MAKALAH SEJARAH INDONESIA

Kelompok : 1

Anggota : Adam Alhakim

Annisa Aryani Putri

Ferdiyansyah Pradana

Meilyn Kezia Monica

Nesha Mutiara

Rizky Ammar Dewantoro

Kelas : XI MIPA 2

Tugas : Perjanjian Linggarjati

MAKALAH SEJARAH INDONESIA

Kelompok : 1

Anggota : Adam Alhakim

Annisa Aryani Putri

Ferdiyansyah Pradana

Meilyn Kezia Monica

Nesha Mutiara

Rizky Ammar Dewantoro

Kelas : XI MIPA 2

Tugas : Perjanjian Linggarjati

MAKALAH SEJARAH INDONESIA

Kelompok : 1

Anggota : Adam Alhakim

Annisa Aryani Putri

Ferdiyansyah Pradana

Meilyn Kezia Monica

Nesha Mutiara

Rizky Ammar Dewantoro

Kelas : XI MIPA 2

Tugas : Perjanjian Linggarjati

MAKALAH SEJARAH INDONESIA

Kelompok : 1

Anggota : Adam Alhakim

Annisa Aryani Putri

Ferdiyansyah Pradana

Meilyn Kezia Monica

Nesha Mutiara

Rizky Ammar Dewantoro

Kelas : XI MIPA 2

Tugas : Perjanjian Linggarjati

MAKALAH SEJARAH INDONESIA

Kelompok : 1

Anggota : Adam Alhakim

Annisa Aryani Putri

Ferdiyansyah Pradana

Meilyn Kezia Monica

Nesha Mutiara

Rizky Ammar Dewantoro

Kelas : XI MIPA 2

Tugas : Perjanjian Linggarjati

MAKALAH SEJARAH INDONESIA

Kelompok : 1

Anggota : Adam Alhakim

Annisa Aryani Putri

Ferdiyansyah Pradana

Meilyn Kezia Monica

Nesha Mutiara

Rizky Ammar Dewantoro

Kelas : XI MIPA 2

Tugas : Perjanjian Linggarjati

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa dan kehendak – Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Sejarah Indonesia ini. ‘Tak lupa kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menyelesaikan makalah ini.

Makalah ini menjelaskan Perjanjian Linggarjati, salah satu peristiwa penting di Indonesia, mulai dari penyebab adanya perjanjian, isi perjanjian, hingga pihak – pihak yang terlibat.

Namun, kami sadar karya tulis ini masih banyak kekurangan. Kami meminta maaf atas kesalahan yang terselip di dalamnya. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Pemerintah Inggris yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia maka dari itu menugaskan Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris untuk mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatra, dan Pulau Madura – tetapi Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Lord killearn menghadap Presiden Soekarno di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 1946 dan menyodorkan diri menjadi perantara dalam perundingan Indonesia – Belanda.

Pada tanggal 7 Oktober 1946, di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia – Belanda dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata ( 14 Oktober ) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang berlangsung tanggal 11 – 15 Nopember 1946. Pada tanggal 1 Nopember 1946, panglima Besar Jenderal Soedirman dan Kepala Staf Letjen Urip Sumoharjo di Jakarta menandatangani gencatan senjata. Seterusnya tanggal 4 Nopember 1946, pemerintah Belanda menyampaikan notanya kepada Staten General, bahwa pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh tim yang dipimpin oleh Sutan Sjahrir dengan anggota Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Willem Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook, F. de Baer, dan Max Van Poll. Sementara Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator. Sebagai penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killearn, juga ada saksi – saksi yaitu Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta juga hadir di dalam perundingan.

Hasil perundingan ini menghasilkan 17 pasal dan 1 pasal penutup yang berisi :

Pasal 1 : Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto pemerintah Republik Indonesiaa atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Adapun daerah – daerah yang diduduki oleh tentara Serikat atau tentara Belanda dengan berangsur – angsur dan dengan kerja – sama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam Daerah Republik. Untuk menyelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu – perlu, supaya, selambatnya pada waktu yang disebutkan dalam pasal 12, termasuknya daerah – daerah yang tersebut itu telah selesai.

Pasal 2 : Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia bersama – sama menyelenggarakan segera berdirinya sebuah Negara berdaulat dan berdemokrasi, yang berdasarkan perserikatan, dan dinamai Negara Indonesia Serikat.

Pasal 3 : Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya, dengan ketentuan, bahwa, jika kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, setelah dimusyawaratkan dengan lain – lain bagian daerah pun juga, menyatakan menurut aturan demokratis, tidak atau masih belum suka masuk ke dalam perserikatan Negara Indonesia Serikat itu, maka untuk bagian daerah itu bolehlah diwujudkan semacam kedudukan istimewa terhadap Negara Indonesia Serikat itu terhadap Kerajaan Belanda.

Pasal 4 : (1) Adapun negara – negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu, ialah Republik Indonesia, Borneo, dan Timur – Besar, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah, untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis, supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat itu diatur dengan cara lain.

(2) Dengan tidak menyalahi ketentuan di dalam pasal 3 tadi dan di dalam ayat ke (1) pasal ini, Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

Pasal 5 : (1) Undang – Undang Dasar daripada Negara Indonesia Serikat itu ditetapkan nanti oleh sebuah persidangan pembentuk negara, yang akan didirikan daripada wakil – wakil Republik Indonesia dan wakil – wakil sekutu lain – lain yang akan termasuk kelak dalam Negara Republik Indonesia Serikat itu, yang wakil – wakil itu ditunjukkan dengan jalan demokratis, serta dengan mengingat ketentuan ayat yang berikut dalam pasal ini.

(2) Kedua belah pihak akan bermusyawarat tentang cara turut campurnya dalam persidangan pembentuk negara itu oleh Republik Indonesia, oleh daerah – daerah yang tidak termasuk dalam daerah kekuasaan Republik itu dan oleh golongan – golongan penduduk yang tidak ada atau tidak cukup perwakilannya, segala itu dengan mengingat tanggung-jawab daripada Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia masing – masing.

Pasal 6 : (1) Pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia untuk membela – perliharakan kepentingan – kepentingan bersama daripada Negeri Belanda dan Indonesia akan bekerja bersama untuk membentuk Persekutuan Belanda – Indonesia, yang dengan terbentuknya itu Kerajaan Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curacao ditukar sifatnya menjadi persetujuan itu, yang terdiri pada satu pihak daripada Kerajaan Belanda, yang meliputi Negeri Belanda, Suriname, dan Curacao dan pada pihak lainnya daripada Negara Indonesia Serikat.

(2) Yang tersebut di atas tidaklah mengurangi kemungkinan untuk mengadakan pula aturan kelak kemudian, berkenaan kedudukan antara Negeri Belanda dengan Suriname dan Curacao satu dengan lainnya.

Pasal 7 : (1) Untuk membela peliharakan kepentingan – kepentingan yang tersebut di dalam pasal di atas ini, Persekutuan Belanda – Indonesia itu akan mempunyai alat – alat kelengkapan sendiri.

(2) Alat – alat kelengkapan itu akan dibentuk kelak oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Negeri Indonesia Serikat ; mungkin juga oleh majlis – majlis perwakilan negara – negara itu.

(3) Adapun yang akan dianggap kepentingan – kepentingan bersama itu ialah kerja – bersama dalam hal perhubungan luar – negeri, pertahanan dan, seberapa perlu keuangan, serta juga hal – hal ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 8 : di pucuk Persekutuan Belanda – Indonesia itu duduk Raja Belanda. Keputusan – keputusan bagi mengusahakan kepentingan – kepentingan bersama itu ditetapkan oleh kelengkapan Persekutuan itu di atas nama Baginda Raja.

Pasal 9 : Untuk membela – peliharakan kepentingan – kepentingan Negara Indonesia Serikat di Negeri Belanda dan kepentingan – kepentingan Kerajaan Belanda di Indonesia, maka Pemerintah masing – masingnya kelak mengangkat Komisaris Luhur.

Pasal 10 : anggar – anggar Persekutuan Belanda – Indonesia itu antara lain – lain akan mengandung ketentuan – ketentuan tentang :

(a) Pertanggungan hak – hak kedua belah pihak yang satu terhadap yang lain dan jaminan – jaminan kepastian kedua belah pihak menetapi kewajiban – kewajiban yang satu kepada yang lain ;

(b) Hal kewarganegaraan untuk warganegara Belanda dan warganegara Indonesia masing – masing di daerah lainnya ;

(c) Aturan cara bagaimana menyelesaikannya, apabila dalam alat – alat kelengkapan Kerajaan Belanda member bantuan kepada Negara Indonesia Serikat, untuk selama masa Negara Indonesia Serikat itu tidak akan cukup mempunyai alat – alat kelengkapan sendiri;

(d) Pertanggungan dalam kedua bagian Persekutuan itu, akan ketentuan hak – hak dasar kemanusiaan dan kebebasan – kebebasan, yang dimaksudkan juga oleh Piagam Persekutuan Bangsa – Bangsa.

Pasal 11 : (1) Anggar – anggar itu akan direncanakan kelak oleh suatu permusyawaratan antara wakil – wakil Kerajaan Belanda dan Negara Indonesia Serikat yang hendak dibentuk itu

(2) Anggar – anggar itu terus berlaku, setelah dibenarkan oelh majlis – majlis perwakilan rakyat kedua belah pihak masing – masingnya

Pasal 12 : Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengusahakan, supaya berwujudnya Negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda – Indonesia itu telah selesai, sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Pasal 13 : Pemerintah Belanda dengan segera akan melakukan tindakan – tindakan agar supaya, setelah terbentuknya Persekutuan Belanda – Indonesia itu, dapatlah Negara Indonesia Serikat itu diterima menjadi anggota di dalam Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Pasal 14 : Pemerintah Republik Indonesia mengakui hak orang – orang bukan bangsa Indonesia akan menuntut dipulihkan hak – hak mereka yang dibekukan dan dikembalikan barang – barang milik mereka, yang lagi berada di dalam daerah kekuasaannya de facto. Sebuah panitia bersama akan dibentuk untuk menyelenggarakan pemulihan atau pengembalian itu.

Pasal 15 : Untuk mengubah sifat Pemerintah Hindia, sehingga susunannya dan cara bekerjanya seboleh – bolehnya sesuai dengan pengakuan Republik Indonesia dan dengan bentuk – susunan menurut hokum negara, yang direkakan itu, maka Pemerintah Belanda akan mengusahakan, supaya dengan segera dilakukan aturan – aturan undang – undang, akan supaya sementara menantikan berwujudnya negara Indonesia Serikat dan Persekutuan Belanda – Indonesia itu, kedudukan Kerajaan Belanda dalam hukum negara dan hukum bangsa – bangsa disesuaikan dengan keadaan itu.

Pasal 16 : Dengan segera setelah persetujuan itu menjadi, maka kedua belah pihak melakukan pengurangan kekuatan balatentaranya masing – masing.

Kedua belah pihak akan bermusyawarat tentang sampai seberapa dan lambat – cepatnya melakukan pengurangan itu; demikian juga tentang kerja – bersama dalam hal ketentaraan.

Pasal 17 : (1) Untuk kerja – bersama yang dimaksudkan dalam persetujuan ini antara pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, hendak diwujudkan sebuah badan, yang terdiri daripada delegasi – delegasi yang ditunjukkan oleh tiap – tiap pemerintah itu masing – masing nya, dengan sebuah sekretariat bersama.

(2) Pemerintah Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia, bila ada tumbuh perselisihan berhubung dengan persetujuan ini, yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan antara dua delegasi yang tersebut itu, maka menyerahkan keputusan kepada arbitrage. Dalam hal itu persidangan delegasi – delegasi itu akan ditambah dengan seorang ketua bangsa lain, dengan suara memutuskan, yang diangkat dengan semupakat antara dua pihak delegasi itu, atau, jika tidak berhasil semupakat itu, diangkat oleh ketua Dewan Pengadilan Internasional.

Pasal Penutup : Persetujuan ini dikarangkan dalam Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia.

Kedua – duanya naskah itu sama kekuatannya.

Secara keseluruhan, terdapat 5 pokok hasil perundingan yaitu :

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa dan Madura2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari

19493. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara federal bernama RIS

( Republik Indonesia Serikat ) dengan salah satu Negara bagiannya adalah Republik Indonesia

4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth / persemakmuran, dengan Negeri Belanda sebagai kepala uni

5. Pembentukan RIS sebelum tanggal 1 Januari 1949

. Hasil perjanjian ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 Nopember 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua pihak Negara pada tanggal 25 Maret 1947. Diharapkan, hasil perjanjian ini dapat memenuhi tujuan awalnya yaitu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara hokum atau de facto sejak 17 Agustus 1945.

Namun, timbul kontra dari Partai Masyumi, Partai Nasional Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata – karena dianggap sebagai bukti lemahnya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan Negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6 / 1946, di mana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat ( KNIP ) agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung Perjanjian Linggarjati.

Walaupun begitu, Indonesia tetap menandatangani perjanjian pada tanggal 25 Maret 1947 dengan alasan :

- Adanya keyakinan bahwa bagaimanapun juga jalan damai merupakan jalan terbaik dan aman untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia

- Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan

- Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer

- Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan Negara Republik Indonesia yang berdaulat

Dampak dari Perjanjian Linggarjati terhadap Indonesia adalah kedaulatan Republik Indonesia berangsur – angsur mendapat pengakuan dari negara:

- Inggris : 31 Maret 1947- Amerika Serikat : 17 April 1947- Mesir : 11 Juni 1947- Lebanon : 29 Juni 1947- Suriah : 2 Juli 1947- Afganistan : 23 September 1947- Myanmar : 23 Nopember 1947- Saudi Arabia : 24 Nopember 1947- Yaman : 3 Mei 1948- Rusia : 26 Mei 1948

Juga, jatuhnya kepercayaan parlemen terhadap Sutan Sjahrir. Oleh karena itu Sjahrir harus mengembalikan mandat kepada presiden Soekarno.

Sementara dampaknya terhadap Belanda adalah mendapat kesempatan untuk membangun kedaulatannya di Indonesia. Di luar dugaan, pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, terjadi agresi Militer Belanda I dengan alasan perbedaan penafsiran. Perbedaan penafsiran yang dimaksud yaitu Belanda menganggap Indonesia tidak patuh terhadap Perjanjian Linggarjati karena Indonesia mengadakan hubungan diplomatik dengan Negara lain, padahal itu bukan wewenangnya. Bersamaan dengan Agresi Militer I yang sedang berlangsung, Republik Indonesia mengirim utusan ke sidang PBB dengan tujuan agar posisi Indonesia di dunia internasional semakin kuat. Utusan itu terdiri dari Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, Sudjatmoko, dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Kehadiran utusan tersebut menarik perhatian peserta sidang PBB, oleh karena itu Dewan keamanan PBB memerintahkan agar dilaksanakan gencatan senjata dengan mengirim komisi jasa baik ( goodwill commission ) yang beranggotakan tiga Negara. Indonesia mengusulkan Australia, Belanda mengusulkan Belgia, dan kedua Negara yang diusulkan itu menunjuk Amerika Serikat sebagai anggota ketiga. Richard c. Kirby dari Australia, Paul Van Zeeland dari Belgia, dan Frank Graham dari Amerika Serikat. Di Indonesia, ketiga anggota itu terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara ( KTN ). Komisi ini menjadi perantara dalam perundingan berikutnya.

Foto – Foto Terkait

H. Agus Salim A.K. Gani Ali Budiarjo

Amir Syarifuddin Dr. Leimana F. de Baer

Jenderal Soedirman Lord Killearn Max van Poll

Mohammad Hata Mohammad Roem Partai Masyumi

Partai Nasional Indonesia Partai Rakyat Indonesia Sir Archibald Clark Kerr

Soedarsono Soekarno Sumitro Djojohadikusumo

Susanto Tirtoprodjo Sutan Sjahrir Urip Sumoharjo

Willem Schermerhorn

Sumber

www.wikipedia.org

www.jagosejarah.blogspot.com

www.davidadinugroho.wordpress.com

www.ridwanaz.com

www.sejarahakademika.blogspot.com

www.gurusejarah.com

www.astalog.com