2

KATA PENGANTARPuji syukur kami haturkan atas kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Hubungan dan Organisasi Internasional”, yang mana didalamnya kami membahas mengenai sarana hubungan internasional, perjanjian internasional, perwakilan diplomatik serta peranan organisasi internasional.

Tidak lupa kami juga berterimakasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Mulai dari Pak Suyitno selaku Pembimbing mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, teman sekolah serta media informasi lainnya.

Kami menyadari bahwa makalah yang kami susun jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa maupun kalimat. Oleh karena itu kritik, saran, serta masukan sangat kami butuhkan untuk kedepannya agar kami dapat menyusun makalah lebih baik lagi.

Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang “Hubungan dan Organisasi Internasional” ini dapat menambah manfaat dan inspirasi bagi para pembaca dalam bidang hubungan dan organisasi internasional di Indonesia khususnya, dan di dunia umumnya.

Kediri, Januari 2017

Penyusun

3

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR...............................................................................................................i

DAFTAR ISI............................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG........................................................................................................11.2 RUMUSAN MASALAH....................................................................................................11.3 TUJUAN.............................................................................................................................1

BAB II ISI

2.1 PENGERTIAN, PENTINGNYA DAN SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL BAGI SUATU NEGARA.................................................................................................2

A. Pengertian Hubungan Internasional.........................................................................2B. Arti Penting Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara ......................................2

2.2 SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL BAGI SUATU NEGARA ........................3A. Diplomasi................................................................................................................3B. Negosiasi.................................................................................................................3C. Lobby......................................................................................................................3D. Asas-asas Hubungan Internasional.........................................................................3E. Faktor Penentu Dalam Hubungan Internasional.....................................................3

2.3 TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL.....................................................................4A. Pengertian Perjanjian Internasional........................................................................4B. Penggolongan.........................................................................................................5C. Istilah Lain..............................................................................................................7D. Tahap Pembuatan....................................................................................................7E. Hal-hal Penting Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional......................7F. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional.................................................7G. Jenis Perjanjian Internasional.................................................................................8

2.4 FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK.........................................................................8A. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri....................................................................8B. Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Politis (Diplomatik)............................9C. Perwakilan Negara Non-Politis (Konsuler)..........................................................11

2.5 PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL (ASEAN, AA, PBB) DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL................................................13

A. Organisasi Internasional.......................................................................................13B. Organisasi Internasional ASEAN.........................................................................16C. KTT Asia-Afrika..................................................................................................17D. Perserikatan Bangsa-bangsa.................................................................................19

2.6 KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERMANFAAT BAGI INDONESIA.....................................................................................................................21

A. Politik Luar Negeri Indonesia...............................................................................21B. Kerjasama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat Bagi Indonesia.........23

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN...............................................................................................................243.2 SARAN............................................................................................................................25

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................................26

4

BAB I PENDAHULUAN1.4 LATAR BELAKANG

Ilmu hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu sosial yang khusus mempelajari masyarakat internasional (sociology of international relations) dalam artian secara umum bahwa ilmu hubungan internasional tidak hanya mencakup unsur politik semata tetapi juga terdapat elemen-elemen lainnya yang berkaitan yakni ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya.

Hubungan internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antara anggota negara yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak disponsori pemerintah. Untuk wadah interaksi tersebut, maka setiap negara sepakat untuk membentuk suatu organisasi internasional yang bertujuan memenuhi kepentingan masing-masing negara.

Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan (interdependensia) dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia, terlebih lagi pada era globalisasi yang tengah berjalan.

Dalam makalah ini akan dijelaskan lebih dalam mengenai hubungan dan organisasi internasional.

1.5 RUMUSAN MASALAH1. Apa yang dimaksud dengan hubungan internasional?2. Mengapa hubungan internasional bagi suatu negara sangat penting?3. Sebutkan sarana hubungan internasional!4. Jelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional!5. Sebut dan jelaskan fungsi perwakilan diplomatik!6. Bagaimana peranan organisasi internasional (ASEAN, KAA, PBB) dalam

meningkatkan hubungan internasional?7. Sebut dan jelaskan contoh kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat

bagi indonesia!

1.6 TUJUAN1. Menjelaskan pengertian hubungan internasional2. Mengetahui pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara3. Menyebutkan sarana hubungan internasional4. Menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional5. Menjabarkan fungsi perwakilan diplomatik6. Menganalisis peranan organisasi internasional (ASEAN, KAA, PBB) dalam

meningkatkan hubungan internasional7. Mendeskripsikan contoh kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi

indonesia

5

BAB II ISI2.2 PENGERTIAN, PENTINGNYA DAN SARANA HUBUNGAN

INTERNASIONAL BAGI SUATU NEGARA

C. Pengertian Hubungan Internasional......Dalam arti sempit, hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan

oleh suatu bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Menurut UU No. 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga negara.

Sedangkan menurut Warsito Sunaryo, hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu bisa diartikan sebagai : negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional.

D.Arti Penting Hubungan Internasional Bagi Suatu NegaraPentingnya hubungan internasional bagi suatu negara dikarenakan faktor-faktor berikut:

Faktor internal :Yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta

(perebutan kekuasaan) maupun intervensi (campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak) dari negara lain.

1. Faktor eksternal :

1. Ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut, terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

2. Untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara guna mewujudkan kerja sama yang produktif dalam memenuhi berbagai kebutuhan yang menyangkut kepentingan nasional negara masing-masing.

3. Mewujudkan tatanan dunia baru yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan perdamaian yang abadi bagi warga masyarakat dunia.

Hubungan internasional menjadi sangat penting, karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, hubungan dan kerjasama antar negara dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan negara dan perdamaian dunia. Kerjasama antar bangsa di dunia didasari atas sikap saling menghormati dan saling menguntungkan. Kerjasama internasional antara lain bertujuan untuk :

Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara.

6

Menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia.

Menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.2.7 SARANA HUBUNGAN INTERNASIONAL BAGI SUATU NEGARA

Hubungan internasional dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana diantaranya:

A.DiplomasiDiplomasi merupakan praktek dalam hubungan internasional antar negara melalui

perwakilan-perwakilan resmi. Utusan yang mewakili negaranya disebut diplomat. Dalam arti luas, diplomasi meliputi seluruh kegiatan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa yang mencangkup beberapa hal yakni:

a. Menentukan dan mempergunakan semua daya atau kemampuan manusia untuk mencapai tujuan.

b. Menyesuaikan kepentingan bangsa lain dengan kepentingan nasional, sesuai dengan kemampuan dan tenaga yang ada.

c. Menentukan apakah tujuan nasional sejalan dengan kepentingan bangsa atau negara lain.

d. Mempergunakan sarana dan kesempatan dengan sebaik mungkin.

B. NegosiasiNegosiasi atau perundingan adalah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah yang

di hadapi antara dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dalam hubungan internasional menjadi proses interaksi antar pelaku hubungan internasional untuk berusaha menyelesaikan tujuan masing-masing yang berbeda dan saling bertentangan.

C. LobbyLobby merupakan kegiatan politik yang dilakukan untuk memengaruhi negara

tertentu dan untuk memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan. Lobby bertujuan agar kerjasama internasional yang dijalin suatu negara dan negara lain dapat berjalan lancar.

D.Asas-asas Hubungan InternasionalPada pelaksanaannya, suatu hubungan internasional akan berjalan dengan baik jika

negara-negara yang melakukan hubungan selalu berpedoman pada asas-asas yang dipatuhi bersama. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Teritorial Artinya bahwa suatu negara akan mempunyai kekuasaan secara penuh untuk memberlakukan hukum atas semua orang dan barang yang berada di wilayahnya.

2. Asas Kebangsaan Artinya bahwa dimanapun seseorang berada, selama seseorang masih menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut masih tetap berada dibawah hukum negaranya tersebut.

3. Asas Kepentingan Umum Artinya bahwa suatu negara dapat menyesuaikan diri terhadap semua keadaan untuk membela kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat secara kaku pada batas-batas wilayah nasional suatu negara.

7

E. Faktor Penentu Dalam Hubungan Internasional

1. Kekuatan Nasional2. Jumlah Penduduk

3. Sumber Daya4. Letak Geografis

Berdasarkan empat faktor tersebut maka dapat dipahami bagaimana suatu negara dalam mengadakan hubungan internasional.

Jika suatu negara memiliki empat faktor kekuatan tersebut dengan baik, mereka relatif lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional

Jika suatu negara memiliki empat faktor kekuatan tersebut lemah, mereka harus mengadakan hubungan internasional.

2.8 TAHAP PERJANJIAN INTERNASIONAL

H.Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum.

I. Penggolongan

Klasifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan atas:

1. Menurut Subjeknya

a. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional.

b. Perjanjian internasional antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti antara organisasi internasional Tahta Suci (Vatican) dengan organisasi Uni Eropa.

c. Perjanjian antar sesama subjek hukum internasional selain negara, seperti antara suatu organisasi internasional dan organisasi internasional

2. Menurut Isinya

a. Segi politis, seperti Pakta Pertahanan dan Pakta Perdamaian. Contoh: Nato, ANZUS, dan SEATO.

b. Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan bantuan keuangan. Contoh: CGI, IMF, IBRD, dsb.

c. Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia – RRC), ekstradisi dan sebagainya.

d. Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan, dan sebagainya.e. Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit AIDS,

dan sebagainya.

3. Menurut Proses/Tahapan Pembentukannya

a. Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi.

8

b. Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan (biasanya digunakan) kata persetujuan dan agreemaent).

4. Menurut Fungsinya

a. Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanian yang melakukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (bersifat multilateral). Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Contoh: konfernsi Wina tahun 1958 tentang hubungan diplomatik. Konvensi Montego tentang Hukum laut internasional tahun 1982, dan sebagainya.

b. Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja (perjanjian bilateral). Contoh: Perjanjian antara RI dan RRC mengenai dwikewarganegaraan tahun 1955, perjanjian batas wilayah, pemberantasan penyeludupan-penyelundupan dan sebagainya.

J. Istilah Lain

No Istilah Lain Arti

1 Trakat (Treaty)Perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua Negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi.

2 Konvensi (Convention)

Pesetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy). Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh (plaenipotentiones).

3 Pesetujuan (Agreement)

Perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. Agreement tidak diartikan karena sifatnya tidak seresmi trakat dan konvensi.

4 Perikatan (Arrangement)

Istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan ini tidak seresmi trakat dan konvensi.

5 Proses VerbalCatatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan-catatan suatu permufakatan. Proses verbal tidak diratifikasi.

9

6 Piagam (Statute)

Himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. Piagam itu dapat digunakan sabagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit).

7 Protokol (Protocol)Persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya dibuat oleh kepala Negara, mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu.

8 Deklarasi (Declaation),

Perjanjian internasional yang berbentuk trakat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai trakat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan trakat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada trakat atau konvensi, Deklarasi sebagai persetujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.

9 Modus (Vivendi)

dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi.

10 Pertukaran Nota

metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multirateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.

11 Ketentuan Penutup (Final Act)

ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

12 Ketentuan Umum (Generak Act)

trakat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Misalnya, LBB (Liga Bangsa-Bangsa) menggunakan ketentuan umum mengenai arbitasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun1928.

13 Charteristilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administraif. Misalnya, Antalantic Charter.

14 Pakta (Pact) istilah yang menunjukan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa). Pakta membutuhkan ratifikasi.

15 Diplomasi (Diplomacy),

sarana yang sah (legal), terbuka dan terang-terangan yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan poltik luar negeri. Untuk menjalin hubungan di antara Negara-negara itu, biasanya negara tersebut saling menempatkan perwakilan (konsuler atau kedutaan).

10

16 Negoisasi untuk mengadakan perundingan / pembicaraan baik dengan Negara di mana ia diakreditas maupun oleh Negara lain.

17 Convernant Anggaran dasar LBB

K.Tahap Pembuatan

Dalam membuat perjanjian internasional, negara yang menjalin kerjasama harus melewati tahapan-tahapan tertentu sebagai berikut :

a. Perundingan (negotiation) Perundingan atau negosiasi merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Istilahnya seperti musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan yang disetujui bersama. Dalam melakukan perundingan masing-masing negara dapat mengirimkan perwakilannya dengan menunjukkan surat kuasa penuh. Jika sudah ada kesepakatan bersama menyangkut perjanjian ini maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

b. Penandatanganan ( Signature) Setelah dilakukan perundingan akan ada proses penandatanganan. Biasanya proses ini dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perjanjian yang dalam perjanjian multilateral (negara yang terlibat lebih dari 2 ) maka hasil kesepakatan dianggap sah jika suara sudah mencapai 2/3 suara peserta yang hadir untuk memberikan suara. Namun demikian perjanjian belum dapat diterapkan apabila belum melalui tahap pengesahan (ratifikasi) oleh masing-masing negaranya.

c. Pengesahan (Ratification) Proses yang terakhir sebelum perjanjian itu berlaku adalah pengesahan atau ratifikasi. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Ratifikasi perjanjian internasional dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

Pengesahan oleh Badan Eksekutif. Sistem ini biasa dilakukan oleh pemerintahan raja-raja absolut atau otoriter.

Pengesahan oleh Badan Legislatif. Sistem ini jarang digunakan. Pengesahan campuran oleh Badan Eksekutif dan Legislatif (DPR dan Pemenrintahan).

Sistem ini merupakan yang paling banyak digunakan karena badan eksekutif dan legislatif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian.

L. Hal-hal Penting Dalam Proses Pembuatan Perjanjian Internasional1. Harus dinyatakan secara formal/resmi2. Bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu

M.Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasionala. Berlakunya Perjanjian Internasional

11

1. Berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh negara perunding.2. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah

persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.3. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu

berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.

4. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

b. Berakhirnya Perjanjian Intenasional1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang

terdahulu.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu

sudah dipenuhi.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima

oleh pihak lain.

N. Jenis Perjanjian Internasional

Salah satu hasil dari hubungan internasional adalah terbentuknya suatu perjanjian yang berlaku sampai batas yang disepakati. Perjanjian ini dapat dilakukan di berbagai bidang kenegaraan. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi perjanjian bilateral, dan multilateral.

1. Perjanjian BilateralPerjanjian Bilateral adalah kerjasama yang menyangkut kepentingan hubungan atar dua negara saja. Biasanya perjanjian hubungan ini bersifat tertutup, artinya tidak di sebarluaskan secara internasional. Contoh kerjasama bilateral Indonesia adalah perjanjian antara pemerintahan RI dengan RRC pada tahun 1955, yaitu tentang penyelesaian Dwi Kewarganegaraan.

2. Perjanjian MultilateralPerjanjian multilateral adalah kerjasama lebih dari dua negara, hubungan internasional seperti ini biasanya bersifat terbuka. Perjanjian ini bisa jadi tidak hanya mengatur kepentingan negara-negara yang terlibat, namun juga kepentingan negara lain yang bukan peserta dari perjanjian ini. Contoh kerjasama multilateral negara Indonesia adalah Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan Diplomatik.

2.4 FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK

D. Perwakilan Negara RI di Luar Negeri

12

Untuk memajukan negara, kita harus bekerjasama dengan negara lain. Sehubungan dengan kerjasama yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain, maka telah dibuat ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 13 yang berbunyi :1. Presiden mengangkat Duta dan Konsul.2. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat.3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Jenis perwakilan menurut Kepres RI No. 108 Tahun 2003 Tanggal 31 Desember 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri(1) Perwakilan terdiri dari :a. Perwakilan Diplomatik;b. Perwakilan Konsuler.(2) Perwakilan Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;b. Perutusan Tetap Republik Indonesia.(3) Perwakilan Konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :a. Konsulat Jenderal Republik Indonesiab. Konsulat Republik Indonesia.

E. Perwakilan Negara di Negara Lain Dalam Politis (Diplomatik)a) Pengertian

Istilah diplomatik berasal dari bahasa Latin “diploma” yang artinya piagam, surat perjanjian. Dalam perkembangan sejarah, arti diplomatik menyangkut hubungan antarnegara dalam bidang politik. Sedangkan orang yang melaksanakan diplomasi disebut “diplomat”. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri, Perwakilan Diplomatik pada poin 4 disebutkan bahwa : Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa, Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

b) Tingkatan-Tingkatan Perwakilan Diplomatik

1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Ambassador), merupakan perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa dan ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik. (3) tugas yang harus dijalankan oleh duta besar, yaitu : melaksanakan perundingan {negotiation}, meneropong keadaan {observation}, dan memberi perlindungan {protection}. Contoh : Hubungan Indonesia-Malaysia, Hubungan Indonesia-Vietnam, Hubungan Indonesia-Australia, Hubungan Indonesia-Thailand, Hubungan Indonesia-Filipina, dan sebagainya.

13

2. Duta (Gerzant), yaitu perwakilan diplomatik yang pangkatnya dibawah Duta Besar. Dalam menyelesaikan persoalan kedua negara harus berkonsultasi dahulu dengan pemerintahnya.

3. Menteri Residen (Minister Resident), status menteri residen bukan sebagai wakil pribadi kepala negara melainkan hanya mengurus urusan negara. Pada dasarnya mereka tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana ia bertugas.

4. Kuasa Usaha (Charge de Affair), adalah perwakilan diplomatik yang tidak diperbantukan kepada kepala negara, melainkan kepada menteri luar negeri. Kuasa usaha dibedakan menjadi (2) yaitu :• Kuasa Usaha Tetap, menjabat sebagai kepala dari suatu perwakilan.• Kuasa Usaha Sementara, menggantikan sementara pekerjaan dari kepala perwakilan

ketika pejabat ini belum atau tidak ada di tempat.

5. Atase-atase, adalah pejabat pembantu Duta Besar Berkuasa Penuh. Tugasnya yaitu memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada Duta Besar berkuasa penuh. Atase terdiri dari (2) macam yaitu :

• Atase Pertahanan, dijabat oleh seorang perwira TNI yang diperbantukan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di KBRI, serta diberi kedudukan sebagai diplomat.

• Atase Teknis (tugasnya dalam bidang pendidikan, perdagangan, perindustrian dan lain-lain ) yang menjabat adalah seorang pegawai sipil tertentu yang tidak bekerja di Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu KBRI untuk membantu duta besar.

c) Pembukaan dan Pengangkatan Perwakilan Diplomatik

Secara garis besar tahapan-tahapan proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.

Kedua belah pihak saling bertukar informasi tentang akan dibuatnya perwakilan (oleh Departemen Luar Negeri masing-masing negara). Mendapatkan persetujuan (demende agreement) dari negara penerima. Surat kepercayaan diserahkan kepada kepala negara penerima dalam suatu upacara dimana seorang diplomat tersebut berpidato. Diplomat yang akan ditempatkan menerima surat kepercayaan yang ditandatangani kepala negara pengirim.

d) Tugas Perwakilan Diplomatik (Diplomat)

Secara umum perwakilan diplomatik memiliki (5) tugas yang harus dilaksanakan antara lain.

Representasi

Dapat melakukan protes, penyelidikan kepada negara penerima jika terjadi penyimpangan dari surat perjanjian yang dibuat.

Negosiasi

Mengadakan perundingan baik itu dengan negara penerima maupun negara lainnya.

Observasi

14

Mengamati dengan teliti setiap kejadian di negara peneima yang dapat mempengaruhi negaranya.

Proteksi

Melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada diluar negeri.

Relationship

Tujuannya untuk meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara pengirim dan negara penerima.

Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional. Termuat dalam Keppres No. 108 tahun 2003, pasal 4.

e) Fungsi Perwakilan Diplomatik

Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan atau Organisasi Internasional

Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri

Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional

Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima

Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima

Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian

Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional

f) Macam-macam Perwakilan Diplomatik Negara RI

1. Kedutaan Besar RI (KBRI), yaitu perwakilan diplomatik yang ditempatkan pada suatu negara atau beberapa negara

2. Perutusan Tetap RI, yaitu perwakilan diplomatik yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional

KBRI dan Perutusan Tetap RI dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

15

F. Perwakilan Negara Non-Politis (Konsuler)

a) Pengertian

Perwakilan konsuler adalah perwakilan resmi suatu negara yang menjalankan hubungannya dengan negara lain diluar bidang politik. Menurut Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : Sk.06/A/Ot/Vi/2004/01 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 berbunyi : Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia.

Perwakilan Konsuler berkedudukan di wilayah Negara Penerima, dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab secara operasional kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang membawahkannya.

b) Tugas Perwakilan Konsuler

Konsul Jenderal : Hubungan antar negara yang bersifat non politis dapat dilakukan oleh konsuler yang dipimpin oleh Konsul Jenderal. Konsul memiliki tugas :

Bidang ekonomi : menggalakkan ekspor, promosi perdagangan

Bidang Kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti pertukaran pelajar/ mahasiswa

Bidang-bidang lain seperti memberi paspor/visa, fungsi administrasi dan lain-lain.

c) Tingkat Kepangkatan Perwakilan Konsuler

1) Konsul Jendral

Membawahi beberapa konsul dan itempatkan di ibu kota negara tempat ia bertugas.

2) Konsul

Mengepalai kantor konsulat yang membawahi satu daerah kekonsulan.

3) Konsul Muda

Mengepalai kantor wakil konsulat yang ada dalam satu daerah kekonsulan.

4) Agen Konsul

Diangkat oleh konsul jendral atau oleh konsul dan ditugasi menangani beberapa hal tertentu yang berhubungan dengan kekonsulanan.

d) Fungsi Perwakilan Konsuler Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum

Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan

Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima Konsuler dan protokol Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan

ilmu pengetahuan Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

16

Perbedaan antara Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler. Perwakilan diplomatik hanya terdapat satu di setiap Negara penerimanya; Bekerja di bidang politik; Perwakilan Diplomatik terletak di Ibukota Negara penerima; Duta besar bertanggung jawab pada presiden melalui Menteri Luar Negeri; Pengangkatannya terdapat surat pengakuan kerja yang disebut Letter of creadance (surat kepercayaan). Perwakilan konsuler bisa terdapat lebih dari satu di negara penerima; Bekerja di bidang non-politik tetapi dapat menjadi politik di wilayah kekonsulannya; Hanya konsul jenderal yang terdapat di ibukota negara; Konsul jenderal langsung bertanggung jawab pada Menteri Luar Negeri; Pengangkatan terdapat surat pengakuan kerja disebut exequatur (surat pengangkatan)

2.9 PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL (ASEAN, AA, PBB) DALAM MENINGKATKAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

E. Organisasi Internasionala) Dasar Pemikiran

Pada dasarnya setiap negara adalah pelaku-pelaku dalam hubungan internasional, dimana setiap negara berupaya menjalin interaksi dengan negara lain, dengan membuka hubungan resmi yang membentuk suatu kewajiban seperti keterlibatan dalam suatu organisasi internasional atau hanya berupa kesepakatan-kesepakatan maupun perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang akan menjamin kelangsungan hubungan antarnegara. Untuk menampung aspirasi anggotanya, maka setiap negara anggota sepakat untuk membentuk suatu wadah yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena berinteraksi dan pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna memenuhi dan mewujudkan tuntutan negara-negara dibentuklah suatu organisasi internasional yang bertujuan memenuhi kepentingan masing-masing negara.

b) Unsur-unsur dan Pengertian Organisasi Internaasional

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal yang secara berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya. Oleh karena itu, suatu organisasi internasional memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

i.Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negaraii.Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun non

pemerintahiii.Struktur organisasi yang jelas dan lengkapiv.Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan

c) Klasifikasi Organisasi InternasionalSuatu organisasi internasional dapat sekaligus menyandang lebih daripada satu

macam klasifikasi, bergantung kepada segi yang ditinjau dalam menggolongkannya.1) Segi kegiatan administrasi

17

a. Organisasi antar pemerintah (IGO- Inter Governmental Organization), anggotanya terdiri dari pemerintah atau instansi yang mewakili pemerintah suatu negara secara resmi. Contoh: PBB, ASEAN, OAU (Organization Of African Unity), SAARC (South-Asia Association For Regional Cooperation).

b. Organisasi internasional non pemerintah (INGO-International Non Governmental Organization), anggotanya terdiri dari bukan pemerintah dan biasanya bergerak dalam bidang sosial budaya, keagamaan, olahraga dan kesenian. Contohnya: Perhimpunan donor darah sedunia, IBF (International Badminton Federation)

2) Segi ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan1. Organisasi internasional global

Organisasi yang keanggotaannya terbuka dalam ruang lingkup di berbagai penjuru dunia, misalnya: PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations), OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan sebagainya.

2. Organisasi internasional regionalOrganisasi yang ruang lingkup kegiatannya adalah regional dimana keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja, misalnya: ASEAN (Association of South-East asina Nations), SAARC (South-Asia Association for Regional Cooperation) dan sebagainya.

3) Segi bidang kegiatan (operasional) organisasia) Bidang ekonomi, contoh: KADIN internasional (International Chamber Of

Commerce)b) Bidang lingkungan hidup, contoh: UNEP (United Nations Environmental Program)c) Bidang kesehatan, contoh: WHO (World Health Organization) dan IDF

(International Dental Federation)d) Bidang pertambangan, contoh: ITO (International Timber Organization)e) Bidang komoditi (pertanian dan industri), contoh: IWTO (International Wool

Textile Organization), ICO (International Coffee Organization)f) Bidang bea cukai dan perdagangan internasional, contoh: GATT (Governments

Agrrement On Tariffs And Trade)4) Berdasarkan tujuan dan luas bidang kegiatan organisasi

1. Organisasi internasional umum, memiliki tujuan organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya menyangkut bidang tertentu. Contoh: PBB

2. Organisasi internasional khusus, memiliki tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau menyangkut hal tertentu saja. Contoh: OPEC (Organization For Petroleum Exporting Countries) dan badan khusus yang bernaung dibawah PBB, misal: UNESCO (United Nations Educational, Science Dan Cultural Organization), UNICEF (United International Children’s Emergency Fund) dan ITU (International Telecommunication Union)

5) Segi ruang lingkup dan bidang kegiatan

18

d. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat global dan memiliki tujuan umum (general membership and general purpose). Organisasi ini pada umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan secara global dan melakukan berbagai fungsi . Contoh: PBB

e. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat global dan memiliki tujuan khusus (general membership and special purpose). Organisasi ini pada umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan secara global dan mempunyai tujuan tertentu atau khusus di berbagai bidang. Contoh: OPEC, UNICEF, WHO, dan FAO, dan lainnya

f. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat regional dan memiliki tujuan umum (limited membership and general purpose). Organisasi ini pada umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan secara regional. Contoh: Liga Arab, ASEAN.

g. Organisasi internasional yang keanggotaannya bersifat regional dan memiliki tujuan khusus (limited membership and special purpose). Organisasi ini pada umumnya memiliki ruang lingkup kegiatannya meliputi regional dan tjuan yang spesifik. Contoh: PATA (pacific area tourism and travel association)

6) Segi taraf kewenangan1. Organisasi supra-nasional (supra-national organization)

Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional berada di atas negara-negara anggota.

2. Organisasi kerjasama (cooperative organization)Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidaklah lebih tinggi dibandingkan negara-negara anggotanya.

d) Fungsi Organisasi Internasional1. Artikulasi dan agregasi

Artikulasi dan agregasi berarti menyambungkan dan mengumpulkan sejumlah bagian yang terpisah menjadi satu. Organisasi internasional beroperasi melalui tiga cara yaitu: menjadi instrumen untuk artikulasi dan agregasi kepentingan, menjadi forum untuk mengartikulasi kepentingan, dan mengartikulasikan kepentingan terpisah dari kepentingan anggotanya.

2. NormaOrganisasi internasional telah memberikan kontribusi yang berarti sebagai instrumen, forum, dan aktor bagi aktivitas normatif dari sistem politik internasional yaitu dengan membantu membuat norma dalam hubungan internasional. Organisasi internasional telah banyak mengkontribusikan norma-norma internasional dalam berbagai bidang kajian seperti keadilan dan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta keamanan internasional,

3. RekrutmenOrganisasi internasional mempunyai fungsi penting dalam merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

4. Sosialisasi

19

Proses sosialisasi bekerja secara internasional dalam dua level. Pertama, agen sosialisasi bekerja melintasi perbatasan mempengaruhi individu dan kelompok di sejumlah negara. Kedua, proses sosialisasi dapat terjadi antar negara-negara dalam level internasional dan antar wakil-wakil negara.

5. Pembuatan peraturanDalam sistem internasional tidak terdapat badan formal yang berfungsi sebagai pusat pembuat peraturan dimana sumber peraturan dalam arena internasional pun lebih beragam. Notabene sumber peraturan tersebut berasal dari praktek sebelumnya atau produk dari panitia ad hoc atau dari kesepakatan bilateral legal antara negara atau berasal dari organisasi internasional.

6. Penerapan peraturanDalam sistem politik internasional penerapan peraturan dilakukan oleh negara berdaulat dikarenakan tidak adanya otoritas sentral dengan partner yang melakukan tugasnya. Peraturan yang diterapkan biasanya bersifat umum

7. Rule adjudicationFungsi rule adjudication dilaksanakan oleh institusi tertentu dimana tugasnya untuk bertindak menjadi hakim dalam klaim-klaim yang dibuat negara-negara diperdengarkan di institusi tersebut.

8. InformasiPembentukan organisasi global seperti PBB dan agensi-agensinya menghasilkan forum untuk pemerintah dimana mereka dapat menerima dan mendiskusikan informasi. Contoh PBB dan agensi-agensinya menyediakan informasi dengan menghasilkan cetakan-cetakan berupa data-data statistik.

9. OperasiFungsi operasional ini dapat berupa perbankan, penyediaan bantuan. Bantuan untuk pengungsi, berhubungan dengan komoditas, dan juga pelayanan teknis.

F. Organisasi Internasional ASEANa) Latar belakang

Pertemuan di Bangkok tanggal 5-8 Agustus 1967 menginspirasi berdirinya ASEAN. Pertemuan itu dihadiri oleh menteri luar negeri dari negara-negara pemrakarsa yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratman (Singapura), Narcisco Ramos (Filiphina).

b) Tujuan Dibentuknya ASEAN1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan

kebudayaan di kawasan negara Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkukuh landasan masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

20

2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertip hukum didalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta memenuhi prinsip-prinsip piagam PBB.

3. Meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu dalam masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, social, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, professional, teknik, dan administrasi.

5. Bekerjasama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri mereka, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunitas serta peningkatan akan taraf hidup rakyat-rakyat mereka.

6. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada, dan menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara lebih erat diantara mereka sendiri.

c) Faktor-faktor terbentuknya ASEAN

Faktor intern – bersatu untuk memperjuangkan kepentingan bersama sebagai negara-negara bekas jajahan bangsa Barat.

Faktor ekstern – adanya perang Vietnam (Indo-China) dan sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara.

d) Bukti Peranan ASEAN

1. Dalam Masalah di Asia Timur

Secara informal, momen penting negara-negara ASEAN, seperti KTT Asia-Afrika dan pertemuan-pertemuan negara ASEAN dapat digunakan untuk melakukan lobi-lobi dan diplomasi oleh negara ASEAN agar kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur semakin Kondusif dan terus membaik.

2. Menyelesaikan persoalan ASEAN

Vegetables Oil Club (AVOC)

Persoalan antara RI-Malaysia yang mengatur kesepakatan harga minyak kelapa sawit menjadi keruh, karena ada tuduhan melakukan praktik kartel dan melanggar kesepakatan perdagangan bebas. Antara asosiasi minyak sawit Indonesia dan Malaysia tidak ada upaya mengatur harga. Keduanya tidak akur dalam menentuan harga di pasar global. Masalah ini akhirnya diselesaikan dalam pertemuan ASEAN tingkat kepala negara.

3. Asean Free Trade Area (AFTA)

AFTA atau kawasan perdagangan bebas adalah suatu bentuk kerja sama negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk kawasan perdagangan bebas. Pembentukan AFTA berdasarkan pertemuan para Menteri Ekonomi anggota ASEAN pada tahun 1994 di Chiang Mai, Thailand.

21

G.KTT Asia-Afrikaa) Latar belakang

Latar belakang penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika yaitu adanya persamaan faktor geografis dan sejarah bangsa Asia-Afrika, antara lain:

1. Kedua benua saling berdekatan letaknya saling melengkapi di dalam berbagai bidang kehidupan

2. Kedua benua mempunyai persamaan dalam bidang kebudayaan, kedua benua dipertalikan oleh adanya hubungan keturunan agama, dasar falsafah, budi pekerti, dan bahasa orang timur

3. Kedua benua memiliki persamaan nasib sebagai korban penjajahan bangsa barat4. Setelah bangsa Asia-Afrika merdeka, banyak masalah penting timbul dan harus

diatasi bersama5. Meningkatnya kesadaran berbangsa yang dimotori oleh golongan intelektual yang

melahirkan bentuk perjuangan baru melalui organisasi6. Melemahnya kaum imperalis akibat Perang Dunia I dan II, memberi peluang kepada

negara-negara di kawasan Asia-Afrika untuk memperoleh kembali kemerdekaannyab) Tujuan Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Secara umum, tujuan pelaksanaan KAA adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman hidup bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia-Afrika. Adapun tujuan khusus penyelenggaraan KAA :1. Memajukan kerjasama antar bangsa Asia-Afrika untuk mengembangkan

kepentingan bersama, persahabatan, dan hubungan bertetangga baik2. Memepertimbangkan masalah-masalah khusus bangsa-bangsa di Asia-Afrika,

seperti kedaulatan nasional, kolonialisme3. Mempertimbangkan masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan negara-

negara anggota4. Meninjau kedudukan Asia serta rakyatnya di dunia, serta sumbangan bagi

perdamaian dan kerjasama dunia

c) Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika di Bandung

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT Asia-Afrika) adalah sebuah konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KTT ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan Abdulgani.Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tentang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin; kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Republik Rakyat Cina dan

22

Amerika Serikat; keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat; penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial perancis di Aljazair; dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat.Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut Dasasila Bandung, yang berisi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kedamaian dan kerjasama dunia". Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.

1. Menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum pada Piagam PBB.2. Menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa.3. Menghormati dan menghargai perbedaan ras serta mengakui persamaan semua ras

dan bangsa di dunia.4. Tidak ikut campur dan intervensi persoalan negara lain.5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri baik sendiri maupun

kolektif sesuai dengan piagam PBB6. Tidak menggunakan peraturan dari pertahanan kolektif dalam bertindak untuk

kepentingan suatu negara besar.7. Tidak mengancam dan melakukan tindak kekerasan terhadap integritas teritorial atau

kemerdekaan politik suatu negara.8. Mengatasi dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan internasional secara jalan

damai dengan persetujuan PBB.9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10. Menghormati hukum dan juga kewajiban internasional.

H.Perserikatan Bangsa-bangsaa) Latar belakang PBB

Pada tahun 1915 AS berhasil menuangkan suatu konsep yangdirumuskan beberapa tokoh di Inggris mengenai pembentukan liga dengan tujuan untuk menghindari ancaman peperangan. Atas usul presiden AS, Woodrow Wilson, pada tanggal 10 Januari 1920 dibentuk suatu organisasi internasional yang diberi nama Liga Bangsa-Bangsa. Tujuan dibentuknya organisasi internasional ini adalah mempertahankan perdamaian internasional dan meningkatkan kerja sama internasional.

Tugas dari Liga Bangsa-Bangsa adalah menyelesaikan sengketa secara damai sehingga peperangan dapat dicegah. Beberapa hasil dari Liga Bangsa-Bangsa antara lain Perjanjian Locarno (1925) dan Perjanjian Kellog Briand (1028). Perang dunia II pun meletus. Hal ini terjadi karena munculnya kekuasaan kaum Nazi di bawah pimpinan Hitler (Jerman), dan kaum Facis dipimpin oleh Mussolini dari Italia, serta imperalis Jepang yang sudah menghianati isi kesepakatan Liga Bangsa-Bangsa pada saat perang dunia II berkecamuk. Presiden AS, Franklin Delano Rooseveltdan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill telah mengadakan pertemuan yang menghasilkan Piagam Atlantik (Atlantik Charter).

Isi Piagam Atlantik (Atlantik Charter) :

1. Tidak membenarkan adanya perluasan wilayah (politik ekspansi)

23

2. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri (right of self determination)3. Setiap negara berhak dan bebas ikut serta dalam perdagangan dunia4. Perlu diciptakan perdamaian dunia, sehingga semua bangsa bebas dari rasa takut dan

kemiskinan5. Mengusahakan penyelelesaian sengketa secara damai

Pokok-pokok Piagam Atlantik itu pada tanggal 14 Agustus 1941 menjadi dasar konferensi internasional dalam menyelesaikan PD II dan menuju pembentukan PBB. Beberapa pertemuan dalam penyelesaian Perang Dunia II dan menuju perdamaian, yaitu:

1. 30 Oktober 1943, di Moskow dilahirkan Deklarasi Moskow tentang keamanan umum yang ditandatangani Inggris, USA, Rusia, dan Cina

2. 21 Agustus-7 Oktober 1944, dilangsungkan konferensi Dumbarton Oaks yang diikuti 39 negara membahas tentang rencana pendirian badan internasional PBB

3. 4 Februari-11 Februari 1945 diadakan konferensi Yalta, pertemuan ini dihadiri F.D. Roosevelt dari Amerika Serikat, Winston Churchiil dari Inggris dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Hasil konferensi ini dikenal dengan rumus Yalta, diantaranya menyetujui untuk mengadakan konferensi PBB di Amerika Serikat

4. 25 April-26 Juni 1945 dilangsungkan konferensi San Fransisco yang dihadiri 51 urusan dari 51 negara. Dalam konferensi tersebut berhasil dirumuskan piagam perdamaian (Piagam PBB). Piagam PBB ditandatangani oleh ke-51 utusan di SanFransisco tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku secara resmi tanggal 24 Oktober 1945. Pada tanggal itu dikenal sebagai kelahiran PBB

b) Tujuan PBB

1. Memelihara perdamaian dan keamanan dunia.2. Mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas

persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

3. Mengembangkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan.

4. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.

5. Memajukan dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama.

6. Menjadikan pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

c) Asas PBB1. Persamaan derajat dan kedaulatan semua negara anggota.2. Persamaan hak dan kewajiban semua negara anggota.3. Penyelesaian sengketa dengan cara damai.4. Setiap anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam

PBB.

24

5. PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

d) Keanggotaan PBBAnggota-anggota PBB dapat dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu anggota-anggota asli dan anggota-anggota tambahanAnggota asli adalah negara-negara yang ikut serta dalam konferensi San Fransisco yang melahirkan PBB atau yang terlebih dahulu menandatangani pernyataan tanggal 1 Januari 1942 atau yang dikenal dengan piagam Atlantik.Sementara anggota tambahan adalah negara-negara yang masuk menjadi anggota setelah organisasi PBB berdiri atau dii luar anggota-anggota asliSyarat-syarat keanggotaan PBB:

a. Negara yang bisa menjadi anggota PBB adalah negara yang cinta damaib. Negara tersebut mau menerima kewajiban-kewajiban yang tertera dalam piagam PBB

c. Oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa negara yang bersangkutan dinilai dapat dan mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya

d. Diterima oleh Majelis Umum setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan

e) Peranan PBB bagi dunia dan Indonesia

1. Peranan PBB bagi dunia Internasionala. Bidang keamanan dan perdamaian : PBB telah berupaya keras untuk menyelesaikan

berbagai konflik yang berpotensi menghancurkan perdamaian dunia. Berbagai masalah tersebut diupayakan penyelesaiannya sebisa mungkin secara damai

b. Bidang Ekonomi : PBB mengampanyekan pembangunan di negara-negara berkembang yang dilakukan dalam dua babak. Babak pertama ditekankan pada aspek pertumbuhan. Sedangkan babak kedua lebih menitikberatkan pada segi pemenuhan kebutuhan pokok namun tanpa mengabaikan segi pertumbuhan. PBB juga menggalang dana guna membantu pembiayaan pembangunan negara-negara berkembang

c. Bidang sosial-budaya, kesehatan, dan kemanusiaan : program pendidikan yang dicanangkan UNESCO, program kesehatan melalui WHO, kemanusiaan melalui UNHCR

2. Peranan PBB bagi Bangsa dan Negara Indonesia

a. PBB turut membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dengan Belanda dengan mengirimkan utusan yang disebut Komisi Tiga Negara (KTN) yang mendekatkan Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville

b. Semasa perang kolonial antara Indonesia dan Belanda PBB mengirimkan UNCI (United Nations Comission for Indonesia) yang membawa Indonesia dan Belanda ke Konferensi Meja Bundar (KMB). Sejak saat itu Belandaharus mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia

c. Pada saat perjuangan pembebasan Irian Barat, negara Republik Indonesia berjuang dengan Trikora tanggal 19 Desember 1961. Dalam hal ini PBB berusaha mencegah

25

terjadinya peperangan besar-besaran antara Indonesia dan Belanda. PBB menjadi perantara perundingan antara Indonesia dan Belanda di New York

2.10.............. KERJASAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERMANFAAT BAGI INDONESIA

C. Politik Luar Negeri Indonesiaa) Dasar Pertimbangan

Munculnya dua kekuatan besar dunia, satu pihak, yaitu blok Barat dengan ideologi liberal yang didominasi Amerika dan Blok Timur dengan Ideologi Komunis yang kuasai Uni Sovyet sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha bangsa Indonesia dalam konsolidasi demi kelangsungan hidup bangsa.

Pengaruh lain adalah ancaman dari Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi inilah kemudian menguatkan tekad bangsa Indonesia untuk merumuskan politik luar negerinya. Pada tanggal 2 September 1948, Pemerintah segera mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia dihadapan Badan Pekerja KNIP yang antara lain berbunyi : “. . . tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”

Berdasarkan kondisi di atas menyebabkan pemerintah RI mengambil kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Sifat politik luar negeri Negara Republik Indonesia yang bebas aktif, mengandung makna sebagai berikut :

1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonilisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan stabilitas dan kelancaran pembangunan disegala bidang 

b) Pengertian Politik Luar NegeriPolitik Luar Negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional.

c) Landasan Hukum Politik Luar Negeri RI1. Landasan idiil adalah Pancasila2. Landasan konstitusional adalah UUD 1945 yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD

1945 Pasal 11 dan Pasal 13.3. Landasan opersional adalah sebagai berikut.

26

Ketetapan MPR mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama dibidang hubungan luar negeri.

Kebijakan yang dibuat oleh Presiden. Dalam hal ini Keputusan Presiden (Keppres) yang menyangkut poliyik luar negeri Indonesia.

Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh menteri luar negeri.

d) Tujuan Politik Luar Negeri RI

1. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Marauke.

2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju kepada perdamaian dunia yang sempurna.

D.Kerjasama dan Perjanjian Internasional Yang Bermanfaat Bagi Indonesia

1. Manfaat kerja sama dan perjanjian internasional bagi bangsa indonesiaDengan menjalin kerja sama dengan Negara lain maka banyak manfaat yang dapat

diambil oleh bangsa Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia selalu berusaha untuk meningkatkan citra positif bangsa dengan jalan sebagai berikut

a. Memperkenalkan budaya local/nasional, hasil – hasil pembangunan, dan daerah tujuan wisata

b. Pertukaran pelajar, mahasiswa, pemuda, dan olahraga dalam skala internasional.c. Aktif dalam menyelesaikan masalah internasional yang bertentangan dengan kemanusiaan

dan keadiland. Aktif dan bekerja sama dengan Negara berkembang maupun Negara maju seperti ASEAN,

OKI, Gerakan Non – Blok, PBBe. Meningkatkan perdagangan ekspor – impor yang saling menguntungkan, meningkatkan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Manfaat yang dapat diambil dengan menjalin kerja sama dan membuat perjanjian internasional antara lain sebagai berikut

a. Bidang politik

1) Dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negeri lain.2) Dapat mencontoh aspek – aspek positif dan kehidupan politik dinegara lain, misalnya

keberhasilan dalam melaksanakan demokratisasi.3) Mempererat hubungan diplomatik dengan negara lain yang diwujudkan dengan adanya

pertukaran perwakilan diplomatik.

b. Bidang perdagangan

27

semakin berkembangnya industri yang ada tidak hanya membuat suatu produk sendiri melainkan mengimpor produk lain yang diperlukan dari negara lain.

c. Bidang sosial budaya

1) Terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar atau mahasiswa, yang pada hakikatnya merupakan pertukaran ilmu pengetahuan/informasi yang saling menguntungkan.

2) Dapat mendatangkan tenaga ahli untuk bidang tertentu dimana Negara kita memiliki kekurangan untuk tenaga ahli dibidang tersebut.

3) Dapat saling memperkenalkan budaya masing – masing yang diwujudkan dengan dilakukannya pertukaran misi kebudayaan.

d. Bidang teknologisemakin berkembang pesatnya teknologi, informasi, komunikasi, dan transformasi dimungkinkan di negara – negara yang infrastruktur komunikasinya sangat berkembang, disetiap rumah dan kantor dilengkapi telepon, mesin fax, televise, mail elektronik dan internet.

e. Bidang lingkungan hidup

munculnya sikap yang semakin kreatif menyoroti persoalan – persoalan lingkungan hidup antarnegara.

28

BAB III PENUTUP3.3 KESIMPULAN

Hubungan internasional adalah hubungan yang diadakan oleh suatu bangsa atau negara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan internasional menjadi sangat penting, karena tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Sarana yang dapat ditempuh dalam hubungan internasional antara lain diplomasi, negosiasi dan lobby.

Pada pelaksanaannya, suatu hubungan internasional akan berjalan dengan baik jika negara-negara yang melakukan hubungan selalu berpedoman pada asas-asas teritorial, kebangsaan dan kepentingan umum yang dipatuhi bersama. Jika suatu negara memiliki empat faktor kekuatan, yakni kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, letak geografis dengan baik, mereka relatif lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki empat faktor kekuatan tersebut lemah, mereka harus mengadakan hubungan internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Klasifikasi perjanjian internasional dibagi berdsarkan subjek, isi, tahap pembentukannya serta menurut fungsinya. Terdapat 17 istilah lain yang ikut menggambarkan tentang perjanjian internasional, salah satunya disebut deklarasi. Contoh hasil dari hubungan internasional adalah terbentuknya suatu perjanjian yang berlaku sampai batas yang disepakati.

Arti diplomatik menyangkut hubungan antarnegara dalam bidang politik. Sedangkan orang yang melaksanakan diplomasi disebut “diplomat”. Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal yang secara berkesinambungan menjalankan fungsinya yang dibentuk atas kesepakatan antar anggota-anggota (baik itu pemerintah maupun non pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama para anggotanya. Penggolongan organisasi dapat dibedakan dalam segi administrasi, ruang lingkup kegiatan dan keanggotaan, segi bidang kegiatan organisasi, tujuan dan luas bidang kegiatan, ruang lingkup dan bidang kegiatan, serta taraf kewenangan.

Pertemuan di Bangkok tanggal 5-8 Agustus 1967 menginspirasi berdirinya ASEAN yang keanggotaannya hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan Asia Tenggara saja.

29

Sedangkan penyelenggaraan konferensi Asia-Afrika dilatarbelakangi adanya persamaan faktor geografis dan sejarah bangsa Asia-Afrika. Tanggal kelahiran PBB dijatuhkan pada tanggal 24 Oktober 1945.

Politik Luar Negeri merupakan kebijakan negara untuk mengatur hubungan dalam lingkup dunia internasional dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut Sifat politik luar negeri Negara Republik Indonesia adalah bebas aktif. Manfaat Hubungan Internasional yang dijalin dirasakan pada segala bidang.

3.4 SARANDengan telah berjalannya hubungan dan organisasi internasional di Indonesia, berarti

taraf tertinggi dalam pencapaian adalah tingkat global. Selagi tidak terdapat penghalang dalam hubungan internasional berarti kita bisa memanfaatkan peluang hingga tingkat tertinggi. Peluang tersebut juga berkaitan dengan status kita. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada bagian manfaaat kerjasama dan perjanjian bagi bangsa Indonesia. Jika kita berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, pemuda dan olahraga ada baiknya kita ikut dalam pertukaran dalam skala internasional. Selain itu, kegiatan ekspor produk juga patutnya dilakukan dalam memanfaatkan hubungan internasional

30

DAFTAR PUSTAKA

www.pojokilmu.com

www.zonasiswa.com

www.tugassekolah.com

www.gudangmateri.com

hi.unpar.ac.id

www.informasi-pendidikan.com

elib.unikom.ac.id

www.kitapunya.net

repository.usu.ac.id

http://top-studies.blogspot.co.id/

http://theboys-genie.blogspot.co.id/

http://iwak-pithik.blogspot.com/

31