penulis: fitriya bakti nugraheni · mengemukakan tentang peraturan perkawinan bagi pegawai ......

Penulis:

Fitriya Bakti Nugraheni

NOVEMBER 2015

Modul Menentukan Prosedur Perkawinan Untuk Pegawai

1

MODUL : “ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN”

MENENTUKAN PROSEDUR PERKAWINAN UNTUK PEGAWAI

KOMPETENSI INTI :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan

proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam

pergaulan dunia.

Memahami,menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual

dan prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan

kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara

mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan

langsung.

KOMPETENSI DASAR :

Mengemukakan tentang Peraturan Perkawinan bagi pegawai

Disusun oleh :

FITRIYA BAKTI NUGRAHENI ( 130412616399 )

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN MANAJEMEN

PROGRAM STUDI SI PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

November 2015


2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena Rahmat dan

Karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan modul dengan judul “Menentukan Prosedur

Perkawinan untuk Pegawai” dengan baik dan tepat berdasarkan batas waktu yang ditentukan.

Modul ini saya susun dengan harapan pembaca dapat memahami serta mengenal tentang

Administrasi kepegawaian pada jenjang pendidikan SMK khususnya materi Peraturan

perkawinan bagi pegawai.

Modul ini membahas tentang penjelasan dan pemahaman bagaimana pengertian

perkawinan dan syarat-syarat perkawinan. Di dalamnya terdapat pengertian perkawinan,

syarat-syarat perkawinan, azaz-azaz perkawinan pegawai dan beberapa Pemahaman laporan

perkawinan pegawai untuk mendapatkan status perkawinan oleh pemerintah.

Saya telah menyadari bahwa modul ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan

yang tidak disengaja. Oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca agar dapat saya jadikan sebagai motivasi dan perbaikan dalam pembuatan

modul selanjutnya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Mohammad Arief selaku

dosen pengampu mata kuliah “Pengembangan Bahan Ajar Administrasi Perkantoran”, yang

telah membimbing serta mengarahkan saya dalam pembuatan modul ini. Karena atas

bimbingan beliaulah saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan modul ini sebagaimana

mestinya. dan teman-teman mahasiswa offering PP dan semua pihak yang telah membantu

penyelesaian modul ini. Semoga modul ini bermanfaat untuk semua yang menggunakannya

dalam mempelajari Administrasi Perkantoran.

Malang, November 2015

Penulis


3

DAFTAR ISI

JUDUL MODUL ................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN.................................................................................................... ........1

Latar belakang......................................................................................................................2

Deskripsi Singkat..................................................................................................................3

Standar kompetensi dan kompetensi dasar...........................................................................4

Relevansi/Manfaat................................................................................................................5

Tujuan Pembelajaran............................................................................................................6

Petunjuk Penggunaan Modul................................................................................................7

II. PEMBAHASAN

Kegiatan Belajar 1 : Pemahaman Konsep Perkawinan dan Azas-azas Perkawinan Pegawai

URAIAN MATERI .......................................................................... .................10

1. Ketentuan Perkawinan ....................................................................................10

2. Dasar Hukum Perkawinan...............................................................................11

LATIHAN ..........................................................................................................16

Kegiatan Belajar 2 : Syarat-syarat Perkawinan Bagi Pegawai

URAIAN MATERI ............................................................................................18

1. Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil...........................................................18

2. Pegawai Negeri Pada Polri .............................................................................19

3. Persyaratan Perkawinan Pegawai Negeri Sipil...............................................20

LATIHAN ..........................................................................................................22


4

Kegiatan Belajar 3 : Pemahaman Laporan Perkawinan Pegawai Untuk Mendapatkan

Status Perkawinan oleh pemerintah

URAIAN MATERI ............................................................................ ......................24

1. 1.Pencatatan Laporan................................................................................................24

2. 2.Kartu Istri/Suami....................................................................................................27

3. 3.Contoh Lembar Laporan Perkawinan....................................................................29

4. LATIHAN.................................................................................................................31

RANGKUMAN........................................................................................................................32

SOAL EVALUASI...................................................................................................................34

KUNCI LATIHAN MODUL...................................................................................................39

PENUTUP................................................................................................................................48

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................................49


5

Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan

masyarakat kita ; sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal

mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-

keluarga mereka masing-masing. ( Soerjono Wignjodipoero, 1990 : 122).

Pasal 1 Undang- Undang Perkawinan menyebutkan bahkan Perkawinan ialah :

“ ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa” .

Apabila pengertian perkawinan tersebut di atas di telaah lebih lanjut, maka ada lima unsur

yang terkandung didalamnya yaitu :

1. Ikatan lahir batin ;

Ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya

harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan

mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup

bersama sebagai suami isteri ( hubungan formal). Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-

pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin

merupakan suatu hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata,

yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang

merupakan fondasi atau dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita ;

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan

demikian,perkawinan itu akan terjadi apabila ada dua jenis kelamin yang menyatakan

kehendaknya untuk bersatu dalam membentuk keluarga (rumah tangga). Perkawinan tidak

akan terjadi atau tidak dapat dilangsungkan apabila antara seorang wanita dengan wanita atau

sebaliknya antara seorang laki-laki dengan laki-laki.

3. Sebagai suami isteri ;

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang akan hidup bersama sebagai suami isteri yang

diikat oleh tali perkawinan itu baru dapat dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan-

persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat intern yang meliputi

perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, mendapat izin dari kedua

orang tua apabila kedua calon mempelai belum berumur 21 tahun, bagi pria harus berumur 19

tahun dan bagi wanita harus berumur 16 tahun kecuali ada dispensasi dari pengadilan atau

pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak harus dalam keadaan


6

tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami, dan bagi

seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kalinya dan seterunya harus

menunggu masa iddah sekurang-kurangnya 90 (sembilanpuluh ) hari bagi yang putus

perkawinannya karena perceraian dan 130 (seratus tiga puluh ) hari bagi mereka yang putus

perkawinannya karena kematian suaminya.

Sedangkan syarat-syarat eksternnya adalah harus membuat laporan , pengumuman,

pencegahan dan pelangsungan perkawinan.

4. Membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal ;

Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan

anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat , sangat penting artinya kesejahteraan dan

kebahagiaan keluarga karena kebahagiaan masyarakat terbentuk atas kebahagiaan dan

kesejahteraan keluarga (rumah tangga).

5. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ke Tuhanan Yang

Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerokhanian, sehingga

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rokhani

juga mempunyai peranan penting.


7

Deskripsi singkat

Modul “Menentukan prosedur perkawinan untuk pegawai ” ini membahas 3 materi

utama yaitu Pemahaman konsep perkawinan dan azas-azas perkawinan pegawai,Syarat-syarat

perkawinan bagi pegawai,Laporan perkawinan bagi pegawai. Modul ini terdiri atas tiga

kegiatan belajar, dan pada tiap kegiatan belajar terdapat uraian materi, simpulan dan latihan.

Modul ini banyak membahas mengenai bagaimana syarat-syarat perkawinan bagi

pegawai. Secara praktis, modul ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

kepada segenap unsur pelaksana pemerintah didalam melaksanakan ketentuan dan aturan

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta untuk lebih memahami dan

mentaati Undang-Undang Perkawinan dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang

berlaku terutama mengenai perkawinan dan perceraian, sehingga penerapan dan atau

pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat diberikan secara

adil dan efektif .


8

Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar

Kompetensi Dasar : Mengemukakan tentang peraturan perkawinan bagi pegawai

Indikator :

1. Memahami pengertian perkawinan pegawai dengan benar

2. Memahami azas-azas perkawinan pegawai secara lengkap

3. Memahami syarat-syarat perkawinan pegawai dengan

menyeluruh

4. Pemahaman laporan perkawinan pegawai untuk mendapatkan

status perkawinan oleh pemerintah

Relevansi/ Manfaat

A. Kognitif

1. Produk

a. Memahami pengertian perkawinan pegawai dengan benar

b. Memahami azas-azas perkawinan pegawai secara lengkap

c. Memahami syarat-syarat perkawinan pegawai dengan menyeluruh

d. Pemahaman laporan perkawinan pegawai untuk mendapatkan status

perkawinan oleh pemerintah

2. Proses

Melaksanakan praktek prosedur memperoleh status perkawinan pegawai untuk diakui

pemerintah secara sistematis dan efektif

B. Psikomotor

Mempraktekkan dan mempresentasikan langkah-langkah memperoleh status

perkawinan bagi pegawai secara sistematis dan efektif yang meliputi kegiatan

pencarian, pengumpulan, dan penyerahan berkas secara profesional

C. Afektif

1. Mengembangkan sikap berkarakter, meliputi:

a.Teliti, tekun, dan cekatan

b. Jujur, loyal, dan kreatif

c. Disiplin

2. Keterampilan sosial:

a. Bertanya

b. Bisa bekerjasama dan memiliki solidaritas yang tinggi

c. Menyumbang ide atau berpendapat

d. Melayani permintaan informasi sesama


9

Tujuan Pembelajaran

a. Peserta didik diharapkan mampu mendiskripsikan perkawinan bagi pegawai

b. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan azas-azas perkawinan bagi pegawai

c. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi syarat-syarat perkawinan pegawai

d. Peserta didik diharapkan mampu menginterprestasikan laporan perkawinan pegawai untuk

mendapatkan status perkawinan oleh pemerintah

Petunjuk Penggunaan Modul

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mempelajari modul ini adalah sebagai berikut:

1. Peserta Didik

a. Bacalah dengan cermat materi pada modul ini

b. Tanyakan kepada guru pembimbing bila mana terdapat materi atau penjelasan yang

kurang dimengerti.

c. Diskusikan dengan rekan Anda apa yang telah Anda cermati untuk mendapatkan

pemahaman yang baik tentang tujuan belajar dan kompetensi yang ingin dicapai.

d. Kerjakan setiap tugas sesuai dengan perintah yang ada di soal.

e. Apabila Anda kurang memahami materi ataupun tugas maka ajukan pertanyaan

kepada guru/instruktur.

f. Tunjukkan hasil kerja kepada guru/instruktur

2. Guru/Instruktur

a. Informasikan kepada peserta didik bagaimana menggunakan modul, penilaian,

bahan dan alat yang digunakan serta durasi waktu.

b. Berilah bimbingan kepada peserta didik bila mereka mendapat kesulitan.

c. Selama KBM, tetaplah berada di dalam kelas/tempat belajar.

3. Perlengkapan yang Harus Disediakan

Alat : Komputer, LCD, Papan Tulis, ATK.

Bahan : Buku-buku yang berkaitan dengan Peraturaran perkawinan bagi pegawai


10

Kegiatan Belajar 1

Pemahaman konsep perkawinan dan azas-azas perkawinan pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

45 tahun 1990.

Ketentuan Perkawinan

Pegawai Negeri yang akan melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya

secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1

(satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung, hal ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri

Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi;

Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.;

Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan

pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Ketentuan Perceraian

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat

keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan kepada pejabat melalui saluran

hirarki;

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam

lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian wajib memberikan pertimbangan dan

meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-

lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pegawai Negeri Sipil dan atau Atasan yang melanggar tersebut pada huruf a, b, c diatas serta

tidak melaporkan perceraiannya dan tidak melaporkan perkawinannya yang

kedua/ketiga/keempat, dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil

Prosedur Pengajuan Perceraian

Tahap I : Kepala Satuan Kerja, setelah menerima permohonan untuk melakukan perceraian

dari Pegawai Negeri Sipil di Satuan Kerjanya, wajib melakukan pembinaan

terhadap keduanya serta diupayakan untuk merujukan;

Tahap II : Dari hasil pembinaan tersebut, bila Pegawai Negeri Sipil dan atau Suami/Istrinya

tetap berkeinginan untuk melakukan perceraian, maka Kepala Satuan Kerja

melaporkan permohon perceraian tersebut kepada Bupati, dilampiri hasil

pembinaannya;


11

Perkawinan / Perceraian

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang

berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia, tentu termasuk didalamnya

adalah warga negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil wajib

memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara

yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditentukan bahwa:

"Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya/kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku."

Tentunya perkawinan yang kekal menjadi dambaan semua keluarga, namun tidak menutup

kemungkinan terjadinya perceraian dalam penyelenggaraan kehidupan berumah tangga. Oleh

karenanya bagi PNS telah diatur mengenai Ijin perkawinan dan perceraiannya.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45

Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan

Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

PERKAWINAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama wajib melaporkan

kepada pejabat secara hirarkhis selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal

perkawinan.Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang

melangsungkan perkawinannya kembali.

Laporan perkawinan dibuat rangkap tiga dan dilampiri :

a. Salinan sah Surat Nikah /Akte Perkawinan untuk tata naskah masing-

masing instansi.

b. Pas foto isteri/suami ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar

SANKSI: PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada

Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan

dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor

30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).

PERCERAIAN

PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat

keterangan terlebih dahulu dari pejabat. PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus

memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat

cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat.


12

Alasan PNS Dapat Melakukan Perceraian sbb.:

Salah satu pihak berbuat zina

Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan

Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa

alasan sah atau hal lain di luar kemampuannya/kemauannya

Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun/hukuman yang lebih

berat

Salah satu pihak melakukan kekejaman/ penganiayaan berat

Antara suami/isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk

rukun kembali.

Permintaan Ijin Untuk Bercerai Ditolak, apabila:

Bertentangan dengan ajaran /peraturan agama yang dianut.

Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (1) PP No. 10 Tahun 1983

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Permintaan Ijin untuk Bercerai Diberikan, apabila:

Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya.

Ada alasan sebagai mana tercantum dalam Romawi III angka 2 SE BAKN No.

08/SE/1983.

Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Perceraian Terjadi Atas Kehendak PNS Pria, maka :

a. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sbb:

1/3 gaji untuk PNS.

1/3 gaji untuk bekas isteri.

1/3 gaji untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya.

b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak maka gajinya dibagi dua, yaitu :

½ untuk PNS .

½ untuk bekas isterinya.

c. Apabila anak mengikuti PNS pria, maka pembagian gaji ditetapkan sbb :

1/3 gaji untuk PNS pria.

1/3 gaji untuk bekas isterinya.

1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria.

d. Apabila sebagian anak mengikuti PNS yang bersangkutan dan sebagian mengikuti

bekas isteri, maka 1/3 gaji yang menjadi hak anak dibagi menurut jumlah anak.

Hak atas bagian gaji untuk bekas isteri sebagaimana dimaksud di atas tidak diberikan apabila

perceraian terjadi karena isteri terbukti telah berzinah atau isteri terbukti telah melakukan


13

kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau isteri

terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau isteri

terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa

alasan yang sah.

Meskipun perceraian terjadi atas kehendak isteri yang bersangkutan, hak atas bagian gaji

untuk bekas isteri tetap diberikan apabila ternyata alasan isteri mengajukan gugatan cerai

karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzinah, dan atau suami terbukti telah

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan

atau suami telah terbukti menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan,

dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan

tanpa alasan yang sah.

Apabila Perceraian Terjadi Atas Kehendak Bersama Suami Isteri, maka pembagian gaji

diatur sbb.:

Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji berdasarkan

kesepakatan bersama.

Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, apabila semua anak mengikuti bekas

isteri, maka 1/3 gaji untuk anak dan diterimakan pada isteri.

Apabila sebagian anak mengikuti PNS ybs dan sebagian mengikuti bekas isteri maka

1/3 gaji dibagi jumlah anak (sebagian ikut isteri/suami).

SANKSI : PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkanPeraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila :

Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari Pejabat bagi yang berkedudukan

sebagai Penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai

Tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat.

Apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau

menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian

Tidak melaporkan perceraiannya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-

lambatnya satu bulan setelah terjadinya perceraian.

Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan pemintaan

izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian, dan

atau untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan

perceraian.

Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau

tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian,

dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih

dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia

menerima izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.


14

PNS Pria Yang Akan Beristri Lebih Dari Seorang:

PNS yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu

dari Pejabat.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang,

wajib memberikan pertimbangan kepada Pejabat.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang,

wajib menyampaikan kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 3

(tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.

Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut.

Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila

memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif,

yakni :

Syarat alternatif (salah satu harus terpenuhi) :

Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, karena menderita sakit jasmani/rokhani.

Isteri mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan.

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10

tahun.

Syarat komulatif (semua harus terpenuhi) :

Ada persetujuan tertulis secara iklas dari isteri dan disahkan atasannya.

PNS pria mempunyai penghasilan yang cukup.

PNS pria berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anaknya.

SANKSI : PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila:

Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat.

Tidak melaporkan perkawinanya yang kedua/ketiga/keempat kepada Pejabat dalam jangka

waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan.

PNS Wanita Tidak Diijinkan Menjadi Isteri Kedua, Ketiga, Keempat:

PNS wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dilarang

menjadi PNS.

PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria bukan PNS wajib

memperoleh ijin tertulis dari Pejabat dan memenuhi syarat sesuai Romawi V angka

3SE BAKN No. 08/SE/1983.


15

SANKSI :PNS Wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin

berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1980.

Hidup Bersama Di Luar Ikatan Perkawinan Yang Sah:

PNS dilarang hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.

Yang dimaksud hidup bersama diluar perkawinan yang sah adalah melakukan

hubungan sebagai suami isteri dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria

yang bukan suaminya yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga

SANKSI :PNS dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkanPeraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010) bila

melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan

isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.

Azas-azas (prinsip-prinsip) yang berkaitan dengan perkawinan pegawai sesuai Undang-

Undang No.1 Tahun 1974, meliputi:

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu

suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan

materiil;

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan

kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus di catat, menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Menganut azas monogamy;

Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alas

an-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga

dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan

bersama oleh suami isteri.

Asas yang diterapkan di Indonesia dalam Perkawinan adalah asas monogami, meski

demikian Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi seorang PNS yang

akan melangsungkan perkawinan dapat dilangsungkan dengan mudah dan tanpa pemeriksaaan

khusus yang harus dijalani oleh kedua mempelai namun harus memperhatikan peraturan PP

10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa seorang PNS yang

melangsungkan perkawinan pertama wajib segera melaporkan perkawinannya kepada pejabat

sesuai hierarkinya.


16

Latihan :

1. Apakah yang dimaksud dengan perkawinan pegawai ?

2. Apakah dasar hukum perkawinan bagi pegawai ?

3. Bagaimana ketentuan perkawinan bagi pegawai ?

4. Deskripsikan azas-asaz perkawinan pegawai !

5. Jelaskan azas yang diterapkan untuk pegawai di Indonesia !

Nama/Kelompok: Kelas: Tanggal:

Lembar Kerja Siswa 1

Konsep perkawinan Pegawai

Tujuan:

1. Dapat memahami pengertian perkawinan pegawai

2. Dapat memahami azas-azas perkawinan pegawai

Alat:

1. Alat tulis

2. Buku catatan

Rumusan Masalah : Apakah arti perkawinan dan azas-azas perkawinan pegawai ?

Langkah – langkah :

Mendefinisikan dengan bahasa sendiri tentang arti/makna konsep perkawinan pegawai

dan azas-azas perkawinan pegawai.

Untuk pendalaman pemahaman konsep, siswa diminta memberi contoh penerapan

konsep perkawinan pegawai dalam kehidupan sehari-hari.

Mendiskusikan dalam kelompok kecil, menganalisis dampak apabila azas-azas

perkawinan pegawai tidak dipenuhi dalam instansi.

Pengamatan :

Pengamatan difokuskan pada partisipasi siswa dalam mengikuti diskusi kelompok yang

meliputi: keaktifan dalam mengemukakan pendapat, partisipasi, kualitas partisipan, kerjasama

dan tanggung jawab tim.


17

Analisis

1.Menurut pendapat anda apakah yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................

2. Apakah azas-azas (prinsip-prinsip) yang berkaitan dengan perkawinan pegawai sesuai

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Bagaimanakah aturan pemberitahuan tertulis perkawinan pegawai sesuai PP No.10 Tahun 1983

tentang Perkawinan Pegawai?

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................


18

Kegiatan belajar 2

Syarat-syarat perkawinan bagi pegawai

Perkawinan Bagi Pegawai Negeri Sipil

1.Pengertian pegawai negeri sipil

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang

dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun

1999, pegawai negeri terdiri dari:

Pegawai Negeri Sipil

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan

Anggota Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil itu sendiri terdiri dari

pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah.

2.Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan

sejahtera, maka dalam undang-undang menganutprinsip untuk mempersukar terjadinya

perceraian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974, selain itu juga diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Pengaturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dijumpai

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 1990. Pada dasarnya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah unsur Aparatur Negara,

Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat

dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Untuk dapat

melaksanakan kewajiban yang demikian itu, kehidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus

ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah

dalam keluarganya.

Atas dasar pokok pikiran yang disebutkan sebelumnya dan dalam rangka usaha

meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan perkawinan dan

perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah mengenai izin


19

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu sebagaimana diatur

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjutnya dikeluarkan Surat Edaran Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melangsungkan perkawinan pertama, menurut

ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, diwajibkan

memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan. Ketentuan ini

berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menjadi duda/janda yang

melangsungkan perkawinan lagi. Untuk itu, pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983 menentukan bahwa setiap pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan

memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam

lingkungannya masing-masing.

3. Pegawai Negeri pada Polri

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Setiap

negara juga memberikan pengertian tentang polisi juga berbeda-beda, dikarenakan masing-

masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri atau menurut

kebiasaan-kebiasaannya sendiri.

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 2010 ‚Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri‛. Pasal 1

ayat (2) ‚Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) pada Polri‛.

Fungsi Kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga

kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari terbentunya lembaga tersebut.

Dalam hal ini fungsi dari kepolisian ada hubungannya dengan pengertian tugas, yang mana

dapat dikemukakan bahwa fungsi dari polisi adalah merupakan bagian dari pada tugas negara.

Secara umum tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi

aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat. Keamanan, ketentraman, dan ketertiban

masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib

dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan

menanggulani segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang

dapat meresahkan masyarakat yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses

pembangunannasional.

Pegawai Negeri pada Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah

Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum Pegawai Negeri pada Polri yang

bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan

Undang-undang Dasar 1945, Polri mengemban tiga tugas utama, yaitu penegakan hukum,


20

memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani

masyarakat. Semua tugas ini berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang paling

hakiki, yaitu keadilan,ketentraman, dan rasa aman yang sangat didambakan oleh rakyat.

Untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, harus berdasarkan

kepada suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada petugas. Seorang

petugas yang memiliki wewenang, berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertian

pemberian wewenang merupakan pemberian keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.

Salah satu dari tugas Pegawai Negeri pada Polri adalah melakukan penyidikan, untuk

dapat melakukan penyidikan ia diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan antara

lain penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Tanpa wewenang, Pegawai Negeri pada

Polri tidak dapat melakukan tindakan apapun. Untuk kepentingan umum Pegawai Negeri pada

Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya

sendiri, yaitu suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri pada Polri yang

dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat, resiko dari tindakannya, dan betul-betul

untuk kepentingan umum.

4. Perkawinan bagi pegawai negeri pada Polri

Anggota yang akan melangsungkan perkawinan, yang akan bercerai ataupun yang

akan rujuk kembali dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan

dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama yang dianutnya, yaitu:

Menurut agama Islam.

Menurut agama Kristen Protestan.

Menurut agama Kristen Katholik.

Menurut agama Hindhu dan Budha.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya


tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan‛, dan oleh karena menurut pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa: ‚anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia menjadi bagian dari Pegawai Negeri yang dimaksud di atas, maka anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melangsungkan perkawinan juga wajib

memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat‛.

Langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam perkawinan

Polri adalah sebagai berikut:

Anggota Polri yang akan melaksanakan perkawinan harus

mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Izin kawin baru dapat diberikan oleh pejabat berwenang, setelah

mendapat pengesahan dari pejabat agama di lingkungan Polri.

Izin kawin pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika

perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan


21

dan kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan, lagi pula tidak akan

membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan.

Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal

dikeluarkannya.

Dalam hal izin kawin diberikan, sedangkan perkawinan tidak jadi dilakukan, maka

yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang

memberikan izin tersebut berikut alasan-alasan secara tertulis.

Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat kawin dari lembaga yang

berwenang, berikut salinan surat izin kawin diserahkan yang bersangkutan kepada

pejabat dikesatuannya guna penyelesaian administrasi dan keuangan.

Anggota Polri tidak diperkenankan kawin mengikuti pendidikan pertama/pendidikan

dasar baik di luar maupun di luar negeri.

Dalam mengajukan permohonan izin kawin bagi Pegawai

Negeri pada Polri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Surat permohonan pengajuan izin kawin.

Surat keterangan N1 dari kelurahan/desa sesuai domisili,

mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan,tempat kediaman dan

status calon suami/istri.

Surat keterangan N2 dari kelurahan/desa sesuai domisili,

mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman

orang tua/wali.

Surat keterangan N4 dari kelurahan/desa sesuai domisili, mengenai orang tua calon

suami/istri.

Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami/istri untuk melaksanakan kehidupan

rumah tangga Surat pernyataan persetujuan orang tua, apabila kedua orang tua telah

meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh calon suami/istri.

Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai negeri pada Polri yang

akan melaksanakan perkawinan, mengenai status pegawai yang bersangkutan perjaka/

gadis/ kawin/ duda/janda.

Surat akta cerai atau keterangan kematian suami/istri, apabila mereka sudah

janda/duda.

Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri untuk menyatakan sehat,

dan khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk mengetahui kehamilan.

Pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masingmasing 3 (tiga)

lembar, dengan ketentuan:

1.Bagi Perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna merah.

2.Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang

berwarna kuning.

3.Bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang berwarna biru,

dan


22

4.Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri

berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan

dengan pangkat calon suami/istri.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon suami/istri yang bukan

pegawai negeri

Latihan !

1. Jelaskan syarat-syarat perkawinan pegawai !

2. Apakah larangan yang terkait dengan perkawinan pegawai ?


23

Nama / kelompok: Kelas: Tanggal:


Syarat Perkawinan Pegawai

Tujuan:

1.Memahami syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pegawai sesuai dengan

peraturan pemerintah tentang perkawinan bagi pegawai

Alat:

1. Alat tulis

2. Buku catatan

Rumusan Masalah:

Hal-hal apakah yang perlu diperhatikan pegawai dalam melakukan perkawinan sesuai

penetapan pemerintah tentang peraturan perkawinan bagi pegawai ?

Langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi kembali pengertian/konsep perkawinan pegawai

2. Mengidentifikasi kembali dasar hukum perkawinan pegawai

3. Mendiskusikan syarat-syarat perkawinan pegawai sesuai dengan peraturan

pemerintah tentang kepegawaian

Pengamatan:

Pengamatan difokuskan pada partisipasi siswa dalam mengikuti diskusi kelompok yang

meliputi: keaktifan dalam mengemukakan pendapat, partisipasi, kualitas partisipan, kerjasama

dan tanggung jawab tim.

Analisis :

Dengan tetap berpegang pada konsep/pengertian perkawinan oleh pegawai, uraikan dan

jelaskan syarat-syarat apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan perkawinan sesuai

dengan peraturan pemerintah tentang kepegawaian ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................


24

Kegiatan Belajar 3

Laporan Perkawinan Pegawai Untuk Mendapatkan Status Perkawinan

Oleh Pemerintah 1. Pencatatan

Setiap instansi memelihara catatan mutasi keluarga, yaitu catatan perkawinan, perceraian,

kelahiran/pertambahan anak, dan kematian.

Pencatatan itu dilakukan dengan tertib/teratur, dan terus-menerus oleh Pejabat di bidang

kepegawaian.

Mutasi keluarga tersebut dicatat dalam Buku Induk yang dibuat menurut contoh sebagai

tersebut dalam Lampiran XXI Surat Edaran.

Pencatatan Mutasi keluarga di Badan Administrasi Kepegawaian Negara di samping dicatat

dalam Buku Insuk dicatat juga dalam Kartu Induk serta direkam juga dalam komputer.

2. Laporan Mutasi Keluarga

a. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan kepada pejabat

melalui saluran hirarki setiap mutasi keluarganya yaitu :

Laporan perkawinan pertama dan laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang telah

menjadi duda/janda.

Laporan perceraian.

Laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil pria yang beristri lebih

dari seorang.

Laporan perkawinan Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri

kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil.

Laporan kelahiran / pertambahan anak yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut

dalam Lampiran dan dilampiri dengan akta kelahiran / surat keterangan

kelahiran/keputusan pengadilan.

Laporan kematian anak yang dibuat dan dilampiri dengan surat keterangan kematian.

Laporan kematian istri / suami dilampiri dengan surat keterangan kematian.

b. Laporan mutasi keluarga tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam

rangkap 2 (dua), yaitu :

1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran

hirarki

1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

c. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan pegawai bulanan

disamping pensiun, laporan tersebut dibuat dalam rangkap 3 (tiga),yaitu :

(1) 1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran


25

hirarki.

(2) 1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara, disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

(3) 1 (satu) rangkap untuk pertinggal.

DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGER SIPIL SEBELUM BERLAKUNYA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983

1. UMUM

a.Pegawai Negeri Sipil yang telah berkeluarga sebelum berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, wajib mengisi Daftar

Keluarga yang memuat nama istri/suami dan anak, yang dibuat

menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran XXVI Surat Edaran

ini.

b.Daftar keluarga tersebut disahkan kebenarannya oleh atasan

langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendahrendahnya

pejabat eselon IV atau pejabat lain yang setingkat dengan

itu.

c.Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang

Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping

pensiun, Daftar Keluarga tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam

rangka 3 (tiga) , yaitu :

1 (satu) rangkap untuk pejabat yang disampaikan melalui saluran

hirarki.

1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang

disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.


d. Bagi pegawai Bank Milik Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha

Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, Daftar Keluarga

tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

1 (satu) rangkap untuk Pejabat yang disampaikan melalui saluran

hirarki.


e. Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa, Daftar Keluarga

tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu :

1 (satu) rangkap untuk Bupati Kepala Daerah Tk. II yang disampaikan melalui saluran hirarki.


2. PAS FOTO

a. Daftar Keluarga tersebut dilengkapi dengan pas foto istri/suami, ukuran 3 x 4 cm dan warna hitam

putih, dengan ketentuan bahwa di belakang pas foto dituliskan nama lengkap suami/istri serta nama

dan NIP / Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.


26

b. Pas foto tersebut dibuat sekurang-kurangnya :

(1) 3 (tiga) lembar pas foto istri/ suami Pegawai Negeri Sipil

sebagaiana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan pegawai bulanan

disamping pensiun, yaitu :

(a) 1 (satu) lembar untuk Pejabat.

(b) 2 (dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara

(2) 2 (dua) lembar pas foto istri / suami pegawai Bank Milik Negara,

Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

Milik Daerah, yaitu untuk pejabat.

(3) 2 (dua) lembar pas foto istri / suami Kepala Desa, Perangkat

Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di Desa, yaitu untuk Bupati Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan.

c. Pas foto tersebut dimasukkan dalam kantong plastik kecil dan

kemudian dijahitkan pada Daftar Keluarga yang bersangkutan.

3. PENGIRIMAN

a. Daftar Keluarga dan pas foto istri / suami tersebut disampaikan oleh

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kepada atasan

langsungnya untuk diteruskan kepada yang berkepentingan, dengan

ketentuan sebagai berikut :

(1) Daftar Keluarga dan pas foto istri / suami Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1974 dan pegawai bulanan disamping pensiun disampaikan

kepada :

(a) Pejabat melalui saluran hirarki.

(b) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Pejabat atau pejabat lain yang

ditunjuk olehnya.

(2) Daftar Keluarga dan pas foto istri / suami pegawai Bank Milik

Negara, Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan

Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada Pejabat melalui

saluran hirarki.

(3) Daftar Keluarga dan pas foto istri / suami Kepala Desa, Perangkat

Desa, dan petugas yang menyelenggarakan pemerintahan di

Desa disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II yang

bersangkutan melalui saluran hirarki.

b. Daftar Keluarga dan pas foto tersebut dikirimkan oleh atasan

langsung kepada pejabat dengan surat pengantar.

c. Daftar Keluarga dan pas foto Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan pegawai

bulanan disamping pensiun, dikirimkan oleh Pejabat atau pejabat lain

yang ditunjuk olehnya kepada Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara dengan surat pengantar.


27

KARTU ISTRI / SUAMI 1. UMUM

a. Kepada setiap istri Pegawai Negeri Sipil diberikan Kartu

istri,disingkat KARIS, dan kepada setiap suami Pegawai Negeri Sipil

diberikan Kartu Suami, disingkat KARSU.

b. KARIS/KARSU adalah kartu identitas istri / suami Pegawai Negeri

Sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah istri / suami sah dari

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

c. KARIS/KARSU berlaku selama yang bersangkutan menjadi istri /

suami sah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

d. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak

pensiun, maka KARIS/KARSU yang telahSIPIL

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974

DAN PEGAWAI BULANAN DI SAMPING PENSIUN.

(1) UMUM

(a) KARIS / KARSU bagi istri / suami Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan

disamping pensiun yang perkawinannya berlangsung sebelum berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara setelah Daftar Keluarga dan pas foto diterima dari pimpinan instansi yang

bersangkutan.

(b) KARIS / KARSU bagi istri / suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Pegawai Bulanan di samping pensiun , yang

perkawinannya dilangsungkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara setelah diterima laporan

perkawinan dan pas foto dari pimpinan instansi yang bersangkutan.

(c) KARIS / KARSU yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara dikirimkan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan

untuk disampaikan kepada istri / suami Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan

melalui saluran hirarki.

(d) Penyampaian KARIS / KARSU tersebut kepada istri / suami Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan dilakukan secara tertulis.

(2) KEHILANGAN KARIS / KARSU

(a) Istri/suami Pegawai Negeri Sipil yang kehilangan KARIS /KARSU diwajibkan membuat

laporan tertulis kepada atasan langsung suami/istrinya, serendah-rendahnya Pejabat eselon

(b) Atasan langsung yang bersangkutan memeriksa laporan tersebut dan membuat catatan

seperlunya pada tempat yang tersedia dengan ketentuan :

Apabila laporan itu diyakini kebenarannya, maka laporan itu disahkan dengan

membubuhkan tanda tangan pada laporan itu.


28

Apabila laporan itu tidak benar atau disangsikan kebenarannya, maka dicatat hal-hal

yang dipandang perlu pada laporan itu dan kemudian dibubuhi tandatangan pada

tempat yang tersedia.

(c) Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang mengirimkan laporan kehilangan KARIS /

KARSU tersebut kepada pejabat melalui saluran hirarki.

(d) Pejabat yang bersangkutan mengajukan permintaan penggantian KARIS / KARSU yang

hilang itu kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(e) Berdasarkan permintaan pejabat yang bersangkutan, maka Kepala Badan Administrasi

Kepegawaian Negara mengganti KARIS / KARSU yang hilang itu dengan ketentuan

sebagai berikut :

Kehilangan KARIS / KARSU karena kesalahan atau kelalaian, maka istri / suami

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diwajibkan membayar harga KARIS

/KARSU menurut harga yang akan ditentukan kemudian.

Kehilangan KARIS / KARSU di luar kesalahan istri / suami Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan, akan diganti dengan cuma-cuma.

(f) Laporan kehilangan KARIS / KARSU dibuat sekurangkurangnya

dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :

1 (satu) rangkap untuk pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki.

1 (satu) rangkap sebagai lampiran permintaan penggantian KARIS / KARSU kepada

Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang disampaikan oleh Pejabat atau

pejabat yang ditunjuk olehnya.


(3) LAIN-LAIN

Permintaan KARIS / KARSU bagi istri / suami guru SekolahDasar Negeri, Guru

Agama pada Sekolah Dasar Negeri, danPenjaga Sekolah Dasar Negeri yang diperbantukan

pada Daerah Otonom diajukan kepada Kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara oleh

Gubernur Kepala Daerah Tk. I yang bersangkutan.

KARIS / KARSU BAGI ISTRI / SUAMI PEGAWAI PADA BANK MILIK

NEGARA, BANK MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA,

DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

KARIS / KARSU bagi istri / suami Pegawai pada Bank Milik Negara,

Bank Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

Milik Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Bank/ Badan Usaha yang

bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan angka 1, 2, dan

angka 3 huruf a.

KARIS / KARSU BAGI ISTRI / SUAMI KEPALA DESA, PERANGKAT

DESA, DAN PETUGAS YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DI DESA

KARIS / KARSU bagi istri / suami Kepala Desa, Perangkat Desa, dan

petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan


29

LAMPIRAN I-A SURAT EDARAN KEPALA

BADAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 08/SE/1983

TANGGAL: 26 APRIL 1983

…………………., tanggal ……………..19…

Kepada

Yth. ……………………………………………

…………………………………………………

di

………………………………………………...

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :

b. NIP/Nomor Identitas *-1 :

c. Pangkat/golongan ruang :

d. Jabatan / Pekerjaan :

e. Satuan organisasi :

f. Instansi :

g. Tempat dan tanggal lahir :

h. Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa :

i. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa saya :

a. Pada tanggal …………………………………………

b. Di ………………………………………………………………………………

Telah melangsungkan perkawinan yang pertama dengan wanita/pria *-2

sebagai tersebut di bawah ini :

a. Nama :

b. NIP/Nomor Identitas *-1 :

c. Pangkat/golongan ruang *-3 :

d. Jabatan / Pekerjaan *-3 :

e. Satuan organisasi *-3 :

f. Tanggal lahir :

g. Agama/kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa :

h. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :

a. Salinan sah surat nikah/akta perkawinan dalam rangkap …. *-4

b. Pas foto istri/suami *-1 saya ukuran 3 x 4 cm sebanyak …. Lembar *-5.


30

3. Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :

a. Dicatat perkawinan tersebut dalam Daftar Keluarga saya.

b. Diselesaikan pemberian KARIS / KARSU bagi istri / suami *-2 saya.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

(…………………………………)

NIP/Nomor Identitas *-1

CATATAN :

Cantumkan NIP bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor Identitas bagi pegawai lainnya, apabila ada.

Coret yang tidak perlu.

Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974, salinan sah surat nikah dikirimkan sekurangkurangnya dalam rangkap 2

(dua), yaitu :

1 (satu) rangkap untuk pejabat;

1 (satu) rangkap untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara yang disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya;

sedang bagi Pegawai lainnya dikirimkan sekurang-kurangnya dalam rangkap 1 (satu)

yaitu untuk pejabat.

Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974, pas foto dikirimkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) lembar, yaitu :

(satu) lembar untuk pejabat;

(dua) lembar untuk Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang

disampaikan melalui Pejabat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya; sedang bagi

Pegawai lainnya dikirimkan sekurang -kurangnya dalam rangkap 2 (dua) lembar

yaitu untuk pejabat.

______________________


31

Latihan !

Mengapa pelaporan perkawinan penting dilaporkan bagi pegawai ?

Nama/Kelompok: Kelas: Tanggal:


Laporan Perkawinan Pegawai

Tujuan:

Mendiskripsikan langkah-langkah sistematis dalam prosedur laporan perkawinan

pegawai untuk mendapatkan status perkawinan pemerintahAlat:

1. Alat tulis

2. 5 macam berkas surat

3. Perangkat pelengkap laporan

Rumusan Masalah: Bagaimanakah prosedur yang harus dilakukan dalam laporan

perkawinan pegawai yang sistematis ?

Langkah-langkah:

1. Membaca satu persatu keseluruhan berkas surat dengan seksama

2. Menyortir surat sesuai kebutuhan yang diperlukan

3. Mengumpulkan berkas surat sesuai kebutuhan

4. Penyerahan berkas

Analisis:

Bagaimanakah langkah-langkah yang sistematis dalam prosedur laporan perkawinan

pegawai untuk mendapatkan status perkawinan sesuai peraturan pemerintah tentang

perkawinan bagi pegawai?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................


32

Rangkuman

Menurut rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar hukum perkawinan bagi pegawai, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun

1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990.

Ketentuan perkawinan bagi pegai meliputi:

a.Pegawai Negeri yang akan melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya


(satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung, hal ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri

Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi

b.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkanuntuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat

c.Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau

dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Azas-azas (prinsip-prinsip) yang berkaitan dengan perkawinan pegawai sesuai

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meliputi:

a.Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami

isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

b.Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan

kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus di catat, menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

c.Menganut azas monogamy;

d.Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,

agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian

dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

e.Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alas an-

alasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;

f.Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam

kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian

segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

Asas yang diterapkan di Indonesia dalam Perkawinan adalah asas monogami, meski

demikian Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi seorang PNS yang

akan melangsungkan perkawinan dapat dilangsungkan dengan mudah dan tanpa pemeriksaaan

khusus yang harus dijalani oleh kedua mempelai namun harus memperhatikan peraturan PP


33

10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa seorang PNS yang

melangsungkan perkawinan pertama wajib segera melaporkan perkawinannya kepada pejabat

sesuai hierarkinya.

1.Syarat-syarat perkawinan pegawai:

a.Izin Perkawinan (izin beristeri lebih dari seorang):

1) memenuhi salah satu atau lebih syarat alternatif berikut :

(a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri menderita

penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak

dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun

kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;

(b) istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti

bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat

keterangan dokter Pemerintah atau;

(c) istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh)

tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.

2) memenuhi ketiga syarat kumulatif berikut:

(a) ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri pegawai negeri sipil yang

bersangkutan. Apabila istri pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan lebih dari seorang,

maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan tersebut disahkan oleh atasan

pegawai negeri sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV;

(b) pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk

membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat

keterangan pajak penghasilan, dan;

(c) ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, bahwa ia akan

berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Larangan yang terkait dengan perkawinan pegawai, meliputi:

a.Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian ataupun Pegawai Negeri Sipil pria

yang ingin beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari pejabat.

b.Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau pria

yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah

c.Pelanggaran terhadap kedua ketentuan diatas maupun bagi yang tidak melaporkan

perkawinan/percerainnya dijatuhi hukuman disiplin berat.

d.Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan apabila

melakukannya dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS


34

Soal Evaluasi

Proses

Proses:

Melaksanakan praktek prosedur memperoleh status perkawinan pegawai untuk diakui

pemerintah secara sistematis dan efektifmeliputi kegiatan:

1. Mencari

2. Mengumpulkan

3. Menyerahkan

Prosedur :

1. Siapkan seperangkat berkas yang didukung alat tulis kantor yang ada.

2. Tugasi siswa untuk mengelola berkas berdasarkan jenis dan metode yang telah

dipelajari di awal penjelasan teori.

3. Siswa melakukan penyortiran berkas berdasarkan prosedur dan metode yang ada

secara efektif.

4. Penentuan skor kinerja siswa mengacu pada format Asesmen kinerja dibawah ini.

5. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan

6. Siswa diijinkan mangases kinerja mereka sendiri dengan menggunakan format ini.

No. Rincian Tugas Kinerja Skor

Maksimum

Skor Assemen

Oleh siswa

sendiri Oleh guru

1 Persiapan:

1. Kemampuan melakuakan

klasifikasi

2. Kemampuan mengurutkan

proses

12,5

12,5

2 Prosedur pencarian:

Ketelitian

Kecermatan

Kebenaran

Kecepatan

Ketepatan

5

5

5

5

5

3 Prosedur Pengumpulan:

Ketelitian

5


35

Kecermatan

Kebenaran

Kecepatan

kebenaran

5

5

5

5

4 Prosedur Penyerahan:

Ketelitian

Kecermatan

Kebenaran

Kecepatan

Kebenaran

5

5

5

5

5

Jumlah 100


36

Psikomotor

Prosedur :

1. Disediakan peralatan berkas dan ATK lengkap sebanya 5 set untuk lima

kelompok

2. Tugasi siswa melakukan prosedur penyusunan berkas laporan perkawinan oleh

pegawai.

3. Penentuan skor kinerja siswa mengacu pada format asesmen kinerja dibawah

ini.

4. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan.

5. siswa diijinkan mengakses kinerja mereka sendiri dengan menggunakan format

ini.

No. Rincian Tugas Kinerja Skor

maksimum

Skor Assesmen

Oleh siswa

sendiri Oleh guru

1 Menyiapkan rancangan prosedur

laporan perkawinan 20

2 Mengidentifikasi kemampuan

kerjasama dalam kelompok 20

3 Mengidentifikasin hal-hal yang

penting untuk diperhatikan dan

dilaksanakan dalam prosedur laporan

perkawinan

20

4 Mengidentifikasi keterampilan yang

ada dalam prosedur penyusunan

laporan

20

5 Mengidentifikasikan kerapian dalam

menyusun laporan 20

jumlah 100


37

Format Penilaian Perilaku Berkarakter

Siswa: Kelas: Tanggal:

Petunjuk:

Untuk setiap perilaku berkarakter ini, beri penilaian atas perilaku berkarakter siswa

menggunakan skala berikut ini:

D = memerlukan perbaikan C = menunjukkan kemajuan

B = memuaskan A = sangat baik

Format Pengamatan Perilaku Berkarakter

No.

Rincian Tugas

Kinerja

(RTK)

Memerlukan

perbaikan

(D)

Menunjukkan

Kemajuan

(C)

Memuaskan

(B)

Sangat

Baik

(A)

1 Teliti

2 Tekun

3 Cekatan

4 Jujur

5 Loyal

6 Kreatif

7 Disiplin


38

Format Pengamatan Keterampilan Sosial

Nama Siswa: Kelas: Tanggal:

Petunjuk:

Untuk setiap keterampilan sosial berikut ini, beri penilaian atasketerampilan sosial siswa itu

menggunakan skala berikut ini:

D = memerlukan perbaikan C = menunjukkan kemajuan

B = memuaskan A = sangat baik

Format Pengamatan Keterampilan Sosial

No. Rincian Tugas Kinerja

(RTK)

Memerlukan

Perbaikan

(D)

Menunjukkan

Kemajuan

(C)

Memuaskan

(B)

Sangat

Baik

(A)

1 Bertanya

2 Bisa bekerja sama

3 Solidaritas tinggi

4 Menyumbang ide

5 Melayani permintaan

informasi sesama


39

KUNCI LATIHAN 1

1. Menurut rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar hukum perkawinan bagi pegawai, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun

1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai

mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990.

3. Ketentuan perkawinan bagi pegai meliputi:

a. Pegawai Negeri yang akan melangsungkan perkawinan pertama, wajib

memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu berlangsung, hal

ini berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang

melangsungkan perkawinan lagi

b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri

kedua/ketiga/keempat

c. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya

atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan

yang sah.

1. Azas-azas (prinsip-prinsip) yang berkaitan dengan perkawinan pegawai sesuai

Undang-Undang No.1 Tahun 1974, meliputi:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu


mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual

dan materiil;

b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan




40

c. Menganut azas monogamy;

d. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan



e. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada

alas an-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga

dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan

bersama oleh suami isteri.

2. Asas yang diterapkan di Indonesia dalam Perkawinan adalah asas monogami, meski

demikian Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi seorang

PNS yang akan melangsungkan perkawinan dapat dilangsungkan dengan mudah dan

tanpa pemeriksaaan khusus yang harus dijalani oleh kedua mempelai namun harus

memperhatikan peraturan PP 10 Tahun 1983 jo. PP 45 Tahun 1990. Dalam Pasal 2

dinyatakan bahwa seorang PNS yang melangsungkan perkawinan pertama wajib segera

melaporkan perkawinannya kepada pejabat sesuai hierarkinya.


41

KUNCI LATIHAN 2

1.Syarat-syarat perkawinan pegawai:

a. Izin Perkawinan (izin beristeri lebih dari seorang):


(a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri

menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar

disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik

kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan dengan

surat keterangan dokter Pemerintah;

(b) istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan,

dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter Pemerintah atau;

(c) istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.


(a) ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri pegawai negeri sipil

yang bersangkutan. Apabila istri pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan

lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan

tersebut disahkan oleh atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan

serendah-rendahnya pejabat eselon IV;

(b) pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup

untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan

dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan;

(c) ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, bahwa ia

akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

1. Larangan yang terkait dengan perkawinan pegawai, meliputi:

a. Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian ataupun Pegawai Negeri

Sipil pria yang ingin beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin dari

pejabat.


42

b. Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya

atau pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan

yang sah

c. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan diatas maupun bagi yang tidak

melaporkan perkawinan/percerainnya dijatuhi hukuman disiplin berat.

d. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat

dan apabila melakukannya dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS


43

KUNCI LATIHAN 3

1. Laporan perkawinan penting bagi pegawai karena

a. Sebagai bahan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Berdasarkan Pasal 16

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977, antara lain disebutkan bahwa kepada

Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima

persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila keduanya berstatus sebagai

Pegawai, maka tunjangan hanya diberikan kepada Pegawai yang memiliki gaji

pokok lebih tinggi.

b. Adapun untuk anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun, belum

kawin dan belum memiliki penghasilan sendiri, maka diberikan tunjangan gaji

sebesar 2% (dua persen) untuk tiap-tiap anak, dengan hanya diberikan untuk

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak.

c. Sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada pasangan Pegawai tersebut,

misalnya dalam hal pembuatan Kartu Suami/Isteri dan Kartu Asuransi Kesehatan

(Askes). Kartu Suami/isteri Pegawai berguna sebagai pengenal dan sebagai salah

satu persyaratan ketika ingin mendapatkan uang pensiun janda/duda bila PNS

pasangannya meninggal dunia. Sedangkan Kartu Askes dapat digunakan untuk

mendapatkan jaminan kesehatan antara lain :

Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi rawat jalan tingkat

pertama dan rawat inap tingkat pertama

pelayanan kesehatan tingkat lanjutan melipti rawat jalan tingkat lanjutan,

rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap ruang khusus (ICU / ICCU)

Pelayanan Rawat Darurat

Persalinan

Pelayanan Transfusi Darah

Pelayanan obat sesuai daftar dan plafon harga obat (DPHO) PT. Askes

e. Untuk pelayanan kepegawaian Pegawai yang bersangkutan. Hal ini juga agar PNS

tersebut tidak bisa semena-mena memperlakukan pasangannya. Misalnya dalam

hal apabila terjadi poligami atau perceraian maka apabila PNS tersebut tidak

mengikuti ketentuan perundang-undangan berlaku, yang bersangkutan dapat

dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat bagi Pegawai Negeri Sipil.


44

Kunci Lembar Kerja Siswa 1

Konsep Perkawinan Pegawai

1. Menurut pendapat anda apakah yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 ?

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan bathin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.

2. Apakah azas-azas (prinsip-prinsip) yang berkaitan dengan perkawinan pegawai sesuai

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?

Azas-azas (prinsip-prinsip) yang berkaitan dengan perkawinan pegawai sesuai Undang-

Undang No.1 Tahun 1974, meliputi:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu


mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan

materiil;

b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan



c. Menganut azas monogamy;

d. Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan



e. Mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alas

an-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan siding pengadilan;

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama

oleh suami isteri.


45

3. Bagaimanakah aturan pemberitahuan tertulis perkawinan pegawai sesuai PP No.10 Tahun

1983 tentang Perkawinan Pegawai?

Aturan pemberitahuan tertulis perkawinan pegawai sesuai PP No.10 Tahun 1983 tentang

Perkawinan Pegawai yaitu Pegawai yang melangsungkan perkawinan pertama wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pejabat selambat-lambatnya 1 tahun setelah

perkawinan berlangsung, demikian juga bagi Pegawai yang telah menjadi duda/janda yang

melangsungkan perkawinan lagi. Maksud harus adanya pemberitahuan perkawinan adalah

berkaitan dengan masalah gaji dan dibuatkan kartu suami dan kartu isteri


46


Syarat Perkawinan Pegawai

Syarat-syarat perkawinan pegawai sesuai Peraturan tentang perkawinan bagi pegawai

a. Izin Perkawinan (izin beristeri lebih dari seorang):


(a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam arti bahwa istri

menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa yang sukar

disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri,

baik kewajiban secara biologis maupun kewajiban lainnya, yang dibuktikan

dengan surat keterangan dokter Pemerintah;

(b) istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan,

dalam arti bahwa istri menderita penyakit badan yang menyeluruh yang

dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah atau;

(c) istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah.


(a) ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri pegawai negeri sipil

yang bersangkutan. Apabila istri pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan

lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat persetujuan

tersebut disahkan oleh atasan pegawai negeri sipil yang bersangkutan

serendah-rendahnya pejabat eselon IV;

(b) pegawai negeri sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup

untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan

dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan;

(c) ada jaminan tertulis dari pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, bahwa ia

akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.


47


Laporan Perkawinan Pegawai

Langkah-langkah yang sistematis dalam prosedur laporan perkawinan pegawai untuk

mendapatkan status perkawinan sesuai peraturan pemerintah tentang perkawinan bagi

pegawai

A. Prosedur laporan perkawinan pegawai untuk mendapatkan status perkawinan:

1. Mencari:

a. Mencari surat pengantar atau usul permintaan karis (Kartu Istri) dan

karsu (Kartu Suami) dari instansi tempat bekerja

b. Mencari blangko Laporan Perkawinan Pertama (LPP) atau Laporan

Perkawinan Janda /duda (LPJD), meliputi:

- Pengisian LPP/LPJD dengan benar dan sah

- LPP/LPJD ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan

- Melampirkan salinan sah akta nikah atau akta perkawinan

pegawai yang bersangkutan

- Bagi pegawai yang mengisi LPJD harus melampirkan akta nikah

atau akta cerai atau akta kematian

c. Melakukan pas photo Istri dan Suami ukuran 3 X 4 cm sebanyak 2

lembar.

d. Mengisi daftar keluarga bagi pegawai

2. Mengumpulkan

Semua berkas meliputi surat pengantar atau usul permintaan karis (kartu istri)

dan karsu (kartu suami), blangko laporan perkawinan pertama LPP atau laporan

perkawinan janda/ duda (LPJD), pas photo, dan daftar keluarga dikumpulkan

menjadi satu

3. Menyerahkan

Semua berkas yang dikumpulkan diserahkan ke petugas pemerintahan daerah


48

PENUTUP

Menurut rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar hukum perkawinan bagi pegawai, yakni Peraturan Pemerintah Nomor

10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan

spiritual dan materiil;

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya

dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus di catat, menurut peraturan


Sebagai bahan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Berdasarkan Pasal 16

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977, antara lain disebutkan bahwa kepada

Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima

persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila keduanya berstatus sebagai

Pegawai, maka tunjangan hanya diberikan kepada Pegawai yang memiliki gaji pokok

lebih tinggi.

Sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada pasangan Pegawai

tersebut, misalnya dalam hal pembuatan Kartu Suami/Isteri dan Kartu Asuransi

Kesehatan (Askes). Kartu Suami/isteri Pegawai berguna sebagai pengenal dan sebagai

salah satu persyaratan ketika ingin mendapatkan uang pensiun janda/duda bila PNS

pasangannya meninggal dunia.


49

DAFTAR PUSTAKA

Amsyah, Zulkifly.2003. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Barthos, Basir. 2005. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Bumi Aksara

Basuki, Sulistyo. 2009. Administrasi Kepegawaian. Yogyakarta: Canisius

Soedarmayanti. 2003. Administrasi Kepegawaian. Bandung: Mandar Maju


50

penulis: fitriya bakti nugraheni · mengemukakan tentang peraturan perkawinan bagi pegawai ......

Documents