petunjuk teknis peny elenggaraan diklat … filea. latar belakang dalam rangka merealisasikan tujuan...

Pusat Pengembangan Kompetensi BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jl. TMP. Kalibata

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DIKLAT PIMPEMDAGRI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

1 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka perlu

dilakukan serangkaian upaya berkesinambungan mencakup berbagai aspek baik politik,

ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah

dan terpadu, bertahap dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan upaya berkesinambungan

tersebut maka diperlukan sosok pemerintahan yang kuat, bersih dan professional yang

ditopang oleh aparatur pemerintahannya yang kompeten.

Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan bidang aparatur pemerintahan mempunyai

peranan strategis guna terwujudnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di berbagai

bidang, dimana birokrasi dengan tatakelola yang baik dan berkualitas memiliki korelasi

signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya

penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel, terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta meningkatnya kualitas

pelayanan publik.

Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas

adalah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang

berintegritas, profesional, netral, dan mempunyai kompetensi tinggi sebagai pendorong dan

penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat dan pemersatu bangsa

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Selanjutnya, pembangunan daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi

daerah juga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang pada

hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, sehingga tercipta suatu

kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada

masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumberdaya ekonomi daerah

2 secara berdayaguna dan berhasilguna untuk kemajuan perekonomian daerah dan

kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 Pasal 233 tentang Pemerintah Daerah, dalam

mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan selain memiliki kompetensi managerial,

teknis, dan sosial kultural setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di bawah kepala Perangkat Daerah harus memenuhi

kompetensi pemerintahan yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang

terkait dengan Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah,

Pemerintahan Umum, Pengelolaan Keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi

Kewenangan Daerah, Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan Etika

Pemerintahan.

Tujuh aspek kompetensi pemerintahan dimaksud dapat dimiliki oleh setiap pegawai

Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Hal ini

diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) bahwa “Pendidikan

dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara

Pemerintahan Daerah”. Salah satu pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yang disebutkan pada ayat (2) Huruf b antara lain adalah “Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri” dan ditindak lanjuti melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Dalam Negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

dan menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85

Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

yang mengamanatkan pengaturan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu disusun secara teknis

untuk ditetapkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama(Diklat

Pimpemdagri).

3 B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinanan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat

Pimpemdagri) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan:

a. Meningkatkan kompetensi pemerintahan sesuai Karakteristik kepemimpinan dan

penyelenggaraan praktik teknis pemerintahan dalam negeri;

b. Meningkatkan kompetensi pemerintahan berdasarkan nilai-nilai ASN,

kepamongprajaan dan etika pemerintahan;

c. Menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka

Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas;

dan

d. Meningkatkan kompetensi pemerintahandalam memimpin pelaksanaan tugas, fungsi

dan wewenang dalamkegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan

pembangunan sesuai dengan jenjang jabatan.

2. Sasaran

Sasaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat

Pimpemdagri) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, adalah terwujudnya Aparatur Sipil

Negara yang memiliki kompetensi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri pada

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamadalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam

negeri.

C. Kompetensi Setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

(Diklat Pimpemdagri) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama peserta diharapkan mampu:

1. Melaksanakan Kebijakan Desentralisasi;

2. Mengidentifikasi Hubungan Pusat dan Daerah;

3. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

4. Menyusun Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah;

6. Memfasilitasi Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD;

7. Mengimplementasikan Etika Pemerintahan.

4 BAB II

KURIKULUM

A. Struktur Kurikulum Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan pemerintahan, disusun struktur kurikulum Diklat

Pimpemdagri terbagi lima tahapan pembelajaran yakni:

1. TahapanDefine a Problem

Pada Tahap Define a Problem merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan Diklat

Pimpemdagri. Dalam tahap ini peserta diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan

instansi yang dilakukan melalui seminar danbrainstormingkepada peserta dengan tujuan

untuk mengetahui kebutuhan pembelajaran yang diinginkan oleh peserta. Adapun

kebutuhan peserta tersebut diklasifikasi untuk menentukan bahasan prioritas untuk

melanjutkan pada tahap berikutnya.

2. Tahapan Penguatan Teori dan Kebijakan

Pada Tahapini merupakan penguatan aspek Explicit Knowledgeyang merupakan

tahapan kedua dalam pelaksanaan Diklat Pimpemdagri. Dalam tahapan ini peserta

mendapatkan pembekalan sejumlah kebijakan dan teori tentang Kepemimpinan

Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi: Kebijakan

Desentralisasi: Perumusan Kebijakan Pemerintahan; Hubungan Pemerintah Pusat dan

Daerah: Perumusan Strategi Hubungan Kerja Sama;Pemerintahan Umum:

Pengelolaan Keberagaman Masyarakat;Pengelolaan Keuangan Daerah: Analisis Kontribusi Fungsi Anggaran;Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Daerah: Implementasi Strategi Pengembangan Masyarakat;Hubungan Pemerintah

Daerah dengan DPRD: Penyusunan Rencana Strategis SKPD;dan Etika

Pemerintahan: Perumusan Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik.

3. Tahapan Comparative Study

Pada tahapanComparative Study ini peserta dapat melihat/mengamati dan mengalami

secara langsung praktek pemerintahan (best practices) yang relevan dengan

penyelarasan antara teori yang diperoleh di kelas dan pengalaman peserta di tempat

kerja dengan implementasi nyata hasil di lokasi tempat obyek comparative study.

5 4. Tahapan Gladi Manajemen Pemerintahan dan olah kepemimpinan

Pada tahapan ini peserta melakukan simulasi terhadap kasus dan skenario berdasarkan

unit kompetensi jabatan. Peserta diharapkan berperan sebagai tokoh yang diperankan

sesuai dengan permasalahan/kasus yang dihadapi, selanjutnya peserta diminta untuk

dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. TahapanBack Home Action Plan (BHAP)

Pada tahapanBack Home Action Plan (BHAP) peserta dituntut membuat rencana aksi

(project) yang akan dilakukan di organisasi masing-masing. Rencana aksi (project)

tersebut merupakan dokumen program kerja yang berisi rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan

kegiatan. Project disusun dengan prinsip Specific - Measurable – Achievable - Relevant –

Timely (SMART) dan inovatif.

Selain lima tahapan dimaksud, dalam penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri terdapat

Orientasi Pelaksanaan Diklat. Pada saat Orientasi Pelaksanaan Diklat peserta dibekali

informasi kebijakan umum yang berkaitan dengan rencana keberlangsungan

penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang meliputi: strategi dan kebijakan pengembangan

kompetensi pemerintahan, tinjauan kebijakan penyelenggaraan diklat pimpemdagri,

collective leadership building, pra uji kompetensi, dan uji kompetensi.

B. Mata Diklat Struktur kurikulum Diklat Pimpemdagri dijabarkan melalui mata Diklat sesuai lima

tahapan pembelajaran, yakni:

1. Define a Problem

2. Penguatan teori dan kebijakan sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan Indonesia;

b. Kebijakan Desentralisasi: Perumusan Kebijakan Pemerintahan; c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Perumusan Strategi Hubungan Kerja

Sama; d. Pemerintahan Umum: Pengelolaan Keberagaman Masyarakat; e. Pengelolaan Keuangan Daerah: Analisis Kontribusi Fungsi Anggaran;

6 f. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah: Implementasi Strategi

Pengembangan Masyarakat; g. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Penyusunan Rencana Strategis

SKPD; h. Etika Pemerintahan: Perumusan Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik

3. Comparative Study.

4. Geladi Manajemen Pemerintahan dan olah kepemimpinan.

5. Back Home Action Plan(BHAP).

Selain Mata Diklat diatas terdapat mata diklat yang terangkum dalam Orientasi

Pelaksanaan Diklat diantaranya sebagai berikut:

1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan;

2. Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri;

3. Collective Leadership Building;

4. Pra Uji Kompetensi; dan

5. Uji Kompetensi.

7 C. Ringkasan Mata Diklat

Pada ringkasan materi Diklat Pimpemdagri ini memuat tentang uraian jabaran, kesimpulan

Mata Diklat Pimpemdagri yakni:

1. Define a Problem

a. Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi

permasalahan/ isu strategis instansi melalui seminar danbrainstormingterkait dengan

7 (tujuh)Unit Kompetensi Pemerintahan pada penyelenggaraan urusan Pemerintahan

untuk menemukan core issueyang kemudian menjadidasar pembahasanproses

pembelajaran pada tahap berikutnya.

b. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi,

menemukan core issue, dan mengimplementasikan strategi dalam menemukan

pemecahan masalah dengan cara yang tepat.

c. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampumensimulasikan:

(1) Mengidentifikasi permasalahan instansi;

(2) Menemukan Core Issue permasalahan instansi; dan

(3) Mengimplementasikan strategi pemecahan masalah.

d. Materi Pokok

(1) Mengidentifikasi permasalahan instansi;

(2) Menemukan Core Issue permasalahan instansi; dan

(3) Strategi pemecahan masalah

e. Waktu

Alokasi Waktu: (20 JP)

8 2. Penguatan teori dan kebijakan sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan Indonesia

(1) Deskripsi Singkat

Mata Diklat ini membekali peserta tentang Sistem Pemerintahan Indonesia

yang meliputi:

a. Hubungan Antar Lembaga Pemerintah (Lembaga Tinggi Negara,

Kementerian/Lembaga);

b. Hubungan Antar Pusat dan Daerah; dan

c. Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah.

(2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu

mengkonkritkan Sistem Pemerintahan Indonesia yang meliputi Hubungan

Antar Lembaga Pemerintah (Lembaga Tinggi Negara,

Kementerian/Lembaga), Hubungan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah,

dan Struktur Pemerintahan Pusat dan Daerah.

(3) Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu mensimulasikan:

a. Menjelaskan Sistem Pemerintahan Indonesia

b. Mengkonkritkan Sistem Pemerintahan Indonesia yang meliputi Hubungan

Antar Lembaga Pemerintah (Lembaga Tinggi Negara,

Kementerian/Lembaga), Hubungan Antar Pusat dan Daerah, dan Struktur

Pemerintahan Pusat dan Daerah.

(4) Materi Pokok

a. Sistem Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;

b. Hubungan antar Pemerintah Pusat Dan Daerah;

c. Hubungan antar lembaga (lembaga pemerintah) dan lembaga negara;

d. Struktur Pemerintahan Pusat dengan Daerah;

e. Kompetensi Pemerintahan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

(5) Waktu

Alokasi Waktu: 6 sesi (18 JP)

9 b. Kebijakan Desentralisasi: Perumusan Kebijakan Pemerintahan


Mata diklat ini membekali peserta tentang Kebijakan Desentralisasi:

Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang meliputi:

a. Mengidentifikasi permintaan dan kebutuhan masyarakat sebagai landasan

rumusan kebijakan pemerintahan;

b. Merencanakan pengembangan kebijakan pemerintahan;

c. Menentukan teknik pengembangan kebijakan pemerintahan;

d. Menentukan arah kebijakan pemerintahan;

e. Merancang kebijakan pemerintahan;

f. Penetapan kebijakan pemerintahan

(2) Hasil Belajar


mengkonkritkan Mengidentifikasi permintaan dan kebutuhan masyarakat

sebagai landasan rumusan kebijakan pemerintahan; Merencanakan

pengembangan kebijakan pemerintahan; Menentukan teknik pengembangan

kebijakan pemerintahan;Menentukan arah kebijakan pemerintahan;

Merancang kebijakan pemerintahan; dan Penetapan kebijakan pemerintahan.



mensimulasikan:







f. Penetapan kebijakan pemerintahan.

10

(4) Materi Pokok







f. Penetapan kebijakan pemerintahan

(5) Waktu


11 c. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Perumusan Strategi Hubungan

Kerja Sama


Mata diklat ini membekali peserta tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan

Daerah: Perumusan Strategi Hubungan Kerja Sama yang meliputi:

a. Menilai lingkungan strategik;

b. Merumuskan arah kerja sama;

c. Melakukan pemetaan strategi kerja sama;

d. Merumuskan strategi kerja sama

(2) Hasil Belajar


mengkonkritkan Menilai lingkungan strategik; Merumuskan arah kerja sama;

Melakukan pemetaan strategi kerja sama; dan Merumuskan strategi kerja

sama.



mensimulasikan:




d. Merumuskan strategi kerja sama.

(4) Materi Pokok




d. Merumuskan strategi kerja sama

(5) Waktu


12 d. Pemerintahan Umum: Pengelolaan Keberagaman Masyarakat


Mata diklat ini membekali peserta tentang Pemerintahan Umum: Pengelolaan

Keberagaman Masyarakat yang meliputi:

a. Merumuskan strategi pengelolaan keberagaman masyarakat

b. Merumuskan strategi implementasi keberagaman masyarakat

c. Memfasilitasi pengembangan strategi pengelolaan keberagaman

masyarakat

d. Mengembagkan pola komunikasi dalam pengelolaan keberagaman.

(2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengkonkritkan Merumuskan strategi pengelolaan keberagaman masyarakat, Merumuskan strategi implementasi keberagaman masyarakat, Memfasilitasi pengembangan strategi pengelolaan keberagaman masyarakat, Mengembagkan pola komunikasi dalam pengelolaan keberagaman.



mensimulasikan:




masyarakat

d. Mengembagkan pola komunikasi dalam pengelolaan keberagaman.

(4) Materi Pokok




masyarakat

d. Mengembagkan pola komunikasi dalam pengelolaan keberagaman.\

(5) Waktu


13 e. Pengelolaan Keuangan Daerah: Analisis Kontribusi Fungsi Anggaran;


Mata diklat ini membekali peserta tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

Analisis Kontribusi Fungsi Anggaran yang meliputi :

a. Menyusun kontribusi terhadap anggaran stabilitas; b. Menyusun kontribusi besaran anggaran distribusi; c. Menyusun kontribusi anggaran alokasi; dan d. Membuat rekapitulasi kegiatan SKPD sebagai bahan usulan Rencana

anggaran SKPD.

(2) Hasil Belajar


mengkonkritkan Menyusun kontribusi terhadap anggaran stabilitas, Menyusun

kontribusi besaran anggaran distribusi, Menyusun kontribusi anggaran alokasi,

dan Membuat rekapitulasi kegiatan SKPD sebagai bahan usulan Rencana

anggaran SKPD.



mensimulasikan:

a. Menyusun kontribusi terhadap anggaran stabilitas; b. Menyusun kontribusi besaran anggaran distribusi; c. Menyusun kontribusi anggaran alokasi; dan d. Membuat rekapitulasi kegiatan SKPD sebagai bahan usulan Rencana

anggaran SKPD.

(4) Materi Pokok

a. Menyusun kontribusi terhadap anggaran stabilitas b. Menyusun kontribusi besaran anggaran distribusi c. Menyusun kontribusi anggaran alokasi d. Membuat rekapitulasi kegiatan SKPD sebagai bahan usulan Rencana

anggaran SKPD (5) Waktu


14 f. Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah: Implementasi

Strategi Pengembangan Masyarakat; (1) Deskripsi Singkat

Mata diklat ini membekali peserta tentang Urusan Pemerintahan yang

menjadi Kewenangan Daerah: Implementasi Strategi Pengembangan Masyarakat yang meliputi :

a. Membangun komitmen kelompok;

b. Menganalisis struktur dan sistem yang terkait dengan persoalan

masyarakat;

c. Memfasilitasi kegiatan kemasyarakatan; dan

d. Mengembangkan keberlanjutan program pengembangan masyarakat.

(2) Hasil Belajar


mengkonkritkan Membangun komitmen kelompok, Menganalisis struktur dan

sistem yang terkait dengan persoalan masyarakat, Memfasilitasi kegiatan

kemasyarakatan, dan Mengembangkan keberlanjutan program

pengembangan masyarakat.



mensimulasikan:



masyarakat;



15 (4) Materi Pokok



masyarakat;



(5) Waktu


16 g. Hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD: Penyusunan Rencana

Strategis SKPD; (1) Deskripsi Singkat

Mata diklat ini membekali peserta tentang Hubungan Pemerintah Daerah

dengan DPRD: Penyusunan Rencana Strategis SKPD yang meliputi :

a. Mengidentifikasi lingkungan strategis;

b. Menyusun visi dan misi organisasi;

c. Metapkan tujuan dan sasaran;

d. Menetapkan strategi kerja organisasi; dan

e. Melaksanakan forum SKPD.

(2) Hasil Belajar


mengkonkritkan Mengidentifikasi lingkungan strategis, Menyusun visi dan

misi organisasi, Metapkan tujuan dan sasaran, Menetapkan strategi kerja

organisasi; dan Melaksanakan forum SKPD.



mensimulasikan:






(4) Materi Pokok






(5) Waktu

Alokasi Waktu : 6 sesi (18 JP)

17 h. Etika Pemerintahan: Perumusan Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik;


Mata diklat ini membekali peserta tentang Etika Pemerintahan: Perumusan

Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik yang meliputi :

a. Mengembangkan model penerapan nilai-nilai dalam etika pelayanan

publik;

b. Menyelesaikan konflik kepentingan;

c. Merancang implementasi etika dalam budaya organisasi;

d. Mengimplementasikan etika dalam pengambilan keputusan; dan

e. Melakukan evaluasi penerapan etika pelayanan publik pada kinerja

organisasi.

(2) Hasil Belajar


mengkonkritkan Mengembangkan model penerapan nilai-nilai dalam etika

pelayanan publik; Menyelesaikan konflik kepentingan; Merancang

implementasi etika dalam budaya organisasi; Mengimplementasikan etika

dalam pengambilan keputusan; dan Melakukan evaluasi penerapan etika

pelayanan publik pada kinerja organisasi.



mensimulasikan:


publik;





organisasi.

18 (4) Materi Pokok


publik;





organisasi.

(5) Waktu

Alokasi Waktu : 6 sesi (18 JP)

19 i. Geladi Manajemen Pemerintahan dan Olah Kepemimpinan


Mata diklat ini memberikan kemampuan bagi peserta melalui praktek langsung

dalam identifikasi isu, menyusun alternatif tindakan, mengkomunikasikan

dengan stakeholder, membangun kolaborasi untuk menciptakan sinergi dalam

mengambil keputusan.

(2) Hasil Belajar


mengidentifikasi isu, menyusun alternatif tindakan, mengkomunikasikan

dengan stakeholder, membangun kolaborasi untuk menciptakan sinergi dalam

mengambil keputusan.



mensimulasikan:

a. mengidentifikasi isu;

b. menyusun alternatif tindakan;

c. mengkomunikasikan dengan stakeholder;

d. membangun kolaborasi untuk menciptakan sinergi dalam mengambil

keputusan.

(4) Materi Pokok

a. mengidentifikasi isu;

b. menyusun alternatif tindakan;

c. mengkomunikasikan dengan stakeholder;

d. membangun kolaborasi untuk menciptakan sinergi dalam mengambil

keputusan.

(5) Waktu

Alokasi Waktu : 20 JP

20 j. Mata Diklat Back Home Action Plan

1. Back Home Action Plan


Mata diklat ini memberikan kemampuan dalam menyusun strategi

kebijakan program kegiatan, output dan outcome sebagai penyelesaian

terhadap isu organisasi yang telah dirumuskan sebelumnya.

(2) Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu Menyusun

dan Mempresentasikan strategi kebijakan program kegiatan, output dan

outcome sebagai penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah

dirumuskan sebelumnya.


Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu Menyusun

dan Mempresentasikan strategi kebijakan program kegiatan, output dan

outcome sebagai penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah

dirumuskan sebelumnya.

(4) Materi Pokok

a. Menyusun dan Mempresentasikan strategi kebijakan program

kegiatan; dan

b. Menyusun dan Mempresentasikan output dan outcome sebagai

penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah dirumuskan

sebelumnya.

(5) Waktu

Alokasi Waktu : 20 JP

21 D. Pengalaman Belajar

1. Agenda Orientasi Pelaksanaan Diklat

Hasil belajar pada masing-masing mata Diklat Pimpemdagri diperoleh melalui

serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari mendengar dan berdiskusi, menonton

film pendek, outbond, dan melakukan kegiatan di luar kelas yang mengandung unsur

pembelajaran terkait substansi mata pelatihan, di penghujung pembelajaran peserta

menunjukan pemahaman umum terkait tujuan Diklat Pimpemdagri, dan uji

kompetensi/sertifikasi.

2. Agenda Define A Problem

Hasil belajar pada Agenda Define a Problem mata Diklat Pimpemdagri diperoleh melalui

serangkaian pengalaman belajar, yaitu mulai dari mempresentasikan isu isu organisasi,

mendiskusikan dan mengaitkan dengan isu isu nasional, merumuskan kedalam isu isu

problematik atau krusial, merumuskan isu utama/ core issue sebagai fokus pembahasan

bagi tahap pembelajaran berikutnya.

3. Agenda Penguatan Aspek Explicit Knowledge

Hasil belajar pada masing-masing mata Diklat diperoleh melalui serangkaian

pengalaman belajar yaitu mendengarkan ceramah, membaca materi Diklat, melakukan

diskusi, melakukan pembelajaran pada lokus dimana core issue terjadi (on the spot

learning) yang terkait dengan Kebijakan Desentralisasi, Hubungan Pemerintah Pusat

dengan Daerah, Pemerintahan Umum, Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Hubungan Antara Pemerintah Daerah dengan

DPRD, Etika Pemerintahan.

4. Agenda Penguatan Aspek Tacit Knowledge terdiri dari:

a. Tahapan Comparative Study

Hasil belajar pada mata pelatihan ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman

belajar, yaitu mensintesakan substansi mata Diklat ke dalam instrumen pengumpulan

data studi lapangan melakukan kegiatan studi lapangan yang mengandung unsur

pembelajaran tentang substansi mata Diklat, mengamati, mendengar dan berdiskusi,

dan melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar pada lokus praktek terbaik/ best-

practice terhadap core issue yang telah ditentukan.Pengumpulan dan analisis data

22 dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) di lokus dengan

melibatkan berbagai narasumber yang terkait dengan core issue.

b. Tahapan Geladi Manajemen Pemerintahan dan olah kepemimpinan

Hasil belajar pada mata pelatihan ini peserta dapat :

1. Mengidentifikasi isu utama

2. Mengidentifikasi akar masalah atau penyebab isu utama

3. Menyusun langkah-langkah penyusunan tindakan

4. Mengidentifikasi stakeholder yang terlibat.

5. Menyusun skenario simulasi

6. Mempraktekkan skenario simulasi

7. Mengavaluasi pelaksanaan pembelajaran Geladi

c. Tahapan Back Home Action Plan

Hasil belajar pada mata Diklat ini peserta dapat memberikan kemampuan dalam

menyusun strategi kebijakan program kegiatan, output dan outcome sebagai

penyelesaian terhadap isu organisasi yang telah dirumuskan sebelumnya.

23 Tahapan Pembelajaran tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

DEFINEAPROB- LEM

CLASICAL LEARNING

S T A N D K OM P P E M

ONTHESPOT LEARNING

COMPARATIVE STUDY

MANAJEMENPEMERINTAH

AN

OLAHKEPEMIMPINA

N

GELAD I

BACKHOME ACTIONPLAN

UJI KOMPETENSI

PENGUATANDARIASPEKPOLICYFRAMEW

ORK

PENGUATANDARIASPEK

TEORETIS

PENGUATANPADAASPEKTACITKNOWLEDGE

PENGUATAN

PADAASPEK

EXPLICITKNOWLEDGE

EXPECTINGPERFORMANCE EXISTING

PERFORMANCE

PERFORMANCEGAP

DIKLAT

BERBASISKINERJA/ PERFORMANCE-BASED

TRAINING

Tahap Pembelajaran

an I

Tahap Pembelajaran

II

Tahap Pembelajaran III

Tahap Pembelajar

an IV

Tahap Pembelajar

an V

24 E. Media Pembelajaran

1. Agenda Orientasi

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan ajar

b. Bahan tayang

2. Agenda Define A Problem

Media pembelajaran yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan ajar

b. Bahan tayang

c. Isu Organisasi Terkini

3. Agenda Penguatan Aspek Explicit Knowledge

a. Bahan ajar

b. Bahan tayang

c. Core issue terpilih

d. Film pendek

4. Agenda Penguatan Aspek Tacit Knowledge

a. Bahan ajar

b. Bahan tayang

c. Core issue terpilih

25 BAB III

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DIKLAT

A. Ruang Lingkup Manajemen Penyelenggaraan Diklat Ruang lingkup penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri yang meliputi:

1. perencanaan pelaksanaan Diklat Pimpemdagri meliputi mekanisme perencanaan,

kepesertaan, tenaga pengajar, tenaga penyelenggara, fasilitas dan pembiayaan;

2. pelaksanaan Diklat Pimpemdagri yang meliputi lembaga pelaksana, waktu pelaksanaan,

jadwal, kode sikap perilaku peserta, evaluasi, uji kompetensi, kode registrasi alumni

pelatihan, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP), surat keterangan,

piagam penghargaan, dan sertifikat kompetensi; dan

3. pengawasan dan pengendalian Diklat Pimpemdagri yang meliputi monitoring dan

evaluasi, laporan pelaksanaan, dan evaluasi pasca pelatihan.

B. Perencanaan 1. Mekanisme Perencanaan Diklat

Mekanisme Perencanaan Diklat Pimpemdagri diatur sebagai berikut:

a. Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan

melakukan registrasi peserta yang telah diusulkan sebagai calon peserta Diklat

Pimpemdagri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi melalui proses

pendataan dan verifikasi kelengkapan persyaratan calon peserta Diklat Pimpemdagri;

b. Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan

menyusun jadwal pelatihan, membentuk tim penyelenggara dan tim pengajar dengan

penugasan masing-masing termasuk pemantauan, penilaian, dan pembimbingan

terhadap peserta Diklat Pimpemdagri, serta mempersiapkan sarana dan prasarana

Diklat Pimpemdagri yang diperlukan;

c. Pimpinan yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintahan

menetapkan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri dimaksud dalam keputusan dan

menyampaikan surat pemberitahuan penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan

keputusan tersebut bersama perencanaan Diklat kepada Instansi Pembina Diklat

Pimpemdagri/BPSDM Kemendagri selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum

Diklat dilaksanakan;

26 d. Pimpinan Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintahan melakukan pemanggilan calon peserta melalui PPK Instansi peserta

dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan; dan

e. Pimpinan Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintahan melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan Diklat Pimpemdagri

sebagaimana tercantum pada Formulir 1.

2. Peserta Diklat a. Persyaratan Peserta Diklat Pimpemdagri

(1) Persyaratan peserta yang belum duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama : − Pejabat Administrator yang telah memiliki sertifikat kompetensi pemerintahan

level Administrator yang potensial menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama.

− Pangkat dan golongan minimal Pembina (IV/a);

− Melampirkan bukti portofolio jabatan peserta dengan pengesahan PPK atau

pejabat yang berwenang;

− Pernyataan melaksanakan tugas dari PPK atau pejabat yang berwenang

Instansi peserta;

− Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;

− Penugasan dari PPK atau pejabat yang berwenang Instansi peserta; dan

− Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam

penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri dengan menggunakan Formulir 2.

(2) Persyaratan peserta yang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama: − menduduki Jabatan pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris

Jenderal;

− Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi dengan

Persetujuan Gubernur;

− Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan persetujuan Bupati/ Wali kota;

− melampirkan bukti portofolio peserta dengan pengesahan PPK atau pejabat

yang berwenang;

27 − pernyataan melaksanakan tugas dari PPK atau pejabat yang berwenang

Instansi peserta;

− keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;

− penugasan dari PPK atau pejabat yang berwenang Instansi peserta; dan

− pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam

penyelenggaraan Pelatihan Diklat Pimpemdagri dengan menggunakan Formulir

2.

b. Pencalonan dan Penetapan Peserta

Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Diklat Pimpemdagri diatur sebagai

berikut:

1) Pimpinan BPSDM Kemendagri dapat menerima usulan nama calon peserta Diklat

Pimpemdagri yang berasal dari Pemerintah Daerah setelah menerima

rekomendasi tertulis dari Lembaga yang membidangi Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi asal peserta;

2) Calon Peserta telah diseleksi administrasi dan dibuktikan dengan Keputusan

tentang Penetapan Peserta Diklat Pimpemdagri;

3) Kepala BPSDM atau dengan sebutan lainyang membidangi Pengembangan

Sumber Daya Manusia menerima calon peserta Diklat Pimpemdagri yang

diusulkan oleh PPK atau pejabat yang berwenang Instansi Peserta;

4) Kepala BPSDM atau dengan sebutan yang membidangi Pengembangan Sumber

Daya Manusia Pemerintahan Provinsi dapat menerima usulan nama calon peserta

Diklat Pimpemdagri yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lingkup

Provinsi yang sama;


Daya Manusia Pemerintahan Provinsi dapat menerima usulan nama calon peserta

Diklat Pimpemdagri yang berasal dari luar Pemerintah Daerah

Provinsi/Kabupaten/Kota setelah menerima rekomendasi tertulis dari Lembaga

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi asal peserta;


Daya Manusia menetapkan jumlah dan nama calon peserta dalam satu kelas per

angkatanyang akan mengikuti Diklat Pimpemdagri pada satu tahun berjalan; dan

28 7) Kepala BPSDM atau dengan sebutan yang membidangi Pengembangan Sumber

Daya Manusia menetapkan Peserta Diklat Pimpemdagridalam bentuk surat

keputusan.

c. Penugasan

Penugasan Peserta Diklat Pimpemdagridilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di

instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku:

1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

dengan persetujuanMenteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;

2) Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan

persetujuan Sekretaris Jenderal;

3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi ditugaskan

oleh Gubernur.

4) Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi ditugaskan oleh

Sekretaris Daerah Provinsi.

5) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten/Kota ditugaskan oleh

Bupati/ Wali kota.

6) Pejabat Administrator di lingkungan Kabupaten/Kota ditugaskan oleh Sekretaris

Daerah Kabupaten.

d. Jumlah

Jumlah peserta Diklat Pimpemdagri JPT Pratama paling banyak 40 orang dalam satu

kelas efektif per angkatan.

29 3. Tenaga Diklat

a. Tenaga Diklat Pimpemdagri JPT Pratama.

1) Jenis Tenaga Diklat

a) Widyaiswara adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan dan

memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang diutamakan

memiliki kompetensi substansi dan kompetensi metodologi pembelajaran

materi tertentu yang dibuktikan dengan sertifikatTraining of Trainers

Pimpemdagri;

b) Penceramah/Narasumber adalah pakar/praktisi yang berasal dari lingkup

pejabat struktural, pejabat, fungsional, pakar/praktisi setingkat pimpinan tinggi

pratama atau yang lebih tinggi dengan memberikan wawasan pengetahuan

dan/atau berbagi pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta

Diklat Pimpemdagridalam proses pembelajaran;

c) Fasilitator adalah tenaga pengajar yang membantu suatu proses pembelajaran

tertentu sesuai kemampuan, keahlian dan pengalamannya;

d) Pengelola dan Penyelenggara adalah BPSDM atau dengan sebutan lain

2) Persyaratan Tenaga Diklat Pimpemdagri

a) Widyaiswara

(1) Pengampu materi

Memiliki pengetahuan dan memfasilitasi peserta dalam suatu kegiatan

pembelajaran yang diutamakan memiliki kompetensi substansi dan

kompetensi metodologi pembelajaran materi tertentu yang dibuktikan

dengan sertifikat Training of Trainers Pimpemdagri;

(2) Penguji

Penguji adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk:

− menyiapkan, mengawasi, dan memberikan penilaian pada evaluasi

akademik; dan

− memberikan penilaian rancangan Back Home Ation Plan (BHAP).

(3) Pembimbing

Pembimbing adalah pengajar yang memiliki kompetensi untuk

memfasilitasi pembelajaran agenda comparative studi, visitasi,

penyusunan BHAP, dan Geladi Manajemen Pemerintahan

30 b) Penceramah/Narasumber

Penceramah pada Diklat Pimpemdagrimemiliki:

(1) kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran yang diindikasikan dengan

kualifikasi, pengalaman, dan keahlian pada program Diklat Pimpemdagri;

(2) kemampuan dalam penguasaan substansi mata Diklat Pimpemdagriyang

diajarkan yang diindikasikan dengan kualifikasi, pengalaman dan keahlian

mengajar pada Diklat Pimpemdagri.

c) Fasilitator harus memiliki kemampuan, keahlian dan pengalamannya pada

bidangnya;

d) Pengelola dan Penyelenggara yang membidangi Pengembangan Sumber

Daya Manusia

Pengelola dan penyelenggara memiliki kemampuan dalam mengelola dan

menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri yang dibuktikan dengan:

(1) sertifikat PelatihanManagement of Training bagi pengelola Diklat; dan

(2) sertifikatTraining Officer Course bagi penyelenggara Diklat.;

.

3) Penugasan Tenaga Diklat

a) Tenaga Diklat yang terdiri dari Pengajar, pembimbing, Penguji, Pengelola dan

Penyelenggara, ditugaskan oleh Pimpinan BPSDM atau dengan sebutan lain;

b) Penceramah/Narasumber ditugaskan oleh pimpinan instansi dengan

memperhatikan kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan keahliannya.

31 4. Fasilitas

Diklat Pimpemdagri menggunakan sarana dan prasarana sebagai berikut: .

a. Prasarana yang diperlukan dalam Diklat Pimpemdagrimeliputi: 1) aula;

2) ruang kelas;

3) ruang diskusi;

4) ruang seminar;

5) ruang kantor;

6) ruang kebugaran atau olah raga;

7) ruang komputer;

8) asrama bagi peserta;

9) perpustakaan;

10) ruang makan;

11) fasilitas rekreasi;

12) unit kesehatan; dan

13) tempat ibadah.

b. Sarana yang diperlukan dalam Diklat Pimpemdagrimeliputi:

1) papan tulis;

2) standing Flipchart;

3) board marker;

4) sound system;

5) TV dan video player;

6) kaset dan/atau compact disc;

7) perekam;

8) komputer/laptop;

9) LCD Projector;

10) jaringan Wireless fidelity (Wi-fi);

11) buku referensi;

12) modul/bahan ajar;

13) bank kasus; dan

14) teknologi multimedia.

32 Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah dan dinamis, maka

layout atau tata letak ruangan kelas disesuiakan dengan tujuan pembelajaran salah

satunya berbentuk islands atau kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang,

dengan standing flipchart pada masing-masing kelompok. Detail layout ruangan

kelas antara lain seperti gambar di bawah ini:

5. Pembiayaan Pembiayaan penyelenggaraan DiklatPimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan

Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

33 C. Penyelenggaraan

1. Lembaga Penyelenggara Diklat a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

menyelenggarakan DiklatPimpemdagri JPT Madya, JPT Pratama, Jabatan

Administrator, dan Jabatan Pengawas lingkup kementerian dalam negeri, antar

provinsi, dan antar kabupaten/kota.

b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau sebutan lain dapat

menyelenggarakan Diklat Pimpemdagri JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan

Jabatan Pengawas dengan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

c. Diklat pimpemdagri JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan

lingkup antar provinsi dan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

d. Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan lingkup antar provinsi dan antar kabupaten/kota

dalam wilayah provinsi.

34 2. Waktu Penyelenggaraan Diklat

Diklat Pimpemdagri JPT Pratama dilaksanakan selama 27 (dua puluh tujuh) hari kerja

atau setara dengan 246 Jam Pelajaran (JP). Rincian alokasi waktu adapun sebagai

berikut:

NO. MATA DIKLAT JP

1. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan 3 JP

2. Tinjauan kebijakan penyelenggaraan diklat Pimpemdagri 6 JP 3. Collective Leadership Building 10 JP 4. Pra Uji Kompetensi 3 JP 5. Define a Problem 20 JP 6. Sistem Pemerintahan Indonesia (SPI) 9 JP 7. Kebijakan Desentralisasi: Perumusan Kebijakan

Pemerintahan 18 JP

8. Pemerintahan Umum:Pengelolaan Keberagaman Masyarakat 9 JP 9. Pengelolaan Keuangan Daerah:Analisis Kontribusi Fungsi

Anggaran 18 JP

10. Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD:Penyusunan Rencana Strategis SKPD 18 JP

11. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah:Implementasi Strategi Pengembangan Masyarakat 9 JP

12. Etika Pemeirntahan :Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik 9 JP

13. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Strategi Hubungan Kerja sama 9 JP

14. Visitasi 10 JP 15. Comparative Study 27 JP 16. Gladi Manajemen Pemerintahan 18 JP 17. Gladi Olah Kepemimpinan 18 JP 18. Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) 9 JP 19. Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) 10 JP 20. Uji Kompetensi 10 JP 21. Evaluasi 3 JP

JUMLAH

246 JP

35

Dengan Sekuen Jadwal Pembelajaran sebagai berikut:

SEKUENSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

HARI KE-I HARI KE-II HARI KE-III HARI KE-IV

Pembukaan Strategi dan Kebijakan Pengembangan kompetensi Pemerintahan (3 JP) Tinjauan Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri (6 JP)

Collective Leadership Building( 10 JP) (out bound)

Defining a Problem (10 JP) (belanja masalah)

Defining a Problem (10 JP) (belanja masalah)

HARI KE- V HARI KE-VI HARI KE-VII HARI KE-VIII Sistem Pemerintahan Indonesia (9 JP) Pra Uji Kompetensi (3 JP)

Kebijakan Desentralisasi: Perumusan Kebijakan Pemerintahan (9 JP)

Kebijakan Desentralisasi: Perumusan Kebijakan Pemerintahan (9 JP)

Pemerintahan Umum:Pengelolaan Keberagaman Masyarakat (9 JP)

HARI KE- IX HARI KE-X HARI KE-XI HARI KE-XII

Pengelolaan Keuangan Daerah:Analisis Kontribusi Fungsi Anggaran (9 JP)

Pengelolaan Keuangan Daerah:Analisis Kontribusi Fungsi Anggaran (9 JP)

Visitasi (10 JP) Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD:Penyusunan Rencana Strategis SKPD (9 JP)

HARI KE-XIII HARI KE-XIV HARI KE-XV HARI KE-XVI Hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD:Penyusunan Rencana Strategis SKPD (9 JP)

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah:Implementasi Strategi Pengembangan Masyarakat (9 JP)

Etika Pemeirntahan :Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik (9JP)

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Strategi Hubungan Kerja sama ( 9 JP)

HARI KE-XVII HARI KE-XVIII HARI KE-XIX HARI KE-XX

36 Comparative Study ( 9 JP)

Comparative Study ( 9 JP)

Comparative Study ( 9 JP)

Gladi Manajemen Pemerintahan (9 JP)

HARI KE- XXI HARI KE-XXII HARI KE-XXIII HARI KE-XXIV Gladi Manajemen Pemerintahan (9 JP)

Gladi Olah Kepemimpinan (9 JP)

Gladi Olah Kepemimpinan (9 JP)

Penyusunan Back Home Action Plan (BHAP) (9 JP)

HARI KE-XXV HARI KE-XXVI HARI KE-XXVII

Presentasi Back Home Action Plan (BHAP) (10 JP)

Uji Sertifikasi Kompetensi (10)

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri (3) Penutupan

3. Kode Sikap Perilaku Peserta

Kodesikap perilaku Peserta adalah pedoman berperilaku peserta selama mengikuti Diklat

Pimpemdagri adalah sebagai berikut:

a. hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 95 persen;

b. mengikuti setiap tahapan pembelajaran mulai dari define a problem sampai dengan

BHAP;

c. menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya;

d. menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah/narasumber,

widyaiswara, dan fasilitator setiap tahapan pembelajaran sebagai portofolio tambahan

dalam uji kompetensi;

e. berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan Diklat;

f. berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Diklat.

g. tidak merokok selama pembelajaran berlangsung;

h. tidak membawa senjata tajam yang dilarang sesuai peraturan yang berlaku ke dalam

tempat Diklat;

i. tidak melakukan pelanggaran norma, hukum, moral dan susila selama mengikuti

Diklat; dan

j. tidak membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif

lainnya di dalam tempat Diklat.

Pelanggaran terhadap kode sikap perilaku akan mendapatkan sanksi apabila:

37 a. Teguran lisan jika peserta terbukti secara sah melakukan pelanggaran sampai

dengan 2 kali pelanggaran.

b. Teguran tertulisjika peserta terbukti secara sah melakukan pelanggaran sampai

dengan 3 kali pelanggaran.

c. Pengembalian jika peserta terbukti secara sah melakukan pelanggaran lebih dari 3

kali pelanggaran.

Disamping kode sikap perilaku di atas, setiap BPSDM atau sebutan lainnya dapat

menyusun dan memberlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-

masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri.

4. Evaluasi Evaluasi Diklat Pimpemdagri dilakukan melalui EvaluasiPeserta, Tenaga Pengajar, dan

Penyelenggaraan.

a. Evaluasi Peserta

Penilaian terhadap Peserta meliputievaluasi pada tahapan: Define a problem, Penguatan

pada aspek Teori dan Kebijakan, Comparative Study, Geladi Manajemen Pemerintahan dan

Geladi Olah Kepemimpinan dan Back Home Action Planserta evaluasi akhir.

1) Evaluasi pada Tahap Define a Problem

Penilaian pada Define a Problem diberikan kepada peserta dengan bobot 20% melalui

presentasi dengan indikator sebagai berikut:

No. Aspek Bobot

(20%)

1. Kemampuan memetakan permasalahan organisasi 4%

2. Kemampuan mengidentifikasi penyebab masalah organisasi 4%

3. Kemampuan Menentukan Prioritas Masalah Organisasi 4%

4. Kemampuan Menyajikan data pendukung permasalahan 4%

5. Kemampuan Memetakan stakeholder yang akan diibatkan 4%

Jumlah 20%

Penilaian Define a problem menggunakan Formulir 3.

38

2) Evaluasi Penguatan Teori dan Kebijakan

Penilaian pada Penguatan Teori dan Kebijakan dilakukan pada setiap materi

Pembelajaran pada 7 (tujuh) Unit Kompetensi Pemerintahan yang dilakukan oleh

masing-masing pemberi materi. Adapun indikator penilaian pada Penguatan Teori

dan Kebijakan dan bobot sebagai berikut:

No. Indikator Bobot (30%)

1. Kemampuan memahami Materi Pembelajaran 10%

2. Kemampuan mengidentifikasi kesesuaian antara materi

pembelajaran dengan permasalahan organisasi 10%

3. Kemampuan mengidentifikasi kemanfaatan pada organisasi 10%

Jumlah 30%

PenilaianPenguatan Teori dan Kebijakan menggunakan Formulir 4.

3) Evaluasi pada Tahap Comparative Study

Pada tahap Comparative Study penilaian dilakukan pada saat peserta

melaksanakan pembelajaran Comparative Study dengan memperhatikan aktivitas

peserta di lokus maupun pada saat proses Focus Group Discussion (FGD) dengan

indicator sebagai berikut:

39

Penilaianpada tahap comparative study menggunakan Formulir 5.

4) Evaluasi pada Tahap Geladi Manajemen Pemerintahan dan Olah Kepemimpinan.

Penilaian pada tahap Geladi Manajemen Pemerintahan dan Olah Kepemimpinan

dilakukan dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:

Penilaian pada tahap Geladi Manajemen Pemerintahan dan Olah Kepemimpinan

menggunakan menggunakan Formulir 6.

1) Evaluasi pada TahapBack Home Action Plan (BHAP).

Penilaian pada tahap Back Home Action Plan dilakukan dengan memperhatikan

indikator sebagai berikut:

No. Indikator Bobot

(10%)

1. Kemampuan Memetakan Fokus Pembelajaran di locus 2%

2. Kemampuan Mengidentifikasi data yang relevan 3%

3. Kemampuan berkomunikasi dengan Stakeholder 3%

4. Kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi keberhasilan/inovasi 2%

Jumlah 10%

No. Indikator Bobot

(20%)

1. Kemampuan mengidentifikasi permasalahan 4%

2. Kemampuan berkoordinasi dengan stakeholder 2% 3. Kemampuan merumuskan strategi pemecahan masalah 4%

4. Kemampuan menggerakkan kinerja tim 5% 5. Kemampuan mensimulasikan peran dalam skenario Geladi 5%

Jumlah 20%

No. Indikator Bobot

(20%)

40

Penilaian pada tahap tahap Back Home Action Plan menggunakan menggunakan

Formulir 7.

1) Evaluasi Akhir

Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan kualifikasi kelulusan peserta Pendidikan

dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri oleh Tim yang ditetapkan

oleh BPSDM atau sebutan lainnya. Susunan Tim adalah sebagai berikut:

a) Pimpinan yang menyelenggarakan Diklat;

b) Penanggung jawab Evaluasi Program;

c) Widyaiswara;

d) Penyelenggara sebagai anggota.

Evaluasi akhir dilakukan dengan melakukan rekapitulasi hasil evaluasi tahap define a

problem, Penguatan pada aspek Teori dan Kebijakan, Comparative Study, Geladi

Manajemen Pemerintahan dan Geladi Olah Kepemimpinan dan Back Home Action

Plansesuai pembobotan masing-masing, sehingga menghasilkan nilai akhir.Dalam

menetapkan nilai akhir, Timmempertimbangkanpenilaian pada aspek kode sikap

perilaku.

Batas nilai kelulusan akhir (passing grade) adalah di atas 70 (tujuh puluh).

2) Kualifikasi Kelulusan

Kualifikasi kelulusan peserta Diklat Pimpemdagri ditetapkan sebagai berikut:

a) Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100);

b) Memuaskan (skor 80,01 – 90,0);

c) Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0);

1. Kemampuan mengidentifikasi Tujuan 5%

2. Kemampuan mengidentifikasi hasil 5%

3. Kemampuan mengidentifikasi manfaat organisasi 5%

4. Kemampuan menyampaikan kejelasan kegiatan

5%

Jumlah 20%

41 d) Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0);

e) Tidak Memuaskan (skor ≤60).

Peserta Diklat Pimpemdagriyang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau

jumlah ketidakhadiran peserta melebihi95%, dinyatakan Tidak Lulus. Peserta Diklat

yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda

Kelulusannya dan peserta Diklat dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial

untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang

kurang.Pembelajaran remedial dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah

Diklat berakhir dengan memperhatikan komponen penilaian yang kurang.Tim

melakukan evaluasi akhir ulang terhadap peserta yang ditunda kelulusannya untuk

menetapkan hasil akhir kelulusan.

b. Evaluasi Penceramah/Narasumber

Evaluasi penceramah dilakukan oleh peserta dengan aspek yang dinilai adalah:

1) penguasaan materi;

2) cara penyajian materi;

3) cara menjawab pertanyaan dari peserta;

4) sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan peserta;

5) pemberian motivasi dan inspirasi kepada peserta.

Penilaian terhadap penceramah oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara

menggunakan Formulir ….

c. Evaluasi Pengajar

1) Pengampu Materi

Evaluasi pengampu materi dilakukan oleh peserta dan Tim Evaluator Widyaiswara.

Aspek yang dinilai oleh peserta adalah:

a) penguasaan materi;

b) sistematika dan cara penyajian;

c) ketepatan waktu dan kehadiran;

d) penggunaan metode dan sarana Pelatihan;

e) sikap dan perilaku;

f) kerapihan berpakaian;

42 g) cara menjawab pertanyaan dari peserta;

h) penggunaan bahasa;

i) pemberian motivasi kepada peserta;dan

j) kerjasama antar widyaiswara (dalam tim).

Penilaian terhadap pengampu materi yang dilakukan oleh peserta menggunakan

Formulir …………

Adapun aspek yang dinilai oleh Tim Evaluator Widyaiswara adalah

Penilaian terhadap penceramah/Narasumber danWidyaiswara/pengampu materi

direkapitulasi dan diolah oleh Penyelenggarara atau tim evaluator sebagai laporan yang

disampaikan kepada Pimpinan BPSDM atau sebutan lainnya dan ditembuskan kepada

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. Hasil

Evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan kualitas pengajaran pada masa

mendatang.

d. Evaluasi Penyelenggaraan

Aspek yang dinilai dari penyelenggaraan adalah .

Hasil penilaian diolah dan disampaikan oleh Tim Evaluator kepada Pimpinan Lembaga

Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan panitia penyelenggara bersangkutan sebagai

masukan untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan pada masa

mendatang.

1. Nomor Registrasi Untuk keperluan pengendalian dan Database Alumni Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri secara nasional, bagi Peserta yang lulus

diberikan Nomor Registrasi Alumni.

Prosedur untuk memperoleh Nomor Registrasi Alumni adalah sebagai berikut:

43 a. BPSDM atau sebutan lainnya sebagai Penyelenggara/Penanggung jawab program

menyampaikan surat permohonan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian Dalam Negeri Cq. Pusat Pengembangan Kompetensi

Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan atau Pimpinan unit yang

membidangi, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum diklat berakhir;

b. BPSDM atau sebutan lainnya/Penanggung jawab program menyampaikan data calon

alumni dan bertanggungjawab terhadap keabsahan data calon alumni tersebut;

c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

memberikan Nomor Registrasi Alumnisesuai daftar yang sah/diajukan; dan

d. Apabila berdasarkan rapat evaluasi akhir terdapat peserta yang dinyatakan tidak lulus,

maka Nomor Registrasi Alumniuntuk peserta tersebut harus dilaporkan pada Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

2. SuratKeterangan Pendidikan dan Pelatihan dan Piagam Penghargaan

b. Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam

Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratamayang telah menyelesaikan seluruh

program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). Jenis dan bentuk, serta ukuran STTPP

ditetapkan ………………. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

2) Kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam

Negeri yang dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang

ditandatangani oleh Kepala BPSDM atau sebutan lainnya/Pimpinan

Penyelenggara.Bentuk surat keterangan dapat menggunakan contoh

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Piagam Penghargaan

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang

dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik dengan kualifikasi

minimal memuaskan diberikan Piagam Penghargaan sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Pengawasan dan Pengendalian 1. Monitoring dan Evaluasi

44 Pembinaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam

Negeri Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama oleh BPSDM atau sebutan lainnya dilakukan

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengengembangan Sumber Daya Manusia dan

Inspektorat Jenderal melalui monitoring dan evaluasi.

2. Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Pimpinan BPSDM atau sebutan lainnya menyampaikan laporansetiap pelaksanaan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama kepada Badan Pengengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diklat ditutup dengan menggunakan Formulir

......

3. Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan

Evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan menggunakan mekanisme dan

prosedur sebagai berikut:

a. Evaluasi pasca Pendidikan dan Pelatihan dilakukan antara 6 (enam) sampai dengan 12

(dua belas) bulan setelah penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan berakhir dengan

tujuan untuk mengetahui dan mengukur manfaat diklat dan kontribusi diklat terhadap

kinerja alumni dan di tempat kerja;

b. Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang

ditetapkan Pimpinan BPSDM atau sebutan lainnyabekerjasama dengan unit pengelola

ASN instansi, dan/atau dapat melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kemendagri dengan menggunakan Formulir ....;

c. Hasil Evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan disampaikan kepada PPK dan Pimpinan

Instansi Alumni, BPSDM Kemendagri; dan

d. BPSDM Kemendagri menggunakan hasil evaluasi Pasca Pendidikan dan Pelatihan

sebagai masukan untuk penyempurnaan program Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri pada penyelenggaraan selanjutnya.

45 BAB IV

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam panduan/petunjuk

teknis tersendiri.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal November 2017

KEPALA BADAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

TEGUH SETYABUDI

petunjuk teknis peny elenggaraan diklat … filea. latar belakang dalam rangka merealisasikan tujuan...

Documents