peningkatan kompetensi sekolah dan pengawas · pdf filekepala sekolah dan pengawas sekolah...

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP) 1

PENINGKATAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH

DALAM MENGELOLA IMPLEMENTASI KURIKULUM

PENILAIAN KINERJA,SISTEM PKB DAN

PENILAIAN PRESTASI KERJA

PUSAT PENGEMBANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN

DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2015

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)2

Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Komplek Kemdikbud Gedung D Lantai 17, Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, 10270 Telp.(021) 57946110, Fax. (021) 57946110 Kampus Pusbangtendik Jln. Raya Cinangka Km. 19 Bojongsari, Depok, 16517 Telp. (021) 7490411, Fax. (021) 7491174 website: http://bpsdmpk.kemdikbud.go.id/pusbangtendik email: [email protected]

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP) i

SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pengawas sekolah dan kepala sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil prestasi belajar siswa. Efektivitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar tersebut diperlukan upaya strategis di antaranya peningkatan kompetensi bagi pengawas sekolah dan kepala sekolah melalui pelatihan yang disertai dengan pengukuran mutu secara sistematis. Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMPK dan PMP) melalui Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, menyusun Materi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum. Materi yang tersusun diharapkan menjadi referensi utama bagi fasilitator dan peserta pelatihan dalam penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum. Materi Pelatihan terdiri dari: Manajemen Implementasi Kurikulum, Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, Supervisi Akademik dan Manajerial, Evaluasi Diri Sekolah, Penilaian Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK dan PPK), Pengembangan Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler, Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak, dan Kemitraan Sekolah dengan Pihak Eksternal. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi yang tinggi untuk penyusun materi dan penelaah materi. Terima kasih saya sampaikan kepada pejabat dan staf BPSDMPK dan PMP, widyaiswara, dosen perguruan tinggi, pengawas sekolah, dan kepala sekolah yang telah berpatisipasi aktif sehingga materi pelatihan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga keberadaan materi dan seluruh perangkat pelatihan lainnya dapat berkontribusi positif terhadap efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum.

Jakarta, Mei 2015 Kepala Badan PSDMPK dan PMP, Prof. Dr. Syawal Gultom NIP 196202031987031002

JakaKeKKKKKKKKKeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK p

PPPPPrPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP oNIP

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan materi pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum. Materi pelatihan merupakan muatan wajib yang digunakan oleh narasumber, instruktur nasional, pengawas sekolah, dan kepala sekolah.

Sasaran dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan tujuan pelatihan antara lain meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi Pokok Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum terdiri dari: Manajemen Implementasi Kurikulum, Manajemen dan Kepemimpinan Sekolah, Supervisi Akademik dan Manajerial, Evaluasi Diri Sekolah, Penilaian Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK dan PPK), Pengembangan Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler, Pendidikan Inklusif dan Perlindungan Anak, dan Kemitraan Sekolah dengan Pihak Eksternal.

Materi pelatihan ini merupakan salah satu sumber belajar sehingga peserta pelatihan diharapkan dapat memperkaya diri dengan referensi lain yang relevan. Materi yang disusun ini diupayakan untuk menjawab beberapa prinsip dan tujuan utama. Pertama, materi ini diharapkan dapat menunjang pengembangan kompetensi pengawas sekolah yang diturunkan dari kebutuhan pelaksanaan kurikulum pada seluruh level satuan pendidikan. Kedua, setiap materi menunjang sikap keberterimaan, pengetahuan, dan keterampilan serta menumbuhkan daya inisiatif untuk merencanakan strategi dan implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan evalausi pengawasan dan pembinaan sekolah sesuai kebutuhan khas implementasi kurikulum. Ketiga, materi yang dipelajari dapat mengurangi resistensi pada implementasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Keempat, seluruh materi pelatihan dapat berkontribusi positif terhadap pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum. Kelima, menyelaraskan seluruh kompetensi yang dikembangkan untuk menunjang penjaminan mutu kompetensi lulusan, isi, proses pembelajaran, dan penilaian sesuai dengan karakteristik kurikulum .

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi yang tinggi para tim pengembang materi, penyusun dan pengembang perangkat pelatihan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pejabat dan staf BPSDMPK dan PMP, widyaiswara, dosen perguruan tinggi, pengawas sekolah, dan kepala sekolah yang telah berpatisipasi aktif dalam penyusunan materi ini.

Semoga materi pelatihan ini dapat membantu narasumber, instruktur nasional, pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum dan secara khusus bermanfaat sebagai referensi bagi narasumber dan instruktur pada pelatihan Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Mengelola Implementasi Kurikulum.

Jakarta, Mei 2015 Kepala Pusbangtendik, Dr. Muhammad Hatta NIP.195507201983031003

JakKeKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK p

DDDDrDDDDDDDDDDDDDDDDDDD .NIP

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP) iii

DAFTAR ISI

Hal

SAMBUTAN ............................................................................... i

KATA PENGANTAR ..................................................................... ii

DAFTAR ISI .............................................................................. iii

PETA KONSEP ............................................................................ v

GLOSARIUM ............................................................................... vi I PENDAHULUAN ........................................................... 1

A. Petunjuk Pembelajaran ................................................. 1

B. Kompetensi Yang Akan Dicapai ..................................... 1

C. Ruang Lingkup Materi ................................................. 2

D. Langkah - Langkah Pembelajaran ................................... 2

E. Penilaian ..................................................................... 4 II KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : PENILAIAN KINERJA

(PK) DAN SISTEM PKB 6

A. Deskripsi Materi .......................................................... 6 B. Tujuan Pembelajaran .................................................. 6 C. Uraian Materi .............................................................. 7 1. Konsep Penilaian Kinerja (PK) 7 2. Perangkat Instrumen PK 11 3. Mekanisme PK Guru, PKKS, dan PKPS 15 4. Simulasi Analisis Data Hasil PKG 33 5. Mekanisme PKB 37 D. Aktivitas Pembelajaran ( LK-SIMULASI-SOAL) ............... 46 E. Rangkuman ............................................................... 46

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)iv

III KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI (PPK)

A. Deskripsi Materi .......................................................... 48 B. Tujuan Pembelajaran ................................................... 49 C. Uraian Materi ............................................................. 50 1. Penilaian Prestasi Kerja .......................................... 50 2. Sasaran Kerja Pegawai .......................................... 56 3. Penilaian Ketercapaian SKP .................................... 70 4. Penilaian Perilaku Kerja .......................................... 78 D. Aktivitas Pembelajaran ( LK-SIMULASI-SOAL) .............. 85 E. Rangkuman ................................................................ 86

DAFTAR FUSTAKA 88 LAMPIRAN : 89

1. REFLEKSI 89 2. RENCANA TINDAK LANJUT 89

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP) v

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Mekanisme PKG, PKKS DAN PKPS ...…............................... 15

2. Diagram Sumber-sumber PKB .......................................... 42

3. Mekanisme PKB .............................................................. 43

4. Alur PPK ………………………………………………........................ 53

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)vi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Contoh Pemberian Nilai ....................................................... 19

2. Tabel Konversi Nilai ………….................................................. 20

3. Konversi Nilai Kinerja Hasil PKG ke persentase Angka Kredit .... 21

4. Tabel Konversi Nilai ……..………………………………………………….. 26

5. Bobot Nilai Perolehan Kinerja ….………………………………………… 27

6. Pengolahan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas

Sekolah/madrasah ……………………..…………………….……………..

32

7. Transformasi dari Rentang Skor ke Nilai ..............……………….. 32

8. REKAP HASIL PKG SD Suka Hati Tahun 2015 ….………………….. 35

9. Contoh analisis hasil PKG …………….……………………….………….. 36

10. Hasil Analisis PKGuru SD Suka hati Tahun 2015 .…….………….. 36

11. KRITERIA PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA ………..……….. 79

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP) vii

PET

A K

ON

SEP

Penilaian Kinerja, Sistem PKB dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PK, PKB dan PPKP)viii

Glosarium

Pada Modul ini digunakan beberapa istilah dengan penjelasan makna berikut :

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang guru dan kepala sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.

Atasan Pejabat Penilai

adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai atau pejabat lain yang ditentukan.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Jabatan fungsional guru

adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Kepala sekolah/ Madrasah

Kepala Sekolah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Kepala sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pedoman adalah guru dan kepala sekolah;

Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin satuan pendidikan

Kegiatan Tugas Jabatan

adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan fungsional guru.


Kegiatan pembelajaran

adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang ber mutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik

Kegiatan bimbingan

adalah kegiatan guru dan kepala sekolah dalam menyusun rencana bimbingan, melaksanakan bimbingan, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan, serta melakukan perbaikan tindak lanjut bimbingan dengan memanfaatkan hasil evaluasi.

Pengawas Sekolah

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan mamjerial pada satuan pendidikan

Penilaian Prestasi Kerja

adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS guru dan kepala sekolah;

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS guru dan kepala sekolah atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Prestasi Kerja

adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap guru dan kepala sekolah PNS pada suatu satuan pendidikan sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS guru dan kepala sekolah yang dinilai, dengan ketentuan bagi guru oleh kepala sekolah dan bagi kepala sekolah paling rendah oleh pejabat struktural eselon III pada dinas pendidikan setempat.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS guru dan kepala sekolah


Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)

adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama pengawas sekolah dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)

adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas .

Penilaian kinerja guru (PKG)

adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dan kepala sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)

adalah penilaian tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan, yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah yang disetujui oleh komite sekolah pada satuan pendidikan.

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS guru dan kepala sekolah.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan fungsional guru yang ditetapkan setiap tahun.

Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.


I. PENDAHULUAN

A. Petunjuk Pembelajaran

1. Materi ajar ini digunakan selama mengikuti pelatihan pada mata latih PK,

PKKS, PKB DAN PPK dengan alokasi waktu 4 Jam Pelajaran atau 180

menit untuk tahap In Service Learning 1, 200 Jam Pelajaran untuk

keseluruhan materi latih termasuk implementasi penilaian kinerja guru di

wilayah binaannya pada tahap On The Job Learning, dan 24 jam pelajaran

untuk seluruh materi latih pada tahap In Service Learning 2.

2. Materi ajar ini memandu ketercapaian kompetensi yang harus dicapai

selama proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik

dan model Problem Based Learning (PBL), sehingga peserta berperan aktif

selama pelatihan untuk memperoleh pengalaman belajar yang optimal.

3. Selama pembelajaran materi pokok/submateri pokok peserta difasilitasi

dengan Lembar Kegiatan (LK) yang tersedia pada bahan ajar ini dan juga

terpisah dari bahan ajar ini sehingga dapat mendukung ketercapaian

tujuan pembelajaran.

4. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dalam pelatihan dan

produk yang dihasilkan oleh peserta baik secara individu/dan atau

kelompok.

B. Kompetensi Yang akan Dicapai

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta pelatihan mampu:

Dalam pelatihan ini para peserta akan memiliki kemampuan dalam memahami

pengetahuan, sikap dan keterampilan secara utuh perihal Kompetensi guru,

kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam bidang penilaian kinerja guru,

kepala sekolah dan pengawas, pengembangan keprofesian berkelanjutan

serta penilaian prestasi kerja pegawai. Dampak dari pemahaman ini adalah

peningkatan prestasi kerja yang akan berimbas pada peningkatan kualitas

pendidikan bagi peserta didik.


C. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi memuat dua hal yaitu:

1. Penilaian Kinerja dan Sistem PKB yang meliputi pembahasan al:

a. Konsep Penilaian Kinerja (PK): meliputi pembahasan Konsep Penilaian

Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah secara reguler

b. Perangkat Instrumen PK: meliputi pembahasan (1) Perangkat

Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah; (2)

Simulasi PKG, PKKS, PKPS secara transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan (3) Simulasi analisis data hasil PK Guru

c. Proses dan Prosedur PK dan Sistem PKB: meliputi pembahasan (1)

Mekanisme PKB dalam pengembangan karir Guru, Kepala Sekolah dan

Pengawas serta latihan merencanakan PKB berbasis hasil PKG

2. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur SKP dan PK.

Penilaian prestasi kerja PNS guru dan kepala sekolah terdiri atas unsur SKP

dan PK, dengan uraian sebagai berikut.

a. SKP meliputi pembahasan tentang (1) konsep penilaian prestasi kerja

(2) Prosedur penyusunan SKP dan (3) Terget dalam SKP

b. Penilaian ketercapaian SKP yang akan mengupas tentang proses dan

prosedur penilaian dalam SKP.

c. PPK memuat pemahaman tentang (1) komponen perilaku kerja dan

(2) prosedur penilaian perilaku kerja

D. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pembelajaran materi Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1. In Service Learning 1

Secara umum langkah pembelajaran pada In Service Learning 1 adalah

sebagai berikut :

a. Pendahuluan pembelajaran diawali dengan pengondisian peserta latih

dengan melakukan ice breaker yang relevan dengan materi Penilaian


Kinerja, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penilaian

Prestasi Kerja. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran.

b. Curah pendapat dari masing-masing perserta latih berkaitan dengan

pengalaman peserta dalam melaksanakan Penilaian Kinerja,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi

Kerja.

c. Input konsep materi Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja oleh fasilitator dan

dilanjutkan dengan mendiskusikan konsep dasar Penilaian Kinerja,

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi

Kerja.

d. Kegiatan pembelajaran Penilaian Kinerja, Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Dan Penilaian Prestasi Kerja dirancang menggunakan

pendekatan saintifik dan model Problem Based Learning. Sintak

Problem Based Learning yang harus dilakukan oleh peserta latih

adalah sebagai berikut:

1) mengidentifikasi masalah;

2) menetapkan masalah;

3) mengembangkan alternatif solusi;

4) menyusun tindakan strategis;

5) melihat ulang dan mengevaluasi.

Selama proses berlangsung, peserta latih membaca referensi,

berdiskusi, memecahkan masalah, mengerjakan tugas berdasarkan

lembar kerja, mempresentasikan hasil, dan merefleksikan

pembelajaran kemitraan sekolah dengan pihak eksternal.

e. Menyusun rencana tindak berdasarkan format yang telah disediakan.


2. On The Job Learning

Pada tahap On The Job Learning, peserta latih mengerjakan tugas

berdasarkan rencana tindak yang disusun pada saat pelatihan In Service

Learning 1

3. In Service Learning 2

Pada tahap In Service Learning 2, peserta latih mempresentasikan seluruh

hasil pada On The Job Learning .

Secara rinci langkah kegiatan pembelajaran diuraikan pada bagian

aktivitas pembelajaran dalam materi latih ini.

E. Penilaian

Penilaian dalam pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah dimaksudkan

sebagai pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian

kompetensi meliputi penilaian otentik yang terdiri atas komponen sikap,

pengetahuan dan keterampilan. penilaian diri berupa refleksi setiap peserta,

penilaian berbasis portofolio berupa hasil kinerja, Penilaian sikap

menggunakan format observasi yang akan dilakukan ketika proses

pembelajaran/pelatihan berlangsung oleh fasilitator dan penilaian teman

sejawat. Untuk penilaian pengetahuan menggunakan hasil pretes dan postes

sebagai tolok ukur ketercapaian kompetensi. Sedangkan penilaian

keterampilan dilakukan dalam proses ketika pembelajaran sedang

berlangsung, ketika dengan menggunakan format observasi.

1. Penilaian otentik

Merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai

sikap, pengetahuan dana keterampilan, mulai dari masukan (input),

proses sampai keluaran (output) pembelajar an/pelatihan. Penilaian

otentik ini bersifat alami, apa adanya dan tidak dalam suasana tertekan,

para peserta akan mengikuti semua kegiatan pelatihan, dan mengerjakan

tugas-tugas berupa latihan kerja dan selanjutnya akan melakukan simulasi

dan peer teaching.


Penilaian sikap dilakukan dengan mengamati sikap peserta sejak awal

pelatihan sampai berakhirnya pelatihan, meliputi: disiplin, kerjasama,

tanggung jawab, dan saling menghargai

Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, meliputi: pretes

untuk mengukur kemampuan awal peserta, menggunakan instrumen

tes. Postes dilakukan di akhir pelatihan untuk mengukur kemampuan

akhir peserta terhadap materi PK, PB dan PPK.

Penilaian keterampian meliputi: keterampilan berpikir reaktif, interaktif

serta kontribusi dalam kerja kelompok.

2. Penilaian diri

Penilaian ini merupakan salah satu teknik penilaian sikap, pengetahuan

dan keterampilan yang dilakukan sendiri oleh peserta pelatihan bersifat

reflektif. Penilaian diri oleh peserta pelatihan ini akan dianalisis oleh

fasilitator dengan menggunakan lembar penilaian diri

3. Penilaian berbasis portofolio

Merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas

proses belajar peserta pelatihan termasuk hasil penugasan baik bersifat

individu dan atau kelompok, selama masa pelatihan berlangsung (IN-ON-

IN).


II. KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 : PENILAIAN KINERJA (PK)

A. Deskripsi Materi

Mata diklat ini membahas tentang

1. Konsep penilaian kinerja guru (PKG) kelas dan mata pelajaran; konsep

PKG dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah (PKKS); dan konsep

penilaian penilaian Pengawas sekolah (PKPS);

2. Manfaat penilaian kinerja;

3. Ruang lingkup penilaian kinerja.

4. Perangkat instrumen penilaian kinerja

5. Simulasi penilaian kinerja.

6. Analisis hasil PKG

7. Mekanisme PKB dalam pengembangan karir guru, kepala sekolah dan

pengawas.

8. Perencanaan PKB berbasis PKG

9. Sasaran kinerja pegawai

10. Penilaian ketercapaian SKP

11. Penilaian perilaku kerja

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah peserta mempelajari materi tentang PKG, PKKS dan PKPS, peserta

diharapkan mampu :

1. Menjelaskan pengertian PKG, PKKS dan PKPS Secara reguler;

2. Mengidentifikasi manfaat PKG, PKKS dan PKPS;

3. Mampu membedakan aspek/ruang lingkup PKG, PKKS dan PKPS


C. Uraian Materi

1. Konsep Penilaian Kinerja

a. Pengertian Kinerja

1) Penilaian Kinerja Guru (PKG)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PKG adalah penilaian

dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka

pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan

tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan

seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan

pengetahuan dan keterampilan

2) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Penilaian tiap butir tugas utama guru dalam rangka pembinaan

karir kepangkatan dan jabatan termasuk guru yang diberi tugas

tambahan sebagai kepala sekolah.

3) Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Penilaian kinerja pengawas sekolah (PKPS) adalah penilaian

kinerja (performance assessment) merupakan penilaian dari tiap

butir kegiatan tugas utama pengawas sekolah dalam rangka

pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya

b. Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja guru , penilaian kinerja kepala sekolah dan penilaian

kinerja pengawas sekolah dapat ditunjukkan pada tabel berikut :


PKG PKKS PKPS

1. Menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan kete rampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran

1. bahan perencanaan PKB bagi kepala sekolah

1. sebagai bahan bukti fisik kelengkapan usulan penilaian angka kredit pengawas

2. menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut

2. Untuk mengetahui kinerja kepala sekolah dalam semua kompetensi

2. Mengembangkan analisis kekuatan dan kelemahan proses dan hasil pelaksanaan tugas pengawas sebagai dasar pengembangan dan perbaikan mutu profesi

3. menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan mutu dan kinerja guru

3. bahan peningkatan karir dan promosi jabatan

3. Mengetahui capaian pelaksanaan kinerja yang telah dilakukannya selama satu periode tertentu, sebagai bagian dari refleksi diri, dalam rangka meningkatkan kualitas kerjanya di masa berikutnya

4. bahan pertimbangan perpanjangan tugas KS

4. Mengelola sistem informasi hasil pengawasan berupa profil kinerja pengawas sekolah

5. menghitung angka kredit kepala sekolah pada tahun tersebut


c. Ruang Lingkup Penilaian Kinerja.

1) Penilaian kinerja guru

a) Penilaian Kinerja Guru Kelas/Mata Pelajaran

Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses

pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau guru kelas,

meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan

pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil

penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian

dalam menerapkan 4 (empat) domain kompetensi yang harus

dimiliki oleh guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru. Pengelolaan pembelajaran

tersebut mensyaratkan guru menguasai 24 (dua puluh empat)

kompetensi yang dikelompokkan ke dalam kompetensi

pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk

mempermudah penilaian dalam PKG, 24 (dua puluh empat)

kompetensi tersebut dirangkum menjadi 14 (empat belas)

kompetensi sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP). Rinciannya sebagai berikut:

No Ranah Kompetensi Jumlah

Kompetensi Indikator 1 Pedagogik 7 45

2 Kepribadian 3 18

3 Sosial 2 6

4 Profesional 2 9

Total 14 78


b) Penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala

sekolah

No Kompetensi Kriteria Indikator Kinerja

1. Kepribadian dan sosial 7 29

2. Kepemimpinan pembelajaran 10 41

3. Pengembangan sekolah/ madrasah

7 28

4. Pengelolaan sumber daya 8 32

5. Kewirausahaan 5 20

6. Supervisi pembelajaran 3 12

Jumlah 40 162

2) Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

Kinerja pengawas sekolah/madrasah dinilai berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan

Fungsional dan Angka Kreditnya dalam melaksnakan supervisi

akademik dan supervisi manajerial. Berdasarkan peraturan

tersebut, terdapat 4 (empat) aspek penilaian dalam melaksanakan

supervisi akademik dan supervisi manajerial, yaitu aspek

penyusunan program pengawasan, aspek pelaksanaan program

pengawasan, dan aspek evaluasi pelaksanaan program

pengawasan, dan aspek membimbing dan melatih profesional

guru dan/atau kepala sekolah. Dari keempat aspek tersebut,

dimunculkan bentuk kinerja yang dapat diukur dan indikator

kinerjanya, seperti yang terlihat pada tabel berikut:

NO KOMPONEN MUDA MADYA UTAMA

1 Penyusunan program pengawasan 12 14 14

2 Pelaksanaan program pengawasan 3 5 5

3 Evaluasi hasil program pengawasan 4 6 7

4 Pembimbingan dan Pelatihan Profesional Guru dan/atau KS

3 12 15

Jumlah 22 37 41


Pelaksanaan penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas

sekolah memiliki waktu pelaksanaan yang berbeda. Berikut waktu

penilaian kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah

PKG PKKS PKPS

PKG dilakukan sekali dalam satu tahun meliputi pengamatan dan pemantauan. Pemantauan sepanjang tahun, pengamatan pada akhir bulan Desember. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan evadir dan rencana PKB tahun berikutnya.

Hasil PKG digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai guru dalam pelaksanaan PKB

PKKS dilaksanakan secara periodik setiap tahun dan secara berkala diatur sesuai surat pengangkatannya sebagai kepala sekolah/madrasah.

Proporsi penilaian kinerja kepala sekolah adalah setiap tahun: 25% dari PKG dan 75% dari PKKS

PKPS dilaksanakan secara periodik setiap tahun.

Penilaian dilaksanakan bersiklus yang diatur tersendiri yang disesuaikan dengan kalender pengawasan sekolah.

Masa penilaian : Januari s.d. Desember setiap tahun.

Hasil PKG menjadi bagian capaian sasaran kerja pegawai (SKP) tahun berjalan . dan dilaksanakan dengan sistem paket.

Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai.

2. Perangkat Instrumen Penilaian Kinerja

Dalam pelaksanaan penilaian kerja dibutuhkan perangkat pelaksanaan

penilaian kinerja. Perangkat yang harus digunakan oleh penilai untuk

melaksanakan penilaian kinerja guru agar diperoleh hasil penilaian yang

obyektif, akurat, tepat, valid, dan dapat dipertanggung-jawabkan adalah;

a. PKG


1) Pedoman Penilaian Kinerja Guru

Pedoman PKG mengatur tentang tata cara penilaian dan norma-

norma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai, serta

unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian (dikenal dengan

nama “Buku 2 Pedoman PKG”).

2) Instrumen Penilaian Kinerja Guru

Instrumen penilaian kinerja yang relevan dengan tugas guru,

terdiri dari:

a) Instrumen-1: Pelaksanaan Pembelajaran untuk guru

kelas/mata pelajaran (Lampiran 1);

b) Instrumen-2: Pelaksanaan Pembimbingan untuk guru Bim

bingan dan Konseling/ Konselor (Lampiran 2); dan

c) Instrumen-3: Pelaksanaan Tugas Tambahan yang relevan

dengan fungsi sekolah/ madrasah (Lampiran 3). Instrumen-3

terdiri dari beberapa instrumen terpisah sesuai dengan tugas

tambahan yang diemban guru

Instrumen penilaian kinerja pelaksaaan pembelajaran atau terdiri

dari:

• Lembar pernyataan kompetensi, indikator, dan cara menilai

Lembar ini berisi daftar dan penjelasan tentang ranah

kompetensi, kompetensi, dan indikator kinerja guru yang harus

diukur (Lampiran 1A atau 1.A.1).

• Format laporan dan evaluasi per kompetensi

Format catatan dan evaluasi penilaian kinerja per kompetensi

digunakan untuk mencatat semua hasil pengamatan dan

pemantauan yang telah dilakukan, sebagai bukti pelaksanaan

penilaian kinerja guru. Catatan ini harus dilengkapi dengan

bukti-bukti fisik tertentu, misalnya dokumen pembelajaran dan

penilaian, alat peraga dan media pembelajaran, atau dokumen


lain yang menguatkan bukti kinerja guru. Berdasarkan catatan

hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti fisik yang ada,

penilai di sekolah memberikan skor 0, 1, 2, pada setiap indikator

kinerja guru pada tabel yang disediakan. Persentase perolehan

skor per kompetensi kemudian dikonversikan ke nilai 1, 2, 3, 4,

(Lampiran 1B atau Lampiran 1.A.2).

• Format rekap hasil PKG

Nilai per kompetensi kemudian direkapitulasi ke format rekap

hasil PKG untuk mendapatkan nilai total PKG (Lampiran 1C atau

Lampiran 1.A.3). Nilai inilah yang selanjutnya dikonversi ke

skala nilai kinerja menurut Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2009 untuk diperhitungkan sebagai perolehan

angka kredit guru di tahun tersebut. Format rekap hasil PKG

dipergunakan untuk merekapitulasi hasil PKG formatif dan

sumatif. Format ini juga dipergunakan untuk memantau

kemajuan guru yang hasil PKG formatifnya mempunyai nilai di

bawah standar (1 dan/atau 2), lihat panduan program PKB.

Ketiga format rekap hasil PKG akan dipergunakan sebagai

masukan untuk menyusun laporan kendali kinerja guru. Fomat

rekap hasil PKG sumatif dipergunakan sebagai dasar

penghitungan angka kredit bagi tim penilai jabatan fungsional

guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sesuai

kewenangannya.

• Format perhitungan angka kredit

Setelah memperoleh nilai total PKG untuk pembelajaran,

pembimbingan atau tugas tambahan yang relevan dengan

fungsi sekolah/madrasah, penilai dapat melakukan perhitungan

angka kredit. Perhitungan angka kredit hasil PKG dapat

dilakukan di sekolah tetapi sifatnya hanya untuk keperluan


estimasi perolehan angka kredit. Bagi tim penilai di tingkat

kabupaten/kota, angka kredit hasil perhitungan tim penilai

tersebut akan dipergunakan sebagai dasar penetapan

perolehan angka kredit guru

(Lampiran 1D atau Lampiran 1.A.4).

b. Perangkat penilaian kinerja kepala sekolah

Seperti halnya penilaian kinerja guru, perangkat penilaian kinerja

kepala sekolah terdiri dari

1) Pedoman Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

Pedoman ini berisi konsep penilaian kinerja, ruang lingkup

penilaian kinerja, dan prosedur penilaian kepala sekolah/

madrasah.

2) Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.

Instrumen ini umumnya berbentuk program “excel” yang terdiri

dari data supervisi, cover instrumen, instrumen, skor, lampiran 1.

Rekap umum, laporan dan hasil. Dalam instrumen terdiri dari 6

kompetensi, 40 kriteria kinerja dan 162 indikator kinerja.

Bentuk instrumen tersebut memudahkan penilai mengetahui

secara cepat hasil penilain kinerja kepala sekolah yang telah

dilakukan, sehingga berguna bagi pelaporan, perencanaan

pengembangan keprofesian berkelanjutan serta bahan masukan

bagi peningkatan kompetensi dan penjaminan mutu kepala

sekolah

c. Perangkat Penilaian Pengawas Sekolah

Penilaian kinerja pengawas sekolah menggunakan perangkat sebagai

berikut:

1) Pedoman Penilaian

2) Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Muda


3) Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Madya

4) Instrumen Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Utama

5) Rubrik Penilaian

(catatan: instrumen dalam bentuk “excel” sudah dikembangkan)

Dalam setiap instrumen terdiri dari cover, Identitas Pengawas,

Petunjuk Pengisian Instrumen Dan Penghitungan Skor Penilaian

Kinerja Pengawas Sekolah, Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah

(Muda, Madya atau Utama) dengan jumlah komponen yang berbeda-

beda.

3. Mekanisme PK Guru, PKKS dan PKPS

a. Proses dan Prosedur PKG

Proses PKG dilakukan melalui empat tahapan persiapan, pelaksanaan

(pengumpulan fakta), penilaian dan pelaporan. Secara umum dapat

dilihat dari gambar berikut.

Daftar Gambar: 1 Mekanisme PKG, PKKS DAN PKPS

1) Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, hal-hal yang harus dilakukan oleh penilai

maupun guru yang akan dinilai.


• memahami Pedoman PKG, terutama tentang sistem yang

diterapkan dan posisi PKG,dalam kerangka pembinaan dan

pengembangan profesi guru

• memahami pernyataan kompetensi guru yang telah dijabarkan

dalam bentuk indikator kinerja;

• memahami penggunaan instrumen PKG,dan tata cara penilaian

yang akan dilakukan, termasuk cara mencatat semua hasil

pengamatan dan pemantauan, serta mengumpulkan dokumen

dan bukti fisik lainnya yang memperkuat hasil penilaian; dan

• memberitahukan rencana pelaksanaan PKG,kepada guru yang

akan dinilai sekaligus menentukan rentang waktu jadwal

pelaksanaannya

2) Tahap Pelaksanaan

Beberapa tahapan PKG,yang harus dilalui oleh penilai sebelum

menetapkan nilai untuk setiap kompetensi, adalah sebagai

berikut.

• Sebelum Pengamatan

Pertemuan awal antara penilai dengan guru yang dinilai

sebelum dilakukan pengamatan dilaksanakan di ruang khusus

tanpa ada orang ketiga. Pada pertemuan ini, penilai

mengumpulkan dokumen pendukung dan melakukan diskusi

tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat

pengamatan. Semua hasil diskusi, wajib dicatat dalam format

laporan dan evaluasi per kompetensi (Lampiran 1B) sebagai

bukti penilaian kinerja. Untuk pelaksanaan tugas tambahan

yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dapat dicatat

dalam lembaran lain karena tidak ada format khusus yang

disediakan untuk proses pencatatan ini

• Selama Pengamatan


Selama pengamatan di kelas dan/atau di luar kelas, penilai

wajib mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru

dalam pelaksanaan proses pembelajaran atau pembimbingan,

dan/atau dalam pelaksanaan tugas tambahan yang relevan

dengan fungsi sekolah/madrasah. Dalam konteks ini, penilaian

kinerja dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sesuai

untuk masing-masing penilaian kinerja. Untuk menilai guru

yang melaksanakan proses pembelajaran atau pembimbingan,

penilai menggunakan instrumen PKG,pembelajaran atau

pembimbingan. Pengamatan kegiatan pembelajaran dapat

dilakukan di kelas selama proses tatap muka tanpa harus

mengganggu proses pembelajaran. Pengamatan kegiatan

pembimbingan dapat dilakukan selama proses pembimbingan

baik yang dilakukan dalam kelas maupun di luar kelas, baik

pada saat pembimbingan individu maupun kelompok. Penilai

wajib mencatat semua hasil pengamatan pada format laporan

dan evaluasi per kompetensi tersebut (Lampiran 1B) atau

lembar lain sebagai bukti penilaian kinerja. Jika diperlukan,

proses pengamatan dapat dilakukan lebih dari satu

• Setelah Pengamatan

Pada pertemuan setelah pengamatan pelaksanaan proses

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas

tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah,

penilai dapat mengklarifikasi beberapa aspek tertentu yang

masih diragukan. Penilai wajib mencatat semua hasil

pertemuan pada format laporan dan evaluasi per kompetensi

tersebut (Lampiran 1B) atau lembar lain sebagai bukti penilaian

kinerja. Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya

dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai

3) Tahap Pemberian Nilai


• Penilaian

Pada tahap ini penilai menetapkan nilai untuk setiap

kompetensi dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Sebelum

pemberian nilai tersebut, penilai terlebih dahulu memberikan

skor 0, 1, atau 2 pada masing-masing indikator untuk setiap

kompetensi. Pemberian skor ini harus didasarkan kepada

catatan hasil pengamatan dan pemantauan serta bukti-bukti

berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama proses PKG,.

Pemberian nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut.

Pemberian skor 0,1, atau 2 untuk masing-masing indikator

setiap kompetensi. Pemberian skor ini dilakukan dengan cara

membandingkan rangkuman catatan hasil pengamatan dan

pemantauan di lembar format laporan dan evaluasi per

kompetensi dengan indikator kinerja masing-masing

kompetensi .Aturan pemberian skor untuk setiap indikator

adalah:

Skor 0 : menyatakan indikator tidak dilaksanakan, atau tidak

menunjukkan bukti,

Skor 1 : menyatakan indikator dilaksanakan sebagian, atau

ada bukti tetapi tidak lengkap

Skor 2 : menyatakan indikator dilaksanakan sepenuhnya,

atau ada bukti yang lengkap.


Tabel : 1 Contoh Pemberian Nilai

Contoh Pemberian Nilai Kompetensi tertentu pada proses PKG Kelas/Mata Pelajaran/Bimbingan Konseling/Konselor Penilaian Kompetensi 1:

Mengenal karakteristik peserta didik Indikator Skor

1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. 0 2

2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpar tisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.

0 1

3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda.

0 1

4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya.

1 2

5. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. 0 1

6. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb.).

0 1 2

Total skor yang diperoleh 1 + 2 + 2 + 0 + 2 + 0 = 7 Skor Maksimum Kompetensi =banyaknya indikator dikalikan dengan skor tertinggi

6 x 2 = 12

Persentase skor kompetensi = total skor yang diperoleh dibagi dengan Skor Maksimum Kompetensi dikalikan 100%

7/12 x 100% = 58.33%

Konversi Nilai Kompetensi (0 % < X ≤ 25 % = 1; 25 % <X ≤ 50 % = 2; 50 % < X ≤ 75 % = 3; dan 75 % < X ≤ 100 % = 4)

58.33% berada pada rentang 50 % < X ≤ 75 %, jadi kompetensi 1 ini nilainya 3

Perolehan skor untuk setiap kompetensi tersebut selanjutnya

dijumlahkan dan dihitung persentasenya dengan cara total skor

yang diperoleh dibagi dengan total skor maksimum kompetensi

dan mengalikan dengan 100%.

Perolehan persentase skor pada setiap kompetensi ini

kemudian dikonversikan ke skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Konversi

skor 0, 1 dan 2 ke dalam nilai kompetensi sesuai tabel berikut

Kemudian, nilai setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan hitung

rata-ratanya.

1

2

2

0

2

0


Tabel 2: Tabel Konversi Nilai

Rentang Total Skor “X” Nilai Kompetensi 0% < X ≤ 25% 1

25% < X ≤ 50% 2 50% < X ≤ 75% 3

75% < X ≤ 100% 4

Nilai setiap kompetensi tersebut kemudian direkapitulasi dalam

format hasil penilaian kinerja guru (Lampiran 1C) untuk

mendapatkan nilai total PKG. Untuk penilaian kinerja guru. Nilai

total ini selanjutnya dikonversikan ke dalam skala nilai sesuai

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2009. Konversi ini

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

Keterangan • Nilai PKG (skala 100) maksudnya nilai PKG Kelas/Mata Pelajaran,

Bimbingan dan Konseling/Konselor atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah dalam skala 0 - 100 menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

• Nilai PKG adalah nilai PKG Kelas/Mata Pelajaran, yang diperoleh dalam proses PKG sebelum diubah dalam skala 0 – 100 menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009.

• Nilai PKG Tertinggi adalah nilai tertinggi PKG yang dapat dicapai, yaitu 56 (=14 x 4) bagi P PKG pembelajaran (14 kompetensi)

Berdasarkan hasil konversi nilai PKG ke dalam skala nilai sesuai

dengan PermenegPAN dan RB Nomor 16 tahun 2010 tentang

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, selanjutnya

dapat ditetapkan sebutan dan persentase angka kreditnya

sebagaimana tercantum dalam tabel 1.


Tabel 3: Konversi Nilai Kinerja Hasil PKG ke persentase Angka Kredit

Nilai Hasil PK GURU Sebutan Persentase Angka kredit

91 – 100 Amat baik 125%

76 – 90 Baik 100%

61 – 75 Cukup 75%

51 – 60 Sedang 50%

≤ 50 Kurang 25%

4) Tahap Pelaporan

Setelah nilai PKG formatif dan sumatif diperoleh, penilai wajib

melaporkan hasil PKG kepada pihak yang berwenang untuk

menindaklanjuti hasil PKG tersebut. Hasil PKG formatif dilaporkan

kepada kepala sekolah/koordinator PKB sebagai masukan untuk

merencanakan kegiatan PKB tahunan. Hasil PKG sumatif

dilaporkan kepada tim penilai tingkat kabupaten/kota, tingkat

provinsi, atau tingkat pusat sesuai dengan kewenangannya.

Laporan PKG sumatif ini digunakan oleh tim penilai tingkat

kabupaten/kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar perhitungan

dan penetapan angka kredit (PAK) tahunan yang selanjutnya

dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional

guru. Laporan mencakup: (1) Laporan dan evaluasi per

kompetensi sesuai format; (ii) Rekap hasil PKG sesuai format; dan

(iii) dokumen pendukung lainnya.

5) Konversi Nilai Hasil PKG ke Angka Kredit

Nilai kinerja guru hasil PKG perlu dikonversikan ke skala nilai

menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Hasil konversi ini

selanjutnya digunakan untuk menetapkan sebutan hasil PKG dan

persentase perolehan angka kredit sesuai pangkat dan jabatan

fungsional guru. Sebelum melakukan pengkonversian hasil PKG ke

angka kredit, tim penilai harus melakukan verifikasi terhadap hasil


PKG. Kegiatan verifikasi ini dilaksanakan dengan menggu-nakan

berbagai dokumen (Hasil PKG yang direkapitulasi dalam Format

Rekap Hasil PKG, catatan hasil pengamatan, studi doku-men,

wawancara, dan sebagainya yang ditulis dalam Format La-poran

dan Evaluasi per kompetensi beserta dokumen pendu-kungnya)

yang disampaikan oleh sekolah untuk pengusulan

penetapan angka kredit. Jika diperlukan dan dimungkinkan,

kegiatan verifikasi hasil PKG dapat mencakup kunjungan ke

sekolah/madrasah oleh tim penilai tingkat kabupaten/kota,

provinsi, atau pusat. Pengkonversian hasil PKG ke Angka Kredit

adalah tugas Tim Penilai Angka Kredit kenaikan jabatan fungsional

guru di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat.

Penghitungan angka kredit dapat dilakukan di tingkat sekolah,

tetapi hanya untuk keperluan estimasi perolehan angka kredit

guru. Angka kredit estimasi berdasarkan hasil perhitungan PKG

yang dilaksanakan di sekolah, selanjutnya dicatat dalam format

penghitungan angka kredit yang ditanda-tangani oleh penilai,

guru yang dinilai dan diketahui oleh kepala sekolah. Bersama-

sama dengan angka angka kredit dari unsur utama lainnya

(pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif) dan

unsur penunjang, hasil perhitungan PKG yang dilakukan oleh tim

penilai tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pusat akan direkap

dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk

proses penetapan angka kredit kenaikan jabatan fungsional guru

Konversi nilai PKG bagi guru tanpa tugas tambahan yang relevan

dengan fungsi sekolah/madrasah Konversi nilai PKG ke angka

kredit dilakukan berdasarkan Tabel 1 di atas. Selanjutnya berda-

sarkan Permenneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, perole-han

angka kredit untuk pembelajaran atau pembimbingan setiap tahun

bagi guru diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:


Keterangan: • AKPKB adalah angka kredit PKB yang diwajibkan (subunsur pengembang an

diri, karya ilmiah, dan/atau karya inovatif). • AKP adalah angka kredit unsur penunjang sesuain ketentuan PermenegPAN

dan RB Nomor 16 Tahun 2009. • JM adalah jumlah jam mengajar (tatap muka) guru di sekolah/madrasah

atau jumlah konseli yang dibimbing oleh guru BK/Konselor per tahun. • JWM adalah jumlah jam wajib mengajar (24 – 40 jam tatap muka per

minggu) bagi guru pembelajaran • NPK adalah persentase perolehan angka kredit sebagai hasil penilaian

kinerja. • 4 adalah waktu rata-rata kenaikan pangkat reguler, (4 tahun). • JM/JWM = 1 bagi guru yang mengajar 24-40 jam tatap muka per minggu.

• JM/JWM = JM/24 bagi guru yang mengajar kurang dari 24 jam tatap muka

per minggu

AKK, AKPKB dan AKP yang dipersyaratkan untuk guru dengan

jenjang/ pangkat tertentu ditetapkan berdasar Pasal 18 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 16 Tahun 2009. Menurut peraturan ini, jenjang

jabatan fungsional guru terdiri dari; Guru Pertama, Guru Muda,

Guru Madya, dan Guru Utama. Seorang Guru yang akan

dipromosikan.

b. Proses dan Prosedur PKKS

1) Proses Penilaian

Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaksanakan oleh

pengawas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/

Kota sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan pendekatan

penilaian 360°. Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah harus

dilakukan dengan menggali informasi dari unsur-unsur pemangku

kepentingan (stakeholders) yang meliputi komite sekolah/

madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik bila

diperlukan. Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor


pada setiap kriteria berdasarkan kelengkapan dan keabsahan

bukti yang releven dan teridentifikasi.

Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, kondisi lingkungan fisik

sekolah/madrasah, perilaku dan budaya, dan lain-lain yang dapat

diidentifikasi oleh Penilai melalui pengkajian, pengamatan, dan

penggalian informasi dari pihak-pihak yang terkait di

sekolah/madrasah seperti guru, pegawai, komite sekolah/

madrasah, dan peserta didik.

Penilai mencatat semua bukti yang teridentifikasi pada tempat

yang disediakan pada setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti yang

dimaksud dapat berupa:

bukti yang teramati (tangible evidences) seperti:

· dokumen-dokumen tertulis.

· kondisi sarana/prasarana (hardware dan/atau software) dan

lingkungan sekolah/madrasah.

· foto, gambar, slide, video.

· produk-produk peserta didik.

bukti yang tidak teramati (intangible evidences) seperti

· sikap dan perilaku kepala sekolah/madrasah.

· budaya dan iklim sekolah/madrasah.

Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara

dengan pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite, peserta

didik, mitra dunia usaha dan dunia industri Pemberian skor harus

didasarkan kepada catatan hasil pengamatan dan pemantauan

serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan selama

proses penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah. Pemberian nilai

untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan angka 4, 3, 2,

atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut:


• Skor 4 diberikan apabila kepala sekolah/madrasah mampu

menunjukkan bukti bukti yang lengkap dan sangat meyakinkan

bahwa kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan berkinerja

sesuai dengan setiap kriteria komponen yang dinilai.

• Skor 3 diberikan apabila kepala sekolah/madrasah mampu

menunjukkan bukti bukti yang lengkap dan cukup meyakin kan

bahwa kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan berkinerja

sesuai dengan setiap kriteria komponen yang dinilai.

• Skor 2 diberikan apabila kepala sekolah/madrasah

menunjukkan bukti bukti yang kurang lengkap dan cukup

meyakinkan bahwa yang bersangkutan berkinerja sesuai

dengan setiap kriteria komponen yang dinilai.

• Skor 1 diberikan apabila ditemukan bukti yang sangat terbatas

dan kurang meyakinkan atau tidak ditemukan bukti bahwa

kepala sekolah/madrasah yang bersangkutan berkinerja sesuai

dengan setiap kriteria komponen yang dinilai.

2) Instrumen Penilaian

Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan dengan

menggu nakan Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

(IPKKS) sebagai mana Lampiran 1. Instrumen ini terdiri atas enam

Komponen penilaian dengan menggunakan skala penilaian 1

(satu) sampai dengan 4 (empat) dengan rentang skor antara 6

(enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat).

Untuk menyesuaikan skala panilaian dengan Permenpan nomor 16

tahun 2009 diperlukan konversi skor dengan menggunakan rumus

sebagai berikut

NKKS = x 100


Keterangan: NKKS = Nilai Kinerja Kepala Sekolah NIPKKS = Skor Instrumen Penilaian Kinerja Kepala

3) Kategori Hasil Penilaian

Sesuai dengan Permenpan nomor 16 Tahun 2009, konversi hasil

penilain dengan IPKKS dikonversikan kedalam Kategori Hasil

Penilaian yang dinyatakan dalam rentang nilai 1 sampai dengan

100 dan dibedakan menjadi lima kategori penilaian yaitu ‘Amat

Baik’, ‘Baik’, ‘Cukup’, ‘Sedang’ dan ‘Kurang’ dengan ketentuan

sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Konversi Nilai

Nilai IPKKS Kategori 91,0 – 100 Amat Baik 76,0 – 90,9 Baik 61,0 – 75,9 Cukup 51,0 – 60,9 Sedang

Kurang dari 51 Kurang

4) Nilai Perolehan Kinerja

Nilai perolehan kinerja (NPK) adalah persentase angka kredit

unsur pembelajaran/bimbingan yang diperoleh yang dihitung

berdasarkan kategori hasil penilaian berdasarkan IPKKS. Setiap

kategori akan berimplikasi angka kredit yang diperoleh. Ketentuan

NPK untuk setiap kategori hasil penilaian adalah sebagai berikut


Tabel 5: Bobot Nilai Perolehan Kinerja

Kategori NPK Amat Baik 125%

Baik 100% Cukup 75% Sedang 50% Kurang 25%

5) Pelaporan

Setelah nilai penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah diperoleh,

penilai wajib melaporkan hasil penilaian kinerja kepala

sekolah/madrasah kepada pihak yang berwenang untuk menindak

lanjuti hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah tersebut.

Hasil penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilaporkan

kepada Kepala Dinas sebagai masukan untuk merencanakan

kegiatan promosi, periodisasi, dan PKBG tahunan. Laporan juga

diberikan kepada penilai tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan

kewenangannya.

6) Konversi Nilai Hasil Penilaian Kinerja ke Angka Kredit

Perolehan angka kredit unsur pembelajaran/bimbingan guru yang

mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah

ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang bersangkutan sebagai

guru dengan menggunakan IPKG dan sebagai kepala sekolah/

madrasah dengan menggunakan IPKKS dengan pembobotan

masing-masing 25% dan 75%. Perhitungan perolehan angka

kredit dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai

berikut.


Keterangan: AK Perolehan angka kredit per tahun AKK Angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan AKPKB Angka kredit unsur pengembangan profesional berkelanjutan AKP Angka kredit unsur penunjang JM Jumlah jam mengajar per minggu JWM Jumlah wajib mengajar per minggu (6 jam untuk kepala sekolah) NPK Nilai perolehan hasil kinerja sebagai guru NPKKS Nilai perolehan hasil kinerja sebagai kepala sekolah

c. Proses dan Prosedur PKPS

Penilaian kinerja pengawas sekolah dilaksanakan dalam beberapa

tahap, yaitu: (1) persiapan, (2) pelaksanaan penilaian, (3) verifikasi,

(4) analisis hasil, (5) penarikan kesimpulan dan rekomendasi dan (6)

Pelaporan

1) Persiapan

Persiapan yang dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja

pengawas sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.

• Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan

program penilaian pengawas sekolah/madrasah yang akan

dinilai dalam tiap akhir tahun.

• Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk

Tim Penilai Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah yang terdiri

atas unsur Dinas Pendidikan, APSI, Korwas, Pengawas Senior,

disesuaikan dengan kedudukan dan jenis pengawas

sekolah/madrasah yang akan dinilai.

• Koordinator Pengawas Provinsi atau Kabupaten/Kota

menyiapkan administrasi penilaian, mengkoordinir pelaksanaan

penilaian, dan mengolah data yang dibantu oleh tim penilai.

• Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota membentuk

Tim Pengolah Data.

AK =


2) Pelaksanaan Penilaian

a) Petunjuk Penilaian

• Penilaian kinerja pengawas sekolah merupakan penila ian

berbasis bukti.

• Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, perilaku dan

lain-lain yang dapat diidentifikasi oleh penilaian melalui

pengkajian, pengamatan, dan penggalian informasi dari

pihak-pihak yang terkait .

• Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi dan

mencocokkan pada instrumen setiap kriteria penilaian.

Bukti-bukti yang dimaksud dapat berupa: bukti yang

teramati (tangible evidences) seperti: dokumen-dokumen

tertulis, kondisi sarana/ prasarana (hardware dan/atau

software)

• Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengkajian

dokumen, pengamatan, atau wawancara dengan

pengawas sekolah .

• Penilaian dilakukan dengan cara memberikan skor pada

setiap kriteria berdasarkan kelengkapan dan keabsahan

bukti yang releven dan teridentifikasi.

• Skor penilaian dinyatakan dengan angka 4, 3, 2, atau 1

dengan ketentuan sebagai berikut:

o Skor 4 diberikan apabila pengawas sekolah mampu

menunjukkan bukti bukti yang sangat lengkap bahwa

pengawas sekolah yang bersangkutan berkinerja sesuai

dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai.


o Skor 3 diberikan apabila pengawas sekolah mampu

menunjukkan bukti bukti yang lengkap dan bahwa

pengawas sekolah yang bersangkutan berkinerja sesuai

dengan masing-masing kriteria komponen yang dinilai.

o Skor 2 diberikan apabila pengawas sekolah menunjukkan

bukti bukti yang kurang lengkap dan bahwa yang

bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing

kriteria komponen yang dinilai.

o Skor 1 diberikan apabila tidak lengkap atau tidak

ditemukan bukti bahwa pengawas sekolah yang

bersangkutan berkinerja sesuai dengan masing-masing

kriteria komponen yang dinilai

3) Verifikasi Data

Data hasil penilaian yang telah diperoleh perlu diverifikasi

kebenarannya. Verifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara,

misalnya dengan melakukan kunjungan sekolah untuk

mengkonfirmasi kebenaran isian dokumen dengan kondisi objektif

di lapangan. Dalam kasus-kasus tertentu, penilai dapat melakukan

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

4) Pengolahan Hasil Penilaian

a) Pelaksana Pengolahan Hasil

Tim yang melaksanakan pengolahan hasil penilaian kinerja

pengawas sekolah/madrasah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan

Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tim pengolah hasil diketuai

oleh seorang staf Dinas Pendidikan Provinsi atau

Kabupaten/Kota dan beranggotakan beberapa staf tenaga

pengolah data Dinas Pendidikan Provinsi atau

Kabupaten/Kota.


b) Waktu Pelaksanaan Pengolahan Hasil

Waktu pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil dilakukan

selambat-lambatnya satu minggu setelah kegiatan penilaian

selesai.

c) Langkah-langkah Pemberian Skor

Pemberian skor untuk setiap pengawas sekolah/madrasah

yang dinilai, dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah

berikut.

• Setiap penilai memberikan skor untuk setiap butir

pengukuran sesuai dengan ketentuan yang ada.

• Dari sejumlah penilai yang ada, setelah dilakukan

penyamaan dalam skala 100, secara menyeluruh, kinerja

pengawas dinilai dari 4 (empat) tugas pokok pengawas

sekolah yang meliputi : (1) penyu sunan program

pengawasan, (2) pelaksanaan program pengawasan, (3)

evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, (4)

pembimbing dan pelatihan profesional guru dan/atau

kepala sekolah.

• Berilah skor pada setiap komponen dengan cara memberi

tanda silang pada kolom skor 1, 2, 3, 4 sesuai dengan

kriteria setiap komponen, dengan format:


Tabel 5: Pengolahan Hasil Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/madrasah

NO. KOMPONEN BOBOT SKOR RATA-2 NK NA

PRED

I KA

T

1 Penyusunan program pengawasan (K1) 10

2 Pelaksanaan program pengawasan (K2) 50

3 Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan (K3) 10

4 Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah (K4)

30

Jumlah Skor

Nilai Akhir (NA)

Predikat Nilai

Keterangan: N : Komponen NK : Nilai Kompetensi NA : Nilai Akhir

5) Pengambilan Keputusan dan Rekomendasi

Kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai

prestasi kinerja seorang pengawas sekolah/madrasah sebagai

hasil penilaian kinerja menggunakan transformasi dari skala 100

ke kualifikasi prestasi kinerja berikut.

Tabel 6: Transformasi dari Rentang Skor ke Nilai

Rentang Skor Akhir Nilai (Huruf) Klasifikasi Prestasi Kinerja 91 – 100 A Amat Baik 76 – 90 B Baik 61 – 75 C Cukup 51 – 60 D Sedang 0 – 50 E Kurang

Rumus NK = Bobot Komponen X Skor Rata-rata NA = ∑NK : Skor Tertinggi(400) X 100


Hasil penilaian kinerja pengawas sekolah/madrasah digunakan

untuk keperluan pembinaan, pengembangan, rotasi jabatan, atau

keperluan lain. Misalnya, untuk pengawas sekolah yang

memperoleh klasifikasi hasil penilaian berprestasi baik atau sangat

baik diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat lebih cepat

(misalnya 2 tahun) atau penghargaan lainnya. Di sisi lain, untuk

pengawas sekolah yang memperoleh klasifikasi hasil penilaian

berprestasi kurang atau sangat kurang diusulkan untuk mendapat

pembinaan dalam rangka memperbaiki aspek kinerja yang

mendapat penilaian kurang atau sangat kurang. Hasil Penilaian

Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah disampaikan kepada Asesi .

6) Pelaporan

Masing–masing asesor melakukan pengolahan nilai hasil Penilaian

Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah, menyusun laporan sesuai

dengan format pelaporan (terlampir) ,kemudian melaporkan hasil

Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah/Madrasah kepada Dinas

Pendidikan Kabupaten/Kota.

4. Simulasi Analisis Data hasil PKG

PKG dilakasanakan oleh Kepala Sekolah sebagai atasan langsung, namun

jika jumlah guru banyak maka Kepala Sekolah menugaskan guru untuk

menilai rekan sejawat, dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Sehingga setelah setelai proses PKG Kepala sekolah wajib menverifikasi

hasil PKG sebelum menandatangani lampiran 1C dan 1D. Sedagkan bagi

pengawas berkewajiban menjaminkan hasil PKG sekolah binaannya dapat

berjalan dengan baik dan benar, maka pengawas juga wajib memverifikasi

hasil PKG.

Hasil PKG dalam satu sekolah dianalisis oleh Kepala sekolah (dibantu

koordinator PKB) sebagai bahan perencaaan PKB individu dan PKB

sekolah, juga pengambilan kebijakan yang terkait dengan peningkatan

kompetensi dan profesionalisme guru.


Langkah-langkah analisis data hasil PKG adalah sebagai berikut:

a. Pastikan proses PKG dilaksanakan dengan benar.

Untuk memastikan proses PKGuru berjalan dengan baik dan benar,

maka Kepala sekolah memastikan:

• Koordinator PKB memiliki rencana jadwal pelaksanaan PKG

• Instrumen PKG sudah tersedia

• Secara berkala menanyakan/memantau penilai apakah kegiatan

pemantauan sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan jurnal

monitoring/ catatan pemantauan sudah dibuat.

• Pelaksanaan pemantauan (akhir semester ke dua) sesuai jadwal.

• Sebelum menandatangani Lampiran 1C dan 1D diverifikasi apakah

catatan

• fakta jika dibandingkan dengan indikator dan kompetensi sudah

sesuai skor dan nilainya.

• Memberikan fasilitasi kelancaran proses PKGuru

b. Verifikasi hasil PKGuru

Verifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan antara catatan

fakta dan indikator seidah sesuai atau belum dengan format

No Kompetensi/ indikator

Fakta pengamatan /pemantauan

Skor indikator

Sesuai/ tidk sesuai

Verifikasi juga dapat dilakukan melakukan kunjungan kelas dan

wawancara dari berbagai sumber, misal siswa guru sejawat dll.


c. Rekap hasil PKGuru

Merekap hasil PKGuru, misal jumlah guru 6 orang dengan hasil PKG

sebagai berikut

Tabel 6: REKAP HASIL PKG SD Suka Hati Tahun 2015

Kompetensi Nama guru Ketera-

ngan Ani Tuti Ari Tari Adi Tedi (KS)

1 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 6 3 4 4 3 4 4 7 2 3 2 2 2 3 8 3 3 3 3 3 4 9 3 4 4 3 3 4 10 2 3 3 3 3 4 11 3 4 4 3 3 4 12 2 4 3 3 3 3 13 2 4 4 4 3 3 14 3 2 2 2 3 2

jumlah 38 43 40 44 40 46 sebutan cukup baik Cukup Baik Cukup Baik

d. Analisis hasil PKG

Dari tabel hasil PKG di atas terdapat tiga orang guru memperoleh

sebutan cukup dan tiga orang baik. Kompetensi yang belum mencapai

standar 3 umumnya pada kompetensi 2 (4 orang), kompetensi 4 (3

orang), kompetensi 7 (4 orang) dan kompetensi 14 (4 ) orang. Data

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan rencana

PKB individu atau sekolah dikaitkan dengan hasil Evaluasi diri sekolah

dan RKT sekolah.


Tabel 7: Contoh analisis hasil PKG

KOMPETENSI BANYAKNYA

NILAI 1 NILAI 2 NILAI 3 NILAI 4 1 4 2 2 4 2 3 1 4 1 4 3 1 2 5 6 6 2 4 7 4 2 8 5 1 9 3 3 10 1 4 1 11 3 3 12 1 3 1 13 1 2 3 14 4 2

Tabel 8: Hasil Analisis PKGuru SD Suka hati Tahun 2015

Dari grafik terlihat pada kompetensi 2, kompetensi 4 , kompetensi 7,

dan kompetensi 14 nilai PKGuru nya masih banyak yang belum standar

(nilai 3) sehingga saat Kepala Sekolah dalam merancang program PKB

perlu mengutamakan kompetensi-kompetensi tersebut. Perencanaan

PKB akan dibahas pada materi selanjutnya.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

NILAI 4

NILAI 3

NILAI 2

NILAI 1


5. Mekanisme PKB

Berdasarkan Permennegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun

2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan

(PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai

dengan kebutuhan , bertahap, berkelanjutan untuk meningkat kan

profesionalisme.

Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini diarahkan

untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan,

kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan

apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya itu.

Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai

perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil

evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada

di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah

diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai

standar tersebut; sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai

standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan

keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan

tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka

memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik

Berikut adalah contoh guru, kepala sekolah, dan pengawas sesuai regulasi

yang berlaku.


UN

SUR

-UN

SUR

KOM

PON

EN P

KB G

URU

, KEP

ALA

SEKO

LAH

, PEN

GAW

AS S

EKO

LAH

UNSU

R/KO

MPON

EN

GURU

KE

PALA

SEK

OLAH

PE

NGAW

AS S

EKOL

AH

Peng

emba

ngan

Diri/

Di

klat F

ungs

ional

Di

klat fu

ngsio

nal

Ke

giatan

kolek

tif ke

lompo

k/ mu

syaw

arah

Co

ntoh:

lokak

arya

, sem

inar,

koloq

ium,

disku

si pa

nel te

ntang

: pe

ngua

saan

mate

ri dan

kurik

ulum;

pe

ngua

saan

meto

de m

enga

jar;

komp

etens

i mela

kuka

n eva

luasi

pese

rta di

dik da

n pem

belaj

aran

; pe

ngua

saan

tekn

ologi

infor

matik

a dan

ko

mpute

r (TI

K);

Pe

ndidi

kan d

an pe

latiha

n

Stud

i pra

ktik

Pe

ngem

bang

an se

kolah

Kegia

tan ko

lektif

di KK

KS/M

KKS

Ka

jian/

pene

litian

tinda

kan

Pe

mbela

jaran

man

diri

Pe

mbim

binga

n ses

ama K

S

Pe

ndidi

kan d

an pe

latiha

n

Publi

kasi

Ilmiah

/ Kar

ya

Tulis

Ilmiah

Pres

entas

i di fo

rum

ilmiah

Hasil

pene

litian

Tinjau

an ilm

iah

Tu

lisan

ilmiah

popu

ler

Ar

tikel

ilmiah

popu

ler

Ar

tikel

ilmiah

Buku

pelaj

aran

Modu

l/dikt

at

Buku

dalam

bida

ng pe

ndidi

kan

Bu

ku te

rjema

han

Bu

ku pe

doma

n gur

u

me

nulis

karya

ilmiah

yang

dit

erbit

kan p

ada s

eper

ti jur

nal,

majal

ah

ilm

iah, a

tau pe

nerb

itan i

lmiah

pe

riodik

lainn

ya.

b)

Men

ulis k

arya

popu

ler ya

ng

dimua

t pad

a sur

at ka

bar a

tau

majal

ah.

Me

njadi

pema

kalah

/nara

sumb

er

pada

semi

nar,

simpo

sium,

disk

usi

pa

nel, k

olokiu

m, at

au fo

rum

disku

si ilm

iah la

innya

bu

ku

ma

kalah

pres

entas

i dala

m be

ntuk

gaga

san,

tinjau

an/ul

asan

terjem

ahan

/ pen

yadu

ran

buku


UNSU

R/KO

MPON

EN

GURU

KE

PALA

SEK

OLAH

PE

NGAW

AS S

EKOL

AH

Katya

Inov

atif

me

nemu

kan t

ekno

logi te

patgu

na:

media

pemb

elajar

an, p

rogr

am ap

likas

i ko

mpute

r, ala

t/mes

in, dl

l

mene

muka

n/men

ciptak

an ka

rya se

ni:

seni

rupa

, sas

tra, d

esain

grafi

s, pe

rtunju

kan,

dll

me

mbua

t/mem

odifik

asi a

lat

pelaj

aran

/pera

ga/ p

rakti

kum;

meng

ikuti p

enge

mban

gan p

enyu

suna

n sta

ndar

, ped

oman

, soa

l, dan

se

jenisn

ya

Meny

usun

/mem

buat:

Buku

teks

Baha

n dikl

at, pe

doma

n yan

g re

levan

Stan

dar-s

tanda

r yan

g ber

kaita

n de

ngan

man

ajeme

n sum

ber d

aya

pemd

idika

n

Metod

e/tek

nolog

i yan

g ber

guna

Meny

usun

/mem

buat:

Karya

sains

/tekn

ologi

tepat

guna

: pen

gemb

anga

n mo

del k

epen

gawa

san;

media

pemb

elajar

an;

baha

n bela

jar m

andir

i be

rbas

is ko

mpute

r;

Prog

ram

aplik

asi k

ompu

ter;

alat/m

esin/

kons

truks

i

Karya

seni:

mus

ik, bu

sana

, ru

pa, p

ertun

jukan

, sas

tra

Me

ngiku

ti pen

gemb

anga

n sta

ndar

/pedo

man d

an

sejen

isnya

Su

mber

/refer

ensi

Pe

rmen

negp

an da

n Refo

rmas

i Bi

rokra

si No

mor 1

6 Tah

un 20

09

Bu

ku P

edom

an P

KB da

n Ang

ka

Kred

itnya

(Buk

u 4)

Bu

ku P

edom

an P

enila

ian P

KB (B

uku

5)

Buku

Peg

anga

n Pen

gawa

s, Ma

teri

Prog

ram

Pend

ampin

gan K

S/M

oleh

Peng

awas

S/M

, Pro

DEP,

Pu

sban

gtend

ik, 20

14

Lamp

iran

Pera

turan

Men

teri P

endid

ikan

Dan K

ebud

ayaa

n Nom

or 14

3 Ta

hun 2

014,

Tenta

ng

Petun

juk T

eknis

Pela

ksan

aan

Jaba

tan F

ungs

ional

Peng

awas

Se

kolah

Dan

Ang

ka K

redit

nya

D

alam

upa

ya m

enci

ptak

an k

epal

a se

kola

h da

n pe

ngaw

as y

ang

prof

esio

nal ,

BP

SD

M d

an P

K b

eker

jasa

ma

deng

an

Pem

erin

tah

Aus

tralia

men

gem

bang

akan

P

rofe

ssio

nal D

evel

ompm

ent

for

Edu

catio

n P

erso

nnel

Pro

DEP

tel

ah m

ener

bitk

an B

ahan

Pem

bela

jara

n U

tam

a (B

PU

) ya

ng d

apat

dig

unak

an b

ahan

bel

ajar

bag

i kep

ala

seko

lah

dan

peng

awas

dal

am m

emen

uhi k

ompe

tens

inya


a. Mekanisme PKB dalam Pengembangan karir Guru

Komponen/unsur PKB

Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian

berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk

mencapai standar kompetensi profesi dan/atau meningkatkan

kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus

berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan

pangkat/jabatan fungsional guru. PKB mencakup tiga hal; yakni

pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif

Pengembangan diri meliputi :

• Mengikuti diklat fungsional

• Melaksanakan kegiatan kolektif guru

Publikasi ilmiah meliputi:

• Menemukan tenologir tepat guna

• Menemukan/mencipta karya seni

• Membuat/memodifikasi alat pelajaran

• Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan

sejenisnya.

Karya Inovatif

• Menemukan teknologi tepat guna

• Menemukan/menciptakan karya seni

• Membuat/memodifikasi alat pelajaran

• Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan

sejenisnya


b. Prinsip pelaksanaan PKB

Satu hal yang perlu diingat dalam pelaksanaan PKB harus dapat

mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut.

1) PKB harus fokus kepada keberhasilan peserta didik atau berbasis

hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, PKBharus menjadi

bagian integral dari tugas guru sehari-hari.

2) Setiap guru berhak mendapat kesempatan untuk

mengembangkan PKB secara teratur, sistematis, dan

berkelanjutan.Untuk menghi ndari kemungkinan pengalokasian

kesempatan pengembangan yang tidak merata, perludisusun

program PKB dimulai dari sekolah berdasarkan hasil analisis

evaluasi diri, PK Guru, dan atau uji kompetensi

3) Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk

mengikuti program PKB.

4) Bagi guru yang tidak memperlihatkan peningkatan setelah diberi

kesempatan untuk mengikuti program PKB sesuai dengan

kebutuhannya, maka dimungkinkan diberikan sanksi sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

5) Cakupan materi untuk kegiatan PKB harus terfokus pada pembe

lajaran peserta didik, dengan materi akademik, proses

pembelajaran, penelitian pendidikan terkini, dan teknologi

dan/atau seni,

6) Proses PKB bagi guru harus dimulai dari guru sendiri di

sekolahnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan PKB, kegiatan

pengembangan harus melibatkan guru secara aktif sehingga

betul-betul terjadi perubahan pada dirinya, baik dalam

penguasaan materi, pemahaman konteks, keterampilan, dan lain-

lain sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas layanan

pendidikan di sekolah.


7) Kegiatan PKB dilaksanakan di sekolah atau dengan sekolah di

sekitarnya (misalnya IHT, MGMP)

c. Lingkup Pelaksanaan Kegiatan PKB

Bentuk PKB meliputi unsur-unsur yang bersifat internal sekolah,

eksternal, antarsekolah maupun melalui jaringan virtual

CContoh:: PPPP--TTK, LPMP, LLPTK, AAsosiasi PProfesi,, ddanPPKB PProvider llainnya..

CContoh: Program Induksi, mmentoring, pembinaan, oobservasi pembelajaran, kkemitraan pembelajaran, bberbagi pengalaman, PPengembangan sekolah ssecara menyeluruh (WSD= wwhole school development))

CContoh:: JJaringan llintasssekolah ((sseperti KKKG/MGMP, KKKM, KKKS/MKKS, KKPS, MMKPS, aatau jjaringan vvirtuall.

DDALAM SSEKOLAH

Gambar 2: Diagram Sumber-sumber PKB

Agar proses PKB lebih efektif dan efisien hendaknya dilakukan di

sekolah sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan sekolah lain

yang berdekatan (misalnya melalui MGMP). Kegiatan PKB dapat

dilakukan di luar lingkung an sekolah, misalnya oleh LPMP, Dinas

Pendidikan, PT/LPTK atau penyedia jasa lainnya hanya untuk

memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh sekolah sendiri.

d. Mekanisme PKB

Berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan kompetensi guru

berdasar kan hasil PKG, evaluasi diri dan atau uji kompetensi , maka

dikembang kan mekanisme PKB yang diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalismenya sebagai

berikut:

Secara umum, mekanisme PKB tersebut dapat digambarkan dalam

mekanisme yang mencakup tahapan sebagai berikut:


Guru mengevaluasi dirimenjelang akhir

tahun ajaran, Format-1 (1.1)

Guru melaluiproses PenilaianKinerja Formatif

(1.2)

Koordinator PKB dan Guru membuat

perencanan PKB, (1.3)

Guru menyetujuirencana kegiatan

PKB, Format-2 (1.4)

Guru menerimarencana final

kegiatan PKB, Format-2 (1.5)

Guru menjalankanprogram PKB

sepanjang tahun(1.6)

Koordinator PKB melaksanakan

monev. kegiatanPKB (1.7)

Guru mengikutiPenilaian Kinerja

Sumatif danmenerima perki-raan angka kredit

(1.8)

Guru melakukanrefleksi kegiatanPKB Format-3

(1.9)

mm

Gambar 3: Mekanisme PKB

Berlatih Merencanakan PKB berbasis PKGuru

Tahap 1 : Setiap awal tahun guru melakukan evaluasi diri tentang

apa yang dilakukan sebelumnya. Guru di suatu sekolah,

baik guru yang berpengalaman maupun guru yang baru

mulai mengajar, harus melakukan proses evaluasi diri,.

Tahap 2 : Segera setelah selesai melakukan evaluasi diri, guru

mengikuti proses Penilaian Kinerja.Penilaian Kinerja ini

diperlukan untuk menentukan profil kinerja guru dalam

menetapkan a pakah guru akan mengikuti program

peningkatan kinerja untuk mencapai standar kompetensi

profesinya atau kegiatan pengembangan kompetensi lebih

lanjut.

Tahap 3 : Konsultasi dengan Kepala Sekolah (jika koordinator PKB

adalah guru yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah) dan

Komite Sekolah, Guru dan koordinator PKB membuat

perencanaan kegiatan PKB


Tahap 4 : Koordinator PKB tingkat sekolah menetapkan dan

menyetujui rencana kegiatan PKB bersifat final yang

memuat kegiatan PKB yang akan dilakukan oleh guru

sendiri dan/atau bersama-sama dengan guru lain di dalam

sekolah sebagai bagian dari kegiatan yang akan diadakan

oleh sekolah tertentu,

Tahap 5 : Guru menerima rencana program PKB yang mencakup

kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar

sekolah, yang telah dibahas dan disepakati oleh

koordinator PKB

Tahap6 : Guru mengikuti program PKB yang telah direncanakan

baik di dalam dan/atau di luar sekolah.Sekolah

berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru mengikuti

kegiatan PKB tidak mengurangi kualitas pembelajaran

peserta didik di kelasnya.Ada perbedaan antara

pelaksanaan PKB bagi guru-guru yang hasil PKG telah

mencapai atau lebih standar kompetensi profesi dengan

guru-guru yang hasil PKG masih belum mencapai standar

komptensi profesi.

Dalam pelaksanaan PKB untuk mencapai standar

kompetensi profesi khususnya bagi guru-guru yang hasil

penilaian kinerjanya masih di bawah standar yang

ditetapkan dapat didampingi oleh Guru

pendamping/mentor. Guru pendamping/ mentor adalah

guru senior yang kompeten, yang bertugas memberikan

pendampingan kepada guru yang mengikuti PKB

tersebut.Guru pendamping/mentor dapat berasal dari

sekolah maupun dari luar sekolah (jika sekolah merasa

belum memiliki guru yang memenuhi persyaratan yang

ditentukan).


Tahap 7 : Monitoring dan evaluasi kegiatan PKB oleh Koordinator

PKB bekerja sama dengan Koordinator PKB tingkat

sekolah untuk mengetahui apakah kegiatan PKB yang

dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang telah

ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan rencana,

mengkaji kelebihan, permasalahan dan hambatan untuk

perbaikan kegiatan PKB di masa mendatang, dan

penerapan hasil PKB dalam pelaksanaan tugas guru, serta

evaluasi dampak terhadap upaya peningkatan kualitas

layanan pendidikan di sekolah.

Tahap 8 : Di akhir tahun, semua guru dan koordinator PKB tingkat

sekolah melakukan refleksi apakah kegiatan PKB yang

diikutinya benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan

kompetensinya maupun kemampuan lain untuk

menghasilkan karya ilmiah dan/atau karya inovatif.

Sekolah berkewajiban menjamin bahwa kesibukan guru dengan tugas

tambahannya sebagai Guru Pendamping/Mentor atau sebagai

Koordinator PKB tingkat sekolah sebagaimana halnya guru yang

mengikuti kegiatan PKB tidak mengurangi kuantitas dan kualitas

mengajarnya. Masa kerja koordinator PKB, penilai, dan guru

pendamping/ mentor adalah 3 (tiga) tahun. Setelah habis masa

kerjanya, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan masa kerja

berikutnya. Pemilihan koordinator PKB, penilai, dan guru

pendamping/mentor dilakukan oleh kepala sekolah dengan

persetujuan pengawas dan semua guru di sekolah tersebut,

sedangkan penetapan dan pengangkatannya dilakukan oleh kepala

sekolah dengan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Secara formal kepala sekolah menerbitkan SK penetapan koordinator

PKB, penilai dan guru pendamping. Selain itu, sekolah dan Dinas

Pendidikan setempat harus menjamin keterlaksanaan tugas Guru

Pendamping/Mentor atau sebagai Koordinator PKB agar pelaksanaan


PKB dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip PKB yang telah

ditetapkan dan sekaligus dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai

dalam rangka peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi peserta

didik.

D. Aktivitas Pembelajaran

Kegiatan In Service 1

Setelah mempelajari dan mendengarkan overview PKG dan PKB, dipersilahkan

Anda berdiskusi dalam kelompok untuk melakukan kegiatan pembelajaran

sebagai berikut:

E. Rangkuman

RANGKUMAN KB 1:

PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka

pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya (PermennegPAN dan RB No.16

Tahun 2009). Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari

kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan

pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan. Kepala

sekolah adalah guru dengan tugas tambahan, PKKS adalah penilaian kinerja

kepala sekolah/madrasah merupakan serangkaian proses penilaian untuk

menentukan derajat mutu kinerja terhadap target kegiatan kepala

sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugas. Penilaian kinerja pengawas

sekolah (PKPS) adalah penilaian kinerja (performance assessment) adalah

penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama pengawas sekolah dalam rangka

pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

Manfaat penilain kinerja secara umum adalah untuk menilai kinerja melalui

penerapan kompetensi, sebagai bahan pertimbangan perencanaan PKB, dan

sebagai dasar perhiungan angka kredit khusus bagi guru dan kepala sekolah,

sedang bagi pengawas menjadi bukti pendukung untuk bukti fisik.


Instrumen PKG terdiri dari 14 (empat belas) kompetensi 78 indikator, PKKS

terdiri dari 6 kompetensi dan PKPS terdiri dari 4 komponen. Pengambilan data

dan fakta penilaian kinerja menggunakan pengamatan dan pemantauan

dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. PKG melalui

pengamatan terdiri dari sebelum, selama dan setelah pengamatan serta

pemantauan.

PKB berdasarkan PermennegPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun

2009 yang dimaksud dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)

adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan

kebutuhan , bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme.

Unsur/komponen PKB guru, kepala sekolah, dan pengawas terdiri dari

pengembangan diri. Publikasi ilmiah/pengembangan profesi dan karya

inovatif. Lingkup PKB dilakukan di dalam sekolah, jaringan sekolah dan

kepakaran luar lainnya. Rencana PKB berdasarkan hasil penilaian kinerja,

evaluasi diri, rekomendasi EDS dan RKT sekolah.


III. KEGIATAN PEMBELAJARAN 2: PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI

(PPK)

A. Deskripsi Materi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian,

dinyatakan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional,

bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan

berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada

sistem prestasi kerja. Selanjutnya untuk menjamin obyektifitas dalam

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat

diadakan penilaian prestasi kerja. Hal ini ditindaklanjuti dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa Penilaian prestasi kerja

PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh

pejabat

penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Prestasi

kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan

organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

selanjutnya penilaian prestasi kerja pegawai Negeri sipil dilaksanakan untuk

mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi

pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan

organisasi. Sebagai pegawai negeri sipil, guru juga mendapatkan pembinaan

yang dilaksanakan melalui penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja

terdiri dari sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku pegawai.

Untuk memberikan gambaran tentang PPK materi ini membahas tentang :


1. Sasaran kerja pegawai, meliputi

SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang

PNS

2. Penilaian Ketercapaian SKP akan dibahas perihal Target ketercapaian

adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan

tugas jabatan

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas

pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan

sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja

PPK PNS dilakukan berdasarkan prinsip obyektif, terukur, akuntabel,

partisipatif dan transparan. PPK selanjutnya disingkat SKP terdiri atas

unsur (1) SKP dan (2) Perilaku Kerja

3. PPK adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan

oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian

perilaku meliputi (1) orientasi pelayanan (2) integritas (3) komitmen (4)

disiplin (5) kerjasama (6) kepemimpinan (yang terakhir ini bagi pejabat

struktural)

Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai

PNS sesuai kriteria yang telah ditentukan

B. Tujuan Pembelajaran

Setelah peserta mempelajari materi Penilaian Kinerja Guru, Kepala Sekolah

dan Pengawas Sekolah, khususnya tentang Penilaian Prestasi Kerja peserta

diharapkan mampu:

1. Memahami konsep PPK PNS yang meliputi SKP dan PK

2. Menjelaskan prosedur penyusunan SKP dan target dalam SKP

3. Mengidentifikasi prosedur Penilaian ketercapaian SKP


4. Mendeskripsikan PPK berupa komponen perilaku kerja dan prosedur

perilaku kerja

C. Uraian Materi

PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan

oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

PNS.

PK adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi

sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. SKP adalah

rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

Selanjutnya akan dibahas dan diuraikan satu persatu tentang SKP apa tolok

ukur ketercapaiannya dan Perilaku Kerja.

1. Penilaian Prestasi Kerja

PPK bagi guru dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja guru dan/atau

guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah, yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang

berkepentingan dalam rangka pembinaan profesi guru secara objektif.

Hasil penilaian prestasi kerja akan dimanfaatkan sebagai dasar

pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan karir guru yang

berkaitan dengan bidang pekerjaan, pengangkatan dan penempatan,

pengembangan, penghargaan, serta disiplin. Hal ini sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru yang

mengamanatkan guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berhak

mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi

kerja.

Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian prestasi kerja dilaksanakan

secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja

atau tingkat capaian hasil kerja guru dan/atau guru yang mendapatkan


tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah sebagaimana

telah direncanakan, disusun dan disepakati bersama oleh guru dan/atau


sekolah/madrasah dengan atasan langsung (pejabat penilai)nya. Penilaian

prestasi kerja guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang

relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yaitu Kepala Sekolah/Madrasah,

Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala Perpustakaan, Kepala

Bengkel, Ketua Program Keahlian, dan Guru Pembimbing Khusus secara

strategis diarahkan melalui penilaian SKP dan perilaku kerja sesuai dengan

tugas dan fungsi guru dan kepala sekolah.

PPK bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan guru dan/atau


sekolah/madrasah dan dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur,

akuntabel, partisipatif, dan transparan. Untuk memenuhi prinsip penilaian

yang objektif, terukur, akuntabel, partispatif, dan transparan diperlukan

pedoman penilaian prestasi kerja guru dan/atau guru yang mendapatkan

tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Oleh karenanya,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memandang perlu menyusun

Pedoman Penilaian prestasi kerja guru dan/atau guru yang mendapatkan

tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yaitu Kepala

Sekolah/Madrasah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium, Kepala

Perpustakaan, Kepala Bengkel, Ketua Program Keahlian, dan Guru

Pembimbing Khusus sebagai referensi dan acuan dalam

mengimplementasikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

(BKN) Nomor 1 Tahun 2013. Dengan pedoman ini, pihak-pihak yang

berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dapat

melaksanakan kegiatan atau program PPK dengan baik dan benar.

Unsur PPK adalah sebagai berikut


Perangkat penilaian prestasi kerja merupakan seperangkat alat yang

digunakan oleh penilai untuk melaksanakan tugas mengukur dan menilai

prestasi kerja guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan.

Diharapkan hasil penilaian yang diperoleh obyektif, akurat, tepat, valid,

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat penilaian tersebut terdiri dari:

• Formulir Sasaran Kerja Pegawai (Lampiran 1)

• Formulir Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (Lampiran 2)

• Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan (Lampiran 3)

• Rekap Hasil Penilaian Perilaku Kerja Bagi Guru (Lampiran 4)

• Formulir Buku Catatan Penilaian Perilaku Kerja PNS (Lampiran 5)

• Format Penilaian Prestasi Kerja (Lampiran 6)

Catatan: Format lengkap ada di Pedoman PPK GURU,KEPALA SEKOLAH

DAN GURU DENGAN TUGAS TAMBAHAN TAHUN 2014.

Terkait dengan pelaksanaan PPK maka alur PPK guru dan/atau guru yang

memperoleh tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah

(kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, kepala

perpustakaan, kepala bengkel, ketua program keahlian, dan pembimbing

khusus) dapat digambarkan berikut ini:

SKP (bobot 60%)

PERILAKU KERJA (bobot 40%)

PPK


Gam

bar

4: A

lur

PPK


Keterangan:

1) Penilaian prestasi kerja diawali dengan penyusunan Sasaran Kerja

Pegawai yang dilaksanakan pada awal tahun. Selanjutnya hasil

penyusunan SKP dikonsultasikan dengan atasan langsung (pejabat

penilai) untuk memperoleh persetujuan. Untuk kepala

sekolah/madrasah, penyusunan SKP harus mempertimbangkan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekolah yang merupakan tindak lanjut

dari visi dan misi sekolah, hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS), tugas

pokok yang bersangkutan sebagai guru dan tugas tambahannya

sebagai kepala sekolah/madrasah, serta program tahunan.

2) Jika disetujui, maka SKP langsung ditetapkan oleh pejabat penilai

sebagai kontrak kerja untuk 1 (satu) tahun berjalan. Jika tidak

disetujui oleh pejabat penilai, maka SKP ditetapkan/diputuskan oleh

atasan pejabat penilai dan putusan atasan pejabat penilai bersifat

final. SKP yang sudah ditetapkan memuat target kegiatan tugas

jabatan (unsur utama dan unsur penunjang), dengan mencantumkan

nilai angka kredit pada tiap uraian kegiatan, serta target pada tiap

uraian kegiatan dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya (bagi

kepala sekolah).

3) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja meliputi: a) Penilaian SKP yang

mencakup penilaian realisasi uraian kegiatan tugas jabatan (unsur

utama dan unsur penunjang) yang diukur dengan ketercapaian

kegiatan dalam 4 (empat) aspek penilaian yaitu kuantitas, kualitas,

waktu dan/atau biaya; dan b) Penilaian perilaku kerja meliputi aspek

penilaian orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin dan

kerjasama berdasarkan rekaman perilaku kerja dalam buku catatan,

sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2 Kriteria Penilaian Unsur

Perilaku Kerja.

4) Perhitungan nilai Penilaian Prestasi Kerja diperoleh dari penjumlahan

nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%.


5) Jika hasil Penilaian Prestasi Kerja disetujui oleh yang dinilai, maka

pejabat penilai menetapkan hasil Penilaian Prestasi Kerja dan

rekomendasinya.

6) Jika hasil Penilaian Prestasi Kerja tidak disetujui yang dinilai, maka

yang bersangkutan dapat menyatakan keberatan atas hasil Penilaian

Prestasi Kerja kepada pejabat penilai selambat-lambatnya dalam

periode waktu 14 (empat belas) hari setelah proses penilaian.

7) Pejabat penilai wajib membuat tanggapan secara tertulis atas

keberatan tersebut dalam kolom keberatan pada formulir penilaian

prestasi kerja, kemudian disampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai.

8) Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan wajib

memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja dan

meminta penjelasan kepada Pejabat Penilai dan pegawai yang dinilai.

Kemudian atasan pejabat penilai menetapkan hasil prestasi kerja dan

bersifat final.

9) Formulir Penilaian Prestasi Kerja ditandatangani oleh guru, kepala

sekolah, dan guru yang diberi tugas tambahan yang dinilai, Pejabat

Penilai, dan Atasan Pejabat Penilai. Penilaian Prestasi Kerja dan

dokumen pendukung lainnya disimpan sebagai dokumen portofolio

(kumpulan bukti fisik) yang dapat digunakan untuk keperluan

kenaikan pangkat dan perencanaan SKP Guru yang akan datang.

Penilaian prestasi kerja guru setiap tahun yang telah disahkan oleh

pejabat penilai beserta dokumen pendukung lainnya digunakan

sebagai lampiran DUPAK dan disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada

Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan kewenangannya.

10) DUPAK dan bukti fisik selanjutnya dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit

sesuai dengan kewenangannya. Prosedur penetapan Angka Kredit

sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.


11) Hasil Penilaian DUPAK dari Tim PAK dikembalikan ke Kepala Sekolah,

apabila ada satu atau beberapa kegiatan PKG dan/atau PKB mendapat

penolakan dari Tim PAK, maka kegiatan yang ditolak harus menjadi

pertimbangan pada penyusunan kegiatan dalam SKP tahun

berikutnya.

Penilaian prestasi kerja terdiri atas Sasaran Kerja Pegawai dan

penilaian perilaku

2. Sasaran Kerja Pegawai

a. Konsep SKP

Perka BKN No.1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP

No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri

Sipil, yang dimaksud pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat

PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundangundangan. Sedangkan penilaian prestasi Kerja

PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan

oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja

PNS. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS

pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai

dan perilaku kerja.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana

kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS, yang dimaksud

dengan uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang

merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan

kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dalam

kondisi tertentu. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai

dari setiap pelaksanaan tugas jabatan

Penilaian terhadap SKP yaitu penilaian yang dilaksanakan terhadap

seluruh tugas jabatan dan target yang harus dicapai selama kurun

waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tahun yang berjalan. Penilaian

tersebut didasarkan kepada ukuran tingkat capaian SKP yang dinilai


dari aspek: Kuantitas, Kualitas, Waktu dan Biaya. Guru dan/atau guru

yang memperoleh tugas lain yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah sebagai pejabat fungsional tertentu, target SKP nya

adalah pemenuhan angka kredit yang akan didapat untuk tahun yang

berjalan mengingat kenaikan pangkat guru dan/atau guru yang

memperoleh tugas lain yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasahdidasarkan kepada perolehan angka kredit. Dengan

demikian, penilaian terhadap komponen SKP nya mengacu kepada

target perolehan angka kredit dari komponen kegiatan yang

direncanakan selama satu tahun. Dalam menentukan tugas jabatan

untuk memperoleh angka kredit yang dicapai mengacu kepada

Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional

Guru dan Angka Kreditnya. (Kemdikbud, 2014).

b. Prosedur Penyusunan SKP

Setiap guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan

dengan fungsi sekolah/madrasah wajib menyusun SKP Guru

berdasarkan RKT sekolah dan dokumen lainnya, seperti Evaluasi Diri

Sekolah (EDS), tugas pokok guru, serta Program Tahunan

Guru.Khusus untuk kepala sekolah, penyusunan SKP juga perlu

mempertimbangkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota. Dalam menyusun kegiatan tugas jabatan dalam SKP

gurudan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan

fungsi sekolah/madrasahharus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Jelas: Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas.

2) Terukur artinya dapat: Diukur Kegiatan yang dilakukan harus

dapat diukur secara kuantitas dalam bentuk angka seperti jumlah

satuan, jumlah hasil, dan lain-lain, maupun secara kualitas seperti


hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan

pelayanan kepada masyarakat memuaskan, dan lain-lain.

3) Relevan: Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup

tugas jabatan masing-masing.

4) Dapat Dicapai: Kegiatan yang ditakukan harus disesuaikan dengan

kemampuanguru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain

yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

5) Memiliki Target Waktu: Kegiatan yang dilakukan harus dapat

ditentukan waktunya.

SKP Guru memuat kegiatan tugas jabatan dan target angka kredit

yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu yang kegiatannya

bersifat nyata dan dapat diukur.

1) SKP memuat kegiatan tugas jabatan, angka kredit dan target yang

meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan/atau biaya, yang harus

dicapai dalam satu tahun yang kegiatannya bersifat nyata dan

dapat diukur. Penentuan angka kredit dalam SKP menggunakan

asumsi untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara

normatif yang harus dicapai dalam waktu 4 (empat) tahun. Oleh

karena itu, target angka kredit dalam satu tahun adalah jumlah

angka kredit kumulatif minimal yang akan dicapai dibagi 4

(empat).

2) SKP yang telah disusun harus dinegosiasikan dan disetujui oleh

pejabat penilai, u3ntuk selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Penilai

sebagai kontrak kerja yang harus ditandatangani oleh kedua belah

pihak (Pejabat Penilai dan guru yang dinilai

3) Jika SKP yang telah disusun tidak disetujui oleh Pejabat Penilai

maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai dan

hasilnya bersifat final.

4) SKP ditetapkan setiap tahun pada awal bulan Januari.


5) Apabila terjadi perpindahan tempat tugas guru, kepala sekolah,

dan guru yang diberi tugas tambahan setelah bulan Januari maka

yang bersangkutan menyusun SKP pada awal bulan di tempat

yang baru sesuai dengan surat perintah/surat keputusan

melaksanakan tugas, dengan terlebih dahulu dilakukan

pengukuran oleh atasan langsung di tempat tugas yang lama.

6) Apabila terjadi mutasi/perpindahan satminkal/tempat tugas

setelah bulan Januari tahun berjalan, maka guru, kepala sekolah,

dan guru yang diberi tugas tambahan yang bersangkutan wajib

menyusun SKP pada satminkal lama dan satminkal baru. Pada

akhir tahun yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP tempat

tugas lama ditambah penilaian SKP tempat tugas baru, lalu

hasilnya dibagi 2 (dua). Pejabat penilai pada tempat tugas lama

harus melakukan penilaian SKP dan perilaku kerja sampai dengan

yang bersangkutan ditetapkan Keputusan mutasinya. Sedangkan

penentuan rentang waktu penetapan target SKP pada tempat

tugas baru dilakukan sesuai surat pernyataan perintah

melaksanakan tugas pada tempat tugas baru.

SKP Guru yang telah disusun harus dinegosiasikan dan disetujui, untuk

selanjutnya ditetapkan oleh PejabatPenilai sebagai kontrak kerjayang

harus ditanda-tangani oleh kedua belah pihak (Pejabat Penilai dan

Guru dan/atau yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan

fungsi sekolah/madrasah)dan digunakan sebagai dasarPPK. Jika SKP

Guru yang telah disusun tidak disetujui oleh Pejabat Penilai maka

keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilaidan bersifat

final.


c. Unsur-unsur SKP

1. Kegiatan Tugas Jabatan

Uraian tugas jabatan guru, kepala sekolah, dan guru yang diberi

tugas tambahan mengacu kepada unsur utama dan unsur

penunjang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan

Angka Kreditnya, serta berkaitan dengan visi misi sekolah dan

Rencana Kerja Tahunannya (RKT).

2. Angka Kredit

Angka Kredit yang dimasukkan ke dalam formulir SKP adalah

target angka kredit yang akan dicapai untuk setiap uraian tugas

jabatan yang meliputi beberapa butir kegiatan dalam 1 (satu)

tahun berjalan. Angka Kredit kegiatan tugas jabatan yang akan

dilaksanakan meliputi angka kredit untuk unsur utama dan angka

kredit untuk unsur penunjang.

d. Target Dalam SKP

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap

pelaksanaan tugas jabatan. Target yang akan dicapai diwujudkan

dengan jelas sebagai “ukuran prestasi kerja”, baik dari aspek

kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya.

1) Kuantitas (Target Output), dalam menentukan Target Output (TO)

dapat berupa dokumen, konsep, naskah, surat keputusan, paket,

laporan, dan lain-lain. Contoh :

a) Laporan dan Evaluasi Penilaian Kinerja guru kelas/mata

pelajaran dengan kolom persetujuan antara penilai PK Guru

dan guru yang dinilai;

b) Format Hasil Sebelum Pengamatan, Selama Pengamatan, dan

Setelah Pengamatan;


c) Format Hasil Pemantauan dan Jurnal Hasil Pemantauan (jika

ada);

d) Format Hasil Nilai per Kompetensi yg memuat skor per

indikator dalam satu kompetensi, untuk semua kompetensi

(misal untuk guru kelas/mata pelajaran adalah 14 kompetensi

Kuantitas terkait dengan tugas kepala sekolah

a) Hasil PK Kepala Sekolah;

b) Rencana Kerja Tahunan Sekolah dan realisasinya; dan

c) Laporan hasil pelaksanaan pengelolaan kesiswaan, kurikulum,

sarana dan prasarana, hubungan dengan masyarakat,

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan

pembiayaan sekolah

Kuantitas terkait dengan target

kegiatan pengembangan diri yang dapat berupa diklat fungsional

dan kegiatan kolektif guru. Target outputnya adalah laporan hasil

kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru sesuai

dengan jumlah dan jenis kegiatan yang dilakukan.

Contoh:

Silvi S.Pd, seorang guru SD Kencana Ungu, melaksanakan

kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan kolektif guru di KKG

dengan mengambil 5 (lima) paket kegiatan dengan topik yang

berbeda. Dengan demikian, target output dari Silvi adalah 5 (lima)

laporan hasil kegiatan sesuai dengan topiknya.

2) Kualitas (Target Kualitas), dalam menentukan Target Kualitas (TK)

harus memprediksi pada mutu hasil kerja yang terbaik, target

kualitas diberikan nilai paling tinggi 100 (seratus). Dengan arti

bahwa angka kredit yang ditargetkan dapat dicapai sepenuhnya.


Contoh :

Khusus untuk target kualitas pelaksanaan pembelajaran adalah

target angka kredit dengan sebutan “baik” atau “amat baik” yang

harus dicapai dalam satu tahun sesuai dengan golongan yang

bersangkutan. Untuk rencana ketercapaian target angka kredit

“baik” atau “amat baik” di dalam target kualitas dicantumkan

angka 100 (seratus).

Contoh :

Penulisan target kualitas untuk pelaksanaan pembelajaran.

Dari contoh atas nama Achmad Peristiwa di atas, target kualitas

yang harus dicapai adalah 100% (seratus persen) yang setara

dengan sebutan “baik” atau “amat baik” pada hasil penilaian

kinerja guru.

Penulisan target kualitas untuk PKB dalam kegiatan

pengembangan diri.

Contoh:

Achmad Peristiwa mengikuti diklat dan kegiatan kolektif guru,

target kualitas yang dicantumkan dalam SKP sebagai berikut.

a) Mengikuti diklat selama 60 jam terkait dengan pembelajaran

berbasis IT memiliki target kualitas 100%;

b) Mengikuti kegiatan kolektif guru dengan 4 paket kegiatan

terkait dengan kegiatan peningkatan kemampuan dalam

penyusunan perangkat pembelajaran memiliki target kualitas

100%

3) Waktu (Target Waktu), Target waktu ditetapkan dengan

memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

setiap uraian kegiatan, misalnya 7 (tujuh) hari, 1 (satu) minggu,

1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, 3 (tiga) bulan, dan seterusnya

sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Contoh:


a) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 12 (dua belas)

bulan.

b) Kegiatan tugas tambahan sebagai kepala sekolah

dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

c) Kegiatan diklat 60 (enam puluh) JP direncanakan dalam kurun

waktu 7 (tujuh) hari.

d) Kegiatan kolektif guru dilaksanakan selama 12 (dua belas)

bulan.

4) Biaya (Target Biaya), dalam menentukan Target Biaya (TB) harus

memperhitungkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk

menyelesalam suatu pekerjaan dalan 1 (satu) tahun, misalnya

ratusan ribu, jutaan, dan lain-lain. Target biaya diisi hanya untuk

kepala sekolah.

Contoh SKP denganKegiatan Tugas Jabatan:

a) Unsur Utama (minimum angka kredit untuk 1 tahun = 22,50)

(1) Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,

mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran,

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian sebagai guru

kelas: AK pembelajaran = AK Kumulatif – AK

Pengembangan Diri – AK Publikasi Ilmiah dan/atau Karya

Inovatif = 22,50 - 1 – 2 = 19,50 AK

(2) Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi

tanggung jawabnya: AK = 5% x 19,50 = 0,98 AK

(3) Melaksanakan kegiatan PKB guru yang meliputi:

(a) mengikuti diklat fungsional Pengembangan Model

Pembelajaran selama 82 jam = 2 AK;

(b) mengikuti kegiatan kolektif guru dengan 5 paket

kegiatan terkait dengan peningkatan kemampuan

dalam membuat perangkat pembelajaran AK = 5

paket x 0,15 = 0,75;


(c) membuat 1 artikel ilmiah dalam bidang pendidikan

formal dan pembelajaran pada satuan pendidikannya

dan dimuat di jurnal tingkat nasional yang

terakreditasi dengan tema “penerapan pembelajaran

tematik dengan teknik bercerita” = 2 AK;

(d) membuat 1 alat peraga dengan kategori kompleks

dengan tema “mengenal cuaca dan musim” = 2 AK.

b) Unsur Penunjang (maksimum 2,25 AK)

Maksimum angka kredit = 10% x AK unsur utama = 2,5

(1) Menjadi pengawas ujian sekolah = 0,08 AK; dan

(2) Menjadi anggota aktif kegiatan kepramukaan = 0,75


Cont

oh S

KP b

agi g

uru

deng

an t

ugas

tam

baha

n Ke

pala

Sek

olah


Contoh 3: SKP bagi Guru yang diberi tugas tambahan sebagai

Kepala Sekolah

Ricky Primanda S.Pd., M.Pd, NIP. 196912101991121088, guru

Ekonomi pada SMK Negeri 69 di Kabupaten Argolawu. Yang

bersangkutan mengajar sejak tahun 1991 dan saat ini pangkat

yang bersangkutan adalah Pembina, golongan ruang IV/a dengan

jabatan Guru Madya. SMKN 69 di Kabupaten Argolawu memiliki 6

ruang kelas dan 2 ruang bengkel produktif. Kondisi saat ini, 2

ruang kelas rusak berat dan fasilitas praktek kurang memadai.

Dari sejumlah guru yang ada di SMKN 69 Kabupaten Argolawu,

sekitar 5 orang guru belum mendapatkan pelatihan implementasi

kurikulum.

Untuk kenaikan pangkatnya ke golongan ruang IV/b, maka Ricky

Primanda harus mengumpulkan 150 angka kredit selama 4 tahun

atau 37.5 angka kredit dalam satu tahun yang terdiri dari minimum

33,75 AK untuk unsur utama dan maksimum 3,75 untuk unsur

penunjang. AK PKB wajib yang harus dipenuhi adalah sekurang-

kurangnya 4 pada kegiatan pengembangan diri dan sekurang-

kurangnya 12 untuk kegiatan publikasi ilmiah dan/atau karya

inovatif yang dikumpulkan dalam 4 (empat) tahun. Jika

diasumsikan pemenuhan untuk AK PKB wajib selama 4 tahun,

maka pengembangan diri tahunannya adalah sekurang-kurangnya

1 AK dan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif tahunannya

sekurang-kurangnya adalah 3 AK.

Target yang dituangkan dalam SKP untuk penilaian pelaksanaan

pembelajaran adalah dengan asumsi nilai PK Guru “BAIK”. Dalam

penyusunan SKP yang bersangkutan pada Januari 2014 kegiatan

tugas jabatan yang dilaksanakan dan angka kreditnya adalah

sebagai berikut.


Kegiatan Tugas Jabatan:

a) Unsur Utama (minimum angka kredit untuk 1 tahun = 33,75)

(1) Melaksanakan pembelajaran;

Minimum AK = AK Kumulatif – AK Pengembangan Diri –

AK Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif

AK = 33,75 - 1 - 3 = 29,75

(a) merencanakan dan melaksanakan pembelajaran,

mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran,

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian (25%).

AK dalam melaksanakan pembelajaran sebagai guru

adalah : 25% x 29,75 = 7,44

(b) melaksanakan tugas menjadi kepala sekolah (75%)

AK melaksanakan Tugas sebagai Kepala Sekolah

adalah: 75% x 29,75 = 22,31

Dengan rincian program sesuai dengan RKT sekolah,

misalnya:

- merenovasi 2 ruang kelas

- pengadaan fasilitas praktik

- melatih 5 orang guru dalam melaksanakan

kurikulum.

(2) Melaksanakan kegiatan PKB guru yang meliputi:

(a) mengikuti 1 (satu) kali diklat implementasi kurikulum

selama 52 jam = 1 AK;

(b) mengikuti 4 (empat) kegiatan MKKS tingkat

Kabupaten = 1 AK

(c) membuat 1 (satu) karya tulis berupa laporan hasil

penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya,

diseminarkan di sekolahnya, dan disimpan di

perpustakaan sekolahnya dengan tema “Efektivitas

Pemanfaatan Media yang Digunakan oleh Guru dalam


Pembelajaran Matematika di SMK Negeri 69 di

Kabupaten Argolawu” = 4 AK

(d) membuat artikel ilmiah dalam bidang pendidikan dan

dimuat/ dipubilkasikan dalam Jurnal Tingkat Nasional

yang terakrediatasi dengan tema “Peningkatan

Kinerja Guru dalam Manajemen Pengelolaan Kelas

melalui Supervisi Klinis di SMK Negeri 69 di Kabupaten

Argolawu” = 2 AK

b) Unsur Penunjang (maksimum 3,75 AK)

(1) Menjadi tutor/pelatih/instruktur dalam Pelatihan K-13 utk

Guru Sasaran selama 52 JP = 1,04 AK

(2) Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit tingkat

Kabupaten menilai 30 DUPAK = 1,20 AK

(3) Menjadi pengawas ujian nasional = 0,08 AK


3. Penilaian Ketercapaian SKP

Proses dan Prosedur Penilai dalam SKP

Pelaksanaan PPK dilakukan dengan cara menggabungkan antara unsur

penilaian SKP dan unsur penilaian perilaku kerja.Masing-masing unsur

berkontribusi dalam PPK dengan rincian yaitu penilaian SKP sebesar 60%

(enam puluh persen) dan Penilaian Perilaku Kerja sebesan 40% (empat

puluh persen) sebagaimana formulir PPK pada Lampiran 6. Nilai PPK

dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

91 – ke atas : Sangat Baik

76 – 90 : Baik

61 – 75 : Cukup

51 – 60 : Kurang

50 – ke bawah : Buruk

a. Penilaian SKP Guru

Penilaian SKP Guru merupakan penilaian terhadap seluruh tugas

jabatan dan target yang harus dicapai selama kurun waktu tertentu

dengan aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya.Adapun format

penilaian SKP Guru adalah sebagai berikut:

Prosedur penilaian SKP dalam format di atas mengikuti tata cara

pengisian sebagai berikut.


1) Kolom 1 sampai 7 diisi dengan memindahkan dari SKP yang telah

disetujui oleh atasan langsung.

2) Kolom 8 diisi dengan hasil perolehan angka kredit berdasarkan

tata cara sebagaimana diatur dalam Permenneg PAN dan RB

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan

Angka Kreditnya.

3) Kolom 9 diisi dengan Realisasi Output (RO) yang telah dihasilkan

untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan yang dihitung

berdasarkan rumus sesuai dengan Perka BKN No. 1 Tahun 2013.

Realisasi Output

Penilaian SKP = ----------------------------- X 100

(Aspek Kuantitas) Target Output

Contoh : Achmad Peristiwa di atas di dalam target pelaksanaan

pembelajarannya, ia harus memenuhi 1 (satu) buah laporan hasil

PK Guru. Dalam realisasinya yang bersangkutan dapat memenuhinya.

Maka perhitungan penilaian SKP aspek kuantitasnya adalah:

1 laporan

Penilaian SKP = ----------------------------- X 100 = 100

(Aspek Kuantitas) 1 laporan

4) Kolom 10 diisi dengan Realisasi Kualitas (RK) yang telah dihasilkan

untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan yang dinilai.

Penilaian pada RK dikaitan dengan ketercapaian hasil penilaian

kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang telah

direncanakan dengan rumus perhitungan sebagai berikut.


5) Kolom 11 diisi dengan Realisasi Waktu (RW) yang telah digunakan

untuk masing-masing kegiatan tugas jabatan yang dinilai.

• Perhitungan persentase tingkat efisiensi waktu dari target

waktu.

• Jika kegiatan tidak dilakukan maka realisasi waktu 0 (nol).

• Jika aspek waktu yg tingkat efisiensinya ≤ 24 % maka

perhitungan realisasi aspek waktu adalah:


Dalam melakukan penilaian SKP Guru, pejabat penilai perlu

memperhatikan hal-hal berikut ini:

1) Penilaian Tugas Jabatan

Tugas jabatan bagi guru sebagaimana dijelaskan dalam

Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang jabatan

fungsional Guru dan Angka Kreditnya mencakup:


a) Unsur utama:

Penilaian unsur utama dilakukan dengan menggunakan sistem

penilaian kinerja guru (PKG) berdasarkan Permendikbud

Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

b) Unsur Penunjang:

Penilaian unsur penunjang dilakukan sesuai dengan ketentuan

pada Permenneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009 tentang

jabatan fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan angka

kreditnya ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.

2) Penilaian Tugas Tambahan

Penilaian tugas tambahan diberikan jika guru yang bersangkutan

mendapatkan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan

langsungnya yang tidak mendapatkan angka kredit, misalnya:

mengelola dana BOS, mengelola blockgrant, menjadi panitia

pembangunan sekolah, dan sebagainya. Penilaian dilakuan

dengan memberikan bukti surat keterangan yang ditandatangani

oleh atasan langsungnya sebagaimana pada lampiran 3.

Hasil penilaian tugas lain tersebut dinilai sebagai bagian dari

capaian SKP Guru. Pemberian nilai tugas lain tersebut

dilaksanakan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut;

No Tugas Tambahan Nilai

1Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak I (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan

1

2Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan.

2

3Tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih.

3

3) Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP


Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kerja dengan cara membandingkan antara realisasi kerja

dengan target. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan

sebutan sebagai berikut:

91 – ke atas : Sangat Baik

76 – 90 : Baik

61 – 75 : Cukup

51 – 60 : Kurang

50 – ke bawah : Buruk

Penandatangan hasil penilaian capaian SKP dilakukan oleh pejabat

penilai pada formulir penilaian SKP. Adapun contoh Penilaian dan

Penandatanganan Capaian SKP adalah sebagai berikut:

a) Contoh Penilaian dan Penandatanganan Capaian SKP bagi

Guru


Jangka W

aktu

Penilaia

n 0

2 J

anuari s

.d.

31 D

esem

ber

2014

0,3

565

Kual/M

utu

Bia

ya

Kual/M

utu

Bia

ya

12

35

78

10

12

13

14

1

Mere

ncanakan d

an m

ela

ksanakan p

em

bela

jara

n,

mengev

alu

asi dan m

enila

i hasil

pem

bela

jara

n

menganalis

is h

asil

pem

bela

jara

n,

mela

ksanakan

tindak lanju

t hasil

penila

ian

9,5

01

Lapora

n

Penila

ian

Kin

erja

100

12

Bula

n-

7,1

31

Lapora

n

Penila

ian

Kin

erja

75

12

Bula

n-

251,0

083,6

7

2M

enja

di W

ali

Kela

s

0,4

81

Lapora

n

Penila

ian

Kin

erja

100

12

Bula

n-

0,3

61

Lapora

n

Penila

ian

Kin

erja

75

12

Bula

n-

251,0

083,6

7

3M

engik

uti

Kegia

tan K

ole

ktif

Guru

dala

m M

eny

usun

Pera

ngkat P

em

bela

jara

n (

0.1

5 A

K/S

ura

t K

ete

rangan d

an L

apora

n K

egia

tan)

4,0

04

Sura

t T

ugas,

Lapora

n

Deskripsi

Hasil

Pela

tihan,

Sertifi

kat

100

12

Bula

n-

4,0

04

Sura

t T

ugas,

Lapora

n

Deskripsi

Hasil

Pela

tihan,

Sertifi

kat

90

12

Bula

n-

266,0

088,6

7

4M

engik

uti

Dik

lat F

ungsio

nal Lam

any

a 3

0 s

.d 8

0

Jam

** (

1 A

K/S

ura

t T

ugas,

Lapora

n D

eskripsi H

asil

Pela

tihan,

Sertifi

kat)

0,1

51

Sura

t K

ete

rangan

dan L

apora

n

Kegia

tan

100

12

Bula

n-

0,1

51

Sura

t K

ete

rangan

dan

Lapora

n

Kegia

tan

100

12

Bula

n-

276,0

092,0

0

5

Mem

buat kary

a tulis

beru

pa lapora

n h

asil

penelit

ian p

ada b

idang p

endid

ikan d

i sekola

hny

a,

dite

rbitk

an/d

ipublik

asik

an d

ala

m m

aja

lah ilm

iah

tingkat kabupate

n/k

ota

.***

(1 A

K/K

ary

a T

ulis

dala

m M

aja

lah/J

urn

al Ilm

iah)

1,0

01

Kary

a T

ulis

dala

m

Maja

lah/J

urn

al Ilm

iah

100

12

Bula

n-

1,0

01

Kary

a

Tulis

dala

m

Maja

lah/J

urn

al Ilm

iah

100

12

Bula

n-

276,0

092,0

0

6M

em

buat A

lat P

era

ga K

ate

gori K

om

ple

ks**

** (

2

AK

/ala

t pera

ga)

2,0

01

Ala

t P

era

ga

100

12

Bula

n-

0,0

01

Lapora

n0

12

Bula

n-

176,0

058,6

7

7M

enja

di P

ela

tih/T

uto

r/In

struktu

r (0

.04 A

K/2

JP

)0,2

010

2 J

P (

bukti

:Sura

t T

ugas,

jadw

al,

Lapora

n)

100

12

Bula

n-

0,2

010

2 J

P (

bukti

:Sura

t T

ugas,

jadw

al,

Lapora

n)

100

12

Bula

n-

276,0

092,0

0

8M

enja

di pengaw

as U

jian S

ekola

h (

0.0

8 A

K/1

SK

)0,0

81

SK

100

1B

ula

n-

0,0

81

SK

100

1B

ula

n-

276,0

092,0

0

9M

enja

di P

enguru

s A

ktif

Asosia

si P

rofe

si (1

AK

/1

SK

)1,0

01

SK

100

12

Bula

n-

1,0

01

SK

100

12

Bula

n-

276,0

092,0

0

JU

MLA

H18,4

113,9

1

II. T

UG

AS

TA

MB

AH

AN

DA

N

KR

EA

TIV

ITA

S :

1(t

ug

as

tam

bah

an

)

(tu

gas

tam

bah

an

)

2(k

re

ati

fita

s)

(kre

ati

fita

s)

86,0

7

(B

aik

)

PE

NIL

AIA

N C

AP

AIA

N S

AS

AR

AN

KE

RJ

AP

EG

AW

AI N

EG

ER

I S

IPIL

……

..,

31 D

esem

ber

....

...

Peja

bat

Penilai,

NIL

AI

CA

PA

IAN

R

EA

LIS

AS

IN

OI. K

eg

iata

n T

ug

as

Jab

ata

nA

KA

K

Nila

i C

ap

aia

n S

KP

Kuant/

Outp

ut

Kuant/

Outp

ut

Drs

. Jo

ha

n E

dy P

rasti

wo

, M

.Pd

196108241986031009

Waktu

91

1

Waktu

PEN

GH

ITU

NG

AN

TA

RG

ET

46


b)

Cont

oh P

enila

ian

dan

Pena

ndat

anga

nan

Capa

ian

SKP

bagi

Gur

u de

ngan

tug

as la

in s

ebag

ai K

epal

a Se

kola

h

Jang

ka W

aktu

Pen

ilaia

n 02

Jan

uari

s.d.

31

Des

embe

r 20

140,

3565

Kual/M

utu

Bia

ya

Kual/M

utu

Bia

ya

12

35

78

1012

1314

1M

elak

sana

kan

Pros

es P

embe

laja

ran

(pak

et

kegi

atan

) **

*2,

381

lapo

ran

PKG

100

12bl

n-

1,78

1la

pora

n PK

G75

12bl

n-

251,

0083

,67

2M

enun

aika

n tu

gas

seba

gai K

epal

a Se

kola

h da

lam

mer

enca

naka

n, m

elak

sana

kan,

mem

onito

r, da

n m

enge

valu

asi k

egia

tan

peng

emba

ngan

se

kola

h(pa

ket k

egia

tan)

****

7,13

1

lapo

ran

PKKS

100

12bl

n5.

000.

000.

000

7,

131

lapo

ran

PKKS

100

12bl

n4.

900.

000.

000

354,

0088

,50

3M

engi

kuti d

iklat

Fun

gsio

nal la

man

ya 1

80 ja

m (

2 AK

/Sur

at T

ugas

, Lap

oran

Des

krip

si H

asil

Pela

tihan

, Ser

tifika

t) **

***

2,00

1

Sura

t Tug

as,

Lapo

ran

Des

krip

si H

asil P

elat

ihan

, Se

rtifik

at10

06

bln

-2,

001

Sura

t Tug

as,

Lapo

ran

Des

krip

si H

asil

Pela

tihan

, Se

rtifik

at

906

bln

-26

6,00

88,6

7

4M

enja

di p

eser

ta p

ada

kegi

atan

ilmia

h (0

,1

AK/S

urat

Ket

eran

gan

dan

Lapo

ran

Per K

egia

tan)

0,10

1Su

rat K

eter

anga

n da

n La

pora

n Pe

r Ke

giat

an10

06

bln

-0,

101

Sura

t Ket

eran

gan

dan

Lapo

ran

Per

Kegi

atan

100

6bl

n-

276,

0092

,00

5M

embu

at la

pora

n pe

neliti

an tin

daka

n ke

las

atau

tin

daka

n se

kola

h (2

AK/

Kary

a Tu

lis d

alam

m

ajal

ah/ju

rnal

ilmia

h)8,

002

Kary

a Tu

lis d

alam

m

ajal

ah/ju

rnal

ilm

iah

100

12bl

n-

8,00

2Ka

rya

Tulis

dal

am

maj

alah

/jurn

al

ilmia

h10

012

bln

-27

6,00

92,0

0

6M

enja

di p

engu

rus

aktif

orga

nisa

si pr

ofes

i (1

AK/S

K)1,

001

SK10

03

bln

-1,

001

Lapo

ran

100

3bl

n-

276,

0092

,00

7M

enja

di tim

pen

ilai a

ngka

kre

dit (

0,04

AK/

Dup

ak)

0,40

10D

upak

100

2bl

n-

0,40

10D

upak

100

2bl

n-

276,

0092

,00

12JU

MLA

H21

,00

20,4

1

II. T

UG

AS

TA

MB

AH

AN

DA

N K

REA

TIV

ITA

S :

1(t

ug

as t

amb

ahan

)

(tu

gas

tam

bah

an)

2(k

reat

ifit

as)

(kre

atif

itas

)

89,8

3

(B

aik)

PE

NIL

AIA

N C

AP

AIA

N S

AS

AR

AN

KE

RJA

PE

GA

WA

I NE

GE

RI S

IPIL

……

..,

31 D

esem

ber

....

...

Pej

abat

Pen

ilai,

NIL

AI

CA

PA

IAN

R

EA

LIS

AS

IN

OI.

Ke

gia

tan

Tu

gas

Jab

atan

AK

AK

Nila

i Cap

aian

SK

P

Kuant/

Outp

ut

Kuant/

Outp

ut

Drs

. T

asp

en

, M

.Pd

1965

0310

198

610

1 00

1

Waktu

911

Waktu

PEN

GH

ITU

NG

AN

TA

RG

ET

46


4. Penilaian Perilaku Kerja

a. Komponen Perilaku Kerja

Penilaian perilaku kerja yaitu penilaian terhadap perilaku kerja Kepala

Sekolah/ Madrasah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium,

Kepala Perpustakaan, Kepala Bengkel, Ketua Program Keahlian, dan

Guru Pembimbing Khusus dalam melaksanakan tugasnya di sekolah.

Penilaian perilaku meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas,

komitmen, disiplin, dan kerjasama.Unsur perilaku kerja yg

mempengaruhi prestasi kerja yg dievaluasi harus relevan dan

berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan guru dan/atau guru

yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah yg dinilai

Uraian pada unsur perilaku kerja adalah sebagai berikut:

NO ASPEK YANG DINILAI

1 Orientasi Pelayanan 2 Integritas 3 Komitmen 4 Disiplin 5 Kerjasama 6 Kepemimpinan

b. Prosedur Penilaian Perilaku Kinerja

Cara menilai perilaku kerja dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat

penilai terhadap guru dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain

yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dinilai. Penilaian

perilaku kerja dapat mempertimbangkan masukan dari Pejabat Penilai

lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Penilaian

perilaku kerja meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas,

komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Bagi guru

dan/atau guru yang mendapatkan tugas lain yang relevan dengan

fungsi sekolah/madrasah, penilaian unsur perilaku kerja hanya pada

aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan


kerjasama, sedangkan aspek kepemimpinan ditujukan pada pejabat

struktural. Bagi guru dengan tugas lain sebagai kepala sekolah, aspek

kepe mimpinan sudah dinilai dalam penilaian kinerjanya, sehingga

tidak perlu dinilai lagi dalam unsur perilaku kerja.

Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutannya:

(1) 91 – 100 = Sangat Baik

(2) 76 – 90 = Baik

(3) 6I – 75 = Cukup

(4) 51 – 60 = Kurang; dan

(5) 50 ke bawah = Buruk.

Penilaian unsur perilaku kerja bagi guru, kepala sekolah, dan guru

yang diberi tugas tambahan disesuaikan dengan perilaku guru dalam

melaksanakan tugasnya di sekolah. sebagai berikut.

Tabel 9: KRITERIA PENILAIAN UNSUR PERILAKU KERJA

NO ASPEK YANG

DINILAI URAIAN

NILAI ANGKA SEBUTAN

1 Orientasi Pelayanan

a Selalu dapat menyelesaikan tugasutama sebagai guru sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya.

91 - 100 Sangat baik

b Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya

76 - 90 Baik

c Adakalanya dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya.

61 - 75 Cukup

d Kurang dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya

51 - 60 Kurang

e Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap

50 ke bawah

Buruk


NO ASPEK YANG

DINILAI URAIAN

NILAI ANGKA SEBUTAN

tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk perserta didik orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya

2 Integritas a Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas sesuai dengan norma dan etika satuan pendidikan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya


b Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam satuan pendidikan dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya tetapi berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya.

76 - 90 Baik

c Adakalanya dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam satuan pendidikan dan kadang-kadang menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya.

61 - 75 Cukup

d Kurang bersikap jujur, kurang ikhlas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam satuan pendidikan dan sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya

51 - 60 Kurang

e Tidak pernah jujur, tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam satuan pendidikan dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya.

50 ke bawah

Buruk

3 Komitmen a Selalu berusaha dengan sungguh sungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana - rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan



NO ASPEK YANG

DINILAI URAIAN

NILAI ANGKA SEBUTAN

pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.

b Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.

76 - 90 Baik

c Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),Bhineka Tunggal Ika dan rencana - rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.

61 - 75 Cukup

d Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.

51 - 60 Kurang

e Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar

50 ke bawah

Buruk


NO ASPEK YANG

DINILAI URAIAN

NILAI ANGKA SEBUTAN

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan

4 Disiplin a Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya


b Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.

76 - 90 Baik

c Adakalanya mentaati peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang- barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik , serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja

61 - 75 Cukup

d Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang- barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan

51 - 60 Kurang


NO ASPEK YANG

DINILAI URAIAN

NILAI ANGKA SEBUTAN

kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.

e Tidak pernah mentaati peraturan perundang undangan dan / atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang- barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja.

50 ke bawah

Buruk

5 Kerjasama a Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan/bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/ satuan pendidikan serta menghargai dan menerima pendapat orang lain,bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama .


b Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja , atasan/bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/satuan pendidikan serta menghargai dan menerima pendapat orang lain , bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

76 - 90 Baik

c Adakalanya mampu bekerja sama dengan rekan kerja, atasan/ bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/satuan pendidikan serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.

61 - 75 Cukup

d Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan/ bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/satuan pendidikan serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang tela h menjadi keputusan bersama.

51 - 60 Kurang


NO ASPEK YANG

DINILAI URAIAN

NILAI ANGKA SEBUTAN

e Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan/ bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi/satuan pendidikan serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain , tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama .

50 ke bawah

Buruk

Penilaian unsur perilaku kerja bagi guru dan/atau guru yang

mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah disesuaikan dengan perilaku guru dalam

melaksanakan tugasnya di sekolah.Nilai perilaku kerja dapat diberikan

paling tinggi 100 jika guru yang bersangkutan sesuai dengan kriteria

yang dijelaskan di atas.Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi

perilaku kerja, pejabat penilai dapat menggunakan formulir buku

catatan penilaian perilaku kerja guru dan/atau guru yang

mendapatkan tugas lain yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasahyang dinilai sebagaimana pada Lampiran berikut.

BUKU CATATAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS

Nama :

NIP :

No Tanggal Uraian Nama/NIP dan Paraf Pejabat Penilai

1 2 3 4

D. Aktivitas Pembelajaran

LK 2.1 : Merancang SKP


Tujuan : Merancang kegiatan dan menuliskan dalam rencana sasaran kerja

pegawai ketika peserta melakukan On

Bahan : LK B.7.2

Contoh rancangan target kinerja guru selama 4 (empat) tahun.

Format SKP

Petunjuk Kegiatan Peserta:

• Secara individu cermatilah dengan teliti contoh rancangan target kinerja

selama 4 (empat) tahun.

• Diskusikan apakah rancangan tersebut logis dan dapat dilakukan.

• Buat rancangan SKP tahun pertama dari rancangan target kinerja 4 tahun.

• Presentasikan hasil kelompok dalam forum

Latihan Soal

1. Sebutkan kompetensi yang memerlukan tindak lanjut untuk peningkatan

dan pengembangan sesuai dengan prioritasnya? Jelaskan alasannya!

2. Berdasarkan hasil penilaian kinerja guru sebutkan indikator kompetensi

yang memerlukan peningkatan?

3. Setelah Anda menganalisis data hasil Penilaian Kinerja Guru dan Evaluasi

Diri apa yang dapat anda simpulkan?

4. Setelah Anda berdiskusi tentang proses dan prosedur PKB, buatlah

rancangan perencanaan PKB berbasis hasil PK Guru


E. Rangkuman

Guru dengan tugas tambahan dalam hal ini Kepala Sekolah perlu memastikan

bahwa pengetahuan dan keterampilan mereka cukup mutakhir agar dapat

melaksanakan tugas utamanya secara efektif dan efisien. Dalam hal ini,

sebagai guru, mereka perlu berpikir dan meningkatkan pengetahuannya, serta

melakukan refleksi apakah kegiatan pembelajaran sudah berjalan dengan baik

dan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta

didik. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa “refleksi” termasuk dalam

proses perencanaan PKB.

diperlukan penyediaan dukungan yang dapat membantu guru dalam

melaksanakan PKB dan menggunakan hasilnya. Penyediaan dukungan

bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan PKB menarik dan hasilnya

berguna untuk membantu guru dalam melaksanakan tugasnya di kelas. Hal ini

sangat berguna untuk menciptakan suasana baru bagi guru yang telah

mengajar di tingkat kelas yang sama selama bertahun –tahun, serta dapat

menambah pengetahuan bagi guru terkait dengan perkembangan kurikulum.

Hal-hal yang dapat membantu guru untuk mempertahankan kinerja yang baik

dalam menjalankan tugasnya adalah, misalnya, dengan mencoba metoda

baru, mempelajari keberagaman peserta didik, mempelajari bagaimana

memberikan solusi kepada peserta didik dalam menghadapi permasalahan

dalam proses pembelajaran, adalah

Selain itu, memastikan bahwa isi/kontan dari kegiatan PKB sesuai dengan

kebutuhan dan minat guru, interaksi antara guru dan sumber belajar sama

pentingnya untuk pelaksanaan kegiatan PKB baik itu modul untuk belajar

mandiri, pedoman yang digunakan oleh kelompok kerja, maupun pelatihan

metodologi oleh instruktur. Institusi pendukung PKB mempunyai peranan

penting dalam menjamin bahwa interaksi tersebut dapat menghasilkan

kegiatan pembelajaran dan pengembangan keprofesian guru yang efektif.

Pengalaman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di negara-

negara lain menunjukkan kesulitan dalam mempertahankan keinginan dan

motivasi guru untuk belajar disaat yang bersamaan mereka harus menjalankan


tuganya mengajar. Mempertahankan motivasi untuk belajar sajan sudah

cukup berat tanpa mencoba menggunakan dan melaporkan hasilnya. Dengan

demikian maka semua institusi yang terkait dengan pengelolaan PKB

bertanggung jawab bagaimana memastikan bahwa semua kegiatan PKB

berhasil dan mencapai tujuan utama, yaitu dengan mengembangkan

kesempatan belajar, motivasi, dan prestasi peserta didik, mengingat bahwa

kemajuan suatu negara tergantung pada prestasi peserta didiknya


DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Peraturan Pemerintah No_46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Negeri Sipil., Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010, tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya., Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Guru Yang Diberi Tugas

Tambahan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014., Badan PSDMPK PMP.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010, Tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya., Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya


LAMPIRAN-LAMPIRAN

• Refleksi

• Rencana Tindak Lanjut

• Dasar Hukum: Soft Copy UU Guru dan Dosen, Permendiknas dan Peraturan

Pemerintah terkait

peningkatan kompetensi sekolah dan pengawas · pdf filekepala sekolah dan pengawas sekolah...

Documents