Pemulihan Matapencaharian

1.1. Matapencaharian dalam Pemulihan Pascabencana

Pendekatan matapencaharian/livelihoods approach dalam pemulihan

pascabencana adalah cara berpikir mengenai tujuan, lingkup dan prioritas untuk

pembangunan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat dan prioritasnya di

pusat pembangunan dan berfokus kepada intervensi pengentasan

kemiskinan/poverty reduction dengan cara pemberdayaan/empowerment

masyarakat miskin untuk membangun kesempatannya, mendukung akses

mereka terhadap aset/sumber daya, dan mengembangkan suatu kebijakan

pemberdayaan dan lingkungan institusional. Penting untuk memiliki langkah-

langkah intervensi matapencaharian dalam tahapan bantuan/relief dan

pemulihan/recovery untuk menjamin transfer ilmu untuk kesiapsiagaan

menghadapi bencana dan pengurangan risiko. (Nivaran Duryog 2009)

Dukungan matapencaharian adalah kunci utama dalam program

pemulihan awal/early recovery (jennifer Worrell). Seiring respon terhadap

bencana beralih dari satu fase ke fase lainnya, pengalaman di masa lalu

menunjukkan adanya celah/gaps dalam melakukan kegiatan pendampingan

korban bencana. Populasi rentan/vulnerable population mengalami tekanan

terbesar ketika celah ini terjadi. Respon berkelanjutan terhadap bencana

menjaga momentum “building back better” sambil mengadopsikan

ketangguhan/resilience dalam masyarakat yang terdampak bencana.

Pemulihan pascabencana harus dainggap sebagai kesempatan untuk

pembangunan, dengan melakukan revitalisasi ekonomi lokal dan meningkatkan

matapencaharian dan kondisi kehidupan. Modal sosial, yang didefinisikan

sebagai fungsi dari kepercayaan, norma sosial, partisipasi, dan jejaring, bisa

menjalankan peranan penting dalam proses pemulihan (Nakagawa, Shaw 2004)

Referensi Jennifer Worrell, Chief, Early Recovery Team, Bureau of Crisis Prevention and Recovery,

UNDP, http://www.un.org.cn/public/resource/c8316166e92f741ea859bd558fd553c1.pdf. Nakagawa Yuko, , Shaw Rajib. “Social Capital: A missing link to disaster recovery.” ,

International Journal of Mass Emergency and Disaster, Volume 22, no. 1. 2004. 5-34. Nivaran and Practical ActionDuryog. “Disaster Resistant Sustainable Livelihoods-A Framework

for South Asia.” 2005. NIVARANDURYOG. “Disaster Risk and Poverty in South Asia, A Contribution to the 2009 ISDR

Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, .” DURYOG NIVARAN, 27 March 2009. Briceno Salvano, Director, “Reducing Disaster Risk: A challenge for development. A Global Report.” UNDP, BCPR , 2004.

UNIDSR, http://www.un.org.cn/public/resource/0734b3f8b5627a6a0982f039afd53e68.pdf

Membantu Matapencaharian dalam Pemulihan Pascabencana

1.1. Konsep Pemulihan Matapencaharian

Pendekatan Matapencaharian berkelanjutan

Matapencaharian berkelanjutan/sustainable livelihood dicapai melalui

akses terhadap beragam sumberdaya yang diperlukan matapencaharian (alam,

ekonomi, manusia dan modal sosial) yang dikombinasikan dalam rangka

pencapaian strategi matapencaharian yang berbeda (intensifikasi pertanian,

diversifikasi matapencaharian dan migrasi). Inti dari kerangka kerja ini adalah

analisis mengenai kisaran organisasi formal dan informal serta faktor-faktor

institusional yang mempengaruhi hasil dari pendekatan matapencaharian

berkelanjutan. Landasan dari matapencaharian berkelanjutan yang tahan

bencana terletak pada pengembangan basis aset penting dari setiap kelompok

masyarakat, yaitu sumberdaya keuangan, infrastruktur matapencaharian,

jejaring sosial, sumberdaya alam (tanah, air , dan hutan) dan struktur

pemerintahan untuk mengangkat komunitas keluar dari jerat kemiskinan dan

mengurangi risiko bencana. Pada setiap tahapan, kegiatan untuk menciptakan

masyarakat tangguh bencana selalu mengambil preseden, tujuannya adalah

untuk menjangkau beragam status sosial hingga tingkatan terendah dan

termarjinalkan/berisiko dan memperhatikan isu-isu mengenai gender,

ketidakadilan, dan konflik sosial lainnya. (Duryog Nivaran dan Practical Action

2005)

Pemulihan Perikehidupan yang Berfokus pada Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan akan

menunjukkan bahwa pemerintah akan mengikutsertakan Pengurangan Risiko

Bencana/PRB dalam berbagai rencana dan kebijakan yang dihasilkan dari

departemen-departemen yang berurusan dengan perencanaan nasional,

keuangan, dan badan perencanaan di tingkat provinsi dan akan mengawasi “

level of mainstreaming” dengan melibatkan indikator-indikator yang relevan. Ini

berarti bahwa pengentasan kemiskinan, pembangunan pedesaan; pembangunan

infrastruktur, dan dokumen-dokumen perencanaan fisik, policy paper, dan

strategi implementasi akan mengikutsertakan PRB didalamnya (termasuk aspek

lingkungan dan ekologi). Pada dasarnya rencana-rencana ini harus tahan

bencana; mengikutsertakan pengurangan risiko merupakan fondasi penting yang

membentuk landasan dari rencana/kebijakan. Rencana-rencana harus

bermaksud mengurangi risiko -secara ekonomi, sosial, dan geografis- lebih

penting lagi tidak menciptakan kondisi-kondisi untuk terbentuknya risiko lain

(Nivaran Duryog, 2009).

1.2. Prinsip-Prinsip Pemulihan Matapencaharian Berkelanjutan

Inti dari pendekatan matapencaharian adalah suatu susunan prinsip-

prinsip yang menggarisbawahi praktik terbaik dalam setiap intervensi

pembangunan. Prinsip-prinsip berikut menggarisbawahi pendekatan

matapencaharian berkelanjutan yang dilakukan oleh Departement For

International Development(DFID) dan lembaga lainnya

(a). Berintikan masyarakat/people centered; fokus kepada prioritas-prioritas

masyarakat miskin, memahami perbedaan antar kelompok masyarakat

dan bekerja bersama mereka dengan suatu cara yang sesuai bagi strategi

matapencaharian mereka, lingkungan sosial dan kemampuan untuk

menyesuaikan diri pada level praktis, ini berarti bahwa pendekatan :

Dimulai dengan analisis mengenai matapencaharian masyarakat

dan bagaimana semua itu berubah seiring waktu;

Melibatkan masyarakat secara penuh dan menghargai pendapat

mereka;

Fokus kepada dampak dari beragam kebijakan dan kesepakatan

institusional mengenai masyarakat/rumahtangga juga terhadap

dimensi-dimensi kemiskinan yang mereka definisikan;

Memberikan penekanan pada pentingnya mempengaruhi

kebijakan dan kesepakatan institusional ini sehingga kebijakan

dan peraturan ini berpikah pada masyarakat miskin (langkah

kuncinya adalah partisipasi politk masyarakat miskin);

Bekerja untuk membantu masyarakat mencapai tujuan

matapencaharian mereka.

(b). Responsif dan partisipatif; mendengarkan dan bertindak terhadap

prioritas-prioritas matapencaharian yang diidentifikasi oleh masyarakat

miskin.

(c). Multi-level; bekerja pada berbagai tingkatan untuk mengurangi

kemiskinan-menjamin realitas di tingkat mikro sampai kepada pembuat

kebijakan-kebijakan dan menciptakan kondisi lingkungan berdaya, juga

struktur di tingkat makro mendukung masyarakat untuk bangkit dengan

kekuatannya sendiri.

(d). Dilaksanakan dalam kerjasama; dengan sektor publik dan swasta.

(e). Berkelanjutan; menyeimbangkan perekonomian, institusional, sosial, dan

kelestarian lingkungan.

(f). Dinamis; mengenali kebiasaan dinamis dari strategi-strategi

matapencaharian dan merespon secara fleksibel terhadap situasi yang

berubah-ubah di masyarakat.

(g). Dibangun atas kekuatan; bekerja untuk membangun kapasitas

masyarakat miskin -kemampuan, pengetahuan, dan sumberdaya-

daripada hanya memperhatikan kebutuhan mereka.

(h). Menyeluruh; memahami realita kompleks dari matapencaharian

masyarakat miskin daripada hanya melakukan pendekatan secara

sektoral atau teknis. Kerangka kerja matapencaharian membantu

mengorganisasi beragam faktor yang membatasi atau mendorong

masyarakat dan menunjukkan bagaimana semua ini berhubungan satu

dengan lainnya. Tidak dimaksudkan untuk sebagai model eksak dari

realitas di dunia, juga tidak berarti menyarankan para pemangku

kepentingan mengadopsi pendekatan sistemik bagi penyelesaian

masalah. Tetapi, mengaspirasi untuk menyiapkan cara berfikir mengenai

matapencaharian yang dapat ditata dan membantu meningkatkan

efektifitas pembangunan.

Tidak sektoral dan bisa diaplikasikan di seluruh wilayah geografis

dan kelompok sosial.

Mengenali beragam pengaruh pada masyarakat, dan berusaha

memahami hubungan antara beragam pengaruh ini dan dampak

kolektifnya terhadap matapencaharian.

Mengenali beragam aktor yang terlibat (mulai dari sektor swasta

hingga menteri di level pusat, dari organisasi berbasis komunitas

hingga pemerintahan otonomi daerah yang baru dibentuk).

Memahami beragam strategi matapencaharian yang diadopsi oleh

masyarakat untuk mengamankan matapencaharian mereka.

Berusaha mencapai hasil matapencaharian yang beragam,

menentukan dan dinegosiasikan oleh masyarakat itu sendiri.

1.3. Kerusakan dan Pengkajian

Penilaian untuk mendukung pemulihan matapencaharian harus

menyertakan empat aspek (China, 2008).

(1) Pengkajian kerusakan; pemulihan berkelanjutan dan rencana-rencana

rekonstruksi juga pendekatan-pendekatan implementasi dalam respon

terhadap bencana dipandu oleh pengetahuan tertentu mengenai

kerusakan, baik yang dapat dihitung maupun yang tidak dapat dihitung.

Hasil estimasi kerusakan memberikan landasan untuk proyeksi kebutuhan

keuangan bagi pembangunan kembali dan menentukan prioritas serta

fokus. Oleh karena itu, pengkajian kerusakan yang akurat dan rencana

tindak yang komprehensif dalam konteks kebutuhan keuangan minimum,

kapasitas yang diperlukan, dan prioritas memiliki korelasi yang kuat.

(2) Pengkajian risiko; partisipasi dari masyarakat terdampak dalam

pengkajian risiko adalah penting. Karena berfungsi sebagai proses

pengajaran bagi komunitas untuk mengetahui bahaya yang mengintai

mereka dan potensi risiko di lingkungan mereka.

(3) Pemetaan kapasitas; pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi

menyempurnakan prosedur-prosedur baru, mengenalkan alat-alat baru,

dan diperlukan untuk bekerja dengan tim multi-disiplin. Efisiensi dan

efektifitas dari operasi-operasi terdahulu tergantung kepada kompetensi

dan kemampuan lembaga-lembaga yang potensial untuk melaksanakan

pekerjaan tersebut. Temuan dari kegiatan pemetaan membantu

menentukan kisaran kebutuhan pelatihan teknis, dan alokasi sumberdaya

yang sesuai untuk capacity building.

(4) Pengkajian kerentanan; biasa dilakukan untuk menciptakan suatu

pemahaman mengenai kerentanan sosial dan ekonomi dalam konteks

siapa, kenapa, apa, dan bagaimana.

Bagaimana memastikan usaha-usaha rekonstruksi mampu mencapai

sasaran sektor sosial dan ekonomi yang paling memerlukan bantuan?

Faktor-faktor sosio-kultural disertakan dalam semua metodologi

pengkajian.

Representasi seimbang dan partisipasi dari komunitas etnis minoritas

dalam perencanaan dan implementasi.

Penggunaan metodologi dan materi yang sensitif terhadap budaya;

bahasa, pendekatan, pilihan materi.

Memastikan semua lembaga sensitif terhadap gender, budaya dan isu-isu

HAM dari komunitas spesifik.

Point-point yang menjadi perhatian penting dalam pengkajian

matapencaharian terhadap korban bencana menurut ALNAP

Analisis baseline penting dilakukan dalam memahami kenapa masyarakat

berada dalam kondisi rentan, risiko yang mereka hadapi dan bagaimana

mereka menanggulanginya.

Pengkajian kebutuhan harus dikoordinasikan, lebih disukai nila multi-

lembaga, dan didasarkan pada metodologi yang tepat dengan

menggunakan bukti-bukti empiris.

Pengkajian harus mempertimbangkan kelompok-kelompok yang memiliki

kebutuhan khusus, dan harus menarik perhatian terhadap mereka.

Dampak dari harga makanan yang melambung tinggi terhadap

matapencaharian masih terus dianggap remeh.

Malnutrisi akut bisa menjadi salah-satu indikator yang dapat diandalkan

mengenai tarap dari suatu krisis, apabila tidak dipahami dengan benar,

bisa memberikan informasi salah kepada bantuan kemanusiaan. (Collins

2001)

Referensi BeckTony. Learning Lessons from Disaster Recovery: The Case of Bangladesh. http://wwwwds.

worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/05/05/000012009_200505 05121919/Rendered/PDF/321970HMU0110bangladesh.pdf,: World Bank, 2005.

ChinaPeople's Republic ofBeijing. Workshop Synthesis on International Workshop on Post Earthquake Reconstruction Experiences. United Nation in China and the Ministry of Commerce of People'sRepublic of China, 2008. http://www.un.org.cn/public/resource/1ebcf0e9980429f519eeec9727152b9d.pdf, October 11, 2009 Accessed.

HedlundKerren. “Slow-onset Disasters: Drought and Food and Livelihoods Insecurity – Learning from Previous Relief and Recovery Responses.” 2007. http://irp.onlinesolutionsltd.net/outfile.php?id=317&href=http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/submissions/200909010615_general_drought_livelihood.pdf ,2009 October 10 accessed .

NIVARANDURYOG. “Disaster Risk and Poverty in South Asia, A Contribution to the 2009 ISDR Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, .” DURYOG NIVARAN, 27 March 2009.

Nivaran and Practical ActionDuryog. “Disaster Resistant Sustainable Livelihoods-A Framework for South Asia.” 2005.

“Reducing Disaster Risk: A challenge for development. A Global Report.” UNDP, BCPR , 2004. “What are livelihoods approaches?” ELDIS. http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoodsconnect/ what-are-livelihoods-approaches October 10, 2009, accessed

Merencanakan Pemulihan Matapencaharian Berkelanjutan

Menurut CONSRN 2006, ada enam elemen strategi pemulihan

matapencaharian yaitu meningkatkan kebijakan dan institusi; menyediakan aset

fisik yang sesuai; memperbaiki lingkungan; menyediakan bantuan keuangan yang

sesuai; meningkatkan kapasitas dalam mendukung matapencaharian komunitas,

pengelolaan pesisir yang bertanggungjawab; membangun kembali aset-aset

sosial (ISDR, 2009).

Meningkatkan Kebijakan dan Institusi

Tujuannnya adalah mengembangkan kebijakan dan institusi yang

responsif dan teratur dengan baik di tingkat nasional dan lokal, yang melibatkan

komunitas dan mengakui kebutuhan tingkat lokal dalam perencanaan,

monitoring, dan regulasi. Kebijakan implementasi yang berkelanjutan dan

penegakannya membutuhkan elemen-elemen sebagai berikut

Respon terhadap isu-isu ysng berkaitan dengan kebijakan yang ada

sebelum terjadi bencana.

Mengatasi praktik-praktik yang tidak berkelanjutan, meningkatkan

keamanan masyarakat miskin dan menurunkan kerusakan terhadap

lingkungan.

Institusi lokal dan nasional yang kuat serta mampu melaksanakan amanat

yang diembannya dengan dukungan penuh dari masyarakat lokal.

Elemen strategis untuk mendukung visi ini adalah

Tentukan tujuan kebijakan dengan jelas, maksudnya adalah untuk

memastikan reformasi kebijakan yang berkaitan dengan pemulihan

dalam matapencaharian didasarkan pada pemahaman isu-isu nasional

dan lokal serta direncanakan dalam kerangka waktu yang realistis.

Termasuk di dalamnya rehabilitasi kebijakan spesifik di tingkat nasional

dan lokal yang dipimpin oleh masyarakat terdampak dan memiliki

partisipasi dari pemangku kepentingan; dan tujuan kebijakan yang jelas.

Perkuatan majemen institusi

Mendorong majemen matapencaharian terintegrasi sebagai proses untuk

fasilitasi diskusi antar pemangku kepentingan.

Dalam rangka mengkaji isu-isu yang muncul dari hubungan kemiskinan-

matapencaharian-risiko, dan menggerakan kebijakan dan kerangka kerja kepada

praktik sebenarnya. Terdapat kebutuhan untuk secara terus-menerus

mempertahankan diskusi pada posisi terdepan. Proses yang sedang dilakukan

harus menghasilkan pengaturan dalam setiap tingkatan termasuk pengurangan

risiko bencana dalam rencana pembangunan, mengalokasikan sumberdaya

untuk implementasi dan memastikan agar semua terlaksana. Beberapa saran

untuk maju ke arah itu adalah

Lobbying dan menyediakan sumberdaya untuk membangun awareness

dan formulasi kebijakan hingga implementasi.

Dibangun diatas praktik-terbaik yang bisa ditemukan dikawasan,

metodologi yang direkomendasikan untuk pendekatan menyeluruh bagi

matapencaharian yang tahan risiko bencana (termasuk diantaranya

adalan pembiayaan mikro, asuransi, dll).

Fasilitasi penelitian mengenai pengembangan indikator dan metodologi

sederhana untuk menyertakan pengurangan risiko bencana ke dalam

perencanaan pembangunan. Ini berarti juga memasukkan cara-cara

bagaimana merencanakan dan melakukan implementasi

matapencaharian yang aman dan berkelanjutan.

Tetap melakukan advokasi pemerintahan terdesentralisasi seakan

tanpanya pengurangan risiko bencana di tingkat lokal tidak akan mungkin

terlaksana (Pengurangan Risiko Bencana/PRB berbasis masyarakat). Sulit

untuk megharapkan bahwa matapencaharian aman akan ada bila

masyarakat lokal tidak diajak berkonsultasi. Meskipun, terdapat bukti-

bukti akan tren ini, masih sulit untuk menemukan yang sedang

dipraktikan dengan benar. Bagi inisiatif yang sedang berjalan, harus

melewati jalan yang panjang untuk melalui proses ini agar benar-benar

efektif. Ini harus diimplementasikan secara benar untuk mainstreaming

matapencaharian. penekanan mengenai tingkat desentralisasi untuk

memasukkan pengurangan risiko dalam rencana pembangunan mereka

akan membutuhkan lobbying dan capacity building dalam konteks

sumberdaya dan pelatihan.

Bangun kapasitas implementasi organisasi, NGO dan CBO mengenai

program-program pengentasan kemiskinan. Lembaga bantuan

kemanusiaan perlu capacity building mengenai program-program

matapencaharian dan matapencaharian tangguh bencana; kapasitas

lembaga-lembaga pembangunan perlu dibangun dengan

mengikutsertakan pengurangan risiko bencana dalam program-program

mereka.

Metodologi-metodologi sederhana dan tools sulit ditemukan saat ini. Tapi

ada best practices yang bisa dijadikan acuan.

Menyediakan Aset Fisik yang Sesuai

Untuk menjamin aset fisik yang sesuai dan tersedia bagi korban dengan

tepat waktu, cara yang adil untuk menggantikan yang hilang sambil memastikan

penggunaan sumberdaya alam yang berkelanjutan di masa depan.

Memperbaiki Lingkungan Alam

Agar memiliki akses yang sama terhadap input dan sumberdaya alam

yang dikelola secara berkelanjutan dimana matapencaharian mereka berada.

Menyediakan Mekanisme Finansial yang Sesuai

Untuk menjamin mekanisme finansial yang sesuai tersedia bagi mereka

yang terkena dampak bencana.

Membangun Kapasitas Manusia

Untuk meningkatkan matapencaharian masyarakat dan pengelolaan

sumberdaya pesisir yang bertanggung jawab agar dikelola dalam cara yang

berkelanjutan supaya menguntungkan seluruh komunitas. Tujuan spesifiknya

harus menyertakan

Meningkatkan dan diversifikasi matapencaharian pengguna sumberdaya

pesisir;

Meningkatkan efisiensi rehabilitasi investasi melalui penjaminan

konservasi natural barriers, yang juga berfungsi sebagai perlindungan;

Untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan dari sumberdaya alam

dimana matapencaharian masyarakat bergantung;

Untuk menjamin konflik antar kelompok dapat diselesaikan;

Untuk memastikan dipenuhinya kebutuhan masyarakat miskin, kelompok

marjinal, dan petani kecil.

Bagun Kembali dan Perkuatan Aset Sosial

Sumberdaya dan jaringan dimana masyarakat terdampak memancing dan

komunitas budidaya perikanan menggantungkan tujuan strategi

matapencahariannya dan kondisi psikososial untuk menjamin perkembangan

komunitas dan organisasi berbasis komunitas yang diberdayakan untuk ikut serta

dalam perencanaan pasca tsunami dan kegiatan rehabilitasi :

Pemberdayaan komunitas-komunitas.

Bangun kembali dan perkuatan organisasi berbasis komunitas.

Mendorong konsultasi dan partisipasi dari pemangku kepentingan.

Referensi “Adapted from Rehabilitation of Fisheries and Aquaculture in Tsunami Affected

Countries in Asia.” RAP Publication. 2005. http://irp.onlinesolutionsltd.net/outfile.php?id=451&href=http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/publication/Tsunami%20Reocvery/rehab%20of%20fisheries%20%20FAO%20-%20tsunami.pdf.

BeckTony. Learning Lessons from Disaster Recovery: The Case of Bangladesh. http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/05/05/000012009_20050505121919/Rendered/PDF/321970HMU0110bangladesh.pdf,: World Bank, 2005.

NIVARANDURYOG. “Disaster Risk and Poverty in South Asia, A Contribution to the 2009 ISDR Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, .” DURYOG NIVARAN, 27 March 2009.

“Regional Workshop: One Year Later-The Rehabilitation of Fisheries and Aquaculture in

TsunamiAffected Countries in Asia.” Worldfish. 2008 年August月. http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/publication/Tsunami%20Reocvery/rehab%20of%20fisheries%20-%20FAO%20-%20tsunami2.pdf , October 10, 2009 accessed

Strategi Intervensi Untuk Pemulihan Matapencaharian Berkelanjutan

1.1. Strategi Intervensi

Intervensi harus berdasarkan pada pemahaman menyeluruh mengenai

permasalahan, tujuan program yang jelas dan analisa dari opsi-opsi respon dan

risiko yang menyertainya. Keputusan untuk meyediakan makanan, uang,

kombinasi dari keduanya atau dalam bentuk lain harus didasarkan pada analisis

permasalahan yang obyektif dan tujuan yang jelas. Titik awal untuk intervensi

harus merupakan pemahaman yang lebih jelas mengenai matapencaharian dari

rumah tangga dan bagaimana hal ini bisa didukung. Area yang dekat dengan

matapencaharian masyarakat miskin -seperti upah buruh pertanian, akses

terhadap sumber daya alam dan aset-aset produksi, dan akses terhadap kredit-

kredit non profit- bisa menjadi titik awal yang bermanfaat. Laporan dari Bureau

for Crisis Prevention and Recovery (BCPR) menyatakan bahwa intervensi yang

dapat mengurangi kemiskinan dan kerentanan bencana pada saat bersamaan

adalah

Perkuatan dan diversifikasi matapencaharian.

Mendorong investasi asing yang yang bertanggung jawab dan

menciptakan lapangan pekerjaan.

Pendekatan yang partisipatif dan fleksibel terhadap perencanaan

urban/urban planning.

Membangun keamanan sosial/social security termasuk akses terhadap

kesehatan dan pendidikan.

Membantu menyediakan mekanisme tanggung renteng risiko/risk

spreading mechanism bagi mereka yang diabaikan oleh perusahaan

asuransi.

A. Lapangan Pekerjaan

Suatu keharusan untuk mengembalikan masyarakat pada pekerjaannya

secepat mungkin untuk menghindari kondisi kemiskinan kronis yang ada dan

memburuk di banyak daerah yang terdampak bencana. Sebagai tambahan, kami

juga khawatir akan masa depan dari pengangguran berkepanjangan yang menuju

kepada kemunduran jangka panjang terhadap pembangunan. (Juan Somavia,

Direktur ILO, 2005)

Beragam pengalaman mengenai pemulihan pascabencana di masa lalu

menunjukkan bahwa “build back better” berarti “kembali bekerja”. Bagi

kelompok masyarakat miskin dan rentan, bencana berarti matapencaharian

mereka dirampas, mereka kehilangan pekerjaan, kesempatan mendapat

penghasilan, dan bila mereka bergerak di bidang pertanian berarti kehilangan

tanaman pertanian, panen, peralatan dan hasil. Bagi mereka bekerja bukan

merupakan sekedar pre-eksisting destination tetapi sebagai alat-alat

penghidupan yang harus dipulihkan. Pekerjaan dalam rehabilitasi dan

rekonstruksi adalah multi-dimensi, tantangannya pada berbagai tingkatan baik

secara institusi dan individu. Beragam intervensi diperlukan untuk pekerjaan di

sektor formal dan informal agar dapat mengakomodir berbagai kelompok

pekerja. Bencana sering kali menambah jumlah pekerja rentan yang masuk

kembali ke bursa kerja dan membutuhkan bantuan khusus. Karena alasan ini

intervensi lapangan pekerjaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi harus

dimasukka dalam penyusunan kebijakan dan perkuatan melalui pemberdayaan

institusi/institutional capacity building dan rancangan program yang peduli.

Inisiatif yang paling umum mengenai kebutuhan khusus yang

berhubungan dengan dunia kerja (Lazarte 2008) :

1. Skema perlindungan sosial untuk kondisi darurat/emergensi

Pemberdayaan pengangguran dan cacat secara reguler.

Skema pekerjaan dalam kondisi darurat temporer.

2. Pemulihan pekerjaan dan matapencaharian

Mengarusutamakan pemulihan pekerjaan dalam investasi

rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pusat pelayanan pekerjaan dalam kondisi darurat/emergensi.

Membuka lapangan pekerjaan dalam kegiatan rehabilitasi dan

rekonstruksi melalui kegiatan pelatihan khusus jangka pendek.

Mencanangkan bantuan pemulihan bisnis (konstruksi,

perdagangan, produksi bahan baku, dll) termasuk SIYB,

pembiayaan mikro/micro finance, BDS, dll.

Perbaikan kapasitas institusi bursa kerja.

Cash for Work

Cash for work/CFW merupakan bagian tetap dari pemulihan awal tsunami

di Aceh. Program CFW ikut andil dalam pemulihan komunitas melalui proyek-

proyek pembersihan dan rekonstruksi. CFW menyediakan pendapatan/income

sementara bagi masyarakat untuk memulai ekonomi lokal dan menyediakan

dukungan bagi pasar. CFW menyediakan sumber pendapatan essensial bagi

banyak partisipan program dan rumah tangganya, CFW merupakan satu-satunya

pendapatan pada bulan-bulan pertama setelah tsunami. CFW memberikan

sumber uang tunai bagi korban tsunami dam membantu pemberdayaan populasi

terdampak untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Laporan lain

menyatakan bahwa CFW memberikan keuntungan secara psikososial dengan

cara memberikan aktivitas produktif bagi korban tsunami dan memberikan

komunitas kesempatan untuk bekerja secara gotong royong.

Tantangan

Kekurangan tenaga ahli teknis, perlengkapan, dan pengiriman alat dan

bahan yang tidak terjadwal merupakan faktor pembatas dalam suksesnya CFW.

Pengiriman upah yang sesuai jadwal seringkali sulit, terutama dalam beberapa

bulan pertama program CFW ketika mekanisme pendukung masih disiapkan.

Basis pembayaran CFW pada awalnya adalah jam kerja tetap yang

biasanya selama delapan jam per hari, dan tidak ada fleksibilitas dalam sistem

kompensasinya, lebih disebabkan oleh kurangnya personil dan kesulitan yang

diantisipasi dalam mengatur hari kerja dengan jam kerja yang berbeda. Ketika

dilakukan sidak, ternyata banyak pekerja yang datang telat dan pulang awal

sehingga mempengaruhi kemajuan proyek CFW.

B. Bantuan Pangan/Food Aid

Contoh bantuan berlandaskan pangan adalah food for work, food for

training, dll. Unsur-unsur penting dari pendekatan matapencaharian berdasarkan

bantuan pangan

Bantuan pangan bisa menyelamatkan hidup (Steering Committee,

2004;WFP, 2006c; C-SAFE, 2007), umumnya ketika distribusi makanan

secara umum seimbang baik dalam gizi(termasuk nutrisi mikro) maupun

kalori(lebih dari 2000kcal). (Duffel et al, 2004)

Bantuan pangan juga bisa mendukung matapencaharian, pemberian

makanan tambahan di sekolah, food for work, bahkan distribusi makanan

secara gratis, bisa digunakan untuk melindungi atau menciptakan aset-

aset matapencaharian yang bisa diandalkan: pendidikan anak, tanah

subur, jalan aspal dll. Distribusi makanan gratis harus mulai di awal,

bertahan lama, dan bisa diandalkan, dan cukup banyak (seperti bantuan

matapencaharian lainnya) untuk berlaku sebagai pengganti

penghasilan/transfer income selama bencana/krisis pangan. (DFID,

2006a)

Ada kekhawatiran bahwa bantuan pangan bisa memiliki dampak penting

pada pasar, menyebabkan penurunan harga. Salah satu hasilnya

merugikan petani yang menjual hasil panennya dengan harga tinggi.

Sektor swasta juga terpengaruh, tanpa bantuan pangan, impor, proses,

perdagangan dan menjual lebih banyak makanan. Tetapi, tidak cukup

banyak bukti untuk mendukung pendapat ini (Maunder, 2006). Jelas

bahwa sangat penting bagaimana bantuan pangan dirancang dan dimana

bahan pangan itu di beli. Distribusi bantuan makanan harus benar-benar

sesuai target -the right people in the right way- dan memiliki tenggat

waktu yang baik agar tidak bentrok dengan panen raya (Jere, 2007;

Hammond et al, 2002). Pembelian bantuan pangan secara lokal maupun

regional mengurangi ongkos dan waktu pengiriman, juga bisa membantu

petani atau supplier lokal. Koordinasi mengurangi risiko dimana

pembelian besar-besaran akan menaikkan harga bahan pangan. (REDSO,

2004 WFP, 2003a)

Ketika terjadi kelambatan dalam respon matapencaharian dan situasi

memburuk, sistem bantuan kemanusiaan cenderung mengandalkan

bantuan pangan, ini akan berubah apabila bantuan kemanusiaan menjadi

lebih baik dalam melidungi matapencaharian selama kondisi darurat dan

seiring pengalaman dengan bentuk bantuan lain juga meningkat.

C. Dana Bantuan Matapencaharian/Livelihood Relief Fund (LRF)

Pelayanan finansial dalam hal ini pembiayaan mikro membantu

masyarakat miskin korban bencana untuk mempercepat proses membangun

kembali perikehidupan dan matapencaharian mereka. Unsur-unsur penting

dalam pembiayaan mikro/micro-finance menurut UNISDR 2005 :

(1) Melalui dampak jangka panjang dari LRF dalam mengurangi kemiskinan

dan mendukung pembangunan berkelanjutan, pembiayaan mikro

mengurangi kerentanan masyarakat miskin terhadap bencana.

(2) Pembiayaan mikro tidak bisa secara mandiri memberikan perlindungan

terhadap bencana. Sehingga harus menjadi bagian dari strategi yang lebih

besar dalam Pengurangan Risiko Bencana.

(3) Setelah terjadinya bencana, pembiayaan mikro bisa secara cepat

menyediakan bantuan/relief, dan kemudian mendorong pemulihan dan

rehabilitasi yang berkelanjutan. Institusi pembiayaan mikro bisa

membantu komunikasi dan koordinasi pasca bencana melalui jaringan

komunitas yang mereka miliki.

(4) Pembiayaan mikro membutuhkan taraf self-management oleh kliennya

dan biasanya berbasis komunitas, kemudian membantu pemulihan

kepemilikan, martabat dan kohesi dari komunitas pascabencana.

(5) Pembiayaan mikro bisa mengurangi biaya keuangan pemulihan pasca

bencana, sambil mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari luar.

Pada waktu yang sama, ternyata bantuan pasca bencana bisa menggangu

pasar, yang pada akhirnya berpotensi menggangu performa pembiayaan

mikro.

(6) Institusi pembiayaan mikro harus memiliki kesiapsiagaan terhadap

bencana dengan mengembangkan rencana menghadapi bencana yang

menjamin daya tahan institusi pembiayaan mikro dan tetap melanjutkan

pelayanannya. Aktifitas pasca bencana harus secara hati-hati

dipertimbangkan untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap

pasar lokal dan institusi pembiayaan mikro itu sendiri.

(7) Untuk megurangi secara signifikan dampak dari bencana terhadap

komunitas, institusi pembiayaan mikro harus menawarkan seperangkat

produk yang fleksibel untuk beradaptasi terhadap kebutuhan dan situasi

khusus.

(8) Jaringan dan/atau kerjasama dengan sektor finansial formal dibutuhkan

dan merangsang likuiditas dan mendukung kapasitas institusional dan

manajerial.

(9) Pembiayaan mikro harus dihubungkan dengan mitigasi bencana,

terutama selama tahap rehabilitasi ketika hubungan antara pemulihan

dan kesiapsiagaan tampak jelas.

(10) Pendidikan mengenai pembiayaan mikro dan mitigasi bencana

diperlukan untuk suksesnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan

dampak bencana.

Perluasan efektifitas pembiayaan mikro dan mengembangkan menjadi

produk berkelanjutan dari Pengurangan Risiko Bencana

Pelayanan pembiayaan mikro belum mencapai hingga area perdesaan

terpencil dan rentan. Ada kebutuhan mendesak untuk segera melakukan

replikasi, pengembangan dan pembuatan produk-produk inovatif dan

menyiapkan jaringan yang berfungsi ketika dibutuhkan.

Produk-produk pembiayaan mikro dianggap berkelanjutan dari sudut

pandang Pengurangan Risiko Bencana adalah ketika pembiayaan mikro

dipertimbangkan sebagai investasi transfer risiko dan berpadu dengan

mitigasi mikro juga asuransi mikro agar bisa menapis lebih banyak risiko

dan mengembangkan lebih banyak inisiatif pemulihan.

Mengembangkan dana stabilisasi bagi institusi pembiayaan mikro untuk

membantu mereka tanggap terhadap permintaan pinjaman dan

pelayanan yang membludak segera setelah terjadi bencana juga

mengembangkan pendekatan berbasis permintaan/demand-driven serta

membuat mereka mandiri.

Menghubungkan masyarakat miskin dan institusi pembiayaan mikro

dengan sistem finansial formal.

Program-program pembiayaan mikro harus menggabungkan kebutuhan

pembangunan dan pemulihan masyarakat miskin (Mihir R. Bhatt, ISDR

2005).

Contoh dari respon berbasis uang tunai/cash based responses termasuk

di dalamnya Bantuan Langsung Tunai/BLT, Cash for work/CFW, menyediakan

uang tunai bagi institusi pembiayaan mikro untuk pinjaman dengan bunga

rendah, dan kupon untuk kebutuhan benih atau ternak. Berikut adalah beberapa

temuan dari hasil evaluasi respon-respon berbasis bantuan tunai terutama yang

berhubungan dengan bencana slow onset/perlahan dan rawan pangan/food

insecurity (ALNAP 2007)

Ketika pasar bisa menyediakan cukup pangan, rawan pangan berarti

akibat tidak adanya daya beli.

Selama masa krisis dari kondisi darurat, uang tunai berikut bahan

makanan merupakan kombinasi yang baik.

Bantuan langsung tunai lebih sesuai untuk kelompok tertentu, seperti

kelompok penggembala/pastoralis.

Analisis pasar yang akurat dan monitoring sangat penting untuk

memastikan bahwa uang tunai yang disediakan bisa memenuhi

kebutuhan seperti yang diperuntukkan. (Oxfam, 2006b; World Bank,

2006a)

Harus ada pengkajian yang realisitis mengenai kapasitas untuk distribusi

bantuan tunai, dan dana yang cukup untuk capacity buiding.

Monitoring dampak disitribusi bantuan langsung tunai harus

memasukkan aspek gender.

Pembiayaan Mikro/Micro-finance

Pembiayaan mikro terbukti sebagai solusi anti-kemiskinan yang bisa

membantu masyarakat miskin meningkatkan kondisi sosial ekonominya melalui

kewirausahaan. Merupakan alat yang sangat berguna dalam membantu

masyarakat miskin untuk mandiri setelah bencana. Pada umumnya, disarankan

bahwa dana untuk dipinjamkan kepada nasabah disediakan sebagai pinjaman

kepada institusi pembiayaan mikro, dan dana untuk pelatihan, pemberdayaan,

instalasi perangkat lunak, dan transfer aset disediakan sebagai hibah. “akses

berkelanjutan kepada pembiayaan mikro membantu pengentasan kemiskinan

dengan cara memberikan penghasilan, menciptakan lapangan pekerjaan,

mengijinkan anak-anak untuk bersekolah, membuat keluarga-keluarga mampu

memperoleh perawatan kesehatan, dan memberdayakan masyarakat untuk

membuat pilihan-pilihan sesuai kebutuhannya” (Kofi Annan, Sekretaris jendral

PBB). Pendekatan dasar akan mengikuti panduan sebagai berikut

Implementasi sistem standar asuransi mikro.

Mengarahkan dana awal untuk digunakan mendampingi lembaga yang

dipilih dalam pengembangan sistem dan sumberdaya manusia yang

diperlukan.

Menyimpang dari panduan pembiayaan institusi pembiayaan mikro

secara normal dengan mau menyediakan sebagian pembiayaan bagi LSM

sebagai bantuan.

Menyimpang dari praktik terbaik pembiayaan mikro yang normal dengan

memperbolehkan partner institusi pembiayaan mikro untuk memberikan

bantuan keuangan kepada nasabah yang mengkombinasikan trasfer aset

(bantuan), pinjaman yang disubsidi dan pinjaman dengan bunga pasar

untuk peroide waktu tertentu, selama masih berada dalam rencana

jangka menengah agar bisa berkelanjutan dan mengikuti praktik terbaik

yang diakui secara umum.

Mengkoordinasikan usaha-usaha diantara para partner dan pemangku

kepentingan yang potensial dalam melaksanakan inisiatif (AIDMI

workshop).

Grameen Foundation di Amerika percaya bahwa pembiayaan mikro

memiliki potensi yang sangat besar, dan masih belum dimanfaatkan, untuk

memainkan peranan penting dalam membantu masyarakat dan komunitas pulih

dari bencana tsunami

Nelayan membutuhkan pinjaman untuk membangun kembali kapal dan

perlengkapan mereka yang rusak atau hilang;

Petani membutuhkan dana untuk menggarap kembali lahan yang

terendam banjir dan membeli ternak serta perlengkapan saprotan;

Pemilik kios dan pedagang perlu mengganti barang dagangan yang

hancur; membeli bahan-bahan dagangan;

Perajin memerlukan uang untuk membeli bahan-baku kerajinan dan alat-

alat produksi.

Melalui Strategi Nasional bagi Pembiayaan Mikro dan perangkat hukum

yang menyertainya, apa yang organisasi inti lakukan dalam bidang kredit mikro

ketika kebijakan-kebijakan berikut digulirkan (Chakrabarti, Kull, Mihir R. Bhatt,

2005)

1. Peranan yang lebih besar dari institusi pembiayaan mikro-swasta dalam

pemberian pelayanan keuangan.

2. Kebijakan keuangan dan kredit yang lebih berorientasi pasar.

3. Tidak adanya partisipasi dari jajaran pemerintahan dalam implementasi

program-program kredit.

4. Penciptaan dan pemberdayaan lingkungan kebijakan yang akan

memfasilitasi meningkatnya partisipasi dari sektor swasta dalam

pembiayaan mikro.

D. Model Kelompok Swadaya/Self Help Group(SHG) dan Model Bank

Swadaya/Self Help Bank

Ini merupakan model pembiayaan mikro yang paling banyak digunakan

dan berkembang. SHG adalah grup informal dari masyarakat yang biasanya kaum

perempuan yang memiliki kesamaan nasib atau keahlian yang kemudian

bergabung membentuk kelompok. Dukungan jejaring dan tekanan rekan untuk

membayar hutang adalah keuntungan utama dalam model SHG yang esensial

untuk pembangunan ekonomi lokal dan perkembangan modal sosial. Model

program linkage Bank SHG adalah Bank Pertanian Nasional dan pembangunan

pedesaan model keuangan mikro (UNISDR 2005).

E. Pertanian

Pemulihan sektor pertanian pascabencana nasional adalah perlombaan

melawan seiring musim tanam sudah ditentukan waktunya. Petani harus panen

dan menanam tanaman baru. Tetapi kondisi tanah bisa berubah karena bencana.

Kesulitan-kesulitan berkisar pada memperoleh tenaga ahli yang dibutuhkan

untuk melakukan pengkajian kerusakan, penggantian aset, pengadaan saprotan

dan asistensi teknis bagi petani.

Program pemulhan dini/early recovery secara lokal lokal untuk petani

telah terbukti efisien dalam menangani kebutuhan mereka akan pendapatan dan

segera kembali mengolah lahan pertanian. Petani harus menunggu berbulan-

bulan setelah musim tanam sebelum memperoleh hasil dari panen. Dalam

jangka waktu ini kegiatan pemulihan dini bisa mulai dilakukan (Rajendra Aryal,

FAO).

F. Konseling Matapencaharian

Merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dibutuhkan, terutama bagi

kaum perempuan, yang belum tahu bagaimana memutuskan bagaimana mereka

akan bertahan hidup. Ini berarti harus bahu-membahu dengan konseling

psikologi - trauma yang mereka alami tampaknya ikut menambah ketidakjelasan

pilihan matapencaharian.

G. Pengembangan Bisnis Non-Finansial

Pelayanan yang tampaknya diperlukan termasuk asistensi dalam

pengembangan rencana bisnis/business plan (terutama ketika kredit

dibutuhkan), konseling bisnis, masukan teknologi, dan hubungan kepada

penyedia dan pasar. Kelompok kecil yang akan memulai usaha untuk pertama

kali akan mendapatkan keuntungan dari pelatihan keahlian bisnis dan bantuan

untuk mengembangkan rencana bisnis.

1.2. Strategi Keluar/exit strategy dalam Pemulihan Matapencaharian

Tanpa strategi keluar, pergeseran dari krisis ke kegiatan pemulihan lebih

sulit dilakukan. Strategi keluar harus didasarkan pada pemahaman mengenai

kondisi yang berubah-ubah dan bukan merupakan jadwal asl-asalan. Mengetahui

kapan untuk mengakhiri fase tanggap darurat bisa merupakan hal penting

seperti mengetahui kapan unutk memulai respon tanggap darurat (WFP, 2004b).

ini biasanya benar dimana respon pemulihan selesai, tetapi masalah yang

menyebabkan kerentanan tetap ada (DES, 2004). Banyak intervensi tanggap

darurat tidak menyertakan strategi keluar (ECHO, 2004; DFID, 2004).

Poin-poin utama agar strategi keluar berhasil

(a). Dikaitkan dengan berbagai tujuan, apabila pemulihan merupakan tujuan,

penting untuk jelas dari awal mengenai makna pemulihan. Pemulihan

sebanyak 25 kali bisa kembali ke tarap ketahanan pangan atau

matapencaharian yang sama dengan sebelum krisis, atau menuju

kemampuan lebih meningkat menghadapi bencana.

(b). Pilih indikator yang merefleksikan perubahan dalam matapencaharian,

dan menyertakan ini dalam monev, pilihan indikator harus merefleksikan

tujuan program, membutuhkan komitmen jelas bagi baseline studies dan

monitoring.

(c). Mulai pada tahap perencanaan proyek dan melibatkan masyarakat, awal

implementasi yang telat berisiko implementasi yang ceroboh dari strategi

keluar. Melibatkan kelompok masyarakat dalam perencanaan,

implementasi dan monitoring dari strategi membantu mereka memahami

dari awal kondisi untuk keluar. Partisipasi juga mnyumbang pada

pemilihan indikator strategi keluar yang lebih sesuai.

(d). Pemetaan strategi bagi pengembangan kerjasama lokal, untuk

memfasilitasi peralihan ke perencanaan jangka panjang ketika lembaga

bantuan selesai beroperasi (ECHO,2005). C-SAFE Zimbabwe (CARE)

mengembangkan ikatan kuat dengan pemuka suku dan komite aksi untuk

terus mendukung keluarga-keluarga yang terdampak penyakit HIV/AIDS.

Pelayanan pemerintah mengenai ekstensi pertanian melanjutkan

pendampingan teknis mengenai produksi sayur dan buah-buahan,

penyediaan benih dal saprotan setelah kegiatan CARE selesai (C-SAFE,

2005).

(e). Terkoordinasi, selama transisi dari bantuan/relief hingga kegiatan

pemulihan atau bahkan selesai, penting untuk berkoordinasi dengan

lembaga lainnya dan tidak melakukan implementasi strategi keluar dalam

isolas/sendiri. Lembaga-lembaga yang terlibat bisa melakukan analisa

bersama mengenai kegiatan apa yang tidak terlalu penting dilakukan.

1.3 Beberapa Studi Kasus

Pemulihan yang cepat dan efektif dari dampak bencana banjir sangat

tergantung kepada seberapa cepat pemulihan matapencaharian bisa

dilaksanakan. Tidak ada cara tunggal melindungi matapencaharian dalam

konteks pasca banjir. Seringkali layak dan disukai untuk mengkombinasikan

bantuan dan pmulihan pasca banjir karena pemulihan bisa mulai sesaat setelah

banjir surut (WFP, 2000). Tetapi, mengadopsi pendekatan matapencaharian

dalam praktiknya lebih sulit untuk diimplementasikan dimana lembaga-lembaga

yang terlibat memiliki keterbatasan sumberdaya di daerah terdampak bencana

(Oxfam, 1999).

A. Pendampingan Matapencaharian Setelah Bencana Banjir

Diadopsi sesuai keperluan, pendekatan-pendekatan berikut bisa menjadi

model acuan untuk perkuatan matapencaharian tangguh/resilience

Pertanian :

Metode pengeringan dan pengawetan benih bisa membantu

berlanjutnya kegiatan pertanian (ITDG).

Promosi varietas tanaman pangan tahan banjir dan praktik budidaya

serte penyediaan stok benih bisa memperkuat ketangguhan/resilience.

Sistem asuransi tanaman pangan bisa membantu petani melakukan

transfer risiko (Hellmouth, 2007).

Pengadaan fodder, vaksinasi dan deworming bisa menjamin daya tahan

ternak (ITDG).

Perikanan budidaya :

Karamba dan bubu bisa membantu menahan ikan ketika terjadi banjir

(ITDG).

Usaha kecil dan matapencaharian alternatif :

Perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya, peningkatan akses terhadap

kredit dan dukungan bagi kegiatan peningkatan keahlian bisa

menyediakan landasan untuk pengembangan kesempatan pemasaran

atau sumber pendapatan alternatif yang kurang terancam bahaya banjir

(World Bank, 2005b).

B. Perlindungan Aset/Asset Protection

Membantu masyarakat untuk melindungi kepemilikan mereka selama

dan setelah bencana banjir bukan saja membuat mereka lebih mudah pulih

tetapi juga mengurangi kerentanan dan kemiskinan di masa akan datang. Tetapi,

menurut laporan evaluasi masyarakat sering terpaksa menjual aset rumah

tangga dan produksi untuk bertahan karena dukungan pasca banjir sering

diabaikan.

Banjir juga menghancurkan aset produktif atau aset matapencaharian.

studi yang dilakukan oleh International Food Policy Research Institute/IFPRI

(2001) pascabencana banjir Bangladesh tahun 1998 menemukan bahwa 55

persen rumah tangga kehilangan aset, setara dengan 16 persen dari total aset

mereka sebelum banjir. Di Mozambique Bank Dunia mencatat bahwa “selama

masa pemulihan aset-aset ini pada umumnya tidak tergantikan sehingga

menyebabkan rumah tangga lebih rentan terhadap bencana susulan” (World

Bank, 2005b). Tetapi praktik terbaik tetap ada, banyak kegiatan lembaga-

lembaga bantuan mempraktikkan perlindungan aset sebagai bagian penting dari

respon terhadap bencana banjir di Asia dan Afrika. Termasuk di dalamnya

penyediaan Fodder ternak, restocking ternak, restrukturisasi aset komunitas dan

rumah tangga juga distribusi saprotan (ActionAid, 2002; DEC, 2000a; DFID,

2001a; WFP,2000; Oxfam, 1999; World Bank, 2005b).

C. Ketahanan Pangan Rumah Tangga/Household Food Security

Bagaimana banjir mempengaruhi ketahanan pangan merupakan masalah

kompleks dimana tidak ada respon langsung yang dapat dilakukan. Banjir

menghancurkan bakal panen. Banjir berkepanjangan sering membatasi

kemampuan masyarakat untuk mendapatkan uang dan melakukan penanaman

ulang segera setelah banjir red,a karena akibat musim tanam telah usai atau

dukungan terhadap pemulihan pertanian tidak ada. Masyarakat rentan harus

diberikan beragam pilihan keuangan dan materi, sehingga mereka bisa memilih

apa yang terbaik bagi mereka. Keputusan untuk menyediakan bantuan makanan,

uang tunai, atau kombinasi dari keduanya atau lainnya harus didasarkan pada

analisis permasalahan secara obyektif dan tujuan yang jelas dan tidak

berdasarkan sumberdaya seadanya, tidak berdasarkan apa yang lembaga

mampu distribusikan atau berdasarkan keinginan donor (ALNAP dan ProVention,

2007).

D. Rehabilitasi Pertanian

Banyak daerah rawan banjir yang juga kaya akan lahan pertanian.

Pendampingan dalam bentuk saprotan sebagai contoh, bisa membantu

masyarakat untuk memulihkan kegiatan pertanian. Tren banjir adalah berubah-

ubah dan banjir yang semakin sering terjadi berdampak terhadap musim tanam,

membuat ketahanan pangan dan matapencaharian terancam. Dalam kasus

semacam ini, respon yang mungkin dilakukan adalah mendistribudikan varietas

benih alternatif yang tahan dan bergizi (DEC, 2000b; Oxfam, 2003).

Referensi Nivaran Duryog and practical action. “Disaster Resistant Sustainable Livelihoods-A Framework for

South Asia.” 2005. “Adapted from Rehabilitation of Fisheries and Aquaculture in Tsunami Affected Countries in

Asia.” RAP Publication. 2005. http://irp.onlinesolutionsltd.net/outfile.php?id=451&href=http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/publication/Tsunami%20Reocvery/rehab%20of%20fisheries%20-%20FAO%20-%20tsunami.pdf.

Aryal Rajendra. FAO. http://www.un.org.cn/public/resource/87a0628665436838243ac649612bf9d6.pdf.

Beck Tony. Learning Lessons from Disaster Recovery: The Case of Bangladesh. http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/05/05/000012009_20050505121919/Rendered/PDF/321970HMU0110bangladesh.pdf,: World Bank, 2005.

Chakrabarti Dhar P.G, Kull Daniel, , Mihir R. Bhatt. “Humanitarian Policies: Disaster Mitigation at theInstitutional Level.” International Workshop on Disaster Mitigation: Potential of Micro Finance forTsunami Recovery. 2005. 8.

China People's Republic of. Beijing. Workshop Synthesis on International Workshop on Post-Earthquake Reconstruction Experiences. United Nation in China and the Ministry of Commerce ofPeople's Republic of China, 2008.

Hedlund Kerren. “Slow-onset Disasters: Drought and Food and Livelihoods Insecurity – Learningfrom Previous Relief and Recovery Responses.”2007. http://irp.onlinesolutionsltd.net/outfile.php?id=317&href=http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/submissions/200909010615_general_drought_livelihood.pdf , October 10, 2009 accessed.

Lazarte Alfredo. Post-earthquake Livelihoods Recovery: Employment and SocialProtection Dimensions. July 14, 2008 http://www.un.org.cn/public/resource/786d047e4a7f031929612f12256fff7f.pdf .October 10, 2009 accessed

Nakagawa Yuko, Shaw Rajib. “Social Capital: A missing link to disaster recovery.” International Journal of Mass Emergency and Disaster, Volume 22, no. 1. 2004. 5-34.

Nvaran Duryog. “Disaster Risk and Poverty in South Asia, A Contribution to the 2009 ISDR Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction, .” DURYOG NIVARAN, 27 March 2009.

Padiyar A.P., Phillips J.M., Subasinghe P.R., Raharjoh S., Hasanuddin, Sammut J. “15 Steps for Aquaculture Farm Rehabilitation in Aceh, Indonesia.” FAO and Regional Brackish Water Aquaculture Development Center. 7.

Poverty Reduction and Sustainable Development through Microfinance Special Report. May 26, 2005.http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/publication/Tsunami%20Reocvery/tsunami%20recovery%20and%20microfinance.pdf October 10, 2009 accessed.

“Reducing Disaster Risk: A challenge for development. A Global Report.” UNDP, BCPR , 2004. “Regional Workshop: One Year Later-The Rehabilitation of Fisheries and Aquaculture in Tsunami

Affected Countries in Asia.” Worldfish. 2008 年August 月. http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/publication/Tsunami%20Reocvery/rehab%20of%20fisheries%20-%20FAO%20-%20tsunami2.pdf , October 10, 2009 accessed.

Shannon Doocy, Michael Gabriel, Collins Sean, Courtland Robin, , Stevenson Peter. “The Mercy Corps Cash for Work Program in Post-Tsunami Aceh.” 2005. http://irp.onlinesolutionsltd.net/outfile.php?id=316&href=http://irp.onlinesolutionsltd.net/assets/submissions/200909010620_indonesia_tsunami_livelihood.pdf [October 10, 2009 accessed].

“What are livelihoods approaches?” ELDIS. http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoodsconnect/what-are-livelihoods-approaches [October 10, 2009 accessed].

Worrell Jennifer. “Jennifer Worrell, Chief, Early Recovery Team, Bureau of Crisis Prevention and Recovery, UNDP,.”

The ProVention CRA toolkit includes livelihoods tools. www.proventionconsortium.org/CRA_toolkit

Young, H. et al. (2001). Food Security Assessments in Emergencies: A Livelihoods Approach. www.forcedmigration.org/sphere/pdf/food/odi/food-security-and-livelihoods.pdf

Flood disasters: Learning from previous relief and recovery operations, ProVention and ALNAP; January