PT Pacific Putra Metropolitan) dengan Terdakwa. Dalam hal ini kesepahaman maksud pemberian itu dan penangkapan si penerima atas pemberian tersebut dihubungkan dengan agar (si penerima) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini didasarkan atas pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang menyatakan: “Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) UU Tipikor ditegaskan sasaran normanya (subjeknya) adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Jadi pemberian itu harus terkait dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, bahkan tidak cukup hanya terkait saja, tetapi harus berkonsekuensi langsung, berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat dia lakukan atau telah dia lakukan dalam kapasitasnya tersebut”.

- 161 -

e. Bahwa tidak ada pertemuan kesepahaman atau meeting of mind terkait dengan fasilitas survey dari PT Lingkaran Survey Indonesia senilai sekitar Rp. 478.632.230 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah), karena:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Denny JA dari PT LSI, survey dan bantuan kepada Terdakwa dimaksudkan agar Terdakwa dapat memenangkan kongres Partai Demokrat. Cara yang dilakukan PT LSI untuk memenangkan Terdakwa adalah dengan membentuk opini publik atau membangun image Terdakwa di mata pemilik suara (yaitu DPD dan DPC Partai Demokrat); sedangkan survey dilakukan dengan menghubungi DPC-DPC melalui telephone.

Bahwa Saksi Denny JA menerangkan biaya yang dikeluarkan oleh LSI untuk melakukan survey adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan ___ dikeluarkan untuk pemasangan iklan sebelum dan sesudah Terdakwa memenangkan kongres Partai Demokrat;

Bahwa survey dan bantuan agar Terdakwa menang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat diberikan dalam rangka kegiatan Partai Demokrat dan dalam kapasitas Terdakwa sebagai anggota Partai Demokrat. Survey dan bantuan itu tidak diberikan PT LSI dalam kapasitas Terdakwa sebagai anggota DPR R.I. dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengurusan proyek-proyek, karena PT LSI memang tidak main proyek. PT LSI bersedia membantu Terdakwa karena saksi Denny JA merasa tertantang dengan saingan Terdakwa di kongres Partai Demokrat, yaitu Andy Malarangeng yang didukung oleh adiknya Choel Malarangeng. Choel Malarangeng

- 162 -

merupakan pimpinan Fox Indonesia. Atas dasar hal tersebut, saksi Denny JA menyatakan kesediaannya untuk membantu Terdakwa karena ingin berkompetisi dengan Fox Indonesia sebagai salah satu pesaing PT LSI. Dengan demikian tidak benar dalil Penuntut Umum pada halaman 1647 Surat Tuntutan, yang pada pokoknya menyatakan atas peran Terdakwa selaku anggota DPR-RI dalam pengurusan proyek-proyek pemerintah, Terdakwa telah menerima hadiah, baik beruipa barang, uang maupun fasilitas, salah satunya disebutkan: fasilitas survey dari PT Lingkaran Survey Indonesia senilai sekitar Rp. 478.632.230 (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh Rupiah).

Sehubungan dengan kapasitas Terdakwa saat menerima survey dan bantuan PT LSI agar Terdakwa dapat menang sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Ahli Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. pada persidangan pada tanggal 4 September 2014, menjelaskan, sebagai berikut:

Kadangkala ada orang yang berpendapat bahwa perbuatan orang itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara kapasitas yang satu dengan kapasitas yang lain. Itu omongan orang awam bukan sarjana hukum. Karena, kalau sarjana hukum, kita menilai perbuatan itu, mana perbuatan yang mempunyai konsekuensi yuridis, maka tidak bisa disamakan antara perbuatan orang dalam kapasitas ketua partai dengan perbuatan orang dalam kapasitas sebagai penyelegara negara, harus dibedakan. Secara tingkah laku jasmaniah, apa yang disebut dengan ajaran feit materieel itu memang melihat perbuatan dalam tingkah laku jasmaniah, tetapi ajaran itu sudah ditinggalkan satu-dua abad yang lalu. Sehingga dapat

- 163 -

dikatakan bahwa dalam pasal 12 huruf (a) dan (b) menjelaskan kapasitas seseorang sebagai penyelegara negara. Di luar itu, tidak dilarang oleh undang – undang”.

“Salah satu unsur dari pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) UU Tipikor adalah pemberian hadiah atau janji tersebut ditujukan agar pegawai negeri atau penyelegara negara itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini artinya harus ada hubungan langsung antara pemberian tersebut dengan apa yang akan/dapat atau telah dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut sehubungan dengan jabatannya.

Dengan demikian, apabila pemberian itu tidak berkaitan dengan harapan dari si pemberi agar si penerima berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, maka pemberian itu bukan diturunkan (diberikan) kepada yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena dalam Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) UU Tipikor ditegaskan sasaran normanya (subjeknya) adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Jadi pemberian itu harus terkait dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, bahkan tidak cukup hanya terkait saja, tetapi harus berkonsekuensi langsung, berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat dia lakukan atau telah dia lakukan dalam kapasitasnya tersebut.

Berdasarkan penjelasan Ahli Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. tersebut, maka dapat disimpulkan antara PT LSI dengan Terdakwa tidak ada pertemuan kesepahaman atau meeting of mind sehubungan dengan bantuan yang diberikan PT LSI kepada Terdakwa,

- 164 -

karena: (i) bantuan tersebut diberikan PT LSI dalam rangka kegiatan Partai Demokrat dan dalam kapasitas Terdakwa sebagai anggota Partai Demokrat; bukan dalam rangka pengurusan proyek-proyek pemerintahan dan dalam kapasitas Terdakwa sebagai anggota DPR R.I., (ii) bidang usaha PT LSI adalah konsultan politik; bukan bermain proyek pemerintahan dan (iii) karenanya atas bantuan LSI tersebut, sama sekali tidak akan menggerakkan Terdakwa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka survey dan bantuan PT LSI kepada Terdakwa tidak dapat disimpulkan memenuhi unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

f. Kalaupun Terdakwa dianggap menerima pemberian mobil Toyota Harrier, karena uang pembayaran mobil Toyota Harrier tersebut diurus oleh Muhammad Nazaruddin dengan cara membayar secara tunai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) dan cek sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang diterbitkan oleh PT Pacific Putra Metropolitan –quod non-, Terdakwa pada faktanya telah menerima mobil Toyota Harrier tersebut sejak tanggal 12 September 2009, yaitu pada saat Terdakwa belum menjabat sebagai anggota DPR R.I. tahun 2009-2014.

Karena pada tanggal 12 September 2009 tersebut, Terdakwa belum mempunyai fungsi berupa wewenang dan kekuasaan sebagai anggota DPR R.I., maka tentunya tidak akan ada pertemuan kesepahaman atau meeting of mind antara si pemberi, yaitu: Muhammad Nazaruddin (PT Pacific Putra Metropolitan)

- 165 -

dengan Terdakwa. Dalam hal ini kesepahaman maksud pemberian itu dan penangkapan si penerima atas pemberian tersebut dihubungkan dengan agar (si penerima) melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini didasarkan atas pendapat Ahli Hukum Pidana Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang menyatakan: “Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) UU Tipikor ditegaskan sasaran normanya (subjeknya) adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Jadi pemberian itu harus terkait dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, bahkan tidak cukup hanya terkait saja, tetapi harus berkonsekuensi langsung, berhubungan langsung dengan perbuatan yang dapat dia lakukan atau telah dia lakukan dalam kapasitasnya tersebut”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Terdakwa tidak terbukti telah memenuhi unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

4. Analisa Unsur “ --------”

Majelis Hakim yang kami muliakan,Penuntut Umum yang kami hormati, danRekan-rekan pers dan masyarakat luas yang sangat kami hargai,

5. Analisa Unsur “ --------“

Majelis Hakim yang mulia,Penuntut Umum yang kami hormati, danRekan-rekan pers dan masyarakat luas yang sangat kami hargai

- 166 -

,

II. Terkait Dakwaan Kedua

1. Analisa Unsur “ Setiap Orang ”

2. Analisa Unsur “ ----------- ”

3. Analisa unsur “----------”

III. Analisa Yuridis Dakwaan Ketiga


Bahwa Dakwaan Ketiga yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum di atas terdiri dari unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:

(i) setiap orang;(ii) yang dengan sengaja membayarkan atau

membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

(iii) dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Bahwa sebelum kami masuk pada pembahasan analisa yuridis unsur-unsur pasal yang dituntut pada Dakwaan Ketiga, perkenankan kami menguraikan terlebih dahulu hal mengenai apakah KPK berwenang menuntut tindak pidana TPPU berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (“UU TPPU Lama”)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95, Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU Baru”), Penuntut Umum telah mendakwa dan

- 167 -

menuntut Terdakwa dengan menggunakan UU TPPU Lama. Adapun Pasal 95 UU TPPU Lama menyatakan sebagai berikut:

“Tindak Pidana Pencucuian Uang yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Bahwa pada faktanya dengan dikeluarkannya UU TPPU Baru, UU TPPU Lama telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 99 UU TPPU Baru.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Majelis Hakim, berkenan mempertimbangkan keterangan ahli dalam persidangan yaitu:

a. Bahwa Ahli Prof. Yusril Isha Mahendara dalam persi-dangan pada tanggal 3 September 2014, menjelaskan:

Hanya persoalannya adalah proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bisa saja melewati waktu berlakunya UU TPPU baru. Jadi orang sudah disidik, sudah dilakukan penyidikan dan dilimpahkan ke pengadilan, namun kemudian UUnya berubah, mana yang mau dipakai? Sementara perbuatannya dilakukan sebelum berlakunya UU TPPU baru. Dalam hal ini, tentu tergantung pada pertimbangan majelis hakim, akan memberlakukan yang mana? Prinsip dalam hukum pidana itu berlaku bahwa yang berlaku adalah yang menguntungkan bagi si terdakwa. Hal ini, berkaitan dengan hukum materil, misalnya apabila UU TPPU baru menyatakan ancaman pidana selama-lamanya 5 tahun, sedangkan UU TPPU lama menyatakan ancaman pidana selama-lamanya 7 tahun, maka hakim memilih menggunakan UU TPPU baru, karena lebih menguntungkan Terdakwa.

b. Bahwa Ahli Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H., dalam persi-dangan pada tanggal 4 September 2014, menjelaskan:

“Berkenaan dengan Undang–Undang mana yang berlaku untuk mengadili perbuatan? Asasnya lex temporis delicti, yaitu undang – undang yang menjadi dasar untuk mengadili seseorang adalah undang–undang yang berlaku pada saat orang tersebut berbuat.

- 168 -

Yang menjadi persoalan kalau ada perubahan perundang -undangan, maka aturan yang menguntungkan Terdakwa yang diberlakukan. Jadi tidak perlu diperdebatkan aturan mana yang akan dipakai. Yang dipakai adalah aturan yang mengutungkan terdakwa.

Berdasarkan keterangan-keterangan ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana sebelum lahirnya UU TPPU Baru dapat diperiksa dengan menggunakan UU TPPU Lama, sepanjang hal tersebut lebih menguntungkan Terdakwa. Namun demikian, apakah KPK memiliki kewenangan menuntut berdasarkan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010. Dalam hal ini UU TPPU Lama sama sekali tidak memberikan kewenangan menuntut kepada KPK.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Majelis Hakim, berkenan mempertimbangkan keterangan ahli dalam persidangan yaitu:

a. Bahwa Ahli Prof. Yusril Isha Mahendara dalam persidan-gan pada tanggal 3 September 2014, menjelaskan:

“Terkait dengan UU TPPU No. 8/2010 apa yang dimak-sud dengan wewenang dan sumber wewenang pejabat Negara, yaitu kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang bersifat ototritatif karena diatur aturan perundang-un-dangan atau hukum positif yang berlaku. Jadi kalau tidak ada kewenangan yang diberikan peraturan perun-dang-undangan, maka dia tidak dapat bertindak”.

b. Bahwa Ahli Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. dalam persi-dangan pada tanggal 4 September 2014, menjelaskan:

Bahwa berkenaan dengan kewenangan KPK melakukan penyidikan atas perbuatan TPPU sebelum berlakunya UU TPPU baru berdasarkan ketentuan Pasal 74, ada dua persoalan mendasar disitu:

Pertama berkenaan dengan aturan peralihan dari satu undang-undang yang lama ke undang-undang yang baru, jelas-jelas hanya merujuk tentang deliknya, lex temporis delicti yaitu berkenaan dengan tindak pidananya, rumusan deliknya bukan berkenaan dengan kewenangan penegak hukum

- 169 -

yang melakukan penegakkan hukum dalam delik itu. Jadi jelas disitu jika satu instansi penegak hukum tidak berwenang menyidik suatu tindak pidana yang disebut dalam undang-undang yang lama tetapi berwenang melakukan penyidikan yang sama dalam undang-undang yang baru, maka dia tidak boleh menggunakan undang-undang yang lama karena dia tidak berwenang. Yang boleh beralih adalah aturan mengenai hukum materiilnya, tidak mengenai hukum formilnya, tidak berkenaan dengan kewenangannya;

Kedua tadi sudah dibacakan Penasihat Hukum tentang limitasi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang tentang siapa yang menjadi penyidik tindak pidana tersebut, yaitu penyidik tindak pidana asal. Dalam penjelasannya disebutkan bukan :”seperti” tapi “yaitu a,b,c,d”, maka di luar a,b,c,d tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana itu. Katakanlah kita kesampingkan, karena tidak boleh sebuah penjelasan undang-undang membuat norma baru karena jelas norma nya dalam batang tubuh pasalnya adalah penyidik tindak pidana asal. Maka siapa yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana asal itu saja yang kemudian berwenang melakukan penyidikan TPPU;

Masalah kedua adalah berkenaan dengan kewenangan penuntutan, jadi jelas sekali berbeda antara tindakan menyidik dengan tindakan menuntut. Pandangan saya karena KUHAP sudah membatasi peradilan pidana itu dijalankan berdasarkan undang-undang, maka kewenangan itu hanya dalam kewenangan atributif atau kewenangan yang diberikan undang-undang, tidak bisa kewenangan yang tidak diberikan undang-undang, yurisprudensi bukan undang-undang.

Kewenangan untuk menuntut ditentukan siapa yang mempunyai wewenang untuk menentukan kelengkapan berkas perkara (P-21), membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara di pengadilan, itulah yang mempunyai kewenangan untuk menuntut sebagaimana disebutkan dalam undang-undang baik KUHAP atau UU Kejaksaan. Penuntut di sini adalah Penuntut Umum pada Kejaksaan, jadi

- 170 -

tidak ada kewenangannya, baik berdasarkan tafsiran dihubungkan dengan penjelasan Pasal 74 dimaksud maupun berdasarkan norma yang ada di dalam pasal 74 itu sendiri.

Bahwa peradilan cepat, biaya murah adalah asas yang menjadi pedoman bagi aparatur peradilan untuk melaksanakan kewenangannya. Jadi bukan asas yang melahirkan kewenangan. Jadi kalau sudah punya wewenang dia menjalankan kewenangannya itu dengan memperhatikan asas sederhana, biaya ringan. Dalam literatur manapun tidak ada asas yang melahirkan kewenangan. Kewenangan di dalam penegakan hukum itu adalah kewenangan yang diberikan undang-undang”.

Berdasarkan uraian Ahli Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. tersebut, maka dapat diuraikan hal-hal, sebagai berikut:

a. Bahwa kewenangan penyidikan dan penuntutan adalah kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diberikan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa UU TPPU Lama sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan. Pasal 30 UU TPPU Lama menyatakan: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

b. KPK tidak diperkenankan menyidik tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya UU TPPU Baru dengan menerapkan ketentuan Pasal 74 UU TPPU Baru, karena berdasarkan pendapat ahli, yang boleh beralih adalah aturan mengenai hukum materiilnya, tidak mengenai hukum formilnya (mengenai kewenangan).

c. Bahwa UU TPPU Baru tidak memberikan KPK kewenangan untuk melakukan penuntutan. UU TPPU Baru hanya memberikan KPK kewenangan melakukan penyidikan. Hal ini ditegaskan berdasarkan Pasal 74 UU TPPU Baru, yang berbunyi: “Peyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan

- 171 -

ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”.

d. Sedangkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan tidak melahirkan kewenangan, melainkan apabila kewenangan sudah ada, baru asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini harus diterapkan. Sekali lagi kewenangan penuntutan adalah kewenangan atributif, yang diberikan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka KPK tidak berwenang menuntut perkara TPPU dan karenanya kami mohon agar Majelis Hakim menyatakan Dakwaan Ketiga ini tidak dapat diterima.


Bahwa selanjutnya kami akan menguraikan analisa juridis kami untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 25 tentang Perubahan Undang Undang R.I. Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Analisa unsur “Setiap orang”

Mengenai unsur setiap orang pada pasal ini, kami mengambil alih seluruh uraian dan penjelasan kami pada dakwaan kedua tersebut di atas.

2. Analisa unsur “Yang dengan sengaja memba-yarkan atau membelanjakan harta yang dike-tahuinya atau patut diduganya merupakan hasil hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas na-manya sendiri atau atas nama orang lain”

Berdasarkan teori-teori dan ajaran-ajaran mengenai unsur “sengaja” (dolus) yang telah kami uraikan pada analisa yuridis pada Dakwaan Kesatu sebelumnya, maka yang perlu dibuktikan oleh Penuntut Umum pada

- 172 -

Dakwaan Ketiga ini sepatutnya adalah:

- Adanya suatu perbuatan Terdakwa sebagai pelaku, dalam perkara aquo apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

- Ada kesengajaan dari Terdakwa sebagai maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa itu memang sesuai dengan motif/maksud Terdakwa untuk berbuat dan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Terdakwa, dalam hal ini benar Terdakwa menghendaki untuk untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah memenuhi unsur “kesengajaan” (dolus) melakukan perbuatan membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Adapun alasan-alasan yang mendasari kesimpulan di atas, dapat kami uraikan, sebagai berikut:

1. predicate crime yang merupakan asal usul harta kekayaan tidak diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya.

Bahwa setelah kami memeriksa dengan seksama seluruh uraian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, ternyata Penuntut Umum sama sekali tidak sedikitpun menguraikan predicate crime atau dari tindak pidana yang mana asal usul harta kekayaan tersebut diperoleh.

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya pada pokoknya hanya menguraikan bahwa pembayaran uang Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) yang digunakan untuk membayar keperluan penerbitan IUP melalui Permai Group tersebut diperoleh dari fee proyek-proyek yang dibiayai APBN yang didapat Permai Group (vide halaman 1695 Surat Tuntutan).

- 173 -

Bahwa uraian Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak dapat menunjukkan atau menjelaskan: (i) fee-fee dari proyek-proyek manakah yang dimaksud Penuntut Umum; dan (ii) apakah fee-fee Proyek tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi. Kalau hal ini tidak ada, apakah artinya Penuntut Umum mengeneralisir bahwa seluruh uang yang diperoleh Permai Group merupakan hasil tindak pidana korupsi? Pemikiran seperti itu tentunya tidak benar. Apalagi Penuntut Umum sebagai seorang ahli hukum tentunya sangat memahami asas “praduga bersalah” dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa seluruh ahli-ahli pidana yang dihadirkan dalam persidangan telah memberikan pendapat hukumnya mengenai pentingnya “predicate crime” dalam suatu dakwaan TPPU. Pendapat-pendapat tersebut dapat kami uraikan, sebagai berikut:

a. Ahli Dr. Yunus Husen, S.H.,LL.M. dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2014, menjelaskan:

“Sehubungan dengan pembuktian predicate crime, ada 2 pendekatan yang dipakai, yaitu: (i) didakwakan tindak pidana korupsi dan TPPU.

Karena didakwakan, maka harus dibuktikan.(ii) Tetapi bisa juga tidak didakwakan tindak

pidana asalnya, hanya diuraikan fakta-fakta, perbuatan-perbuatan dari Terdakwa yang melanggar undang-undang korupsi dan kemudian hasilnya ada pencucian uangnya.

Kenapa harus diuraikan? Karena menyangkut kewenangan pengadilan itu sendiri. Jika tidak diuraikan berasal dari korupsi, maka pengadilan tipikor tidak berwenang karena pengadilan ini hanya berwenang mengadili yang berasal dari tipikor saja”.

b. Ahli Chairul Huda, S.H.,M.H. dalam persidangan pada tanggal 4 September 2014, menjelaskan:

“Di dalam unsur tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang ditransaksikan tersebut harus merupakan harta kekayaan yang diketahui

- 174 -

atau patut diduganya berasal dari tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 2 ayat (1). Jadi ini sudah menjadi unsur dalam TPPU bahwa harta kekayaan yang ditransaksikan (transfer, membayarkan, membelanjakan) adalah harta kekayan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana. Kalau dia menjadi bagian unsur, mestinya tidak perlu dipertanyakan lagi perlu dibuktikan atau tidak, karena kalau itu tidak dibuktikan, maka tidak terbuktilah tindak pidana pencucian uangnya.

Kalau dikaitkan dengan ketentuan lain dalam TPPU yang dimaksud dalam Pasal 68, bahwa tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu, artinya adalah tidak perlu adanya putusan pengadilan terlebih dahulu yang membuktikan tentang tindak pidana predicate crimenya itu. Tetapi ketika diterapkan ketentuan tentang TPPU, sekurang-kurangnya dalam penguraian berkenaan dengan unsur-unsur dalam TPPU ada tindak pidana asal yang harus dibuktikan dalam unsur itu, yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1. Syukur-syukur sudah dibuktikan di dalam putusan perkara lain atau dakwaan yang lain. Jadi kalau ditanyakan harus dibuktikan ya harus dibuktikan kalau tidak, maka tidak terbukti TPPU-nya

Mengambil isitlah Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. beliau menyatakan: bagaimana mungkin mencuci baju, kalau bajunya belum dibeli”.

c. Ahli Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej, S.H.,M.Hum. dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2014, menjelaskan:

“Terkait pencucian uang, menurut ahli kejahatan asal harus dibuktikan dahulu atau setidak-tidaknya kejahatan asal dibuktikan bersamaan dengan pencucian uang itu. Seandainya saya didakwa melakukan pencucian uang sebanyak Rp. 5.000 tetapi uang Rp. 5.000 ini tidak bisa dibuktikan apakah uang hasil kejahatan atau bukan hasil kejahatan, maka saya tidak dapat dikatakan melakukan pencucian uang”

- 175 -

Berdasarkan keterangan-keterangan ahli tersebut, maka predicate crime atau tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu atau dibuktikan bersamaan ataupun setidak-tidaknya tindak pidana asal diuraikan dalam dakwaan. Tindak pidana asal merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam TPPU. Dalam hal ini ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU TPPU Lama, mencantumkan unsur tindak pidana asal melalui kata “Harta Kekayaan”, dimana yang dimaksud Harta Kekayaan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU Lama. Dengan demikian, kalau tidak ada tindak pidana asal, maka tidak ada tindak pidana pencucian uang.

2. Terdakwa bukan pemilik, pengurus Permai Group dan Terdakwa tidak mempunyai kaitan apapun dengan Permai Group

Bahwa hal ini telah kami buktikan secara lengkap pada uraian analisa yuridis pada Dakwaan Kesatu di atas (Vide halaman __ s/d __ Nota Pembelaan).

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah sekalipun mengikuti pertemuan-pertemuan antara Muhammad Nazaruddin dan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Lilur atau pertemuan-pertemuan lain, khususnya pada awal tahun 2010 yang dilakukan di Senayan City, Nipon Kan Hotel Sultan, Hotel Mulia, Ritz Carlton Pacific, Ritz Carlton Kuningan dan di Permai Group, yang membicarakan tentang pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk PT Arina Kota Jaya. Hal ini telah ditegaskan berdasarkan keterangan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy alias Lilur, saksi Isran Noor, saksi Bertha Herawaty dan saksi Wijaya Rahman. Bukan saja tidak pernah mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut, bahkan Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya pertemuan-pertemuan tersebut.

Bahwa Penuntut Umum pada halaman 1694 Surat Tuntutan menyatakan: “Bahwa atas fakta persidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan pengurusan IUP tersebut tidak ada

- 176 -

kaitannya dengan Terdakwa. Namun demikian dari fakta persidangan terungkap bahwa Khalilur R. Abdullah Sahlawiy selain memiliki keterikatan historis sebagai sesama HMI, juga mendirikan PT Parama Nusantara yang bergerak di bidang pertambangan … dst”.

“Dengan demikian menjadi jelas kiranya bahwa mengapa pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya dilakukan oleh Khalilur R. Abdullah Sahlawiy karena memang memiliki keterikatan historis organisasi kemahasiswaan dan jenis usaha di bidang pertambangan …dst”

Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Dalil tersebut tidak dibangun melalui bukti-bukti yang ditunjukkan dalam proses persidangan, melainkan dibangun berdasarkan asumsi. Dengan kata lain, karena Terdakwa mempunyai keterikatan historis dengan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, yaitu sama-sama di HMI dan sama-sama sebagai pemegang saham PT Parama Nusantara yang bergerak di bidang pertambangan, maka Penuntut Umum membuat asumsi atau membentuk opini sepihak bahwa pasti Terdakwa terlibat dalam pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya melalui Khalilur R. Abdullah Sahlawiy.

Bahwa dalil Penuntut Umum di atas membuktikan bahwa Penuntut Umum sama sekali tidak mempunyai bukti apapun atau sama sekali tidak dapat membuktikan peran dan dimana keterkaitan Terdakwa dalam pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya. Karena Penuntut Umum tidak mempunyai bukti apapun tentang keterkaitan Terdakwa dengan pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya, selanjutnya dengan semangat “menghukum” dan semangat “mencari-cari kesalahan”, Penuntut Umum memaksakan terbuktinya Dakwaan Ketiga ini melalui asumsi atau opini sepihak Penuntut Umum sendiri.

Begitu pula usaha Penuntut Umum untuk mengkaitkan Terdakwa dalam pemenuhan unsur Dakwaan Ketiga ini melalui SMS antara BBM Wisanggeni dengan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy.

- 177 -

Konten percakapan BBM tersebut ternyata sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya. Dengan demikian isi/konten percakapan dalam BBM tersebut bukan alat bukti yang membuktikan keterkaitan Terdakwa dengan pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya.

Uraian ini menunjukkan betapa dipaksakannya pembuktian unsur-unsur Dakwaan Ketiga oleh Penuntut Umum. Oleh karenanya, kami mohon agar Majelis Hakim menolak dalil Penuntut Umum ini.

4. Bahwa Terdakwa bukanlah pemilik pengurus atau mempunyai keterkaitan dengan PT Arina Kota Jaya maupun pemilik atau pengurus dari 9 perusahaan lainnya yang mengajukan IUP tambang batubara di kabupaten Kutai Timur. Pemilik dari PT Arina Kota Jaya berdasarkan keterangan saksi Yulianis, saksi Sharifah, saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy adalah Muhammad Nazaruddin. Begitu pula dengan 9 perusahaan lainnya adalah milik Muhammad Nazaruddin.

5. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui sama sekali asal usul harta kekayaan berupa uang yang dibayarkan untuk pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya. Seluruh pembayaran dilakukan melalui perusahaan-perusahaan milik Muhammad Nazaruddin dan atas perintah Muhammad Nazaruddin. Hal ini sesuai dengan dalil Penuntut Umum pada butir 3, halaman 1693 – 1694 Surat Tuntutan, yang menguraikan fakta sebagai berikut:

“Bahwa benar, untuk keperluan pengurusan IUP tersebut, saksi MUHAMMAD NAZARUDIN memerintahkan saksi YULIANIS selaku Wakil Direktur Keuangan Permai Group untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan menerbitkan beberapa lembar cek melalui KHALILUR R. ABDULLAH SAHLAWIY Alias LILUR yaitu:a. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER

582701 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

b. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER

- 178 -

582705 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama PT Berkah Alam Melimpah

c. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582706 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Bahwa di samping itu dalam persidangan juga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Muhammad Nazaruddin yang menyuruh saksi Berta Herawati untuk mencari dan mempersiap-kan 10 (sepuluh) perusahaan yang akan digu-nakan untuk mengajukan permohonan IUP di Ku-tai Timur;

Bahwa setelah perusahaan perusahaan itu di beli oleh Muhammad Nazaruddin, Muhammad Nazaruddin menyuruh karyawan-karyawannya untuk menjadi pengurus dan pemegang saham, antara lain saksi Syarifah dan saksi Nor Kashanah sebagai pemegang saham dan Pengu-rus PT Arina Kota jaya (vide keterangan saksi Syarifah);

Muhammad Nazaruddin yang menyuruh saksi Yu-lianis untuk menyiapkan surat permohonan 10 IUP tambang batubara dari 10 perusahaan, ter-masuk di dalamnya PT Arina Kota Jaya;

Bahwa dari 3 (tiga) lembar cek yang diberikan kepada Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, hanya 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor ER 582705 senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama PT Berkah Alam Me-limpah yang dapat dicairkan. Sedangkan cek-cek lainnya, saksi Muhammad Nazaruddin memerin-tahkan saksi Yulianis untuk membuat laporan ke-hilangan sehingga cek-cek tersebut tidak bias di-cairkan oleh saksi Khalilur R. Abdullah Sahlawiy.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ter-bukti seluruh pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya di-lakukan oleh atau atas perintah Muhammad Nazaruddin.

Pertanyaan yang sangat mendasar, mengapa Ter-dakwa yang didakwa dan dituntut oleh Penunut Umum? Kalaupun Penuntut Umum mau mengenaral-isir bahwa seluruh uang yang diperoleh Permai

- 179 -

Group merupakan hasil tindak pidana korupsi, men-gapa bukan saksi Muhammad Nazaruddin selaku pemilik Permai Group yang didakwa dan dituntut. Atau setidak-tidaknya saksi Muhammad Nazaruddin didakwa dan dituntut terlebih dahulu sebelum Pe-nuntut Umum mendakwa dan menuntut Terdakwa. Bukankah fakta-fakta telah begitu terang ben-derangnya menguraikan peranan besar dan perin-tah-perintah Muhammad Nazaruddin sehubungan dengan pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya. Fakta tersebut justru berbanding terbalik dengan keterkai-tan Terdakwa dalam proses pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya, namun justru Terdakwalah yang didakwa dan dituntut.

6. Bahwa dalil Penuntut Umum pada halaman 1695 Surat Tuntutan, yang menyatakan: “Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang berupa uang tersebut, sehingga patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Terdakwa sebagai anggota DPR R.I.

Bahwa dalil Penuntut Umum tersebut tidak benar, karena terkait beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang, Ahli Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H. telah memberikan penjelasan, sebagai berikut:

“Dalam tindak pidana pencucian uang tidak menganut pembuktian terbalik murni. Kewajiban pembuktian tetap ada pada penuntut umum. Mengapa? Karena tidak diatur mekanisme apa yang harus diputuskan oleh hakim, ketika terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa asal usul dari harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Terdakwa tidak mutatis mutandis bersalah melakukan pencucian uang. Penuntut tetap harus membuktikan itu. Kalau dalam UU menyatakan bahwa jika tidak bisa dibuktikan maka itu merupakan tindak pidana, maka barulah dapat dikatakan pembuktian terbalik. Kalau tidak seperti itu, berarti bukan pembuktian terbalik dan karenaya harus dibuktikan oleh penuntut umum. Ini

- 180 -

merupakan pembuktian terbalik terbatas. Kalau penuntut umum tidak mempunyai beban pembuktian maka akan terjadi kesewenang – wenangan”.

Bahwa Pasal 35 UU TPPU Lama berbunyi sebagai berikut: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berdasarkan pendapat Dr. Chairul Huda, S.H.,M.H., tersebut di atas, maka Pasal 35 UU TPPU Lama tersebut jelas tidak menerapkan pembuktian terbalik secara murni, karena pasal tersebut hanya menyatakan “untuk kepentingan pembuktian” dan tidak sama sekali menyatakan “jika tidak bisa dibuktikan, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang”. Dengan demikian Penuntut Umum tetap harus membuktikan terbuktinya tindak pidana.

Dalil Penuntut Umum tersebut jelas menunjukkan kesewenang-wenangan Penuntut Umum dalam menerapkan pembuktian terbalik.

Bahwa di samping itu dalil ini membuktikan adanya dalil Penuntut Umum yang saling bertentangan, yaitu antara:

Dalil Penuntut Umum paragraf 2 halaman 1695 yang menyatakan “membayar keperluan penerbitan IUP melalui Permai Group tersebut diperoleh dari fee proyek-proyek yang dibiayai APBN yang didapat Permai Group”;

Dalil tersebut bertentang dengan dalil Penuntut Umum

Dalil Penunut Umum paragraf 4 halaman 1695, yang menyatakan: “… sehingga patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Anggota DPR R..I”.

Dengan kata lain predicate crime atau tindak pidana asal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tidak jelas dan saling bertentangan, apakah tindak pidana korupsi berupa fee proyek-proyek atau tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Anggota DPR R.I.

Bahwa adapun keterangan Muhammad Nazarudin bahwa PT Arina Kota Jaya merupakan milik Terdakwa,

- 181 -

merupakan keterangan sepihak yang bersifat tuduhan, tidak berkesesuaian dan tidak didukung oleh bukti lain baik saksi atau bukti surat, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Bahwa perlu diketahui bahwa status Muhammad Nazarudin ternyata sebagai Tersangka dalam kasus TPPU di KPK terkait transaksi semua asset dari keuangan Permai Group sejak Februari 2012. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 3 jo. 4 jo. 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian Uang.

Dengan demikian dapat dipahami keterangan Muhammad Nazarudin tidak dapat dipercaya, karena saat ini justru Muhammad Nazaruddin berusaha membangun fakta-fakta untuk menjauhkan keterkaitan dengan asset Permai Group, termasuk PT Arina Kota Jaya dengan melempar tuduhan kepada pihak-pihak lain guna kepentingan pembelaan terhadap dirinya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “Yang dengan sengaja mem-bayarkan atau membelanjakan harta yang dike-tahuinya atau patut diduganya merupakan hasil hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas na-manya sendiri atau atas nama orang lain”, dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti.

3. Analisa Unsur “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan adanya sengaja, dalam hal ini sengaja (dolus) sebagai maksud. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya, Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah memenuhi unsur “dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”. Adapun alasan-alasan yang mendasari kesimpulan di atas, dapat kami uraikan, sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Penuntut Umum pada bagian analisa yuridis unsur ini, semuanya telah kami bantah pada analisa yuridis kami pada unsur sebelumnya, maka bantahan kami pada unsur

- 182 -

sebelumnya mutatis muitandis berlaku untuk membantah seluruh dalil-dalil Penuntut Umum pada bagian ini.

2. Bahwa karena tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama orang lain”, sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka Terdakwa sama sekali tidak mempunyai maksud untuk menyembunyikan atau menyamaran asal usul kekayaan.

4. Bahwa dalil Penuntut Umum pada butir 4 halaman 1698 Surat Tuntutan, yang menyatakan: “Bahwa untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan Terdakwa tersebut, Terdakwa melakukan pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya melalui Khalilur R. Abdullah Sahlawiy yang bergerak di bidang pertambangan dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar Rupiah) melalui saksi Muhammad Nazaruddin dari Group Permai”, merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berkesuaian dengan bukti-bukti yang telah ditunjukkan dalam persidangan.

5. Begitu pula dengan dalil Penuntut Umum pada halaman 1698 Surat Tuntutan, yang menyatakan: “Meskipun Terdakwa menyatakan tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan IUP PT Arina Kota Jaya, namun demikian dari persidangan terungkap bahwa pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya merupakan bentuk transaksi dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa Anas Urbaningrum”, merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, telah dibuktikan bahwa Terdakwa bukan pemilik, pengurus maupun mempunyai keterkaitan dengan Permai Group maupun PT Arina Kota Jaya. Dalil Penuntut Umum dengan demikian tidak didukung bukti, kecuali hanya didasarkan pada keterangan saksi Muhammad Nazaruddin yang notabene tidak berkesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Di samping itu, sebagaimana uraian kami

- 183 -

sebelumnya, Penuntut Umum hanya membangun asumsi atau opini sepihak bahwa karena ada keterkaitan historis antara Terdakwa dengan Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, maka Terdakwa dianggap benar mempunyai maksud menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaannya (yang notabene juga bukan harta kekayaan miliknya) melalui Khalilur R. Abdullah Sahlawiy tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “dengan maksud menyem-bunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, dengan demikian unsur tersebut tidak ter-bukti.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Majelis Hakim yang kami muliakan,Penuntut Umum yang kami hormati, dan Rekan-rekan pers dan masyarakat luas yang sangat kami hargai.

Dengan mendasarkan pada pembahasan yang telah kami uraikan di atas, kami sangat berharap bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hal-hal berikut ini:

A. Kesimpulan

1. Dakwaan Kesatu

2. Dakwaan Kedua

3. Dakwaan Ketiga

B. Permohonan

Majelis Hakim yang kami muliakan,

- 184 -

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan di atas dimana kami telah berusaha se-obyektif mungkin sesuai dengan hukum dan nilai-nilai keadilaan, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan, agar sudilah kiranya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ------- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

Pasal; dan

Pasal

2. Membebaskan Terdakwa --------dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);

3. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi;

4. Mengembalikan Barang Bukti Nomor ------- kepada Terdakwa ------;

5. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ------;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon clemency atau keringanan hukuman.

ATAU

Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan

- 185 -

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hormat kami,Tim Penasihat Hukum ------

Prof. Adnan Buyung Nasution, S.H.

Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.

M. Sadly Hasibuan, S.H. Indra Nathan Kusnadi, S.H., M.H.

Marlon E. Tobing, S.H. Aryo Herwibowo, S.T., S.H., MMSI.

_____________________ __________________________

_____________________ __________________________

_____________________ __________________________

- 186 -

pledoi penasihat hukum au

Documents