“PERTANIAN MENIKMATI SISA BONUS DEMOGRAFI”

Oleh :

Yogi Pramadani Linda Octaviani

Agribisnis’13 Agroekoteknologi’13

Fakultas Bioindustri Fakultas Bioindustri

Ketua Umum Himabiotri 2013-2015 Ketua Umum Himabiotri2015-2016

Memasuki tahun 2015, Indonesia kian dekat untuk menikmati bonus demografi.

Suatu bonus yang dinikmati sebuah negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk

produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya.

Indonesia diprediksi akan menikmati bonus ini pada tahun 2020-2030. Menurut Badan Pusat

Statistik (BPS), jumlah usia angkatan kerja produktif pada tahun itu akan mencapai 70

persen, sedangkan sisanya, 30 persen, adalah penduduk yang tidak produktif (di bawah 15

tahun dan diatas 65 tahun ). Bila dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif mencapai

sekitar 180 juta, sementara nonproduktif hanya 60 juta. Ini merupakan peluang bagi

Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadi bangsa yang kuat, bila ini

dikelola dengan benar, tentu akan membawa manfaat yang besar. Bila penduduk yang

bekerja lebih banyak dan tanggungannya sedikit, ini akan meningkatkan tabungan nasional,

sehingga dapat meningkatkan GNP. Disisi lain, selain menawarkan manfaat, bonus

demografi ini juga dapat menjadi ancaman besar. Bagaimana tidak, faktanya bonus

demografi ini hanya akan dinikmati oleh sektor nonpertanian. Sedangkan sektor pertanian

hanya akan menelan sisa bonus demografi. Padahal pertanian merupakan sektor yang

sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan karena Indonesia

merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya bergerak dalam bidang

pertanian.

Pertanian dan bonus demografi

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi sumberdaya pertanian yang

melimpah. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar penduduk Indonesia terlibat dalam

dunia pertanian. Sekitar 46 persen penduduk Indonesia adalah petani. Namun ironisnya,

sebagai negara agraris, Indonesia bukan saja tidak mampu berswasembada pangan, tetapi

sebaliknya justru mengalami krisis pangan. Saat ini sebagian kebutuhan pangan Indonesia

telah bergantung pada impor, misalnya beras, kedelai, dan jagung. Kondisi ini kian

mengkhawatirkan, pasalnya Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan tercatat

memiliki sarjana pertanian terbanyak didunia, justru bergantung pada impor. Banyak hal

yang menjadi penyebab Indonesia melakukan impor, salah satunya adalah penyusutan

tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja sektor pertanian turun 280.000 orang (0,68%) selama

periode Februari 2013-Februari 2014. Jumlahnya susut dari 41,11 juta menjadi 40,83

juta orang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penurunan ini disebabkan oleh musim

panen yang bergeser dari awal tahun sehingga para petani kehilangan lapangan pekerjaan.

Padahal berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, musim panen untuk lahan padi bisa

menampung banyak tenaga kerja. Badan Pusat Statistik juga menyebutkan menyusutnya

jumlah tenaga kerja sektor pertanian itu dikarenakan para petani mencari lapangan pekerja

sektor informal lainnya antara lain sektor industri atau jasa. BPS menilai dengan petani

sebagai kelas berpendapatan rendah, peralihan profesi menjadi sangat cepat.

Selain itu, penyusutan tenaga kerja di sektor pertanian juga disebabkan tidak

menariknya usaha di sektor pertanian. Misalnya saja keuntungan yang diperoleh dari

bercocok tanam padi, jagung atau kedelai tidak sepadan dengan jerih payah yang dilakukan

petani. Bila terus bergelut di sektor pertanian, petani akan sulit untuk bisa meningkatkan

kesejahteraannya. Saat ini saja, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh

petani dan nelayan. Artinya walaupun pada tahun 2020-2030 mendatang Indonesia

memperoleh bonus demografi, hal ini tidak akan membawa banyak dampak positif pada

sektor pertanian. Mengapa ? Karena tenaga kerja yang berpendidikan tinggi akan lebih

memilih bekerja disektor nonpertanian ketimbang bekerja disektor pertanian. Hal ini

dibuktikan dengan banyaknya sarjana pertanian yang lebih memilih bekerja disektor

nonpertanian ketimbang bekerja disektor pertanian. Ironisnya, mereka yang seharusnya

mengaktualisasi kemampuannya dalam bidangnya, justru mengepakan sayapnya di sektor

perbankan, pertambangan, kesehatan, iptek dan masih banyak lagi. Faktanya, saat ini

sektor pertanian selalu dijadikan pilihan terakhir sebagai tempat mencari nafkah. Bila kita

cermati lebih jauh lagi, kondisi tenaga kerja di sektor pertanian saat ini masih didominasi

oleh tenaga kerja berpendidikan rendah. Ini menjawab pertanyaan, mengapa Indonesia

yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, justru impor. Penyebabnya jelas, karena

SDM yang bekerja disektor pertanian masih rendah. Melihat kondisi demikian, muncul

pertanyaan baru, apakah bonus demografi ini akan membawa peluang atau bahkan

ancaman terhadap sektor pertanian Indonesia?

Berkah atau bencana

Peluang atau ancaman hal itu bergantung pada pengelolaannya. Perlu adanya

pemerataan tenaga kerja di setiap sektor, agar bisa menjadikan ini sebagai peluang. Bila itu

dilakukan akan berdampak pada meningkatnya kinerja setiap sektor dan tidak akan ada

sektor yang dirugikan. Semua sektor akan berperan dalam meningkatkan GNP Negara. Dan

tentu akan berimbas pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, bila hal ini

tidak diperhatikan dan dibiarkan berjalan begitu saja, maka bonus demografi ini akan

menjadi bencana besar untuk Indonesia. Bila masyarakat lebih tertarik bekerja disektor

nonpertanian ketimbangan bekerja disektor pertanian. Artinya sektor pertanian hanya akan

mendapat tenaga kerja sisa bonus demografi, dimana tenaga kerja yang berada didalam

golongan sisa bonus demografi ini adalah tenaga kerja yang kualitas SDM-nya rendah. Dan

bila itu terjadi maka bonus demografi ini tidak akan membawa manfaat bagi sektor

pertanian.

Padahal pertanian merupakan sektor yang amat penting dalam sebuah Negara, bila

hal demikian terjadi. Imbasnya akan terjadi kerawanan pangan diindonesia. Bila masyarakat

lebih tertarik untuk bekerja di sektor nonpertanian, lalu, siapa yang akan bekerja disektor

pertanian ? padahal jumlah penduduk yang kian lama kian bertambah tentu akan membuat

kebutuhan produk pangan bertambah. Ini tentu sebuah ancaman besar, bila ini dibiarkan

akan berdampak pada meningkatnya impor produk pangan. Yang dilakukan untuk

mencukupi kebutuhan pangan domestik. Sehingga ketergantungan akan impor kian tinggi.

Hal ini akan memperburuk perekonomian bangsa serta meningkatkan perekonomian negara

pengimpor. Tentunya sebagai negara agraris, Indonesia wajib malu apabila nilai impor lebih

tinggi dari nilai ekspor. Optimalisasi manusia yang bersumberdaya dalam sektor agraris

masih sangat rendah. Bonus demografi ini bagaikan pedang bermata dua, bila dikelolah

dengan benar akan membawa berkah, dan sebaliknya bila tidak dikelolah dengan benar

akan justru akan mendatangkan bencana.

Bagi Negara yang mampu memanfaatkan kejadian langkah ini, hal ini tentu akan

menjadi berkah. Akan tetapi bagi Negara yang belum siap untuk menerima bonus demografi

ini, maka ini tidak akan membawa manfaat, justru akan menjadi bencana bila tidak dikelola

dengan benar. Entah apa yang akan terjadi, apakah ini akan membawa berkah ? atau

sebaliknya, justru akan kian menambah beban Negara.

Apa yang mesti dilakukan ?

Hemat penulis peran pemerintah amat dibutuhkan untuk mengelola bonus demografi

ini. Pemerintah mesti memiliki perencanaan yang matang untuk mengelola bonus ini. Hal ini

tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, banyak permasalahan yang mesti

diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, masalah minimnya ketersedian lapangan pekerjaan,

peningkatan kualitas SDM, dan pemerataan tenaga kerja disetiap sektor. Karena bila

permasalahan ini tidak segera diselesaikan akan menjadi bencana dikemudian hari.

Meskipun Indonesia menerima bonus demografi, bila lapangan pekerjaan tidak tersedia

maka ini tidak akan membawa manfaat, justru akan menambah pengangguran. Faktanya,

saat ini Indonesia masih kekurangan lapangan pekerjaan. Ini merupkan tugas kita bersama

untuk membantu pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan. Pada dasarnya sektor

pertanian banyak menyerap tenaga kerja, akan tetapi karena kesejatraan tenaga kerja pada

sektor ini kurang, menjadikan sektor ini kurang diminati oleh masyarakat. Sesungguhnya ini

dapat menjadi modal dasar pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Tentunya

dengan meningkatkan kesejahteraan petani, agar sektor ini dapat diminati oleh masyarakat.

Kemudian bila hanya mengandalkan kualitas SDM saat ini, maka tenaga kerja

Indonesia hanya akan menjadi karyawan atau pekerja kasar. Karena itu, perlu adanya

upaya yang dilakukan untuk meningkatan kualitas SDM. Upaya disini bukan hanya

pendidikan sekolah tinggi, tapi pemerintah mesti banyak melakukan pelatihan-pelatihan

ketenaga kerjaan.

Selain dua permasalah itu, hal paling vital adalah apabila pemerataan tenaga kerja

tidak terjadi. Karena akan ada sektor-sektor yang dirugikan karena hanya menerima sisa

bonus demografi. Ini akan terjadi disektor pertanian, dimana masyarakat saat ini tidak

tertarik lagi untuk bekerja disektor itu. Karena selain Nilai tukar petani (NTP) yang rendah,

belakangan ini muncul persepsi bahwa pertanian identik dengan kemiskinan. Sehingga

masyarakat lebih memilih untuk bekerja disektor nonpertanian. Untuk itu perlu adanya

sinergi antara pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk melakukan pemerataan

tenaga kerja ini. Pemerintah mesti melakukan berbagai upaya agar bisa mendorong

masyarakat untuk tetap tertarik berkerja di sektor pertanian.

Kelak bila Indonesia ingin menikmati bonus demografi, pemerintah mesti

mengonkretkan 3 hal itu. Menyiapkan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas SDM, dan

pemerataan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah mesti mencermati penyusutan tenaga kerja

disektor pertanian. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan justru menjadi kenyataan. Sektor

pertanian hanya akan menikmati sisa-sisa bonus demografi.