HASIL PEMBAHASAN KOMISI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

PROGRAM MODERASI BERAGAMA DALAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

LATAR BELAKANG

• Fikih haji selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan situai dan kondisi di Arab Saudi dan perubahan kebijakan pemerintah. Untuk itu, jemaah harus memiliki wawasan yang luas tentang alternatif2 hukum fikih supaya dapat mengambil sebuah keputusan hukum yang sesuai dengan konteks dan keadaan riil. Tidak bisa jemaah haji mengambil satu pendapat secara kaku dengan tanpa mempertimbangkan perkembangan kondisi (perspektif talfiq). Selain itu, dengan pemahaman yang luas, jemaah tidak mudah menghakimi atau menyalahkan pihak lain yang memiliki pemahaman yang berbeda (penguatan 4 karakter moderat).

PERSPEKTIF • Perspektif moderasi dimaksud adalah cara pandang, sikap dan praktek

moderat, ma baina al-ghuluw wa at-taqshir. Secara teknis, paling tidak ada tiga prinsip dalam penerapan prinsip wasatiyah.

– Pertama, hikmah, wisdom. Ini berarti pelaksanaan ibadah haji harus didasarkan pada pemahaman atau ilmu manasik yang memadai, termasuk filosofi dan hikmah pelaksanaan ibadah.

– Kedua, adab, ‘iffah, purity. Artinya, dalam pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan dengan memenuhi adab dan tata krama, tanpa menyakiti orang lain. Segala macam perbedaan pemahaman, bisa ditenggang dan bahkan disatukan dengan mengacu pada pedoman manasik Kementerian Agama.

– Ketiga, kehati-hatian, dimana seluruh aktifitas, langkah dan ibadah dilakukan dengan tenang, cermat dan tertib sesuai dengan ketentuan, dalam posisi sebagai tamu Allah dan tamu negara Arab Saudi.

• Ibadah haji yang dilaksanakan dalam bingkai demikian inilah sesungguhnya ibadah haji yang dicontohkan Nabi. Melalui edukasi kepada jamaah haji, selanjutnya diharapkan jamaah haji memperoleh kemabruran dan sekaligus menjadikan jamaah haji sebagai duta diplomasi yang menampilkan wajah toleransi, jauh dari sikap tatharruf

BENTUK KEGIATAN MODERASI DALAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

KARAKTERISTIK BUKU “MODERASI FIKIH HAJI”

• Penguatan 4 karakter moderat sebagai gambaran ideal jemaah haji Indonesia (terbuka, Sadar keterbatsan diri, Tawadhu , Berpikir untuk kemaslahatan orang lain)

• Penguatan perspektif bolehnya talfiq hukum dalam ibadah haji dengan penerapan hukum mengacu pada kombinasi antara aspek kekuatan hukum dan kemaslahatan.

• Secara tematik menjelaskan masalah fikih haji yang berpotensi menimbulkan sikap ghuluww au at-taqshir, pada seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji

• Menyajikan perspektif mazhab-mazhab fikih (dari qaul arjah, rajih dan marjuh) pada tema-tema terkait

• Menjelaskan perkembangan situasi dan kondisi di Arab Saudi serta kemungkinan kondisi jemaah haji yang menjadi faktor penentu dalam keputusan hukum

• Menjelaskan perubahan kebijakan pemerintah (Indonesia dan Arab Saudi) yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan ibadah haji

IDENTIFIKASI TEMA-TEMA MODERASI DALAM HAJI DAN UMRAH

• Sasaran buku utk jemaah yAng sudah daftar maupun yg akan berangkat. Diharapkan setelah daftar segera bersiap, termasuk memahami perspetif moderasi dalam haji.

• Tahap Persiapan • Memilih umrah ketimbang daftar haji ; bahkan umrah dulu lalu berdoa di

sana supaya bisa daftar haji (moderasi thd marketing umrah) • Memahami dan menyadari istithaah sebagai syarat haji (melihat kasus2 yg

melaporkan sampai ombusmend dan pejabat terkait), seharusnya jemaah sumeleh.

• Tawasuth dalam soal walimatus safar

• Keberangkatan dari rumah ke embarkasi – Fikih jama’ qashar sholat, terkait dengan jadwal keberangkatan

yang tidak sinkron dengan jadwal waktu sholat

• Dst…..(menjadi tugas tim untuk mengelaborasi)

TARGET 2020-2024

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KINERJA 2020-2024 DITJEN PHU

1. Meningkatkan diplomasi dengan Pemerintahan Arab Saudi sebagai upaya peningkatan kuota jemaah haji dan pelayanan serta perlindungan jemaah haji

2. Kloter Berbasis Wilayah dilakukan sedini mungkin untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan

3. Respon darurat di Armuzna sebagai bagian dari prosedur Pusat Krisis dengan melibatkan muassasah

4. Penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan Siskohat

5. Konsumsi Full Covered, yaitu dengan penambahan konsumsi pada masa peak season

6. Revitalisasi Pengembangan Asrama Haji, selain untuk memberikan layanan kepada jemaah saat operasional haji, juga untuk kegiatan layanan sosial masyarakat

7. Pembangunan Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) untuk mempercepat serta meningkatkaN layanan haji dan umrah di kabupaten/kota

8. Manasik Sepanjang Tahun untuk menambah pengetahuan manasik haji bagi jemaah

9. Efisiensi Proses Visa, yaitu dengan verifikasi dan visa request dilakukan di Kanwil

• Menyelenggarakan Jum’at manasik sepanjang tahun di tingkat Kecamatan (cacatan evaluasi : Perlu ditingkatkan intensitas keterlibatan kesehatan di Jum’at Manasik, tidak hanya 8 materi. Kab/Kota dapat menindaklanjuti berdasar MOU Manasik Sepanjang Tahun) Target Waktu : Tahun 2020 s.d 2024 Anggaran : Swadaya

• Mendorong penyusunan Perda dukungan penyelenggaraan Ibadah Haji, dengan tahapan mulai dari pembentukan Tim, mendalami proses dan tahapan penyusunan Perda, bencmark pada daerah yang telah memiliki perda Haji, studi banding ke daerah yang sudah memiliki Perda Haji, sounding ke DPRD dan Bupati) Target Waktu : Tahun 2020 s.d 2024 Anggaran : DIPA

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KINERJA BIDANG PHU 2020-2024

• Pemilahan jemaah udzur, disabilitas dan berkebutuhan khusus (berdasar kompetensi, usia atau kesehatan) dan memberikan pembinaan sesuai kebutuhan (baik dengan bimbingan klasikal maupun privat) dengan mengacu pada best practices di Kec. Pleret. Target waktu : Tahun 2020 s.d 2024 Anggaran : Swadaya

• Penguatan peran karu karom melalui pembuatan modul dan pelatihan karu karom dan petugas haji Target waktu : Tahun 2020 s.d 2024 Anggaran : Kerjasama dengan BPS-BPIH dan Pihak lain

• Penyusunan Modul Jumat Manasik Target waktu : Tahun 2020 Anggaran : Kerjasama dengan BPS-BPIH dan Pihak lain

• Peningkatan peran Pembimbing Bersertifikat dan Alumni Petugas Haji berbasis kecamatan, dengan menyiapkan database dan mensosialisaiskan kepada KUA Target waktu : [2020 s.d 2024]

Anggaran : -

Catatan : Evaluasi tahun depan, perlu djajagai kemungkinan pemadatan materi manasik dan diberikan alokasi waktu untuk manasik berbasis regu sebagai basis penyusunan kloter oleh KUA Kecamatan.

• Mengawal percepatan pembangunan asrama haji embarkasi Yogyakarta Target waktu : Tahun 2020

Anggaran : DIPA

• Menyusun perencanan asrama haji transit Yogyakarta Target waktu : 2021

Anggaran : DIPA

• Pembangunan asrama Haji Transit Yogyakarta sebagai dampak pembangunan TOL dan menyongsong penetapan sebagai UPT dan PNBP

Target waktu : Tahun 2021-2024

Anggaran : SBSN

• Optimalisasi peran PLHUT untuk memberikan layanan satu atap pada Kemenag Gunungkidul dan Bantul Target waktu : Tahun 2021

Anggaran : DIPA

• Pembentukan satgas umrah dan haji khusus di tingkat Provinsi Target waktu : Tahun 2020 Anggaran : DIPA

• Penguatan kemandirian jemaah haji mulai dari pendaftaran, persiapan (pembuatan dokumen paspor) manasik dan perjalanan ibadah haji Target waktu : Tahun 2020-2024 Anggaran : DIPA

• Intensifikasi bimbingan kesehatan jemaah haji melalui internalisasi budaya PHBS Target waktu : Tahun 2020-2024 Anggaran : Sadaya

• Pendaftaran calon petugas haji ditambahkan persyaratan untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan manasik haji sepanjang tahun Target waktu : Tahun 2021-2024 Anggaran : -

PROGRAM PRIORITAS / UNGGULAN BIDANG PHU TAHUN 2020

• Menyelenggarakan Jum’at manasik sepanjang tahun di tingkat Kecamatan (cacatan evaluasi : Perlu ditingkatkan intensitas keterlibatan kesehatan di Jum’at Manasik, tidak hanya 8 materi. Kab/Kota dapat menindaklanjuti berdasar MOU Manasik Sepanjang Tahun) Target Waktu : Tahun 2020 Anggaran : Swadaya

• Mendorong penyusunan Perda dukungan penyelenggaraan Ibadah Haji, dengan tahapan mulai dari pembentukan Tim, mendalami proses dan tahapan penyusunan Perda, bencmark pada daerah yang telah memiliki perda Haji, studi banding ke daerah yang sudah memiliki Perda Haji, sounding ke DPRD dan Bupati) Target Waktu : Tahun 2020 Anggaran : DIPA

• Pemilahan jemaah udzur, disabilitas dan berkebutuhan khusus (berdasar kompetensi, usia atau kesehatan) dan memberikan pembinaan sesuai kebutuhan (baik dengan bimbingan klasikal maupun privat) dengan mengacu pada best practices di Kec. Pleret. Target waktu : Tahun 2020 Anggaran : Swadaya

• Penguatan peran karu karom melalui pembuatan modul dan pelatihan karu karom dan petugas haji Target waktu : Tahun 2020 Anggaran : Kerjasama dengan BPS-BPIH dan Pihak lain

• Penyusunan Modul Jumat Manasik Target waktu : Tahun 2020 Anggaran : Kerjasama dengan BPS-BPIH dan Pihak lain

• Peningkatan peran Pembimbing Bersertifikat dan Alumni Petugas Haji berbasis kecamatan, dengan menyiapkan database dan mensosialisaiskan kepada KUA Target waktu : Tahun 2020

Anggaran : -

Catatan : Evaluasi tahun depan, perlu djajagai kemungkinan pemadatan materi manasik dan diberikan alokasi waktu untuk manasik berbasis regu sebagai basis penyusunan kloter oleh KUA Kecamatan.

• Mengawal percepatan pembangunan asrama haji embarkasi Yogyakarta Target waktu : Tahun 2020

Anggaran : DIPA

• Fiksasi rencana pembangunan Tol dan dampaknya kepada asrama haji Target waktu : 2020

Anggaran : DIPA

• Pembentukan satgas umrah dan haji khusus di tingkat Provinsi Target waktu : Tahun 2020

Anggaran : DIPA

• Penguatan kemandirian jemaah haji mulai dari pendaftaran, persiapan (pembuatan dokumen paspor) manasik dan perjalanan ibadah haji Target waktu : Tahun 2020

Anggaran : DIPA

• Intensifikasi bimbingan kesehatan jemaah haji melalui internalisasi budaya PHBS Target waktu : Tahun 2020

Anggaran : Sadaya

REKOMENDASI UNTUK KOMISI KEBIJAKAN

• Mengarahkan seluruh satker / unit Kemenag DIY untuk melaksanakan kegiatan di asrama haji untuk mendorong PNBP asrama haji.

• Rekrutmen petugas PPIH Arab Saudi diatur sebagai berikut : – Diutamakan bagi ASN yang memberikan layanan pada Bidang

dan atau seksi PHU, diatur melalui pemberian rekomendasi pendaftaran.

• Rekrutmen petugas PPIH Kloter diatur sebagai berikut : – Pegawai di luar Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibatasi

maksimal (2) dua kali bertugas – Pegawai di lingkungan penyelenggaraan haji dan umrah dibatasi

maksimal 3 (tiga) kali bertugas – Jeda antara tugas sebelum dan berikutnya minimal 3 tahun

(mendaftar pada tahun keempat)

• Pembuatan edaran Kakanwil tentang Jum’at Manasik ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota, Kepala KUA, tembusan ke Dinkes, Bag Kesra, FKAPHI, KBIHU dan Kepala Puskesmas.