pedoman layanan tik 2010

~ i ~

PPPEEEDDDOOOMMMAAANNN PPPEEENNNYYYUUUSSSUUUNNNAAANNN

LLLAAAPPPOOORRRAAANNN PPPEEELLLAAAKKKSSSAAANNNAAAAAANNN &&& PPPEEERRRTTTAAANNNGGGGGGUUUNNNGGGJJJAAAWWWAAABBBAAANNN KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN BBBAAANNNTTTUUUAAANNN PPPEEEMMMBBBEEERRRDDDAAAYYYAAAAAANNN LLLAAAYYYAAANNNAAANNN

TTTIIIKKK SSSMMMKKK TTTAAAHHHUUUNNN 222000111000

~ i ~

KATA PENGANTAR

Dalam rangka peningkatan Akuntabilitas dan Good Governance

pelaksanaan Bantuan Pemberdayaan Layanan TIK SMK tahun 2010

perlu kiranya disusun Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban khususnya keuangan. Pedoman ini merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Panduan Pelaksanaan Bantuan

Pemberdayaan Layanan TIK SMK tahun 2010 yang sudah diterbitkan

sebelumnnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan ini. Apabila

dalam Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan ini

masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai

ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Mei 2010

Direktorat Pembinaan SMK

~ ii ~

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................... i

Daftar Isi ................................................................................................. ii

Bab 1 Pendahuluan ................................................................................. 1

Bab 2 Tata Cara Pelaporan Kegiatan ...................................................... 4

Bab 3 Tata Cara Pelaporan PertanggungJawaban Keuangan &

Pembukuan ..................................................................................... 8

Lampiran 1 ............................................................................................ 12

Lampiran 2 ............................................................................................ 15

Lampiran 3 ............................................................................................ 18

~ 1 ~

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan Kinerja dan Keuangan Bantuan Pemberdayaan Layanan

TIK SMK Tahun 2010 merupakan penyampaian perkembangan dan

hasil kegiatan (kinerja) dan pembelanjaan bantuan. Dengan adanya

laporan tersebut, diharapkan pihak yang berkepentingan baik internal

(SMK) maupun eksternal (Direktorat Pembinaan SMK, Pemeriksa dan

lainnya) akan mengetahui secara jelas kinerja organisasi penerima

bantuan dan akan menjadi feedback bagi proses perencanaan

selanjutnya.

Salah satu tujuan dilakukannya pelaporan adalah pelaksanaan

akuntabilitas. Sebagai sebuah komunikasi obyektif dan teratur tentang

informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi, diharapkan

pelaporan akan mampu mengkomunikasikan kepada stakeholders

sejauh mana tujuan organisasi telah dilaksanakan. Semua kegiatan

dalam sektor publik khususnya bidang pendidikan diarahkan pada

terpenuhinya keinginan publik. Untuk melakukan kontrol atas

terpenuhinya kepentingan publik tersebut, maka perlu dilakukan

pelaporan dan pertanggungjawaban.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan laporan pelaksanaan dan

pertanggung jawaban keuangan Bantaun Pemberdayaan Layanan TIK

SMK tahun 2010 secara umum mengacu pada peraturan-peraturan

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

~ 2 ~

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Keuangan No.78/PMK.05/2008 tentang

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan

Penyusunan Pertanggung Jawaban Bendahara Kementerian Negara/

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan

Pemberdayaan Layanan TIK SMK Tahun 2010 ini dimaksudkan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan bagi

Kepala Sekolah sebagai Atasan Langsung Bendahara, Bendahara, para

pelaksana di lingkungan SMK penerima bantuan.

b. Tujuan

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Bantuan Pemberdayaan Layanan TIK SMK Tahun 2010 bertujuan

untuk:

Memberi pemahamanan dan petunjuk tata cara pembukuan dan

pelaporan, pelaporan SPJ dan penghitungan pajak;

Memberi pemahaman menyusun laporan pelaksanaan dan

pertanggung jawaban keuangan terkait dengan Bantuan

Pemberdayaan Layanan TIK SMK tahun 2010.

~ 3 ~

1.4 Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Bantuan Pemberdayaan Layanan TIK SMK Tahun 2010 harus

mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun

secara jujur, obyektif, dan transparan. Disamping itu, perlu pula

diperhatikan prinsip-prinsip lain, seperti :

1. Prinsip pertanggungjawaban (adanya responsibility center),

sehingga lingkupnya jelas. Hal-hal yang dikendalikan

(controllable) maupun yang tidak dapat dikendalikan

(uncontrollable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat

dimengerti pembaca laporan.

2. Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang

penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya hal-

hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan,

perbedaan perbedaan antara realisasi dengan

sasaran/standar/rencana/budget, penyimpangan penyimpangan

dari rencana karena alasan tertentu, dan sebagainya.

3. Prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran

keadaan setiap periode yang dilaporkan.

4. Prinsip akuntabilitas, prinsip ini mensyaratkan bahwa yang

dilaporkan adalah hal-hal yang berkaitan selama pelaksanaan

pekerjaan.

5. Prinsip manfaat, laporan yang disusun dapat digunakan sebagai

bahan masukkan program selanjutnya.

Selanjutnya, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik

seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah

dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan

konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi,

berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi.

~ 4 ~

BAB 2

TATA CARA PELAPORAN KEGIATAN

Agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemberdayaan Layanan TIK SMK

tahun 2010 berjalan lancar, maka SMK Penerima bantuan harus

mengirimkan informasi (lampiran 1) segera setelah dana diterima di

rekening Sekolah atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah Bimbingan

Teknis. Informasi tersebut berisi antara lain :

telah/belum diterimanya bantuan dana;

jumlah bantuan dana yang diterima;

tanggal bantuan dana diterima di rekening sekolah;

rencana perubahan pembelanjaan (jika ada).

Sedangkan untuk Laporan akhir kegiatan Bantuan Pemberdayaan

Layanan TIK SMK Tahun 2010, harus memuat data dan informasi

tentang administrasi, keuangan, dan teknis setiap tahap pekerjaan

sampai pekerjaan dinyatakan selesai.

Laporan yang disusun oleh penerima bantuan terdiri dari: Laporan

Akhir Pelaksanaan Pekerjaan dan Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku. Laporan

tersebut merupakan laporan kegiatan setelah seluruh dana bantuan

selesai dibelanjakan (180 hari kalender dihitung sejak dana diterima di

rekening sekolah). Laporan ini dapat mengikuti sistematika penulisan

sebagai berikut:

1. Bagian Depan, meliputi:

Halaman Sampul

~ 5 ~

Tercantum judul “Laporan Kegiatan Bantuan Pemberdayaan

Pusat Layanan TIK SMK tahun 2010” dilengkapi nama Sekolah

(lembaga) penerima bantuan, nama Kab/Kota dan nama Provinsi.

Halaman Identitas Sekolah

Berisi data SMK pengusul meliputi: Nama Sekolah, Nama

Yayasan (untuk Sekolah swasta), Nama Kepala Sekolah, Status

Sekolah berdasarkan Akreditasi terakhir (Sekolah Swasta) dan

Alamat Sekolah (lokasi dan sarana komunikasi).

Halaman Pengesahan (menyetujui, mengetahui)

Lembar pengesahan berisi pernyataan keabsahan Laporan

Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Pusat Layanan TIK SMK

tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, disetujui

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Halaman Kata Pengantar

Cukup jelas

Halaman Daftar Isi.

Cukup jelas

2. Bagian isi, meliputi:

Bab I Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan

Menguraikan rencana dan jadwal yang disusun untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dan Jadwal Kegiatan

disusun setelah dana bantuan diterima di rekening sekolah dalam

kurun waktu 180 hari.

Bab II Susunan Tim Pusat Layanan TIK SMK

Menguraikan susunan dan nama personil Tim Pusat Layanan

TIK yang melaksanakan program Bantuan Pemberdayaan

Layanan TIK SMK Tahun 2010. Selain itu diuraikan juga tugas

masing-masing personil Tim yang dilakukan bersifat

~ 6 ~

operasional dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan di

lapangan.

Bab III RAB pelaksanaan kegiatan

Menguraikan rencana anggaran biaya pelaksanaan program

Pusat Layanan TIK, yang didasari strategi kegiatan yang telah

direncanakan. Jika ada perubahan terhadap RAB yang telah

disepakati wajib diketahui oleh Direktorat Pembinaan SMK.

Oleh karena itu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan bimbingan

teknis oleh Direktorat Pembinaan SMK). Adapun format yang

dapat digunakan adalah sebagai berikut

NO JENIS

KEGIATAN

RAB AWAL RAB PERUBAHAN

Vol SAT Harga

Satuan

Jumlah Vol SAT Harga

Satuan

Jumlah

Bab IV Realisasi penggunaan dana bantuan

Menguraikan Realisasi penggunaan dana bantuan yang disusun

berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilampiri Buku Kas

Umum dan Bukti pengeluaran (sebagaimana lampiran 1 dan 2),

yang meliputi:

Kuitansi;

Nota/Faktur Pembelian;

Kas Umum;

Berita Acara Pemeriksaan Kas;

Bukti Setor Pajak;

Rekap penerimaan dan penyetoran pajak;

Rekap penyerapan dana.

Bab V Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya

penyelesaiannya.

~ 7 ~

Berisikan Narasi hasil pelaksanaan Kegiatan Bantuan

Pemberdayaan Pusat Layanan TIK SMK tahun 2010 termasuk

masalah yang dihadapi dan upaya menanggulanginya.

Bab VI Rekapitulasi hasil pendataan;

Berisikan rekapitulasi hasil pendataan dari seluruh item data

yang ada di database aplikasi data pokok SMK 2010 Tk.

Kab/kota.

Laporan tersebut disusun dan disiapkan oleh SMK Penerima Bantuan

Dana, dibuat rangkap 4 (empat) dalam format ukuran kertas A4 dijilid

rapih, 1 (satu) asli sebagai pertinggal untuk sekolah, 1 (satu) copy untuk

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy untuk Dinas

Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy dikirimkan kepada Direktorat

Pembinaan SMK dengan alamat:

Direktur Pembinaan SMK

u.p. Kepala Subdit Program

Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta 10270

~ 8 ~

BAB 3

TATA CARA PELAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

& PEMBUKUAN

3.1. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan

Untuk tata cara pelaporan keuangan Bantuan Pemberdayaan Layanan

TIK SMK Tahun 2010 secara umum dapat diuraikan pada sub bab

berikut ini.

3.1.1. Pembiayaan

a. Kuitansi ditanda tangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan

Penerima (lampiran 2)

b. Daftar Penerima Transport ditanda tangani oleh Kepala Sekolah,

Bendahara dan Penerima.

c. Untuk kegiatan yang memerlukan SK atau Surat Penugasan harus

dilampirkan.

3.1.2. Pengadaan Barang dan Konsumsi

a. Kuitansi Pembelian Barang dan Konsumsi ditanda tangani oleh

Kepala Sekolah, Bendahara dan Penerima.

b. Jumlah nilai nominal uang dalam kuitansi harus sama dengan

jumlah terbilang.

c. Kuitansi pembelian dilengkapi tanggal, stempel, tanda tangan dan

nama penjual.

d. Pembelian Rp. 250.000,00 s/d Rp. 1.000.000,00 dilengkapi dengan

materai Rp 3000, sedangkan pembelian Rp.1.000.000,00 ke atas

dilengkapi materai Rp. 6000.

e. Pengadaan barang Rp. 1.000.000,00 sampai dengan < Rp.

5.000.000,00 cukup dengan kwitansi dan dilampiri faktur pajak.

f. Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta

rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

~ 9 ~

dilengkapi Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan.

(untuk belanja modal/menambah aset)

g. Semua pengadaan barang yang dikenakan pajak maka SSP harus

disertakan pada saat penyerahan SPJ;

h. Pungutan dan setoran pajak sesuai peraturan yang berlaku (Pajak

terbagi atas : PPh Psl 21 = 15 % untuk PNS (untuk penerimaan

honor/uang lelah rapat), PPh Psl 22 = 1,5% NDKP ( jasa usaha),

PPN DN = 10 % NDKP ( Pembelian barang diatas Rp. 1 Juta)

catatan : NDKP= Nilai Dasar Kena Pajak = 100/110 x Nilai

Transaksi).

3.2. Pembukuan

Berdasarkan Keppres No. 16 tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995

pasal 34 ayat 1, 2 dan 3 yang telah disempurnakan kembali dengan

Keppres No. 18 tahun 2000 ditetapkan bahwa orang atau badan yang

menerima atau menguasai uang negara wajib menyelenggarakan

pembukuan, Selanjutnya dalam ayat 2 ditegaskan bahwa

departemen/lembaga yang menguasai bagian anggaran harus

menyelenggarakan tata buku anggaran. Dan dalam ayat 5 menunjukkan

bahwa penata usahaan pembukuan dimaksud mengikuti pedoman

petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Petunjuk mengenai tata cara pembukuan sebagaimana diwajibkan pasal

34 ayat 1, 2, 3 dan 5 tersebut diatas sebenarnya telah di atur dengan

Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 332/MK/V/9/1968 tanggal 26

September 1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara

Mengerjakannya yang terdiri dari 20 pasal. Inti dari kedua puluh pasal

dapat diringkas sebagai berikut :

1. Setiap bendaharawan atau pemegang uang kas milik negara harus

mempunyai Buku Kas Umum (BKU). Buku Kas Umum dapat

dilihat dalam :

1. Bentuk Skontro/berpasangan

2. Bentuk Tabelaris.

2. Pada halaman pertama BKU agar dicatat hal-hal yang memuat

tentang :

~ 10 ~

tanggal dan tahun kapan mulai digunakan.

Jumlah halaman

Tiap halaman diberi no urut 1 sampai dengan akhir halaman

sesuai ketebalan bukunya.

Tiap halaman diparaf ditanda tangani oleh bendaharawan

atau pemegang uang kas milik negara.

Halaman terakhir disediakan untuk catatan pemeriksa.

Dari ketentuan di atas jika disusun dalam kalimat lebih kurang

seperti dibawah ini:

“Buku kas umum ini mulai dipergunakan, tanggal ............,2010

terdiri dari ......... halaman, tiap halaman diberi nomor urut, 1

sampai dengan ......... dan dibubuhi parap atau tanda tangan oleh

bendaharawan/pemegang uang kas milik negara. Halaman

terakhir disediakan untuk catatan pemeriksa”.

3. Buku Kas Umum dikerjakan sendiri oleh Bendaharawan/pemegang

uang kas milik negara, kecuali ditentukan lain oleh pejabat atasan

langsung.

4. Cara mengerjakan buku-buku, bendaharawan/pemegang uang kas

milik negara membukukan/ditulis lebih dahulu baru dilaksanakan

transaksi penerimaan dan atau pengeluaran.

5. Buku Kas Umum ditulis dengan tinta hitam.

6. Buku Kas Umum tidak boleh ada :

ruangan-ruangan yang tidak terisi/halaman-halaman kosong dan

kolom kosong.

Tanda-tanda bekas hapusan, tindasan tulisan, coretan-coretan.

Bila terjadi kesalahan tulis dan sebagainya dapat dibetulkan

dengan cara yang diijinkan (akan dibahas dalam contoh-contoh

mengerjakan soal).

Halaman yang hilang karena disebabkan dsb.

7. Buku Kas Umum sedikitnya satu kali satu bulan ditutup, bila

diperlukan dapat lebih dari satu kali ditutup.

8. Penutupan BKU kemudian dicatat dalam register penutupan kas.

9. Buku Kas Umum tidak diijinkan untuk dibawa keluar kantor, akan

tetapi harus disimpan di kantor di tempat yang aman.

~ 11 ~

10. Bila tidak banyak mata anggaran pengeluaran (MAK) atau pos-pos

yang harus dibukukan dapat digunakan Buku Tabelaris.

Adapun model pembukuan yang digunakan untuk Bantuan

Pemberdayaan Layanan TIK SMK dapat dilihat pada lampiran 3.

~ 12 ~

LAMPIRAN 1

~ 13 ~

Yth. Direktur Pembinaan SMK

u.p. Kepala Subdit Program

Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 13

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,

Jakarta 10270

INFORMASI AWAL

BANTUAN PEMBERDAYAAN LAYANAN TIK SMK

TAHUN 2010

IDENTITAS

Nama Sekolah : ……………………………………………………………… (1)

Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………… (2)

Provinsi : ……………………………………………………………… (3)

Alamat Sekolah : ……………………………………………………………… (4)

Nama Kepala Sekolah : ……………………………………………………………… (5)

No Telepon/HP : ……………………………………………………………… (6)

Jenis Bantuan : Bantuan Pemberdayaan Layanan TIK SMK tahun 2010

Tahun Anggaran : 2010

Pemberi Bantuan : Direktorat Pembinaan SMK

PENERIMAAN BANTUAN DANA

Status : Sudah diterima Belum Diterima (7)

Tanggal Diterima : Tgl………/Bln………………/Tahun……………………… (8)

Besar Dana diterima : Rp………………………………………………………….. (9)

PERSIAPAN PELAKSANAAN

Rapat Awal Tim : Sudah dilakukan Belum Dilakukan (10)

Rencana Kerja : Sudah dibuat Belum Dibuat (11)

RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN (12)

NO JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN HARGA

SATUAN JUMLAH

1

:

dst

…………………..,……………2010

Kepala SMK ………………….

(13)

(……………………………………)

NIP………………………………….

Format Informasi Awal

~ 14 ~

Petunjuk Pengisian :

(1) : Diisi nama Sekolah lengkap

(2) : Diisi nama Kabupaten/Kota

(3) : Diisi nama Provinsi

(4) : Diisi nama Alamat Sekolah Lengkap dengan Kode Pos

(5) : Diisi nama Kepala Sekolah lengkap dengan gelar

(6) : Diisi nomor telepon Sekolah dan nomor HP Kepala Sekolah

(7) : Diisi dengan memberi tanda contreng (V) pada pilihan yang sesuai dengan status

penerimaan dana di rekening Sekolah

(8) : Diisi tanggal, bulan dan tahun penerimaan dana yang tertera pada rekening sekolah. Jika dana

belum diterima maka dapat dikosongkan.

(9) : Diisi dengan nilai nominal dana yang tertera dalam rekening Sekolah.

(10) : Diisi dengan memberi tanda contreng (V) pada pilihan yang sesuai.

(11) : Diisi dengan memberi tanda contreng (V) pada pilihan yang sesuai.

(12) : Diisi sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

(13) : Diisi dengan tanggal, bulan, nama Kepala Sekolah, NIP dan di stempel Sekolah.

~ 15 ~

LAMPIRAN 2

~ 16 ~

CONTOH BUKTI PENGELUARAN DANA/KUITANSI

Nomor :……………..

Sudah terima dari : Kepala SMK. …………………………….

Uang sebesar :

Untuk pembelian : ……………………………. dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir

Tanggal …………………. Nomor …………………….

Rp………………………..

…………,……………2010

Setuju di bayar : Lunas Dibayar : Toko/Penerima

Kepala Sekolah Bendahara,

……………………………… ………………............... ………………………...

(Nama Jelas Tanda tangan) (Nama Jelas Tanda tangan) (Nama Jelas Tanda tangan)

KOP SEKOLAH

~ 17 ~

CONTOH FAKTUR/NOTA PEMBELIAN

……………,….………… 2010

Kepada

SMK ………………..

di……………………………….

Faktur/Nota nomor :…………………..

No Uraian/Jenis Barang Jumlah

Barang/Satuan

Harga satuan

(Rp)

Jumlah Harga

( Rp)

1.

dst.

Jumlah Rp.

Pajak Rp.

Total Harga Rp.

Barang telah diterima Toko/CV/PT………………..

Dengan Baik Oleh :

Nama Jelas & Tandatangan Nama Jelas & Tanda Tangan

~ 18 ~

LAMPIRAN 3

~ 19 ~

BUKU

BENDAHARA PENGELUARAN

BANTUAN PEMBERDAYAAN LAYANAN TIK SMK TAHUN 2010

SMK …………….

DINAS PENDIDIKAN…………………….

PEMERINTAH KABUPATEN …………………………………………..

PROVINSI ……………………..

JALAN ………………………………………………….

TELEPON (………..)……………………..

CONTOH

COVER

~ 20 ~

MODEL BUKU

BENDAHARA PENGELUARAN

I. BUKU KAS UMUM (BKU)

Bagian 1: Halaman Muka

Petunjuk Pengisian Halaman Muka Buku Kas Umum




(4) : Diisi tanggal diterimanya bantuan rekeninga bank sekolah (sesuai dengan tanggal di rekening)

(5) : Diisi tanggal terakhir transaksi yang dicatat dalam buku kas umum.

(6) : Diisi tanggal dan nomor surat jawaban usulan revisi yang diajukan oleh sekolah kepada

Direktorat Pembinaan SMK (jika ada)

BUKU KAS UMUM (BKU)

Nama Sekolah : ……………………………………………………………… (1)

Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………… (2)

Provinsi : ……………………………………………………………… (3)


Besar Bantuan : Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Tanggal Terima Bantuan : ……………………………………………………………… (4)

Tanggal Terakhir Transaksi : ……………………………………………………………… (5)

Tanggal, No SP Revisi RAB : ……………………………………………………………… (6)



………,………..……2010

Kepala SMK………………… Bendahara,

………………………………… …………………………………

NIP……………………………. NIP…………………………….

~ 21 ~

Bagian 2 : Halaman Isi Buku kas Umum

Tanggal Nomor

Bukti

Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk Pengisian Halaman Isi Buku Kas Umum :

Kolom (1) : Diisi tanggal pembukuan (format:bulan:tanggal)

Kolom (2) : Diisi nomor bukti bendahara

Kolom (3) : Diisi uraian transaksi penerimaan/pengeluaran

Kolom (4) : Diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom (5) : Diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber

Kolom (6) : Diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/pengeluaran yang

tercantum dalam dokumen sumber

~ 22 ~

Bagian 3 : Halaman Catatan Buku Kas Umum (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini……………..tanggal……………….bulan …………………. Tahun…………. Yang

bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ………………………..

Jabatan : Kepala SMK..........................

Selaku Kepala SMK………… sebagai atasan langsung bendaharawan telah melakukan

pemeriksaan setempat kepada :

Nama : …………………………

Jabatan : Bendaharawan

Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti yang berada dalam pengawasan itu, kami menemukan

kenyataan sebagai berikut :

1. Uang kertas lembaran sejumlah ………………………… Rp…………………

2. Uang logam sejumlah …………………………………… Rp…………………

3. Saldo pada Bank, sejumlah……………………………… Rp………………..

------------------------------ (+)

Total Rp. ……………………..

Saldo uang menurut Buku Kas Umum dan sebagainya Rp…………………..

----------------------------- (- )

Perbedaan antara KAS dan BUKU Rp……………………

Yang diperiksa ………,………..……2010

Bendahara, Kepala SMK……………

………………………………… …………………………………

NIP……………………………. NIP…………………………….

~ 23 ~

II. BUKU PEMBANTU (BP)

1. Buku Pembantu Kas/Buku Pembantu Bank;/Buku Pembantu Perjalanan/Buku Pembantu

Belanja Barang/BP Lain-lain

BUKU PEMBANTU ……………………..(1)

Nama Sekolah : ……………………………………………………………… (2)

Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………… (3)

Provinsi : ……………………………………………………………… (4)








Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo

(1) (2) (3) (4) (5) (6)


(1) : Diisi jenis BP berkenaan








Pengisian kolom 1 sampai dengan 6 mengikuti petunjuk pengisian halaman isi Buku Kas Umum

~ 24 ~

2. Buku Pembantu Pajak (BP Pajak)

BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama Sekolah : ……………………………………………………………… (1)

Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………… (2)

Provinsi : ……………………………………………………………… (3)








Tanggal Nomor

Bukti

Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran

(Kredit)

Saldo

PPN PPh

Psl 21

PPh

Psl 22

PPh

Psl 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





(17) : Diisi tanggal diterimanya bantuan rekeninga bank sekolah (sesuai dengan tanggal

di rekening)




Petunjuk pengisian kolom :




Kolom (4) : Diisi jumlah PPN yang diterima

Kolom (5) : Diisi jumlah PPh Pasal 21 yang diterima



Kolom (8) : Diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada)

Kolom (9) : Diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara

Kolom (10) : Diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau dikurangi jumlah setoran

pajak yang tercantum dalam dokumen sumber

~ 25 ~

3. Buku Pengawasan Anggaran (Penyerapan Bantuan)

BUKU PENGAWASAN ANGGARAN

(Penyerapan Bantuan)

Nama Sekolah : ……………………………………………………………… (1)

Kabupaten/Kota : ……………………………………………………………… (2)

Provinsi : ……………………………………………………………… (3)








Tanggal No. Bukti Uraian Rincian Biaya Jumlah Biaya

1 2 3 4 5

TOTAL (6)

………,………..……2010

Kepala SMK…………………. Bendahara,

………………………………… …………………………………

NIP……………………………. NIP…………………………….









~ 26 ~

Petunjuk pengisian kolom :




Kolom (4) : Diisi rincian biaya yang dikeluarkan (Volume x Satuan x Harga Satuan)

Kolom (5) : Diisi jumlah biaya yang dikeluarkan.

Kolom (6) : Diisi total biaya yang dikeluarkan (Rp.35 Juta + Pemasukkan lainnya)

pedoman layanan tik 2010

Documents