PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PUSAT METEOROLOGI MARITIMBADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIK

DENGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIRKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILKEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN

PUSAT JARING KONTROL GEODESI DAN GEODINAMIK/BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGANDIREKTORAT KESIAPSIAGAAN

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

TENTANG

SISTEM PRAKIRAAN DAN PERINGATAN DINI BANJIR PESISI /ROB(COASTAL INUNDATION} DI PROVINSI DKI JAKARTA DAN KDTA

SEMARANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM WMO COASTALINUNDATION FORECASTING DEMONSTRATION PROJECT INDONESIA

Nomor : KS.301/PKS.07/KMM/III/2017Nomor : 02/SPK/La/2017Nomor : 697/PRL.3/III/2017Nomor : B-29.1/PJKGG/PK/03/2017Nomor : PKS.01/BNPB/K/PK.03.02/03/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tRibu Tujuh Belas (29-03-2017), bertempat di Jakarta, yangtangan di bawah ini :

I. Nelly Florida Riama, S.Si, M.Si, selaku Kepala Pusat MMaritim, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2,Jakarta Pusat, dalarn hal ini bertindak untuk dan atasMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebuPIHAK KESATU.

lun Duajertanda

teorologiKeihayoran,

nam|a Badansebagai

II. Dr. Ir. William M. Putuhena, M.Eng, selaku Kepala Pusat enelitiandan Pengembangan Sumber Daya Air, berkedudukan di Ja an Ir. H.Juanda Nomor 193, Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. Ir. Balok Budiyanto, MM, selaku Direktur Pendayagunaan P;sisir danPulau-Pulau Kecil, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka TimurNomor 16, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atasnama Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya] disebutsebagai PIHAK KETIGA.

IV. Dr. Antonius Bambang Wijanarto, selaku Kepala Pusat Jaring KontrolGeodesi dan Geodinamika, berkedudukan di Jalan Raya Jaka rta-BogorKM. 46 Cibinong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KepalaBadan Informasi Geospasial, sehingga sah untuk bertindak untuk danatas nama Badan Informasi Geospasial, selanjutnya disebut PIHAKKEEMPAT.

V. Ir. Medi Herlianto, CES, M.M, selaku Direktur Kesia siagaan,berkedudukan di Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Badan Nasional PenanggulanganBencana, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPIHAK KELIMA, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dbersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menhal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas melaksanakan pdan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingarpembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakankoordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelopelayanan informasi di bidang meteorologi maritim;

b. bahwa PIHAK KEDUA mempunyai tugas melaksanakan penepengembangan di bidang sumber daya air;

c. bahwa PIHAK KETIGA mempunyai tugas menyiapkan penorma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang repenanggulangan pencemaran laut, pesisir dan pulau-pulmitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dpulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolapulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;

d. bahwa PIHAK KEEMPAT mempunyai tugas melaksanakpemerintahan di bidang informasi geospasial; dan

e. bahwa PIHAK KELIMA mempunyai tugas melapengkoordinasian penyusunan kebijakan umum, hubungrencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi danpelaporan dibidang kesiapsiagaan, meliputi peringatan dini, jsumberdaya dan perencanaan siaga guna mendukung tugBNPB.

AT, dani secararangkan

umusanteknis,teknis,

an dan

ian dan

yusunanabilitasi,u kecil,

pulau-i pulau-

tugas

sanakankerja,

analisismyiapan

pokok

bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itil^adbersinergi mewujudkan Sistem Prakiraan dan Peringatanpesisir/rob (coastal inundation) di Provinsi DKI Jakarta dan Kotadalam rangka Pelaksanaan Program WMO Coastal InundationDemonstration Project Indonesia (CIFDP-I).

untukDini banjir

SemarangF ^recasting

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuatPerjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai beriki t

Pasal 1DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20C4 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor A 5 Tahun2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No nor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20071 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7.

8.

2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone4723).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanPesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara RepublikTahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

4.

ia Nomor

Wilayahndonesiandonesia

Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undaijig Nomor1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4916).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentangMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5058).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia TatNomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi5214).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya

tentangun 2011a Nomor

tentangan, dan

Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahan 2016Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5870).Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang PenyelehggaraanPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indones a Tahun2008 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor4828).

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan KoordinasiNasional Penanganan Bencana.

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan NasionalPenanggulangan Bencana.

11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika.

12. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan llnformasiGeospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden NDmor 127Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255).

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 8).

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 16).

15. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atasPeraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan CrganisasiTentara Nasional Indonesia.

16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang KerhenterianKelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indones a Tahun2015 Nomor 111).

17.1nstruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 201 \ tentangPerlindungan Nelayan.

18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentangPenanggulangan Banjir dan Tanah Longsor.

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3Tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan BencanaDaerah.

20. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika.

21. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyc.t Nomor15/PRT/M/2015 tentang Oganisasi dan Tata Kerja KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

22. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKelautan dan Perikanan.

23. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahan 2013tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan InformasiGeospasial.

24. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal2MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasanbagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan sebagaimana maksuddalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai wujud kepedulian danpartisipasi PARA PIHAK dalam rangka menyediakan praki-aan danperingatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundation) untuk misyarakatpesisir di Indonesia.

Pasal3RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi kegiatan:1. pembangunan dan pengembangan sistem prakiraan dan peringatan dini

banjir pesisir/rob (coastal inundation);2. penilaian (assessment) dan sosialisasi kebutuhan pengguna untuk

layanan yang berkaitan dengan prakiraan dan peringatan dini banjirpesisir/rob (coastal inundation) di Indonesia;

3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pel ksanaankegiatan operasional yang berkaitan dengan kegiatan CIFDP-I; c an

4. diseminasi informasi prakiraan dan peringatan dini banjir pesisir/rob(coastal inundation).

Pasal 4HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK mempunyai hak:a. memperoleh akses informasi sistem prakiraan dan peringlatan dini

banjir pesisir/rob (coastal inundation);b. berperan aktif dalam kegiatan pengembangan sistem prak aan dan

peringatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundation); danc. mencantumkan atribusi atas produk yang telah diberikan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:a. menjadi koordinator kegiatan pembangunan sistem prak aan dan

peringatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundation);b. membangun model banjir pesisir/rob (coastal inundation);c. memfasilitasi pertemuan, diskusi, dan pelatihan dalam pel ksanaan

kegiatan operasional CIFDP-I;d. menyediakan dan mendiseminasikan informasi prakir&an dan

peringatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundation]; dane. melaksanakan penilaian (assessment) dan sosialisasi kebutuhan

pengguna untuk layanan yang berkaitan dengan prakiraan danperingatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundation) di In onesia.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:a. menyiapkan bantuan personil dalam pengembangai

prakiraan dan peringatan dini banjir pesisir/robinundation); dan

b. menyediakan data tinggi muka air sungai dan debitsungai yang berasal dari pos duga muka air serta kaiDaerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Provinsi DKIKota Semarang.

(5)

(6)

Jal :arta

(4) PIHAK KETIGA mempunyai kewajiban:a. menyiapkan bantuan personil dalam pengembangai

prakiraan dan peringatan dini banjir pesisir/robinundation);

b. mendiseminasikan informasi prakiraan dan peringatan cpesisir/rob (coastal inundation); dan

PIHAK KEEMPAT mempunyai kewajiban:a. menyiapkan bantuan personil dalam pengembangar

prakiraan dan peringatan dini banjir pesisir/robinundation);

b. mendiseminasikan informasi prakiraan dan peringatan dipesisir/rob (coastal inundation);

c. menyediakan data pasang surut air laut di stasiun rrPIHAK KEEMPAT yang berada di Provinsi DKI JakartaSemarang; dan

d. menyediakan data DEM ketinggian tanah di wilayah panJawa dengan interval 25 m.

a.

b.

PIHAK KELIMA mempunyai kewajiban:mengoordinasikan pemanfaatan sistem informasi prakiperingatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundation) kepPenanggulangan Bencana Daerah di Provinsi DKI JakartaSemarang;menyiapkan bantuan personil dalam pengembangarprakiraan dan peringatan dini banjir pesisir/robinundation); danmenyediakan data inaRISK untuk pengembangan sistemdan peringatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundatiorisiko.

Pasal5MEKANISME PERTUKARAN DATA

Mekanisme pertukaran data dan informasi untuk pembagunprakiraan dan peringatan dini banjir pesisir/rob (coastal irdilaksanakan sesuai dengan Standard Operational Procedure (Sakan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

sistem(coastal

iran airikteristik

dan

sistem(coastal

ii banjir

sistem(coastal

i banjir

initoringan Kota

ai utara

aan dana BadanIan Kota

sistem(coastal

rakiraanberbasis

sistemindation])P) yang

Pasal6PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

(1) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini perlu dibejituk TimPelaksana.

(2) Tim Pelaksana memiliki tugas :a. sebagai pelaksana dalam pemanfaatan dan pemberian data orakiraan

dan peringatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundation);b. mengimplementasikan hal teknis dalam rangka pembei[ian data

prakiraan dan peringatan dini banjir pesisir/rob (coastal inur dation);c. mengidentifikasi upaya-upaya perbaikan untuk meningkatk in sistem

prakiraan dan peringatan dini banjir pesisir/rob (coastal in mdation);dan

d. menyelenggarakan pertemuan ratin dan ad hoc.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dajri 2 (dua)orang perwakilan dari masing-masing PIHAK.

(4) Tim Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Kl matologi,dan Geofisika.

(5) Perwakilan PIHAK KESATU bertindak sebagai koordin^tor TimPelaksana.

Pasal7PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan atas pembangunan dan pengembangan sistem .nformasiperingatan dini banjir pesisir/rob (coastal inundation) dibebankankepada PIHAK KESATU.

(2) Biaya yang timbul selain pembangunan sistem sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankanpada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajibanmasing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan pe-undang-undangan.

Pasal8JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga)terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dardiperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri PerjanjianKerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu seba?aimana

tahun,dapat

dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberimaksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, s<lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

:ahukanlambat-

(2)

pada ayatyang

erjanjianPIHAK

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud(2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masingharas diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnyaKerja Sama ini.

Pasal9FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure atau Keadaan Memaksa adalahkeadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau lebih PIHAK yangmengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan IferjanjianPerjanjian Kerja Sama ini, yaitu:a. gempabumi besar, angin ribut (topan), kebakaran bes,

b.besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; danpemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perdng,keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yangdinyatakan sebagai keadaan kahar (force majeure)

r, banjir

danjrwenang

Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1), maka PIHAK yangmengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secana tertuliskepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) harisejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan ditsecara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

kalender;rangkan

(3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi k|ewajibanpemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak qiakuinyaperistiwa dimaksud ayat (1) sebagai Force Majeure.

karenalain.

(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIterjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab

Pasal 10HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu PIHAKuntuk pelaksanaan kegiatan dibawah Perjanjian Kerja Samamenjadi milik PIHAK tersebut. Namun, PIHAK tersebi:t harasmenjamin Hak Atas Kekayaan Intelektualnya tidak ber;pelanggaran hak-hak yang sah dari PIHAK Lain. Selain itu

ini akan

(2)

sal dari, PIHAK

tersebut haras bertanggung jawab atas klaim PIHAK 1 lin ataskepemilikan dan legalitas penggunaaan hak kekayaan inteleklual yangdibawa oleh pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan dibawahPerjanjian Kerja Sama ini.

Semua Hak Atas Kekayaan Intelektual, data, dan informisi yangdihasilkan dari kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjim KerjaSama ini akan dimiliki bersama oleh PARA PIHAK, dan PARA PIHAKdiizinkan untuk menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebutuntuk tujuan non-komersial dengan bebas royalti.

(3) Jika Hak Atas Kekayaan Intelektual, data, dan informdihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini digunakan untikomersial oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK kepaclain di luar PARA PIHAK, maka PIHAK tersebut haruspersetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.

(4) Ketentuan Pasal 9 tentang Hak Atas Kekayaan Intelektualtetap berlaku walaupun ada penghentian Perjanjian Kerjaatau perjanjian ini sudah berakhir.

Pasal 11PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam peldan/atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAImenyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secaraatau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimfaksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATUKepala Pusat Meteorologi MaritimBadan Meteorologi Klimatologi dan GeofisikaJalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720Telp. (021) 4246321 ext. 4202Fax. (021)6544689Email : nelly.florida@bmkg.go.id, kerma.dalamnegeri@bmkg.go.

PIHAK KEDUAPusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya AirKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatJalam Ir. H. Juanda Nomor 193, BandungTelp. (022) 2504053Fax. (022) 2500163Email : stanker.mail@pu.go.id

PIHAK KETIGADirektorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau KecilKementerian Kelautan dan PerikananGedung Mina Bahari 3 lantai 8Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta PusatTelp. (021) 351 2262Fax. (021)3520338Email : subditmbl@gmail.com

si yangtujuanPIHAK

endapat

ni akanama ini

ksanaansepakat

angsunglya atau

PIHAK KEEMPATPusat Jaring Kontrol Geodesi dan GeodinamikaBadan Informasi GeospasialJalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46 CibinongTelp. (021) 8758061 atau 8757329Fax. (021)8758061Email : pjkgg@big.go.id , srgi@big.go.id

PIHAK KELIMADirektorat KesiapsiagaanBadan Nasional Penangulangan BencanaJalan Pramuka Kav. 38 Jakarta TimurTelp. (021) 21281200 ext. 8141Fax. (021)21281200Email : ditsiap@bnpb.go.id

(2) Apabila ada perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana climaksudpada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensiterse but berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepadaPIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan Amendemen atas pelaksanaanPerjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13ADENDUM/AMENDEMEN

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam FerjanjianKerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAKdalam bentuk Adendum/Amendemen.

(2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcrupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14TRANSPARANSI

Kerja sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

10

Pasal 15PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli dengcukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yangditandatangani oleh PARA PIHAK.

sarr an meterai

setelah

PIHAK KEDUA,

. •- •

V&S ,̂ X;

Judiyanto, MM

PIHAK KELIMA,

r. Antonius B&Aibang Wi, anarto

Ir. MedTHerlianto, CES, M.M.

11

i, M.Eng