A.Perjuangan Diplomasi melalui Perjanjian antara Indonesia-Belanda

1. Pertemuan Jakarta

Tempat : Jakarta pada tanggal 17 November 1945Perantara : Letjen Sir Philip Christison dari InggrisDelegasi : RI dipimpin oleh Sutan Syahrir

Belanda dipimpin oleh H.J. Van MookHasil : Nihil, karena Belanda menolak untuk mengakui kedaulatan RI atas

wilayah bekas Hindia Belanda

2. Pertemuan Hoge Veluwe

Tempat : Hoge Veluwe (Belanda) tamggal 14-25 April 1945Perantara : Sir Archibald Clark Kerr dari InggrisDelegasi : RI dipimpin oleh Mr. Suwandi

Belanda dipimpin oleh H.J. Van MookHasil : Nihil, karena Belanda menolak untuk mengakui secara de facto

kedaulatan RI atas Jawa, Madura dan Sumatera. Belanda hanya mau mengakui Negara RI secara de facto atas Jawa dan madura saja tanpa Sumatera.

3. Perjanjian Linggarjati

Tempat : Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 10 November 1946Perantara : Lord Kellearn dari InggrisDelegasi : RI dipimpin oleh Sutan Syahrir

Belanda dipimpin oleh SchermerhornHasil :

Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.

Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia

Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia - Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

4. Perjanjian Renville

Tempat : di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1947

Perantara : Komisi Tiga Negara atau Komisi Jasa Baik yang dibentuk PBB, RI menunjuk Australia yang dipimpin oleh Richard Kirby,Belanda menunjuk Belgia yang dipimpin Paul Van Zeeland,Amerika Serikat sebagai perantara yang dipimpin Dr. Fank Graham

Delegasi : RI dipimpin oleh Amir SyarifudinBelanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo

Pokok-pokok isi perjanjian Renville, antara lain sebagai berikut :

1. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia samapi kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera terbentuk.

2. Republik Indonesia Serikat mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam uni Indonesia-Belanda.

3. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari RIS4. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagain kekuasaannya kepada

pemerintahan federal sementara. 5. Pasukan republic Indonesia yang berda di derah kantong haruns ditarik ke daerah

Republik Indonesia. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang Garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua derah terdepan yang diduduki Belanda.

Perjanjian Renville ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. adapun kerugian yang diderita Indonesia dengan penandatanganan perjanjian Renville adalah sebagai berikut :

1. Indonesia terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalaui masa peralihan.

2. Indonesia kehilangan sebagaian daerah kekuasaannya karena grais Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda.

3. Pihak Republik Indonesia harus menarik seluruh pasukanya yang berda di derah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah republic Indonesia.

Penandatanganan naskah perjanjian Renville menimbulkan akibat buruk bagi pemerinthan republik Indonesia, antra lain sebagai berikut:

1. Wilayah Republik Indonesia menjadi makin sempit dan dikurung oleh daerah-daerah kekuasaan belanda.

2. Timbulnya reaksi kekerasan dikalangan para pemimpin Republik Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya cabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara kepada Belanda.

3. Perekonomian Indonesia diblokade secara ketat oleh Belanda4. Indonesia terpaksa harus menarik mundur kesatuan-kesatuan militernya dari daerah-

daerah gerilya untuk kemudian hijrah ke wilayah Republik Indonesia yang berdekatan.5. Dalam usaha memecah belah Negara kesatuan Republik Indonesia, Belanda membentuk

negara-negara boneka, seperti; negara Borneo Barat, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara boneka tersebut tergabung dalam BFO (Bijeenkomstvoor Federal Overslag).

5. Perjanjian Roem-Royen

Belanda terus-menerus mendapat tekanan dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat sehingga bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan antra Indonesia dan Belanda diawasi oleh komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commision fotr Indonesia (UNCI). Perundingan akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB)

Sebelum itu, diadakan perundingan pendahuluan di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 17 April samapi dengan 7 Mei 1948. Perundingan yang dipimpin oleh Marle Cochran wakil Amerika serikat dalam UNCI. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Moh. Roem dengan anggotanya Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Bertindak sebagai penasihat adalah Sutan syahrir, Ir.Laok, dan Moh Natsir. Delegasi Belanda diketuai oleh Dr. J.H. Van royen dengan anggota Bloom, Jacob, dr. Van dr Vede, Dr. P.J Koets, Van Hoogstratendan Dr Gieben. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapai Roem Royen Statement. Pernyataan pemerintah RI dibacakan oleh ketua delegasi Indonesia, Moh Roem yang berisi, antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya2. Pemerintah RI turut serta dalam konferensi meja bundar dengan tujuan mempercepat

penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada Negara Republik Indonesia serikat.

Delegasi Belanda Kemudian membacakan pernyataan yang dibacakan oleh Dr. J.H Van Royen yang berisi antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Ri harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam suatu daerah yang meliputi keprisidenanan Yogyakarta

2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan Tahananpolitik lain yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.

3. Pemerintah Belanda setuju Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat

4. Konferensi meja Bundar akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah Republik Indonesia dikembalikan di Yogyakarta.

Dengan tercapinya kesepakatan dalam prinsip-prinsip perundingan Roem-Royen, pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih memerintah Yogyakrta dari pihak Belanda. Pihak TNI masih menaruh kecurigaan terhadap hasil persetujuan Roem-Royen, tetapi Panglima Besar Jenderal Sodierman memperingatkan seluruh komando kesatuan agar tidak memikirkan maslah politik.

Pada tanggal 22 Juni 1949, diselenggarakan perundingan segitiga antar Republik Indonesia, BFO, dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin oleh Chritchley menghasilkan tiga keputusan yaitu:

1. Pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakrta yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949.

2. Pemerintah menghentikan perang gerilya. 3. KMB akan diselenggarakn di Den Haag.

Pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakrta disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Jenderal Soedirman tiba kembali di Yogyakrta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakrta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan sidang cabinet Republik Indonesia yang pertama. Pada kesempatan itu Mr. Syafrudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada wakil presiden, Moh.Hatta. dalam sidang cabinet juga diputuskan untuk mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan. Tindak lanjut Persetujuan Roem Royen adalah:

1. Seluruh tentara Belanda harus segera dilantik di Yogyakarta2. Setelah kota Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda, pada tanggal 29 Juni 1949

TNI mulai memasuki kota. Keluarnya tentara Belanda dan masuknya TNI diawasi oleh UNCI. Panglima Besatr Jenderal Sudirman beserta para pejuang lainnya baru tiba di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949 dengan tandu.

3. Setelah kota Yogyakarta sepenuhnya dikuasai oleh TNI maka Presiden dan wakil Presiden RI beserta para pemimpin lainnya pada tanggal 6 Juli 1949 kembali ke Yogyakarta dari Bangka.

4. Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya kepada pemerintah pusat di Yogyakarta . penyerahan terjadi pada tanggal 13 Juli 1949, saat berlangsungnya sidang kabinet.

6. Konferensi Intern-Indonesia

Untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah Republik Indonesia perlu menyamakan langkah BFO (Bijenkomst Voor Federal Overslag) Konferensi Inter Indonesia berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 19-22 Juli 1949 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta dengan keputusan:

1. Negara Indonesia serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasrkan demokrasi dan federalisme.

2. RIS akan dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh menteri-menteri3. RIS akan menerima kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan

Belanda.4. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional, Presiden RIS adalah Panglima

Tertinggi Angkatan Perang RIS5. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negar-negra bagian tidak

akan mempunyai angkatan perang sendiri.

Sidang kedua Konferensi Inter Indonesia di selenggrakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli dengan keputusan:

1. Bendera RIS adalah Sang Merah Putih2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya3. Bahasa resmi RIS adalah Bahsa Indonesia4. Presiden RIS dipilih wakil RI dan BFO. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada

kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya enam belas negara. Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.

7. Konferensi Meja Bundar

Setelah Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam konferensi Inter-Indonesia, kini bangsa Indonesia secara keseluruhan telah siap menghadapi Konferensi Meja Bundar (KMB). Sementara itu pada bulan Agustus 1949, Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda dipihak lain, mengumumkan pemberhentian tembak-menembak. Perintah itu berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk wilayah Sumatera.pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Drs Moh.Hatta (Ketua), Mr. Moh.Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr.J.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjoyo, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo.

Konferensi Meja Bundar diselenggrakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. Delegasi Indonesia dipimpin Drs. Moh Hatta, BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak KMB dan delegasi dari Belanda dipimpin oleh Mr. Van Marseveen. Dari PBB dipimpin oleh Crittchlay.

Pada tanggal 2 November 1949 perundingan diakhiri dengan keputusan sebagai berikut : 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan

berdaulat2. Penyelesaian soal Irian Bart ditangguhkan samapi tahun berikutnya3. RIS sebagai negara erdaulat penuh kerjasama dengan Belanda dalam suatu perserikatan

yang kepalai oleh Ratu Belanda atas dasar sukarela dengan kedudukan dan hak yang sama.

4. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsensi, dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan.

5. Semua utang bekas Hindia Belanda harus di bayar oleh RIS.

B. Pengakuan Kedaulatan

Pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS diketuai oleh Drs. Moh Hatta dengan anggota Sultan Hamid Algadrie, Suyono Hadinoto, Dr. Suparmo, Dr. Kusumaatmaja dan Prof Dr. Supomo berangkat ke Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Di dua tempat:

1. Negeri Belanda

Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Dress, dan Menteri Seberang Lautan, A.M.J.M. Sassen menyerahakan kedaulatan kepada pemimpin delegasi Indonesia (RIS), Drs. Moh. Hatta.

2. Jakarta

Wakil Tinggi Mahkota A.H.J Lovink menyerahkan kedaulatan kepada wakil pemerintah RIS., Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Bersama dengan itu, di Yogyakrta Presiden Sukarno menerima penyerahan kedaulatan Republik Indonesia ke dalam RIS Pejabat Presiden Assaat. Dan tanggal 28 Desember 1949 pusat pemerintahan RIS dipindahkan lagi ke Jakarta. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Soedirman meninggal pada usia 32 tahun. Soedirman adalah pahlawan besar bagi TNI dan rakyat Indonesia.

Peranan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

PBB turut membantu dan berusaha menyelesaikan pertikaian persenjataan antara Indonesia dan Belanda selama masa revolusi fisik (1945-1950). Pada tanggal 24 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB bersidang. Dalam sidang tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota yaitu:

1. Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pada 19 Desember 1948.

2. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948.

Hasil keputusan lain yang berhasil dicapai oleh PBB diantaranya adalah :

1. Piagam pengakuan Kedaulatan ( 27 Desember 1949 )2. Pembentukan RIS3. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda4. Pembentukan tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.5. Piagam tentang kewarganegaraan6. Persetujuan ekonomi keuangan7. Masalah irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian

Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, maka berakhirlah masa revolusi bersenjata di Indonesia dan secara de jure pihak Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun atas kesepakatn rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke 60. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia secara resmi diakui oleh dunia Internasional.

Source :

http://www.anneahira.com/indonesia/perjanjian-perjanjian.htmhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Renvillehttp://www.swaramuslim.com/galery/sejarah/index.php?page=era_revolusihttp://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_Roem_Royenhttp://sejarahkita.comoj.com/jenny106.htmlhttp://wapedia.mobi/id/Sejarah_Nusantara_%281800-1940%29