petunjuk pelaksanaan pembiayaan program …file.tkplb.net/_gp/dlb/00. petunjuk_umum/04....

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR MODA DARING

i

GURU PEMBELAJAR


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

2016


ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Petunjuk Pelaksanaan

Pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi oleh PPPPTK TK

& PLB. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi unsur-unsur yang terlibat di

dalam proses pembelajaran Moda Daring dan Daring Kombinasi bagi PPPPTK TK & PLB,

Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Petugas yan ditunjuk, dalam melaksanakan

program guru pembelajar Moda Daring dan Moda Daring Kombinasi.

Petunjuk pelaksanaan pembiayaan ini juga disiapkan untuk memberikan informasi kepada

aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal yang ditugaskan untuk melaksanakan

audit. Semua instansi dan individu yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan mampu

melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dengan dukungan pembiayaan yang sesuai

dengan aturan yang berlaku serta teralokasi pada DIPA PPPPTK TK & PLB.

PPPPT TK & PLB mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan ini, dan juga kepada semua unsur

yang akan melaksanakan pembiayaan program tersebut.

Semoga Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan ini bermanfaat demi terselenggaranya Program

Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi. Terima kasih.

Jakarta, 25 Agustus 2016

Kepala,

Drs. Sam Yhon, MM

NIP 195812062006042001


iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI.......................................................................................................................................iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1

A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1

B. Dasar Hukum........................................................................................................... 2

C. Tujuan ..................................................................................................................... 4

D. Sasaran ................................................................................................................... 4

E. Definisi .................................................................................................................... 4

F. Ruang lingkup ......................................................................................................... 5

G. Referensi ................................................................................................................. 5

BAB II STANDAR PEMBIAYAAN .................................................................................................... 6

A. Komponen Pembiayaan........................................................................................... 6

B. Standar Biaya ........................................................................................................ 13

BAB III PROSEDUR PEMBIAYAAN ............................................................................................... 24

A. Pembiayaan Moda Daring ..................................................................................... 24

B. Pembiayaan Moda Daring Kombinasi .................................................................... 26

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................... 33

BAB V LAMPIRAN ...................................................................................................................... 34


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Guru Pembelajar dikembangkan berdasarkan peta kompetensi

guru yang dapat dilihat dari hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Uji

Kompetensi Guru (UKG) serta didukung dengan hasil evaluasi diri. Guru

yang kompetensinya masih berada di bawah Kriteria Capaian Minimal

(KCM) akan mengikuti peningkatan kompetensi Guru Pembelajar yang

diorientasikan untuk mencapai standar kompetensi minimal. Guru yang

hasil pengembangan keprofesiannya telah mencapai standar kompetensi

minimal, kegiatan Guru Pembelajar-nya diarahkan kepada peningkatan

keprofesian yang dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan

tugas dan kewajibannya memberikan pembelajaran yang berkualitas sesuai

dengan kebutuhan sekolah.

Peningkatan kompetensi Guru Pembelajar tersebut dilaksanakan dalam 3

(tiga) moda, yaitu tatap muka, daring dan daring kombinasi. Pada moda

daring ini, peserta melakukan interaksi belajar secara daring penuh dan

kombinasi antara daring dan tatap muka. Interaksi belajar daring dilakukan

secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran

yang telah disiapkan secara elektronik, dan dapat dilakukan kapan saja dan

dimana saja. Untuk Daring Kombinasi, interaksi tatap muka akan

dilaksanakan bersamaan dengan peserta lainnya di Pusat Belajar (PB) yang

telah ditetapkan. Maka pelaksanaan moda daring dimaksud memerlukan

pengaturan pengaturan baku yan dapat menjadi acuan bagi semua pihak

yang memerlukanya.

Pusat Belajar adalah tempat kegiatan pendampingan dan tatap muka antara

mentor dengan peserta Guru Pembelajar moda daring kombinasi yang telah

ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. Waktu pelaksanaan pertemuan

di PB dikoordinasikan antar operator PB bagi kelompok-kelompok belajar

sesuai dengan modul belajar yag diambil. Maka proses pembelajaran

berlangsung tentu ada pembiayaan operasional untuk keberlangsungan

proses tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Program Guru

Pembelajar dan Petunjuk Teknis Program Pembelajar Moda Daring

Kombinasi.

Pengawasan dan pengendalian pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda

Daring merupakan bagian dari proses pelaksanaan program dimaksud,


2

dimana pengawasan dan pengendalian tersebut adalah upaya penggunaan

anggaran negara sesuai ketentuan, tepat sasaran, tepat waktu dan efisien.

Laporan pertanggungjawaban pembiayaan dari setiap kelompok kerja

merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelola keuangan pada

lembaga. Oleh karena itu, sesuai dengan PMK nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam APBN, pembiayaan operasional

pelaksanaan Program guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi akan diatur

dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

Pada Petunjuk Pelaksanan Pembiayaan Guru Pembelajar Moda Daring

Kombinasi terdapat tiga hal pengaturan pembiayaan yang meliputi : (1)

Pembiayaan Moda Daring dan (2) Pembiayaan Moda Daring Kombinasi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;


Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);


Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No

4355);


Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4400);


Guru dan Dosen;

6. Peraturan Presiden no 70 Tahun 2012 juncto Peraturan Presiden no 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut

perubahannya;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

Tentang Pelaporan Umum dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;


tentang Guru;


tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan;


3

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2013 tentang

Tata Cara Pelaksanaan APBN;

12. Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 /PMK.05/2008 tentang Tata

cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban

Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;


190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka APBN;


162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara

pada Satuan Kerja Pengelola APBN;


277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana

Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas;


65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016;


15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tentang

Perubahan atas PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2016;

20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

Pelayanan Publik;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan

Departemen Pendidikan Nasional;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;


Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian



Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat

Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

25. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Manajemen Resiko di Lingkungan

Kemendikbud;


4

26. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang

Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

27. Peraturan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor

Kep.275/B/Kp.2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2009 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional;

28. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

nomor 102742/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang

Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada P4TK

Bidang TK dan PLB Bandung;

29. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional

Kegiatan (POK) P4TK Bidang TK dan PLB Bandung Tahun Anggaran

2016 Nomor : SP DIPA 023.16.13.1.361155/2016 tanggal 7 Desember

2015;

30. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPPPTK TK & PLB Nomor:

003/J17.1/KP/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan

Pejabat Perbendaharaan di lingkungan P4TK Bidang TK dan PLB

Bandung;

C. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring

Kombinasi disusun agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan

pembiayaan di lingkungan P4TK Bidang TK dan PLB Bandung, sehingga

pembiayaan program di maksud sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Sasaran

1. Pemangku kebijakan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi

di lingkungan P4TK TK & PLB;

2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pelaksana Program Guru

Pembelajar Moda Daring Kombinasi di lingkungan P4TK TK & PLB;

3. Pengampu, Mentor, Admin P4TK, Operator PB dan Penanggungjawab

Keuangan yang melaksanakan Program Guru Pembelajar Moda Daring

Kombinasi;

4. Guru Sasaran Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi;

5. Pengelola keuangan di lingkungan P4TK

E. Definisi

1. Pemangku kebijakan adalah pejabat struktural di lingkungan P4TK TK &

PLB;

2. Pengampu adalah Narasumber Nasional yang mendampingi Mentor pada

Moda Daring Kombinasi dan Guru Sasaran pada Moda Daring;


5

3. Mentor adalah Instruktur Nasional yang mendampingi Guru Sasaran pada

Moda Daring Model 2 dan Moda Daring Kombinasi;

4. Admin P4TK adalah petugas yang ditunjuk oleh lembaga dan bertugas

mengelola SIM Guru Pembelajar;

5. Operator PB adalah petugas yang ditunjuk Dinas Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan Guru

Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Pusat Belajar;

6. Penanggungjawab Keuangan adalah petugas yang ditunjuk Dinas

Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga untuk melaksanakan

pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi;

7. Guru Sasaran adalah guru berdasarkan hasil UKG berada pada Program

Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi;

8. Pengelola Keuangan UPT adalah pejabat pengelola keuangan di

lingkungan P4TK TK & PLB;

9. Eksekutor UPT adalah petugas UPT yang bertanggungjawab

melaksanakan pembiayaan operasional Pusat Belajar bekerjasama

dengan Penanggungjawab Keuangan Pusat belajar.

F. Ruang lingkup

Petunjuk pelaksanaan pembiayaan ini untuk pelaksanaan Program Guru

Pembelajar Moda Daring dan Moda Daring Kombinasi di lingkungan P4TK TK

& PLB, meliputi (1) Standar Pembiayaan dan (2) Prosedur Pembiayaan agar

sesuai dengan aturan yang berlaku.

G. Referensi

1. Standar Biaya Masukan TA 2016

2. Pedoman Umum Guru Pembelajar

3. Juknis Guru Pembelajar Moda Daring


6

BAB II

STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan terdiri dari :

A. Komponen Pembiayaan

B. Standar Biaya

A. Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring adalah

sebagai berikut.

1. Mekanisme pembelajaran dan Unsur yang terlibat

a. Moda Daring :

Pola pebelajaran yang dilaksanakan ada 2 model yaitu

1) Model 1 yaitu Guru Pembelajar moda ini diperuntukan bagi guru

dengan profil hasil UKG nya memiliki 3 (tiga) sampai dengan 5

(lima) kelompok kompetensi yang nilainya dibawah KCM pada

tahun yang berjalan.

Pada Daring Penuh Model 1, unsur yang terlibat di dalam sistem

Guru Pembelajar adalah Pengampu, Peserta dan Admin

P4TK/Kelas. Pengampu akan langsung bertatap muka dengan

peserta di Daring (Dalam Jaringan) atau online. Kelas yang

dibentuk adalah kelas maya, dimana peserta yang terbentuk dalam


7

kelas merupakan peserta dengan modul sama dari berbagai lokasi

di Indonesia. Pengampu akan langsung pembimbing 10 - 40 orang

peserta di dalam kelas maya. Sementara admin P4TK/kelas akan

membantu kelancaran proses belajar secara online. Durasi proses

belajar ini selama 6 minggu untuk 1 modul atau 12 minggu untuk 2

modul.

2) Model 2 yaitu Guru dengan profil hasil UKG nya memiliki 6 (enam)

sampai dengan 7 (tujuh) kelompok kompetensi yang nilainya

dibawah KCM pada tahun yang berjalan. Dengan lokasi kerja jauh

dari lokasi KKG/MGMP yang digunakan sebagai tempat pertemuan

tatap muka, dan yang merupakan binaan dari seorang mentor yang

memiliki guru binaan kurang dari kuota minimal.

Daring Model 2 ini dipergunakan untuk memfasilitasi guru sasaran

kelompok daring kombinasi dimana tidak dapat melaksanakan

tatap muka di pusat belajar karena lokasi yang berjauhan dari

pusat belajar, dan kelas berdasarkan modul sulit dibentuk karena

faktor tersebut.

Pada moda daring model 2 ini, 10 – 40 orang peserta akan belajar

didampingi oleh mentor secara online/daring dan akan dibantu

oleh Admin P4TK/Kelas selama proses pembelajaran berlangsung.

Sementara Pengampu sebagai supervisor akan memfasilitasi

mentor dan peserta selama 12 minggu proses pembelajaran

berlangsung.


8

b. Moda Daring Kombinasi :

Guru Pembelajar moda ini diperuntukan bagi guru dengan profil hasil

UKG nya memiliki 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kelompok

kompetensi yang nilainya dibawah KCM pada tahun yang berjalan.

Pada Guru Pembelajar moda daring kombinasi, peserta akan

difasilitasi oleh mentor secara daring dan luring di Pusat Belajar (PB).

Perbedaan Daring model 2 dengan Daring Kombinasi adalah interaksi

antara 10 – 30 peserta dengan mentornya tidak hanya online (daring)

namun juga luring (luar jaringan) atau tatap muka yang bertemu di

Pusat Belajar. Pembelajaran di pusat belajar juga berlangsung secara

online dengan video call dan peserta maupun mentor akan di bantu

oleh operator PB selama menggunakan fasilitas online tersebut.

Sebagaimana bagan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa,

a. Satu orang pengampu

Pengampu akan memfasilitasi maksimal 40 (empat puluh)

mentor dan dapat memfasilitasi lebih dari satu kelas kelompok

pengampu

mentor ke-1

peserta ke-1

peserta ke-...

peserta ke-20

mentor ke-..

peserta ke-

1

peserta ke-

...

peserta ke-

20

mentor ke-40

peserta ke-

1

peserta ke-...

peserta ke-20


9

kompetensi 10 (sepuluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang

mentor.

b. Satu orang mentor akan membimbing 10 (sepuluh) sampai

dengan 30 (tiga puluh) peserta dalam satu kelas kelompok

kompetensi pada modul prioritas yang telah ditentukan, dengan

jumlah ideal 20 (dua puluh) peserta.

c. Satu orang admin kelas yang akan membantu peserta, mentor

dan pengampu dari sisi teknis.

Dalam proses pembelajaran daring / daring kombinasi dimaksud

terdapat unsur - unsur yang mendukung terselenggaranya program ini

yakni,

1. Tim Manajemen PPPPTK TK & PLB

Selaku Pelaksana Program Nasional, PPPPTK TK & PLB

bertanggungjawab atas pelaksanaan moda daring dan moda daring

kombinasi, mulai dari pekerjaan persiapan yang meliputi

pengolahan data, penyiapan sistem, sampai dengan pelaksanaan di

lapangan dan pelaporannya. Oleh sebab itu diperlukan Tim

Manajemen yang akan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan di

maksud dan terdiri atas :

a) Pengarah

b) Ketua

c) Wakil Ketua

d) Tim Pengolah Data

e) Tim Keuangan

2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten

Dinas Pendidikan di Provinsi/Kota/Kabupaten merupakan

stakeholder di daerah, dimana mempunyai tugas dan kewajiban

untuk mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia Pendidikan

di daerahnya. Maka peran Dinas Pendidikan pada program ini

diharapkan mampu menggerakkan dan memfasilitasi guru untuk

menjadi Guru Pembelajar.

3. Pengampu

Pengampu dalam pelaksanaan Guru Pembelajar moda daring adalah

widyaiswara / Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) / dosen

/ guru / fungsional umum yang menjadi pengembang modul Guru

Pembelajar moda daring, yang telah lulus Pelatihan Narasumber

Nasional/Pengampu dengan kriteria sebagai berikut:

• Berpengalaman dalam kegiatan mendidik, mengajar, dan

melatih pembelajar dewasa (pendekatan andragogi)


10

• Memiliki kemampuan dasar TIK (pengolah kata/word processor,

pengolah data/spreadsheet, presentasi/powerpoint, penggunaan

internet – email/surel, browsing, download/unduh dan

upload/unggah data)

• Bersedia melaksanakan pembelajaran menggunakan moda

daring dengan kemauan dan komitmen yang tinggi.

4. Mentor

Mentor adalah guru yang telah mengikuti UKG dan memenuhi

kriteria:

• Profil hasil UKG-nya, terdapat 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh)

kelompok kompetensi di atas KCM

• Telah lulus Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor

• Khusus untuk Guru Pembelajar moda daring – Model 2, guru

yang dijadikan sebagai mentor dipilih dari guru yang telah

memenuhi kriteria pada poin a dan memiliki nilai UKG tertinggi

diantara calon mentor yang guru binaannya akan digabung

untuk mengikuti Guru Pembelajar moda daring – Model 2

• Memiliki kemampuan dasar TIK (pengolah kata/word processor,

pengolah data/spreadsheet, presentasi/powerpoint, penggunaan

internet – email/surel, browsing, download/unduh dan

upload/unggah data)

• Bersedia melaksanakan pembelajaran menggunakan moda

daring dengan kemauan dan komitmen yang tinggi.

5. Peserta / Guru Sasaran

Guru sasaran dengan kelompok moda berdasarkan profil hasil UKG

yang nilainya di bawah KCM, berada di wilayah yang tersedia

akses/jaringan internet dan bersedia melaksanakan pembelajaran

menggunakan moda daring dengan kemauan dan komitmen yang

tinggi.

6. Admin P4TK/Kelas

Admin pada Guru Pembelajar moda daring terdiri atas beberapa

operator P4TK, satu orang koordinator admin LMS P4TK, dan admin

kelas. Koordinator admin LMS P4TK adalah tim pengembang sistem

Guru Pembelajar moda daring dan menguasai LMS yang digunakan.

Admin/Operator P4TK adalah:

• Staf teknis yang ditugaskan oleh UPT bersangkutan

• Telah mengikuti pembekalan admin, atau telah mengikuti

program desiminasi dari admin yang telah mengikuti

pembekalan admin

• Mampu menggunakan SIM Guru Pembelajar dengan baik.


11

• Memiliki integritas untuk menjaga kerahasiaan data peserta

• Memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tugasnya

7. Operator PB

Operator PB pada Guru Pembelajar moda daring adalah staf teknis

yang ditugaskan oleh Dinas Prov/Kabupaten/Kota yang,

• Telah mengikuti pembekalan operator PB

• Mampu menggunakan SIM Guru Pembelajar dengan baik.

• Memiliki integritas untuk menjaga kerahasiaan data peserta

• Memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tugasnya

• Mempunyai kemampuan pengelolaan TIK

8. Penanggungjawab Keuangan PB

Penanggungjawab keuangan di pusat belajar disini

bertanggungjawab melaksanakan pembiayaan pembelajaran di

pusat belajar. Penanggung Jawab Keuangan PB pada Guru

Pembelajar moda daring kombinasi adalah staf teknis yang

ditugaskan oleh Dinas Prov/Kabupaten/Kota yang bertugas,

• Memahami Pengelolaan Pembiayaan Pusat Belajar

• Melaksanakan pembiayaan operasional Pusat belajar

• Mengadministrasikan belanja operasional Pusat belajar

• Melaporkan belanja operasional Pusat belajar

Untuk keperluan administrasi, penanggungjawab perlu memenuhi

kelengkapan administrasi sebagai berikut ;

a. Surat penunjukan / penugasan dari Dinas Pendidikan

b. Mengisi Biodata

c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

diatas materai

d. Melampirkan fotocopy Buku Tabungan/Rekening yang sudah

dilegalisir oleh Bank Penerbit.

2. Pembiayaan Operasional

Pembiayaan operasional disini dimaksudkan untuk membiayai

komponen dan unsur – unsur pelaksanaan program Guru Pembelajar

Moda Daring dan Daring Kombinasi selama proses pembelajaran

berlangsung. Pembiayaan itu sendiri terbagi atas 2 kelompok

tanggungjawab yaitu

a. DIPA Pusat

Merupakan pembiayaan yang dianggarkan oleh DIPA PPPPTK TK &

PLB dan didistribusikan oleh Tim Keuangan PPPPTK TK & PLB dan


12

Penanggungjawab Keuangan di Pusat Belajar. Adapun pembiayaan

yang tersedia untuk program ini adalah sebagai berikut:

◎ Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar

◎ Honor Tim Manajemen

◎ Honor Pengampu

◎ Honor Admin P4TK

◎ Honor Mentor

◎ Transport Mentor, Operator dan Penjab Keuangan ke Pusat

Belajar

◎ Honor Operator Pusat Belajar

◎ Honor Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar

◎ ATK dan Laporan

◎ Kebersihan dan Listrik

◎ Bantuan Konsumsi Tatap Muka di Pusat Belajar

◎ Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

◎ Biaya Survey Pusat Belajar

◎ Rapat Koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi

b. Pembiayaan mandiri oleh Peserta

Merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh peserta untuk

dirinya sendiri selama proses pembelajaran berlangsung yaitu

◎ Transport Guru Sasaran Ke Pusat Belajar

◎ Konsumsi Guru Sasaran di luar Tatap Muka di Pusat Belajar

◎ Pulsa Internet Guru Sasaran selama belajar

Komponen pembiayaan tersebut di atas akan menjadi komponen

pembiayaan pada setiap moda yang dilaksanakan sebagaimana di bawah

ini,

a. Moda Daring :

1) Model 1 :

Pembiayaan pada pelaksanaan moda daring model 1 adalah

sebagai berikut:

a) Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar

b) Honor Pengampu

c) Honor Admin P4TK

d) ATK dan Laporan

2) Model 2 :

Pembiayaan pada pelaksanaan moda daring model 2 adalah

sebagai berikut:


13


b) Honor Pengampu

c) Honor Mentor

d) Honor Admin P4TK

e) ATK dan Laporan

b. Moda Daring Kombinasi

Pembiayaan pada pelaksanaan moda daring kombinasi adalah sebagai

berikut:


b) Honor Tim Manajemen

c) Honor Pengampu

d) Honor Mentor

e) Honor Admin P4TK

f) Honor Operator Pusat Belajar

g) Honor Administrasi Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar

h) Transport Mentor, Operator dan Penjab Keuangan ke Pusat

Belajar

i) ATK dan Laporan

j) Kebersihan dan Listrik

k) Bantuan Konsumsi Tatap Muka di Pusat Belajar

l) Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

m) Biaya Survey Pusat Belajar

n) Rapat Koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi

B. Standar Biaya

Pembiayaan moda daring dan moda daring kombinasi memerlukan acuan

standar harga yang dapat dipergunakan bagi tim keuangan yang akan

melayani dukungan pelaksanaan program dimaksud. Oleh karena itu, perlu

ditetapkan standar biaya sebagai berikut,

a. Moda Daring :

1) Model 1 :

Pembiayaan moda daring penuh model 1 dilaksanakan di pusat.

Komponen yang dibiayai adalah sebagai berikut,


Pembiayaan SIM Guru Pembelajar telah dikontrak dengan PT.

Telkom untuk membiayai Akses Jaringan Internet Video Call

sebagai pusat sistem pembelajaran semua moda daring.


14

b) Honor Pengampu

Pengampu melaksanakan pendampingan akademis pada 40

orang guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas.

Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai

berikut:

40 orang x @ Rp 7.500,- = Rp 300.000,-/minggu

Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor

yang akan dibayarkan pada Pengampu setiap bulannya adalah

4 minggu x @ Rp 300.000,- = Rp 1.200.000,- per bulan

Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:

0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)

5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke

atas)

15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan

Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai

berikut:

1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali

selama moda daring dilaksanakan;

2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya;

3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang

dipergunakan untuk proses pembelajaran;

4) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem

yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh

pejabat yang berwenang.

c) Honor Admin P4TK

Admin P4TK melaksanakan pendampingan teknis / fasilitasi

selama proses moda daring kepada pengampu dan 40 orang

guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 kelas. Maka analisa

perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut:



yang akan dibayarkan pada Admin P4TK setiap bulannya

adalah

4 minggu x @ Rp 150.000,- = Rp 600.000,- per bulan


15




atas)



berikut:






4) Honor ini tidak berlaku bagi pegawai outsourching di

lingkungan P4TK TK ddan PLB;




d) ATK dan Pelaporan

Pembiayaan ATK dan Pelaporan adalah @cost, artinya bahwa

realisasi belanja yang dikeluarkan sesuai yang tertera pada

bukti bayar/bon/invoice/struk belanja/kwitansi yang sah.

Pembiayaan ATK dan Pelaporan ini bisa dipergunakan untuk

ATK, materai dan pelaporan keuangan pusat selama 3 bulan

pelaksanaan dengan standar biaya ATK dan Pelaporan sebesar

Rp 2.500.000,- per bulan

2) Model 2 :

Pembiayaan moda daring penuh model 2 dilaksanakan di pusat.

Komponen yang dibiayai adalah sebagai berikut,




sebagai pusat pembelajaran semua moda daring.


16

b) Honor Pengampu

Pengampu melaksanakan pendampingan akademis pada 40

orang Mentor selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka

analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut:



yang akan dibayarkan pada Pengampu setiap bulannya adalah





atas)



berikut:









c) Honor Mentor

Mentor melaksanakan pendampingan akademis pada 40 orang

guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka




yang akan dibayarkan pada Mentor setiap bulannya adalah




17



atas)



berikut:









d) Honor Admin P4TK

Admin P4TK melaksanakan pendampingan teknis / fasilitasi

selama proses moda daring kepada pengampu dan 40 orang





yang akan dibayarkan pada Admin P4TK setiap bulannya

adalah





atas)



berikut:







18






e) ATK dan Pelaporan

Pembiayaan ATK dan Pelaporan adalah @cost, artinya bahwa

realisasi belanja yang dikeluarkan sesuai yang tertera pada

bukti bayar/bon/invoice/struk belanja/kwitansi yang sah.

Pembiayaan ATK dan Pelaporan ini bisa dipergunakan untuk

ATK, materai dan pelaporan keuangan pusat selama 3 bulan

pelaksanaan dengan standar biaya ATK dan Pelaporan sebesar

Rp 2.500.000,- per bulan

b. Moda Daring Kombinasi

Pembiayaan moda daring kombinasi di laksanakan dengan 2 jenis

pembelajaran yakni moda daring dan moda tatap muka di pusat

belajar. Oleh karenanya diperlukan biaya operasional di pusat belajar

untuk menunjang proses belajar selama 3 x tatap muka untuk 1 modul

atau 6 x tatao muka untuk 2 modul. Oleh karenanya diperlukan

bantuan dan peran dari Penanggungjawab Keuangan di Pusat Belajar

yang menjadi kepanjangan tangan dari tim keuangan PPPPTK TK &

PLB dalam membiayai operasional tatap muka di pusat belajar.

Adapun hal-hal yang dibiayai oleh PPPPTK TK & PLB adalah sebagai

berikut,


b) Honor Tim Manajemen

c) Honor Pengampu

d) Honor Admin P4TK

e) Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

f) Biaya Survey Pusat Belajar

g) Rapat Koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi

Sedangkan pelaksanaan pembiayaan oleh penanggungjawab

keuangan di PB adalah sebagai berikut,

a) Honor Mentor

b) Honor Operator Pusat Belajar

c) Honor Administrasi Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar


19

d) Transport Mentor, Operator dan Penjab Keuangan ke Pusat

Belajar

e) ATK dan Laporan

f) Kebersihan dan Listrik

g) Bantuan Konsumsi Tatap Muka di Pusat Belajar

Berikut standar biaya tersebut di atas,

a. Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar



sebagai pusat sistempembelajaran semua moda daring.

b. Honor Tim Manajemen

Standar pembayaran honor tim manajemen ada pada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tentang Perubahan

atas PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun Anggaran 2016 dan akan ditetapkan dengan

Surat Keputuan Kepala PPPPTK TK & PLB.

c. Honor Pengampu

Honor Pengampu akan dibayarkan langsung oleh BPP. Pengampu

melaksanakan pendampingan akademis pada 40 orang Mentor

selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka analisa



Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang

akan dibayarkan pada Pengampu setiap bulannya adalah





atas)



berikut:


20






4) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang

diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat

yang berwenang.

d. Honor Admin P4TK

Honor Admin P4TK akan dibayarkan langsung oleh BPP. Admin

P4TK melaksanakan pendampingan teknis / fasilitasi selama

proses moda daring kombinasi kepada pengampu dan 40 orang





akan dibayarkan pada Admin P4TK setiap bulannya adalah





atas)



berikut:












21

e. Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembiayaan sesuai tertuang pada pagu dana program

sebagaimana dimaksud pada DIPA PPPPTK TK & PLB TA 2016.

f. Biaya Survey Pusat Belajar



g. Rapat Koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi



h. Honor Mentor

Mentor melaksanakan pendampingan akademis pada 40 orang

guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka




akan dibayarkan pada Mentor setiap bulannya adalah




5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)



berikut:






4) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang

diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat

yang berwenang.


22

i. Transport Mentor, Operator dan Penjab Keuangan ke Pusat Belajar

Biaya transport disediakan bagi mentor, operator PB dan penjab

keuangan PB menuju pusat belajar pada saat tatap muka

dilangsungkan. Biaya transportasi ini setara dengan ongkos

angkutan umum dalam kota atau pengganti BBM kemdaaraan

pribadi yaitu Rp 50.000,- untuk setiap kali tatap muka. Maka untuk

setiap bulan telaksana 2 x tatap muka dan biaya transport yang

diberikan adalah Rp 100.000,- per bulan.

j. Honor Operator Pusat Belajar

Operator PB melaksanakan tatap muka di pusat belajar selama 4 JP

(jam pelajaran) dimana untuk setiap JP adalah 45 menit dan

melaksanakan pendampingan online melalui video call selama 3

bulan. Maka analisa perhitungan honor adalah sebagai berikut :

Honor Tatap Muka : 4 JP x 2 TM x @ Rp 25.000,- = Rp 200.000,-

Honor Online : 20 GS x 4 Minggu x @ Rp 2.500,- = Rp 200.000,-

Maka dalam 1 bulan honor yang akan dibayarkan pada Operator

adalah Rp 400.000,- per bulan






berikut:






k. Honor Administrasi Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar

Honor administrasi penanggungjawab keuangan PB dibayarkan

atas kinerja dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan

pembiayaan di PB setiap 1 bulan sekali yaitu Rp 400.000,-






23


berikut:






l. ATK dan Laporan

Pembiayaan ATK dan Laporan adalah @cost, artinya bahwa

realisasi belanja yang dikeluarkan sesuai yang tertera pada bukti

bayar/bon/invoice/struk belanja/kwitansi yang sah. Pembiayaan

ATK dan Laporan ini bisa dipergunakan untuk ATK, materai,

penyiapan bukti bayar dan pengiriman pos laporan keuangan ke

pusat.

Standar biaya ATK dan Laporan untuk PB setiap kali tatap muka

sebesar Rp 100.000,-

m. Kebersihan dan Listrik

Pembiayaan kebersihan dan listrik diperuntukkan bagi upah

petugas kebersihan PB saat tatap muka berlangsung dan

penggantian biaya listrik yang bisa diberikan kepada pengelola

tempat yang dipegunakan sebagai PB. Pembayaran bersifat

lumpsum, artinya dibayarkan kepada orang dimaksud dengan

menandatangani bukti bayar yang telah disediakan.

Standar biaya kebersihan dan listrik untuk PB setiap kali tatap

muka sebesar Rp 100.000,- dibayarkan lumpsum.

n. Bantuan Konsumsi Tatap Muka di Pusat Belajar

Pembiayaan bantuan konsumsi tatap muka di PB diberikan untuk

peserta, mentor, operator dan penanggungjawab keuangan selama

4 JP tatap muka berlangsung. Belanja konsumsi adalah @cost,

artinya bahwa realisasi belanja yang dikeluarkan sesuai yang

tertera pada bukti bayar/bon/invoice/struk belanja/kwitansi yang

sah.

Standar biaya bantuan konsumsi tatap muka di PB setiap kali tatap

muka sebesar Rp 15.000,- per orang.


24

BAB III

PROSEDUR PEMBIAYAAN

Prosedur pembiayaan program daring dan daring kombinasi dilaksanakan oleh

Pusat dengan metode swa-kelola dan dibantu oleh kepanjangan tangan pusat di

daerah yang diatur sebagaimana berikut ini,

A. Pembiayaan Moda Daring

1. Usulan Pembiayaan

Usulan pembiayaan moda daring dilaksanakan langsung oleh Bendahara

Pengeluaran Pembantu sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk

keperluan pembiayaan, sebagai dasar hukumnya maka diperlukan

kelengkapan administrasi sebagai berikut,

a) SK Pembiayaan Pusat Belajar Daring yang ditandatangani oleh

Kepala PPPPTK TK dan PLB, dengan mencantumkan

unsur/komponen apa saja yang akan dibiayai;

b) Biodata petugas/unsur/komponen yang akan dibayarkan;

c) Fotocopy rekening yang dipergunakan sebagai media transfer dana

operasional unsur/komponen yang akan dibayarkan yang dilegalisir

oleh Bank (untuk mempermudah pendistribusian transfer uang

maka rekening yang dipergunakan adalah BRI;

d) Data aktifitas pembelajaran yang dapat menunjukkan bahwa yang

bersangkutan melakukan proses pembelajaran online;

Apabila kelengkapan administrasi tersebut telah tersedia, maka

Bendahara Pengeluaran Pembantu segera mempersiapkan pembayaran

dengan mengajukan SPP dan SPM melalui mekanisme pencairan dana

UP/TUP/LS.

Pada komponen pembiayaan terdapat pembayaran Belanja Jasa Profesi

(522151) dimana pembayaran belanja ini hanya dapat dilakukan setelah

BPP melengkapi

Surat Penugasan Dinas

SK Penetapan Peserta

Lampiran kelengkapan administrasi lainnya

BPP mengus

ulkan SPP/SP

M

Pelaksanaan pembiayaan

oleh BPP pada Pengampu, Admiin dan

Operasionalnya


25

proses belajar selesai pada setiap tahapnya. Untuk itu pembayaran

bertahap dapat dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sekali diakhir

masa pembelajaran.

Untuk pembiayaan operasional lainnya, dapat dicairkan pada saat

diperlukan melalui mekanisme UP/TUP/LS.

Komponen/Unsur pembiayaan yang dibiayai untuk moda daring adalah

sebagai berikut :

1) Honor Pengampu

Honor pengampu disini adalah honor yang dibayarkan 1 bulan

sekali (setiap 4 minggu) diakhir setiap tahap/bulan. Perhitungan

pembiayaan akan dijelaskan pada Bab II Standar Pembiayaan.

2) Honor Admin P4TK

Honor pengampu disini adalah honor yang dibayarkan 1 bulan

sekali (setiap 4 minggu) diakhir setiap tahap/bulan. Perhitungan


3) Honor Mentor (khusus moda daring model 2)

Honor mentor disini adalah honor yang dibayarkan 1 bulan sekali

(setiap 4 minggu) diakhir setiap tahap/bulan. Perhitungan


4) ATK Kegiatan

ATK yang dimaksud disini adalah ATK Kegiatan untuk keperluan

Pengampu dan Admin dan juga penanggungjawab pelaksanaan

program daring, selama pelaksanaan program ini dilangsungkan.

Maka pembiayaan ATK adalah @cost seseuai kebutuhan dan tidak

melebihi PAGU.

BPP membayar langsung ke

Pengampu & Admin 1

GS 1 s.d 40

Pengampu & Admin 2

GS 1 s.d 40

Pengampu & Admin 3

GS 1 s.d 40

Pengampu ... dst


26

5) Pelaporan

Penyusunan laporan pelaksanaan moda daring dilakukan secara

bertahap sebulan sekali. Maka biaya pelaporan dapat dibayarkan

sebulan sekali kepada penyusun laporan.

2. Pengadministrasian dan Pelaporan Pembiayaan

Pengadministrasian pembiayaan moda daring dilaksanakan langsung

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan keperluan

pembayaran yang sudah dilaksanakan. Karena pengusulan pembayaran

dilakukan dengan mekanisme pencairan dana UP/TU/LS maka

pengadministrasian dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Format – format administrasi pembiayaan dapat mempergunakan

format pertanggungjawaban sesuai aturan berlaku.

B. Pembiayaan Moda Daring Kombinasi

1. Usulan Pembiayaan

Usulan pembiayaan moda daring kombinasi dapat dilaksanakan setelah

kelengkapan administrasi pusat belajar yang akan dibiayai, telah

terpenuhi. Adapun kelengkapan administrasi dimaksud adalah,

a) Surat penugasan penanggungjawab keuangan pusat belajar yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, ditujukan kepada

Kepala PPPPTK TK & PLB;

b) Surat pertanggungjawaban mutlak penanggungjawab keuangan PB

yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,-

c) Biodata penanggungjawab keuangan PB;

d) Fotocopy rekening yang dipergunakan sebagai media transfer dana

operasional PB yang dilegalisir oleh Bank;

e) SK Penetapan Peserta dan Mentor yang ditandatangani oleh Dinas

Pendidikan;

f) SK Pembiayaan Pusat Belajar yang ditandatangani oleh Kepala

PPPPTK TK dan PLB.

Pengusulan pembiayaan moda daring kombinasi dilaksanakan secara

bertahap dan diajukan sebulan sekali oleh penanggungjawab keuangan

PB sesuai kebutuhan operasional pusat belajar.

Pada pembiayaan moda daring kombinas, Bendahara Pengeluaran

Pembantu dibantu oleh tim keuangan yang disebut Tim Eksekutor UPT.

Tugas dari tim eksekutor UPT dimaksud adalah sebagai mediator dan


27

fasilitator pelaksanaan pembiayaan di pusat belajar. Maka pada

prakteknya nanti, tim Eksekutor UPT yang akan bertugas sebagai berikut :

Melakukan koordinasi pembiayaan dengan penanggungjawab

keuangan PB (penjab keu PB) yang berada di wilayah

tanggungjawabnya;

Menerima usulan pembiayaan dari penjab keu PB, mengoreksi dan

mengusulkan permintaan biaya kepada BPP bidangnya;

Menerima biaya PB dari BPP untuk disalurkan kepada penjab keu PB

melalui media transfer rekening yang sudah disiapkan;

Menerima laporan penjab keu PB, mengoreksi dan

mengadministrasikan dalam format SPTB, mengembalikan sisa biaya

ke kas negara;

Alur Usulan Pembiayaan

Menyusun laporan keuangan berikut lampiran bukti bayar dan bukti

pengembalian ke kas negara dalam satu bundel laporan setiap

bulannya.

Setelah laporan pembiayaan dari penjab keu PB dinyatakan dapat

diterima, maka tim eksekutor UPT dapat mengirimkan biaya tahap

berikutnya;

• SK Peserta• Surat Penugasan

Penjab Ke PB dan kelengkapan adm lainnya

• Usulan Pembiayaan

Penanggungjawab Keuangan PB

• Usulan SPP/SPM kepada BPP

Eksekutor UPT

•Mengajukan pencairan dana ke KPPN

BPP

Eksekutor BPP mendistribusikan dana ke rekening

penjab keu PB sesuai dengan ajuan

dana

BPP mendistrbusikan

dana ke eksekutor UPT sesuai format

ajuan

Dana diterima oleh BPP


28

Menyelesaikan laporan keuangan final pada bulan terakhir dengan

melakukan kunjungan ke provinsi dan melaksanakan kelengkapan

berkas keuangan bersama dengan penjab keu PB.

Melanjutkan prosedur dimaksud, maka usulan pembiayaan yang diajukan

melalui Petugas Eksekutor UPT untuk diusulkan kembali ke Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan dibuatkan SPP & SPM. Format usulan

pembiayaan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Setelah SPP/SPM disampaikan pada KPPN dan proses pencairan biaya

diterima oleh BPP, maka pendistribusian pembiayaan ke setiap penjab ke

PB dilaksanakan oleh eksekutor UPT melalui transfer rekening yang

sudah ditetapkan. Apabila uang sudah diterima oleh penjab keu PB,

pembiayaan PB sudah dapat dilakukan atau dibelanjakan.

2. Pengadministrasian Pembiayaan

Setelah penjab keu PB menerima transfer dana untuk operasional PB

selama 1 bulan, maka penjab keuangan segera menyiapkan

kwitansi/bukti bayar sesuai dengan format pada lampiran 4.

Pendistribusian dan Pengadministrasian pembiayaan moda daring

kombinasi menjadi tanggungjawab keuangan Pusat Belajar sebagai

kepanjangan tangan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu dan

Eksekutor UPT sesuai dengan pembayaran yang sudah dilaksanakan dan

diatur pada Bab II Standar Pembiayaan.

Alur pembiayaan pusat belajar


29

3. Pelaporan Pembiayaan

Pelaporan pembiayaan pusat belajar yang dilaksanakan oleh penjab keu

pb untuk moda daring kombinasi dilakukan secara berkala yaitu sebulan

sekali bersamaan dengan permintaan dana pembiayaan periode

berikutnya. Format pelaporan pembiayaan dapat dipergunakan format

pada Lampiran 5.

Pada akhir pelaporan pembiayaan, eksekutor UPT akan mengunjungi

penjab keu PB di Provinsi untuk menyelesaikan pelaporan final

pembiayaan. Diharapkan semua laporan keuangan berikut lampiran dan

bukti bayar dapat diselesaikan dan menjadi bagian dari laporan keuangan

program secara keseluruhan.

4. Data Eksekutor UPT sesuai wilayahnya

Eksekutor UPT yang akan melaksanakan pembiayaan moda daring

kombinasi adalah sebagai berikut:

• Menyusun bukti bayar sesuai rincian pembiayaan (lampiran 5)

• Mengusulkan pembiayaan bulan berikutnya

• mengirimkan laporan pembiayaan kepada eksekutor UPT

Penanggungjawab Keuangan PB

• Menerima laporan pembiayaan dan segera menngadministrasikannya ke format SPTB

• Mengembalikan uang sisa belanja ke kas negara

• mengajukan usulan pembiayaan periode berikutnya

Eksekutor UPT

• Menerima laporan eksekutor UPT

• Mengajukan pencairan dana ke KPPN

BPP

1


30

2

3

4


31

5

6

7


32

8

9

10


33

BAB IV

PENUTUP Pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi

menjadi sangat penting dalam pelaksanaan program. Di pusat Belajar yang

melibatkan Pengampu, Mentor, Admin P4TK, Operator PB, Penanggungjawab

Keuangan PB dan Peserta Guru Sasaran, dimana unsur-unsur pelaksana program

tersebut juga memerlukan SIM Guru Pembelajar untuk mewadahi semua

aktifitas pembelajaran ini. Pembiayaan lainnya yang diluar unsur-unsur

dimaksud adalah penyiapan SIM Guru Pembelajar, Penyiapan Database Guru

Sasaran, Penyiapan odul, Soal dan Perangkat Evaluasi lainnya termasuk

Penjaminan Mutu merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari

pembiayaan.

Sebagai acuan yang dapat membantu pembiayaan operasional program

dimaksud, petunjuk pelaksanaan ini diharapkan cukup memberikan informasi

yang dibutuhkan oleh petugas di pusat dan di daerah. Harapan semua pihak,

program ini dapat dilaksanakan dengan lancar serta didukung pembiayaan

dengan baik. Terima kasih.


34

BAB V

LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Penunjukan Penanggungjawab Keuangan dan Operator PB Lampiran 2 Format SK Pembiayaan Pusat Belajar Lampiran 3 Format Usulan Pembiayaan Lampiran 4 Format Administrasi Pembiayaan Lampiran 5 Format Laporan Pembiayaan


35

GURU PEMBELAJAR

Format surat penunjukan Penanggungjawab Keuangan

dan Operator Pusat Belajar

Lampiran 1


36

Nomor : Agustus 2016

Lampiran : tiga lembar

Hal : Penugasan Penanggungjawab Keuangan dan

Operator Pusat Belajar Prov/Kab/Kota ..........

Yth. Kepala PPPPTK TK & PLB

Jl. Dr. Cipto No 9 Bandung 40171

Kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Kepala PPPPTK TK & PLB bahwa kami Prov/Kab/Kota ..........

siap melaksanakan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi. Sesuai dengan Surat Kepala PPPPTK

TK & PLB nomor ........................... tanggal .......................... mengenai usulan petugas penanggungjawab

keuangan dan operator Pusat Belajar, berikut kami sampaikan petugas dimaksud adalah sebagai berikut :

No Nama Petugas Keterangan Identitas Ditugaskan di

1 NIP/NIK : ..................

Instansi :

Kelompok Modul : .....

Tempat PB : ............

Jumlah Peserta PB : ............

2

3

4 ... dst

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak dapat menetapkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan

Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Prov/Kabupaten/Kota ..........................

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Prov/Kab/Kota

................................................

Nama

Tembusan: NIP. 1. .........................;

2. .........................;

3. dst;

KOP DINAS PENDIDIKAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA


35

Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak

Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ............................................

NIP / NIK : ............................................

Instansi : ............................................

Alamat Instansi : ............................................

Menyatakan bahwa ; 1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar

dalam rangka pelaksanaan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Provinsi/Kabupaten/Kota ........................................

2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembiayaan operasional Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Provinsi/Kabupaten/Kota ........................................

3. Bertanggungjawab atas pengadministrasian dan pelaporan bukti pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Provinsi/Kabupaten/Kota ........................................

4. Apabla dikemudian hari terjadi tuntutan hukum baik itu pidana ataupun perdata terkait dengan pembiayaan Pusat belajar, maka saya bersedia bertanggungjawab.

Demikian surat pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab. ......................., ...... Agustus 2016 Yang membuat pernyataan Nama NIP

Materai


36

BIODATA PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN PB

1. Nama Lengkap : ...................................

2. NIP : ...................................

3. Tempat/Tanggal Lahir : ...................................

4. Jenis Kelamin : ...................................

5. Jabatan : ...................................

6. Pangkat/Gol : ...................................

7. Unit Kerja : ...................................

8. Alamat Kantor/Telp : ................/..................

9. Alamat Rumah : ...................................

10. No KTP : ...................................

11. NPWP : ...................................

12. Nama Bank : ................................... no Rekg

.....................................

*Copy Buku Rekening terlampir

................., ... Agustus 2016

Nama

NIP


37

COPY REKENING BUKU TABUNGAN

PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN PB

No Rekening : ................................................ Atas Nama Nasabah : ................................................ Divalidasi tanggal ......... Agustus 2016 Bank BRI Nama Petugas Bank Jabatan Petugas Bank


38

GURU PEMBELAJAR

Format SK Pembiayaan Pusat Belajar

Lampiran 2


39

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG TK DAN PLB

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : /B17/KU/2016

t e n t a n g

PEMBIAYAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR

MODA DARING/DARING KOMBINASI

PUSAT BELAJAR MODUL A KELOMPOK BELAJAR 1

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...............................................

TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang : 1. Bahwa PPPPTK Bidang TK dan PLB melaksanakan

Program Guru Pembelajar Moda Daring/Daring

Kombinasi Tahun 2016;

2. Bahwa agar program/kegiatan dimaksud pada butir 1

dapat dilaksanakan sesuai dengan biaya yang diperlukan,

maka dipandang perlu untuk menetapkan pembiayaan

pada unsur yang terlibat pada program dimaksud;

3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2, dipandang perlu

menerbitkan surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negera Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian



40

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan

APBN;


tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;


tentang Perubahan atas PMK Nomor 65/PMK.02/2015

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPTK;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14

Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

11. DIPA PPPPTK Bidang TK dan PLB Nomor SP DIPA

023.16.2.361155/2016 Revisi 05 tanggal 26 Juli 2016;

12. Surat Keputusan Kepala PPPPTK TK & PLB nomor

2534/B17/3/KP/2016 tentang Program Guru Pembelajar

Moda Daring dan Daring Kombinasi Mapel TK, PLB,

Bahasa Sunda dan Jenjang Sekolah Dasar;

13. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

..................... nomor .................................. tanggal

..................... perihal Penugasan Penanggungjawab

Keuangan dan Operator Pusat Belajar di

Provinsi/Kabupaten/Kota ......................

Memperhatikan : Petunjuk dan Arahan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Surat

Keputusan ini untuk sebagai unsur yag terlibat dalam

pelaksanaan Program Guru Pembelajar Moda Daring/Daring

Kombinasi pada Pusat Belajar Modul A Kelompok Belajar 1

di Provinsi/Kabupaten/Kota .....................;

Kedua : Pelaksanaan pelaksanaan Program Guru Pembelajar Moda

Daring/Daring Kombinasi dibiayai oleh DIPA PPPPTK Bidang TK

dan PLB Nomor SP DIPA 023.16.2.361155/2016 Revisi 05 tanggal

26 Juli 2016 mulai tanggal 5 September 2016 s.d 5 Desember

2016;


41

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan/atau

ditinjau kembali apabila ada perubahan/kekeliruan;

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur

kemudian. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Kelima : Tembusan:

1. Kepala Bagian Umum

2. Kepala Bidang Program dan Informasi

3. Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : ...................... 2016

Kepala P4TK Bidang TK & PLB,

Drs. Sam Yhon, MM

NIP 195812061980031003


42

Lampiran SK PPPPTK TK & PLB

Nomor .............../B17/KP/2016 tanggal ....................... 2016

DAFTAR NAMA UNSUR YANG TERLIBAT DALAM

PROGRAM GURU PEMBELAJAR MODA DARING/DARING KOMBINASI

MODUL A KELOMPOK BELAJAR 1

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........................

No Keterangan Unsur Nama Instansi/Sekolah

1 Pengampu

2 Admin P4TK

3 Mentor

4 Operator PB

5 Penanggungjawab

Keuangan PB

6 Peserta 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kepala P4TK Bidang TK & PLB,

Drs. Sam Yhon, MM

NIP 195812061980031003


43

GURU PEMBELAJAR

Format Usulan Pembiayaan

Lampiran 3


44

FORMAT PEMBIAYAAN MODA DARING KOMBINASI BIDANG SD BIDANG FASNINGKOM – PPPPTK TK & PLB

USULAN PEMBIAYAAN


45


46


47

format usulan pembiayaan moda

daring kobinasi bidang tk, plb &

b. sunda

BIDANG PROGRAM & INFORMASI – PPPPTK TK & PLB


48


49


50

GURU PEMBELAJAR

Format Administrasi Pembiayaan

Lampiran 4


51


FORMAT ADMINISTRASI


52


53


54


55


56


57


58


59


60

format admnistrasi pembiayaan

moda daring kobinasi bidang tk,

plb & b. sunda



61


62


63


64


65


66


67


68


69


70

GURU PEMBELAJAR

Format Laporan Pembiayaan

Lampiran 5


71


LAPORAN


72


73


74

format laporan pembiayaan

moda daring kobinasi bidang tk,

plb & b. sunda



75


76

petunjuk pelaksanaan pembiayaan program …file.tkplb.net/_gp/dlb/00. petunjuk_umum/04....

Documents