penjelasan rpp 41

8/18/2019 penjelasan RPP 41

1/21

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerahdibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari : unsur staf yangdiwadahi dalam sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsurpelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang

diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjangurusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unsurpelaksana pelayanan tertentu kepada masyarakat yang diwadahi dalamunit pelaksana daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yangdiamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang diwadahidalam lembaga lain dan kecamatan.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalahadanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah danmenjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusanpilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan denganpelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanandasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud,pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yangberkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhandasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahandaerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukanorganisasi perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi tepat ukuran(rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata

di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataanorganisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif danefisien. Berdasarkan kerangka teoritis bahwa pembentukan organisasiterdiri atas 5 (lima) elemen yaitu strategic apex (kepala daerah), middleline (sekretaris daerah), operating core (dinas daerah), technostructure(badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).

Dengan demikian, dinas daerah sebagai operating core yangmelaksanakan tugas teknis operasional sesuai bidang urusanpemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajibmaupun urusan pilihan.

Badan daerah sebagai technostructure yang melaksanakan fungsi-fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian


2/21

2

dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, unit pelaksanadaerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakatseperti rumah sakit daerah, Kesatuan Pengelola Hutan; PerwakilanDaerah; dan Lembaga Pelaksana Daerah lainnya sesuai kebutuhan dankharakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib,diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkanpenyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapatdiselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dankekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangkapengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensidan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upayaoptimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangkamempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkanmemberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menataorganisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi,integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaanantara pusat dan daerah.

Pembentukan organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnyamempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupantugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis danbanyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dankepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yangakan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas sertaketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baikkualitas maupun kuantitas.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan dinas dalam 3 (tiga) tipe, yaitu dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C, serta badan dalam 3(tiga) tipe, yaitu badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C. Penetapantipe dinas dan badan didasarkan pada jumlah skor variabel beban kerja.

Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktorteknis. Variabel faktor umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, sebagai ariabel faktor umum dengan bobot sebesar 20%(dua puluh persen) dan variabel faktor teknis dengan pembobotansebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baikvariabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima)kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.Perhitungan skor variabel faktor umum maupun variabel faktor teknissebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pembinaan dan pengendalian organisasi dalam Peraturan

Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi,integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor,sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat normadalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Pemerintah dapat


3/21

3

membatalkan peraturan daerah tentang pembentukan organisasiperangkat daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diaturdalam Peraturan Pemerintah ini dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasiperangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melaluiasistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan,serta kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapaisecara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, kepala badan,sekretaris DPRD, kepala unit pelaksana daerah, kepala atau sebutan lainpada lembaga lain dan camat melalui sekretaris daerah adalahpertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan,perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan tugas dinas daerah, badan, sekretariat DPRD, unitpelaksana daerah, lembaga lain dan kecamatan, dengan demikian kepaladinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala unit pelaksana daerah,kepala atau sebutan lain pada lembaga lain dan camat bukan merupakanbawahan langsung sekretaris daerah.

Dalam implementasi penataan organisasi perangkat daerahberdasarkan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsiporganisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi stafdan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi danefektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Cukup jelas.Pasal 3

Ayat (1)Cukup jelas.




Ayat (5)

Cukup jelas.


4/21

4

Pasal 4Ayat (1)


Cukup jelas.Pasal 5






Pasal 6Ayat (1)




Cukup jelas.Pasal 7




Pasal 8Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)



Cukup jelas.Pasal 9





5/21

5

Pasal 10Ayat (1)




Cukup jelas.Pasal 11




Pasal 12Ayat (1)





Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksanateknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatanteknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayananmasyarakat sedangkan teknis penunjang tertentu adalahmelaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugasorganisasi induknya.


Pasal 13Ayat (1)


Yang dimaksud rumah sakit umum rujukan daerah provinsiadalah rumah sakit yang memberikan pelayanan lanjutan bagimasyarakat dalam satu daerah provinsi.


Pasal 14Ayat (1)

Yang dimaksud unit organisasi yang bersifat fungsional adalah

organiasi yang pelaksana tugas pokoknya (operating core) adalah pejabat fungsional yang bekerja berdasarkan keahliandan mandiri.


6/21

6


Pasal 15Ayat (1)

Yang dimaksud urusan pemerintahan yang hanyadiotonomikan kepada daerah provinsi adalah unrusan-urusanpemerintahan yang kewenangan penyelenggaraan sub-suburusannya hanya dilakukan oleh daerah provinsi.


Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 16Ayat (1)










Yang dimaksud dengan dinas hanya menyelenggarakansebagian urusan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat di luar tugas dan wewenang satuanpolisi pamong praja adalah dinas menyelenggarakan fungsipenanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran.

Pasal 18Ayat (1)

Masing-masing urusan pada prinsipnya diwadahi dalam satusatuan kerja perangkat daerah dalam rangka penangananurusan secara optimal yang didukung oleh SDM dalam jumlah

yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan

Standar Kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakanurusan pemerintahan tersebut, namun apabila intensitasurusan pemerintahan tersebut sangat kecil (nilai skor dibawah400) maka urusan tersebut, digabung dengan perangkat


7/21

7

daerah yang memiliki kesamaan karakteristik urusanpemerintahan atau memiliki keterkaitan denganpenyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.


Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 19Ayat (1)

Yang dimaksud melaksanakan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah adalah satuan kerja perangkatdaerah yang melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan,pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian danpengembangan, pendidikan dan pelatihan dan fungsi-fungsilain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Ayat (4)

Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.




Pasal 20Ayat (1)




Fungsi penunjang tertentu yang dilaksanakan oleh unitpelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakankegiatan teknis yang secara langsung berhubungan denganSKPD sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan

kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasiinduknya.

Pasal 21Ayat (1)


8/21

8










Pasal 23Ayat (1)









Pasal 25Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)



Ayat (1)Cukup jelas


Ayat (3)


9/21

9



Ayat (1)Cukup jelas



Pasal 28Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)

Cukup jelas.



Ayat (5)Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksanateknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatanteknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayananmasyarakat sedangkan teknis penunjang tertentu adalahmelaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugasorganisasi induknya.


Pasal 29Ayat (1)


Yang dimaksud rumah sakit umum rujukan daerahkabupaten/kota adalah rumah sakit yang memberikanpelayanan lanjutan bagi masyarakat dalam satu daerahkabupaten/kota.


Pasal 30Ayat (1)

Yang dimaksud unit organisasi yang bersifat fungsional adalahorganiasi yang pelaksana tugas pokoknya (operating core) adalah pejabat fungsional yang bekerja berdasarkan keahliandan mandiri.

Ayat (2)




10/21

10

Ayat (2)Cukup jelas

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 32Ayat (1)







Yang dimaksud dengan dinas hanya menyelenggarakansebagian urusan ketentraman, ketertiban umum danperlindungan masyarakat di luar tugas dan wewenang satuanpolisi pamong praja adalah dinas menyelenggarakan fungsipenanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran.

Pasal 33Ayat (1)

Masing-masing urusan pada prinsipnya diwadahi dalam satusatuan kerja perangkat daerah dalam rangka penangananurusan secara optimal yang didukung oleh SDM dalam jumlah

yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkanStandar Kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakanurusan pemerintahan tersebut, namun apabila intensitasurusan pemerintahan tersebut sangat kecil (nilai skor dibawah400) maka urusan tersebut, digabung dengan perangkatdaerah yang memiliki kesamaan karakteristik urusan

pemerintahan atau memiliki keterkaitan denganpenyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.


Ayat (3)Cukup jelas

Ayat (4)Cukup jelas

Ayat (5)Cukup jelas

Pasal 34Ayat (1)

Yang dimaksud melaksanakan fungsi-fungsi penunjangurusan pemerintahan daerah adalah satuan kerja perangkat


11/21

11

daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan,pengawasan, keuangan, kepegawaian, pendidikan danpelatihan, penelitian dan pengembangan, dan fungsi-fungsilain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.










Ayat (4)Fungsi penunjang tertentu yang dilaksanakan oleh unitpelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakankegiatan teknis yang secara langsung berhubungan denganSKPD sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakankegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasiinduknya.

Pasal 36Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)



Cukup jelasAyat (5)



Cukup jelas.

Pasal 37Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)


12/21


13/21

13





Pasal 44Ayat (1)











Pasal 46Ayat (1)






Cukup jelas.

Pasal 48


Cukup jelas.


14/21

14



Pasal 49Ayat (1)








Pasal 51Ayat (1)










Pasal 53Ayat (1)





15/21

15












Pasal 57Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antaralain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yangterkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubunganPemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum,pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerahdengan DPRD dan etika pemerintahan.Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi.

Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi pemerintahandalam negeri atau lembaga sertifikasi pemerintahan dalamnegeri provinsi



Pasal 58Ayat (1)

Cukup jelas.


Cukup jelas.


16/21

16


Pasal 59Ayat (1)


Cukup jelas.

Pasal 60Ayat (1)



Ayat (1)








Pasal 62Ayat (1)

Yang dimaksud pembentukan perangkat daerah bagi daerahotonom provinsi baru yang belum terbentuk DPRD adalahpembentukan perangkat daerah provinsi yang baru disetujuisebagai daerah otonomi baru setelah melewati masa persiapanpembentukan daerah otonomi baru provinsi.

Ayat (2)Yang dimaksud pembentukan perangkat daerah bagi daerahotonom kabupaten/kota baru yang belum terbentuk DPRDadalah pembentukan perangkat daerah kabupaten/kota yangbaru disetujui sebagai daerah otonomi baru setelah melewatimasa persiapan pembentukan daerah otonomi barukabupaten/kota.


Pasal 63Ayat (1)



17/21

17







Cukup jelas.

Pasal 65





Ayat (3)

Pemetaan urusan pemerintahan dikoordinasikan olehgubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kotadalam wilayahnya dengan menggunakan sistem informasipemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerjaperangkat daerah, memfasilitasi dan mengordinasikanpertemuan pemerintah kabupaten/kota dengankementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerianuntuk melaksanakan verifikasi data dari kabupaten/kotamasing-masing.





Pasal 67Cukup jelas.

Pasal 68Ayat (1)


Ayat (3)


18/21


19/21

19







Pasal 77Ayat (1)






Ayat (1)

Urusan pemerintahan daerah yang oleh undang-undangpenyediaan aparaturnya menjadi kewenangan pemerintahpusat antara lain Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB.




Pasal 81Ayat (1)






Ayat (4)Cukup jelas.Pasal 83

Ayat (1)


20/21

20








Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA N OMOR


21/21

21

Apabila terdapat masukan dan saran dari Bapak/Ibu,Harap disampaikan melalui email kepada:

[email protected]

atau

[email protected]

penjelasan rpp 41

Documents