kementerian koordinator bidang perekonomian · peraturan bidang perniagaan dan industri yang...

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN

INDUSTRI

Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

DAFTAR ISI Halaman

ii

Kata Pengantar …………………………………………………………………………..……………… i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………… ii

Daftar Tabel ………………………………………………………………………………………………… iii

Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………………………..... iv

Bab. I Pendahuluan

A. Latar Belakang ……………………………………………………………………….. 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………. 1

C. Aspek Strategis ………………………………………………………………………… 2

D. Isu Strategis ……………………………………………………………………………. 3

Bab. II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategi ……………………………………………………………………… 5

B. Rencana Kerja Tahun 2015 ……………………………………………………..... 6

C. Perjanjian KinerjaTahun 2015 ………………………………………………….. 11

D. Pengukuran Kriteria Keberhasilan Kinerja Tahun 2015 ………………. 12

Bab. III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Tahun2015 ………………..……………………………………. 13

B. Analisis Capaian Kinerja ……………..……………………………………………. 13

C. Pelaksanaan Tugas Lainnya ………………………………………………………. 27 D. Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu ke Waktu …………………………… 30

E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi ………………………………… 32 F. Supervisi Penyusunan Laporan Kinerja ………………………………………. 33 G. Pemantauan Laporan Kinerja …………………………………………………….. 34 H. Realisasi Anggaran ……………………………………………………………………. 39

Bab. IV Penutup

A. Simpulan …………………………………………………………………………………… 46

B. Saran ………………………………………………………………………………………… 47

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Fokus Kegiatan Tahun 2016

4. Info Grafis Paket Kebijakan Ekonomi I - VIII 5. Manual Indikator Kinerja Utama 6. Rekapitulasi Deregulasi Tahap I - VIII


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1

Sasaran Strategi ………………………………………………………… 7

Tabel 2

Rencana Kerja Tahun 2015 ………………………………………… 8

Tabel 3

Penetapan dan Perjanjian Kinerja ……………………………….. 11

Tabel 4

Pengukuran Kinerja Tahun 2015 ………………………………… 29

Tabel 5

Pengukuran Kinerja Dari Tahun ke Tahun ………………….. 31

Tabel 6

Capain Indikator Kinerj Utama Semester I …………………… 35

Tabel 7

Capain Indikator Kinerj Utama Semester II ………………….. 37

Tabel 8

Realisasi Anggaran Per Kegiatan ………………………………… 39

Tabel 9

Realisasi Anggaran Cost per Outcome ………………………… 41

Tabel 10

Realisasi Anggaran per kegiatan (Cost per Output) ………. 42

iii


Ringkasan Eksekutif

Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinttah (SAKIP) ini memberikan

penjelasan mengenai Pencapaian Kinerja atas Perjanjian Kerja Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri selama tahun 2015. Capaian Kinerja (performance result) tersebut

diperbandingkan dengan Target Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan suatu unit Eselon I, Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja

ini akan memungkinkan terindentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi

perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menetapkan kinerja tahun 2015

secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang ada. Perencanaan

Kinerja telah mengacu pada Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun

2015-2019. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan

dalam perjanjian kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat Deputi dan

terintegrasi dengan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015-

2019.

Prioritas yang terkait tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan

Industri dalam Nawa Cita adalah prioritas nasional yang pertama, yaitu “Membangun

konektifitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan”, dan Prioritas kelima

yaitu “Penguatan Investasi”, serta prioritas kesembilan yaitu “Pengembangan kapasitas

perdagangan nasional”.

Dalam rangka pencapaian target prioritas nasional oleh Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri selaku unsur pembantu

dan pelaksana kebijakan, bertanggung jawab dalam pencapaian target prioritas tersebut,

melalui penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan dan penyusunan rancangan

peraturan bidang Perniagaan dan Industri.

Sebagai hasil penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi (Outcome1) telah diselesaikan 5

(lima) Rekomendasi rancangan/rumusan peraturan perundangan baru, yaitu:

1. Rancangan peraturan mengenai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)/Bilateral Investment Treaty;

2. Rancangan peraturan penerapan Single Sign On (SSO) untuk input kedalam system INSW

pada PBOM, Karantina Pertanian dan Karantina Perikanan serta 8 Kementerian/Lembaga lainnya yang tergabung dalam Sistem NSW;

3. Rancangan Instruksi Presiden tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement),

iv


4. Rancangan peraturan tentang Prototype e-licensing bidang Logistik Pos;

5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Deregulasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri,

Sebagai hasil penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kebijakan (Outcome 2) telah

diselesaikan 5 (lima) Rekomendasi rancangan perubahan perundangan yang ada, yaitu:

1. Kebijakan penyederhanaan perijinan dan non perijinan investasi telah merevisi Peraturan

Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non

Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis perizinan usaha harus disamakan

nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor;

2. Kebijakan Peningkatan Ekspor, telah merevisi Perpres Nomor 180 tahun 2014 tentang

perubahan atas Perpres Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke

Indonesia, menjadi Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan

Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia;

3. Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional, telah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat menjadi Peraturan Presiden Nomor

85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009

tentang, Fungsi Gudang Berikat sebagai Logistics Centre;

4. Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri, telah dibentuk Tim Pengawasan Barang

Beredar (TIM PBB) untuk mengawasi penerapan SNI wajib terhadap bahan pokok dan

barang penting;

5. Kebijakan Pengembangan Kawasan dan Fasilitas Kawasan Industri, telah diterbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri sebagai revisi

dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri.

Sebagai hasil Koordinasi dan Sinkronisasi peningkatan daya saing nasional (Outcome 3) telah

diselesaikan 4 (empat) Rekomendasi sebagai usulan rancangan/rumusan peraturan

perundangan baru atau revisi/mencabut suatu kebijakan/peraturan perundangan, yaitu:

Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar CPO, dengan rekomendasi kebijakan yang

diusulkan untuk memperbaiki transmisi harga CPO terhadap minyak goreng antara lain:

a. Menentukan harga dasar CPO terendah (floor price) ketika jumlah CPO di pasar

melimpah, dan menentukan harga dasar CPO tertingi (ceilling price) pada saat jumlah

CPO di pasar langka Perubahan harga CPO selanjutnya dilakukan secara berkala.

b. Meningkatkan peran pemerintah dalam mempengaruhi pasar industri minyak goreng

melalui BUMN terkait, dengan menambah luas area perkebunan kelapa sawit dan

membangun pabrik minyak goreng karena selama ini BUMN hanya bermain di industri

hulu.

v


c. Memperbaiki distribusi minyak goreng, hal ini dilakukan untuk menurunkan biaya

distribusi minyak goreng. Mengingat harga CPO bukanlah komponen utama dalam

membentuk harga minyak goreng.

d. Melakukan deregulasi agar pemerintah melalui BUMN dapat lebih fleksibel dalam

meningkatkan perannya untuk mempengaruhi pasar industri minyak goreng, seperti

regulasi barang kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng sehingga pada akhirnya

dapat mempengaruhi harga minyak goreng di pasar domestik.

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator yaitu sebagai

Koordinator Deregulasi Kebijakan bidang Ekonomi, seseuai dengan Instruksi Presiden Nomor

12 Tahun 2015 tentang Deregulasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dari paket 1

sampai dengan paket 8, dengan fokus utama dari Paket Kebijakan Ekonomi ini adalah

deregulasi kebijakan untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya

penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri,

Sasaran kebijakan deregulasi ini adalah peningkatan ketahanan dan kekuatan ekonomi

nasional melalui Peningkatan Pertumbuhan, Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Peningkatan

Daya Saing Industri dan Perluasan Basis Produksi Nasional dan Peningkatan Ekspor.

Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015

berdasarkan pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran terwujudnya rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan, yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif sebanyak 5 (lima) rancangan/rumusan peraturan perundangan yang baru, telah tercapai seluruhnya sehingga capaiannya sebesar 100%, sedangkan target yang akan dicapai sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran terwujudnya Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi,Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif sebanyak 5 (lima) rancangan peraturan perubahan perundangan yang ada, telah tecapai seluruhnya sehingga capaian IKU sebesar 100%, sedangkan target yang akan dicapai sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi, Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif 2 (dua) paket Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sebagai usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan/peraturan perundangan hanya tercapai 1 rekomendasi atau 50%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 50%.

vi


Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015, yaitu dari

pagu sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah) realisasi belanja sampai

dengan 31 Desember 2015 Sebesar Rp 11.867.833.166,- atau 65,9 % dari total pagu anggaran,

sedangkan target realisasi yang disepakati adalah sebesar 70%.

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri adalah sebagai beikut:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di luar

Kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur, mengakibatkan

realisasi belanja rendah.

Adanya pengalihan pagu anggaran perjalanan dinas sebesar 40% dari total pagu belanja

perjalanan yang dialihkan dalam kegiatan (output) baru dalam rangka peningkatan daya

saing, mengakibatkan belanja barang tidak terserap maksimal karena tidak adanya

anggaran pendukung untuk perjalanan dinas dan paket meeting bagi kegiatan dimaksud,

sehingga ada beberapa kajian/telaahan yang tidak dapat terlaksana.

Dengan adanya restrukturisasi organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, yang menyebabkan perubahan nomenklatur kegiatan, sehingga perlu

adanya revisi nomenklatur kegiatan, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan anggaran.

vii

1 Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Faktor utama perlambatan ekonomi dipengaruhi oleh rendahnya

realisasi investasi, konsumsi masyarakat, dan ekspor, sedangkan penurunan

konsumsi masyarakat terjadi akibat dari kondisi belum pulihnya ekonomi global,

sehingga: Ekspor relatif melamban; Investasi langsung belum dapat cepat

berperan signifikan karena baru dilakukan pembenahan (PTSP). Pada sisi

pembiayaan, aliran masuk modal melemah karena rendahnya penanaman modal

asing (PMA) langsung.

Dilain pihak, distorsi dari berbagai kegiatan sektor ekonomi lainnya

ditumpahkan bebannya pada konsumen sehingga daya beli masyarakat merosot

yang menurunkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, bahkan

distorsi yang akut ini telah melemahkan daya saing produksi dan suplai domestik

Dari berbagai sumber dalam berbagai kesempatan yang disampaikan

oleh para pelaku usaha dan masyarakat, diketahui distorsi ekonomi ditimbulkan

karena regulasi, perilaku birokrasi, dan lemahnya penegakan hukum, sehingga

perlunya segera tindakan deregulasi, debirokratisasi, dan gerakan penegakan

hukum secara tegas dan tuntas

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri sebagai unsur

aparatur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Koordinator, juga melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri

Koordinator untuk melaksanakan koordinasi deregulasi dn debiroktratisasi

kebijakan bidang ekonomi yang terdiri dari paket 1 sampai dengan paket 8

dengan fokus utama dari Paket Kebijakan Ekonomi adalah deregulasi

kebijakan untuk menyelesaikan masalah regulasi dan birokrasi, lemahnya

penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing

industri, Sasarannya adalah peningkatan ketahanan dan kekuatan ekonomi

nasional melalui Peningkatan Pertumbuhan, peningkatan daya beli masyarakat,

peningkatan daya saing industri dan perluasan Basis Produksi Nasional dan

peningkatan ekspor

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinastor Bidang Perekonomian Nomor 5

Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut:


1. Kedudukan

a. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

b. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dipimpin oleh Deputi.

2. Tugas Pokok

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas

menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/

Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan

dan Industri menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang

perniagaan dan industri;

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait

dengan isu di bidang perniagaan dan industri;

c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan

daya saing perniagaan dan industri di pasar intenasional;

d. Pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan daya saing perniagaan

dan industri di pasar intenasional;

e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang peningkatan

daya saing konektivitas nasional;

f. Pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan konektivitas nasional;

g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang

pengembangan pasar tradisional;

h. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pelayanan

terpadu satu pintu;

i. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan

industri; dan

j. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

C. Aspek Strategis

Agenda prioritas bidang ekonomi guna meningkatkan produktifitas rakyat dan

daya saing di pasar internasional menetapkan 10 program prioritas. Prioritas

yang terkait tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

adalah prioritas pertama yaitu Membangun konektifitas nasional untuk

mencapai keseimbangan pembangunan, dan Prioritas kelima yaitu Penguatan

Investasi, serta prioritas kesembilan yaitu Pengembangan kapasitas

perdagangan nasional.


Aspek strategis Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang

berkaitan dengan arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional

(Sislognas);

2. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;

3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;

4. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi

Perdagangan.

D. Isu Strategis

1. Bidang Koordinasi Kebijakan Peningkatan Investasi;

Banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin,

persetujuan, rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan,

pemberitahuan).

Banyaknya persyaratan dokumen dan tidak adanya SOP/SLA dan call

center yang dapat memberikan kepastian hukum.

Masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur.

Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis.

2. Bidang Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi

Perdagangan

Belum berfungsinya beberapa konsolidator ekspor swasta dalam

pembinaan produk, korporasi, dan daya saing ekspor UMKM.

Pengembangan produk ekspor tidak sinergi dengan pengembangan

industri, trend pasar, dan kendala regulasi/birokrasi.

Belum fokusnya promosi ekspor sesuai dengan potensi dan segmentasi

pasar negara akreditasi tujuan ekspor.

Lemahnya kelembagaan, program, dan anggaran yang terfokus untuk

pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional dan penyesuaian

hambatan/kendala akses pasar/distribusi.

Lemahnya peran ekonomi/market intelijen.

Rendahnya dukungan terhadap kelembagaan INSW sebagai pelaksana

debirokratisasi dan garda cross border trade yang berdasarkan ASEAN

Agreement merupakan autoritas kompetensi fasilitasi perdagangan

ASEAN, INSW sebagai National Flag.

3. Bidang Koordinasi Pengembangan Logistik Nasional;

Big and Quick Wins kebijakan pengembangan sistem logistik nasional,

yang menyangkut pengembangan infrastruktur pelabuhan, distribusi


komoditi, SDM, penyedia jasa logistik, ICT, dan regulasi tidak menjadi

prioritas K/L dan jaminan penyediaan anggarannya.

Banyaknya kekangan regulasi di tingkat K/L yang menjadi

hambatan/kendala pengembangan daya saing logistik nasional.

Kurangnya sosialisasi yang menegaskan bahwa kebijakan pengembangan

sistem logistik nasional termasuk cetak birunya merupakan kegiatan

antar koordinasi dan antar K/L serta stakeholders swasta yang selama ini

berada dibawah Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian.

4. Bidang Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri

Lemahnya pengawasan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri

baik di tingkat K/L, Pemda, BUMN, BUMD, LKPP, dan BPKP.

Tidak jelasnya pengertian produk dalam negeri dalam pelaksanaan UU

No. 3 Tahun 2014 dan UU No. 7 Tahun 2014.

5. Bidang Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri;

Besarnya dominasi perusahaan internasional atau MNC dalam

pengaturan produksi dan segmentasi pasar yang didukung oleh

liberalisasi perdagangan dalam konsep FTA.

Longgarnya seleksi teknologi, permodalan, dan ketergantungan impor

dalam investasi sektor industri.

Lambatnya pembangunan basis kebutuhan industri seperti listrik, energi,

infrastruktur, air, pengembangan SDM, tanah, konektivitas antar

sumber bahan baku dan kegiatan industri.

Kebijakan pengembangan industri lebih banyak terhadap pemberian

insentif ketimbang terfokus pada rantai nilai.

Tidak adanya intervensi Pemerintah dalam pengembangan kawasan

industri sebagai bagian dari supply chain.

Sedikitnya fasilitas yang mendukung daya saing IKM termasuk

penyediaan bahan baku secara retail dan kredit serta pembiayaan

yang murah dan mudah.


BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Arah Kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri guna

mengemban tugas dan fungsinya yaitu mendukung kebijakan Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian di bidang perniagaan dan industri dalam

rangka pencapaian program prioritas nasional untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, dilaksanakan

melalui koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian, Monitoring dan evaluasi,

analisis/studi kebijakan dan kajian/telaahan serta sosialisasi.

Strategi tersebut merupakan langkah-langkah Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri untuk mendorong peningkatan kinerja sektor/lintas

sektor menjadi lebih optimal baik dalam pelaksanaan program/kegiatan sektor

atau lintas sektor menjadi lebih efektif dan efisien. Meningkatnya pengelolaan

sektor/lintas sektor dimaksud diharapkan dapat memberikan manfaat

peningkatan produktivitas bagi sektor/lintas sektor bidang perniagaan dan

industri, sehingga pada akhirnya dengan tercapainya target-target sektor/lintas

sektor secara akumulatif memberikan kontribusi dampak terhadap keberhasilan

akan terwujudnya sasaran pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya

saing sebagaimana tertuang pada RPJMN 2015-2019 dapat dicapai.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, agar efektif, efisien dan

akuntabel, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menjabarkan

strategi sebagai berikut:

1. Visi

Visi Deputi BidangKoordinasi Perniagaan dan Industri adalah:

“Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan dibidang perniagaan dan

Industri secara optimal”

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri menetapkan misi:

“Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan dibidang perniagaan dan

Industri secara optimal”

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh

organisasi dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2019, yaitu:

“Meningkatkan Pertumbuhan dibidang perniagaan dan Industri yang inklusif

dan berkelanjutan”


4. Sasaran Strategi

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis

tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator Kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 adalah

sebagai tercantum dalam Tabel 1:

B. Rencana Kerja Tahun 2015

Penjabaran Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian bidang Perniagaan

dan Industri dituangkan dalam Rencana Kerja TA 2015 yang terinci dan struktur

serta serta target per triwulan (periodik) sehingga dapat menjelaskan peran dan

kontribusinya masing-masing asisten deputi dalam pencapaian Output

Kedeputian V, hal tersebut sebagai tercantum dalam Tabel 2


Tabel 1

Sasaran Strategi

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Tahun Anggaran 2015

UNIT KERJA PROGRAM

Outcome/Sasaran Strategis 2015

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategi

Deputi Bidang Perniagaan dan Industri

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perniagaan dan Industri

Persentase Rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Perniagaan dan Industri

Persentase kebijakan bidang perniagaan dan Industri yang terimplementasi

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang ditindaklanjuti


Tabel 2

Rencana Kerja Tahun 2015


Tahun Anggaran 2015

Program/

Sasaran Strategis

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Output

Target Alokasi

Dana (Jutaan

Rp) Tahunan TriWulan

Koordinasi Kebijakan Perekonomian


Rekomendasi kebijakan Pengembangan Investasi

Meningkatnya Investasi Nasional

Rekomendasi kebijakan pengembangan investasi

5 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

1.000

Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan investasi

2 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500

Layanan dukungan administrasi dan Tata kelola

6 paket layanan

2 paket bulan

500

Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan Integrasi ke dalam Sistem ASW

Terwujudnya Sistem National Single Window yanmg efisien, konsisten, transparan, dan simple

Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW

5 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

2.000

Koordinasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

Meningkatnya ekspor dan bekembangnya fasilitasi perdagangan internasional

Rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

5 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

1.000

Koordinasi Kebijakan pengembangan logistik nasional

Meningkatnya pengembangan Logistik Nasional untuk mendukung kelancaran arus barang

Rekomendasi kebijakan pengembangan logistik nasional

5 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

4.500


Koordinasi Kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha

Tersusunnya rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha

Rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha

5 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

1.000

Koordinasi KebijakanPengembangan Industri

Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan sektor dan kawasan industri

rekomendasi kebijakan pengembangan sektor dan kawasan industri

5 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

1.000

Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan investasi

4 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

1.000

Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan dan Penerapan Sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW

4 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

1.000

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

5 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan logistik nasional.

4 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha.

4 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan sektor dan kawasan industri

4 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500



Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing di bidang Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing logistik nasional

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing di pasar dalam negeri

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pengembangan sektor dan kawasan industri

1 paket Rekomendasi

1 paket Rekomend

asi

500


C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Deputi

Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015, merupakan penjabaran

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53

Tahun 2014, tentang Juknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai

dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menetapkan perjanjian kinerja

tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri Tahun 2015-2019 dan Renja Tahun Anggaran 2015. Oleh

karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam

perjanjian kinerja ini merupakan indikator kinerja utama untuk mengukur

keberhasilan organisasi, sebagaimana tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3

Penetapan dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Tahun 2015

Sasaran Strategis 1


Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2015

Persentase Rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan

Industri yang diselesaikan

85%

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industri

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target 2015

Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang

terimplementasi.

85%


Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional

Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2015

Persentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasi.

85%

D. Pengukuran Kriteria Keberhasilan Kinerja Tahun 2015

1. Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun

2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang

Koordinasi Perniagaan dan Industri dan realisasinya.

2. Metode pengukuran

Metode pengukuran kinerja menggunakan manual perhitungan IKU yaitu

akumulatif dari basis data berupa rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh

Kementerian/Lembaga diukur secara kuantitatif untuk melihat kualitas outcome

dalam prosentase (%) dari target IKU dalam mencapai sasaran strategis

kebijakan perniagaan dan industrisebagaimana terdapat dalam Manual IKU

pada lampiran ini.

3. Mekanisme pengumpulan data

Mekanisme pengumpulan data kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja

diperoleh dari kontribusi para Asisten Deputi pada Deputi Bidang KOordinasi

Perniagaan dan Industri melalui system online/website “www//serambi-

d5.com” dan system online group lainnya.


BAB III

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

A. Capaian Kinerja Tahun 2015

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tahun 2015 secara

ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1


Indikator Kinerja Utama

Rencana

Target (%)

Realisasi (%)

Kinerja (%)


5 (lima) Rancangan/ Rumusan peraturan di bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan.

85%

100%

118%

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan

Industri

Indikator Kinerja Utama Target

Target

(%) Realisasi

(%) Kinerja

(%)

Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi.

5 (lima) rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.

85%

100%

118%

Sasaran Strategis 3



Target

(%) Realisasi

(%) Kinerja

(%)


2 (dua) rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi

100%

100%

100%

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dapat

dilihat pada Tabel 4 dibawah iniberdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015

adalah sebagai berikut :


Sasaran Strategis 1:

Sasaran Strategis 1


Pencapaian target kinerja atas sasaran iniadalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Kinerja


85%

100%

118%

Kriteria pencapaian target dalam prosentase dapat dijabarkan sebagai berikut:

Level

Kualitas Rekomendasi

Kualitas dalam %

a. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

5%.

b. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindalanjuti dengan arahan pimpinan untuk mengadakan rapat pembahasan dengan Kementerian/lembaga

10%.

c. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek

15%

d. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan

20%.

Target capaian 5 (lima) Rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan danIndustri

telah tercapai 5 sebanyak Rancangan/rumusan dengan kriteria capaian sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan pengembangan investasi yang ditindaklanjuti, dengan capaian indikator sebesar 20%.

Analisis atas hasil capaian sebagai hasil dari Koordinasi dan Sinkronisasi

perumusan kebijakan sebagai berikut :

Hambatan: Masih rendahnya pemahaman, kepatuhan, dan integritas aparatur. Lambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan atau juklak dan juknis.


Peluang (potensi): Rasionalisasi seleksi investasi (Revisi Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang

Daftar Negatif Investasi/DNI). Mendorong peningkatan Ease Doing Business (EoDB). Mendesaknya pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelesaian

masalah investasi. Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output):

Rancangan Peraturan mengenai Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)/Bilateral Investment Treaty

Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut

antara lain: Kepastian berusaha Mengurangi beban administrasi waktu dan biaya Menjadikan citra investasi Indonesia

2. Rekomendasi kebijakan fasilitasi perdagangan internasional yang ditindaklanjuti

tentang penerapan dan pengembangan system INSW, dengan capaian indikatornya sebesar 20%.

Analisis atas hasil capaian sebagai hasil dari Koordinasi dan Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagai berikut : Hambatan:

Rendahnya dukungan terhadap kelembagaan INSW sebagai pelaksana debirokratisasi dan garda cross border trade yang berdasarkan ASEAN Agreement merupakan autoritas kompetensi fasilitasi perdagangan ASEAN, dalam perundingan ASEAN, INSW sebagai National Flag.

Peluang (potensi):

Memperkuat peran INSW secara independen, yang menyangkut kelembagaan, SDM, anggaran, serta fokus program INSW yang menyangkut debirokratisasi, ekstensifikasi pengawasan pelabuhan, dan ASEAN Trade Facilitation.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Draft peraturan Penerapan Single Sign On (SSO) untuk input kedalam system INSW pada PBOM, Karantina Pertanian dan Karantina Perikanan dan 8 Kementerian/Lembaga lainnya yang tergabung dalam Sistem NSW.

Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain:

Penurunan dwiling time di pelabuhan Menjamin trasparansi proses kepengurusan dokumen ekspor dan impor Memberikan kemudahan pengurusan dokumen ekspor dan impor, serta kepastian biaya bagi pelaku usaha

3. Rekomendasi kebijakan peningkatan ekspor yang ditindaklanjuti, dengan capaian

indikatornya sebesar 20%.



perumusan kebijakan sebagai berikut :

Hambatan: Belum berfungsinya beberapa konsolidator ekspor swasta dalam

pembinaan produk, korporasi, dan daya saing ekspor UMKM. Pengembangan produk ekspor tidak sinergi dengan pengembangan

industri, trend pasar, dan kendala regulasi/birokrasi. Belum fokusnya promosi ekspor sesuai dengan potensi dan segmentasi

pasar negara akreditasi tujuan ekspor. Lemahnya kelembagaan, program,dan anggaran yang terfokus untuk

pelaksanaan kerjasama perdagangan internasional dan penyesuaian hambatan/kendala akses pasar/distribusi.

Lemahnya peran ekonomi/market intelijen. Volume perdagangan Indonesia tidak berkembang. Disamping itu

peranan industri manufaktur terhadap PDB cenderung menurun. Industri dalam negeri tidak banyak memiliki fasilitas, kecuali

kelonggaran impor dalam skema perusahaan jalur prioritas (kepatuhan), mendekatkan inventory (gudang berikat), kebutuhan restrukturisasi, fasilitas investasi awal, dan untuk ekspor.

Banyaknya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia melalui negara ketiga.

Tidak sedikit investasi manufaktur dari negara FTA yang bahan baku/penolongnya dari multisourcing mulai beralih mengimpor barang jadinya (CBU).

Meningkatnya minat investasi dari negara-negara non-FTA (Eropa, Zona Amerika, Timur Tengah, Rusia) yang membutuhkan dorongan daya saing dengan produk dari negara-negara FTA, sehingga persaingan niaga saat ini meminta Pemerintah mengatraksi kebijakan yang dapat menarik investasi/industri global supply chain.

Peluang (potensi):

Peningkatan tertib pengawasan ekspor baik smuggling maupun trade malpratices terhadap ekspor sumber daya alam.

Peningkatan efektifitas instrumen Trade Remedies (Anti Dumping, Safeguard, dll).

Penguatan kelembagaan dan operasional Indonesia National Single Window/INSW, sebagai

transformasi debirokratisasi dan paperlesscross border trade. penangguhan bea masuk yang dikenakan atas impor bahan baku,

komponen, dan barang penolong yang digunakan untuk membuat barang dalam kegiatan usaha industri di kawasan atau tempat tertentu.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi penyerahan dalam negeri atas bahan baku, komponen, dan barang penolong yang berasal dari produksi dalam negeri maupun antar kawasan atau tempat yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (inland free trade arrangement).

Bea Masuk sebesar 0% (nol perseratus) bagi barang hasil produksi yang dijual ke pasar dalam negeri, dalam hal barang produksi berupa barang jadi (finished product) atau barang setengah jadi (intermediary product).


Penyusunan aturan mengenai kemudahan dan kecepatan pemberian Surat Keterangan Asal barang Indonesia (SKA form B) dan Surat Keterangan Asal (SKA) lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam rangka kerjasama perdagangan internasional.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output):

Telah ditandatangani Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement);

Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Inpres tersebut antara lain: Meningkatnya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia sehingga

meningkatkan kegiatan dunia usaha yang dapat menampung tenaga kerja.

Subtitusi barang impor. 4. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional, dengan capaian

indikatornya sebesar 20%..


Big and Quick Wins kebijakan pengembangan sistem logistik nasional, yang menyangkut pengembangan infrastruktur pelabuhan, distribusi komoditi, SDM, penyedia jasa logistik, ICT, dan regulasi tidak menjadi prioritas K/L dan jaminan penyediaan anggarannya.

Banyaknya kekangan regulasi di tingkat K/L yang menjadi hambatan/kendala pengembangan daya saing logistik nasional.

Kurangnya sosialisasi yang menegaskan bahwa kebijakan pengembangan sistem logistik nasional termasuk cetak birunya merupakan kegiatan antar koordinasi dan antar K/L serta stake holders swasta yang selama ini berada dibawah Tim Kerja Sislognas Kemenko Perekonomian.

Peluang (potensi):

Penguatan implementasi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional (Perpres No. 26 Tahun 2012), sebagai strategi peningkatan konektivitas nasional dan optimalisasi global supply chain termasuk kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang mengekang pengembangan daya saing logistik nasional.

Peningkatan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia logistik dalam menghadapi MEA.

Peningkatan peranan perusahaan penyedia jasa logistik dalam pelaksanaan rantai pasok kegiatan ekonomi masyarakat.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Disusunnya (draft) Prototype e-licensing bidang Logistik Pos


Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain:

Menurunkan biaya logistik bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Meningkatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi MEA. Meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi

pasar bersama MEA.

5. Rekomendasi Kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri, dengan capaian indikatornya sebesar 20%.


Porsi peran industri terhadap pertumbuhan ekonomi semakin menurun sehingga menurunkan pula penyerapan tenaga kerja pada industri. Untuk PMDN terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja dari sebesar 279.099 Tahun 2012 menjadi hanya 124.135 tahun 2014 (turun sebesar 56%) dan untuk PMA terjadi penurunan penyerapan TKI dari sebesar 510.540 tahun 2012 menjadi hanya 222.345 tahun 2014 (turun sebesar 56%).

Untuk itu diperlukan adanya deregulasi untuk melepas tambahan beban bagi industri, percepatan penyelesaian gap daya saing industri, dan inisiatif baru untuk mendorong keunggulan industri nasional dan perlu adanya perlindungan dari gangguan keamanan serta kepastian berusaha.

Peluang (potensi):

merasionalisasi peraturan perundang-undangan dengan menghilangkan duplikasi, redundansi, dan/atau irrelevant regulations;

melakukan keselarasan antar peraturan perundang-undangan; melakukan konsistensi peraturan perundang-undangan; melakukan reviu peraturan perundang-undangan untuk:

penyederhanaan perizinan, menetapkan standar operasional dan perosedur yang jalas dan pasti, dan menetapkan service level agreement;

membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan perundang-undangan;

melakukan koordinasi dan penyelesaian terhadap permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan dan birokrasi (damage control channel); dan

melakukan pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungli


Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Deregulasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri,


Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Inspres tersebut antara lain:

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih mempermudah dan menyederhanakan serta memberikan kepastian bagi industri untuk pengembangan kegiatan usahanya.

Keamanan bagi industri lebih meningkat. Industri lebih berdaya saing dan dapat menyerap tenaga kerja lebih

tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kesimpulan Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan prosentase dari akumulatif capaian kualitatif yaitu 5 Rancangan/rumusan x 20% = 100% dibagi dengan rencana capaian sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%. Sasaran Strategis 2:

Sasaran Strategis 2

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidangPerniagaan dan Industri



Realisasi Kinerja

Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi.

85% 100% 118%

Kriteria pencapaian target dalam prosentase dapat dijabarkan sebagai berikut:

Level


Kualitas dalam %

a. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi

5%.

b. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindalanjuti dengan arahan pimpinan untuk mengadakan rapat pembahasan dengan Kementerian/lembaga

10%.

C Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek

15%

D Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan

20%.


Target capaian kuantitatif sebanyak 5(lima) Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri

yang terimplementasi dari fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan bidang

perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi

dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan

dan industri sebagai berikut:

1. Rekomendasi kebijakan penyederhanaan perijinan dan non perijinan investasi yang

merupakan hasil dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang

peningkatan investasi, dengan capaian indikatornya sebesar 20%.

Analisis atas hasil capaian kebijakan di bidang peningkatan investasi sebagai

berikut :

Hambatan: Banyaknya jumlah, redundansi, dan duplikasi perizinan (izin, persetujuan,

rekomendasi, pengakuan, identitas, penetapan, pemberitahuan). Banyaknya persyaratan dokumen, dan tidak adanya SOP/SLA dan call center yang dapat memberikan kepastian

hukum.

Peluang (potensi): Mendesaknya transformasi sistem perizinan melalui penetapan

standard/norma kepatuhan usaha atau kegiatan masyarakat.

Penyederhanaan regulasi dan kemudahan prosedurperizinan pusat dan daerah.

Penguatan kelembagaan PTSP dan BPMPTSP. Mendesaknya pengawasan dan penegakan hukum dalam penyelesaian

masalah investasi.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara

Perizinan dan Non Perizinan untuk menyesuaikan seluruh jenis perizinan usaha

harus disamakan nomenklatur dengan peraturan perundang-undangan sektor

Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perka BKPM tersebut antara lain: Meningkatnya jumlah investasi Pemerataan distribusi investasi di seluruh wilayah Indoensia Penyerapan tenaga kerja di sektor riel

2. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Kepariwisataan, dengan capaian


Analisis atas hasil capaian sebagai berikut :

Hambatan Belum optimalnya upaya untuk mendorong peningkatan kunjungan kapal

wisata (yacht) asing ke Indonesia yaitu baru 750 kapal pada tahun 2014,


hanya meningkat sekitar 250 kapal dari tahun 2010 karena adanya persyaratan yang tidak best practices seperti:

clearance politics dan birokrasi dalam perpanjangan Clearance Approval for Indonesia Territory

(CAIT).

Peluang (potensi): Penghapusan CAIT; implementasi Custom, Immigration, Quarantine, Port (CIQP); dan yacht asing yang digunakan sebagai sarana wisatawan asing berlayar di

perairan Indonesia tidak dikategorikan sebagai barang impor sementara.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Perpres No.180 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres Nomor 79 tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke Indonesia Rancangan tersebut telah ditetapkan dan diundangkan dengan nomor ketetapan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia

Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut

antara lain: Masyarakat dapat memanfaatkan peningkatan kunjungan wisata untuk

meningkatkan penghasilan.

3. Rekomendasi kebijakan Pengembangan Logistik Nasional, dengan capaian



Hambatan Tingginya logistics cost di dalam negeri. Adanya beban penimbunan dan dwelling time di Pelabuhan

Peluang (potensi):

Memperluas fungsi Gudang Berikat yang ada, sehingga dapat berfungsi sebagai pusat distribusi yang menyediakan bahan baku berbagai sektor industri di dalam negeri.

Mengembangkan bentuk lain Tempat Penimbunan Berikat, yaitu Pusat Logistik Berikat (PLB),

Menambahkan tempat asal pemasukan dan tempat tujuan pengeluaran barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat sehingga barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat juga dapat berasal dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan/atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas), dan barang-barang tersebut juga dapat dikeluarkan dengan tujuan ke KEK dan/atau Kawasan Bebas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka harmonisasi antar fasilitas yang diberikan kepada stakeholder, sehingga dapat memberikan kemudahan terhadap perusahaan pengguna fasilitas dalam melakukan pengadaan/penyediaan barang-barang untuk kebutuhan industrinya (supply chain).


Menambahkan lokasi Toko Bebas Bea di terminal kedatangan bandar udara internasional di Kawasan Pabean. Penambahan tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada orang tertentu yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea dalam memperoleh barang impor dengan tujuan untuk dikonsumsi.


Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat.

Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Mendekatkan jarak antara pelaku usaha dengan bahan baku di dalam negeri

sehingga dapat mendorong penurunan harga bahan baku dan menurunkan harga produksi pabrik.;

Menarik investasi, dengan adanya Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat diharapkan perusahaan-perusahaan asing dapat mendirikan perusahaan atau membuka perwakilan perusahaannya di Indonesia sehingga ada potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan

Mengurangi beban penimbunan dan menurunkan dwelling time di Pelabuhan. Dengan adanya Gudang Berikat dan Pusat Logistik Berikat, diharapkan pelaku usaha dapat menimbun barang sehingga tidak menumpuk barang di Pelabuhan.

4. Rekomendasi kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri, sehinggacapaian


Analisis atas hasil capaian sebagai hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

dibidang Perniagaan dan Industrisebagai berikut :

Hambatan Belum adanya peraturan yang mendorong dan mempromosikan penggunaan

produk dalam negeri. Lemahnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran. kendala distribusi/domestic issues di negara tujuan ekspor (packaging,

branding, labeling, standard mutu).

Peluang (potensi): Mendesaknya peraturan yang mendorong dan mempromosikan penggunaan

produk dalam negeri. Tegasnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran. Mempercepat pembangunan pusat distribusi regional, pasar rakyat, terminal

komoditi di pedesaan, dan alat angkut komoditi tertentu (cattle vessel, kontener 7 feet, pusat logistik berikat holtikultura).

Penguatan kelembagaan KPPU dan instrumen persaingan usaha, pelayanan publik didalam setiap regulasi.

Penyesuaian kendala distribusi/domestic issues di negara tujuan ekspor (packaging, branding, labeling, standard mutu).


Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Peraturan Mneteri Perdagangan tentang Pembentukan Tim Pengawasan Barang Beredar (TIM PBB) untuk mengawasi penerapan SNI wajib terhadap bahan pokok dan barang penting.

Outcome yang dapat dirasakan dengan berjalannya Tim tersebut tersebut

antara lain: Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Menjamin iklim persaingan usaha yang adil. Mengurangi illegal impor.

5. rekomendasi kebijakan Pengembangan Industri, dengan capaian indikatornya

sebesar 20%.


Hambatan Besarnya dominasi perusahaan internasional atau MNC dalam pengaturan

produksi dan segmentasi pasar yang didukung oleh liberalisasiperdagangan dalam konsep FTA.

Longgarnya seleksi teknologi, permodalan, dan ketergantungan impor dalam investasi sektor industri.

Lambatnya pembangunan basis kebutuhan industri seperti listrik, energi, infrastruktur, air, pengembangan SDM, tanah, konektivitas antar sumber bahan baku dan kegiatan industri.

Kebijakan pengembangan industri lebih banyak terhadap pemberian insentif ketimbang terfokus pada rantai nilai.

Tidak adanya intervensi Pemerintah dalam pengembangan kawasan industri sebagai bagian dari supply chain.

Sedikitnya fasilitas yang mendukung daya saing IKM termasuk penyediaan bahan baku secara retail dan kredit serta pembiayaan yang murah dan mudah.

Kebijakan kawasan industri berdasarkan PP No.24 Tahun 2009 tidak efektif untuk mendorong investasi dan pengembangan industri, terutama di luar Pulau Jawa untuk menambah jumlah kawasan industri sesuai dengan tata ruang nasional dan dalam rangka mewujudkan program pembangunan 14 Kawasan Industri baru sesuai dengan RPJMN tahun 2015-2019, karena kurangnya fasilitas (kemudahan dan insentif) yang atraktif serta sarana dan prasarana (enablers) yang dapat menjadikan kawasan industri sebagai supply chains yang memberikan daya saing bagi industri di dalamnya.

Peluang (potensi): Melanjutkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan

daya saing industri nasional menghadapi gempuran impor dan memperkuat ekspansi ekspor terutama efisiensi produksi, perluasan investasi, pengadaan bahan baku, dan kelancaran perdagangan/logistik.

Adanya tailored-made policy untuk mendukung pengembangan industri “new stars”.


Revitalisasi industri CASH-COW, antara lain dengan restrukturisasi teknologi dan penyesuaian international standard.

Efektifitas pelaksanaan dan promosi kawasan industri atraktif serta pusat logistik berikat.

Segeranya dikeluarkan kebijakan yang mendukung peningkatan dan perluasan usaha IKM tertentu, baik untuk pasar lokal maupun ekspor.

Revisi PP No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri untuk membangun ekosistem yang atraktif bagi investasi dan pengembangan industri yang berdaya saing dengan memberikan: kemudahan penyediaan lahan, kemudahan perizinan, integrasi infrastruktur dalam dan luar kawasan, dukungan ketenagakerjaan, insentif fiskal berdasarkan zona, dan sebagainya baik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun yang dibangun oleh pengelola kawasan.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentan

Kawasan Industri.

Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Berkembangnya penyebaran kegiatan industri dan perdagangan yang

berdaya saing tinggi peningkatan dan perluasan usaha IKM tertentu, baik untuk pasar lokal

maupun ekspor Meningkatnya penyebaran industri di seluruh Indonesia sesuai dengan

potensi ekonomi dan geografis yang saling terhubung, sehingga terjadi keseimbangan supply dan demand dalam kegiatan produksi dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Meluasnya pemerataan pengembangan sub sektor industri untuk semua pohon, cabang, ranting industri yang saling keterkaitan (backward and forward linkage) sehingga mengurangi ketergantungan impor.

Berkembangnya tingkat utilisasi dan produktivitas industri nasional dengan inovasi dan teknologi modern yang ramah lingkungan.

Meningkatnya penyerapan dan kapasitas tenaga kerja yang merata, sehingga berperan dalam menahan laju urbanisasi.

Meningkatnya kegiatan perekonomian masyarakat di sekitar Kawasan Industri dan kemajuan daerah setempat.

Kesimpulan Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan prosentase dari akumulatif capaian kualitatif yaitu 5 Rancangan/rumusan x 20% = 100%dibagi dengan rencana capaian sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.


Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3




Realisasi Kinerja


100% 100% 50%

Target capaian sebanyak 2(dua) paket rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional

yang terimplementasi menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan

peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan

perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang

dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, dengan criteria capaian

sebagai berikut:

Level


Kualitas dalam %

a Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi

70%

b Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti

80%

C Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek

90%

D Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan/perundangan

100%

1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar CPO, dengan rekomendasi

kebijakan yang diusulkan untuk memperbaiki transmisi harga CPO terhadap minyak

goreng sehingga capaian indikatornya sebesar 100%, yaitu:

a. Menentukan harga dasar CPO terendah (floor price) ketika jumlah CPO di pasar

melimpah, dan menentukan harga dasar CPO tertingi (ceilling price) pada saat

jumlah CPO di pasar langka Perubahan harga CPO selanjutnya dilakukan secara

berkala.


b. Meningkatkan peran pemerintah dalam mempengaruhi psar industri minyak

goreng melalui BUMN terkait, dengan menambah luas area perkebunan kelapa

sawit dan membangun pabrik minyak goreng karena selama ini BUMN hanya

bermain di industri hulu

c. Memperbaiki distribusi minyak goreng, hal ini dilakukan untuk menurunkan

biaya distribusi minyak goreng. Mengingat harga CPO bukanlah komponen

utama dalam membentuk harga minyak goreng.

d. Melakukan deregulasi agar pemerintah melalui BUMN dapat lebih fleksibel

dalam meningkatkan perannya untuk mempengaruhi pasar industri minyak

goreng, seperti regulasi barang kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng

sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi harga minyak goreng di pasar

domestik.

Analisis atas hasil capaian sebagai hasil telaahan/kajian rumusan Kebijakan dibidang

Perniagaan dan Industrisebagai berikut :

Hambatan Bagaimana struktur pasar industri kelapa sawit dan industri minyak goreng di

Indonesia Bagaimana peta produksi, distribusi dan pemasaran industri minyak goreng Bagaimana pengaruh harga CPO internasional terhadap harga CPO domestik dan

harga minyak goreng Seberapa besar peran pemerintah dalam mempengaruhi produksi, distribusi,

pemasaran dan struktur industri minyak goreng sehingga dapat meingkatkan daya saing.

Peluang (potensi):

Peran pemerintah dalam mempengaruhi produksi, distribusi, pemasaran dan struktur industri minyak goreng sehingga dapat meingkatkan daya saing.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Rekomendasi ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan untuk

memperbaiki kelembagaan pasar minyak goreng di Indonesia sehingga dapat

meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya kebijakan tersebut antara lain: Mengurangi fluktuasi harga produk turunan CPO Menjaminperan pemerintah dalam penentuan harga pasar produk turunan CPO

Kesimpulan Capaian Indikator Kinerja Utama dari rencana sebanyak 2 (dua) paket rekomendasi

hasil telaahan/kajian yang terealisasi hanya 1 rekomendasi sehingga capaian indikator

kinerja sebesar 50%.


Hal tersebut dikarenakan ada beberapa kajian/telaahan yang tidak dapat dilaksanakan

akibat dari perubahan nomenklatur dan pengalihan sebagian (30%) belanja perjalanan

untuk membuat output baru tanpa menambah belanja perjalanan.

C. Pelaksanaan tugas lainnya

Sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang

Koordinasi Perniagaan dan Industri ditugasi oleh Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian untuk melaksanakan Penataan kebijakan ekonomi nasional, tugas ini

dilaksanakan melalui peluncuran paket-paket kebijakan bidang ekonomi dari paket 1

sampai dengan paket 8.

Hambatan Penurunan Daya Beli Masyarakat Dalam Konsumsi Swasta Mengkontribusi

Perlambatan Ekonomi Menurunnya Porsi Peran Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian usaha yang menjadi beban daya saing industri

Peluang (potensi): Deregulasi: Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/

irrelevant regulations.

Melakukan keselarasan antar peraturan.

Melakukan konsistensi peraturan.

Debirokratisasi:

Simplifikasi perizinan seperti satu identitas pelaku usaha/profile sharing, sedikit

persyaratan perizinan, dan sebagainya.

Adanya SOP dan SLA yang jelas dan tegas dalam mekanisme dan prosedur

perizinan serta penyediaan help desk dan pengawasan internal yang

berkelanjutan.

Penerapan Risk Management yang selaras dalam proses perizinan.

Pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem elektronik.

Penegakan hukum dan kepastian usaha:

Adanya saluran penyelesaian permasalahan regulasi dan birokrasi (damage

control channel).

Pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan

dan pungli.

Membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Jenis dan jumlah peraturan yang dilakukan Deregulasi dan Debirokratisasi dari

paket I sampai dengan VIII, tercantum dalam lampiran 5.


Outcome yang dapat dirasakan dengan berlakunya Perpres tersebut antara lain: Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk: memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan

menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas

tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri;

mempercepat penyelesaian gap daya saing industri (sistim pengupahan,

penurunan harga gas, BBG untuk nelayan, percepatan izin investasi); dan

menciptakan inisiatif baru (seperti, fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor

angkutan, trade financing, financial inclusion, inland FTA, logistics centre),

sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi

ke pasar ekspor.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan daya beli masyarakat.

Peningkatan daya saing industri dan perluasan basis industri nasional.

Peningkatan ekspor.


TABEL 4

Pengukuran Kinerja Tahun 2015


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015

Realisasi 2015

Kinerja (%)

Program Anggaran

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


Persentase rekomendasi rancangan peraturan bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.

85%

100%

118%

Program Koordinasi KebijKan

Bidang Perekonomian

18.000.000.000

11.867.833.166

65.9%

Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri

Persentase rekomendasi kebijakan perniagaan dan Industri yang terimplementasi.

85%

100%

118%


Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi

100%

100%

100%


D. Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu ke Waktu

Capaian organisasi dari waktu ke waktu dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini dalam

rangka memenuhi target upaya koordinasi dan sinkronisasi terkait bidang perniagaan

dan Industri, adalah upaya terpadu dengan sektor agar hambatan-hambatan dalam

menjalankan bisnis tentang peraturan yang sifatnya menghambat atau sulit di

implementasikan secara selektif dibenahi.

Tahun 2015 merupakan awal periode perencanaan 5 tahun yang baru, walaupun

indikator berbeda dengan tahun sebelumnya, namun tetap sinergi dengan tugas yang

diemban guna menjalankan kegiatan bidang perniagaan dan industri Indonesia.

1. Capaian organisasi dari waktu ke waktu Tahun 2014

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan dibidang Perniagaan dan

Kewirausahaan, dari target output sebanyak 5 rekomendasi kebijakan yang

ditindaklanjuti, telah dicapai sebanyak 5 rekomendasi kebijakan yang

ditindaklanjuti, sehingga kinerja adalah sebesar 100%.


perumusan kebijakan sebagai berikut

Hambatan Tidak ada hambatan yang signifikan dalam pencapaian kinerja tahun 2014, kecuali

yang bersifat teknis, seperti revisi anggaran, dan perubahan nomenklatur, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pencapai Kinerja tahun berikutnya.

Implementasi kebijakan yang dapat diformulasikan (Output): Impementasi kebijakan yang tercapai tahun ini merupakan tindaklanjut dari

rekomendasi kebijakan dalam LAKIP tahun sebelumnya, sehingga terdapat

kontinuitas kebijakan yang dikeluarkan.

Dampak (Outcome) yang akan dirasakan manfaatnya: Dampak yang diharapkan dari kebijakan yang dikeluarkan, pada umumnya akan

terlihat pada tahun-tahun berikutnya, namun ada juga yang langsung terlihat, seperti penerpan system INSW di seluruh pelabuhan dan bandara utama di Indonesia, pembangunan Perguruan Tinggi Logistik di Bitung dan Kab. Batubara dan lain-lain.

Capaian Kinerja dalam LAKIP tahun 2015, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kebijakan yang dituangkan dalam LAKIP Tahun 2014, demikian seterusnya, sehingga capaian kinerja bersifat kontinuitas dan tidak parsial pertahun, Hal tersebut dapat dilihat pada analisis capaian kinerja dari tahun ke tahun sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 dibawah ini.


TABEL 5

Pengukuran Kinerja dari Tahun ke Tahun


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

KINERJA

Program

Anggaran

Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

2013 2014 2015 PAGU REALISASI

% PAGU REALISASI

% PAGU REALISASI

%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16)



100%

100%

100%

Program Koordinasi KebijKan Bidang

Perekonomian

31.750 22.032 69% 19.500 16.755 88% 18.000 11.867 65,9%



100% 100% 100%



100% 100% 100%


E. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi LAKIP tahun 2014, terdapat beberapa

rekomendasi yang ditindaklanjuti, dan ada pula yang tidak ditindaklanjuti, seperti

dibawah ini:

1. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklajuti

a. Hilirisasi industri untuk meningkatkan daya saing industri nasional serta

mengurangi defisit neraca perdagangan dengan meningkatkan ekspor dan

membangun industri substitusi impor, telah ditindaklanjuti dengan

diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam Negeri (Inland Free Trade

Arrangement);

b. Pengembangan Kawasan Industri Petrokimia di Teluk Bintuni yang meliputi

pemberian prioritas alokasi gas untuk industri petrokimia, inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung di dalam dan di luar kawasan, dan penyusunan masterplan Kawasan Industri, telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentan Kawasan Industri dan memprioritaskan pengembangan KI Teluk Bintuni yang telah menjadi salah satu dari 13 kawasan industri prioritas dalam RPJMN 2015-2019

c. Revitalisai industri pupuk, permasalahan harga gas pabrik pupuk

telahdiselesaikan oleh KemenESDM dengan menurunkan harga gas dan listrik

untuk industri.

d. Pengembangan dan Penerapan Sistem National Single Window (INSW) terus

dilakukan dengan melanjutkan pengembangan layanan fitur INSW yaitu

perbaikan layanan proses bisnis; seperti melengkapi HS Code dalam sistem

pentarifan, updating peraturan-peraturan Lartas dari Kementerian/Lembaga

terkait, simplikasi proses perizinan untuk eskpor dan impor serta pelaksanaan

quick respons terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di proses

implementasi telah ditindaklajuti dengan system Single Sign On (SSO) untuk

input kedalam system INSW.

e. Perluasan penerapan INSW telah melayani 5(lima) pelabuhan utama yaitu

Belawan, Merak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan 3 (tiga)

Bandara Utama yaitu Bandara Sukarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma,

Bandara Juanda, dan Cikarang Dry Port, dan perluasan terhadap 7 (tujuh)

Pelabuhan/Bandara yaitu pelabuhan Bitung (Sulut), Tanjung Benoa (Bali),

Ngurah Rai, Makassar (Sulsel), Lampung, Dumai, dan Bandara Kuala Namu

(Sumut) telah dilaksanakan penerapan system INSW pada pelabuhan dan bandar

dimaksud pada tahun 2015.

f. Pendirian Akademi Komunitas Logistik di Kota Bitung dan Kabupaten Batu Bara,

telah ditindaklanjuti dengan memasukan program diploma bidang logisti sebagai


kurikulum Jurusan Logistik oleh Kementerian Pendidikan Nasional

(Kemendiknas).

g. Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam transaksi Jasa Kepelabuhan, telah

ditindaklanjuti dengan surat edaran dari Bank Indonesia Nomor 78 Tahun 2015

tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam transaksi di Pelabuhan

h. Penerbitan Inpres penanganan dwelling time di pelabuhan ditindaklajuti oleh

Kementerian Koordinatro Bidang Maritim.

2. Rekomendasi Kebijakan Belum ditindaklajuti:

Tersedianya database /informasi/Peraturan di bidang perniagaan

Hambatan

Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mampu menganalisis data;

Terbatasnya anggaran untuk membuat Database

Terbatasnya intrastruktur pendukung (ruangan/fasilitas) untuk

menempatkan database dan SDM pengelola.

Terbatasnya sumber data yang akurat dan akuntabel.

Tindak lanjut

Pembentukan Tim Koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam

rangka Koordinasi penyamaan persepsi dan tata cara pencatatan data

khususnya bidang Perniagaan dan Industri.

Penyiapan anggaran pendukung untuk pelaksanaan kegiatan

dimaksud.

F. Supervisi Penyusunan Laporan Kinerja

Supervisi telah dilakukan terhadap penyusunan LAKIP melalui pembahasan-

pembahasan yang regular dan bertahap serta didokumentasikan

melaluipelaksanaan:

a. Rapat rapat internal setiap triwulan dengan seluruh staf Kedeputian V dalam

rangka penyusunan Laporan Triwulanan;

b. Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan Seluruh Staf Kedeputian V dan Inspektorat

dalam rangka tindak lanjut hasil evaluasi TOR dan RAB serta LAKIP Deputi V

tahun 2014.

c. Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan Staf Kedeputian V dalam rangka

penyusunan Draft LAKIP;

d. Rapat Pembahasan di luar Kantor (Kosinyir) dengan mengundang

Narasumber dari Biro Perencanaan dalam rangka Presentasi Draft LAKIP.

e. Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan seluruh Staf Kedeputian V, dengan

Narasumber dari Biro Perencanaan dalam rangka Evaluasi Draft Final LAKIP

Deputi V Tahun 2015.


G. Pemantauan LAKIP

Kemajuan pencapaian kinerja LAKIP beserta hambatannya digambarkan dalam

bentuk Laporan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulanan dari

masing-masing kegiatan dan diakumulasikan dalam bentuklaporan Indikator

Kinerja Utama (IKU) per Semester sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 (relaisasi

IKU Semester I) dan Tabel 7 (Realisasi IKU Semester II) dibawah ini.

Hambatan dalam mencapaian Kinerja LAKIP dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Belum adanya SDM yang secara spesifik menangani/mendokumentasi Capaian

Kinerja kegiatan.

b. Tertundanya Revisi Anggaran, sehingga mengakibatkan terlambatnya

pencapaian anggaran.

c. Restrukturisasi organisasi, sehingga menghambat pelaksanaan penyerapan

anggaran.


Tabel 6

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER I /2015

Unit : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan

SS Indikator

Kinerja Target 2015

Realisasi s/d Juni

2015 Kinerja Keterangan

(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/

(c/2) (f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perniagaan dan Industri

Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan industri yang diselesaikan

85% 60% 70%

Koordinasi dan Sinkronisasi Rancangan Peraturan/perundangan di bidang perniagaan dan Kewirausahaan telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) Rancangan Peraturan yaitu: (1) RUU tentang Perdagangan Melalui Elektronik (E-Commerce); (2) Penyederhanaan perizinan; (3) Pengembangan kewirausahaan berbasis agro;

Target 2015 dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyusunan rancangan kebijakan baru terdiri dari : (1) Penyusunan PP Pembiayaan Ekspor (trade financing); (2) Penyusunan RUU Perdagangan melalui Elektronik; (3) Penyusunan Peraturan Gudang Berikat Mandiri (logistic Center); (4) Penyusunan Kemudahan Perijinan (PEPIDA); (5) Pengembangan kewirausahaan.


Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Perniagaan dan Industri

Persentase kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi

85% 60% 70%

Laporan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perniagaan dan Kewirausahaan telah terealisasi sebanyak 3 (tiga) laporan yaitu: (1) Evaluasi dan Reviuw Pelaksanaan PTSP dan BPMPTSP; (2) Kebijakan Revitalisasi/pengembangan Pasar Rakyat; dan (3) Penerapan dan Pengembangan Sistem NSW,

Target 2015 dalam rangka pengendalian pelaksanaan kebijakan terdiri dari yaitu: (1) Birokrasi Streamlining/Pendelegasian Wewenang); (2) Meningkatkan efisiensi Logistik Domestik; (3) Penguatan Fasilitasi Perdagangan; (4). Revitalisasi Pasar Rakyat dan (5) Pengembangan Kawasan Industri.

Terwujudanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional

Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi

85% 20% 23%

Rekomendasi peningkatan daya saing nasional bidang perniagaan dan industri telah dicapai : (1)Telaahan Kebijakan Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar CPO

dan Minyak Goreng,

Target 2015 dalam rangka peningkatan daya saing nasional terdiri dari: (1). Peningkatan Daya Saing di Pasar Internasional melalui kajian Kebijakan

Pengembangan Subtitusi Impor; (2) Peningkatan Daya Saing di Pasar Dalam Negeri melalui Kajian/telaahan

Kebijakan Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar.

Catatan: Untuk menghitung kinerja Semester I, maka Target di bagi 2


Tabel 7

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER II/ 2015

Unit : Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

SS Indikator Kinerja Target 2015

Realisasi s/d

Desember 2015

Kinerja Keterangan

(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(

c/2) (f)

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Perniagaan dan Industri

Persentase rancangan peraturan bidang perniagaan dan industri yang diselesaikan

85% 100% 118%

Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi yang ditindaklajuti dalam rangka Rancangan/rumusan Peraturan/perundangan baru di bidang indusri dan perniagaan telah terealisasi sebanyak 5 (lima) dari target sebanyak 5 (lima) Rancangan Peraturan yaitu: (1) Rancangan peratauran mengenai Perjanjian Peningkatan dan

Perlindungan Penanaman Modal (P4BM); (2) Rancangan Peraturan Penerapan Single Sign On (SSO) untuk input

kedlam sistem INSW; (3) Rancangan Instruksi Presiden tentang Fasilitasi Perdagangan Babas

di Dalam Negeri; (4) Rancangan Peraturan tentang Prototype e-licencing bidang logistik

Pos; dan (5) Instruksi Presiden tentang Deregulasi untuk Meningkatkan Daya

Saing Industri.


Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan Perniagaan dan Industri

Persentase kebijakan bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi

85% 100% 118%

Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Industri dan Perniagaan yang ditindaklanjuti sebanyak 5 (lima) dari target sebanyak 5 (lima) rancangan perubahan/revisi peraturan yang ada yaitu: (1) Revisi Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman

dab Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan; (2) Revisi Perpres Nomor 180 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perpres

Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Kunjungan Kapal Wisata Asing ke Indonesia;

(3) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

(4) Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pembetukan Tim Pengawasan Barang Beredar, dan

(5) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.

Terwujudanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan daya saing nasional

Persentase kebijakan peningkatan daya saing nasional yang terimplementasi

100% 100% 100%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing nasional bidang perniagaan dan industri telah dicapai sebanyak 1 rekomendasi kebijakan dalam rangka tentang usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) yaitu :

(1). Peningkatan Daya Saing di Pasar Dalam Negeri melalui Kajian/telaahan Kebijakan Pengembangan Sistem Distribusi dan Struktur Pasar minyak goreng..


H. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2015

adalah sebagia berikut:

Pagu anggaran tahun 2015 adalah sebesar Rp.18.000.000.000,- (delapan belas miliar

rupiah) dengan rincian biaya untuk menghasilkan outcome atau sasaran yang dituju

adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Realisasi anggaran per Kegiatan

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun2015

Beberapa faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri adalah sebagai beikut:

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Pedoman Pembatasan

Pertemuan/Rapat di luar Kantor dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas

kerja aparatur, mengakibatkan realisasi belanja perjalanan sangat rendah pada

Semester II.

No

Kegiatan

Pagu Awal

Realisasi

31 Des 2015 %

1. Koordinasi Kebijakan Pengembangan

Investasi

3.500.000.000,- 2.696.260.167 77.0%

Koordinasi Peningkatan Ekspor dan

Fasilitasi Perdagangan Internasional

2.000.000.000,- 1.369.889.165 68,5%

2. Koordinasi Pengembangan dan Penerapan

Sistem National Single Window dan

Integrasi ke dalam Sistem ASW

3.000.000.000,- 2.073204.298 69,1%

3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan

Logistik Nasional

5.500.000.000,- 3.043.612.545 55,3%

4. Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar

Dalam Negeri dan Tertib Usaha

2.000.000.000,- 1.242.693.958 62.1%

5 Koordinasi Pengembangan Industri 2.000.000.000,- 1.442.172.583 72.1%

Total

18.000.000,000 11.867.833.166

65,9%


Dengan adanya restrukturisasi organisasi pada Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, DIPA Kementerian Kooordinator perlu direvisi, mengakibatkan

terhambatnya realisasi belanja barang rendah.

Efisensi penggunaan sumber daya tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang

Koordinasi Pernigaan dan Industri melalui identifikasi komponen biaya dalam suatu

keluaran yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, antara lain

Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, Paket Meeting di dalam dan diluar kota, dan

honorarium-honorarium, hasil dari efisiensi ini dialihkan dalam bentuk kegiatan yang

mendukung kebijakan penguatan daya saing di bidang perniagaan dan industri seperti

kajian/telaahan tentang struktur pasar dan sosialisasi dan uji public kepada

stakeholder tentang kebijakan yang akan dibuat/direvisi.


TABEL 9

Realisasi Anggaran per Output (Cost per Outcome)


Tahun 2015

OUTCOME

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU

REALISASI

%


Persentase rekomendasi rancangan peraturan

bidang perniagaan dan Industri yang diselesaikan.

11,261,892,000 7,179,734,169 64%

Terwujudnya Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan di bidang

Perniagaan dan Industri

Persentase rekomendasi kebijakan perniagaan dan

Industri yang terimplementasi.

4,668,307,000 3,375,510,558 66%

Terwujudnya koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan peningkatan

daya saing nasional

Persentase rekomendasi kebijakan peningkatan

daya saing nasional yang terimplementasi 2,069,801,000 1,423,699,559 68%

TOTAL DEPUTI V

18,000,000,000 11.867.833.166 65,9%


TABEL 10

Rincian Realisasi Anggaran per Kegiatan (Cost per sub output )

Asisten Deputi pada Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Tahun 2015

OUTCOME 1

SASARAN KEGIATAN (SUB OUTPUT)

PAGU

REALISASI

%


Rekomendasi Kebijakan Penerapan dan Pengembangan Sistem NSW dan Integrasi ke dalam system ASW

864,513,000

626,912,167 73%

Rekomendasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

939,600,000

571,846,558 61%

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Logistik 4,753,006,000

2,753,229,470 58%

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan sektor dan kawasan Industri

1,439,644,000

1,013,938,805 70%

Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

1,323,007,000

845,333,490 64%

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Investasi 1,446,708,000

1,059,323,279 73%

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI)

495,414,000

309,150,400 62%

JUMLAH REALISASI OUTCOME 1 11,261,892,000 7,179,734,169 64%


OUTCOME 2


PAGU

REALISASI

%


Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penerapan dan Pengembangan Sistem NSW dan Integrasi ke dalam system ASW

135,487,000 133,617,700 99%

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Penerapan dan Pengembangan Sistem NSW dan Integrasi ke dalam system ASW

2,000,000,000 1,424,399,431 71%

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen

272,792,000 272,767,300 100%

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha

275,608,000 89,210,400 32%

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan logistik dn fasilitasi perdagangan internasional

105,779,000 105,777,900 100%

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Pengembangan Logistik

252,118,000 198,851,271 79%

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan kewirausahaan, Koperasi dan UKM

213,521,000 213,520,678 100%

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Pengembangan sektor dan kawasan Industri

193,446,000 163,014,800 84%

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional

209,587,000 200,818,300 96%


Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim investasi

321,465,000 321,458,938 100%

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian Pengembangan Investasi

143,170,000 140,795,300 98%

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI)

121,440,000 121,439,600 100%

Rekomendasi pelaksanaan pengendalian peningkatan ekspor dan peningkatan investasi (PEPI)

201,309,000 200,339,850 100%

Layanan Dukungan Administrasi Kegaiatan dan Tata Kelola

222,585,000 189,549,090 85%



OUTCOME 3


PAGU

REALISASI

%


Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen

177,911,000 177,868,800 100%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pasar dalam negeri

334,089,000 174,450,100 52%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pengembangan logistic

389,097,000 275,124,104 71%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sektor dan kawasan industry

153,389,000 70,102,000 46%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor

467,406,000

327,848,225 70%

Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pengembangan investasi

547,909,000

381,603,350 70%


TOTAL DEPUTI V

18,000,000,000 12,362,291,306 68%


BAB IV

Penutup

A. Simpulan

Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinttah (SAKIP) ini

memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri selama tahun 2015.Realisasi Kinerja (performance

result) tahun 2015 dibadingkan dengan Penetapan Target Perjanjian Kinerja

(performance agreement) Tahun 2015 yaitu sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terindentifikasinya sejumlah

celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Deputi BidangKoordinasi Perniagaan dan Industri membuat Perjanjian Kinerja

tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang

ada. Perjanjian Kinerja ini telah mengacu pada Renstra Deputi BidangKoordinasi

Perniagaan dan Industri Tahun 2015-2019. Oleh karena itu indikator-indikator

kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian kinerja ini

merupakan indikator kinerja utama tingkat Deputi yang telah ditetapkan dan

telah terintegrasi dalam Renstra Deputi BidangKoordinasi Perniagaan dan

Industri tahun 2015-2019

Hasil analisis dapat disimpulkan, bahwa: 1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran terwujudnya

rancangan/rumusan peraturan bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan, yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif sebanyak 5 (lima) rancangan/rumusan peraturan perundangan yang baru , telah tercapai seluruhnya sehingga capaiannya sebesar 100%,sedangkan target yang akan dicapai sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan dibidang Perniagaan dan Industriyang terimplementasCapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif sebanyak 5 (lima) rancangan peraturan perubahan perundangan yang ada, telah tecapai seluruhnya sehingga capaian IKU sebesar 100% , sedangkan target yang akan dicapai sebesar 85%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 118%.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran Terwujudnya Peningkatan Daya Saing Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasi,Capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan akumulatif dari capaian target kualitatif 2 (dua) Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sebagai usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan/peraturan perundangan hanya tercapai sebanyak 1 (satu) rekomendasi atau 100%, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 50%.


Realisasi anggaran dan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Tahun 2015,yaitu dari pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp.18.000.000.000,-

(delapan belas miliar rupiah) realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2015

Sebesar Rp 11.867.833.166,- atau 65.9% dari total pagu anggaran, sedangkan

target realisasi yang disepakati adalah sebesar 70%.

B. Saran

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan

kebijakan di bidang perniagaan dan industri yang diemban oleh Deputi Bidang

Koordinasi Perniagaan dan Industri, kiranya perlu memperkuat peran

kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga efektif

dalam pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di seluruh

instansi/lembaga dibawah koordinasi Deputi Bidang Perniagaan dan Industri.

2. Penyusunan rencana pelaksanaan program kerja dan anggaran guna pencapaian

target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara cermat

dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan

sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor

yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah

percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan

masalah-masalah aktual di bidang perniagaan dan industri.

3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi

mekanisme menajemen internal organisasi di lingkunganDeputi Bidang

Koordinasi Perniagaan dan Industri akan ditingkatkan secara proaktif dengan

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.

4. Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera direalisasikan

sinergitas antara Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan sebagai satu kesatuan,

sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan

berbanding lurus dengan Output maupun outcomekegiatan yang bersangkutan.

Dengan sinergitas tersebut kinerja organisasi dari Deputi Bidang Koordinasi

Perniagaan dan Industri, benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntable.

5. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata

dan akuntable, dengan menerapkan fungsi reward dan punishment yang tegas

dan ketat.

-000-

Lampiran 1


Lampiran 2

Pengukuran Kinerja



Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2015

Realisasi 2015

Kinerja (%)

Program Anggaran




85%

100%

118%

Program Koordinasi KebijKan Bidang Perekonomian

18.000.000.000

12.362.291.306

69% Terwujudnya Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perniagaan dan Industri


85%

100%

118%



100%

50%

50%



Asisten Deputi Pengembangan Investasi

Sasaran Indikator Kinerja Target 2015

Realisasi 2015

Kinerja (%)

Program Anggaran


Meningkatnya Investasi Nasional

Prosentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Investasi yang ditindaklajuti

80% 80% 100%


3.500.000.000 2.723.659.807 78%

Prosentase rekomendasi Kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti

80% 75% 93%

Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan Investasi yang ditindaklanjuti

75% 75% 100%

Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan PEPI yang ditindaklanjuti

75% 75% 100%

Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Pengembangan Investasi yang ditindaklanjuti

100% 0 0

Layanan dukungan administrasi dan tata kelola pada Deputi Bidang koordinasi Perniagaan dan Industri

Jumlah (bulan) layanan dukungan administrasi dan tata kelola pada Deputi Bidang koordinasi Perniagaan dan Industri

6 6 100%



Asisten Deputi Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional


Realisasi 2015

Kinerja (%)

Program Anggaran


Meningkatnya Ekspor dan berkembangnya Fasilitasi Perdagangan Internasional

Prosentase rekomendasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional yang ditindaklajuti

80% 65% 81%


2.000.000.000

1.374.000.015 2.184.929.298

69% 73%

Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Fasilitasi Perdagangan Internasional yang ditindaklanjuti

75% 60% 80%

Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing ekspor yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Terwujudnya Sistem National Single Window yang efisien, konsisten, transparan dan simple

Prosentase rekomendasi kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Window dan Intergrasi ke dalam Sistem ASWyang ditindaklajuti

80% 85% 106%

3.000.000.000

Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Window dan Intergrasi ke dalam Sistem ASW yang ditindaklanjuti

75% 50% 67%



Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional


Realisasi 2015

Kinerja (%)

Program Anggaran

Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Meningkatnya Pengembangan Logistik Nasional untuk mendukung Kelancaraan arus barang

Prosentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Logistik yang ditindaklajuti 80% 60% 75%


5.500.000.000

3.332.982.745

61%

Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan Pengembangan Logistik yang ditindaklanjuti

75% 75% 100%

Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing Pengembangan Logistik yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%



Asisten Deputi Pengembengan Industri


Realisasi 2015

Kinerja (%)

Program Anggaran


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tersusunnya Rekomendasi kebijakan Pengembangan Sektor dan Kawasan Industri

Prosentase rekomendasi kebijakan Pengembangan Sektor dan kawasan Industri yang ditindaklanjuti

80% 92%

115%


2.000.0000.000

1.460.576.283

73%

Prosentase rekomendasi pelaksanaan pengendalian kebijakan Pengembangan sektor dan kawasan Industri yang ditindaklanjuti

75% 58% 77%

Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing sektor dam Kawasan Industri yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%



Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri dan Tertib Usaha


Realisasi 2015

Kinerja (%)

Program Anggaran


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tersusunnya Rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha

Prosentase rekomendasi kebijakan penguatan pasar dalam negeri dan tertib usaha yang ditindaklajuti

80% 100% 127%


2.000.000.000

1.286.143.158

64% Prosentase rekomendasi

pelaksanaan pengendalian kebijakan pengembangan pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti

75% 80% 107%

Prosentase Rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing pasar dalam negeri yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%


Lampiran 3 Fokus Kebijakan Kegiatan

2

PENGEMBANGAN INDUSTRI:

PETROKIMIA, KIMIA, BESI

BAJA, FARMASI, DAN ALKES

PENGEMBANGAN LOGISTIK:

KONEKTIVITAS EKONOMI DESA KE KOTA DAN PASAR

GLOBAL

AGREGATOR/KONSOLIDATOR EKSPOR

PRODUK UKM, INOVASI/TEMU

AN BARU, DAN GEOGRAPHICAL

INDICATOR

INLAND FTAINVESTASI:

INVESTMENT OUTFLOWS

PENYEHATAN STRUKTUR PASAR:

COMPETITION POLICY, PELAYANAN

PUBLIK, TERTIB KEWENANGAN ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN, DAN TERTIB

PERUNDANG-UNDANGAN

PENGUATAN INSW

Data, Monitorin

g, Dan EvaluasiMengumpulkan dan

mengupdate data

terkait:

Logistik

Ekpor/Impor

Pariwisata

Industri

Investasi

Pasar

SISLOGNAS

Konektivitas

Desa ke Kota

Efisiensi

Biaya Logistik

Peningkatan

daya saing

penyedia jasa

logistik

Teknis Pokja

Pupuk

Keberlanjutan

rekomendasi

KPK

Phase Out

Subsidi Pupuk

Mendukung

kegiatan tim

pengarah

Korespondensi

kelembagaan

Pembentukan

PEPIDA

Sektor (produk

inovatif/temuan

baru, GI, dsb)

Wilayah

(NTB, NTT, Ma

luku, Kaltara, P

apua)

INLAND FTA:

Restrukturisasi

dan

Revitalisasi

existing

industry

Promosi

industri

pertokimia, bes

i

baja, alkes, far

masi dan

kimia) Penyiapan data

ekspor impor

Pembahasan

teknis peraturan

pelaksanaannya

Dewan

Pengarah INSW

Penguatan

kelembagaan

Efektivitas

pelaksanaan

program INSW

Penguatan

Pasar Dalam

Negeri

Pengembangan

standar mutu

Kepatuhan

penggunaan

label, branding, p

ackaging

Pemanfaatan

paten public

domain (HKI)

Tertib

Persaingan

Pengembangan

Pasar


Lampiran 4


MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

TAHUN 2015

Manual

Perhitungan

Presentase Rancangan/rumusan peraturan Bidang Perniagaan dan Industri yang diselesaikan

IKU Deputi V 1

Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang

perniagaan dan industri yang menghasilkan Rancangan Peraturan Perundangan Baru bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Satuan : % Tehnik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perniagaan

dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan peraturan perundang-undangan baru dibidang perniagaan dan industri r x 100% t

Target 2015 : 5 Rancangan Peraturan Baru Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi dan ditindalanjuti ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%

3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%

4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.

Sifat Data IKU : Maximize Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder Periode Data IKU : Semesteran

Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi : Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.

Lampiran 5


Manual Perhitungan

Presentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang terimplementasikan

IKU Deputi V 2

Definisi : Implementasi fungsi pengendalian atas pelaksanaan

kebijakan bidang perniagaan dan industri oleh Kementerian/Lembaga yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri

Satuan : % Tehnik Menghitung : Implementasi pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang

perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target rancangan perubahan peraturan perundangan yang ada dibidang perniagaan dan industri r x 100% t

Target 2015 : 5 Rancangan Perubahan Peraturan Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil

monitoring dan evaluasi dinilai sebesar 5% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil monitoring

dan evaluasi dan ditindalanjuti oleh pimpinan untuk mengadakan rapat dengan kementerian/lembaga dinilai sebesar 10%

3. Rekomendasi kebijakan dari hasil monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 15%

4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 20%.

Sifat Data IKU : Maximize Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder Periode Data IKU : Semesteran Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi :

Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.


Manual

Perhitungan

Presentase Kebijakan Peningkatan Daya Saing Nasional yang terimplementasikan

IKU Deputi V 3

Definisi : Implementasi fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

bidang perniagaan dan industri yang menghasilkan rekomendasi dan berimplikasi pada usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri yang dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Satuan : % Tehnik Menghitung : Implementasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

peningkatan daya saing bidang perniagaan dan industri = realisasi dibandingkan dengan target usulan rancangan peraturan perundangan baru atau merevisi/mencabut suatu kebijakan (peraturan perundangan) dalam rangka peningkatan daya saing dibidang perniagaan dan industri r x 100% t

Target 2015 : 2 Usulan Rancangan Peraturan

Kriteria : 1. Tersusunnya Rekomendasi kebijakan dari hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi dinilai sebesar 70% 2. Tersusunnya rekomendasi Kebijakan dari hasil

Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dinilai sebesar 80%

3. Rekomendasi kebijakan dari hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rapim/Rakor/Rakortek dinilai sebesar 90%

4. Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan Draft Rancangan Peraturan/perundangan bernilai 100%

Sifat Data IKU : Maximize Sumber Data : Kementerian/Lembaga/Stakeholder Periode Data IKU : Semesteran Keterangan Lain : Analisis capaian meliputi :

Kondisi sebelum adanya peraturan, hasil dan manfaat bila peraturan terbit.


9

Rekapitulasi Deregulasi Tahap I Berdasarkan K/L ... (1/2)

NO Kementerian/Lembaga Selesai Dibahas Dikeluarkan Jumlah Keterangan

Sudah di

tandatangani

Belum di

tandatangani

(proses paraf)

A Kemenko Perekonomian 2 2 1 Perpres, 1 Inpres

B Kementerian Perindustrian 13 1 1 15 1 PP, 13 Permen

C Kementerian Perdagangan 24 4 2 2 32 30 Permen, 1 Perdirjen, 1 SE

Mendag

D Kementerian Keuangan 6 3 1 10 4 PP, 6 Permen.*) 1 Permen diusulkan

dikeluarkan

E Kementerian Pertanian 2 4 1 7 1 PP, 1 Perpres, 5 Permen

F Kementerian ESDM 5 3 2 1 11 2 PP, 7 Perpres, 1 Permen, 1

Surat Dirjen

G Kementerian Agraria dan

Tata Ruang

2 5 3*) 10 6 PP, 1 Perpres, 3 Permen

Penyelesaian 3 Permen

menunggu penetepan revisi

Perpres 71 Tahun 2012

H Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

2 2 2 Permen

I Kementerian

Ketenagakerjaan

2 1 3 2 PP, 1 MoU.*) 1 PP & 1 Mou diusulkan

dikeluarkan

J Kementerian Perhubungan 1 4 5 5 Permen.*) 4 Permen diusulkan

dikeluarkan

K Kementerian PUPR 1 1 1 PP

L Kementerian Kesehatan

1 1 1 Permen

M

Kementerian Pariwisata

2 2 2 Perpres

N

Kementerian KUKM 29 29 29 Permen .*)

Substansi 29 permen telah digabungkan/disederhanakan menjadi 16 Permen yang telah ditetapkan

O BKPM 2 2 2 Perka BPKM

P BPOM 2 2 2 Perka BPOM

Jumlah 94 22 9 9 134

116

Lampiran 6


11

Rekapitulasi Deregulasi Tahap II Berdasarkan K/L

No Kementerian/Lembaga Selesai Dibahas Jumlah Keterangan

A Kementerian Keuangan 4 4 • Percepatan pengurusan tax

allowance dan tax holiday

• Pembebasan PPN untuk alat

transportasi

• Fasilitas Pusat Logistik Berikat

• Pengurangan pajak bunga deposito

untuk DHE

4 PP (3 PP telah selesai di Paket I)

B Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

7 7 Penyederhanaan perizinan sektor

kehutanan (7 Permen)

C BKPM 4 4 Layanan Cepat Investasi 3 jam

4 Perka (2 Perka ada dalam Paket I, 2

Perka tambahan di Paket I)

Jumlah 15 - 15

12

Rekapitulasi Deregulasi Tahap III Berdasarkan K/L

NO Kementerian/Lembaga Selesai Dibahas Jumlah Keterangan

A Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/BPN

1 1 Penyederhanaan izin pertanahan untuk

kegiatan penanaman modal (1 Permen)

B Kementerian ESDM 1 1 Pengaturan harga gas

C Otoritas Jasa Keuangan 1 1 Relaksasi ketentuan persyaratan

kegiatan usaha penitipan dan

pengelolaan valuta asing oleh bank

1 1 Skema asuransi pertanian

1 1 Revitalisasi industri modal ventura

1 1 Pembentukan konsorsium pembiayaan

industri berorientasi ekspor dan ekonomi

kreatif serta usaha mikro, kecil,

menengah dan koperasi

1 1 Pemberdayaan Lembaga Ekspor

Indonesia

1 1 Implementasi one project concept dalam

penetapan kualitas kredit

Jumlah 1 7 8


13

Rekapitulasi Deregulasi Tahap IV Berdasarkan K/L


A Kemenko Perekonomian 2 2 Perluasan KUR (1 Permen, 1 Kepmen)

B Kementerian

Ketenagakerjaan

6*) 2 8 8 Permen turunan PP Pengupahan

1 Permen merupakan penggabungan 3

Permen

Jumlah 8 2 10

14

Rekapitulasi Deregulasi Tahap V Berdasarkan K/L


A Kementerian Keuangan 1 1 Revaluasi Aset (1 Permen)

1 1 Kebijakan menghilangkan pajak berganda dana investasi Real Estate, Properti, dan Infrastruktur

B BI / OJK 1 1 Deregulasi di bidang Perbankan Syariah

Jumlah 1 2 3

15

Rekapitulasi Deregulasi Tahap VI Berdasarkan K/L


A Kemenko Perekonomian 1 1 Fasiltas KEK (1 PP)

B Kementerian PUPR 2 2 Penyediaan Air (2 PP)

C BPOM 2 2 Simpifikasi Perizinan BPOM (2 Perka)

Jumlah 5 - 5

16

Rekapitulasi Deregulasi Tahap VII Berdasarkan K/L


A Kementerian Keuangan 1 1 Insentif Pajak bagi Industri Padat Karya

B Kementerian Agraria dan

Tata Ruang

3 3 2 Peraturan Menteri dan 1 Instruksi

Menteri tentang Percepatan proses

sertifikasi tanah

Jumlah 3 1 4

17

Rekapitulasi Deregulasi Tahap VIII Berdasarkan K/L


A Badan Informasi Geospasial 1 1 Penerbitan Peraturan Presiden tentang

Percepatan Pelaksanaan Kebijakan

Satu Peta pada tingkat Ketelitian Peta

Skala 1:50.000

B Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral

1 1 Percepatan pembangunan dan

pengembangan kilang minyak di dalam

negeri dalam rangka pemenuhan

kebutuhan Bahan Bakar Minyak

C Kementerian Keuangan 1 1 Revisi Peraturan Menteri mengenai

insentif Bea Masuk 0% untuk 21 Pos

tarif terkait suku cadang dan komponen

perbaikan/pemeliharaan pesawat

terbang

Jumlah 1 2 3

kementerian koordinator bidang perekonomian · peraturan bidang perniagaan dan industri yang...

Documents