!#$&%8 )*&+&(,&-*( *%@'2&'* a&%&(,&-*...manasik haji...
TRANSCRIPT
!Realita HajiEdisi I April/2014
!"#$%&'&%()*&+&(,&-*(
./01
234556
7$$!"%8"#9#&&%:"$&%8&%(,&-*
:3;<=5>5?
!"#$&%8*%@"'2&'*A&%&(,&-**%A9%"'*&
EDISI 01 April/2014
" Realita HajiEdisi I April/2014
3456
14162022283233343637404142
34IDA FAUZIAH
Yang Penting Bagaimana Mendekatkan Pandangan Pemerintah dan DPR
Menggagas Investasi Dana Haji
8
RUU Pengelolaan
Keuangan Haji
16
10Antara Malaysia dan Kita
Salam Redaksi Surat Pembaca SorotanFokus Realita Wacana Kebijakan Telaah Liputan Hajisiana HikmahMasaTokoh Manasik Haji Wanita Layanan Haji Resensi PIAK
A5BC5D(*E<
!Realita HajiEdisi I April/2014
EMBANGUN gagasan pada dasarnya adalah membangun dunia. Bukan hanya karena dunia ini, senyatanya, digerakkan dan dipimpin oleh sedikit gagasan, tetapi juga karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bukan sekadar tinggal di dunia,
PengarahAnggito Abimanyu
Penanggung JawabKhasan FaoziM. Attamimy
Cepi SupriatnaSri Ilham Lubis
Ramadhan Harisman
Pimpinan RedaksiMoh. Hasan Afandi
Wakil Pimpinan RedaksiMahmudi Affan Rangkuti
Redaktur AhliM Amin AkkasAli Rokhmad
SekretariatTamriyanto
M. Khoiron DuroriNurhanuddin
Eko Dwi IriantoFajris Saidah
Reza MuhammadHerianto
WidyaningsihAhmad RizalTri Rostinanti
Dhias Rangga AnantaM Luthfi Makki
Mereka yang pesimis mungkin akan mencibir paragraf di atas. Buat mereka, dunia ini tetap akan berjalan dan bekerja tidak peduli apapun yang kamu pikirkan tentangnya. Dunia abai terhadap nasibmu dan yang bisa kamu lakukan hanyalah me-manfaatkannya jika ada kesempatan.
Kalimat-kalimat di atas tidak ditujukan kepada kerja keras kami, awak Realita Haji, mewujudkan edisi perdana untuk tahun ini. Walaupun kerja ini sangat mengesankan namun kami masih jauh dari kategori pembangun gagasan. Sebagai pekerja media, tugas utama kami hanyalah menyiarkan gagasan-gagasan.
Apresiasi mendalam kami adalah kepada mereka yang tanpa lelah sedang menyiapkan gagasan Pengelolaan Keuangan Haji. Demikian penting makna gagasan tersebut hingga kami memutuskan untuk menjadikannya fokus utama majalah Realita Haji edisi ini. Kami ingin menjadi saksi yang bisa mengabarkan kepada dunia, utamanya umat Islam di Indonesia, bahwa tidak ada yang mustahil selama itu diperjuangkan dengan gigih.
Selain mengkaji tentang pengelolaan dana haji, edisi perdana ini juga memuat tentang pelunasan haji yang dalam waktu dekat diberlakukan. Insyaallah, jika tak ada aral melintang, Perpres BPIH akan terbit akhir bulan ini yang dilanjutkan dengan pelunasan. Kami berharap informasi ini mendorong calon jemaah yang masuk kuota haji tahun ini dapat bersiap lebih dini.
Beberapa laporan ringkas, terkini, maupun populer juga termuat dalam edisi ini, semoga dapat mengisi dahaga informasi setelah cukup lama kami tidak hadir di hadapan pembaca. Beberapa format rubrik lama tetap kami pertahankan, misalnya rubrik PIAK (Program Inisiatif Anti Korupsi) di halaman paling akhir yang kami anggap menjadi salah satu missi utama kami.
Terdapat juga rubrik baru yang kami nilai perlu hadir, setelah kami melakukan evaluasi menyeluruh, yang utama adalah manasik haji, haji wanita, hikmah, dan masa.
Akhirnya, kami hanya bisa berharap para pembaca dapat menikmati Realita Haji edisi ini. Jika ada kekurangan, dalam bentuk dan wujud apapun, tak lain karena kekhilafan kami.
Selamat membaca.
Mnamun ia tinggal bersama dunia. Gagasanlah yang membedakan apakah seorang hanya tinggal di dunia ataukah ia tinggal bersama dunia.
Saksi Gagasan Besar
ILU
STRA
SI :
FARI
D
'545F(73G5>E<
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp. (021) 3811642-3811654-3800200,
Fax. (021) 3800174Tromol Pos 3500/Jakarta
Jakarta - 10710
" Realita HajiEdisi I April/2014
UANG PERCEPATANAssalamualaikumSaya mendaftar haji tahun
2013 di satu Tour and Travel di Jakarta, saya dapat kabar dari pimpinan travel bahwa kami berangkat tahun 2014. Dengan cepat kami melunasi biaya haji kami + uang percepatan keberangkatan sebesar Rp 25.000.000 per orang. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada “uang percepatan keberangkatan” itu?
Waalaikum salam Wr WbDi regulasi kami tidak ada yang
namanya uang percepatan haji, yang ada setoran awal haji. Setelah ibu melunasi setoran awal haji, akan mendapatkan nomor PORSI yang bisa dicek kapan berangkatnya di http://haji.kemenag.go.id/v2/node/955358. Tim Redaksi
BADAL HAJIAssalamualaikum Wr WbBolehkah yang sudah berhaji
10 tahun yang lalu, mendaftar haji lagi dengan niat menghajikan nenek almarhum?
Waalaikum salam Wr WbBoleh Bapak/Ibu. Karena yang bisa
melakukan badal haji adalah orang yang sudah pernah berhaji.
Tim Redaksi
PELUNASAN BPIH KHUSUSAssalamualaikum Wr Wb Saya Erwanti, mau
menanyakan tentang ONH plus. Kedua orang tua saya insyaallah berangkat tahun ini. Saya mau menanyakan kapan pelunasan BPIHnya dan apakah ongkos haji plus mengalami kenaikan serta berapa?
Waalaikum salam Wr WbPelunasan BPIH ONH Plus harus
menunggu Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang pelunasan BPIH khusus tahun 2014, Insyaallah keputusan tersebut akan keluar akhir bulan ini.
Tim Redaksi
ESTIMASI KEBERANGKATAN HAJI
Assalamualaikum Wr Wb Saya sudah mendaftar haji
di Kemenag Bangkalan tanggal 13 Januari 2014 lalu, saya coba cari di search engine untuk estimasi keberangkatan kok belum bisa? Apa ada yang error atau bagaimana? Nomor SPPH saya dan suami 131600039 dan 131600038.
Waalaikum salam Wr Wbuntuk nomor yang ibu punya
memang nomor SPPH dan bukan nomor Porsi. Untuk mendapatkan nomor Porsi, ibu harus datang ke bank untuk melakukan pembayaran setoran awal Haji. Terima Kasih
Tim Redaksi
HAJI ANAK 17 TAHUNAssalamualaikum Wr Wb Saya mau tanya apakah anak
di bawah umur 17 tahun boleh mendaftar haji? Mengingat daftar tunggu yang begitu lama, kalau memang boleh, apakah prosesnya sama seperti orang dewasa?
Waalaikum salam Wr WbSurat Edaran Dirjen PHU
memperbolehkan anak di bawah 17 tahun mendaftar sebagai calhaj. Akan tetapi apakah pihak bank nanti mau membukakan rekening? Karena anak dibawah 17 tahun belum memiliki KTP. Bapak bisa langsung
menanyakan di bank setempat. Terima Kasih
Tim Redaksi
PENGURANGAN KUOTAAssalamualaikum Wr Wb Saya, Adi Yunanto, mau
bertanya sampai kapan pengura-ngan kuota haji indonesia? Apakah pengurangan tersebut otomatis akan mengurangi porsi kuota pd tahun berikutnya? Terimakasih.
Waalaikum salam Wr WbPengurangan kuota diperkirakan
sampai dengan tahun 2017/2018 hal ini terkait dengan penyelesaian proyek Masjidil Haram yang selesai pada perkiraan tahun tersebut. Terima Kasih
Tim Redaksi
JADWAL KEBERANGKATANAssalamualaikum Wr Wb Saya Aninta Rachmandari ,
ingin bertanya tentangJadwal keberangkatan haji tahun ini, kapan diumumkannya ? Tks.
Waalaikum salam Wr Wbjadwal keberangkatan silahkan
kunjungi http://haji.kemenag.go.id/.../pub.../rencana-perjalanan-hajiTim Terimakasih
Tim Redaksi
'HD5C(!3F;5I5
#Realita HajiEdisi I April/2014
badan khusus yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Badan tersebut haruslah sebuah lembaga nirlaba, profesional, dan berada dalam satu garis koordinasi dengan Kementerian Agama agar program yang dikembangkan sejalan dengan program peningkatan pelayanan haji dan pembinaan manasik jemaah haji.
Berangkat dari kebutuhan di atas, RUU Pengelolaan Keuangan Haji diajukan sebagai landasan
pengelolaan keuangan haji dan ditujukan tidak hanya mendapatkan nilai manfaat sebesar mungkin, namun juga menjamin investasi dilakukan secara aman, benar, dan syar’i. Investasi langsung juga dapat ditujukan untuk sektor usaha yang berkaitan dengan peningkatan kua-litas pelayanan haji. Sehingga tidak hanya menjadikan return yang lebih tinggi sebagai tujuan, namun juga menyasar pada pengembangan sosial dan ekonomi ummat.
Saat ini, RUU Pengelolaan Keu-angan Haji dalam proses pembahas-an antara pemerintah dengan DPR. Keduanya, baik eksekutif dan legislatif optimis RUU Pengelolaan Keuangan Haji dapat disahkan menjadi Undang-undang pada bulan Oktober 2014. Mengingat pentingnya RUU ini, diper-lukan dukungan semua pihak untuk merealisasikannya dengan semangat yang sama yaitu perlindungan, trans-paransi, dan optimalisasi keuangan jemaah haji.
transparan tidaklah cukup. Masih dibutuhkan satu prinsip lainnya, yaitu optimal. Prinsip terakhir terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat seoptimal mungkin untuk peningkatan layanan bagi je-maah haji.
Nilai manfaat keuangan haji di-gunakan untuk menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji dan nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Dari rata-rata biaya riil penyelenggaraan ibadah haji tahun 2014 sebesar 47,9 juta rupiah per jemaah, 14,1 juta rupiah berasal dari nilai manfaat. Meningkat dari semula 8,8 juta rupiah per jemaah pada tahun 2012.
Penempatan dana haji pada in-strumen keuangan seperti deposito dan sukuk selama ini dirasa belum memberikan nilai manfaat yang op-timal, karena masih banyak instrumen investasi lainnya yang masih terbuka luas dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar jika dikelola de-ngan baik dan benar. Sayangnya, investasi-investasi tersebut belum bisa dilakukan karena belum adanya regulasi yang spesifik mengatur pe-ngelolaan keuangan haji.
Dengan nilai dana haji yang sema-kin besar, jemaah yang semakin banyak, serta masa tunggu yang semakin lama, dibutuhkan sebuah
M ELANDASKAN penge-lolaan keuangan haji hanya pada prinsip pro-fesional, amanah dan
Dengan nilai dana haji yang semakin besar, jemaah yang semakin banyak, serta masa tunggu yang semakin lama, dibutuhkan sebuah badan khusus yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
OptimalisasiNilai Manfaat Dana HajiPEMIMPIN REDAKSI MAJALAH ‘REALITA HAJI’MOH. HASAN AFANDI
ILU
STRA
SI :
FARI
D
DOK.
RH'JDJC5?
!
!
$ Realita HajiEdisi I April/2014
ARI total dana haji itu, sebanyak Rp 35 triliun telah diinvestasikan dalam bentuk Surat Berharga
Dulu, Sekarang dan Masa Depan
Pengelolaan dana haji merupakan
persoalan serius yang perlu dicermati
dan diperbaiki untuk mendukung
penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya,
jumlah dana haji di Kementerian Agama
kini mencapai sekitar Rp 64,5 triliun dari dana setoran awal
dan Rp 2,3 triliun dari Dana Abadi Umat.
Pengelolaan Dana Haji:
Syariah Negara (SBSN/sukuk) dan senilai Rp 32 triliun ditempatkan di perbankan konvensional dan syariah. Diprediksi akumulasi dana tersebut akan mencapai Rp 100 triliun dalam beberapa tahun mendatang, satu jumlah yang fantastis.
Kisah tentang akumulasi dana haji bermula sejak 2004, ketika Kementerian Agama memberlakukan sistem pembayaran setoran awal (downpayment) untuk biaya penye-lenggaraan ibadah haji (BPIH). Selama 2 tahun biaya terkumpul, dana haji praktis menjadi aset diam. Setoran BPIH hanya mengendap di Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang diatasnamakan Menteri Agama di BI tanpa mendapat manfaat (return), hanya memperoleh jaminan konversi ke US dollar.
Pada tahun 2006, setoran di BPS BPIH mulai dikelola dalam bentuk bentuk giro, deposito dan tabungan di bank umum. Bahkan kemudian, sejak tahun 2009, dana haji juga mulai
diinvestasikan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). Investasi pada Sukuk memberikan keuntungan yang
lebih besar daripada deposito dengan imbal hasil mencapai 8,1 persen pertahun, dengan pajak dari imbal hasil pertahun yang hanya sebesar 15 persen pertahun, sementara untuk deposito mencapai 20 persen, sehingga nilai kemanfaatan untuk jemaah bisa meningkat.
Profesionalitas pengelolaan dana haji juga wajib diiringi dengan prinsip syar’i, termasuk di dalamnya menyangkut jenis bank penerima setoran. Mengacu kepada Keputusan Menteri Agama No.30/2013, dana haji harus ditempatkan pada perbankan syariah. Ditargetkan dana haji yang tersimpan pada bank konvensional pada Juni 2014 mendatang sudah dipindahkan ke perbankan syariah. Untuk itu, telah ditunjuk 17 BPS BPIH dari bank syariah, serta 3 bank transito, yakni BNI, BRI dan Mandiri.
Melihat potensi keuangan haji yang makin hari makin membesar, mulai mengemuka pandangan untuk meningkatkan lagi nilai kemanfaatan
D
GRAFIK INVESTASI PENEMPATAN DANA HAJITahun 2010 - 2013
Sumber: Ditjen PHU Kemenag 2014
K34<65C(LJC3?E<(
>3H5?M5?(65=<(
N5?M(F5><?(
65D<(F5><?(
F3F;3E5DO(FH45<(
F3?M3FH>5(
L5?G5?M5?(
H?CH>(
F3?<?M>5C>5?(
45M<(?<45<(
>3F5?B55C5?(
G5D<(5>HFH45E<(
G5?5(65=<(
C3DE3;HC(H?CH>(
>3L3?C<?M5?(
=3F556(65=<P(
!
!QJ>HE(7354<C5
%Realita HajiEdisi I April/2014
dari akumulasi dana haji tersebut untuk kepentingan jemaah haji. Muncul lontaran agar dana haji dapat dikembangkan melalui usaha produktif maupun investasi yang sesuai syariah. Sayangnya, UU No 13/ 2008 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji, belum mengatur secara rinci bagaimana pola pengelolaan dana haji tersebut. Menjadi hal penting untuk mencari solusi pengelolaan dana haji di masa depan.
Menuju Kemanfaatan Yang Lebih Besar
Pihak Kementerian Agama saat ini sedang berupaya mencari solusi bagaimana mengelola dana haji yang lebih profesional, syar’i, dan memiliki kemanfaatan yang besar, tidak hanya bagi jemaah haji melainkan juga bagi umat Islam pada umumnya. Di dalamnya terdapat peluang untuk melakukan investasi pada sektor ri i l ataupun usaha-usaha yang menyangkut perbaikan layanan haji.
Upaya tersebut sedang diper-siapkan melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan
Ke-uangan Haji (RUU PKH). Menurut Dirjen PHU, Anggito Abimanyu, munculnya RUU PKH dilatarbelakangi oleh belum lengkapnya pengaturan dan ketentuan pengelolaan dana haji sebagaimana tertuang dalam UU No. 13/2008. RUU ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi upaya pengelolaan dana haji agar lebih profesional dan bermanfaat.
“Sekarang dengan alokasi uang haji yang semakin besar dan waktu tunggu yang semakin panjang, diperlukan pengaturan dana haji yang profesional, permanen dan
sakit haji, asrama haji, katering, dan pendidikan perhajian,” tandasnya.
Manfaat atau return yang lebih tinggi ini, lanjut Anggito, dapat berdampak memperbesar nilai kemanfaatan ekonomi, sosial , dan ibadah para jemaah. Hal ini dik arenak an dana haj i adalah dana titipan yang return-nya harus dikembal ik an kepada jemaah dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan.
Mengenai bentuk lembaga pengelola keuangan haji yang akan dibentuk berdasarkan RUU PKH,
Anggito menegaskan bahwa lembaga tersebut harus bersifat profesional dan independen, berbentuk korporat tetapi nirlaba, serta harus berada dalam satu garis koordinasi dengan Kementerian Agama.
D i j u m p a i te r p i s a h , K e p a l a Departemen Perbankan Syariah OJK, Edy Setiadi, mengatakan, pembentukan sebuah lembaga p e n g e l o l a k e u a n g a n s a n g a t tergantung pada visi dan misi yang dikehendaki. Setiap bentuk lembaga tentunya akan menimbulkan pro dan kontra. Karena itu, katanya, menentukan visi dan model itu sangat penting. as
bisa memberikan mandat kepada Kementerian Agama untuk mela-kuk an pengelolaan keuangan tersebut,” ujar Anggito.
Menurut Anggito, pengelolaan dana haji gaya baru ini memungkinkan untuk diinvestasikan di sektor riil, yang dapat memberi nilai return lebih tinggi.
“Dana haji yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk peningkatan pelayanan haji, tidak hanya pada tabungan, deposito dan sukuk saja, melainkan juga investasi langsung pada bidang-bidang yang terkait dengan haji, misalnya investasi pembelian pesawat haji, rumah
TABEL BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI YANG DITANGGUNG DANA OPTIMALISASI JAMAAH (Rp. Milyar)
Sumber: Ditjen PHU Kemenag 2014
Anggito Abimanyu:
A3?M5?(
;3D;5M5<(
=3?<E(<?R3EC5E<(
C56H?(./01O(
G5?5(65=<(;<E5(
F3?M65E<4>5?(
7L(0S(=HC5(
L3D=3F556
!!
& Realita HajiEdisi I April/2014
pengelolaan dana haji. Melalui investasi ini, hasil optimalisasi dana haji dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan jemaah. Tentu saja ini tidak semudah membalik telapak tangan, mengingat Rp 64,5 triliun dana haji adalah titipan jemaah yang di dalamnya melekat syarat-syarat tertentu, berbeda dengan modal bank dan sejenisnya.
Gagasan tentang bagaimana dana haji diinvestasikan membutuhkan kontribusi pemikiran dari banyak kalangan, ekonom, pengusaha, hingga ulama. Apalagi jika dalam waktu dekat RUU Pengelolaan Keuangan Haji (PKH), yang merupakan payung hukum bagi investasi dana haji, disahkan.
Sejumlah kalangan berlatarbela-kang syariah menilai, optimali-sasi dana haji melalui investasi membutuhkan kajian yang matang, terkait dengan sektor-sektor apa saja yang dapat diterjuni. Ketua Baznas Prof. KH. Didin Hafidhudin mengatakan, dana haji bisa diinvestasikan pada sektor riil seperti usaha perkebunan,
Menggagas Investasi Dana Haji
Dana haji ibarat berada di titik gamang yang
tidak bisa kembali (point of no return).
Jumlahnya terus membengkak,
seiring pertambahan setoran awal yang dibayarkan calon
jemaah haji setiap hari di seluruh
Indonesia.
pertanian, properti, perhotelan, dan lain-lain, asal memberi manfaat bagi calon jemaah.
Hal senada juga diutarakan Dekan Fakultas Ekonomi UIN Jakarta Prof. Dr. Abdul Hamid, MS. Menurut Abdul Hamid, jenis investasi dana haji tidak menjadi soal asalkan menguntungkan dan transparan. Investasi tersebut juga bisa dilakukan di luar sektor yang berkaitan dengan ibadah haji. “Seyogyanya, kalau menurut saya, ke syariah boleh, ke non syariah boleh. Dimana pengelolaanya bisa diberikan kepada manajer investasi yang terpercaya,” terangnya, saat ditemui Realita Haji di Kampus UIN, (7/4).
Sedangkan mengenai peng-gunaan hasil optimalisasi dana haji, baik Didin Hafidhudin maupun Abdul Hamid memberi kelonggaran bahwa keuntungan dari pengolaan dana haji selain harus dikembalikan kepada jemaah, juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. “Pe -ngaturan mengenai keuntungan
JIKA diendapkan, tidak dikelola seperti di masa lalu, nilainya akan tergerus inflasi atau berkurang karena nilai tukar.
Jika dikelola setengah-setengah, nilai return-nya sangat terbatas. Sementara di sisi lain, kualitas pelayanan jemaah haji belum maksimal.
Investasi adalah masa depan
GREE
NO
PTIM
ISTI
C.CO
M
'Realita HajiEdisi I April/2014
dari investasi juga sangat penting untuk ditelaah, apakah dana tersebut akan dikembalikan kepada calon jemaah dalam bentuk pelayanan dan dikaitkan dengan setoran biaya penyelenggaraan haji atau sebagian lagi akan diberikan kepada umat untuk keperluaan orang-orang miskin, seperti untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain,” kata Didin Hafidhudin. Sedangkan Abdul Hamid menjelaskan, hasil optimalisasi dana haji juga dapat dimanfaatkan untuk pembinaan UKM.
Mengenai masalah lembaga pengelola keuangan dana haji, kedua tokoh ekonomi syariah tersebut menilai bahwa perlu ada payung hukum yang memberi wewenang pengelolaan dana haji. Selain itu lembaga itu harus jelas kedudukannya.
“Mengingat ini merupak an dana amanah. Kelembagaannya sendiri sebaiknya otonom, tetapi b e r t a n g g u n g j a w a b k e p a d a pemerintah, cq Menteri Agama/Dirjen Haji dan Umrah, dan juga b e r t a n g g u n g j a w a b k e p a d a investasi pada 3 bentuk: investasi
dalam bentuk surat berharga, emas, dan investasi langsung. Investasi surat berharga dapat dilakukan hanya untuk surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga dalam negeri. Investasi emas hanya dilakukan dalam bentuk batangan yang dijual di dalam negeri. Sedangkan investasi langsung di lakuk an melalui pengadaan sarana dan prasarana produktif yang berkaitan dengan penyelenggaran ibadah haji.
Dirjen PHU Anggito Abimanyu menyebutkan contoh-contoh in-vestasi langsung yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji seperti pembelian pesawat haji, pemondokan/hotel haji, rumah sakit haji, katering haji, dan pendidikan perhajian. Pilihan ini, menurut Anggito, didasari oleh kenyataan bahwa dana haji adalah dana titipan yang tidak mungkin diinvestasikan untuk segala keperluan. Investasi dana titipan ini risikonya harus sangat kecil, kalau tidak bisa risiko nol, tidak mungkin diinvestasikan pada sektor-sektor yang return-nya fluktuatif. Pilihan-pilihan
investasi di atas, juga terkait dengan keharusan mengembalikan hasil optimalisasi dana haji kepada jemaah.
D i t e m u i t e r p i s a h , K e p a l a Departemen Perbankan Syariah OJK Edy Setiadi mengatakan, sektor-sektor apa saja yang dipilih untuk investasi dana haji, dapat diukur dari tingkat kemanfaatannya bagi jamaah. Selain itu, jika hanya diinvestasikan pada sektor yang berkaitan dengan haji, perlu dipertimbangkan agar dana yang ada tidak merosot nilainya, tetapi dapat memberikan keuntungan dan nilai tambah
Mengenai penggunaan hasil opti-malisasi dana haji, RUU PKH memang memberikan kemungkinan untuk di-pergunakan bagi kemaslahatan umat Islam, meskipun yang utama adalah untuk kepentingan jemaah.
Sedangkan porsi lebih besar untuk kemaslahatan umat (non jemaah) sebenarnya lebih terakomodasi pada Dana Abadi Umat (DAU) yang merupakan hasil efisiensi penye-lenggaraan ibadah haji setiap tahun. Saat ini jumlah DAU yang terkumpul adalah sebesar Rp 2,3 triliun. as
kementerian keuangan/OJK. Ini sangat diperlukan agar lembaga tersebut melakukan kegiatan investasinya secara professional, amanah, dan transparan,” pungkas Didin.
Investasi Risiko Nol yang Terkait Haji
RUU PKH, yang saat ini draf dan naskah akademisnya sudah disam-paikan kepada DPR, membatasi jenis
Jenis investasi menurut RUU PKH: investasi surat berharga,investasi emas, dan Investasi Langsung
WAW
AN
BAS
TIA
N
!!
() Realita HajiEdisi I April/2014
Malaysia sudah mengelola Dana Haji secara profesional sejak 1969, melalui pembentukan BUMN Tabung Haji (TH). Semangat berdirinya TH berangkat dari pemikiran yang sederhana, yaitu bagaimana agar dana dari calon jemaah haji yang terkumpul bisa diberdayak an secara ekonomi dan produktif. Pa-da prinsipnya pengelolaan haji di Malaysia mengacu pada tiga hal yakni Tabungan, Pengelolaan Dana, dan Pengurusan Haji.
Selain diinvestasikan dalam ber-bagai perangkat investasi, dana
Antara Malaysia dan Kita
Rasanya, kita tidak perlu malu
mengakui bahwa kita tertinggal 45 tahun dari
negeri jiran, Malaysia, dalam hal
mengelola dana haji agar lebih produktif,
sehingga memberi kemanfaatan lebih
kepada jemaah haji.
NAMUN, lebih baik malu daripada mempertahan-kan gengsi tanpa mela-kukan usaha perbaikan.
TH juga diinvestasikan di sektor riil ke anak-anak perusahaan, di antaranya: TH Plantations Berhad, Theta Edge Berhad, BIMB Holdings Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Syarikat Takaful Malaysia Berhad, TH Properties Sdn Bhd, TH Travel & Services Sdn Bhd, dan TH Hotel &
Residence Sdn Bhd. Seiring dengan bertambahnya
jumlah calon jemaah haji serta diversifikasi pengelolaan dana haji, kinerja keuangan TH terus meningkat. Aset bersih TH meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008, jumlah aset bersih TH sekitar 21 triliun rupiah, dan saat ini telah mencapai 40 triliun rupiah. Dampaknya, TH mampu memberi fasilitas yang lebih baik bagi jemaah haji Malaysia.
Salah satunya adalah subsidi TH untuk jemaah dalam bentuk biaya haji, yang jumlahnya terus meningkat tahun demi tahun. Pada tahun 2012, TH memberikan subsidi kepada setiap jemaah haji sebesar RM 4.900. Sedangkan pada tahun 2014 ini, biaya haji di Malaysia adalah sebesar RM 16.155 atau sekitar Rp 45 juta, namun bagi yang pertama kali berangkat haji cukup membayar sebesar RM 9,980 saja (sekitar Rp 28 juta). Dengan demikian mereka mendapat subsidi Perkebunan kelapa sawit milik Tabung Haji Malaysia di Riau
Proyek pembangunan Tabung Haji Hotel and Convention Center, KL
TEN
GKU
FKA
MIL
BLOG
SPOT
.COM
TH-P
ROPE
RTIE
S.CO
M
((Realita HajiEdisi I April/2014
Agama RI yang sedang menggagas lembaga pengelola keuangan haji, sebagaimana terangkum dalam draf RUU Pengelolaan Keuangan Haji (PKH), yang saat ini telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI, dengan target diselesaikan tahun ini.
Namun, k ita tidak bisa asal menjiplak cara Malaysia, terkait keberadaan TH di Malaysia. Hal ini dikarenakan kondisi sosial ekono-mi haji, kesejarahan haji, dan filosofi pengelolaan haji Indonesia ber-beda dari Malaysia. Yang mungkin dilakukan adalah memegang erat prinsip profesionalitas pengelolaan dana haji dengan metode-metode yang dimodifikasi, yang lebih sesuai dengan kondisi kita.
Di Malaysia, sejak 1969, 100%
perubahan akad.Anggito juga mengingatkan bah-
wa 90% jemaah haji di Indonesia adalah haji reguler, sedangkan di Malaysia sebagian besar jemaah haji adalah haji khusus. Kondisi ini mempengaruhi aspek kehati-hatian dalam pengelolaan dana haji yang merupakan dana titipan. Karenanya tidak bisa dana tersebut diinvestasikan untuk segala keperlu-an. Jika diinvestasikan, maka risikonya harus sangat kecil, jika tidak bisa risiko nol. Ini berbeda dengan keleluasaan TH di Malaysia yang mampu berinvestasi pada sektor-sektor yang return-nya naik turun, seperti di perkebunan. Dana haji Indonesia, lanjut Anggito, lebih cocok diinvestasikan di sektor-sektor yang
sebesar RM 6,175, atau sekitar Rp 17 juta dari TH.
Selain subsidi dalam biaya haji, manfaat dari TH diberikan dalam bentuk akomodasi yang bagus kualitasnya. Di tanah suci, Pondokan TH Malaysia semua di bawah 1.000 meter jaraknya dari Masjidil Haram, sedangkan di Madinah hanya 200 meter dari Masjid Nabawi. TH juga memberikan pelayanan kesehatan yang sangat memadai pada setiap jemaah di hotel dan klinik di setiap maktab.
Pengalaman Malaysia penting untuk dipelajari dan dijadikan se-bagai salah satu alternatif dalam mengembangkan gagasan penge-lolaan dana haji di Indonesia. Hal terpenting dari pengalaman Malaysia adalah bahwa pengelolaan dana haji memerlukan independensi, pro-fesionalitas, amanah dan dilakukan dengan tata kelola yang baik.
Beda Malaysia, Beda KitaKisah keberhasilan Malaysia
bertumpu pada prinsip pengelolaan dana haji secara lebih profesional. Prinsip profesionalitas ini juga yang melandasi upaya Kementerian
dana haji berbentuk tabungan yang telah diakadkan sejak awal untuk dapat dikelola secara profesional untuk kemaslahatan jemaah. Se-dangkan di Indonesia, sebagian besar dana haji, jika tidak semuanya, adalah dana titipan setoran awal haji (downpayment), yang bahkan bukan tabungan, yang hanya di-akadkan untuk berangkat haji, bukan untuk dikelola lagi. “Sudah kadung terakumulasi 64,5 triliun dalam bentuk downpayment, susah untuk memulai lagi, jadi kita hanya memodifikasi saja,” kata Dirjen PHU Anggito Abimanyu.
Persoalan akad ini sangat penting, karena menyangkut dana untuk beribadah yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan syar iah. Meskipun, terdapat solusi untuk
terkait penyelenggaraan ibadah haji, seperti membeli pesawat haji, hotel haji, rumah sakit haji, dan katering haji.
Kondisi ini juga berpengaruh pada lembaga pengelola keuangan haji. Di Malaysia, TH sejak berdiri tahun 1969 telah merupakan BUMN. Di Indonesia, lembaga pengelola ke-uangan haji tidak mungkin terlepas sepenuhnya dari Kementerian Agama. Lembaga tersebut harus profesional, independen, berbentuk korporat tetapi nirlaba, berada di bawah Pre-siden melalui Menteri Agama. “Yang terpenting harus memiliki garis koordinasi dengan Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji dan pembina manasik haji,” pungkas Anggito. as
Dana Haji Indonesia yang merupakan dana titipan menyebabkan tidak bisa diinvestasikan untuk segala keperluan. Jikapun diinvestasikan maka risikonya harus sangat kecil, jika tidak bisa risiko nol.
Iklan asuransi dan kredit rumah Takaful Tabung Haji.
TAKA
FULM
ALA
YSIA
.COM !
!
(* Realita HajiEdisi I April/2014
Menuju Transparansi Pengelolaan Keuangan Haji
Promosi nilai-nilai kebaikan,
seperti kejujuran dan amanah
paralel dengan prinsip-prinsip
modern tentang akuntabilitas dan
transparansi. Kemenag
selayaknya bisa menjadi teladan
dalam pencegahan dan pemberantasan
korupsi.
memberi efek pertanggungjawaban ganda. Pertama, pertanggungjawaban horizontal, yaitu kepada masyarakat yang menitipkan dana, dan kedua, pertanggungjawaban vertikal, karena dana itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT.
Situasi di atas, dialami oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang menyelenggarakan ibadah haji. Dengan akumulasi dana setoran awal mencapai Rp 64,5 triliun, dan sekitar Rp 3 triliun untuk keperluan operasional haji setiap tahun, serta keberadaan Rp 2,3 triliun Dana Abadi Umat (DAU), persoalan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
MENGURUS dana titipan masyarakat, apalagi yang diniatkan untuk beribadah, tidak bi-sa dihindari, dapat
haji bukanlah urusan main-main. Sebagai konsekuensi dari pertang-
gungjawaban ganda di atas, jika terdapat pejabat Kemenag yang melakukan pelanggaran, misalnya korupsi, maka cibiran dari masyarakat bisa dua kali lipat besarnya bila itu dilakukan oleh pejabat kementerian lain. Konsekuensi ini harus diterima dengan lapang dada sebagai bagian dari pengabdian.
D e p u t i P e n c e g a h a n K P K Cahaya Harianto, dalam satu ke-sempatan menyampaikan, Keme-nag selayaknya bisa menjadi te-ladan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Besarnya harapan ini dikarenakan Kemenag bertanggungjawab dalam pembinaan kehidupan beragama, yang di dalamnya sarat dengan promosi nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran dan
FOTO
: JA
ROT
PRIK
SON
O
(!Realita HajiEdisi I April/2014
amanah. Nilai-nilai ini paralel dengan prinsip-prinsip modern tentang akuntabilitas dan transparansi.
Transparansi dan Public Trust
Irjen Kemenag M. Yasin menje-laskan, karena dana haji merupakan dana titipan jemaah, maka setiap pemasukan, pengeluaraan dan penggunaan dana harus disampaikan kepada publik dengan gamblang dan akuntabel. Penyampaian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui website maupun media massa.
Penjelasan juga diperlukan mengenai besarnya bunga yang didapatkan dari sukuk, bank konven-sional, maupun bank syariah, hingga mengenai berapa jumlah dana yang diambil untuk penyelenggaraan haji setiap tahun. “Transparansi seperti ini akan dapat menimbulkan public trust,” urainya.
pengelolaan dana haji, melainkan b a g a i m a n a m e m b u a t s i s t e m yang akuntabel dan transparan. Menurutnya, diperlukan tenaga-tenaga SDM yang handal untuk mengelolanya.
“Tak hanya handal, tapi juga harus jujur,” tegasnya.
Perbaikan penyelenggaraan haji semestinya juga tidak hanya fokus pada pengelolaan keuangan, tetapi juga pada pengadaan akomodasi, transportasi, dan katering. Tidak
lagi jelek seperti dulu, tetapi selevel dengan hotel,” imbuh Yasin.
Hal yang sama juga berlaku dalam pengadaan katering dimana tetap harus mengacu prinsip pengelolaan yang baik disertai penghematan terhadap keuangan negara.
“Yang paling penting penetapan plafon juga harus valid didasarkan atas informasi paling aktual,” tegasnya.
RUU PKHYasin menilai draf Rancangan
U n d a n g - u n d a n g Pe n g e l o l a a n Keuangan Haji (RUU PKH), yang saat ini sudah siap dibahas oleh DPR sudah cukup bagus. Meskipun demikian, masih memerlukan masukan agar lebih komperehensif, terutama menyangkut dana simpanan dan bunga yang didapatkan.
Terkait dengan simpanan dan bunga tersebut, mantan Komisioner KPK ini mencontohkan tentang akun virtual jemaah haji.
“Misalnya, saya klik (akun virtual) punya saya sendiri, lalu saya bisa tahu, oo.. tabungan saya sekian, keluar bunganya sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian... ini kan belum diatur. Jadi menurut saya, sangat-sangat complicated, perlu pemikiran yang dalam dari berbagai unsur masyarakat agar sistem pengelolaan yang tercover menjadi lengkap dan sedikit celah atau mendekati sempurna,” katanya.
Yasin juga menyarankan agar pembahasan RUU PKH tidak perlu terburu-buru. Semakin banyak yang memikirkan akan semakin bagus. Karena itu penting untuk menghimpun seluruh pendapat, baik itu dari para ahli, akademisi, pengamat, penyelenggaraan ibadah haji, termasuk LSM, demi lengkapnya pengaturan UU PKH tersebut.
Mengenai bentuk lembaganya, Yasin mengingatkan agar hal itu dibahas secara komperehensif dan integrated. “Apakah betul lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana tersebut berada di bawah kementerian, bagaimana kalau terpisah? apa kelemahan dan kekuatannya? Apabila digabung bagaimana pula? Ini harus tuntas,” pungkasnya. as
Demikian juga penjelasan tentang penggunaan dana sisa dari efisiensi atau optimalisasi penyelenggaraan haji, semuanya harus diungkapkan ke publik. Sebagaimana diketahui, dari dana haji yang terkumpul sebesar Rp 64,5 triliun, dapat memberikan bunga sekitar Rp 2 triliun hingga 3 triliun per tahun, yang dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan haji dengan kuota sekitar 150 ribu orang. Hasil efisiensi dari penyelenggaraan haji dapat menyisakan hingga sekitar Rp 700 miliar setiap tahun, yang kemudian ditampung dalam Dana Abadi Umat (DAU). “Masyarakat juga harus tahu soal ini, dan harus diatur dengan ma-najemen yang betul-betul profesional,” sambung Yasin.
Mantan komisioner KPK ini juga menilai, yang paling utama saat ini bukan mencari masalah dalam
adanya transparansi terhadap pengadaan juga sangat rawan terhadap penyelewengan.
Di Arab Saudi selama ini, sistem pengadaan akomodasi maupun transportasi dilakukan dengan sistem pengumuman, mirip de-ngan penunjukan langsung. Ini berbeda dengan cara di Indonesia yang menggunakan sistem tender. Mengingat kita tidak mungkin mendikte Arab Saudi dalam soal cara pengadaan, kita bisa saja menerima pola tersebut dengan syarat tidak menggunakan dana APBN, berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, dan berdasarkan prinsip penghematan keuangan negara.
“Sekarang ini bagusnya, karena Irjen juga diikutkan dalam verifikasi, sehingga rumah yang kita pilih tidak
Sekarang ini bagusnya, karena Irjen
juga diikutkan dalam verifikasi, sehingga
rumah yang kita pilih tidak lagi jelek seperti
dulu, tetapi selevel
Yang paling utama saat ini adalah
membuat sistem yang akuntabel dan transparan
dengan hotel
JARO
T PR
IKSO
NO
!
!
!!
(" Realita HajiEdisi I April/2014
RUU terkait pengelolaan haji di DPR. Wacana lembaga tersebut tidak bisa dilepaskan dari fatwa dan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia sejak 2 tahun lalu agar
Menimbang Opsi Pengelolaan DanaSetoran Haji*DEPUTI KOMISIONER PENGAWASAN PERBANKAN 1OTORITAS JASA KEUANGAN R.I
DR. MULYA E. SIREGAR
PEMBENTUKAN lembaga khusus pengelola dana h a j i t e l a h m e n j a d i salah satu topik sentral d a l a m p e m b a h a s a n
dana setoran haji masyarakat dikelola secara optimal untuk hal-hal yang produktif dan tidak bertentangan dengan syar’i atau tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir dan unsur yang dilarang syariah lainnya. Termasuk tidak lagi menempatkan dana haji yang dihimpun pemerintah di bank konvensional. Keuntungan dari optimalisasi pengelolaan dana
setoran haji lalu dapat dikembalikan dalam berbagai bentuk seperti fasilitas transportasi, akomodasi, dan kesehatan yang lebih baik, ataupun dalam bentuk keuangan seperti pengurangan biaya haji.
Dalam dunia investasi dan keuang-an, merupakan hal yang jamak ketika pengelolaan suatu dana diserahkan kepada penyedia jasa khusus yang
WAW
AN
BAS
TIA
N
SHA
RIAE
CON
OMIC
FORU
M.W
ORD
PRES
S.CO
M
T5I5?5
(#Realita HajiEdisi I April/2014
memiliki spesialisasi atau keahlian untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai tujuannya. Mengapa harus disesuaikan dengan tujuan? tidak lain karena setiap opsi investasi pasti memiliki ekspektasi hasil dan risikonya masing-masing. Ekspektasi hasil dan risiko biasanya berbanding lurus, semakin tinggi ekspektasi hasil diikuti semakin tinggi risiko yang ditanggung investor. Berbagai pilihan investasi selalu diikuti risiko. Pilihan menyerahkan pengelolaan dana investasi kepada bank misalnya, tentu dilandasi pertimbangan safety yang cukup besar, meskipun harus sedikit mengorbankan target return. Hal ini mengingat aktivitas bank dipagari rambu-rambu yang ketat dari OJK, dan juga Bank Indonesia serta LPS.
Lembaga KhususPilihan pengelolaan dana oleh
lembaga keuangan seperti manajer investasi, akan dilandasi ekspektasi untuk mendapatkan return yang lebih optimal dengan sedikit kompromi dari sisi safety. Sedangkan pilihan pengelolaan dana untuk investasi non-keuangan di luar jangkauan regulasi dan supervisi OJK ataupun lembaga pengawas sektor keuangan lainnya, boleh jadi akan berisiko lebih tinggi.
Dalam konteks penyelenggaraan haji, secara substansi dana yang disetor masyarakat adalah untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan dalam bentuk pelaksanaan ibadah haji. Namun demikian, fakta antrian haji yang memakan waktu beberapa tahun karena kuota haji jauh lebih kecil dari peminat berhaji yang terus meningkat, tentu menimbulkan pertanyaan mengapa dana besar yang telah disetor tidak dikelola dengan sasaran investasi tertentu. Dalam konteks ini maka wacana pembentukan lembaga khusus pengelola dana haji akan mengubah secara fundamental nature dana haji yang diterima pemerintah, dari sekadar setoran untuk pembayaran, menjadi setoran untuk dikelola atau diinvestasikan sebelum dibayarkan.
Perubahan fundamental tersebut sekaligus menempatkan lembaga khusus pengelola setoran haji pada peran yang serupa dengan bank dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat untuk diinvestasikan pada berbagai outlet dan portofolio penempatan dana seperti pembiayaan usaha, sukuk, saham dan sebagainya.
Pilihan InvestasiSebenarnya masyarakat bisa
s a j a m e n e m p a t k a n d a n a n y a secara mandiri untuk dikelola bank
semakin panjang horizon investasi lembaga pengelola setoran haji tersebut, dan semakin beragam pula pilihan instrumen yang dapat digunakan, termasuk investasi langsung ke sektor riil yang terkait misalnya berinvestasi membeli sarana pemondokan dan transportasi haji.
K e m b a l i p a d a p e r t a ny a a n mengenai tujuan investasi lembaga pengelola dana setoran haj i , hemat kami pemerintah perlu memper t imbangk an sejumlah hal yang mirip dengan prinsip pengelolaan cadangan devisa negara yaitu security, liquidity dan profitability. Pertama, sebagian dana setoran haji tetap dialokasikan pada instrumen keuangan jangka pendek mengingat pola penggunaan dana haji bersifat tahunan. Kedua, aspek kehati-hatian (prudensial) dalam pengelolaan dana perlu dikedepankan, mengingat dana yang dihimpun pada dasarnya bersumber dari masyarakat. Ketiga, kontribusi dana setoran haji yang selama ini dimanfaatkan untuk pengembangan sektor keuangan antara lain sebagai sumber dana murah, kiranya tetap perlu dijaga mengingat semakin besarnya irisan peran lembaga tersebut dengan bank dan lembaga keuangan. Mengingat potensi lembaga tersebut sebagai powerhouse penghimpunan dana jangka panjang, maka sebagai wujud komitmen pemer intah mengembangkan sektor keuangan nasional, lembaga tersebut perlu meningkatkan sinergi dengan bank dan lembaga keuangan khususnya syariah. Peluncuran “tabungan manasik haji” dalam pengelolaan haji khusus baru-baru ini, hemat kami merupakan salah satu terobosan peningkatan sinergi dimaksud. Dalam hal ini lembaga pengelola dana setoran haji tersebut harus memiliki kemampuan dalam memperhitungkan return dan risiko secara optimal serta memiliki ke-mampuan untuk memitigasi risiko.
dan lembaga keuangan, hingga ketika tiba waktunya berangkat haji dana tersebut dibayarkan kepada pengelola perjalanan. Namun mengingat perjalanan haji memerlukan pengaturan dan pengendalian pemerintah dengan alasan terkait kuota, standar layanan, dan koordinasi antar negara, maka diperlukan satu titik ketika dana kelolaan ‘mandiri’ masyarakat harus dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pemerintah. Jika titik waktu penarikan dana tersebut berdekatan dengan waktu keberangk atan maka horizon investasi dana haji oleh lembaga pengelola setoran haji pemerintah menjadi pendek. Pilihan instrumen yang penempatan akan lebih terbatas misalnya giro, tabungan, deposito jangka pendek, emas dan sukuk tradable. Sebaliknya, semakin jauh titik penarikan tersebut dari waktu keberangkatan, maka
* Pendapat pada tulisan di atas adalah pandangan pribadi yang tidak merepresentasikan posisi dan pandangan OJK sebagai institusi resmi.
aspek kehati-hatian (prudensial) dalam pengelolaan dana perlu dikedepankan, mengingat dana yang dihimpun pada dasarnya bersumber dari masyarakat.
!
!
($ Realita HajiEdisi I April/2014
bukan pula RUU yang datang secara tiba-tiba. RUU ini merupakan harapan pemerintah untuk mengayomi atau untuk memayungi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan.
RUU Pengelolaan Keuangan Haji,
Sebuah Kebutuhan
Nilai aset haji tahun 2014 ini telah mencapai sekitar Rp 64,5 Triliun. Besaran uang tersebut
membutuhkan pengelolaan secara lebih aman, profesional dan akuntabel, sayangnya belum ada payung hukum yang lebih kuat.
Oleh karena itu, Kementerian Agama RI (Kemenag) mengajukan usulan inisiatif
pembentukan RUU Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) kepada DPR RI.
Selama tidak ada undang-undang, pelaksanaan pengelolaan keuangan haji ini akan sangat riskan.
“Jangan-jangan nanti kita akan melakukan sesuatu yang dinilai keliru, walaupun keyakinan kita benar, tapi pandangan hukum me-lihat sebaliknya, itu membuat kita waswas. Dengan adanya payung hukum yang memayungi seluruh
kegiatan-kegiatan maka itu akan jadi pegangan kita. Sepanjang kita sesuai dengan pegangan maka tidak akan ada pelanggaran, kan?” ungkap Nasarudddin Umar di ruang kerjanya kepada Majalah Realita Haji, Kamis (17/4).
Sementara itu, Dirjen PHU Anggito Abimanyu mengatakan bahwa RUU PKH ini dilatarbelakangi karena UU nomor 13/2008 tidak dilengkapi dengan suatu pengaturan atau ketentuan mengenai keuangan haji itu sendiri. Menurutnya, pada waktu itu memang belum terpikir untuk membuat aturan tersebut.
“ S e k a ra n g d e n g a n a l o k a s i uang haji yang makin besar dan waktu tunggu yang makin panjang, diperlukan pengaturan dana haji yang profesional, permanen, dan bisa memberikan mandat kepada k e m e n a g u n t u k m e l a k u k a n
WA K I L M e n t e r i Agama Nasaruddin Umar melihat RUU ini bukan lahir se-c a ra p re m at u r,
SUMBER: ORTALA DIRJEN PHU KEMENAG
:3;<=5>5?
(%Realita HajiEdisi I April/2014
pengelolaan keuangan tersebut,” jelas Anggito kepada Majalah Realita Haji, Rabu (16/4) lalu.
Dirjen PHU menargetkan agar pembahasan RUU, yang drafnya sudah disampaikan pemerintah kepada DPR RI ini, bisa selesai pada tahun ini. Dia berharap pada bulan Mei 2014 sudah bisa masuk dalam pembahasan t ingk at dua dan mendapat respon yang positif dari fraksi-fraksi DPR RI.
Lahirnya RUU PKH ini juga didasari oleh keinginan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa keuangan haji ini bisa dikelola lebih profesional, lebih akuntabel, dan lebih memberi manfaat, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat.
Selama ini keuangan haji hanya dikelola oleh salah satu unit di Ditjen PHU, yaitu Direktorat Pengelolaan Dana Haji.
“Kalau sekarang ini , fungsi regulator dan teknis eksekutornya
lanjut Arif, pertama kali dibahas di Kemenko Kesra dalam rakor tanggal 7 September 2012, lalu dilanjutkan pada 17 September 2012, yang belum menghasilkan kesepahaman antara Kemenkeu dan Kemenag, karena RUU PKH dianggap belum selaras dengan UU Keuangan Negara. Setelah beberapa kali dibahas, pada rakor 8 Oktober 2013 disepakati oleh seluruh K/L bahwa Draf RUU PKH sudah selaras dengan UU Keuangan
mengatakan bahwa masih terdapat perbedaan dalam cara pandang antara pemerintah dan DPR. Dari sudut pandang DPR, amandemen UU No.13/2008 adalah membentuk sebuah badan penyelenggara ibadah haji, sedangkan masalah pengelolaan keuangan haji adalah bagian dari badan tersebut.
Sementara bagi pemerintah, sebagaimana dijelaskan Anggito Abimanyu, penyelenggaraan iba-dah haji dan pembinaan manasik haji tetap merupakan tanggung jawab Kemenag. Karena itu, badan pengelola keuangan haji harus berada dalam satu garis koordinasi dengan Kemenag. Tujuannya ada-lah agar terjadi sinkronisasi antara pengelolaan keuangan haji dengan penyelenggaraan haji dan pembinaan manasik.
Untuk menjambatani perbedaan tersebut, Anggito telah membangun komunikasi lebih intens dengan ka-langan DPR, agar didapatkan solusi yang bisa mengatasi perbedaan. Perlu dilakukan sinkronisasi lagi an-tara inisiatif pemerintah dan DPR, agar jelas apa atau mana yang harus diprioritaskan. Persoalan waktu juga harus dicermati mengingat masa kerja DPR hanya sampai bulan Sep-tember 2014.
Senada dengan Anggito, Ida Fauziah juga mengaku cukup intens berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan Ditjen PHU. “Yang terpenting adalah bagaimana semakin mende-katkan pemikiran pemerintah dan DPR. Jika itu bisa dilakukan, (saya kira) waktu tidak akan menjadi persoalan,” pungkas Ida Fauziah. sf
masih bercampur dalam Ditjen PHU. Oleh karena itu akan dibentuk sebuah badan yang fokus mengelola keuangan haji ini secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus pada pengelolaan dana haji itu dari sisi regulasinya,” ungkap Arif Nurrawi, Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepe-gawaian Ditjen PHU.
Selain itu, menurut Arif, proses pembentukan RUU ini sendiri sudah berlangsung cukup lama, sejak tahun 2012. RUU ini sudah dibahas dalam berbagai kegiatan, baik rapat koordinasi di kalangan pemerintah dan di DPR, maupun dalam berbagai seminar. Sedangkan pembahasan RUU PKH di kalangan pemerintah,
Negara, yang ditandai dengan pembubuhkan paraf oleh seluruh K/L terkait. Selanjutnya, Menko Bidang Kesra melaporkan kepada Presiden untuk diteruskan kepada DPR RI.
DPR dan RUU Yang LainKetika RUU PKH inisiatif peme-
rintah masuk dalam Prolegnas tahun 2010, DPR juga tengah memasukkan RUU Pengelolaan Haji dan Umrah, yang merupak an amandemen terhadap UU No.13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dua entitas ini, dalam perkembangannya, seolah berjalan sendiri-sendiri. Aki-batnya, hingga 4 tahun kemudian keduanya praktis jalan di tempat.
Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah
JARO
T PR
IKSO
NO
RUU ini bukan lahir secara prematur, bukan pula datang secara tiba-tiba. RUU ini merupakan harapan pemerintah untuk mengayomi atau untuk memayungi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan
badan pengelola keuangan haji harus
!!
!berada dalam satu garis koordinasi dengan Kemenag. Tujuannya adalah agar terjadi sinkronisasi antara pengelolaan keuangan haji dengan penyelenggaraan haji dan pembinaan manasik.
!
(& Realita HajiEdisi I April/2014
kewajiban agama.Secara syar’i, menurut MUI, dana
haji merupakan dana masyarakat yang dititipkan kepada pemerintah untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa dana tersebut bukan milik pemerintah. Kedudukan Kementerian Agama (Kemenag) dalam hal ini adalah sebagai wali amanat, yang bertugas hanya untuk menjaga dan mengelola, bukan memiliki. Untuk itu, dana itu tidak boleh hilang dan harus aman.
Prinsip-prinsip syariah mengenai pengelolaan keuangan haji ini adalah bahwa dana itu harus disalurkan sesuai dengan hal yang t idak bertentangan dengan syariah atau di kelola secara syariah. Karena dana tersebut akan dipergunakan untuk ibadah haji maka harus dijaga.
“Makanya, ditaruh di bank karena mereka bertanggungjawab, bukan di perusahaan. Walaupun keuntungannya tidak besar, tapi resikonya tidak langsung. Kalau ditaruh di perusahaan secara langsung ada kemungkinan dana itu bisa amblas,” jelas Wakil Ketua Umum
Tinjauan Syar’i dan Kelembagaan Pengelolaan Uang Haji
RUU Pengelolaan Keuangan Haji
(PKH) mengatur bahwa pengelolaan
keuangan haji berasaskan pada
prinsip syariah, manfaat, dan prinsip
kehati-hatian.
MUI KH. Ma’ruf Amin kepada Majalah Realita Haji, Selasa (15/4).
Selain itu, MUI berpendapat bahwa pemerintah boleh menginvestasikan atau mengembangkan dana tersebut. Selama dana itu tidak dipakai, artinya dana itu boleh dikelola. Nanti jika ada hasilnya maka harus dikembalikan kepada jemaah yang bersangkutan. Sehingga keuntungan tersebut tidak boleh diberikan kepada jemaah lain, yang berbeda tahun atau musim haji yang lain.
Meski demikian, pilihan inves-tasinya harus berhati-hati. Tidak boleh berinvestasi sembarangan, seperti dimasukkan melalui bank konvensional. Sebab, terdapat ketentuan Ar-ridha ruknun lil aqdi wa laisa sababan lil hilli (Rida itu rukun dalam akad, tapi tidak menyebabkan menghalalkan sesuatu yang tidak
halal). Walaupun jemaah rida, tapi ketika dikelola dengan tidak halal, itu tidak bisa lantas halal.
“Jika ditaruh di bank konvensional, dia jadi tidak halal. Walaupun dana pokoknya tetap, tapi untungnya tidak halal. Berbeda dengan jika dana itu diserahkan kepada Bank Syariah, pasti pengelolaannya sesuai dengan syariah. Di samping terjaga secara amanah, dia akan digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,” ungkap KH. Ma’ruf Amin.
Bergantung pada AkadSementara itu, Katib Am Syuriyah
PBNU KH. Malik Madany berpendapat bahwa prinsip syariah yang harus d i p e n u h i d a l a m p e n g e l o l a a n keuangan haji antara lain: prinsip amanah, prinsip keterbukaan, dan prinsip keridaan.
HA L in i d ik arenak an uang atau dana haji ini merupakan dana titipan d a n d i p e r g u n a k a n untuk menjalank an
ILU
STRA
SI: F
ARI
D
('Realita HajiEdisi I April/2014
menyatakan, berarti terjadi peman-faatan secara sepihak, dan hal itu tidak bisa benarkan secara syar’i. Karena pada hakekatnya jemaah sekadar menitipkan uang untuk biaya mereka melaksanakan ibadah haji.
“Maka kalau uang itu dimanfaat-kan oleh pemerintah maka harus ada akad yang jelas antara si penitip dengan yang diberi titipan, yakni je-maah dengan pemerintah,” tegasnya.
Namun demik ian, menurut alumni IAIN Sunan Kalijaga ini, jika sudah ada kesepakatan untuk boleh diinvestasikan maka dana ini hanya boleh dikelola sesuai dengan yang dihalalkan oleh agama. Sedangkan masalah rinciannya bo-leh berkembang sesuai dengan
dengan calon jemaah.
Aspek KelembagaanS e b a g a i m a n a d a l a m d r a f
RUU PKH, akan dibentuk suatu badan bernama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Lembaga ini, menurut Ma’ruf Amin, tidak bo-leh menghabiskan dana jemaah. Pemerintah harus menyediakan biaya pembentukan lembaga ini, untuk menyediakan fasilitas dan sebagainya. Sebab lembaga ini dibentuk oleh pemerintah sebagai pelayanan kepada masyarakat.
“ Tidak boleh menggunakan dana (haji) itu untuk biaya pemben-tukkannya. Sebab, biayanya ter-lalu besar. Dan memang tidak
proporsional. Namun, dari hasil pengembangannya, di sana ada hak pengelola sebagai amil. Jadi hak pengelola itu mendapat bagian sesuai dengan kewajaran. Fee pengelola, atau ujrah pengelola,” ujarnya.
BPKH, dalam tinjauan RUU PKH merupakan lembaga korporatif dan nirlaba yang berada di bawah Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga ini harus berada dalam satu garis koordinasi dengan Kemenag untuk menjamin adanya sinkronisasi antara pengelolaan keuangan haji dengan penyelenggaraan ibadah haji maupun pembinaan manasik haji.
Hal ini penting mengingat status dana haji yang merupakan dana titipan calon jemaah haji, yang da-lam akadnya diwakilkan kepada Menteri Agama, untuk satu tujuan, yakni membiayai berangkat haji. Ini berbeda dengan lembaga sejenis di luar negeri, misalnya Tabung Haji Malaysia yang dalam akadnya telah dijelaskan dan disetujui dana tersebut akan dikembangkan melalui investasi.
Akumulasi dana haji dengan for-mat setoran awal (downpayment), yang dalam akadnya diwakilkan kepada Menteri Agama, menye-babkan dana tersebut tidak dapat diinvestasikan untuk segala keper-luan. “Sudah kadung terakumulasi 64,5 triliun dalam bentuk downpay-ment, susah untuk memulai lagi, jadi kita hanya memodifikasi saja. Tidak mungkin merubah sistem itu secara revolusioner,” kata Dirjen PHU Ang-gito Abimanyu. sf
Prinsip keridaan yang dimaksud, menurut KH. Malik Madany, adalah bahwa pihak yang dititipi dan pihak yang diberi titipan harus menyepakati sebuah formula. Kesepakatan me-ngenai sebuah formula tatacara pengelolaan dana haji inilah yang disebut dengan ridla al muta’aqidain. Dengan demikian, lanjutnya, tidak boleh melakukan pemanfaatan dana haji secara sepihak.
“Misal, calon jemaah haji membu-at kesepakatan dengan pemerintah, dalam hal ini Kemenag, bagaimana dana mereka ini mau dikelola, harus-lah dikelola untuk sektor-sektor yang memang dijamin tidak akan menim-bulkan keharaman atau subhat, dan lain sebagainya,” jelasnya kepada Majalah Realita Haji.
Kalau tidak ada akad seperti itu, Ketua MUI Propinsi DIY ini
Pemerintah boleh menginvestasikan dana haji, hasilnya harus dikembalikan kepada jemaah
Jika sudah ada akad untuk diinvestasikan maka dana haji hanya boleh dikelola sesuai syariah
perkembangan zaman dan dunia perekonomian yang ada.
Adapun hasil keuntungannya harus dikembalikan kepada je-maah yang bersangkutan atau bisa dipergunakan untuk penye-lenggaraan haji yang akan datang, menurut pandangannya, sangat tergantung pada akad pemerintah
JARO
T PR
IKSO
NO
JARO
T PR
IKSO
NO
KH. Ma’ruf Amin!
!
KH. Malik Madany
!!
*) Realita HajiEdisi I April/2014
3.527 dolar AS. Angka besaran BPIH 2014 di atas menggunakan patokan asumsi nilai tukar dalam APBN 2014 sebesar Rp 10.500 per dolar AS. Komponen BPIH 2014 itu, meliputi biaya penerbangan haji, pemondokan di Makkah dan Madinah, serta living allowance. BPIH yang telah disepakati DPR RI ini telah diusulkan untuk dikukuhkan dengan Peraturan Presiden (Perpres).
Kementerian Agama (Kemenag) memperkirakan keluarnya Perpres BPIH pada akhir bulan April 2014 yang dilanjutkan dengan pelunasan oleh jemaah mulai Mei 2014. “Insya Allah kalau tidak aral melintang akan segera diterbitkan. Target kita bulan Mei sudah bisa dimulai pelunasan,” kata Dirjen PHU Anggito Abimanyu saat dijumpai di Jakarta, Selasa
Pelunasan Haji Mulai Bulan Mei
Pada 3 Maret lalu, Pemerintah dan
komisi VIII DPR RI telah menyepakati
besaran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH) tahun 2014, rata-
rata sebesar Rp 33.799.500 (Rp 33,8
juta) per orang atau setara 3.219
dolar AS.
transito. Bagi calon jemaah, hal yang
penting diperhatikan dalam masa pelunasan ini adalah kesiapan untuk melunasi BPIH. Persiapan ini perlu karena waktu untuk pelunasan tidak panjang. Jangan sampai
DIBANDING BPIH tahun sebelumnya, ada penu-r u n a n s e b e s a r 3 0 8 dolar AS dari BPIH 2013 yang rata-rata sebesar
(15/4).Penetapan BPIH 2014 ini boleh
dibilang tergolong paling cepat. Keputusan ini patut diapresiasi di tengah kesibukan tahun politik yang mendominasi kegiatan semua eleman bangsa. Disadari jadwal dan waktu haji memang bersifat fixed, sehingga tahapannya tidak mungkin ditunda.
Bagi calon jemaah haji yang telah masuk dalam kuota 2014, langkah berikutnya adalah menghubungi kantor Kemenag setempat dan melunasi BPIH pada Bank Penerima Setoran (BPS BPIH). Saat ini terdapat 17 BPS menjadi BPS BPIH dan 3 bank
TAHUNRata-rata BPIH
(dalam USD)Jemaah Tidak
Melunasi BPIH
2011 3.533 2.582
2012
2013
3.617
3.527
3.592
13.884
TABEL JUMLAH JEMAAH HAJI
YANG TIDAK MELUNASI BPIH
DARI TAHUN KE TAHUN
INFO
LOGP
ERN
S.BL
OGSP
OT.C
OM
BERB
AGAI
SU
MBE
R
234556
*(Realita HajiEdisi I April/2014
jemaah gagal berangkat karena tidak sanggup melunasi atau lalai. Karena jika melewati batas akhir, otomatis akan masuk waiting list tahun berikutnya.
Pada BPIH 2013 silam, jemaah yang tidak melunasi BPIH hingga deadline waktu terakhir, mencapai 13.884 orang, meskipun hal ini ber-kaitan juga dengan pengurangan kuota. Namun secara umum, angka tersebut, dibandingkan dengan musim haji sebelumnya, meningkat drastis, karena pada musim haji 2012 terdapat 2.592 calon haji yang tidak melunasi BPIH. Sedangkan pada musim haji 2011, sebanyak 2.582 jemaah.
Bagi calon jemaah yang gagal berangkat ini berarti kerugian waktu, karena otomatias memperpanjang waktu tunggu keberangkatan. Apalagi jika gagal bayar karena kurangnya kesiapan. Untuk itulah sosialiasi mengenai waktu pelunasan kepada jemaah penting untuk di-intensifkan semua pihak terkait, baik Kemenag, BPS, BPIH, hingga KBIH.
Kesiapan BPS BPIHPersiapan menyongsong musim
pelunasan BPIH juga sedang terjadi pada BPS BPIH. Bagi BPS yang memiliki SOP dan sistem IT yang mapan, saat pelunasan relatif tidak memunculkan masalah krusial.
C o r p o r a t e C o m m u n i c a t i o n Bank BNI Syariah, Bunga Intani, menekankan pihaknya telah siap menyambut musim pelunasaan BPIH. Untuk mengantisipasi jemaah yang gagal berangkat karena telat
melunasi, akan dilakukan jemput bola ke BPS cabang, juga aktif meng-hubungi jemaah agar melunasi BPIH tepat waktu.
Bagi kalangan BPS BPIH, yang kerap terjadi biasanya terkait kepa-datan koneksi jaringan, karena jema-ah melakukan pelunasan secara
serentak. Berdasarkan pengalaman selama ini, biasanya jemaah melunasi BPIH pada hari-hari terakhir batas penutupan, deadline. Untuk mengan-tisipasi hal ini, BPS BPIH akan mela-kukan penguatan IT jaringan koneksi.
Selain itu, BPS juga menjalin kerjasama dengan KBIH dan travel haji, misalnya dengan memberikan gimmick haji. BPS Syariah juga menjemput bola khusus masa transisi atas dokumen perpindahan jemaah dari bank eks BPS BPIH
Tabungan Manasik Untuk BPIH khusus, sejumlah
BPS bekerjasama dengan asosisasi penyelenggara haji meluncurkan
tabungan manasik untuk program haji khusus. Kelak hasil optimalisasi tabungan ini dikembalikan kepada jemaah dalam bentuk umrah ke Tanah Suci. Melalui tabungan ma-nasik dimaksudkan agar jemaah mendapatkan manfaat maksimal dari uang yang disetorkannya.
Atas gagasan ini, Hafidz Tafta-zani, Ketua Umum Asphurindo mengapresiasinya sebagai bentuk keseriusan memperbaiki pelayanan haji. Pria kelahiran Cilacap yang juga menjabat wakil ketum ASBIHU NU ini setuju dengan ide untuk membuat tabungan manasik.
Sedangkan Ketua Umum Himpuh, Baluki Ahmad, memandang ide Tabungan Manasik masih perlu waktu. Ia menilai tabungan manasik belum terjangkau. Currency BPIH saat ini masih dalam bentuk giro, belum
dalam bentuk deposito, sehingga nilai selisihnya kecil sekali, lanjutnya.
Misalnya, waktu tunggu BPIH khusus sekitar 6 tahun, dengan bunga satu persen dari BPIH khusus 8.000 dolar, setelah enam tahun ada selisih sekitar 335 dolar. Maka masih terdapat kekurangan sekitar 1.500 dolar, karena standar biaya umroh sekitar 1.800 dolar. “Jadi siapa yang harus menambal sisanya? Kami khawatir kalau kemudian dipahami oleh jemaah bahwa ini adalah tabung-an umrah gratis,” ujar Baluki Ahmad.
Masalah tabungan manasik ini nampaknya masih perlu untuk disosialisasikan lebih lanjut oleh pihak Ditjen PHU. nh
Tabungan Manasik adalah bentuk keseriusan memperbaiki pelayanan haji. Kami setuju dengan ide untuk membuat tabungan manasik
Tabungan Manasik menurut saya masih belum terjangkau, sebab currency BPIH masih dalam bentuk giro, belum deposito, sehingga nilai selisihnya kecil sekali
JARO
T PR
IKSO
NO
JARO
T PR
IKSO
NO
Hafidz TaftazaniKETUA UMUM ASPHURINDO
!!
Baluki AhmadKETUA UMUM HIMPUH
!!
** Realita HajiEdisi I April/2014
dengan jaringan Bank Penerima Setoran (BPS) semakin baik. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kemudahan pada waktu yang bersamaan (real time) langsung dapat dihitung jumlah total dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Menurut Dirjen PHU Anggito Abimanyu, ketersediaan database haji yang semakin terstruktur sangat dibutuhkan, sehingga dengan mu-dah dan cepat dapat dilakukan
persiapan dan penyediaan pelayanan akomodasi dan transportasi lebih lanjut.
“Dengan kata lain, melalui Siskohat, data yang ada dapat menjadi acuan bagi pembuatan identitas jemaah haji maupun dalam penyediaan akomodasi, konsumsi dan living cost lebih dini di embarkasi maupun di Saudi Arabia,” kata Anggito.
Dari prespektif sejarah perhajian di Indonesia, sistem komputerisasi haji mempunyai kedudukan strategis. Disebut demikian, karena seluruh proses pengolahan data untuk kepentingan pembuatan paspor, penerbangan, pemberangkatan dan pemulangan, perbankan dan biodata calon jemaah haji mengacu kepada sistem komputer terpadu tersebut.
Pengelolaan dan integrasi data yang komprehensif dan akurat sangat ditekankan. Pasalnya, pendaftaran haji, pemrosesan dokumen haji, per-siapan keberangkatan (embarkasi),
SISKOHAT GENERASI 2
DILUNCURKAN Babak baru
penyelenggaraan ibadah haji Indonesia
telah hadir, ditandai dengan peluncuran
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
Generasi 2 (Siskohat Gen-2) oleh Menteri
Agama Suryadharma Ali, di Kantor
Kementerian Agama (Kemenag), Jl. M.H. Thamrin 6 Jakarta,
Kamis (3/4),
MENTERI Agama Surya-dharma Ali berharap melalui penggunaan Siskohat Gen-2 itu a k s e s p e l a y a n a n
pusat dengan Kantor Kemenag di seluruh provinsi dan Kabupaten/ Kotamadya. “Meski online, sayang-nya, belum bisa real time. Sebab, infra-struktur dan kemampuan jaringan belum baik di seluruh Indonesia,” katanya, mengakui kelemahan sistem sebelumnya, Siskohat Gen-1.
Tampilan dan fitur Siskohat Gen-2 lebih baik dibanding Siskohat Gen-1. Selain itu, komponen Siskohat Gen-2, baik hardware, availability, database, interface, switching juga jauh lebih unggul.
Siskohat Gen-2 telah menginte-grasikan aplikasi data pendaftaran, dokumen dan keuangan. Cakupan Siskohat Gen-2 meliputi core Sisko-hat sangat friendly user, dengan perpaduan antara data jemaah dan keuangan.
Pengerjaan Siskohat Gen-2 ini dilaksanakan oleh Ditjen PHU dengan konsultan PT Berca dan supervisi PT Telkom. es
pemantauan operasional selama di Tanah Suci sampai pada proses pemulangan ke Tanah Air (debarkasi) membutuhkan instrumen pengolah data yang canggih.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis, menjelaskan s u d a h 2 0 t a h u n S i s k o h a t menjadi “jantung” pendukung penyelenggaraan ibadah haji. Sudah “online” antara Kementerian Agama
DOK.
RH
#<LHC5?
*!Realita HajiEdisi I April/2014
Haji dan Umrah (PHU), Anggito Abimanyu, ketika memberikan sambutan pada Orientasi Pelayanan Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia di Jakarta, Selasa (15/04) malam. Hadir dalam kegiatan ini, para pejabat eselon II Ditjen PHU dan para Kepala Bidang Haji Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia.
“KMA tentang kuota sudah d i te t a p k a n . J u m l a h nya t i d a k mengalami perubahan dari tahun lalu,” kata Dirjen PHU Anggito Abimanyu.
KMA ini menetapkan bahwa kuota haji regular terdiri atas kuota jemaah haji provinsi sebanyak
Kemenag Tetapkan Kuota Haji
168.800 OrangKementerian Agama
(Kemenag) melalui Keputusan Menteri
Agama (KMA) No. 64 Tahun 2014 tentang
Penetapan Kuota Haji 1435H/2014M
menyebutkan bahwa jumlah haji
Indonesia tahun 2014 sebanyak
168.800 orang, yang terdiri dari kuota haji
regular sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus
13.600 orang.
154.049 orang dan kuota petugas haji daerah sebanyak 1.151 orang. Sedangkan kuota haji khusus terdiri dari 12.899 orang jemaah haji khusus dan 701 orang untuk petugas haji khusus.
Penetapan kuota ini penting u n t u k m e n j a w a b b a n y a k n y a permintaan kuota tambahan dari berbagai pihak dan dengan beragam cara. “Permintaan kuota semuanya sudah dijawab: ma fiih kuota (tidak ada kuota),” terang Anggito disambut tawa peserta kegiatan.
“Itulah ketentuannya, mohon para Kabid Haji ikut memberikan penjelasan kepada masyarakat,” tambah Anggito Abimanyu.
BPIH 2014 TurunTerkait kapan diterbitkannya
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/2014M, Anggito menjelaskan bahwa sampai saat ini Perpres tersebut masih diproses. “Insya Allah kalau tidak aral melintang akan segera diterbitkan. Tergantung pada kesibukan Presiden,” kata
Anggito Abimanyu. Informasi ini penting agar diketahui masyarakat. “Target kita bulan Mei sudah bisa dimulai pelunasan,” imbuhnya.
Anggito juga menje lask an bahwa ada penurunan BPIH 1435H dengan besaran rata-rata USD 308 dibandingkan dengan BPIH 1434H. Untuk itu, jemaah haji yang telah melunasi BPIH pada tahun lalu namun tertunda keberangkatannya, akan menerima pengembalian selisihnya.
“Pengembalian selisih hanya diberikan kepada jemaah yang lunas tunda. Kebijakannya, kita akan mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai di embarkasi,” ujar Anggito Abimanyu. es
KM A t e r s e b u t t e l a h ditandatangani Menteri Agama Suryadharma Ali pada 4 April 2014, kata Dirjen Penyelenggaraan
SULT
RA2.
KEM
ENAG
.GO.
ID
BPIH DARI TAHUN KE TAHUN
22,577,000
24,182,752
27,751,180
29,331,126
31,305,120
34,523,802
29,743,800
30,111,759
34,101,076
34,441,155
Rata-rata BPIH
(Rupiah)Tahun
8,440
9,064
9,710
8,978
9,240
10,077
8,900
8,523
9,428
9,765
2.675
2.668
2.858
3.267
3.388
3.426
3.342
3.533
3.617
3.527
Kurs 1 USD*
(Rupiah)
Rata-rata BPIH
(USD)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
* Data kurs USD pada saat pelunasan BPIH (Sumber: pusatdata.kontan.co.id)
BERB
AGA
I SU
MBE
R
*" Realita HajiEdisi I April/2014
Komik Haji, dan Informasi Haji Terkini,
Pelayanan Jamaah Haji
di Arab Saudi Telah Siap
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah (PHU) terus
berbenah menyiapkan diri
melayani jemaah haji Indonesia
tahun 2014.
di Jakarta (16/4).Menurut Anggito, sebanyak
111 gedung di Makkah, minimal setara hotel bintang 3, dengan kapasitas hampir 160 ribu jemaah telah siap dikontrak. Jarak gedung-gedung tersebut dari Masjidil Haram maksimal 4km. Meskipun rata-rata lebih jauh dari tahun sebelumnya, namun 80% jemaah akan dilayani bus Salawat menuju Masjidil Haram dan kembali ke hotel. Hotel-hotel juga dilengkapi fasilitas pelayanan ibadah, pelayanan sektor, kesehatan, dan pelayanan ruang makan yang memadai. Selain itu hotel-hotel di Makkah juga dilengkapi fasilitas kargo barang bawaan jemaah.
Sedangkan di Madinah, 6 Maje-muah di wilayah Markaziah (jaraknya
paling jauh 650 meter dari Masjid Nabawi) juga telah siap dikontrak. Semuanya memiliki fasilitas hotel bintang 3 dan 4, juga dilengkapi dengan pelayanan sektor dan kesehatan serta fasilitas kargo barang bawaan.
Dalam hal katering, saat ini pelayanan katering haji sedang dalam tahap finalisasi dengan peningkatan anggaran katering menjadi SAR12 untuk pelayanan Madinah dan SAR15 untuk Armina, diikuti dengan perbaikan kualitas makanan dan distribusi.
Pelayanan Arafah Mina akan ditingkatkan dengan penambahan jumlah maktab, penyediaan toilet sementara, dan tambahan angkutan bagi jemaah yang mengalami kelelahan dalam perjalanan dari dan ke Jamarat.
Anggito juga menyinggung masalah sistem e-hajj yang akan diberlakukan secara bertahap mulai tahun 2014 dan kemudian akan diberlakukan penuh pada 2015.
Menyinggung tentang pelunasan haji, Anggito menjelaskan bahwa Perpres BPIH haji reguler diharapkan pada akhir bulan dapat diterbitkan, dilanjutkan dengan tahapan pelunas-an haji. Sedangkan bagi jemaah haji khusus, pelunasannya menunggu Ketetapan Menteri Agama (KMA) sekitar akhir bulan ini juga.
Mengenai rekrutmen petugas haji, baik kloter maupun non-kloter, Anggito menyebutkan bahwa seleksi segera dilakukan dengan lebih menekankan pada sisi kompetensi dan pengalaman. Petugas peng-amanan telah dipersiapkan sebanyak 50 orang dari unsur TNI dan Bareskrim Polri. Untuk tenaga kesehatan telah ditambah dengan 20 tenaga medis dari UIN Jakarta. Sedangkan untuk pengawasan transportasi darat akan diperkuat dari jajaran perhubungan darat.
Mengenai masalah penerbangan, Anggito menjelaskan bahwa pihak-nya segera akan menetapkan 2 mas-kapai penerbangan yang lolos seleksi, saat ini sedang dalam tahap finalisasi kontrak. sja
HAL ini dijelaskan Dirjen PHU, Anggito Abimanyu, di sela-sela acara Partnership Exhibiton Seni Kaligrafi,
KEM
ENAG
.GO.
ID
*#Realita HajiEdisi I April/2014
Petugas Haji Daerah (TPHD) yang merupakan kewenangan Kepala Daerah, Kemenag berharap agar para Gubernur dapat menugaskan orang-orang yang dapat melakukan pembimbingan kepada jemaah haji.
“Kita berharap TPHD yang ditunjuk oleh Gubernur adalah orang yang dapat membimbing jemaah. Jangan sampai yang ditunjuk adalah orang-orang yang tidak kompeten,” tegas Direktur Pembinaan Haji M. Attamimy dalam kegiatan Orientasi Pelayanan Transportasi Udara Jemaah Haji Indonesia di Jakarta, Selasa (15/04) malam.
Gubernur Dimohon Tunjuk TPHD Berkualitas
PembimbingKementerian
Agama (Kemenag) pada
penyelenggaraan ibadah haji
2014M/1435H berkomitmen
untuk terus meningkatkan
kualitas pelayanan kepada jemaah, khususnya yang
terkait dengan bimbingan
ibadah haji.
Mengingat penugasan TPHD sepenuhnya menjadi kewenangan Kepala Daerah, M. Attamimy berharap para Kabid Haji dapat melakukan pendekatan kepada Gubernur terkait strategisnya peran TPHD dalam pembimbingan ibadah haji.
“ B e r i p e m a h a m a n k e p a d a Gubernur agar salah satu dari TPHD diambilkan dari orang yang berkualitas pembimbing. Itu misalnya bisa diambil dari Kelompok Bimbingan
minimal salah satu dari TPHD itu berkualitas pembimbing.
“Silahkan Gubernur menentukan siapa saja yang ditugaskan sebagai TPHD, tapi mohon agar salah satunya bisa diambilkan dari orang-orang ya n g m e m p u nya k o m p e te n s i pembimbing,” kata At-Tamimy.
“Para Kabid Haji agar terus me-lakukan pendekatan mengingat hal ini semata-mata upaya Kemenag untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, mulai dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan sesuai amanat undang-undang,” tambahnya.
Selain petugas bimbingan ibadah, Ditjen PHU juga akan meningkatkan kualitas petugas keamanan. Kalau tahun-tahun sebelumnya, petugas keamanan diambilkan dari tenaga Pembinaan Mental (Bintal) TNI dan Polri, tahun ini untuk polisi akan diambilkan dari unsur Bareskrim, sedang TNI dari kesatuan tentara.
Pasal 3 Undang-Undang No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mengatur bahwa Penye-lenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah Haji sehingga jemaah Haji dapat me-nunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. mkd
UNTUK itu, seleksi petugas haji pun akan dilakukan secara ketat.
K h u s u s u n t u k T i m
Ibadah Haji (KBIH). Kalau di provinsi tersebut tidak ada KBIH, maka bisa dari pimpinan pesantren atau majelis taklim,” terang M. Attamimy.
M. Attamimy menambahkan bahwa tidak ada keinginan Kemenag untuk mengambil kewenangan dalam menentukan TPHD. Menurutnya, urusan TPHD sepenuhnya kewe-nangan Gubernur. Hanya, lanjut At-Tamimy, Kemenag berharap agar
DOK.
RH
Beri pemahaman kepada Gubernur agar salah satu dari TPHD diambilkan dari orang yang berkualitas pembimbing.
!
!
*$ Realita HajiEdisi I April/2014
Ditjen PHU Beri Sanksi Travel Umrah Nakal
Direktorat Jenderal Penyelengara
Haji dan Umrah Kementerian
Agama (Ditjen PHU Kemenag) akan
menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau
travel nakal.
peluncuran Website PHU dan Tabung Umrah di Jakarta, Kamis (3/4). Hadir dalam acara tersebut Menteri Agama Suryadharma Ali, pengurus asosiasi haji dan umrah yaitu Amphuri, Himpuh, dan Ashpurindo, Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), BPK, dan sejumlah Bank Penerima Setoran (BPS) haji dan umrah.
Menurut Anggito, travel berma-salah tersebut, antara lain: enam PPIU yang melakukan kerjasama dengan travel tanpa izin, tiga travel berizin yang membawa jemaah umrah tanpa tiket kepulangan, lima travel tidak berizin yang melakukan penipuan
kepada jemaah, dan tiga travel tanpa izin yang saat ini kasusnya sedang ditangani pihak kepolisian.
“Kami telah menindaklanjuti berupa teguran keras dan akan membekukan izin bagi yang mela-kukaan kesalahan berulang dan telah dalam perkara di kepolisian,” tegas Anggito.
Dia juga meminta ketiga asosiasi haji dan umrah yang resmi dapat membina anggotanya yang nakal agar tidak merugikan masyarakat banyak yang melaksanakan ibadah umrah.
D i k a t a k a n A n g g i t o, u n t u k
mengecek travel haji dan umrah yang resmi, masyarakat bisa menelepon call center Kemenag atau melihat website resmi milik Direktorat haji dan umrah yaitu di www.kemenag.go.id, tepatnya di rubrik Ditjen Haji. “Kami sangat terbuka dan mengharap laporan dari masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Baluki Ahmad, setuju bila PPIU nakal diberi teguran dan sanksi. Namun ia meminta pihak Kemenag member ik an sanks i secara proporsional, sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.
Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) mendukung langkah Ditjen PHU untuk memberikan sanksi tegas kepada travel-travel nakal. Menurut Komisioner KPHI, Samsul Ma’arif, kasus penelantaran jemaah umrah sudah sering terjadi. Karenanya, pemerintah harus selalu aktif mengawasi dan melakukan monitoring, terlebih terhadap penyelenggara umrah. “Pengawasan ketat itu juga harus dilakukan terhadap penyelenggara haji khusus (PIHK) yang tidak me-ngantongi izin dari Kemenag,” ungkap Samsul.
KPHI, menurut Samsul, sudah mempunyai data jumlah PIHK yang nakal saat berada di lapangan maupun PIHK yang sering menelantarkan jemaah. Akan tetapi bukti dan data tersebut masih dipelajari untuk ke-mudian dapat diproses. so/hs
HAL tersebut disampaikan D i r j e n P H U, A n g gi to Abimanyu, saat mem-berikan sambutan pada
:5F<(C3456(
F3?<?G5>45?=HC<((
;3DHL5(C3MHD5?(
>3D5E(G5?(5>5?(
F3F;3>H>5?(
<U<?(;5M<(N5?M(
F345>H>55?(
>3E54565?(
;3DH45?M(G5?(
C3456(G545F(
L3D>5D5(G<(
>3LJ4<E<5?
Sumber: Rilis Ditjen PHU 14/3/2014
!
!
V(&>E<(&?MM<CJ()3D5?C5E(2D5R34($FD56(%5>54
*%Realita HajiEdisi I April/2014
*& Realita HajiEdisi I April/2014
Kanwil Kemterian Agama (Kemenag) Pro-vinsi se-Indonesia diajak oleh Tim Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri (Dityan Haji DN) berkunjung ke Garuda Indonesia Training Centre (GITC) yang berlokasi di Duri Kosambi Jakarta Barat, Rabu (16/04).
Ikut serta dalam kunjungan ini, Direktur Dityan Haji DN Cepi Supriatna dan Kasubdit Transportasi Udara dan Perlindungan Jemaah Ahda Bahrori. Setibanya di GITC, rombongan disambut oleh Hajj Vice President Garuda Hady Syahrean dan Senior Manager Airline Bisnis Training GITC, Dudung Abdurrahman.
Menurut Cepi Supriatna, kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pengalaman kepada para Kabid Haji tentang kondisi-kondisi da-lam transportasi udara. Dengan demikian, mereka diharapkan da-pat memberikan penjelasan dan mensosialisasikannya kepada para jemaah haji. “Bagaimana dapat mensosialisasikan dengan baik, kalau
Kabid Haji Belajar Evakuasi
belum pernah merasakan,” terang Cepi Surpiatna.
Secara praksis, para Kabid diajak melakukan simulasi penanganan keadaan darurat, baik di darat maupun di air. Untuk penanganan keadaan darurat di darat, para Kabid diajari teknik sit and slide (duduk dan luncur) serta jump and slide (lompat dan luncur) saat akan keluar dari pesawat menggunakan tangga darurat.
Untuk penanganan keadaan darurat di air, para Kabid Haji diajak mengalami langsung simulasi proses evakuasi penumpang pesawat dalam pendaratan darurat di sebuah kolam
I sela-sela kegiatan Ori-entasi Pelayanan Trans-portasi Udara Jemaah Haji Indonesia, para Kabid Haji
renang besar. Berbekal pelampung, mereka pun dievakuasi dari pesawat. Mereka kemudian diminta bergegas keluar dari pintu dan jendela pesawat untuk kemudian terjun ke kolam renang dan berenang menuju perahu karet yang telah disiapkan.
Proses simulasi berlangsung seru dan para Kabid tampak antusias mengikuti meski harus berbasah-basahan. Instruktur Senior awak kabin, Sarjono Susandi, mengatakan bahwa simulasi semacam ini rutin dilakukan dalam rangka mening-katkan profesionalitas awak kabin, khususnya dalam penanganan kea-daan tanggap darurat.
Para Kabid Haji juga berkesem-patan melihat lebih dekat alat simulator penerbangan yang dides-ain sama persis dengan kondisi pesawat aslinya. Menurut Senior Manager Airline Bisnis Training GITC, Dudung Abdurrahman, simulator digunakan sebagai sarana melatih serta menguji kompetensi para pi-lot untuk memperpanjang lisensi penerbangan mereka yang harus diperbarui setiap 6 (enam) bulan sekali. mk
Untuk penanganan keadaan darurat di air, para Kabid Haji diajak mengalami langsung simulasi proses evakuasi penumpang pesawat dalam pendaratan darurat di sebuah kolam renang besar.
M L
UTF
I MA
KKI
D!!
,5=<E<5?5
*'Realita HajiEdisi I April/2014
pemondokan haji tahun ini sekelas hotel bintang tiga.
Kabar ini tentu menggembirakan bagi calon jemaah haji Indonesia yang 90%-nya merupakan haji reguler. Sekurangnya mereka dapat merasakan fasilitas hotel yang hampir mirip dengan jemaah haji khusus. Kenyamanan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah para jemaah haji.
Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (PHU Kemenag) Anggito Abimanyu
Pemondokan Haji Sekelas Hotel Bintang Tiga
Bagaimana rasanya berhaji sambil
menikmati fasilitas hotel berbintang?
Jemaah haji Indonesia tahun
ini akan merasakan pengalaman itu karena mereka
bakal mendapatkan pelayan
pemondokan haji yang lebih berkelas.
mengatakan pembenahan layanan pemondokan haji merupakan bagian dari peningkatan kualitas layanan yang diberikan Kemenag, meskipun harus dilakukan secara bertahap.
“Tahun ini kualitas pemondokan haji jauh lebih baik, paling tidak 25 persen kualitas pemondokan setara dengan hotel bintang tiga,” ujar Anggito di kantor Kemenag, Jakarta, Selasa (15/4).
Dijelaskan Anggito, perbaikan layanan pemondokan itu dimulai dari perbaikan kontrak-kontrak pemon-dokan. Tujuannya adalah agar dapat melakukan perbaikan atau pun pe-nambahan fasilitas bagi jemaah haji asal Indonesia.
Proses kontrak itu, sambung dia, memang belum seluruhnya final, tetapi sudah mendekati penyelesaian. Ditargetkan dapat tuntas dalam beberapa pekan mendatang. Anggito mengungkapkan, perbaikan layanan pemondokan akan disertai dengan perbaikan layanan transportasi antara pemondokan dan Masjidil Haram. Dukungan transportasi itu tentunya akan memudahkan mobilitas jemaah.
Lebih lanjut, mantan Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini mengungkapkan, rata-rata 25 persen pemondokan setara bintang tiga tersebut terletak agak jauh, lebih dari 2 kilometer dari Masjidil Haram. Namun dipastikan tidak ada pemondokan yang lebih dari 4 kilometer dari Masjidil Haram. “Jadi jemaah masih nyaman dan tidak sulit melaksanakan ibadah ke Masjidil Haram. Jaraknya tak terlalu jauh,” pungkasnya.
Biaya yang dikeluarkan untuk pemondokan haji setara bintang tiga ini dipastikan juga lebih murah. Rata-rata harga pemondokan haji setara bintang tiga tersebut lebih rendah 200 riyal dibandingkan tahun lalu.
Sebelumnya, Kemenag telah mengumumkan lokasi pemondokan jemaah haji di Makkah, Arab Saudi. Pemondokan tahun ini tersebar di radius 750 meter dan terjauh hingga 3.930 meter atau hampir 4 kilometer dari Masjidil Haram. Tahun ini Kemenag menyiapkan pemondokan dengan kapasitas total 160 ribu jemaah. rko
E R B E D A d i b a n d i n g k a n pelayanan pemondokan pada musim-musim haji sebelumnya. Bahkan dijamin
HAJJ
AN
DUM
RAEX
PRES
S.CO
MKE
MEN
AG.G
O.ID
B
!) Realita HajiEdisi I April/2014
barang baru. Langkah ini pernah kami lakukan saat bertugas di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dan, responnya cukup besar,” ujar Ahmad Fauzi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, ketika ditemui di kawasan Benhil, Jakarta Pusat, Jum’at (11/04).
Hal ini dikarenakan jumlah pemohon paspor di hari kerja, di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat sangat tinggi, mencapai 250-300 orang perhari. Antrian panjang ini dapat merepotkan calon jemaah haji yang umumnya lansia. Dengan adanya Peltu maka calon jemaah dapat lebih leluasa mengurus paspor. “Kami tidak tega melihat calon jemaah haji lansia itu antri berdiri hingga berjam-jam. Kalau bisa urus paspor di hari Sabtu kan lebih enak. Biar rapi nanti diatur. Misalnya, secara bergiliran per kecamatan. Dan pembayaran administrasinya di bank pun bisa di luar hari Sabtu,” tukas
Layanan Paspor Haji di Hari Sabtu
pria asli Betawi ini di depan puluhan pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Jakarta Pusat di kawasan Tanah Abang.
Ia juga menghimbau kepada calon jemaah haji yang sudah memiliki paspor agar menjaganya sebaik mungkin. “Simpanlah di tempat yang aman dan mudah dicari. Kalau tanggal kadaluwarsa tinggal enam bulan lagi sebaiknya ganti dengan yang baru. Datangi kantor imigrasi dan minta ganti dengan yang baru.”
+,
Calon jemaah haji asal Jakarta Pusat kini bisa bernafas
lega. Pasalnya, Kantor Imigrasi
Kelas I Jakarta Pusat siap menerapkan
kebijakan baru bernama Pelayanan
Sabtu (Peltu). EBENARNYA pembu-kaan layanan paspor untuk jemaah haj i di hari Sabtu bukan
“Masa berlaku paspor l ima tahun. Tapi kalau pas berangkat haji masa berlaku paspor itu habis akan merepotkan jemaah itu sendiri, pasalnya ini kan peraturan inter-nasional yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi yang paspornya hilang segera lapor polisi, minta surat keterangan hilang paspor, lalu bawa surat itu untuk diurus di imigrasi. Syukur-syukur ada fotocopynya juga. Jadi lebih memudahkan petugas untuk mengecek kevalidan data yang ada di dalam paspor yang hilang tersebut. Bila ada yang mempersulit, segera laporkan saja, dan kalau terbukti akan langsung ditindak,” terangnya lagi.
Ahmad Fauzi juga mengingatkan calon jemaah haji untuk tidak meng-gunakan calo dalam pengurusan paspor. “Sekarang ini pengurusan paspor sangat mudah. Bisa lewat online atau di kantor imigrasi mana saja,” tukasnya lagi. me
Kami tidak tega melihat calon jamaah haji lansia itu antri berdiri hingga berjam-jam. Kalau bisa urus paspor di hari Sabtu kan lebih enak.
MA
RIO
EFE
NDI
CHA
NIA
GO
!) Realita HajiEdisi I April/2014
!!
!(Realita HajiEdisi I April/2014
BADAH haji sebagai salah satu rukun Islam memang perlu tuntunan melalui manasik haji. Namun jemaah
Memudahkan Umat lewat Kaligrafi dan Komik Haji
juga perlu berbekal pengetahuan dan informasi yang cukup, misalnya melalui komik haji. Selain itu, kaligrafi juga diperlukan untuk menghayati ayat-ayat suci Al-Quran,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag, Anggito Abimanyu, di Kantor Ditjen PHU Kemenag, Jakarta, Rabu (16/4).
Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Ditjen PHU Khasan Faozi, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, dan Direktur Pembinaan Haji M. Tammimy.
Anggito mengatakan, pembuatan komik haji ini sangat unik. Tak hanya dari kemasan yang lebih populer, tapi juga materi dan konsep penyajiannya yang lebih ringan. “Ritual haji yang bagi sebagian jemaah dinilai rumit, tak lagi terasa rumit. Komik haji ini telah memberik an banyak
penjelasan,” ucap Anggito. Menurut dia, dengan konsep
komik, pesan yang disampaikan dapat lebih mudah dicerna jemaah. “Karena menggunakan gambar yang interaktif. Ditambah pula bahasa yang sederhana. Bahkan bisa lebih membuat senyum,” katanya.
Kaligrafer Dunia Syaiful Adnan, pelukis kaligrafi
kelahiran Solok, Sumatera Barat, 5 Juli 1957, disebut-sebut sebagai salah seorang tokoh pembaru kaligrafi Tanah Air yang telah mendunia. Junior maestro kaligrafer almarhum Amri Yahya ini dianggap menemukan hal baru di luar kaidah-kaidah baku dalam seni rupa bernuansa agama itu, yang banyak dijuluki sebagai Kaligrafi Arab Syaifuli. Syaiful banyak belajar dari orang-orang yang bukan pelukis, tapi justru dari tokoh-tokoh rohaniawan.
Syaiful menyebutkan, ia telah melahirkan ratusan lukisan dan menggelar pameran di berbagai kota di Tanah Air, hingga mancanegara. Beragam lukisan kaligrafinya kini dikoleksi Istana Negara, mantan Wa-pres almarhum Adam Malik, Dewan Kesenian Jakarta, Balai Seni Rupa Fatahillah Jakarta, mantan Wapres Jusuf Kalla, mantan Menag almarhum Alamsyah Ratu Perwiranegara, man-tan Menag almarhum Prof Mukti Ali, Museum Negara Malaysia, Mr Zalzalah (Arab Saudi), orientalis Dr. Karel A. Steenbrink (Amerika Serikat), mantan Presiden Pakistan Zia Ul Haq, mantan Pedana Menteri Malaysia DR Mahathir Mohammad, Dr Watson (Australia), Hyogoku Minato Gawa Cho (Jepang), mantan Menko Kesra Azwar Anas, dan puluhan tokoh nasional dan mancanegara lainnya. yd
Dalam rangka meningkatkan
pelayanan umat, Kementerian
Agama (Kemenag) meluncurkan
kaligrafi karya Syaiful Adnan dan komik
haji rekaan A. Luqman.
+-
JARO
T PR
IKSO
NO
JARO
T PR
IKSO
NO
RATN
O S
ULI
STIY
AN
TO
!* Realita HajiEdisi I April/2014
begitu nikmat dan istimewa. Ada getaran Illahi berdenyut di setiap detak jantung dan kemudian mengalir bersama darah ke sekujur tubuhnya.
Getaran itu, terus menggerakkan bibirnya menyebut asma Allah hingga menapakkan kaki di Masjidil Haram. Rasanya seperti bermimpi berdiri untuk pertama kalinya di depan Ka’bah yang anggun dengan kiswah hitamnya.
“Itu lah kenangan dan pengalaman batin yang tidak akan pernah pupus dalam diri saya. Sering air mata ini mengalir, bila terkenang kenikmatan dan kebesaran Allah,” ujarnya.
Dia terus bercerita pengalamannya. Jangan heran
PERJALANAN ke Tanah Suci bagi Hajjah Nurhana, ibu dari lima orang putri dan satu putra ini dirasakan
dan takut ketika menghadapi hal-hal yang luar biasa di tanah suci. Hal-hal luar biasa itu bisa melalui bisikan dan ataupun penjelamaan-penjelmaan. Itu semua kehendak Allah.
Pengalaman luar biasa yang dialaminya adalah 10 hari setelah prosesi haji. Bersama tujuh teman, dia berangkat ke Masjidil Haram dan tidak kebagian tempat, hingga akhirnya terpisah. Tinggal dirinya dan Hajjah Na’ah yang tetap bersama.
Mereka mendapat tempat paling pinggir yang berdekatan dengan pria. Tak lama kemudian, keduanya didatangi asykar dan menyuruh pindah.
Keduanya bingung harus pindah ke mana. Tanpa putus asa, akhirnya dapat juga di belakang. Saat menghamparkan sajadah, tiba-tiba datang dua wanita cantik, tinggi semampai, dengan mata
berkaca-kaca mencium tangannya.“Assalammualaikum Hajjah!,
insya Allah Haji Mabrur!,” ujar dua wanita cantik itu mendoakan. Hajjah Nur menjawab “Waalaikum Salam. Amin ya Rabbal Alamiin, syukron.” Lalu tiba-tiba dalam sekejap mata kedua wanita itu sudah tidak ada.
“Saya berfikir, siapa kedua wanita cantik itu? Mengapa hanya saya dan nenek Na’ah saja yang didoakan? Sementara di dekat saya banyak jemaah lain. Subhanallah!,” gumam Hajjah Nur.
“Pengalaman ini membuat diri saya semakin dekat kepada Allah. Apalagi (kemudian) setelah diselamatkan dari maut setelah melempar jumrah di Jamarat, Mina.”
“Kalau saja tidak ada anggota rombongan kami yang pingsan setelah lempar jumrah, maka rombongan kami yang hendak pulang ke pemondokan termasuk dalam musibah yang menelan banyak sekali jemaah meninggal,” ujar Hajjah Nur berkaca-kaca.
“Alhamdulillah sesampai di tanah air, delapan tahun sudah hingga saat ini, predikat haji yang saya peroleh dapat saya pelihara dengan baik dan saya rasakan keberadaan diri saya kepada Allah semakin dekat,” ujar Hajjah Nur mengakhiri pembicaraan. kh
Menunaikan ibadah haji adalah dambaan seluruh umat Islam.
Beruntunglah mereka yang telah diberi kesempatan
lebih awal oleh Allah SWT. Hajjah
Nurhana, 58 tahun, asal Jakarta, adalah
salah seorang muslimah yang
mendapatkan kesempatan itu di
tahun 2006.
Wanita Cantik Itu Mendoakan Kami Berdua
HAJJAH NURHANA
Hj. NurhanaHj. Nurhana (kedua dari kanan)bersama dengan kelompok hajinya.
FOTO
: DO
K. P
RIBA
DI
FOTO
: DO
K. P
RIBA
DI
***
!* Realita HajiEdisi I April/2014
ILU
STRA
SI: F
ARI
D
,<>F56
!!Realita HajiEdisi I April/2014
Kolombo, Sri Lanka. Kapten Hendrik Lamme dan
co pilot Robert Blomsma sudah memberi isyarat kepada teknisi Johannes Wijnands bahwa pesawat dengan 191 penumpang (termasuk 9 awak pesawat) itu akan mendarat. Cuaca cukup cerah di ketinggian 35.000 kaki dan dilaporkan kepada Air Traffic Controll (ATC) Kolombo pukul 16.16 waktu setempat. Beberapa jemaah tampak terlelap letih.
Tapi, tepat pada pukul 16.44 waktu Sri Lanka, pesawat buatan tahun 1966 itu ternyata tidak muncul di Bandara Bandaranayake. Teriakan pilot dan co pilot terdengar oleh petugas ATC. Ternyata, pesawat menabrak bukit hingga hancur berkeping-keping. Peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, 4 Desember 1974, atau 20 Zulkaidah 1394 itu mengejutkan dunia.
Kabar itu sangat mengejutkan terutama setelah BBC, yang dikutip RRI, memberitakan pada siaran malam. Pesawat canggih di zamannya
Kolombo Dalam Catatan Sejarah Haji
itu menabrak salah satu bukit dari pegunungan Saptha Kanya (Tujuh Perawan) yang memiliki ketinggian 4.355 kaki. Kecelakaan ini menjadi kecelakaan terburuk di Sri Lanka hingga kini.
Berdasarkan kotak hitam yang ditemukan, ada komunikasi yang tidak difahami pilot pesawat naas itu sehingga ia menurunkan secara drastis dari ketinggian 8.000 kaki. Dalam rekaman terdengar kekagetan pilot melihat di depannya sudah berdiri kokoh Puncak Perawan.
Di antara jemaah yang menjadi korban adalah 111 jemaah asal Blitar Jatim. Sisanya, 24 jemaah asal Goa, 16 jemaah asal Lamongan Jatim, 14 jemaah asal Makassar, 9 jemaah asal
Selayar, 3 jemaah asal Balikpapan, 2 jemaah asal Gresik, dan seorang asal Surabaya.
Dalam pesawat itu juga tercantum dua pramugara dan pramugari musiman yang direkrut dari sejumlah IAIN. Lilik Herawati dari IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Abdul Hamid Osman dari IAIN Alauddin Makassar.
Untuk mengenang peristiwa tragis itu, di kota Norton Bridge, kota terdekat dengan lokasi kecelakaan dibangun monumen DC-8. Penyanyi populer Srilanka, Anton Jones, menciptakan lagu berjudul DC-8 dan langsung menjadi hit kala itu. Juga diperingati di Belanda pada tahun 2004, genap 30 tahun peristiwa itu.
Peristiwa ini tidak hanya diliput secara besar-besaran oleh pers dalam dan luar negeri, melainkan juga diabadikan sebagai ending dari kisah cinta yang indah dan mengharukan dari roman Burung-burung Manyar karya pastur Y.B. Mangunwijaya. mh
Setelah enam jam terbang dari
Surabaya, pesawat Martinair nomor
penerbangan 138 yang disewa Garuda
untuk jemaah haji mulai bersiap turun
untuk mengisi bahan bakar.
PESAWAT DC8-55F itu memang t i d a k m a m p u t e r b a n g langsung ke Jeddah. Pesawat harus mengisi bahan bakar di Bandara Bandaranayake,
PAN
ORA
MIO
.COM
WIK
IPED
IA.O
RG
Bukit Perawan, tempat kecelakaan pe-sawat haji tahun 1974
Monumen Martin Air di Sri Lanka
K5E5
!" Realita HajiEdisi I April/2014
Draf Rancangan Undang-undang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU
PKH) telah disampaikan pemerintah kepada DPR pada akhir masa
persidangan yang lalu. Pembahasan RUU tersebut akan dimulai pada
masa persidangan DPR pertengahan Mei 2014.
DENGAN sisa waktu 5 (lima) bulan, mengingat DPR akan mengakhiri masa tugasnya pada September 2014, pembahasan ini membutuhkan kerja ekstra keras dari kedua pihak, pemerintah dan DPR, agar
RUU ini dapat disahkan tahun ini.Selasa (15/4), Realita Haji mengirimkan wartawannya,
Ratno Sulistiyanto, bersama fotografer Jarot Priksono menemui Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah di kediamannya yang asri di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
!" Realita HajiEdisi I April/2014
JARO
T PR
IKSO
NO
!#Realita HajiEdisi I April/2014
fraksi-fraksi itu dengan pandangan pemerintah. Kalau dari sisi waktu memang ada problem karena DPR masih ada reses satu kali lagi. Tapi seandainya pandangan fraksi-fraksi itu bisa lebih didekatkan dibandingkan pandangan pertamanya, (saya kira) waktu tidak akan menjadi persoalan.
Bagaimana cara agar dapat semakin mendekatkan kedua pandangan itu?
Yang jelas memang tidak gampang menyatukan pandangan itu. Makanya cara mendekatkannya, ayo
IDA FAUZIAH
Saat ini, pemerintah telah mengajukan RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH), dari sudut Ibu apa sebetulnya semangat utama dari kemunculan RUU ini?
Semangat utamanya tentu saja adalah agar pengelolaan ibadah haji lebih baik lagi dan lebih profesional lagi. RUU ini sudah masuk ke DPR. Oleh Badan Musyawarah DPR (Bamus) diserahkan ke Komisi VIII, kemudian Komisi VIII sudah memulai, pertama kali, melakukan pembahasan terhadap RUU itu.
Sampai dimana pembahasan RUU ini?Raker pertama dengan Menteri Agama sudah
dilakukan. Kita mendengar penjelasan Menteri Agama tentang RUU PKH pada akhir persidangan kemarin, sebelum reses. Kemudian nanti setelah persidangan (DPR) masuk kembali akan mendengar pandangan
Yang Penting Bagaimana Mendekatkan Pandangan
Pemerintah dan DPRfraksi-fraksi, nanti jika fraksi-fraksi menyetujui RUU ini untuk dibahas, kemudian masing- masing fraksi mengirimkan DIM. Setelah itu membentuk Panja.
Dengan masa bakti DPR yang kurang 5 bulan lagi (Mei- September) mungkinkah pembahasan RUU ini dapat selesai?
Nah itulah mengapa kita harus menghitung dengan cermat, mengapa? Karena di sisi lain masih ada 1 RUU lagi, yaitu RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang saat ini prosesnya sedang dalam proses harmonisasi di Baleg. Tentu saja kami ingin mendengar dulu pandangan fraksi- fraksi. Kalau usulan dari DPR, soal pengelolaan keuangan haji itu adalah bagian dari penyelenggaraan ibadah haji. Sedang menurut Kemenag kan untuk penyelenggaraan ibadah haji tetap ditangani Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), karena tidak mencabut UU yang saat ini eksis (UU No.13 Tahun 2008). Di situlah perbedaannya.
Bagaimana mengatasi perbedaan tersebut?Ini kan butuh penyamaan pandangan, menurut saya
ini memang butuh waktu.
Dengan kondisi semacam itu apakah optimis bisa selesai dalam 5 bulan tersisa?
Saya tidak mengatakan optimis atau tidak, saya kira ini sangat tergantung dari seberapa dekat pandangan
ketemu dulu deh, prinsipnya apa sih DPR melakukan revisi, prinsipnya apa sih pemerintah mengajukan RUU. Prinsipnya dulu untuk membangun kesepahaman.
Solusi terbaiknya?Idealnya adalah, apapun perbedaan cara
pandangnya, semuanya kan berkeinginan agar pengelolaan ibadah haji lebih baik, pengelolaan keuangan haji lebih transparan, lebih bisa memberi manfaat kepada jemaah maupun kepada umat. Kalau kita mengambil prinsip itu, harusnya gampang. Masing-masing melepaskan “kepentingan” menuju kepentingan utama, yaitu bagaimana penyelenggaraan haji itu lebih baik, keuangannya lebih transparandanlebihproduktif.
Apa langkah Ibu, selaku Ketua Komisi VIII DPR, untuk menyegerakan bertemunya pemikiran tadi?
Ya.. saya sudah memulai mengundangfraksi-fraksisebelum Raker dengan Menag yang pertama dulu, saya undang, saya dengarkan pandangannya, sering melakukan komunikasi dan membangun intensitas tukar pikiran.
Kalau terhadap pemerintah?Dengan Pak Dirjen cukup intens berkomunikasi, Pak
Dirjen kan sering mengajak “Yuk, kita rundingkan, yok opo enake...” dengan fraksi-fraksi juga saya sering ajak “yok opo enake iki...”
Idealnya adalah, apapun perbedaan cara pandangnya, semuanya kan berkeinginan agar pengelolaan ibadah haji lebih baik.
!!
2J>J6
!$ Realita HajiEdisi I April/2014
dari pemerintah Arab Saudi. Karena tidak dibenarkan jemaah yang tidak sehat menunaikan ibadah haji.
Allah SWT telah mewajibkan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah haji, yakni (bagi) orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah.
Allah berfirman: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terha-dap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS. Ali Imran: 97)
Hal ini mencakup kemampuan fisik dan kemampuan harta. Kemampuan fisik artinya adalah berbadan sehat sehingga mampu mengikuti seluruh ritual haji. Sedangkan kemampuan harta adalah mempunyai nafkah yang dapat mengantarkannya ke Baitullah
Istitha’ah Kesehatan Jamaah Haji Diperketat
Angka jemaah haji yang sakit dan
meninggal di tanah suci perlu mendapat
perhatian serius. Tahun lalu kita juga
dikejutkan berita tentang jemaah haji yang melahirkan di
tanah suci. i s t i tha`ah tersebut , mel iput i : f isik , f inansial, kesehatan, dan pengetahuan agama.
Membicarakan istitha`ah dalam kaitannya dengan perintah ibadah haji menjadi sebuah keniscayaan.
ONDISI seperti ini, disebut-kan Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti, menuai banyak kritikan DPR maupun K
pulang dan pergi.Al-Lajnah Ad-Daimah berkata,
“Mampu terkait dengan haji adalah berbadan sehat dan mempunyai b i aya k e n d a ra a n ya n g d a p at menghantarkan ke Baitullah Al-Haram baik melalui pesawat, mobil, h e wa n at a u m e nye wa s e s u a i dengan kondisinya. Karena itu bagi ummat Islam yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk haji, sebab istitha’ah (mampu) merupakan syarat haji dan umrah, sedang yang tidak istitha’ah terbebas dari kewajiban haji.”
Dalam hubungannya dengan keadaan kita sekarang, istitha`ah untuk berhaji sangat mungkin untuk diperluas maknanya. Menurut Prof. Dr. H. Abd. Majid, M.A (Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia), antara pelaku dengan ritual haji bersinergi dengan kemabruran haji yang dilaksanakannya. Perluasan
NAS
HIR
MAQ
SUDI
KEM
ENAG
.GO.
ID
K5?5E<>
!%Realita HajiEdisi I April/2014
maupun ahli hadist. Mayoritas ulama medefinisikan makna Istitha’ah dengan zaad dan raahilah, yaitu adanya bekal dan kemampuan di perjalanan. Karena itu, siapapun yang telah memiliki biaya cukup, dapat mendaftarkan diri menjadi calon jemaah haji.
Peraturan yang berlaku adalah siapapun orang muslim yang memiliki uang muka sebesar 25 juta maka berhak mendaftar haji dan berhak mendapat nomor urut tunggu. Seiring meningkatkanya pendapatan masyarakat, jumlah pendaftar haji juga terus meningkat. Akibatnya waiting list semakin panjang.
Pengembangan makna Istitrha’ah menjadi sangat perlu untuk menjawab persoalan ini. Makna istitha’ah meliputi beberapa hal, pertama, memiliki kemampuan bekal, kedua, memiliki kemampuan
KH. MOCH. BUKHORI MUSLIM, MA:
Makna Istitha’ah Jangan Hanya Dikaitkan Biaya
kesehatan, dan ketiga, memiliki kemampuan ilmu dan mampu mempratekkan.
Selama ini makna pertama dan kedua telah cukup banyak mendapat perhatian pemerintah, seyogyanya makna ketiga juga perlu mendapat perhatian lebih. Demikian ditegaskan Sekjen Pimpinan Pusat Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama (ASBIHU-NU), KH. Moch. Bukhori Muslim, MA.
Pemerintah, lanjutnya, bisa
.AKNA Istitha’ah telah dibahas oleh para ulama, baik ulama fiqih, ahli tafsir,
Hal ini bisa disinergikan dengan keterbatasan kuota haji Indonesia, sementara wait ing l ist sudah mencapai lebih dua juta orang.
Sayangnya, mayoritas jemaah haji Indonesia masuk kategori kelompok Risiko Tinggi (Risti). Sebagian besar dari kelompok Risti ini adalah para calon jemaah lansia. Sesuai data Kemenag (2013), jumlah jemaah lansia (usia 66-80 tahun) tahun ini ada sebanyak 33.712 orang atau 21,27 persen. Pemerintah sendiri, tampaknya, tak ingin disalahkan bila tidak memberangkatkan jemaah haji kelompok Risti ini. Walhasil banyak jemaah Risti, bahkan sangat Risti, tetap bisa berangkat ke tanah suci.
Menurut Ali Ghufron, Kemenkes tidak bisa serta merta membuat pembatasan kesehatan. Perlu banyak masukan pendapat dari para ahli dan pakar untuk merumuskan istitha’ah kesehatan haji. Juga koordinasi de-ngan pihak-pihak terkait, misalnya penerbangan, karena regulasi pener-bangan juga melarang mengangkut kelompok Risti.
Gagasan-gagasan tentang isti-tha’ah kesehatan sangat penting mengingat jumlah jemaah haji yang meninggal masih tinggi. Meskipun pada musim haji 2013 (1434.H) terjadi penurunan jemaah yang meninggal yakni berjumlah 281 orang dibanding jemaah meninggal yang terjadi tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2012 yang berjumlah 425 jiwa.
K e s e l a m a t a n b a d a n d a r i penyakit dan kekurangan yang menghalangi haji merupakan syarat diwajibkannya haji. Dalam kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah yang dikutip Muhammad Sholeh Al-Munajjid disebutkan, sekiranya seseorang sakit menahun atau ditimpa penyakit permanen atau stroke atau orang tua yang tidak memungkinkan berpindah-pindah, maka dia tidak diwajibkan menunaikan kewajiban haji. Barangsiapa yang mampu menunaikan haji dengan bantuan orang lain, maka dia wajib haji kalau dia mudah mendapatkan orang yang membantunya. nm
memperketat persyaratan dalam ilmu fiqh haji bagi calon jemaah. Seorang yang akan mendaftar semestinya tidak hanya memiliki kemampuan membayar biaya ongkos naik haji, namun juga harus sudah mengusai ilmu tentang manasik haji. Ketika pengusaan ilmu manasik haji menjadi syarat untuk mendaftar, maka yang akan muncul bukan lagi jamah bertanya tentang kapan keberangkatannya, namun kementerian Agama RI justru yang bertanya “kapan anda siap berangkat?”
Allah SWT mewajibkan haji setelah semua syariat dari rukun Islam dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Hal ini bisa dijadikan pelajaran, bahwa orang yang melaksankan haji haruslah orang yang benar-benar sudah siap dalam semua aspek. dengan kata lain, seyogyanya orang yang akan pergi haji adalah orang yang sudah tertib shalatnya, zakatnya, tertib puasanya dan sudah tertib hajinya. nm
NAS
HIR
MAQ
SUDI
!& Realita HajiEdisi I April/2014
haji tanpa ada pendamping, alias tidak ada mahramnya. Bagaimana hukumnya perempuan yang berhaji tanpa didampingi mahram?
Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. Ada yang membolehkan, namun ada pula yang melarangnya. Yang melarang perempuan bepergian tanpa mahram berlandasan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas RA, “Janganlah seorang wanita pergi (lebih dari) tiga hari kecuali bersamanya seorang mahram.”
Al-Qadhi mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat tidak memperbolehk an perempuan melakukan bepergian haji dan umrah, kecuali bersama seorang mahram, terkecuali sedang hijrah dari darul harb (negeri kafir yang memeranginya).
Pandangan senada terdapat pada penjelasan surah Al-Ahzab [33] ayat 59, “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istr i - ist r i orang muk min; Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu….”
Ay a t d i a t a s m e n e g a s k a n supaya istri Nabi dan istri orang yang beriman, hendaknya mereka memakai jilbab dengan baik, agar terjaga keamanannya. Walaupun tidak spesifik, namun itu memberikan penegasan agar perempuan tidak
Bila Perempuan Berhaji Tanpa Pendamping
Menunaikan ibadah haji menjadi
dambaan setiap umat Islam, baik laki-laki maupun
perempuan, orang tua maupun remaja.
menampakkan diri kepada orang lain yang bukan suaminya maupun anggota keluarganya.
Sementara itu, para ulama lain berpendapat, berhaji merupakan perintah Allah, mak a ia harus dipenuhi. Sebab, perintah berhaji itu ditujukan kepada setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka mampu.
Ulama Syafii seperti Ibnu Sirrin, Al-Auza’i, dan lainnya, tidak menentukan persyaratan mahram, akan tetapi adanya keamanan bagi dirinya. Keamanan yang lebih terjamin dan terhindar dari fitnah adalah pemeliharaan dari suaminya. Jika tidak ada pendamping dari anggota keluarganya, maka tidak wajib baginya untuk berhaji.
Ada pula yang menambahkan, dari kalangan ulama Syafiiyah, bahwa berhaji diperbolehkan bagi perempuan muslim, asal dalam kepergiannya ditemani oleh beberapa
orang perempuan yang terpercaya. Seandainya hanya seorang saja, maka tidak wajib baginya untuk berhaji.
Apalagi di zaman sekarang ini, banyak jemaah haji yang bepergiaan dalam rombongan, yang di dalamnya terdapat sekelompok perempuan serta laki-laki yang pergi bersama-sama. Yang demikian, agar keamanan para muslimah saat berhaji lebih terjamin. Wallahu A’lam. put
Keamanan yang lebih terjamin dan terhindar dari fitnah adalah pemeliharaan dari suaminya.
NA M U N , a d a k a l a ny a s i t u a s i n y a t i d a k mendukung, misalnya perempuan berangkat
MCH
1434
H
!& Realita HajiEdisi I April/2014
SUN-A
RDI.B
LOGS
POT.
COM
!!
,5=<(T5?<C5
!'Realita HajiEdisi I April/2014
") Realita HajiEdisi I April/2014
Haji Dalam Negeri dan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri.
“Dengan dipecah, pelayanan haji makin baik, karena sudah fokus dengan tugas masing-masing,” kata Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (17/4).
Program Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, antara lain merumuskan kebijakan prosedur pelayanan dalam bidang akomodasi, konsumsi, dan transportasi di luar negeri.
Mengenai akomodasi, Sri Ilham Lubis mengatakan bahwa standar perumahan jemaah haji tahun 2014 meningkat, dari apartemen ke hotel. Namun demikian, diperlukan antisipasi dan sosialisasi kepada calon jemaah haji Indonesia, khususnya bagi jemaah haji yang belum pernah ke luar negeri atau belum pernah tinggal di hotel.
Akomodasi h otel di Makkah mencakup luas lobby yang tidak kurang dari 50m2, kapasitas lift memadai, ada tempat jemuran, dapur, ruang makan, tempat salat, juga fasilitas kafetaria. Setiap mushalla hotel juga akan dimakmurkan dengan beragam kegiatan pengajian.
Untuk tahun 2014, jarak hotel calon jemaah haji Indonesia yang terjauh dari Masjidil Haram adalah 4km. Namun demikian, akan ada fasilitas transportasi yang lebih baik dalam kualitas dan lebih banyak kuantitasnya. Pada tahun lalu hanya jemaah yang jarak pemondokannya ke Masjidil Haram lebih dari 2km yang mendapatkan fasilitas transportasi,
Pelayanan Haji di Arab Saudi Semakin Baik
Berbagai upaya dilakukan
Kementerian Agama (Kemenag) untuk peningkatan pelayanan kepada
jemaah haji Indonesia.
sementara untuk tahun ini, yang kurang dari 2 km pun mendapat fasilitas transportasi.
Sedangkan untuk akomodasi jemaah haji Indonesia di Madinah, jarak terjauh pemondokan jemaah 600 meter dari Masjid Nabawi.
Untuk mendukung masalah transportasi ini, pemerintah telah membentuk tim pengawasan dan pengendalian untuk pelayanan transportasi jemaah haji selama berada di tanah suci. Tim ini akan bekerja sama dengan Naqobah dan Muasasah selama di Arab Saudi. Hal itu untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian. Sebab, mereka ber tanggung jawab terhadap
mobillisasi jama’ah haji. Mengenai masalah katering,
kualitasnya semakin ditingkatkan, baik dalam standar menu, bahan, rasa, dan distribusinya. Tahun ini, pemerintah sudah merekrut juru masak yang telah berpengalaman dari Indonesia. Juru masak profesional ini disiapkan untuk membimbing dan mendampingi serta mengawasi katering dalam melayani makanan pada jemaah dan melayani konsultasi dan bimbingan 24 jam. ks
K KEMENAG telah memecah unit Direktorat Pelayanan Haji Ditjen PHU menjadi: D i r e k t o r a t P e l a y a n a n
Untuk tahun 2014, jarak hotel calon jemaah haji Indonesia yang terjauh dari Masjidil Haram adalah 4km. Namun demikian, akan ada fasilitas transportasi yang lebih baik dalam kualitas dan lebih banyak kuantitasnya.
HAJIK
ITA
.BLO
GSPO
T.CO
M
MCH
1434
H
") Realita HajiEdisi I April/2014
!
!
#5N5?5?(,5=<(W>6<GF56X
"(Realita HajiEdisi I April/2014
Judul Tangan Tak Terlihat d iambi l dar i terminologi dan etimologi Arab, tentang sifat-sifat Allah, “tangan” diartikan sebagai “kuasa” atau “kekuasaan”. Selain itu sebagai seorang ekonom, Anggito terinspirasi oleh teori ekonomi klasik tentang invisible hand. Tentu Anggito tidak bermaksud untuk menjelaskan persoalan ekonomi di buku ini. Justru setelah kita membaca, yang muncul adalah sosok penulis yang membawa pembacanya menjadi tercerahkan.
Buku ini terbagi menjadi empat bagian, yakni: Moralitas Pemimpin
“TANGAN TAK TERLIHAT”,
Buku karya Anggito Abimanyu
ini merupakan catatan selama beliau bertugas
sebagai Dirjen Penyelenggaraan
Haji dan Umroh di Kementerian Agama RI pada tahun 2012
dan 2013.
BU K U ini penuh dengan hikmah, pembaca dapat memetik nilai dari setiap kisahnya.
Haji, Haji dan Inovasi Duniawi, Haji dan Orientasi Ukhrawi, dan Manjemen Tangan Tak Lihat. Di setiap bagiannya mengurai tentang pengalaman penyelenggaraan haji yang ditulis dengan gaya bercerita, bersumber dari kisah-kisah nyata yang kemudian dieksplorasi mak-nanya, lalu diperkokoh dengan nilai-nilai teologi dan kemanusiaan. Sehingga pembaca akan dibawa ke dalam suasana batin yang dalam memaknai arti ibadah haji.
Salah satu bagian buku ini, ber-judul “Menjadi Agen Perubahan Pasca Haji”, memberikan spirit yang sungguh kuat. Anggito mengurai bagaimana spirit haji dapat mem-bawa perubahan bagi orang yang melaksanakannya. Rukun Islam
terakhir ini memiliki efek altruisme luar biasa, tulisnya. Tidak sedikit alumni haji yang menjadi pejuang-pejuang jihad yang gigih pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sehingga muncul kebijakan untuk menghalangi muslim Indonesia pergi haji ke Makkah. Anggito mencatat nama-nama seperti H. Abdul Karim, H. Marjuki, KH. Tubagus Ismail, dan H. Wasid yang memimpin Geger Cilegon (1888), juga K.H Hasyim Asy’ari yang pada tahun 1899 mendirikan Pesantren Tebuireng sepulang haji. Masih banyak lagi contoh alumni-alumni haji yang sepulang dari ibadah melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat di berbagai bidang.
Anggito Abimanyu meyakini, dalam konteks bangsa Indonesia, bahwa haji dapat membentuk manusia unggul melalui “tangan tak terlihat.”
Buku ini juga mengurai tentang s i s tem penyelenggaraan h aj i Indonesia, mulai dari profesionalisme SDM, pelayanan pada saat prosesi haji, hingga bagaimana sistem pengelolaan keuangan haji ke depan. Membaca buku ini akan mendapatkan gambaran bahwa haji bukan sekadar ibadah. Haji adalah ibadah yang melebihi ibadah lainnya.
M e n g a m b i l i n s p i r a s i d a r i karya-karya Dr. Ali Syariati tentang manusia ideal (insan kamil), Anggito Abimanyu meyakini, dalam konteks bangsa Indonesia, bahwa haji dapat membentuk manusia unggul melalui “tangan tak terlihat.” rs
Buku ini juga mengurai tentang sistem penyelenggaraan haji Indonesia, mulai dari profesionalisme SDM, pelayanan pada saat prosesi haji, hingga bagaimana sistem pengelolaan keuangan haji ke depan.
DOK.
RH
!
! !!
73E3?E<
"* Realita HajiEdisi I April/2014
Kemenag Harus MenjadiTeladan Pemberantasan Korupsi
Para ulama mengajarkan kepada
umat bahwa Allah senantiasa melihat
setiap perbuatan manusia dan akan menghisabnya di
akhirat.
agama selama berada di Tanah Suci, balasannya akan dirasakan sebelum kembali ke Tanah Air.
Keyakinan demikian sejatinya merupakan benteng moral yang paling kokoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi . Termasuk perbuatan lainnya yang bertentangan dengan ajaran agama, karena adanya pengawasan dan penegakan hukum.
Oleh karena itu, jika ada orang beragama yang berbuat korupsi atau bila ada orang Kementerian Agama (Kemenag) terperosok ke dalam perbuatan korupsi, yang salah bukan agamanya atau pun
institusinya, tetapi tanggung jawab individu yang tidak konsisten menjalankan ajaran agamanya.
Dr. H. Mohammad Hatta, Pro-klamator Kemerdekaan Bangsa Indo- nesia dan Wakil Presiden Pertama RI pernah menyatakan, “Pengakuan kepada Tuhan Yang Masa Esa tidak dapat dipermain-mainkan, tidak saja berdosa, sebagai manusia kita menjadi makhluk yang hina, apabila kita mengakui dengan mulut dasar yang begitu tinggi dan suci, sedangkan di hati tiada dan diingkari dengan perbuatan.”
Setiap pejabat Kemenag memi-liki tanggung jawab yang sama
DALAM ritual haji saja, ada sebagian jemaah meyakini tentang larangan berbuat zalim, apa lagi mengambil
WAW
AN
BAS
TIA
N
hak orang lain. Melakukan larangan
!*&:(W!DJMD5F(*?<E<5C<B(&?C<(:JDHLE<X
"!Realita HajiEdisi I April/2014
dalam menjaga citra dan wibawa kementerian ini. Peran dan tugas kementerian dalam pembangunan bidang agama harus dikawal oleh aparatur yang profesional dan ber-integritas, sehingga menghasilkan tata kelola organisasi yang baik, tata kelola keuangan yang akuntabel, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang prima.
Hingga kini masyarakat meng-inginkan Kemenag berwajah seperti “malaikat”, putih bersih. Sebab, jika ada titik noda sedikit saja, hal tersebut bakal menjadi persoalan tersendiri. Ini konsekuensi logis dari harapan besar terhadap Kemenag. Ekspektasi masyarakat yang demikian tinggi harus dijawab. Caranya, dengan memberikan sikap keteladanan dan kontribusi positif bagi lingkungan setempat.
Jajaran Kemenag tidak boleh lalai dalam mengantisipasi dinamika masyarakat. Selama seluruh persoalan masyarakat tidak “terbaca” dan tidak dicarikan solusinya, maka jangan harap keberhasilan dapat digapai.
Hal ini sejalan dengan ajakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar kementerian agama menjadi teladan dalam hal pemberantasan korupsi. Potensi terjadinya tindak pidana korupsi masih ada di berbagai instansi dan kementerian, termasuk di Kemenag, ungkap Deputi Pencegahan KPK Cahaya Harianto, ketika memberikan sambutan pada
Untuk menangkal korupsi, jajaran Kemenag dapat memperkuat sis-tem organisasi yang responsible terhadap perubahan lingkungan strategis, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) se-bagai aset organisasi, serta meng-implementasikan program Reformasi Birokrasi yang sudah berjalan selama ini.
pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di lingkungan kementerian agama, akhir tahun lalu.
Sambil berkelakar, ia menyatakan, korupsi memiliki makna negatif. Walaupun sudah tahu tetapi masih ada juga yang melakukan itu. Hal itu seperti seseorang berada di dalam WC yang awalnya merasa tak nyaman karena bau, tetapi kelamaan merasa senang dengan suasana tak sedap itu.
“Lama-lama, dengan bau itu, yang bersangkutan di dalam WC merasa kebal,” katanya yang disambut tawa riuh hadirin.
Memang, pemberantasan korupsi yang paling efektif dimulai dari keluarga. Anggota keluarga harus berani saling mengingatkan jika ada orang tua memiliki telepon genggam (HP), atau barang lainnya, darimana uang yang diperolehnya.
Mengingatkan seperti itu penting. Sebab, jika ada kepala keluarga diingatkan tetapi tak mengindahkan, maka prilaku korup akan terbawa terus. Demikian pula di lingkungan kerja, sesama rekan harus saling mengingatkan. Ibarat pohon, jika tak disiram akan layu, lantas mati.
KPK tidak melarang seseorang untuk menjadi kaya. Tetapi, harus diingat, proses untuk mendapatkan harta itu haruslah halal.
Untuk itu di jajaran Kemenag diharapkan benar-benar dapat memahami korupsi. Termasuk di dalamnya grafitikasi. Jika tak hati-hati bisa mengarah kepada tindakan penyuapan. Ketika api masih kecil mungkin tak membahayakan, teta-pi bila sudah menjadi besar bisa membahayakan sekali.
Orang amanah adalah yang bisa dipegang kata dan perbuatannya. Karena itu jajaran Kemenag wajib menjadi teladan dalam kejujuran dan ikhlas melayani. Mementingkan orang banyak, bukan diri sendiri. Aspek relegius harus menjadi pen-dorong memberantas korupsi.
Ingat, korupsi dapat mulai dari sikap buruk dan sistem yang buruk. es
Persoalan dan dinamika masya-rakat yang ada tentu tak dapat disele-saikan dengan asal menjawab pula. Hal ini tentunya memang merepotkan karena aparat Kemenag juga manusia biasa.
Karena itu pula jajaran Kemenag mulai dari pusat hingga kantor urusan agama (KUA), sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, perlu bersikap proaktif dalam membangun interaksi dan sinergi positif dengan stake -holder atau pemangk u kepentingan keagamaan yang ada di daerah. Dengan demikian, masalah dan isu-isu aktual keagamaan yang muncul dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
Kemenag harus menjadi teladan dalam hal pemberantasan korupsi.
Untuk itu di jajaran Kemenag diharapkan benar-benar dapat memahami korupsi. Termasuk di dalamnya grafitikasi. Jika tak hati-hati bisa mengarah kepada tindakan penyuapan. Ketika api masih kecil mungkin tak membahayakan, tetapi bila sudah menjadi besar bisa membahayakan sekali.
!!
!!
"" Realita HajiEdisi I April/2014