BAB I

Pendahuluan

Dalam ruang lingkup ekonomi transportasi sangat memegang peranan penting

dalam kehidupan manusia dalam berkehidupan sosial,jika ditinjau dari segi makro

ekonomi,transportasi memegang peranan sentral dalam meningkatkan PDB nasional,ini

dikarenakan sifat dari transportasi mempunyai sifat derived demand yakni jikalau

penyediaan transpotasi meningkatkan maka akan memicu sebuah kenaikan dalam

angka PDB atau dengan kata lain transportasi dapat meningkatkan permintaan pada

barang lain.

Demikian pula jikalua kita meninjau pembangunan sarana dan prasarana

transportasi dalam pengembangannya didaerah yang pada intinya akan meningkatkan

PDRB,dan ketika PDRB meningkat maka akan mendorong penigkatan pendapatan

daerah tersebut dan akan pula terciptanya kesejahteraan pada masyarakat daerah

tersebut.

Akan tetapi dalam implementasinya di tataran daerah terjadinya distorsi yang

mengakibatkanya cost overhead,seperti biaya pemeliharaan infrastuktur

transportasi,sehingga perekonomiaan nasional mengalami penurunan sebagaimana

kita ketahui pembiayaan infarstruktur dianggarkan melalui anggaran

APBN,penganggaran APBN inilah yang akan menyebabkan rasio pembiayaan

pengeluaran dengan penerimaan mengalami rasio yang timpang atau rasio antara

(PDB dan APBN) mengalami ketidak berimbangan.

Maka dari itu pengembangan infrastruktur transportasi yang efektif haruslah

mengikut sertakan peranan dari berbagai pihak,misalnya peranan pemerintah dalam

penganggaran yang efisien dan transparan,dan turut bermitra dengan pihak

swasta,sehingga dapat tersedianya infrastruktur transportasi sampai kedaerah daerah

yang menyebabkan peningkatan perekonomian secara nasional,maka dari itu butuh

kebijakan otonomi daerah dari arah BOTTOM-UP yang dimana arah kebijakan menuju

peningkatan nasional.

BAB II

Pembahasan

I. Transportasi dan Pembangunan Perekonomian Daerah

a. Transportasi sebagai Kebutuhan Dasar dan Prasyarat Pembangunan

Ekonomi

Pada awalnya infrastrukur seperti transportasi berperan dalam memenuhi

kebutuhan dasar manusia. Berbagai aktifitas terkait dengan pemenuhan

kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik, sekarang

transportasi berperan penting dalam mengoakomodasi aktifitas social dan

ekonomi masyarakat. Peran lain pada tahap ini adalah sebagai fasilitas bagi

system produksi dan investasi sehingga memberikan dampak positif pada

kondisi ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah.

Disisi lain, pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka

aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada

peningkatan daya beli masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup,

dengan mengupayakan kombinasi yang optimum antara pertumbuhan ekonomi

dengan upah minimum pekerja. Penanggulangan kemiskinan memerlukan

penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program – programnya yang didesain

melalui partisipasi aktif masyarakat serta pembedayaan langsung.

2. Transportasi dan Daya Saing

Daya saing merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan posisi

Indonesia dalam kerangka perdagangan global. Dalam bidang ekonomi, upaya

peningkatan daya saing dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memacu

pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan

hambatan perdagangan dalam dan luar negeri, meningkatkan pembiayaan

perdagangan, serta mempromosikan dan mengembangkan produk ekspor dan

pariwisata.

Dalam jangka menengah akan dilakukan langkah – langkah untuk meningkatkan

daya saing, antara lain dengan terus memperkuat institusi pasar serta

mengmbangkan industri berkeunggulan kompetitif berlandaskan keunggulan

komparatif didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Transportasi dan Otonomi Daerah

Dampak postif diberlakukan otonomi daerah adalah memberikan keleluasan

bagi daerah untuk menentukan alokasi pembiayaan prasarana transportasi yang

akan mereka rencanakan dan juga meningkatkan sumber penerimaan bagi

pembiayaannya. Namun disisi lain, ekses dari kebijakan otonomi daerah yakni

timbulnya ketidakpastian bagi para pelaku usaha dalam halnya tumpang

tindihnya peraturan daerah yang dapat menghambat tumbuhnya iklim usaha.

Factor-faktor kunci tata pemerintahan yang baik, yakni

a) Kemampuan Teknis dan manajerial

b) Kapasitas organisasi

c) Kapasitas hokum

d) Akuntabilitas

e) Transportasi dan system informasi yang terbuka.

II. Indikator Pelayanan Transportasi

Krisis ekonomi menyebabkan berbagai prasarana transportasi yang telah

dibangun mengalami kerusakan karena minimnya biaya yang dialokasikan untuk

penyediaan dan pemeliharaannya. Prioritas pemerintah pada waktu itu adalah

melakukan perbaikan sector financial.

Akibat kerusakan infrastruktur, system jaringan jalan nasional, provinsi, dan local

yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, regional dan

local, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Karakteristik transportasi di Indonesia pada saat ini mengalami kondisi-kondisi

sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan rendah

2. Kuantitas/ Cakupan pelayanan yang terbatas

3. Keberkelanjutan pelayanan kurang terjamin

4. Kebijakan tarif yang tidak fair dan terbuka

5. Kerangka peraturan per-UU-an yang kadang bias dan kurang konsisten.

Beberapa factor penyebab kerusakan jalan :

a. Lalu lintas kendaraan yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi

beban. Makin banyak beban berulang yang terjadi, makn besar tingkat

kerusakan jalan. Kerusakan terjadi jika daya dukung perkerasan lebih kecil

dari beban lalu lintas

b. Air, yang berasal dari hujan dan naiknya air tanah akibat sifat kapilaritas.

Makin buruk penanganan system draenase, makin besar peluang air untuk

merusak jalan

c. Material konstruksi perkerasan, makin banyak kesalahan dalam pemilihan dan

perencanaan material konstruksi maka makin mempercepat kerusakan jalan.

d. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, kemungkinan disebabkan oleh system

pelaksanaan yang kurang baik atau sifat asli tanah dasarnya memang kurang

baik.

e. Iklim dan cuaca, Indonesia beriklim tropis dimana temperature udara rata-rata

32 C yang memberikan dampak terhadap keamanan aspal yang akhirnya

berdampak terhadap jalan keropos serta curah hujan yang tinggi yang akan

masuk ke lubang-lubang udara (voids) perkerasan jalan.

f. Proses pemadatan perkerasan di atas tanah dasar kurang baik.

Disamping transportasi darat, Indonesia adalah Negara Maritime dengan potensi laut

nasional yang sangat besar, namun hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan secara

maksimal. Minimnya armada nasional menjadi masalah yang sangat penting. Hal ini

menyebabkan kapal-kapal nasional memiliki kemampuan angkut barang (cargo)

terbatas.

Untuk menjawab masalah tersebut adalah adanya integrasi, dimana berbagai layanan

transportasi harus ditata ulang sehingga saling integrasi misalnya truck pengangkut

container, kereta api pengangkut barang, pelabuhan peti kemas dan angkutan laut

peti kemas lainnya, semuanya harus terintegrasi dan memungkinkan system transfer

yang menerus (seamless).

System transportasi merupakan perekat bangsa dan Negara. Jaringan jalan dari

Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaud hingga Kupang, merupakan perekat

NKRI, karenanya pembenahan sector transportasi harus dilakukan secara sistematis

dengan tahapan-tahapan yang pasti, termasuk didalamnya pemberdayaan angkutan

dalam negeri baik di darat, laut dan udara. Angkutan laut ke pulau-pulau terpencil dan

daerah-daerah terisolir akan merupakan layanan yang sangat esensial bagi daerah

tersebut, khususnya dalam membuka akses dan mengembangkan ekonomi local.

III. Pengembangan Infrastruktur Transportasi, Kebijakan, Pembiayaan, Kerangka

Peraturan dan Kelembagaan

1. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi

Arah kebijakan umum sector transportasi adalah untuk menuju pelayanan jasa

transportasi yang efektif dan efisien pada suatu wilayah, dan mewujudkan

pelayanan secara intermoda. Upaya tersebut antara lain :

a. Tersedianya pelayanan jasa transportasi yang berkualitas

b. Mendorong keikutsertaan investasi swasta dan memperjelas hak dan

kewajiban masing-masing pihak yang terkait

c. Optimalisasi penggunaan dana pemerintah baik untuk operasional,

pemeliharaan, rehabilitasi maupun investasi melalui penyusunan prioritas

program yang diwujudkan dalam kegiatan.

d. Melakukan restrukturisasi kelembagaan penyelengaraan transportasi di

tingkat pusat dan daerah

e. Meningkatkan keselamatan operasional baik sarana dan prasarana

transportasi

f. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa

transportasi

2. Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Pembiayaan proyek transportasi pada dasarnya mengandung sejumlah resiko

investasi. Hal ini dikarenakan karakteristik proyek itu sendiri yang antara lain

bersifat ;

a. Capital-intensive dengan jangka waktu pengembalian yang panjang antara

10 hingga 30 tahun

b. Diperlukan investasi terus menerus pada asset tetap untuk menjaga

kinerja pelayanannya

c. Proyek infrastruktur transportasi merupakan proyek yang sangat high

leverage di dalam intensitas permodalannya.

d. Pembangunan infrastruktur transportasi memerlukan investasi yang

teramat besar di awal investasi (high front-end capital outlays)

e. Arus penerimaan dari pelayanan proyek transportasi pada umumnya

hanya dapat menyediakan modal awal bagi pengembangan saja.

BAB III

Penutup

Ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari hasil pembahasan sebelumnya :

a. Transportasi sebagai Kebutuhan Dasar dan Prasyarat Pembangunan Ekonomi,

pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas

sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan

daya beli masyarakat.

b. Daya saing merupakan salah satu elemen penting dalam penentuan posisi

Indonesia dalam kerangka perdagangan global. Dalam bidang ekonomi, upaya

peningkatan daya saing dalam jangka pendek dapat dilakukan dengan memacu

pemanfaatan kapasitas industri yang menganggur melalui pengurangan

hambatan perdagangan dalam dan luar negeri, meningkatkan pembiayaan

perdagangan, serta mempromosikan dan mengembangkan produk ekspor dan

pariwisata.

c. Dampak postif diberlakukan otonomi daerah adalah memberikan keleluasan bagi

daerah untuk menentukan alokasi pembiayaan prasarana transportasi yang akan

mereka rencanakan dan juga meningkatkan sumber penerimaan bagi

pembiayaannya.

d. adanya integrasi, dimana berbagai layanan transportasi harus ditata ulang

sehingga saling integrasi misalnya truck pengangkut container, kereta api

pengangkut barang, pelabuhan peti kemas dan angkutan laut peti kemas

lainnya, semuanya harus terintegrasi dan memungkinkan system transfer yang

menerus (seamless).