pengadilan tinggi medan filesumatera utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 juni 2016...

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 145/PDT/2017/PT MDN

P U T U S A N Nomor : 145/PDT/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Maria Simangunsong, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pardamean

Nauli tanggal 20 Oktober 1958, pekerjaan Bertani, Agama Kristen,

pendidikan terakhir Sekolah Pendidikan Guru (SPG), alamat

Kel/Desa Panombean Marjanji Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten

Simalungun, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :

1208115106630005, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat-I;

Rospita Simangunsong, jenis kelamin perempuan, lahir di Pardamean

Nauli tanggal 10 Oktober 1960, pekerjaan Wiraswasta, Agama

Kristen, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) alamat Nagori

Jawa Tongah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun,

Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 1209126010000003,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, semula Penggugat-II.

Alamsyah Simangunsong, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanah Jawa

tanggal 10 Oktober 1968, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama

Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), alamat Jalan

Margahayu Lingkungan-III Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian

Dolok Kabupaten Simalungun, Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :

1208281010670002, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III, semula Penggugat-III;

Dalam hal ini diwakili oleh Sarbudin Panjaitan, S.H.,M.H.dan Marolop Sinaga,

S.H. Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat SARBUDIN PANJAITAN,

S.H.,M.H. & REKAN Jalan Merdeka No.112 Pematangsiantar Provinsi

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2016

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal

24 Juni 2016 dengan nomor 144/SK/2016/PN.SIM.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


MELAWAN

1. Robin Januarto Manurung alias Robin Januarto: pekerjaan Wiraswasta,

alamat Jalan Bangun Dolok No.05 Kelurahan Parapat Kecamatan

Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, selanjutnya

disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat-I

2. Ahliwaris almarhumah Damaris Sibuea : alamat Huta Tano Merah Desa

Jempolan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedage,

selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat-II

3. Pangulu Nagori Jawa Tongah : Kecamatan Hatonduhan Kabupaten

Simalungun, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 24 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juni 2016, di bawah Register Nomor :

48/Pdt.G/2016/PN.SIM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Herber Simangunsong dan almarhumah Perak

Tampubolon adalah suami isteri yang sah, mempunyai 8 (delapan) orang

anak yang sah yaitu Deliana Simangunsong (almarhumah), Berliana

Simangunsong, Rospita Simangunsong, Maria Simangunsong, Parulian

Simangunsong, Alamsyah Simangunsong, Sintong Simangunsong dan

Suanto Simangunsong.

2. Bahwa almarhum Heber Simangunsong dan almarhumah Perak

Tampubolon telah meninggal dunia, oleh karena itu demi hukum anak-

anaknya tersebut namanya pada posita No.1 di atas adalah ahli waris

yang sah, dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli waris

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


No.470/25/Kes/JT/2016 tangal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan Pangulu

Jawa Tongah.

3. Bahwa semasa hidup almarhum Heber Simangunsong ada memiliki hak

tanah persawahan seluas ± 1 Ha atau ± 10.000 M², terletak di Pardamean

Nauli Nagori Jawa Tongah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten

Simalungun, batas-batasnya :

- Timur berbatas : Tanah persawahan milik Willem Gultom

- Barat berbatas : Tanah persawahan milik Jahilim Siahaan

- Utara berbatas : Tanah persawahan Domision Siahaan

- Selatan berbatas : Tanah persawahan milik Sahala Tampubolon

4. Bahwa asal usul tanah persawahan seluas 1 Ha tersebut berasal dari

peninggalan almarhum Muda Simangunsong bapak kandung almarhum

Heber Simangunsong seluas ¾ Ha (tiga perempat hektar) dan seluas ¼

Ha lagi diperoleh almarhum Heber Simangunsong secara ganti rugi dari

Pamannya bernama almarhum Baktiar Tampubolon sesuai surat

Penjerahan Hak tanggal 23 Nopember 1959 yang belum balik nama dan

masih atas nama Baktiar Tampubolon.

5. Bahwa semasa hidup almarhum Muda Simangunsong (Kakek Para

Penggugat), ada menggadaikan tanah persawahan seluas ¾ Ha tersebut

kepada almarhum Amon Nainggolan seluas ½ Ha, sesuai Surat

Perdjandjian Gade tanggal 13 Nopember 1955, dan kepada Nai Muara br

Tampubolon seluas ¼ Ha sesuai Surat Perdjandjian Gade tanggal 29

Oktober 1956.

6. Bahwa kemudian setelah Kakek Para Penggugat almarhum Muda

Simangunsong meninggal dunia sekitar tahun 1968 an, tanah persawahan

seluas ¾ Ha yang gadai tersebut ditebus oleh almarhum Heber

Simangunsong ( bapak Para Penggugat ) dari para penerima gadai, lalu

tanah tersebut diusahai dan dikelola oleh almarhum Heber

Simangunsong bersama isteri sejak tahun 1970-an sampai terakhir isteri

almarhum Heber Simangunsong meninggal dunia pada tahun 1997.

Bahwa setelah ibu Para Penggugat meninggal dunia tahun 1997, sejak

tahun 1997 itu juga tanah persawahan seluas 1 Ha tersebut diusahai dan

dikelola oleh salah seorang ahli waris yaitu Penggugat-I, menanami

tanaman Padi secara berkelanjutan atau sampai tanah objek perkara

diserobot oleh Tergugat-I pada 28 Desember 2015 yang lalu.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


7. Bahwa cara Tergugat-I melakukan penyerobotan terhadap tanah

terperkara dengan cara menguasai tanah dan mengeringkan air sawah,

lalu beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 28 Desember 2015

Tergugat-I dengan beberapa orang temannya menanami tanaman Sawit

di atas tanah perkara. Melihat tindakan Tergugat-I tersebut lantas pada

tanggal 30 Desember 2015 Penggugat-I mencabuti tanaman Sawit yang

ditanami oleh Tergugat-I. Kemudian pada tanggal 03 Januari 2016

Tergugat-I kembali menanami tanaman Ubi di atas tanah terperkara,

kemudian pada tanggal 07 Januari 2016 Penggugat-I melarang agar tidak

ditanami, malah Tergugat-I memukuli Penggugat-I. Karena Penggugat-I

tidak mampu lagi mempertahankan tanah terperkara secara fisik,

kemudian Penggugat-I menghubungi saudara-saudaranya dan

memberitahukan kejadian itu, sehingga diambil kesepakatan bahwa satu-

satunya langkah yang dilakukan para ahli waris adalah mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri Simalungun.

8. Bahwa Tergugat-I melakukan penyerobotan tanah terperkara tepatnya

Penggugat-I baru siap panen Padi, lalu Tergugat-I menguasai tanah dan

mengeringkan air sawah, kemudian pada tanggal 28 Desember 2015

Tergugat-I menanami tanaman Sawit, kemudian pada bulan April 2016

Tergugat-I kembali menanami tanaman Sawit sampai gugatan ini

didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun.

9. Bahwa dalam peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap Penggugat-I

telah dilaporkan ke Polsek Tanah Jawa, dan Tergugat-I juga melaporkan

Penggugat-I karena mencabuti tanaman Sawit yang ditanam oleh

Tergugat-I. Ketika proses perkara di Polsek Tanah Jawa barulah

Penggugat-I mengetahui bahwa ada Surat Pernyataan almarhumah

Damaris Sibuea tertanggal 31 Oktober 2015 isinya menyatakan tanah

terperkara miliknya, Surat Penyerahan/Ganti Rugi atas tanah terperkara

seluas 10.000 M² atau 1 Ha dari Damaris Sibuea (almarhumah) kepada

Robin Januarto (Tergugat-I) yang dibuat pada tanggal 31 Oktober 2015,

dan surat tersebut telah didaftarkan di Kantor Nagori Jawa Tongah dan

ditandatangani oleh Pangulu (Turut Tergugat). Munculnya surat-surat

tersebut membuat Penggugat-I merasa terkejut dan heran, kenapa tanah

warisan dari orangtua Para Penggugat diserahkan oleh Damaris Sibuea

(almarhumah) kepada tergugat-I, sedangkan Penggugat-I tidak kenal dan

tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat-I dan Damaris Sibuea

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


(almarhumah). Kapan pula tanah terperkara diserahkan secara fisik oleh

Damaris Sibuea (almarhumah) kepada Tergugat-I sebab yang mengerjai

dan mengelola tanah terperkara adalah Penggugat-I mulai tahun 1997

sampai penyerobotan terjadi pada tanggal 28 Desember 2015.

10. Bahwa perbuatan Damaris Sibuea (almarhumah) yang menyerahkan

tanah terperkara dengan ganti rugi kepada Tergugat-I sesuai Surat

Penyerahan/ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2015 adalah merupakan

perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), dan oleh karena itu

menurut hukum, Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2015

harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat.

11. Bahwa perbuatan Damaris Sibuea (almarhumah) yang membuat dan

menandatangani Surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2015 yang isinya

menyatakan tanah terperkara miliknya adalah merupakan perbuatan

melawan hukum (onrechtmatigeraad), oleh karena itu menurut hukum,

Surat Pernyataan tanggal 31 Oktober 2015 tersebut harus dinyatakan

tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

12. Bahwa oleh karena Damaris Sibuea (almarhumah) telah meninggal dunia,

maka secara juridis, ahli warisnya (Tergugat-II) wajib bertanggungjawab

atas perbuatan melawan hukum serta akibat hukumnya yang dilakukan

oleh almarhumah Damaris Sibuea.

13. Bahwa perbuatan Tergugat-I yang ceroboh dan sengaja menerima

penyerahan tanah terperkara milik almarhum Heber Simangunsong

orangtua Para Penggugat dengan ganti rugi dari Damaris Sibuea

(almarhumah) yang bukan pemilik hak tanah sesuai Surat

Penyerahan/ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2015, padahal Tergugat-I

sudah mengetahui di lapangan bahwa yang mengelola dan menguasai

tanah terperkara secara fisik adalah Penggugat-I bukan Damaris Sibuea

(almarhumah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad).

14. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang dengan sengaja mendaftarkan

Surat Penyerahan/Ganti Rugi tertanggal 31 Oktober 2015 di

Pemerintahan Nagori Jawa Tongah dan membubuhi tandatangan di

dalam surat penyerahan/Ganti Rugi tersebut, padahal Turut Tergugat

mengetahui pemilik hak tanah adalah peninggalan dari warganya

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


bernama almarhum Heber Simanhunsong adalah merupakan perbuatan

melawan hukum (onrechtmatigedaad). Oleh karena itu menurut hukum,

pendaftaran Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2015 di

Kantor Pemerintahan Nagori Jawa Tongah adalah tidak sah dan cacat

hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus pula dicoret

dari buku daftar Pemerintahan Nagori Jawa Tongah.

15. Bahwa selama tanah terperkara diusahai dan dikelola oleh Penggugat-I

sejak tahun 1997 sampai tanggal 28 Desember 2015, tanaman yang

ditanam oleh Penggugat-I adalah tanaman Padi dan hasilnya dibagi

bersama oleh Para ahli waris, di mana dalam setahun masa tanam dan

atau masa panen Padi sebanyak 2 kali, dan sekali panen untuk luas 1 Ha

mengasilkan paling sedikit rata-rata 400 Kaleng Padi.

16. Bahwa bila tanah terperkara tidak diserobot dan dikuasai oleh Tergugat-I,

maka pada bulan Februari 2016 yang lalu sudah masa tanam Padi dan

akan panen bulan Juni 2016, dan akan ditanam lagi pada bulan Agustus

2016 untuk panen bulan desember 2016, sebab jangka waktu masa

tanam ke panen lamanya 4(empat) bulan, namun karena perbuatan

melawan hukum Tergugat-I tersebut membuat Penggugat-I dan atau para

ahli waris tidak dapat lagi menikmati dan memetik hasil tanah terperkara,

sehingga secara nyata telah merugikan Para Penggugat dan ahli waris

yang lain, karena telah hilang keuntungan hasil tanah terperkara mulai

musim tanam tahun 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum

tetap, dan secara juridis Tergugat-I wajib bertanggungjawab mengganti

kerugian atas penyerobotan atau penguasaan Tergugat-I sampai putusan

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena itu Tergugat-I harus dihukum untuk membayar ganti

rugi Padi sebanyak 800 Kaleng atau dengan cara ganti rugi uang

sebanyak Rp 48.400.000, (empat puluh delapan juta empat ratus ribu

rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap tahunnya terhitung sejak

tahun 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan

perincian sebagai berikut :

- Luas tanah sawah 1 Ha.

- Panen Padi 2 kali setahun

- Sekali panen menghasilkan rata-rata 400 Kaleng Padi

Maka untuk 1 tahun yang harus diganti rugi Tergugat-I sebanyak 800

Kaleng ( 400 kaleng x 2 kali panen setahun).

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Atau bila diganti rugi dengan uang, perinciannya :

- 1 Kaleng Padi basah = 11 Kg

- 1 Kg Padi basah harga Rp 5.500,-

- 800 Kaleng x 11 Kg = 8.800 Kg

- 8.800 Kg x Rp 5.500 = Rp 48.400.000 (empat puluh delapan juta empat

ratus ribu rupiah).

17. Bahwa berdasarkan fakta dan alas hak atas tanah objek perkara yang

dimiliki oleh Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Heber

Simangunsong dan almarhumah Perak Tampubolon, sudah wajar Tergugat-

I dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara

kepada Para Penggugat tanpa dibebani sesuatu apa pun juga.

18. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia di kemudian hari dalam

hal tuntutan ganti rugi dalam perkara ini, maka Para Penggugat memohon

agar terhadap harta benda milik Tergugat-I baik harta bergerak maupun

tidak bergerak dapat dilakukan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan

menyatakan Sita jaminan sah dan berharga.

19. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir hak atas tanah objek perkara akan

dialihkan atau dipindahtangankan oleh Tergugat-I menjadi haknya ataupun

dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon agar

terhadap tanah objek perkara dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir

Beslag) dan menyatakan Sita jaminan sah dan berharga.

20. Bahwa agar putusan dalam perkara ini dipatuhi oleh Tergugat-I, bila

putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah

wajar Tergugat-I dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom)

kepada Para Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari

bila lalai memenuhi isi putusan perkara ini.

21. Bahwa perkara ini terjadi adalah akibat perbuatan melawan hukum oleh

Tergugat-I, Damaris Sibuea (almarhumah) dan Turut Tergugat, maka

semua biaya ongkos perkara harus dibebankan secara tanggung renteng

kepada Tergugat-I dan Tergugat-II selaku ahliwaris dari almarhumah

Damaris Sibuea dan Turut Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas, dimohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Simalungun/Majelis Hakim yang mulia agar berkenan untuk

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna memeriksa dan

mengadili perkara ini, dan selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Surat Keterangan Ahli waris Nomor :

470/25/Kes/JT/2016tanggal 02 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pangulu

Jawa Tongah adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa nama Deliana Simangunsong

(almarhumah), Berliana Simangunsong, Rospita Simangunsong, Maria

Simangunsong, Parulian Simangunsong, Alamsyah Simangunsong, Sintong

Simangunsong dan Suanto Simangunsong anak kandung dari almarhum

Heber Simangunsong dan almarhumah Perak Tampubolon adalah ahli

waris yang sah, dikuatkan dengan Surat Keterangan Ahli waris Nomor :

470/25/Kes/JT/2016 tanggal 02 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pangulu

Nagori Jawa Tongah.

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah terperkara seluas ± 10.000 M² atau

± 1 Ha terletak di Pardamean Nauli Nagori Jawa Tongah Kecamatan

Hatonduhan Kabupaten Simalungun, batas-batasnya :

- Timur berbatas : Tanah persawahan milik Willem Gultom

- Barat berbatas : Tanah persawahan milik Jahilim Siahaan

- Utara berbatas : Tanah persawahan milik Domision Siahaan

- Selatan berbatas : Tanah persawahan milik Sahala Tampubolon

adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Heber Simangunsong

dan almarhumah Perak Tampubolon, yang diperolehnya secara turun

temurun dari orangtuanya bernama almarhum Muda Simangunsong

dikuatkan dengan adanya Perdjandjian Gade yang pernah dilakukan yaitu

Surat Perdjandjian Gade tanggal 13 Nopember 1955, Surat Perdjandjian

Gade tanggal 29 Oktober 1956 dan surat Penjerahan Hak tanggal 23

Nopember 1959.

5. Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Perdjandjian Gade tanggal 13

Nopember 1955 atas nama Muda Simangunsong, Surat Perdjandjian Gade

tanggal 29 Oktober 1956 atas nama Muda Simangunsong dan Surat

Penjerahan Hak tanggal 23 Nopember 1959 adalah sah merupakan bukti

hak dan penguasaan tanah terperkara.

6. Menyatakan perbuatan Damaris Sibuea (almarhumah) yang membuat Surat

Pernyataan tanggal 31 Oktober 2015 isinya menyatakan tanah terperkara

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


seluas 10.000 M² miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum


7. Menyatakan perbuatan Damaris Sibuea (almarhumah) yang menyerahkan

tanpa hak dengan ganti rugi tanah terperkara seluas 10.000 M² kepada

Tergugat-I adalah merupakan perbuatan melawan hukum


8. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang ceroboh dan tidak teliti menerima

penyerahan dengan ganti rugi tanah terperkara seluas 10.000 M² dari

Damaris Sibuea (almarhumah) yang bukan pemilik tanah terperkara adalah

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad).

9. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang dengan sengaja mendaftarkan

Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanah terperkara seluas 10.000 M² yang cacat

hukum di Pemerintahan Nagori Jawa Tongah adalah merupakan perbuatan

melawan hukum (onrechtmatigedaad).

10. Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Pernyataan tanggal 31 Oktober

2015 atas nama Damaris Sibuea (almarhumah) isinya menyatakan tanah

terperkara seluas 10.000 M² miliknya adalah tidak sah dan batal demi

hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.

11. Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal

31 Oktober 2015 dari Damaris Sibuea (almarhumah) kepada Robin

Januarto (Tergugat-I) atas tanah terperkara seluas 10.000 M² adalah tidak

sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

12. Menyatakan dalam hukum, Tergugat-II selaku ahli waris dari Damaris

Sibuea (almarhumah) wajib bertanggungjawab atas perbuatan melawan

hukum serta akibat hukumnya yang dilakukan oleh almarhumah Damaris

Sibuea dalam perkara ini.

13. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti rugi Padi sebanyak 800

Kaleng atau dengan ganti rugi uang sebanyak Rp 48.400.000, (empat puluh

delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap

tahunnya sejak diserobot dan dikuasainya tanah terperkara yaitu sejak

tahun 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap

14. Menghukum Tergugat-I dan atau orang lain yang menguasai atau tinggal

di atas tanah terperkara untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah

terperkara kepada Para Penggugat tanpa dibebani sesuatu apa pun juga;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


15. Menghukum Tergugat-I untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom)

kepada Para Penggugat sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) per hari

bila lalai memenuhi isi putusan perkara ini.

16. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran Surat

Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2015 di Pemerintahan Nagori

Jawa Tongah.

17. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang

telah diletakkan terhadap tanah terperkara.

18. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

terhadap harta benda milik Tergugat-I, baik harta bergerak dan tidak

bergerak.

19. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk tunduk pada

putusan dalam perkara ini.

20. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat secara tanggung

renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan

kepatutan dan keadilan (Billijkheid enrechtvaadigheid).

Menimbang, bahwa atas gugatan kuasa hukum Para Penggugat

tersebut Tergugat I,II dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukum telah

mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal Oktober 2016, yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut; I.DALAM EKSEPSI :

TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS ( OBSCUUR LIBEL)

1. (Error in objekto)Bahwa Para Penggugat juga dalam gugatannya telah

mencampur-adukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan

gugatan pembatalan Surat atas tanah terperkara bahwa

pengggabungan gugatan yang demikian tidak sesuai dengan hukum

acara perdata karena gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan

pembatalan surat adalah tunduk pada hukum acara yang berbeda dan

tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda yaitu yang

berwewenang mengadili perbuatan melawan hukum adalah Pengadilan

Negeri sedangkan yang berwewenang memeriksa dan mengadili

pembatalan Surat adalah Pengadilan Tata Usaha Negera , maka

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


gugatan yang demikian adalah kabur atau tidak jelas sehingga harus

ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) .

2. (Error in subjecto)Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung

kekeliruan yang nyata yang bersifat mendasar karena Para Penggugat

menggugat Ahli Waris Almarhumah Damaris Sibuea tanpa

menyebutkan siapa saja yang menjadi Ahli Waris Almarhumah Damaris

Sibuea sebaiknya Para penggugat harus mencantumkan siapa saja

yang menjadi ahli waris almarhumah Damaris Sibuea dalam gugatannya

sehingga gugatan mengandung cacat formil dan gugatan Para

Penggugat harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima .( Niet

Ontvankelijk Verklaard).

3. Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung kekeliruan yang

nyata yang bersifat mendasar karena Para Penggugat tidak ada

menerangkan dalam gugatannya bahwa Tanah Terperkara adalah

milik Para Penggugat dan yang diterangkan Para Penggugat bahwa

Almarhum Heber Simangunsong ada memiliki hak tanah persawahan

seluas lebih kurang 10.000 M2 yang terletak di Pardamean Nauli

Nagori Jawa Tongah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun

,sehingga sangat jelas bahwa hubungan Para Penggugat dengan

Tanah terperkara tidak ada secara hukum ,maka gugatan yang

demikian adalah kabur dan harus ditolak atau gugatan tidak dapat

diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

II.DALAM POKOK PERKARA (Verweerten Principale)

1. Bahwa tentang hal-hal yang telah Tergugat I,II ,dan Turut Tergugat

uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan

bagian ini secara Mutatis Mutandis yang tidak dapat terpisahkan dari

jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I, II,dan Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh

dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh

Tergugat I,II,dan Turut Tergugat dibawah ini .

3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan semasa hidup almarhum Heber

Simangunsong ada memiliki hak tanah persawahan seluas kurang lebih

1 Ha atau kurang lebih 10.000 M2 terletak di Pardamean Nauli Nagori

Jawa Tongah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dengan

batas-batasnya : Timur berbatas : Tanah persawahan milik Willem

Gultom ,Barat berbatas : Tanah persawahan milik Jahilim Siahaan ,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Utara berbatas : Tanah persawahan Domision Siahaan dan Selatan

berbatas : Tanah persawahan milik Sahala Tampubolon Bahwa dalil

Para Penggugat tersebut tidak benar dan harus ditolak dan

dikesampingkan karena tanah yang dimaksud Para Penggugat adalah

milik Tergugat II yang diperolehnya dari alm.Parasian Oppusunggu yaitu

suami dan orang tua dari Tergugat II dan Parasian oppusunggu

memperolehnya dari Tiominar br Simangunsong / Osman Oppusunggu

dan Tiominar br Simangunsong/ Osman Oppusunggu memperolehnya

dari Ruben Simanunsong / Tiama br Silitonga .

4. Bahwa alm.Parasian Oppusunggu memperoleh tanah terperkara melalui

warisan dari Nenek/Kakek nya yang bernama Ruben Simanunsong dan

istirinya Tiama br Silitonga sesuai dengan surat penyerahan hak

warisan tertanggal 18 oktober 2007 bahwa perlu dijelaskan bahwa

tanah terperkara sebelumnya adalah milik Ruben Simangunsong dan

istrinya Tiama br Silitonga seluas 1(satu) Hektare dan tanah terperkara

selama ini dikuasai oleh adik kandungnya yaitu Muda Simangunsong

dan tanah itu dikerjakan dan diusahai oleh Heber Simangunsong .yaitu

orang tua Para Penggugat .

5. Bahwa juga perlu kami jelaskan bahwa Ruben Simangunsong yaitu

Kakek dari Parasian Oppusunggu yaitu suami /ayah Tergugat II

mempunyai adek kandung yaitu Muda Simangunsong ( ayah Heber

Simangunsong ) ,dan Ruben Simangunsong dan istrinya Tiama br

Silitonga hanya memiliki seorang anak perempuan bernama Tiominar br

Simangunsong dan Tiominar br Simangunsong bersuamikan Osman

Oppusunggu dan memiliki 4( empat) orang anak , 3 ( tiga) laki-laki dan 1

(satu ) perempuan yaitu :

1. Mangapul Oppusunggu

2. Parasian Oppusunggu ( in casu : suami Damaris Sibuea /ayah

Tergugat II )

3. Haposan Oppusunggu

4. Rengsina br Oppusunggu

Dan tanah terperkara yang merupakan peninggalan Ruben

Simangunsong dan istrinya Tiama br Silitonga adalah sah milik

Tergugat II yang diperoleh berdasarkan warisan dari Tiominar br

Simangunsong selaku anak kandung dari Ruben Simangunsung

dengan istrinya Tiama br Silitonga .

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


6. Bahwa perlu juga kami jelaskan pada tanggal18 Oktober 2007 sudah

ada penyerahan hak warisan / tanah terperkara antara sesama ahli waris

dari Tiominar br Simangunsong / Osman Oppusunggu bahwa tanah

terperkara telah diserahkan secara hibah kepada Parasian Oppusunggu

( in casu : suami Damaris Sibuea /ayah Tergugat II ) oleh Mangapul

Oppusunggu ,Haposan Oppusunggu dan Rengsina Oppusunggu

diketahui oleh Pangulu Nagori Jawa Tongah Kecamatan Hatonduhan

Kabupaten Simalungun .

7. Bahwa Dalil gugatan Para Penggugat pada angka 3 dan 4 hal 3 harus

ditolak dan dikesampingkan karena Heber Simangunsong beserta anak-

anaknya ( in casu ; Penggugat I ) hanya hak mengerjakan dan

mengusahai dan hak mengusahai dan mengerjakan diperoleh dari

Ruben Simangunsong ( Kakek Moyang Tergugat II ) karena Muda

Simangunsong ( kakek Para Penggugat ) bersaudara dengan Ruben

Simangunsong sesuai dengan Surat Pernyataan Pengembalian Tanah

yang dibuat Parsaoran Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong

yaitu adek kandung Heber Simangunsong kepada keturunan Ruben

Simangunsong dan istrinya Tiama br Silitonga tanggal 10 September

2007 yang diketahui oleh Pangalu Nagori Jawa Tongah ,dan Muda

Simangunsong bukan pemilik tanah terperkara akan tetapi hanya

memiliki hak mengusahai dan mengerjakan dan hak tersebut dilanjutkan

oleh anaknya yang bernama Heber Simangunsong ( in casu : orang tua

Para Penggugat ).

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5, 6, hal 3 dalam

gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena tanah terperkara

adalah milik Ruben Simangunsong , sedangkan Muda Simangunsong (

kakek Para Penggugat ) hanya mempunyai hak menguasai yang

diberikan oleh Ruben Simangunsong dan apabila Muda Simangunsong

pernah menggadaikan tanah terperkara kepada orang lain tanpa

sepengetahuan Ruben Simangunsong adalah merupakan perbuatan

yang melanggar hukum dan gadai tersebut tidak menghilangkan hak dari

pemilik hak yang sebenarnya yaitu Ruben Simangunsong dan Heber

Simangunsong dan istrinya dan juga Penggugat I bukan sebagai pemilik

tanah terperkara akan tetapi hanya mengerjakan dan menguasahai yang

diberikan Ruben Simangunsong kepada Muda Simangunsong dan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


berlanjut kepada Heber Simangunsong dan juga berlanjut kepada

Penggugat I .

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 7 dan 8 hal 3 dalam

gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena tanah objek perkara

bukanlah milik Para Penggugat melainkan milik Tergugat I yang

diperoleh berdasarkan Penyerahan dengan ganti rugi dari Tergugat II

pada tanggal 31 Oktober 2015 yang diketahui Pangulu Nagori Jawa

Tongah Kecamatan Hatonduhan Kabupaten Simalungun dan

penguasaan tanah terperkara oleh Tergugat I bukanlah penyerobotan

sebagaimana tuduhan Para Penggugat dan surat penyerahan dengan

ganti rugi antara Tergugat II dengan Tergugat I diketahui Turut Tergugat

dan sekarang tanah terperkara telah dikuasai dan diusahai oleh

Tergugat I adalah sah secara hukum dan patut dipertahankan karena

telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

10. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9,10,11 hal 3 dan 4

dalam gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena pemukulan

tidak pernah dilakukan kepada Penggugat I yang benar bahwa

Penggugat I telah mencabuti tanaman sawit milik Tergugat I dan sudah

dilaporkan ke POLSEK Tanah Jawa dan Penyerahan dengan Ganti Rugi

tanggal 31 Oktober 2015 dari Damaris Sibuea ( Tergugat II ) kepada

Robin Juniarto ( Tergugat I ) dan diketahui oleh Turut Tergugat adalah

benar adanya Karena Surat Penyerahan / Ganti Rugi tersebut dibuat

berdasarkan Surat Keterangan Tanah No.593.2/175/AGRARIA/JT/2007

tanggal 18 Oktober 2007 yang dikeluarkan Pangulu Nagori Jawa Tongah

dan telah didaftar di Kantor Camat Hatonduhan dengan Nomor :

593.11/08/AGRARIA/HTD-2007 tanggal 24 Oktober 2007 atas nama

Parasian Oppusunggu ( in casu : suami Damaris Sibuea /ayah Tergugat

II ).dan perbuatan Almarhumah Damaris Sibuea menyerahkan dengan

ganti rugi kepada Tergugat I dan membuat dan menandatangani Surat

Pernyataan tanggal 31 Oktober 2015 bukanlah merupakan perbuatan

melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak melanggar Undang-

Undang dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan juga tidak ada merugikan Para Penggugat .

11. Bahwa sebagai penjelasan kepada Para Penggugat “ bahwa

perbuatan melawan hukum lahir karena Undang-Undang sendiri

menentukan hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1352 KUHPerdata :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


“Perikatan yang lahir karena Undang-Undang ,timbul dari Undang-

Undang sebagai Undang-Undang atau dari Undang-Undang sebagai

akibat perbuatan orang “ Artinya perbuatan melawan hukum semata-

mata berasal dari Undang-Undang ,bukan karena perjanjian yang

berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum merupakan

akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang

,bahwa apabila rumusan Pasal 1352 KUHPerdata tersebut dihubungkan

dengan perbuatan Tergugat II mengalihkan tanah terperkara kepada

Tergugat I dengan Surat Penyerahan dengan ganti rugi dan surat

Pernyataan atas miliknya sendiri adalah tidak melanggar undang-undang

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1352 KUHPerdata .

12. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 hal 4 dalam

gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena apabila Damaris

Sibuea (almarhumah ) melakukan perbuatan melawan maka ahli

warisnya tidak wajib bertanggung jawab karena dalam gugatannya tidak

ada mencantumkan siapa saja ahli waris Damaris Sibuea ,bagaimana

mungkin ahli warisnya bertanggung jawab sementara Para Penggugat

tidak mengajukan tuntutan secara hukum ? hanya Para penggugatlah

yang dapat menjawabnya .

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 13,14, hal 4 dan 5 dalam

gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena perbuatan Tergugat I

menerima penyerahan tanah terperkara dengan ganti rugi dari Damaris

Sibuea ( almarhumah ) tidak melanggar hukum karena tanah terperkara

dulunya adalah milik Ruben Simangunsong yaitu kakek dari Parasian

Oppusunggu / suami Damaris Sibuea sedangkan Heber Simangunsong

orang tua dari Para Penggugat hanya mengerjakan dan menguasahai

atas persetujuan Ruben Simangunsong dan apabila benar Penggugat I

mengelola dan menguasai tanah terperkara pada saat terjadinya Surat

penyerahan dengan Ganti Rugi antara Damaris Sibuea dengan Tergugat

I itu tidak melanggar hukum ( tidak perbuatan melawan hukum ) karena

yang mengelola dan menguasai tidak sama dengan memiliki ,dan juga

bahwa perbuatan Turut Tergugat selaku Pejabat pemerintah ditingkat

Nagori tidak melanggar hukum ( tidaklah merupakan perbuatan

melawan hukum ) mengetahui Surat Penyerahan dengan Ganti Rugi

tersebut karena didasarkan atas alas hak yang jelas yaitu berdasarkan

Surat Keterangan Tanah No.593.2/175/AGRARIA/JT/2007 .

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


14. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 15 dan 16 hal 5 dalam surat

gugatan harus ditolak dan dikesampingkan karena Penggugat I bukanlah

sebagai pemilik atas tanah terperkara karena Penggugat I hanya

mengelola dan mengusahai tanah yang menjadi objek perkara karena

tenah terperkara adalah milik Tergugat I yang diperoleh berdasarkan

Penyerahan dengan Ganti Rugi dari Damaris Sibuea (istri Parasian

Oppusunggu ) cucu dari Ruben Simangunsong Pemilik pertama ,dan

tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Tergugat I adalah tuntutan

yang mengada-ada dan harus ditolak karena tidak berdasar menurut

hukum dan Tergugat I menguasai tanah terperkara adalah berdasarkan

alas hak yang jelas dan Damaris Sibuea menyerahkan tanah terperkara

kepada Tergugat I juga dengan alas hak yang jelas dan Tergugat I

sebagai penerima hak dengan ganti rugi adalah pembeli yang beretiket

baik dan harus dilindungi secara hukum

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 hal 6 harus ditolak

dan dikesampingkan karena tuntutan tersebut tidak beralasan menurut

hukum karena tanah objek perkara adalah sekarang adalah milik

Tergugat I yang diperoleh berdasarkan Penyerahan dengan Ganti Rugi

dari Damaris Sibuea (Istri Parasian Oppusunggu ) cucu dari Ruben

Simangunsong dan hal tersebut akan kami buktikan pada saat

pembuktian nantinya .

16. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 , 19 hal 6 dalam

gugatan harus ditolak dan dikesampingkan juga karena permohonan

sita jaminan ( conservatoir beslaag) tersebut tidak beralasan menurut

hukum karena tanah objek perkara adalah milik Tergugat I yang

diperoleh berdasarkan Penyerahan dengan Ganti Rugi dari Damaris

Sibuea (Istri Parasian Oppusunggu ) cucu dari Ruben Simangunsong

dan permohonan tersebut adalah mengada-ada dan tidak berdasar

menurut hukum dan demi hukum permohonan tersebut harus ditolak dan

dikesampingkan .

17. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 20 dan 21 hal 6 dalam

gugatan tentang tuntutan uang paksa ( dwangsom) kepada Tergugat I

dan juga pembebanan biaya perkara kepada Tergugat I II, dan Turut

tergugat secara tanggung renteng harus ditolak dan dikesampingkan

karena tidak berdasar menurut hukum

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Berdasarkan uraian diatas dengan kerendahan hati dimohonkan kiranya

Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan

Putusan yang amarnya berbunyi:

I . DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I,II,dan Turut Tergugat untuk seluruhnya .

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet

Onvankelijk Verklaar) atas alasan tidak memenuhi syarat formil

(Putusan Mahkamah Agung No: 239.K/Sip/1986).

- Menyatakan gugatan para Penggugat kabur karena digabungkanya

gugatan perbuatan melawan hukum dengan pembatalan Surat

Penyerahan Ganti Rugi karena kedua objek tersebut tunduk pada

hukum acara yang berbeda (Putusan M.A.R.I No: 716.K/Sip/1973 )

- Menyatakan gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat

diterima karena Objek gugatan error in objekto dan error in subjecto

karena gugatan mengandung cacat formil dan bertentangan dengan

hukum acara perdata .

II .DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini .

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang

seadil-adilnya ( Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I,

Tergugat II dan Turut Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat I s/d III telah

mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 25 Oktober 2016 yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak jawaban Tergugat I, Tergugat

II dan Turut Tergugat dan atas replik Kuasa Hukum Penggugat I s/d III Kuasa

Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan dupliknya

secara tertulis tanggal 01 Nopember 2016 yang pada pokoknya tetap pada

jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa

Hukum Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu :

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/25/kes/JT/2016

tertanggal 02 Maret 2016 telah diberi meterai secukupnya dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1;

2. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai tertanggal 13 Nopember 2016 telah diberi

meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang

diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Surat Perjanjian Gadai tertanggal 29 Oktober 1956 telah diberi

meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang

diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Surat Penyerahan hak telah diberi meterai secukupnya dan

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2015 tertanggal 01 Mei 2015 telah diberi meterai

secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda

P-5;

6. Foto copy Surat tentang Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian

Laporan tertanggal 18 Januari 2016 telah diberi meterai secukupnya dan

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-6 ;

7. Foto copy Surat Penyerahan /Ganti Rugi tertanggal 31 Oktober 2015 telah

diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

yang diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy Surat Pernyataan Damaris Sibue tertanggal 31 Oktober 2015

telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya yang diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya Tergugat I

Tergugat II dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan

foto copy bukti-bukti tertulis yang diberi meterai secukupnya tanda sebagai

berikut;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/175/AGRARIA/JT/2007

tertanggal 18 Oktober 2007 telah diberi meterai secukupnya dan tidak ada

aslinya yang diberi tanda TI-1;

- Foto copy Surat Pernyataan Parasian Oppu Sunggu tertanggal 18 Oktober

2007 telah diberi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya yang diberi

tanda TI-2;

- Foto copy Surat Kesaksian Batas Tanah tertanggal 17 Oktober 2007 serta

gambar /sket kasar tanah Nomor : 593.2/175/AGRARIAS/JT/2007

tertanggal 18 Oktober 2007 telah diberi meterai secukupnya dan tidak ada


- Foto copy Surat Pernyataan Pengembalian Tanah tertanggal 10 September

2007 telah diberi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya yang diberi

tanda TI-3;

- Foto copy Surat Penyerahan Hak Warisan tertanggal 18 Oktober 2007 telah

diberi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya yang diberi tanda TI-3;

- Foto copy Surat Pernyataan Damaris Sibue tertanggal 31 Oktober 2015

telah diberi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya yang diberi tanda

TI-3;

- Foto copy Surat Kesaksian Batas Tanah tertanggal 31 Oktober 2015 telah


- Foto copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi tertanggal 31 Oktober 2015 telah


- Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 18.55.02/545/DG/VII/2015

tertanggal 07 Juli 2015 telah diberi meterai secukupnya dan tidak ada


- Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Nomor:

STTL/09/I/2016/SIMAL/SEK.T.JAWA tertanggal 04 Januari 2016 telah


Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun,

Nomor:48/Pdt.G/2016/PN.Sim, tanggal 28 Pebruari 2017, yang amarnya

sebagai berikut : DALAM EKSEPSI

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Menolak eksepsi Tergugat I,Tergugat II dan Turut Tergugat

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3.387.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri

Simalungun yang disampaikan oleh Masni Erita Sipayung, Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa

putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 48/Pdt.G/2015/PN.Sim,

tanggal 28 Pebruari 2017, telah di beritahukan kepada Kuasa Hukum Para

Tergugat pada tanggal 17 Maret 2017;

Membaca Akte Banding nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Sim. yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa

Kuasa Hukum Para Penggugat, sekarang Para Pembanding pada tanggal

09 Maret 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Sim, tanggal 28

Pebruari 2017, permohonan banding mana telah dengan sempurna

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Turut Tergugat sekarang

Para Terbanding/ Turut Terbanding pada tanggal 17 Maret 2017;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para

Penggugat sekarang Para Pembanding, tertanggal 16 Meret 2017, yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Maret

2017 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum

Para Tergugat/ Turut Tergugat sekarang Para Terbanding/ Turut Terbanding

pada tanggal 23 Maret 2017, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 30-31,

dinyatakan :

“Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa Surat Perdjandjian Gadai

terhadap tanah sengketa seluas ½ Ha antara Muda Simangunsong kepada

Anom Nainggolan, di mana tanah sengketa tersebut atas nama Ruben

Simangunsong, dan surat bukti P.3 berupa Surat Perdjandjian Gadai

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


terhadap tanah sengketa seluas ¼ Ha antara Muda Simangunsong kepada

Nai Muara boru Tampubolon “

“ Menimbang, bahwa sedangkan surat Bukti P.4 berupa Surat Penjerahan

hak tanah terhadap tanah sengketa seluas ¼ Ha dari Kenan Simangunsong

kepada Baktiar Tampubolon, di mana pemegang hak atas tanah sengketa

tersebut Ruben Simangunsong “.

“ Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut di persidangan

saksi-saksi Penggugat yang bernama Lister Tampubolon, Mulia Siahaan dan

Kristop Tampubolon masing-masing menerangkan tanah sengketa dahulunya

diusahai/dikerjakan oleh Heber Simangunsong, dan kemudian setelah Heber

Simangunsong meninggal dunia maka Maria Simangunsong yang menguasai

tanah sengketa tetapi para saksi tidak mengetahui atas dasar apa Heber

Simangunsong menguasai tanah sengketa tersebut karena para saksi tidak

pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah sengketa tersebut, sedangkan

tanah sengketa seluas ¼ Ha lagi diperoleh dengan cara jual beli tersebut

karena diberitahu oleh Baktiar Tampubolon dan saksi Kristop Tampubolon

sebagai anak Baktiar Simangunsong mengetahui jual beli tanah sengketa

tersebut tidak ada surat-suratnya”.

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah

terbukti Ruben Simangunsong sebagai pemegang hak atas tanah sengketa

yang digadaikan seluas ½ Ha tersebut, dan tanah sengketa seluas ¼ Ha

tersebut dijual oleh Kenan Simangunsong, dan apabila dihubungkan dengan

surat P.4 dengan hasil Pemeriksaan Setempat, ternyata tanah sengketa

terebut adalah satu hamparan, sehingga terdapat bersesuaian di batas

sebelah Timur dan batas sebelah Selatan yang semuanya berbatas dengan

tanah Ruben Simangunsong. Maka menurut Majelis Hakim tanah sengketa

seluas ¼ Ha yang digadaikan oleh Muda Simangunsong kepada Nai Muara

br Tampubolon adalah Tanah Ruben Simangunsong, karena tidak mungkin

ada tanah milik orang lain di tengah-tengah tanah sengketa tersebut yang

merupakan satu hamparan “

Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis

Hakim tingkat pertama dengan alasan, karena Majelis Hakim tidak cermat

dan teliti memeriksa alat bukti surat P.2, P.3 dan P.4.

Bahwa dalam Bukti P.2 Surat Perdjandjian Gade tanggal 13 Nopember

1955 tercantum “ Mengaku dengan sesungguhnya menggadeikan sawah yang tertulis di atas nama abang saja Ruben Simangunsong

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


yang telah mendiang, dengan semufakat dengan Sampe Sianipar yang mempunyai hak atas sawah ini kepada Amon Nainggolan, dst...

Bahwa dalam Surat Perdjandjian Gade Bukti P.2 tercantum sebagai

pemilik hak tanah seluas ½ Ha adalah Sampe Sianipar, akan tetapi dalam

surat masih tertulis atas nama Ruben Simangunsong yang sudah

mendiang/meninggal dunia pada waktu itu. Oleh karena itu pemilik hak

tanah seluas ½ Ha bukan lagi Ruben Simangunsong melainkan sudah hak

milik Sampe Sianipar. Dengan persetujuan Sampe Sianipar tanah seluas

½ Ha tersebut digadaikan Muda Simangunsong (kakek Para Pembanding)

kepada Amon Nainggolan. Kemudian tanah yang ½ Ha tersebut ditebus

oleh Muda Simangunsong dari Amon Nainggolan. Berdasarkan bukti P.2

tersebut tanah seluas ½ Ha bukanlah hak milik Ruben Simangunsong.

Bahwa pada pokoknya yang tertulis dalam Bukti P.3 Surat Perdjandjian

Gadai tanggal 29 Oktober 1956 adalah “ Muda Simangunsong penduduk kamp. P. Nauli Ketj. Tanah Djawa, mengaku menggadaikan sawah sebidang ¼ Ha kepada Nai Muara br Tampubolon, dst...

Bahwa dalam Surat Perdjandjian Gadai Bukti P.3 tercantum sebagai

pemilik hak tanah seluas ¼ Ha adalah Muda Simangunsong (kakek Para

Penggugat), bukan Ruben Simangunsong. Oleh karena itu pemilik hak

tanah seluas ¼ Ha bukan Ruben Simangunsong melainkan hak milik

Muda Simangunsong.

Bahwa dalam Bukti P.4 Surat Penjerahan Hak tanggal 23 Nopember 1959

tercantum “ Kenan Simangunsong mengaku sebenarnya menjerahkan sebidang tanah sawah luasnya ¼ Ha/0,250 kepada Baktiar T.Bolon, dan jang sekarang saja lah anak dari mendiang Ruben Simangunsong, dst...

Bahwa dalam Surat Penjerahan Hak Bukti P.3 tercantum yang menjerahkan

hak tanah seluas ¼ Ha kepada Baktiar T.Bolon adalah Kenan Simangunsong

anak Ruben Simangunsong yang sudah meninggal dunia waktu terjadi

penyerahan tanah. Kemudian tanah seluas ¼ Ha tersebut diganti rugi oleh

Muda Simangunsong (Kakek Para Pembanding) dari Baktiar Tampubolon

tanpa dibuat surat ganti rugi. Bahwa transaksi ganti rugi tanah sawah ¼ Ha

dari Baktiar Tampubolon kepada Heber Simangunsong (bapak Para

Pembanding) juga diakui oleh saksi anak kandung Baktiar Tampubolon

bernama Kristop Tampubolon, dan didukung keterangan saksi Mulia Siahaan.

Berdasarkan Bukti P.3, maka tanah sawah seluas ¼ Ha adalah hak milik

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Heber Simangunsong (bapak Para Pembanding) bukan hak milik Ruben

Simangunsong.

Bahwa berdasarkan fakta bukti P.4 tersebut, pertimbangan Majelis Hakim

telah keliru menyatakan tanah seluas 1/4 Ha hak milik dari Ruben

Simangunsong.

Bahwa Majelis Hakim menguraikan dalam putusan Halaman 30, “ apabila

dihubungkan dengan bukti P.4 dengan hasil pemeriksaan setempat,

ternyata tanah sengketa tersebut adalah satu hamparan, sehingga

terdapat persesuaian di batas sebelah Timur dan batas sebelah Selatan

yang semuanya berbatas dengan tanah milik Ruben Simangunsong,

maka menurut Majelis Hakim tanah sengketa seluas ¼ Ha yang

digadaikan oleh Muda Simangunsong kepada Nai Muara br Tampubolon

adalah tanah milik Ruben Simangunsong. Karena tidak mungkin ada

tanah milik orang lain di tengah-tengah tanah sengketa tersebut yang

merupakan satu hamparan” .

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas adalah pertimbangan yang

tidak didasarkan pada alat bukti surat dan saksi serta fakta di lapangan.

Benar tanah perkara seluas 1 Ha satu hamparan, namun batas sebelah

Timur dan Selatan bukanlah berbatas dengan tanah Ruben

Simangunsong, karena tanah Ruben Simangunsong tidak ada berbatas

dengan tanah perkara, tetapi yang benar menurut fakta fisik di lapangan

dan sesuai dengan surat gugatan Para Pembanding pada posita No.3,

sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Willem Gultom dan Selatan

berbatas dengan tanah milik Sahala Tampubolon. Dari mana Majelis

Hakim menyatakan batas Timur dan Selatan berbatas dengan Tanah dari

Ruben Simangunsong ?, dan ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat

(PS) batas-batas tanah perkara seluas 1 Ha sesuai antara dalam surat

gugatan dengan fisik tanah di lapangan. “ Andaikata “ diikuti pendapat

Majelis Hakim menyatakan batas tanah perkara sebelah Timur dan

Selatan tanah milik dari Ruben Simangunsong seharusnya surat gugatan

Para Pembanding sudah kabur/tidak jelas (Obsscuur Libel).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 31, dinyatakan :

“ Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.5, P.6, P.7 dan P.8 bukan

merupakan bukti kepemilikan dan oleh karena itu surat bukti P.1, P.5, P.6,

P.7 dan P.8 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus

dikesampaingkan “.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat

P.1, jelas-jelas keliru, dengan alasan, Bukti P.1 adalah Surat

Keterangan Ahliwaris Para Pembanding/Para Penggugat, oleh karena

itu bukti ini ada relevansinya antara Subjek Penggugat dengan Objek

Perkara, di mana Para Pembanding mengajukan surat gugatan

bertindak selaku ahliwaris dari almarhum Heber Simangunsong (anak

almarhum Muda Simangunsong) selaku pemilik tanah perkara seluas

1 Ha, dan juga yang mengerjai dan menguasai tanah perkara secara

turun temurun dari Kakek para Penggugat almarhum Muda

Simangunsong kepada bapaknya almarhum Heber Simangunsong

sampai kepada Para Pembanding.



Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas

tanah perkara seluas 10.000 M² (1 ha), karena sejak Tahun 1955

sampai tanah diserobot oleh Terbanding-I/Tergugat-I tanah perkara

dikuasai dan dikelola oleh Kakek Para Pembanding (almarhum Muda

Simangunsong) hingga turun temurun kepada bapak para

Pembanding (almarhum Heber Simangunsong) sampai kepada Para

Pembanding. Oleh karena itu bukti ini ada relevansinya dengan Objek

Perkara, dan wajib dipertimbangkan oleh Majelis hakim.



Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Maria

Simangunsong (Pembanding-I) dari Polsek Tanah Jawa karena

Terlapor (Terbanding-I) melakukan Penyerobotan tanah objek perkara

secara kekerasan terhadap Pembanding-I. Seharusnya Majelis Hakim

mempertimbangkan alat bukti surat ini, karena dalil gugatan adalah

perbuatan penyerobotan tanah perkara seluas 1 Ha tanpa hak oleh

Terbanding-I. Oleh karena itu bukti P.6 relevan dengan Objek Perkara,

dan wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.



Penyerahan /Ganti Rugi tanggal 31 Oktober 2015, dari almarhumah

Damaris Sibuea (Ibu kandung Terbanding-II/Tergugat-II) kepada

Tergugat-I. Namun tanah Objek Perkara tidak pernah ada penyerahan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


(Levering) secara fisik, hanya di atas kertas saja penyerahan/ganti

ruginya. Oleh karena itu bukti P.7 relevan dengan Objek Perkara untuk

menguji kebenaran apakah pernah ada penyerahan tanah dari Ibu

Terbanding-II kepada Terbanding-I, dan bukti ini wajib

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.



Pernyataan tanggal 31 Oktober 2015 atas nama almarhumah Damaris

Sibuea (Ibu kandung Terbanding-II), di mana isi surat tersebut

dinyatakan bahwa almarhumah Damaris Sibuea yang menguasai

tanah perkara seluas 1 Ha, padahal kenyataannya, baik menurut dalil

gugatan maupun Bukti P.2., P.3, P.4 serta dihubungkan dengan Bukti

P.5 dan P.6, bahwa yang menguasai tanah perkara seluas 1 Ha sejak

Tahun 1955 sampai tanah perkara diserobot oleh Terbanding-I secara

paksa dengan kekerasan (Tahun 2015) tanah perkara bukan dikuasai

oleh almarhumah Damaris Sibuea (Ibu kandung Terbanding-II)

melainkan dikuasai dan dikelola oleh Muda Simangunsong (kakek

Para Pembanding) turun temurun kepada Heber Simangunsong

(bapak Para Pembanding) sampai kepada Para Pembanding, Fakta ini

merupakan salah satu dalil dalam surat gugatan. Oleh karena itu Bukti

P.8 relevan dengan fakta penguasaan Objek Perkara, untuk menguji

kebenaran materil apakah alat bukti surat P.8 dan juga alat buktiyang

diajukan Para Tergugat (Bukti T.I, II, TT.6) memiliki nilai sebagai alat

bukti, dan wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 31,

dinyatakan :

“ Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat yang menyatakan tanah

sengketa seluas ¾ Ha tersebut milik Penggugat karena orangtua

Penggugat yang bernama Heber Simangunsong yang telah menebus

tanah tersebut, dan telah dibantah oleh Pihak Tergugat dengan surat bukti

T.I, II.4 berupa Surat Pernyataan Pengembalian Tanah, menerangkan

Parsaoran Simangunsong, Pangihutan Simangunsong mengembalikan

tanah persawahan milik keturunan Ruben Simangunsong dan Isterinya

Tiama br Silitonga seluas 1 Ha, yang mana tanah tersebut dikuasai oleh

adik kandungnya yaitu orangtua kami yaitu Muda Simangunsong dan

abang kami Heber Simangunsong beserta anak-anaknya, dan saksi

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Tergugat bernama Manuara Silitonga menerangkan, saksi diberitahu oleh

Muda Simangunsong tentang tanah sengketa tersebut

diusahai/dikerjakannya karena telah meminjam dari Ruben Simangunsong

dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Heber

Simangunsong, dan saksi pernah didatangi oleh Parasian Oppusunggu

yang tinggal di Bamban yang menanyakan tentang tanah milik kakeknya

yang bernama Ruben Simangunsong, lalu saksi menunjukkan tanah

tersebut, dan Parasian Oppusunggu pergi menemui Esperansa br

Simangunsong di Rantau dan dibuatlah surat “

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas telah terbukti benarnya bahwa tanah sengketa seluas 1 Ha tersebut

milik Ruben Simangunsong “

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas sangat sederhana sekali

tanpa mempertimbangkan dengan benar dan teliti tentang alat bukti

surat dari Para Tergugat yaitu Bukti T.I, II.4, dengan alasan, bahwa

Bukti T.I, II.4 yaitu Surat Pernyataan Pengembalian Tanah Terperkara

adalah surat yang dibuat sendiri oleh Parsaoran Simangunsong dan

Pangihutan Simangunsong pada tanggal 10 September 2007. Bila

dicermati Bukti T.I, II.4 tersebut seolah-olah tanah perkara sedang

dikuasai dan dikelola oleh Parsaoran Simangunsong dan Pangihutan

Simangunsong kemudian dikembalikan kepada Parasian

Oppusunggu/dan Isteri Almarhumah Damaris Sibuea, padahal tanah

perkara 1 hari pun tidak pernah dikuasai maupun dikelola oleh

Parsaoran Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong maupun

orang lain. Oleh karena itu bukti surat T.I, II.4 hanya dibuat di atas

kertas saja, dan tidak sesuai isi surat dengan kenyataannya. Akan

tetapi Majelis Hakim telah menerima bukti T.I, II.4 tersebut sebagai alat

bukti membantah dalil gugatan Para Pembanding. Seharusnya Majelis

Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut karena bertentangan

dengan alat bukti lain dan fakta di persidangan.

Bahwa Mejelis Hakim menerima keterangan saksi Manuara Silitonga

sebagai alat bukti membantah dalil gugatan Para Pembanding, di

mana keterangan saksi tersebut menerangkan, “ bahwa saksi

mengaku pernah diberitahu oleh Muda Simangunsong tentang tanah

sengketa diusahai/dikerjakannya karena meminjam dari Ruben

Simangunsong “.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bahwa keterangan saksi Manuara Silitonga yang diajukan oleh Para

Terbanding/Para Tergugat di persidangan adalah tidak mengandung

kebenaran, karena logikanya, manalah mungkin almarhum Muda

Simangunsong (kakek Para Pembanding) memberitahukan kepada

saksi bahwa tanah perkara yang dipinjam dari Ruben Simangunsong,

sedangkan almarhum Muda Simangunsong sudah meninggal dunia

pada Tahun 1960, dan ketika itu saksi Manuara Silitongan masih

kanak-kanak. Fakta ini juga tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim

dengan seksama, sehingga Majelis Hakim menerima keterangan saksi

seutuhnya, seharusnya Majelis Hakim tidak boleh menerima begitu

saja kesaksian menjadi alat bukti saksi, dan harus terlebih dahulu diuji

kebenarannya dengan keterangan saksi-saksi lain, alat bukti surat dan

fakta serta menggunakan logika.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 31-32,

dinyatakan :

“ Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya apakah Heber

Simangunsong yang telah membeli tanah sengketa seluas ¼ Ha tersebut

yang dikatakan pembeli yang beritikat baik?”

“ Menimbang, bahwa sedangkan surat bukti P.4 di mana Kenan

Simangunsong telah menjual tanah sengketa seluas ¼ Ha kepada Baktiar

Tampubolon dengan menerangkan sawah dengan sebenarnya yang saya

serahkan ini atas nama Ruben Simangunsong dari kampung P.Nauli juga

dan yang sekarang sayalah anak mendiang Ruben Simangunsong dan

saksi dalam jual beli tersebut adalah Heber Simangunsong dan Muda

Simangunsong “

“ Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.I, II.TT.4 menerangkan,

Parsaoran Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong mengembalikan

tanah persawahan milik keturunan Ruben Simangunsong dan Isterinya

Tiama br Silitonga seluas 1 Ha, yang mana tanah tersebut selama ini

dikuasai oleh adik kandungnya yaitu orangtua kami Muda Simangunsong

dan tanah itu diusahai atau dikerjakan oleh abang kami Heber

Simangunsong beserta anak-anaknya. Bahwa Ruben Simangunsong

bersama isterinya Tiama br Silitonga hanya memiliki seorang anak

perempuan yang bernama Tiominar br Simangunsong, dan Tiominar br

Simangunsong bersuamikan Osman Oppusunggu memiliki 3 anak laki-laki

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dan 1 anak perempuan yaitu Mangapul Oppusunggu, Parasian

Oppusunggu, Haposan Oppusunggu dan Rengsina Oppusunggu “

Bahwa dalam surat Bukti P. 4 disebutkan, bahwa Kenan

Simangunsong adalah anak dari mendiang Ruben Simangunsong

menyerahkan tanah sawah seluas ¼ Ha kepada Baktiar Tampubolon,

disaksikan oleh almarhum Muda Simangunsong dan Heber

Simangunsong. Bahwa secara hukum, Kenan Simangunsong punya

hak menjual tanah peninggalan bapaknya mendiang Ruben

Simangunsong, kemudian Baktiar Tampubolon menyerahkan tanah

seluas ¼ Ha tersebut dengan ganti rugi kepada Heber Simangunsong

(bapak Para Pembanding).

Bahwa berdasarkan surat Bukti P.4 di mana Kenan Simangunsong

adalah anak dari Ruben Simangunsong dalam surat Bukti P.4 sebagai

saksi adalah Muda Simangunsong dan Heber Simangunsong yang

masih keluarga dari Kenan Simangunsong dan Ruben Simangunsong.

Berdasarkan fakta tersebut bahwa Kenan Simangunsong adalah anak

dari Ruben Simangunsong. Bila Kenan Simangunsong bukan anak

Ruben Simangunsong pasti Muda Simangunsong dan Heber

Simanggunsong sebagai saksi dalam surat Bukti P.4 tersebut akan

menaruh keberatan atas pencantuman Kenan Simangunsong sebagai

anak Ruben Simangunsong, begitu juga yang menerima penyerahan

tanah yaitu Baktiar Tampubolon yang masih keluarga dengan Kenan

Simanngunsong dan Ruben Simangunsong juga akan keberatan bila

Kenan Simangunsong dicantumkan anak Ruben Simangunsong.

Namun dalam pembuatan surat Bukti P.4 sampai terlaksana

penyerahan tanah seluas ¼ Ha dari Kenan Simangunsong kepada

Baktiar Tampubolon tidak ada masalah sampai tanah diganti rugi oleh

Heber Simangunsong (bapak para Pembanding) dari Baktiar

Simangunsong. Oleh karena itu menurut hukum, bahwa Baktiar

Tampubolon adalah pembeli itikad baik dari Kenan Simangunsong,

demikian juga Heber Simangunsong yang mengganti rugi tanah seluas

¼ Ha dari Baktiar Tampubolon adalah pembeli itikad baik karena

disaksikan para keluarga dari almarhum Ruben Simangunsong, oleh

karena itu harus dilindungi Undang-undang.

Bahwa bila dicermati pertimbangan Majelis Hakim di atas, menyatakan

bahwa Ruben Simangunsong hanya memiliki seorang anak

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


perempuan yang bernama Tiominar br Simangunsong. Memang benar

Ruben Simangunsong hanya memiliki seorang anak perempuan

bernama Tiominar br Simangunsong, namun berdasarkan bukti P. 4

bahwa Kenan Simangunsong juga anak dari Ruben Simangunsong.

Maka berdasarkan bukti P.4 anak Ruben Simangunsong bukan hanya

perempuan melainkan ada laki-laki yaitu Kenan Simangunsong. Untuk

menguatkan dalil bantahan Terbanding-II/Tergugat-II seharusnya

Terbanding-II/Tergugat-II membuktikan dengan Surat Keterangan

Ahliwaris siapa saja sebenarnya anak dari Ruben Simangunsong,

namun bukti Surat Keterangan Ahliwaris tersebut tidak ada diajukan

Terbanding-II/Tergugat-II di persidangan. Oleh karena itu seharusnya

Majelis Hakim mengesampingkan dalil Para Terbanding tersebut.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 32,

dinyatakan :

“ Menimbang, bahwa surat Bukti T.I, II, TT.5 berupa Surat Penyerahan Hak

warisan dari Mangapul Oppusunggu, Haposan Oppusunggu, Rengsina br

Oppusunggu menyerahkan sebidang tanah persawahan kepada Parasian

Oppusunggu seluas 1 Ha dan tanah persawahan yang diserahkan tersebut

adalah tanah warisan dari nenek/kakek Ruben Simangunsong “

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat mempertimbangkan isi alat Bukti T.I, II,

TT.5 , di mana dalam surat bukti tersebut dinyatakan, Mangapul

Oppusunggu, Haposan Oppusunggu dan Rengsina br Oppusunggu

menyerahkan tanah objek perkara kepada Parsaoran Oppusunggu. Dalam

surat bukti tersebut seolah-olah tanah objek perkara sudah diserahkan

secara fisik kepada Parsaoran oppusunggu, padahal tanah perkara sejak

Tahun 1955 sampai tanah diserobot oleh Terbanding-I pada Tahun 2015

tetap dikuasai dan diusahai oleh Muda Simangunsong (kakek Para

Pembanding) secara turun temurun kepada Para Pembanding. Oleh

karena itu bukti T.I, II, TT.5 isinya tidak benar, karena sebenarnya tidak

ada penyerahan fisik tanah dan hanya transaksi di kertas, sebab Tahun

2007 sesuai tanggal pembuatan surat Bukti T.I, II, TT.5 tanah perkara

tetap dikuasai oleh Pembanding-I sampai tanah diserobot oleh

Terbanding-I pada Tahun 2015. Namun Majelis Hakim menerima alat bukti

T.I, II. TT.5 untuk membantah dalil gugatan Para Pembanding, seharusnya

Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut karena tidak sesuai

dengan alat bukti surat dan saksi-saksi serta fakta di persidangan.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN



“ Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama Anggiat Samosir

yang mempunyai tanah yang berbatas di sebelah Timur dengan tanah

sengketa tersebut mengetahui pemilik tanah sengketa seluas 1 Ha

tersebut adalah Robin Januarto Manurung, karena saksi pernah menjadi

saksi di dalam jual beli tanah sengketa tersebut di Kantor Kepala Desa

yang disaksikan oleh pembeli yang bernama Robin Januarto Manurung

(Tergugat) dan penjual yang bernama Oppusunggu (Vide T.I, II, TT.7), dan

saksi Binsar Manurung menerangkan saksi Gamot Pardomuan Nauli

pernah menanyakan kepada Sitorus (suami Maria Simangunsong) pada

saat dipasang Pamflet oleh penjual yang menyatakan tanah sengketa ini

mau dijual di atas tanah sengketa tersebut, tetapi tidak ada tanggapan dan

saksi pernah menandatangani surat jual beli tanah sengketa tersebut di

Kantor Kepala Desa antara Oppusunggu sebagai Penjual dengan

Manurung sebagai Pembeli (Vide T.I, II, TT.8) “

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas tidak sesuai dengan fakta

yang ada, dengan alasan, batas sebelah Timur tanah seluas 1 Ha

bukan tanah milik Anggiat Samosir, akan tetapi berbatas dengan tanah

milik Willem Gultom, dan hasil pemeriksaan setempat juga benar

bahwa batas sebelah Timur adalah tanah milik Willem Gultom bukan

tanah milik Anggiat Samosir.

Bahwa Bukti T.I, II, TT.7 adalah Surat Keterangan Kesaksian batas

tanah yang dibuat tanggal 31 Oktober 2015 oleh Domision Siahaan,

Dkk., namun sesuai surat gugatan batas tanah sebelah Timur adalah

tanah milik Willem Gultom, demikian juga dalam bukti T.I, II, TT.8

Surat Penyerahan/Ganti Rugi, batas tanah sebelah Timur tanah milik

Willem Gultom, dan fakta di lapangan ketika dilakukan pemeriksaan

setempat sesuai batas sebelah Timur berbatas dengan tanah milik

Willem Gultom. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam membuat

pertimbangannya tidak menghubungkan alat bukti yang satu dengan

yang lain dan fakta di lapangan.

Bahwa keterangan saksi dari Tergugat bernama Binsar Manurung,

mengatakan pernah dipasang Pamflet di atas tanah perkara seluas 1

Ha bertuliskan “ tanah ini mau dijual “, keterangan saksi tersebut tidak

benar, dan tidak pernah dipasang Pamflet di atas tanah perkara,

sedangkan penjual tanah perkara almarhumah Damaris Sibuea tempat

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


tinggalnya di Kabupaten Sergei tidak pernah memijak tanah perkara,

apalagi untuk mengerjainya, karena di atas tanah objek perkara tiap

musiman sejak Tahun 1955 sampai Desember 2015 (tanah perkara

diserobot Terbanding-I) ditanami Padi oleh Pembanding-I/Penggugat-I,

dan setiap harinya Pembanding-I (Maria Simangunsong ) dan

keluarganya bekerja di tanah perkara. Sedangkan Surat

Penyerahan/Ganti Rugi (Bukti T.I.,II, TT.8) hanya dibuat di atas kertas

saja tanpa ada penyerahan fisik tanah, akan tetapi pembeli tanah

perkara yaitu Terbanding-I/Tergugat-I menguasai tanah perkara

dilakukan cara paksa dengan kekerasan terhadap Maria

Simangunsong (Pembanding-I).


“ Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat tidak ada

menyangkal bahwa Parasian Oppusunggu adalah Cucu dari Ruben

Simangunsong, sehingga yang berhak menerima warisan tersebut adalah

Parasian Oppusunggu “

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

pembelian tanah sengketa seluas ¼ Ha mempunyai alas hak yang tidak

sah, maka pembeli yang beritikad baik tidak dapat dilindungi “

Bahwa pengalihan hak tanah perkara yang luasnya ¾ Ha dari luas 1

Ha terjadi pada Tahun 1955, Tahun1959 sesuai bukti P.2 dan P.4, dan

ketika itu Parasian Oppusunggu masih anak-anak dan tidak

mengetahui bahwa sudah pernah dilakukan transaksi pengalihan

tanah perkara seluas ½ Ha kepada Sampe Sianipar (Bukti P.2), dan

Kenan Simangunsong telah menyerahkan tanah perkara seluas ¼ Ha

kepada Baktiar Tampubolon ( Bukti P.4). Secara juridis tanah perkara

bukan lagi merupakan tanah warisan atau peninggalan almarhum

Ruben Simangunsong. Oleh karena itu Parasian Oppusunggu tidak

ada hak untuk mengklaim tanah perkara merupakan warisan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat, pembelian

tanah perkara seluas ¼ Ha oleh Heber Simangunsong (bapak Para

Pembanding) dari Baktiar Tampubolon tidak sah dan tidak dapat

dilindungi, adalah pendapat yang tidak didasarkan pada hukum

perdata dan hukum adat serta kebiasaan transaksi pengalihan hak

tanah di Pedesaan pada tahun 1950 an. Seharusnya dalam mengadili

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


perkara a quo Majelis Hakim harus penuh pertimbangan dan menggali

nilai-nilai hukum dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Bahwa tanah perkara seluas ¼ Ha yang diganti rugi oleh Heber

Simangunsong (bapak Para Pembanding) dari Baktiar Tampubolon

adalah benar kenyataannya terjadi pengalihan hak, akan tetapi tidak

dibuat dalam bentuk surat, namun asli surat penyerahan dari Kenan

Simangunsong kepada Baktiar Tampubolon (Bukti P.4) diserahkan

Baktiar Tampubolon kepada Heber Simangunsong, dan untuk

menguatkan telah terjadi pengalihan hak tanah, Para Pembanding

telah menghadirkan anak almarhum Baktiar Tampubolon sebagai

saksi di persidangan dan membenarkan bahwa tanah perkara seluas

¼ Ha telah diganti rugi oleh Heber Simangunsong dari bapak saksi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 33 alinea

terakhir, dinyatakan :

“ Menimbang, bahwa Pasal 1365 BW menentukan, Setiap perbuatan

melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain,

mewajibkan seseorang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu untuk

mengganti kerugian tersebut “ . Hal ini berarti bahwa salah satu unsur

perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah kerugian yang

merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang menjadi

tanggungjawab seseorang.

“ Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan di atas telah terbukti

bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan

harta peninggalan alm. Ruben Simangunsong dan Tergugat-I yang telah

membeli tanah dari Tergugat-II sebagai ahliwaris dari alm. Parasian

Oppusunggu, maka apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat-I s/d II

dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak

terbukti “

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas dan oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil

gugatannya, sedangkan Tergugat-Tergugat telah berhasil membuktikan

dalil bantahannya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka

gugatan Para Penggugat haruslah ditolak “

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat, tanah sengketa

yang didalilkan oleh Para Pembanding adalah merupakan harta

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


peninggalan alm. Ruben Simangunsong, dan Para Terbanding tidak

terbukti melakukan melawan hukum.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo hanya

didasarkan pada alat bukti dari pihak Para Terbanding semata, tanpa

mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap seluruh alat bukti

surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, dan tidak

memperhatikan transaksi pengalihan hak tanah perkara di Pedesaan

pada masa Tahun 1950 an, karena dahulu masih ada pengalihan hak

tanah tanpa dibuat dalam surat, namun pelaksanaannya nyata. Dalam

masalah tanah perkara a quo barulah muncul perkara pada Tahun 2015

setelah 60 Tahun yang lalu dilakukan transaksi pengalihan hak tanah

objek perkara. Seharusnya Majelis Hakim harus dapat membanding

perkara yang terjadi di masa dahulu dengan di masa sekarang, di mana

di masa sekarang sudah banyak regulasi pengaturan tentang peralihan

hak tanah. Bila Majelis Hakim memperhatikan hal-hal tersebut, maka

gugatan Para Pembanding wajar dikabulkan, bukan menolak gugatan

didasarkan pada dalil-dalil dan alat bukti dari Para Tergugat yang

sangat diragukan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, sudah wajar Pengadilan Tinggi

Medan dapat menerima permohonan banding Para Pembanding, dan

memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 48/Pdt.G/2016

Tanggal 28 Pebruari 2017.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk

seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat untuk membayar

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Tergugat-I, II/ Turut Tergugat sekarang Terbanding-I,II/ Turut Terbanding,

tertanggal 06 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Medan tanggal 06 April 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Turut

Terbanding/ Turut Tergugat dapat menerima seluruh pertimbangan majelis

hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena menurut hemat

Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Turut Terbanding/

Turut Tergugat, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo

tidak salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan eksepsi

Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Turut Terbanding /

Turut Tergugat tentang gugatan kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel).

DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Turut

Terbanding/ Turut Tergugat juga dapat menerima seluruh pertimbangan

judex factie dalam memutus perkaraa quo, karena menurut hemat

Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II dan Turut

Terbanding/ Turut Tergugat, Majelis Hakim tidaklah salah dalam

menerapkan hukum yang berlaku, karena telah sesuai dengan rasa

keadilan dan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (The Living

Law), dan telah menilai segala sesuatu berdasarkan fakta di Persidangan,

termasuk tetapi tidak terbatas pada alat bukti yang dimajukan oleh

Pembanding I / Penggugat I, Pembanding II / Penggugat II, Pembanding

III / Penggugat III dan Terbanding I / Tergugat I, Terbanding II / Tergugat II

dan Turut Terbanding/ Turut Tergugat;

2. Bahwa dalil Para Pembanding / Para Penggugat pada halaman 4 yang

pada pokoknya menerangkan: bahwa dalam Surat Perdjandjian Gade

Bukti P.2 tercantum sebagai pemilik hak tanah seluas ½ Ha adalah

Sampe Sianipar, akan tetapi dalam surat masih tertulis atas nama Ruben

Simangunsong yang sudah mendiang/meninggal dunia pada waktu itu.

Oleh karena itu pemilik hak tanah seluas ½ Ha bukan lagi Ruben

Simangunsong melainkan sudah hak milik Sampe Sianipar. Dengan

persetujuan Sampe Sianipar tanah seluas ½ Ha tersebut digadaikan

Muda Simangunsong (kakek Para Pembanding) kepada Amon

Nainggolan. Berdasarkan bukti P.2 tersebut tanah seluas ½ Ha bukanlah

milik Ruben Simangunsong. Dalil tersebut diatas pada point ini haruslah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


ditolak dan dikesampingkan, karena dalil tersebut diatas sangat tidak

mendasar dan mengada-ada, sebab tidak mungkin ada oranglain yang

tidak mempunyai hubungan darah dengan rela dan baik hati memberikan

tanahnya untuk digadaikan orang lain. Menariknya adalah setelah

sebagian (1/2 Ha) dari luas objek terperkara (1 Ha) tersebut ditebus dari

Amon Nainggolan, tanah tersebut menjadi milik dan kepunyaan Muda

Simangunsong (kakek Para Pembanding / kakek Para Penggugat),

sebagaimana dalil Para Pembanding / Para Penggugat. Dari sini kelihatan

bahwa tanah seluas ½ Ha yang digadaikan oleh Muda Simangunsong

(kakek Para Pembanding / kakek Para Penggugat) adalah milik dan

kepunyaan abang kandungya, yaitu : Ruben Simangunsong (kakek buyut

Terbanding II / kakek buyut Tergugat II).


pada pokoknya menerangkan : Bahwa pada pokoknya yang tertulis dalam

Bukti P.3 Surat Perdjanjian Gadai tanggal 29 Oktober 1956 adalah “Muda

Simangunsong penduduk kamp. P. Nauli Ketj. Tanah Djawa, mengaku

menggadaikan sawah sebidang ¼ Ha kepada Nai Muara br. Tampubolon,

dst.. Bahwa dalam Surat Perjanjian Gadai Bukti P.3 tercantum sebagai

pemilik hak tanah seluas ¼ Ha adalah Muda Simangunsong (kakek Para

Penggugat), bukan Ruben Simangunsong. Oleh karena itu pemilik tanah

seluas ¼ Ha bukan Ruben Simangunsong melainkan hak milik Muda

Simangunsong. Dalil tersebut diatas pada point ini haruslah ditolak dan

dikesampingkan, karena tidak mungkin ada tanah oranglain ditengah-

tengah tanah milik satu orang (dalam hal ini Ruben Simangunsong, yang

tidak lain kakek buyut Terbanding II / kakek buyut Tergugat II). Pada saat

Pemeriksaan Setempat, tanah seluas ¼ Ha yang digadaikan oleh Muda

Simangunsong (kakek Para Pembanding / kakek Para Penggugat)

kepada Nai Muara br. Tampubolon sebagaimana yang termuat dalam

Surat Perdjanjian Gadai tanggal 29 Oktober 1956 adalah terletak

ditengah-tengah tanah seluas ½ Ha (Bukti P.2) dan tanah ¼ (Bukti P.4).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai Bukti P.3 adalah milik dan

kepunyaan Ruben Simangunsong (kakek buyut Terbanding II / kakek

buyut Tergugat II) sudahlah tepat, karena sesuai dengan fakta dilapangan

pada saat Pemeriksaan Setempat.

4. Bahwa dalil Para Pembanding / Para Penggugat pada halaman 4 sampai

dengan halaman 5 yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa dalam

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Bukti P.4 Surat Penjerahan Hak Tanggal 23 Nopember 1959 tercantum

“Kenan Simangunsong mengaku sebenarnya menjerahkan sebidang

tanah sawah luasnya ¼ Ha/0,250 kepada Baktiar T.Bolon, dan yang

sekarang saja adalah anak dari mendiang Ruben Simangunsong, dst...

Bahwa dalam Surat Penjerahan Hak Bukti P.3 tercantum yang

menjerahkan hak tanah seluas ¼ Ha kepada Baktiar T.Bolon adalah

Kenan Simangunsong anak Ruben Simangunsong yang sudah meninggal

dunia waktu terjadi penyerahan tanah. Kemudian tanah seluas ¼ Ha

tersebut diganti rugi oleh Muda Simangunsong (Kakek Para Pembanding)

dari Baktiar Tampubolon tanpa dibuat surat ganti rugi. Bahwa transaksi

ganti rugi tanah sawah ¼ Ha dari Baktiar Tampubolon kepada Heber

Simangunsong (Bapak Para Pembanding) juga diakui oleh saksi anak

kandung Baktiar Tampubolon bernama Kristop Tampubolon, dan

didukung keterangan saksi Mulia Siahaan. Berdasarkan Bukti P.3 maka

tanah sawah seluas ¼ Ha adalah milik Heber Simangunsong (Bapak Para

Pembanding) bukan hak milik Ruben Simangunsong. Bahwa berdasarkan

fakta bukti P.4 tersebut, pertimbangan Majelis Hakim telah keliru

menyatakan tanah seluas ¼ Ha hak milik dari Ruben Simangunsong. Dalil

tersebut diatas pada point ini haruslah ditolak dan dikesampingkan,

dengan alasan sebagai berikut:

- Apabila dicermatai dalil Para Pembanding / Para Penggugat tersebut

diatas pada point ini, kelihatan Para Pembanding / Para Penggugat

tidak menguasai Bukti yang dimajukan dalam perkara a quo. Para

Pembanding / Para Penggugat mendalilkan : Bahwa dalam Surat

Penjerahan Hak Bukti P.3 tercantum yang menjerahkan hak tanah

seluas ¼ Ha kepada Baktiar T.Bolon adalah Kenan Simangunsong

anak Ruben Simangunsong yang sudah meninggal dunia waktu

terjadi penyerahan tanah. Apabila dilihat kembali Pengantar Alat Bukti

Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 08 November 2016,

Bukti P.3 berupa Fotocopy Surat Perdjanjian Gadai Hak tanah

persawahan seluas ¼ Ha tertanggal 29 Oktober 1956 oleh Muda

Simangunsong kepada Nai Muara br Tampubolon. Subjek hukum

dalam perdjanjian gadai tersebut adalah Muda Simangunsong dan Nai

Muara br Tampubolon, bukan Muda Simangunsong, Heber

Simangunsong dan Baktiar Tampubolon.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa dalil Para Pembanding / Para Penggugat, yang menyebutkan :

Kemudian tanah seluas ¼ Ha tersebut diganti rugi oleh Muda

Simangunsong (Kakek Para Pembanding) dari Baktiar Tampubolon

tanpa dibuat surat ganti rugi. Bahwa transaksi ganti rugi tanah sawah

¼ Ha dari Baktiar Tampubolon kepada Heber Simangunsong (bapak

Para Pembanding) juga diakui oleh saksi anak kandung Baktiar

Tampubolon bernama Kristop Tampubolon, dan didukung keterangan

saksi Mulia Siahaan. Dalil tersebut dapat diindikasikan suatu

pernyataan yang tidak mempunyai kebenaran yang aktual, karena

disatu sisi, orang yang mengganti rugi tanah ¼ Ha kepada Baktiar

Tampubolon adalah Muda Simangunsong (kakek Para Pembanding /

kakek Para Penggugat), disisi yang berbeda, Heber Simangunsong

(bapak Para Pembanding / bapak Para Penggugat) yang mengganti

rugi tanah ¼ Ha dari Baktiar Tampubolon. Pada saat pemeriksaan

saksi, Kristop Tampubolon menyatakan dalam keterangannya :

Bahwa tanah terperkara seluas ¼ Ha dibeli oleh Heber Simangunsong

dari orangtua saya yang bernama Baktiar Tampubolon pada tahun

1959 tanpa surat. Kristop Tampubolon tidak menjelaskan secara detail

kapan tanah ¼ Ha tersebut dibeli oleh Heber Simangunsong (bapak

Para Pembanding / bapak Para Penggugat) dari Baktiar Tampubolon,

apakah sebelum bulan November 1959 atau setelah bulan November

1959. Oleh karena itu, keterangan Kristop Tampubolon tidak dapat

dijadikan tolak ukur untuk membenarkan dalil Para Pembanding / Para

Penggugat mengenai Bukti P.4, dan Bukti P.4 bertentangan dengan

Bukti Surat P.2.

- Bahwa dalil Para Pembanding / Para Penggugat, yang menyebutkan :

Berdasarkan Bukti P.3 maka tanah sawah seluas ¼ Ha adalah milik

Heber Simangunsong (bapak Para Pembanding) bukan hak milik

Ruben Simangunsong. Pada dalil sebelumnya, Para Pembanding /

Para Penggugat menyatakan, bahwa berdasarkan Bukti P.3, tanah

seluas ¼ Ha bukan milik Ruben Simangunsong, akan tetapi milik

Muda Simangunsong. Kedua keterangan ini sangat rancu, karena

disatu sisi Bukti P.3 dijadikan dalil untuk menyatakan tanah ¼ Ha

adalah milik Muda Simangunsong (kakek Para Pembanding / kakek

Para Penggugat), disisi yang berbeda, Bukti P.3 dijadikan dalil untuk

menyatakan tanah ¼ Ha milik Heber Simangunsong (bapak Para

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Pembanding / bapak Para Penggugat) yang telah diganti rugi dari

Baktiar Tampubolon. Dalil tersebut semakin memperlihatkan dan

membuktikan bahwa dalil Para Pembanding / Para Penggugat hanya

mengada-ada dan tidak mengandung kebenaran. Para Pembanding /

Para Penggugat sendiri tidak mengetahui dengan pasti, bahwa Bukti

P.3 itu berupa apa dan Bukti P.4 itu berupa apa, sehingga jelaslah

dalilnya Para Pembanding / Para Penggugat saling bertolak belakang

dan tidak sejalan.


pada pokoknya menerangkan : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di

atas adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada alat bukti surat dan

saksi serta fakta di lapangan. Benar tanah terperkara seluas 1 Ha satu

hamparan, namun batas sebelah Timur dan Selatan bukanlah berbatas

dengan tanah Ruben Simangunsong, karena tanah Ruben Simangunsong

tidak ada berbatas dengan tanah perkara, tetapi yang benar menurut fakta

fisik di lapangan dan sesuai dengan surat gugatan Para Pembanding

pada point 3, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Willem Gultom

dan Selatan berbatas dengan Tanah dari Ruben Simangungsong. Ketika

dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) batas-batas tanah perkara seluas

1 Ha sesuai antara dalam surat gugatan dengan fisik tanah di lapangan.

“Andaikata” diikuti pendapat Majelis Hakim menyatakan batas tanah

perkara sebelah Timur dan Selatan tanah milik dari Ruben

Simangunsong, seharusnya surat gugatan Para Pembanding sudah

kabur/tidak jelas (Obscuur Libel). Dalil tersebut diatas pada point ini

haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena Majelis Hakim telah

menghubungkan bukti P.4 (Surat Penjerahan Hak tanggal 23 November

1959) yang dimajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat dengan

Pemeriksaan Setempat. Hasil yang ditemukan dilapangan pada saat

Pemeriksaan Setempat (PS) adalah objek terperkara tersebut adalah satu

hamparan. Oleh karena objek terperkara satu hamparan, maka sebelah

Timur dan sebelah Selatan dari bukti P.4 (Surat Penjerahan Hak tanggal

23 November 1959) Para Pembanding / Para Penggugat, berbatasan

dengan tanah milik Ruben Simangunsong (kakek buyut Terbanding II /

kakek buyut Tergugat II), karena tidak mungkin ada tanah milik orang lain

di tengah-tengah objek terperkara tersebut”.

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


6. Bahwa dalil Para Pembanding / Para Penggugat pada halaman 5-6 yang

pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat

P.1 jelas-jelas keliru dengan alasan, Bukti P.1 adalah Surat Keterangan

Ahli Waris Para Pembanding / Para Penggugat, oleh karena itu bukti ini

ada relevansinya antara Subjek Penggugat dengan Objek Perkara,

dimana Para Pembanding mengajukan surat gugatan bertindak selaku

ahliwaris dari almarhum Heber Simangunsong (anak almarhum Muda

Simangunsong) selaku pemilik tanah seluas 1 Ha, dan juga yang

mengerjai dan menguasai tanah perkara secara turun temurun dari

Kakek Para Penggugat, almarhum Muda Simangunsong kepada

bapaknya almarhum Heber Simangunsong sampai kepada Para

Pembanding. Dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan,

karena Bukti P.1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari Para

Pembanding / Para Penggugat tidak ada relevansinya dengan objek

terperkara, karena objek terperkara seluas 1 Ha adalah milik Ruben

Simangunsong (kakek buyut Terbanding II / kakek buyut Tergugat II).

Keterangan Para Pembanding / Para Pengggugat, yang berisi : dimana

Para Pembanding mengajukan surat gugatan bertindak selaku

ahliwaris dari almarhum Heber Simangunsong (anak almarhum Muda

Simangunsong) selaku pemilik tanah seluas 1 Ha, dan juga yang

mengerjai dan menguasai tanah perkara secara turun temurun dari

Kakek Para Penggugat, almarhum Muda Simangunsong kepada

bapaknya almarhum Heber Simangunsong sampai kepada Para

Pembanding berbeda dengan keterangan pada halaman 4 Memori

Bandingnya, yakni : Bahwa dalam Surat Perdjanjian Gade Bukti P.2

tercantum sebagai pemilik tanah seluas ½ Ha adalah Sampe Sianipar,

akan tetapi dalam surat masih tertulis atas nama Ruben Simangunsong

(kakek Terbanding II / Tergugat II) yang sudah mendiang/meninggal

dunia pada waktu itu. Oleh karena itu pemilik hak tanah seluas ½ Ha

bukan lagi Ruben Simangunsong (kakek Terbanding II / Tergugat II)

melainkan sudah hak milik Sampe Sianipar. Dengan persetujuan

Sampe Sianipar tanah seluas ½ Ha tersebut digadaikan Muda

Simangunsong (kakek Para Pembanding) kepada Amon Nainggolan.

Harusnya Para Pembanding/ Para Penggugat lebih cermat dalam

menyusun Memori Bandingnya, sehingga terdapat persesuaian dalil

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dari halaman yang satu dengan halaman yang lainnya. Oleh karena

ditemukan banyaknya ketidaksesuaian dalil dari halaman yang satu ke

halaman berikutnya, maka sudah tepatlah pertimbangan Majelis Hakim

yang menyatakan, bahwa Bukti P.1 bukanlah bukti kepemilikan.

- Bahwa Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat

P.5 jelas-jelas keliru, dengan alasan Bukti P.5 adalah Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah

perkara seluas 10.000 M² (1 ha) karena sejak Tahun 1955 sampai

tanah diserobot oleh Terbanding I / Tergugat I tanah perkara dikuasai

dan dikelola oleh Kakek Para Pembanding (almarhum Muda

Simangunsong) hingga turun temurun kepada bapak Para Pembanding

(almarhum Heber Simangunsong) sampai kepada Para Pembanding.

Oleh karena itu bukti ini ada relevansinya dengan Objek Perkara dan

wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dalil tersebut haruslah

ditolak dan dikesampingkan, karena Bukti P.5 berupa Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah

terperkara seluas 1 Ha bukan merupakan bukti kepemilikan, sebab

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan,

tidaklah dapat dijadikan alasan pendukung untuk menyatakan bahwa

objek terperkara adalah milik Para Pembanding / Para Penggugat. Para

Pembanding / Para Tergugat kembali kurang detail dalam melihat

kronologis yang mereka ciptakan sendiri, sebab Para Pembanding /

Para Penggugat menyebutkan: sejak Tahun 1955 sampai tanah

diserobot oleh Terbanding I/ Tergugat I, tanah perkara dikuasai dan

dikelola oleh Kakek Para Pembanding (almarhum Muda

Simangunsong) hingga turun temurun kepada bapak Para Pembanding

(Heber Simangunsong) sampai kepada Para Pembanding, akan tetapi

keterangan Para Pembanding / Para Penggugat pada halaman 4

Memori Bandingnya, yakni : Bahwa dalam Surat Perdjanjian Gade

Bukti P.2 tercantum sebagai pemilik tanah seluas ½ Ha adalah Sampe

Sianipar, akan tetapi dalam surat masih tertulis atas nama Ruben

Simangunsong (kakek buyut Terbanding II / kakek buyut Tergugat II)

yang sudah mendiang/meninggal dunia pada waktu itu. Oleh karena itu

pemilik hak tanah seluas ½ Ha bukan lagi Ruben Simangunsong

(kakek buyut Terbanding II / kakek buyut Tergugat II) melainkan sudah

hak milik Sampe Sianipar. Dengan persetujuan Sampe Sianipar tanah

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


seluas ½ Ha tersebut digadaikan Muda Simangunsong (kakek Para

Pembanding) kepada Amon Nainggolan. Sangat jelas kelihatan,

keterangan-keterangan yang dinyatakan oleh Para Pembanding / Para

Penggugat tidak saling berhubungan dan saling bertolak belakang,

sehingga tepatlah pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak Bukti

P.5 sebagai bukti kepemilikan.

- Bahwa dalil Para Pembanding / Para Penggugat yang menyatakan :

Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat P.6, jelas-

jelas keliru, dengan alasan, Bukti P.6 adalah Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Maria Simangunsong

(Pembanding I) dari Polsek Tanah Jawa karena Terlapor (Terbanding I)

melakukan Penyerobotan tanah objek perkara secara kekerasan

terhadap Pembanding I. Seharusnya Majelis Hakim

mempertimbangkan alat bukti surat ini, karena dalil gugatan adalah

perbuatan penyerobotan tanah perkara seluas 1 Ha tanpa hak oleh

Terbanding I. Oleh karena itu bukti P.6 relevan dengan Objek Perkara,

dan wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dalil tersebut haruslah

ditolak dan dikesampingkan, karena hingga saat ini Terbanding I /

Penggugat I tidak pernah di proses dan dinyatakan bersalah atas

dugaan penyerobotan yang disampaikan oleh Pembanding I /

Penggugat I.



jelas keliru, dengan alasan, Bukti P.7 adalah Surat Penyerahan Ganti

Rugi tanggal 31 Oktober 2015, dari almarhumah Damaris Sibuea (Ibu

kandung Terbanding II / Tergugat II) kepada Tergugat I. Namun tanah

Objek Perkara tidak pernah ada penyerahan (lavering) secara fisik,

hanya di atas kertas saja penyerahan/ganti ruginya. Oleh karena itu

bukti P.7 relevan dengan Objek Perkara untuk menguji kebenaran

apakah pernah ada penyerahan tanah dari Ibu Terbanding II kepada

Terbanding I dan bukti ini wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena ibu

Terbanding II / Tergugat II secara de facto dan de jure merupakan

pemilik objek terperkara. Secara de facto dan de jure, objek terperkara

sampai kepada Ibu Terbanding II / Tergugat II adalah bermula dari

pengakuan Parsaoran Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


(adek kandung bapaknya Para Pembanding / Para Penggugat)

mengenai objek terperkara milik keturunan Ruben Simangunsong dan

istrinya Tiama br Silitonga (kakek dan nenek buyut Terbanding II /

kakek dan nenek buyut Tergugat II) dalam Surat Pernyataan

Pengembalian Tanah tanggal 10 September 2007 (Bukti T.I, II, TT– 4),

dilanjutkan dengan Surat Penyerahan Hak Warisan dari Mangapul

Oppusunggu, Haposan Oppusunggu, Rengsina Oppusunggu kepada

Parasian Oppusunggu (seluruhnya ahli waris dari Tiominar Br

Simangunsong) tertanggal 18 Oktober 2007 (Bukti T.I, II, TT – 5). Oleh

karena Parasian Oppusunggu meninggal dunia pada tanggal 15

Agustus 2009, maka para ahli waris Parasian Oppusunggu sepakat,

objek terperkara didaftarkan atas nama Damaris Sibuea (ibu

Terbanding II / Tergugat II). Selanjutnya Damaris Sibuea (ibu

Terbanding II / Tergugat II) mengalihkan objek terperkara kepada

Terbanding I / Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi

tanggal 31 Oktober 2015, yang di daftarkan di Kantor Pangulu Jawa

Tongah, dengan Register Nomor : 593, 2/35 Agraria/JT/2015 tertanggal

15 Desember 2015 dan di daftarkan di kantor Camat Hatonduhan,

dengan Register Nomor : 593.2/78/AGR/HTD/2016 tertanggal 31 Maret

2016 (Bukti T.I, II, TT – 8) Sebelum Surat Penyerahan/Ganti Rugi

ditandatangani oleh Terbanding I / Tergugat I dan ibu Terbanding II /

ibu Tergugat II, Terbanding I / Tergugat I telah mengecek surat dan

mengecek ke lapangan objek yang akan di ganti rugi, sehingga setelah

penandatanganan Surat Penyerahan/Ganti Rugi, objek yang di ganti

rugi tidak perlu diserahkan secara nyata oleh ibu Terbanding II / ibu

Tergugat II kepada Terbanding I / Terggugat I.



jelas keliru, dengan alasan Bukti P.8 adalah Surat Pernyataan tanggal

31 Oktober 2015 atas nama almarhumah Damaris Sibuea (Ibu kandung

Terbanding II), dimana isi surat tersebut dinyatakan bahwa

almarhumah Damaris Sibuea yang menguasai tanah perkara seluas 1

Ha, padahal kenyataannya, baik menurut dalil gugatan maupun Bukti

P.2, P.3, P.4 serta dihubungkan dengan Bukti P.5 dan P.6, bahwa yang

menguasai tanah perkara seluas 1 Ha sejak Tahun 1955 sampai tanah

perkara diserobot oleh Terbandung I secara paksa dengan kekerasan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


(Tahun 2012) tanah perkara bukan dikuasai oleh almarhumah Damaris

Sibuea (Ibu kandung Terbanding II) melainkan dikuasai dan dikelola

oleh almarhumah Damaris Sibuea (Ibu kandung Terbanding II)

melainkan dikuasai dan dikelola oleh Muda Simangunsong (kakek para

pembanding) sampai kepada Para Pembanding, Fakta ini merupakan

salah satu dalil dalam surat gugatan. Oleh karena itu Bukti P.8 relevan

dengan fakta penguasaan Objek Perkara, untuk menguji kebenaran

materiil apakah alat bukti surat P.8 dan juga alat bukti yang diajukan

Para Tergugat (Bukti T.I, II, TT.6) memiliki nilai sebagai alat bukti dan

wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Dalil tersebut haruslah

ditolak dan dikesampingkan, karena Bukti T.I, II, TT - 6 membuktikan

bahwa objek terperkara adalah milik dan kepunyaan Damaris Sibuea

(ibu Terbanding II / ibu Tergugat II), yang sebelumnya merupakan hak

dan kepunyaan suaminya, Parasian Oppusunggu, berdasarkan Surat

Penyerahan Hak Warisan tertanggal 18 Oktober 2007 (Bukti T.I, II, TT

– 5). Bukti P.2, P.3, P.4 serta dihubungkan dengan Bukti P.5 dan P.6,

bahwa yang menguasai tanah perkara seluas 1 Ha sejak Tahun 1955

sampai tanah perkara diserobot oleh Terbandung I secara paksa

dengan kekerasan (Tahun 2012) tanah perkara bukan dikuasai oleh

almarhumah Damaris Sibuea (ibu Terbanding II / ibu Tergugat II)

melainkan dikuasai dan dikelola oleh Muda Simangunsong (kakek para

pembanding) sampai kepada Para Pembanding, Fakta ini merupakan

salah satu dalil dalam surat gugatan. Bukti P.2, P.3, P.4

memperlihatkan objek terperkara adalah satu hamparan, sehingga

tepatlah pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai batas sebelah

Timur dan sebelah Selatan dari bukti P.4 (Surat Penjerahan Hak

tanggal 23 November 1959) Para Pembanding / Para Penggugat

adalah berbatas dengan tanah milik Ruben Simangunsong (kakek

buyut Terbanding II / kakek buyut Tergugat II), karena tidak mungkin

ada tanah milik orang lain di tengah-tengah objek terperkara tersebut.

Oleh karena itu ditemukan fakta hukum, bahwa Muda Simangunsong

(kakek Para Pembanding / kakek Para Penggugat) bukanlah orang

yang berhak dan memiliki objek terperkara.


pada pokoknya menerangkan : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di

atas sangat sederhana sekali tanpa mempertimbangkan dengan benar

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


dan teliti tentang alat bukti surat dari Para Tergugat yaitu Bukti T.I, II.4,

dengan alasan, bahwa Bukti T.I, II.4 yaitu Surat Pernyataan

Pengembalian Tanah Terperkara adalah surat yang dibuat sendiri oleh

Parsaroan Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong pada tanggal

10 September 2007. Bila dicermati Bukti T.I, II.4 tersebut seolah-olah

tanah terperkara sedang dikuasai dan dikelola oleh Parsaoran

Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong kemudian dikembalikan

kepada Parasian Oppusunggu/dan Isterinya. Almarhumah Damaris

Sibuea, padahal tanah perkara 1 hari pun tidak pernah dikuasai maupun

dikelola oleh Parsaoran Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong

maupun orang lain. Oleh karena itu bukti surat T.I, II.4 hanya dibuat di

atas kertas saja, dan tidak sesuai isi surat dengan kenyataannya, akan

tetapi Majelis Hakim telah menerima bukti T.I, II.4 tersebut sebagai alat

bukti membantah dalil gugatan Para Pembanding. Seharusnya Majelis

Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut karena bertentangan dengan

alat bukti lain dan fakta dipersidangan. Dalil Para Pembanding / Para

Penggugat tersebut diatas pada point ini haruslah ditolak dan

dikesampingkan, karena Bukti T.I, II, TT - 4 berupa Surat Pernyataan

Pengembalian Tanah Terperkara yang dibuat sendiri oleh Parsaroan

Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong pada tanggal 10

September 2007 adalah sesuai dengan kebenaran yang ada. Parsaroan

Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong adalah orang yang

mengetahui kronologis objek terperkara dikuasai oleh Muda

Simangunsong (adek kandung dari Ruben Simangunsong) dan diusahai

atau dikerjakan oleh abangnya Parsaoran Simangunsong dan Pangihutan

Simangunsong, yaitu : Heber Simangunsong (bapak Para Pembanding /

bapak Para Penggugat). Oleh karena Parsaroan Simangunsong dan

Pangihutan Simangunsong (adek kandung dari Heber Simangunsong)

sangat mengetahui kronologis tersebut, maka bukti T.I, II, TT - 4 adalah

alat bukti yang kuat dalam perkara a quo (sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 1866 KUHPerdata), sehingga sudah tepat dan benarlah

pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 31, yang menyatakan objek

terperkara seluas 1 Ha adalah milik Ruben Simangunsong (kakek buyut

Terbanding II / kakek buyut Tergugat II).

8. Bahwa keberatan dan/atau alasan Banding Para Pembanding pada

halaman 7 sampai dengan halaman 8 yang pada pokoknya menerangkan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


: Bahwa keterangan saksi Manuara Silitonga yang diajukan oleh Para

Terbanding / Para Tergugat di persidangan adalah tidak mengandung

kebenaran, karena logikanya, manalah mungkin almarhum Muda

Simangunsong (kakek Para Pembanding) memberitahukan kepada saksi

bahwa tanah perkara yang dipinjam dari Ruben Simangunsong,

sedangkan almarhum Muda Simangunsong sudah meninggal dunia pada

Tahun 1960, dan ketika itu saksi Manuara Silitonga masih kanak-kanak.

Fakta ini juga tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dengan seksama,

sehingga Majelis Hakim menerima keterangan saksi seutuhnya,

seharusnya Majelis Hakim tidak boleh menerima begitu saja kesaksian

menjadi alat bukti saksi, dan harus terlebih dahulu diuji kebenarannya

dengan keterangan saksi-saksi lain, alat bukti surat dan fakta serta

menggunakan logika. Dalil Para Pembanding / Para Penggugat tersebut

di atas pada point ini haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena lagi-

lagi keterangan Para Pembanding / Para Penggugat tidak sejalan satu

dengan lainnya dan saling bertentangan. Hal tersebut dapat dilihat

kembali pada keterangan ini, yakni : almarhum Muda Simangunsong

(kakek Para Pembanding/ kakek Para Penggugat) sudah meninggal dunia

pada Tahun 1960, sedangkan pada point 6 halaman 3 dalam Surat

Gugatannya yang diterima oleh Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 27

Juni 2016 dengan No Perkara : 48/Pdt.G/2016/PN. Sim dan point 7

halaman 6 sampai dengan halaman 7 dalam Repliknya, disebutkan

bahwa Muda Simangunsong (kakek Para Pembanding / kakek Para

Penggugat) meninggal dunia sekitar tahun 1968 an. Para Pembanding /

Para Penggugat mencoba untuk memberikan keterangan yang berbeda,

akan tetapi sangat disayangkan, keterangan tersebut semakin

memperlihatkan bahwa Para Pembanding / Para Penggugat tidak

konsekuen dengan keterangan-keterangan yang disampaikan dari awal

hingga Permohonan Banding ini dimajukan.


dengan halaman 9 yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa dalam

surat Bukti P.4 disebutkan, bahwa Kenan Simangunsong adalah anak dari

mendiang Ruben Simangunsong menyerahkan tanah sawah seluas ¼ Ha

kepada Baktiar Tampubolon, disaksikan oleh alamarhum Muda

Simangunsong dan Heber Simangunsong. Bahwa secara hukum, Kenan

Simangunsong punya hak menjual tanah peninggalan bapaknya

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


mendiang Ruben Simangunsong, kemudian Baktiar Tampubolon

menyerahkan tanah seluas ¼ Ha tersebut dengan ganti rugi kepada

Heber Simangunsong (bapak Para Pembanding); Bahwa berdasarkan

surat Bukti P.4 dimana Kenan Simangunsong adalah anak-anak dari

Ruben Simangunsong dalam surat Bukti P.4 sebagai saksi adalah Muda

Simangunsong dan Heber Simangunsong yang masih keluarga dari

Kenan Simangunsong dan Ruben Simangunsong. Berdasarkan fakta

tersebut bahwa Kenan Simangunsong adalah anak dari Ruben

Simangunsong. Bila Kenan Simangunsong bukan anak Ruben

Simangunsong pasti Muda Simangunsong dan Heber Simangunsong

sebagai saksi dalam surat Bukti P.4 tersebut akan menaruh keberatan

atas pencantuman Kenan Simangunsong sebagai anak Ruben

Simangunsong, begitu juga yang menerima penyerahan tanah yaitu

Baktiar Tampubolon yang masih keluarga dengan Kenan Simangunsong

dan Ruben Simangunsong juga akan keberatan bila Kenan

Simangunsong dicantumkan anak Ruben Simangunsong. Namun dalam

pembuatan surat Bukti P.4 sampai terlaksana penyerahan tanah seluas ¼

Ha dari Kenan Simangunsong kepada Baktiar Tampubolon tidak ada

masalah sampai tanah diganti rugi oleh Heber Simangunsong (bapak para

Pembanding) dari Baktiar Simangunsong. Oleh karena itu menurut

hukum, bahwa Baktiar Tampubolon adalah pembeli itikad baik dari Kenan

Simangunsong, demikian juga Heber Simangunsong yang mengganti rugi

tanah seluas ¼ Ha dari Baktiar Tampubolon adalah pembeli itikad baik

karena disaksikan para keluarga dari almarhum Ruben Simangunsong,

oleh karena itu harus dilindungi Undang-Undang. Dalil Para Pembanding /

Para Penggugat tersebut di atas pada point ini haruslah ditolak dan

dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut :

- Seharusnya pada pemeriksaan saksi, baik yang dimajukan oleh Para

Pembanding/ Para Penggugat maupun saksi yang dimajukan oleh

Terbanding I, II dan Turut Terbanding / Tergugat I, II dan Turut

Tergugat, Para Pembanding/ Para Penggugat menggali lebih dalam

tentang Kenan Simangunsong untuk menguatkan Bukti P.4 Para

Pembanding / Para Penggugat. Sangat disayangkan dari seluruh saksi

yang dimajukan untuk perkara a quo, Para Pembanding / Para

Penggugat tidak ada sedikitpun menyentuh nama Kenan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Simangunsong, termasuk tetapi tidak terbatas pada saksi Kristop

Tampubolon, yang merupakan anak dari Baktiar Tampubolon.

- Para Pembanding / Para Penggugat mengakui dengan sendirinya,

bahwa Ruben Simangunsong (kakek buyut Terbanding II / kakek buyut

Tergugat II) hanya memiliki seorang anak perempuan bernama

Tiominar br Simangunsong (nenek Terbanding II / nenek Tergugat II),

sebagaimana dalil Para Pembanding / Para Penggugat pada halaman

8 dalam Memori Bandingnya. Oleh karena adanya pengakuan yang

tulus dari Para Pembanding / Para Penggugat, maka Baktiar

Tampubolon tidak dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikat baik

atas tanah seluas ¼ Ha (Bukti P.4), begitu juga dengan Heber

Simangunsong yang melakukan ganti rugi kepada Baktiar Tampubolon

atas tanah seluas ¼ Ha tersebut, tidak dapat dapat dikatakan sebagai

pembeli yang beritikat tidak baik.


halaman 9 yang pada pokoknya menerangkan: Bahwa bila dicermati

pertimbangan Majelis Hakim di atas menyatakan bahwa Ruben

Simangunsong hanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama

Tiominar br Simangunsong. Memang benar Ruben Simangunsong

hanya memiliki seorang anak perempuan bernama Tiominar br

Simangunsong, namun berdasarkan bukti P.4 bahwa Kenan

Simangunsong juga anak dari Ruben Simangunsong. Maka berdasarkan

bukti P.4 anak Ruben Simangunsong bukan hanya perempuan

melainkan ada laki-laki yaitu Kenan Simangunsong. Untuk menguatkan

dalil bantahan Terbanding-II/Tergugat-II seharusnya Terbanding-

II/Tergugat-II membuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris siapa

saja sebenarnya anak dari Ruben Simangunsong, namun bukti Surat

Keterangan Ahliwaris tersebut tidak ada diajukan Terbanding-

II/Tergugat-II di persidangan. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim

mengesampingkan dalil Para Terbanding tersebut. Dalil tersebut diatas

pada point ini haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena tanpa Surat

Keterangan Ahli Waris sajapun Para Pembanding / Para Penggugat

sudah mengetahui bahwa abangnya kakek mereka yakni Ruben

Simangunsong (kakek buyut Terbanding II / kakek buyut Tergugat II)

hanya memiliki seorang anak perempuan yang bernama Tiominar br

Simangunsong (nenek Terbanding II / nenek Tergugat II). Para

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Pembanding / Para Penggugat menyarankan sesuatu hal yang sangat

baik, akan tetapi sangat disayangkan Para Pembanding / Para

Penggugat tidak membuat atau melaksanakan hal yang baik itu pula.

Seharusnya sebelum Para Pembanding / Para Penggugat menyarankan

agar Terbanding II /Tergugat II membuat Surat Keterangan Ahli Waris,

Para Pembanding / Para Penggugat terlebih dahulu membuat Surat

Keterangan Ahli Waris atas nama Muda Simangunsong (kakek Para

Pembanding / kakek Para Penggugat) dan memajukannya sebagai alat

bukti di persidangan dalam perkara aquo. Apakah Para

Pembanding/Para Penggugat takut membuat Surat Keterangan Ahli

Waris Muda Simangunsong (kakek mereka), karena akan terbukti benar,

bahwa Parsaoran Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong adalah

anak dari Muda Simangunsong (kakek Para Pembanding / kakek Para

Penggugat), dan adek dari orangtua mereka, yaitu : Heber

Simangunsong?


dengan halaman 10, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim tidak cermat mempertimbangkan isi alat Bukti T.I,

II, TT.5, dimana dalam surat bukti tersebut dinyatakan, Mangapul

Oppusunggu dan Rengsina br Oppungsunggu menyerahkan tanah objek

perkara kepada Parsaoran Oppungsunggu. Dalam surat bukti tersebut

seolah-olah tanah objek perkara sudah diserahkan secara fisik kepada

Parsaoran Oppungsunggu, padahal tanah perkara sejak Tahun 1955

sampai tanah diserobot oleh Terbanding I pada Tahun 2015 tetap

dikuasai dan diusahai oleh Muda Simangunsong (kakek Para

Pembanding) secara turun temurun kepada Para Pembanding. Oleh

karena itu bukti T.I, II, TT.5 isinya tidak benar, karena sebenarnya tidak

ada penyerahan fisik tanah dan hanya transaksi di kertas, sebab Tahun

2007 sesuai tanggal pembuatan surat Bukti T.I, II, TT.5 tanah perkara

tetap dikuasai oleh Pembanding I sampai tanah diserobot oleh

Terbanding I pada Tahun 2015. Namun Majelis Hakim menerima alat

bukti T.I, II, TT.5 untuk membantah dalil gugatan Para Pembanding,

seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut karena

tidak sesuai dengan alat bukti surat dan saksi-saksi serta fakta

dipersidangan. Dalil Para Pembanding / Para Penggugat tersebut diatas

pada point ini haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena lagi-lagi

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


terjadi ketidaksesuaian keterangan dari halaman yang satu ke halaman

berikutnya. Pada point ini, keterangan Para Pembanding / Para

Penggugat menegaskan bahwa tanah perkara sejak tahun 1955 sampai

tanah diserobot Terbanding I / Tergugat I pada Tahun 2015 tetap

dikuasai dan diusahai oleh Muda Simangunsong (kakek Para

Pembanding) secara turun temurun kepada Para Pembanding,

sedangkan keterangan pada halaman sebelumnya, Para Pembanding /

Para Penggugat menyatakan bahwa tanah seluas ½ Ha yang digadaikan

oleh Muda Simangunsong kepada Amon Nainggolan pada tanggal 13

Nopember 1955 bukan milik Ruben Simangunsong, akan tetapi milik

Sampe Sianipar, maka sangat jelaslah kedua keterangan tersebut saling

bertolak belakang dan sangat bertentangan satu dengan lain, sehingga

menurut hemat Terbanding I, II dan Turut Terbanding / Tergugat I, II dan

Turut Tergugat, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menerima

Bukti T I, II, TT - 5 sudah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan

fakta dilapangan dan keterangan saksi yang dimajukan pada

persidangan perkara a quo.

12. Bahwa dalil Para Pembanding / Para Penggugat pada halaman 10

sampai dengan halaman 11 menerangkan sebagai berikut: Bahwa

pertimbangan Majelis Hakim di atas tidak sesuai dengan fakta yang ada

dengan alasan, batas sebelah Timur tanah seluas 1 Ha bukan tanah

milik Anggiat Samosir akan tetapi berbatas dengan tanah milik Willem

Gultom, dan hasil pemeriksaan setempat juga benar bahwa batas

sebelah TImur adalah tanah milik Willem Gultom bukan tanah milik

Anggiat Samosir. Bahwa Bukti T.I, II, TT.7 adalah Surat Keterangan

Kesaksian batas tanah yang dibuat tanggal 31 Oktober 2015 oleh

Domision Siahaan, Dkk., namun sesuai surat gugatan batas tanah

sebelah Timur adalah tanah milik Willem Gultom, demikian juga Bukti T.I,

II, TT.8 Surat Penyerahan/Ganti Rugi, batas tanah sebelah Timur tanah

milik Willem Gultom, dan fakta di lapangan ketika dilakukan pemeriksaan

setempat sesuai dengan batas sebelah Timur berbatas dengan tanah

milik Willem Gultom. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam membuat

pertimbangannya tidak menghubungkan alat bukti yang satu dengan

yang lain dan fakta dilapangan. Bahwa keterangan saksi dari Tergugat

bernama Binsar Manurung, mengatakan pernah dipasang Pamflet di

atas tanah perkara seluas 1 Ha bertuliskan “tanah ini mau dijual”,

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


keterangan saksi tersebut tidak benar dan tidak pernah dipasang Pamflet

di atas tanah perkara, sedangkan penjual tanah perkara almarhumah

Damaris Sibuea tempat tinggalnya di Kabupaten Sergei tidak pernah

memijak tanah perkara, apalagi untuk mengerjainya, karena di atas

tanah objek perkara tiap musiman sejak Tahun 1955 sampai Desember

2015 (tanah perkara diserobot Terbanding I) ditanami padi oleh

Pembanding I / Penggugat I, dan setiap harinya Pembanding I (Maria

Simangunsong) dan keluarganya bekerja di tanah perkara. Sedangkan

Surat Penyerahan/Ganti Rugi (T.I, II, TT.8) hanya di buat di atas kertas

saja tanpa ada penyerahan fisik tanah, akan tetapi pembeli tanah

perkara yaitu Terbanding I / Tergugat I menguasai tanah perkara

dilakukan cara paksa dengan kekerasan terhadap Maria Simangunsong

(Pembanding I). Dalil Para Pembanding / Para Penggugat tersebut

diatas pada point ini haruslah ditolak dan dikesampingkan dengan

alasan sebagai berikut:

1. Saksi Anggiat Samosir membenarkan bahwa batas sebelah Timur

objek terperkara adalah tanah milik Willem Gultom, akan tetapi Para

Pembanding / Para Penggugat lupa dengan keterangan saksi

Anggiat Samosir, yang menyatakan : sejak 9 tahun yang lalu, tanah

milik Willem Gultom tersebut, telah diganti rugi olehnya. Oleh karena

keterangan saksi tersebut, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim

mengenai batas sebelah Timur objek terperkara telah sesuai dengan

alat bukti yang dimajukan dan fakta di lapangan serta fakta di

persidangan.

2. Keterangan Binsar Manurung mengenai pernah dipasang Pamflet di

atas tanah perkara seluas 1 Ha dikuatkan oleh keterangan Manuara

Silitonga. Kebiasaan di sekitaran objek terperkara, apabila tanah

mau di lepaskan, maka tindakan yang harus dilakukan adalah

memasang Pamflet di atas tanah yang akan dilepaskan. Tujuan dari

dipasangnya pamflet adalah tidak semata-mata untuk mencari orang

yang akan menerima pelepasan tersebut akan tetapi yang lebih

essensial adalah untuk memberitahukan kepada orang-orang yang

berkeberatan dengan tanah yang akan dilepaskan. Jika ada yang

keberatan dengan rencana pelepasan tersebut. Maka orang yang

merasa keberatan tersebut dapat mennghubungi orang yang akan

melepaskan tanah tersebut. Oleh karena tidak ada yang keberatan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


atas rencana pelepasan objek terperkara, maka Damaris Sibuea (ibu

Terbanding II / ibu Tergugat II) melepaskan objek terperkara seluas

1 Ha dengan menerima ganti rugi dari Terbanding I / Tergugat I,

sebagaimana yang dimuat dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi

(Vide : T.I, II, TT.8).

3. Lagi-lagi keterangan Para Pembanding / Para Penggugat saling

bertentangan satu dengan yang lainnya. Pada halaman 4 memori

bandingnya Para Pembanding/Para Penggugat menyatakan tanah ½

Ha yang digadaikan oleh Muda Simangunsong kepada Amon

Nainggolan (Vide Bukti P.2) merupakan milik Sampe Sianipar,

sedangkan pada halaman 9 memori bandingnya Para Pembanding /

Para Penggugat menyatakan sejak Tahun 1955 sampai dengan

tanah diserobot oleh Terbanding I pada Tahun 2015 tetap dikuasai

dan diusahai oleh Muda Simangunsong (kakek Para Pembanding /

kakek Para Penggugat) secara turun temurun kepada Para

Pembanding. Sedangkan pada point ini, Para Pembanding / Para

Penggugat mendalilkan sejak tahun 1955 sampai dengan Desember

2015 (tanah terperkara diserobot Terbanding I) ditanami padi oleh

Pembanding I / Penggugat I dan setiap harinya Pembanding I dan

keluarganya bekerja di tanah perkara. Sebenarnya yang memiliki

dan menguasai tanah sejak 1955 itu siapa? Apakah tanah seluas ½

Ha itu adalah milik Sampe Sianipar? atau apakah objek terperkara

seluas 1 Ha (termasuk tanah ½ Ha yang di dalilkan Para

Pembanding/ Para Penggugat milik Sampe Sianipar) yang

merupakan 1 Hamparan itu milik Muda Simangunsong (kakek Para

Pembanding / kakek Para Penggugat) atau milik Terbanding I?

Bagaimana Para Pembanding / Para Penggugat mau meyakinkan

Majelis Hakim tentang objek terperkara milik mereka / kakek mereka,

jika Para Pembanding / Para Penggugat tidak konsisten akan dalil-

dalilnya terhadap objek terperkara. Dalil Para Pembanding / Para

Penggugat mengenai: sejak tahun 1955, Pembanding I / Penggugat I

telah menanami padi dan telah memiliki keluarga sendiri sangat

irrasional, karena Pembanding I / Penggugat I (Maria

Simangunsong) lahir pada Tahun 1958. Bagaimana mungkin orang

yang belum lahir telah menanami padi pada tahun 1955? Dan

bagaimana mungkin orang yang belum lahir telah memiliki keluarga

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


sendiri? Oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tidak

dapat membuktikan dalil-dalilnya atas objek terperkara seluas 1 Ha

yang merupakan 1 Hamparan, sedangkan Terbanding I, II dan Turut

Terbanding/ Tergugat I, II dan Turut Tergugat dapat membuktikan

sebaliknya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai

objek terperkara adalah milik Ruben Simangunsong (kakek buyut

Terbanding II / kakek buyut Tergugat II) adalah tepat dan benar.


halaman 11 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa

pengalihan hak tanah perkara yang luasnya ¾ Ha dari luas 1 Ha terjadi

pada Tahun 1959 sesuai bukti P.2 dan P.4 dan ketika itu Parasian

Oppusunggu masih anak-anak dan tidak mengetahui bahwa sudah

pernah dilakukan transaksi pengalihan tanah perkara seluas ½ Ha

kepada Sampe Sianipar (Bukti P.2), dan Kenan Simangunsong telah

menyerahkan tanah perkara seluas ¼ Ha kepada Baktiar Tampubolon

(Bukti P.4) secara juridis tanah perkara bukan lagi merupakan tanah

warisan atau peninggalan alamarhum Ruben Simangunsong. Oleh

karena itu Parasian Oppusunggu tidak ada hak untuk mengklaim tanah

perkara merupakan warisan. Bahwa pertimbangan Majelsi Hakim yang

berpendapat, pembelian tanah perkara seluas ¼ Ha oleh Heber

Simangunsong (bapak Para Pembanding) dari Baktiar Tampubolon tidak

sah dan tidak dapat dilindungi, adalah pendapat yang tidak didasarkan

pada hukum perdata dan hukum adat serta kebiasaan trasaksi

pengalihan ha katas tanah di pedesaan pada Tahun 1950 an.

Seharusnya dalam mengadili perkara aquo Majelis Hakim harus penuh

pertimbangan dan menggali nilai-nilai hukum dan kebiasaan yang ada

dalam masyarakat. Bahwa tanah perkara seluas ¼ Ha yang diganti rugi

oleh Heber Simangusong (bapak Para Pembanding) dan Baktiar

Tampubolon adalah benar kenyataannya terjadi pengalihan hak, akan

tetapi tidak dibuat dalam bentuk surat, namun asli surat penyerahan dari

Kenan Simangunsng kepada Baktiar Tampubolon (Bukti P.4) diserahkan

Baktiar Tampubolon kepada Heber Simangunsong, dan untuk

menguatakan telah terjadi pengalihan hak tanah, Para Pembanding telah

menghadirkan anak almarhum Baktiar Tampubolon sebagai saksi di

persidangan dan membenarkan bahwa tanah perkara seluas ¼ Ha telah

diganti rugi oleh Heber Simangunsong dari bapak saksi. Dalil Para

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Pembanding tersebut diatas pada point ini haruslah ditolak dan

dikesampingkan, karena dalil Para Pembanding / Para Penggugat pada

point ini sama dengan dalil Para Pembanding / Para Penggugat pada

halaman sebelumnya. Oleh karena dalil ini sama dengan sebelumnya,

maka Terbanding I, II dan Turut Terbanding / Tergugat I, II dan Turut

Tergugat tetap pada jawaban-jawaban sebelumnya.


pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan

Majelis Hakim yang berpendapat, tanah sengketa yang didalilkan oleh

Para Pembanding adalah merupakan harta peninggalan alm. Ruben

Simangunsong, dan Para Terbanding tidak terbukti melakukan melawan

hukum. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo hanya

didasarkan pada alat bukti dari pihak Terbanding semata, tanpa

mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap selruh alat bukti

surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding, dan tidak

memperhatikan transaksi pengalihan hak tanah perkara di pedesaan

pada masa Tahun 1950-an, karena dahulu masih ada pengalihan hak

tanah tanpa dibuat dalam surat, namun pelaksanaannya nyata. Dalam

masalah tanah perkara aquo barulah muncul perkara pada Tahun 2015

setelah 60 Tahun yang lalu dilakukan transaksi pengalihan hak tanah

objek perkara. Seharusnya Majelis Hakim harus dapat membanding

perkara yang terjadi di masa dahulu dengan di masa sekarang, dimana

di masa sekarang sudah banyak regulasi pengaturan tentang peralihan

hak tanah. Bila Majelis Hakim memperhatikan hal-hal tersebut, maka

gugatan Para Pembanding wajar dikabulkan, bukan menolak gugatan

didasarkan pada dalil-dalil dan alat bukti Para Tergugat yang sangat

diragukan kebenarannya. Dalil Para Pembanding / Para Penggugat

tersebut diatas pada point ini haruslah ditolak dan dikesampingkan,

karena dari bukti ataupun dari keterangan saksi yang di ajukan oleh Para

Pembanding / Para Penggugat, tidak ada satupun yang menjelaskan

secara rinci dan detail mengenai objek terperkara seluas 1 Ha itu milik

keluarga Muda Simangunsong (kakek Para Pembanding / kakek Para

Penggugat). Anak dari Muda Simangunsong yakni: Parasian

Simangunsong dan Pangihutan Simangunsong, mengakui bahwa objek

seluas 1 Ha adalah milik Ruben Simangunsong (kakek buyut Terbanding

II / kakek buyut Tergugat II, yang tidak lain adalah abang kandung dari

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Muda Simangunsong), bukan milik Muda Simangunsong (kakek Para

Pembanding / kakek Para Penggugat). Dengan adanya pengakuan

tersebut ditambah dengan fakta-fakta di lapangan dan fakta-fakta yang

ditemukan pada saat persidangan, maka tepatlah pertimbangan hukum

Majelis Hakim yang membatalkan gugatan Para Pembanding/ Para

Penggugat dan tepat pulalah objek terperkara seluas 1 Ha tersebut

bukan milik dan kepunyaan Muda Simangunsong (kakek Para

Pembanding / kakek Para Penggugat), akan tetapi milik dan kepunyaan

abangnya Muda Simangunsong, yaitu: Ruben Simangunsong (kakek

buyut Terbanding II / kakek buyut Tergugat II).

Berdasarkan uraian-uraian tentang alasan Kontra Memori Banding yang

diajukan oleh Terbanding I, II dan Turut Terbanding / Tergugat I, II dan Turut

Tergugat, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat

berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo ini yang selanjutnya

memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I, II dan Turut

Terbanding / Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding / Para Penggugat untuk

seluruhnya.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun

No.48/Pdt.G/2016/PN-SIM, tanggal 28 Februari 2017.

4. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya

perkara yang timbul dalam perkara a quo ini, baik ditingkat Banding

maupun ditingkat pertama. Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara

Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum

Para Penggugat sekarang Para Pembanding dan kepada Kuasa Hukum

Para Tergugat/ Turut Tergugat sekarang Para Terbanding/ Turut Terbanding

masing-masing pada tanggal 30 Maret 2017 dan tanggal 11 April 2017 yang

menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah

diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding

mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor :

48/Pdt.G/2016/PN.Sim. dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Simalungun Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Sim. tanggal 28 Pebruari 2017,

Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para

Pengugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding

I, II dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II dan Turut Terbanding semula

Turut Tergugat, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat

pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun Dalam Eksepsi,

bahwa gugatan Para Pengugat mengandung (Error in objekto) karena

mencampur adukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan

pembatalan surat, Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa

gugatan Para Pengugat cukup jelas mengenai perbuatan melawan hukum,

yang berkaitan dengan penyerahan tanah sengketa dengan ganti rugi dan

gugatan Para Pengugat mengandung cacat formil( Error in subjekto) karena

tanpa menyebut siapa saja yang menjadi ahli waris Almarhumah Damaris

Sibuea;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang gugatan,

karena tidak ada hubungan Para Penggugat dengan tanah terperkara, maka

berdasarkan Posita gugatan Pengugat dimana Heber Simangunsong ada

memiliki tanah persawahan di Pardamean Nauli Jawa Tongah, Kecamatan

Hantonduhan, Kabupaten Simalungun dan Penggugat sebagai Ahli Waris ,

terhadap Eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa Pokok Perkara dari dalil-dalil gugatan Para

Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik dari pihak-pihak dan bukti-bukti yang

diajukan dipersidangan, Para Pengugat tidak ada menyangkal bahwa

Parasian Oppusunggu adalah cucu dari Ruben Simangunsong, sehingga

yang berhak menerima warisan tersebut adalah Parasian Oppusunggu;

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena

pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta–fakta hukum yang

diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak

yang berperkara, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat

menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat

banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat

Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih pertimbangan Majelis

Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding,

maka Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding

semula Para Penggugat tidak beralasan hukum, sedangkan Kontra Memori

Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding I, II dan Turut Banding semula

ParaTergugat I, II dan Turut Tergugat, karena sejalan dengan putusan

Hakim tingkat pertama, maka Kontra Memori banding tersebut beralasan

untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor:

48/Pdt.G/2016/PN.Sim, tanggal 28 Pebruari 2017, yang dimohonkan banding

tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para

Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan

Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para

Penggugat ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :

48/Pdt.G/2016/PN.Sim. tanggal 28 Pebruari 2017, yang dimohonkan

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


banding tersebut;

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk

membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari: JUMAT, tanggal 14 JULI 2017 oleh

Kami : YANSEN PASARIBU, SH. selaku Ketua Majelis dengan PRASETYO

IBNU ASMARA, SH.,MH. dan Dr. ALBERTINA HO, SH.,MH. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Medan, tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 145/PDT/2017/PT-MDN, untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan

tersebut pada hari : KAMIS, tanggal 20 JULI 2017, diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh FACHRIAL, SH.MHum. Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak berperkara.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd. ttd.

ttd ttd PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH. YANSEN PASARIBU, SH.

ttd. ttd Dr.ALBERTINA HO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

FACHRIAL, SH.MHum.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

PENG

ADIL

AN T

INGGI M

EDAN


3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

H. BASTARIAL

pengadilan tinggi medan filesumatera utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 juni 2016...

Documents