pengadilan negeri semarapura · 2017-05-02 · penduduk pada sektor pertanian, perikanan,...
TRANSCRIPT
iv
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21003 – 21424, Fax : (0366)24350
SEMARAPURA 80711
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
TAHUN 2011
iv
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tersusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 PENGADILAN NEGERI
SEMARAPURA yang merupakan LAKIP awal dari Renstra tahun 2010-2014. Selain dalam rangka
menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor : 11 Tahun
2011 tertanggal 23 November 2011 yang kemudian di tindaklanjuti dengan surat Sekretaris
Mahkamah Agung RI Nomor : 552/SEK/01/XII/2011 kepada Eselon I di lingkungan Mahkamah
Agung RI dan Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 kepada seluruh Pengadilan Tingkat Banding di
seluruh Indonesia tertanggal 19 Desember 2011, perihal : Penyampaian LAKIP Tahun 2011 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu
kegiatan rutin tahunan yang harus dibuat setiap satuan kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada intansi vertikal dan juga kepada publik mengenai apa yang telah dicapai dan dilakukan
selama tahun berjalan maupun rencana – rencana strategis yang akan dicapai di tahun – tahun
mendatang.
Oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab seperti uraian diatas maka Satuan Kerja
Pengadilan Negeri Semarapura telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (
LAKIP ) Tahun 2011 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (
MenPAN ) No.PER / 09 / M.PAN / 05 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Berdasarkan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA )
No. 0657 / 005 – 01.2.01 / 20 / 2011 dan DIPA No. : 0657 / 005-03.2.01 /20 / 2011 tanggal 20
Desember 2010 maka pada Tahun 2011 Pengadilan Negeri Semarapura menerima 3 ( tiga ) macam
Program yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (
005.01.01)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ( 005.01.02 )
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ( 005.03.07 )
Dan untuk Tahun Anggaran 2012, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura menerima 3 ( tiga )
macam Program yang sama yaitu :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung (
005.01.01)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung ( 005.01.02 )
iv
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ( 005.03.07 )
Melalui penyusunan LAKIP 2011 yang kemudian akan disampaikan ke Biro Perencanaan
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung maka kami Satuan Kerja Pengadilan Negeri
Semarapura telah melaksanakan kewajiban sebagai Pengadilan yang berada di bawah hirarki
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pelaksana tugas kekuasaan Kehakiman di daerah Tingkat
II sebagai bagian dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni
“Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”.
Semarapura, 26 Maret 2012
Mengetahui :
Ketua Pengadilan Negeri Semarapura
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri Semarapura
(COKORDA GEDE ARTHANA, SH.)
NIP.0400064405
( I NYOMAN RAMPUG, SH.)
NIP.195412311977031017
iv
EXECUTIVE SUMMARY
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 Mahkamah Agung,
merupakan LAKIP kedua sejak dikeluarkannya Renstra tahun 2010-2014, begitu pula dengan
LAKIP Pengadilan Negeri Semarapura yang merupakan bagian dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Selain dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7
Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang dituangkan
dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011 tertanggal 23 Nopember 2011 yang kemudian di tindaklanjuti
dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 552/SEK/01/XII/2011 kepada Eselon I di
lingkungan Mahkamah Agung RI dan Nomor : 553/SEK/01/XII/2011 kepada seluruh Pengadilan
Tingkat Banding di seluruh Indonesia tertanggal 19 Desember 2011, perihal : Penyampaian LAKIP
Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012.
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam
rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI
Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih, dan Bebas dari Korupsi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan
bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas
profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan
bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres)
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing - masing
instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing -
masing, lembaga - lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada
iv
Presiden selaku pemerintah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang
bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah tersebut, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Administrasi Negara untuk
menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai
bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Memenuhi amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( AKIP ) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara,
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dan kebijakannya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura yang berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun
suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP bukan hanya semata – mata sebagai suatu kewajiban
bagi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura tetapi juga merupakan suatu kebutuhan yang
berfungsi sebagai alat analisis dalam melakukan pengukuran dan evaluasi penetapan kinerja yang
telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan
Negeri Semarapura ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kegiatan
kegiatan dan sasaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Kerja Pengadilan
Negeri Semarapura tahun 2011, tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang
dicerminkan dari perolehan masing – masing indikator kinerja kegiatan, sasaran, dan target yang
dicapai. Selain itu, LAKIP juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi
pengambil dan pembuat keputusan dalam menilai, mengukur kinerja yang telah ditetapkan dan juga
memberikan data untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa – masa mendatang.
Sejalan dengan Mahkamah Agung yang tetap berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari
LAKIP yang berdasarkan SAKIP begitu pula tekad Pengadilan Negeri Semarapura, karena dengan
mewujudkan LAKIP yang proporsional dan profesional mencerminkan semakin transparannya
dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Semarapura selaku Peradilan Tingkat
Pertama.
Sesuai prioritas implementasi Cetak Biru Pembaruan tahun 2010-2035 dan Rencana Strategis
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam jangka waktu 5 tahun kedepan maka Pengadilan
Negeri Semarapura memiliki beberapa sasaran strategis antara lain adalah (1) Peningkatan
Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel (2) Peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) (3) Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsi-
iv
fungsi manajemen (4) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terhadap lembaga
peradilan dan penegakan hukum lainnya (5) Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Prngadilan
Negeri Semarapura.
Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura
tidak terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun ekternal.
Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala / hambatan
yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan – hambatan dalam mencapai
kinerja yang diharapkan. Menyadari hal tersebut, Satuan kerja Pengadilan Negeri Semarapura telah
mempersiapkan strategi – strategi pemecahannya, sehingga tahun – tahun mendatang hambatan –
hambatan tersebut dapat diminimalkan.
DAFTAR ISI
iv
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................. iii
DAFTAR ISI ............................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................................................. 1
B. Tugas dan Fungsi .............................................................................................................. 2
C. Sistematika Penyajian ....................................................................................................... 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2010-2014...............................................................................7
1. Visi dan Misi .............................................................................................................. 7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ..................................................................................... 7
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ......................................................................... 8
B. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura .............................................................
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 .........................................
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) ........................... 12
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran organisasi
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja)............................... 13
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan........................................................................................................................ 15
B. Saran-saran ........................................................................................................................ 15
BAB V LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi.
2. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011.
3. Rencana Kinerja Tahun 2011
4. Penetapan Kinerja Tahun 2011
5. Pengukuran Kinerja tahun 2011.
6. Matriks Rencana Strategis 2010-2014
7. SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
BAB I
iv
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarapura dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama,
baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan
Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dimana Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai
salah satu institusi negara /kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas,
fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang
dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Semarapura membuat Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Tahun
2012.
Gambaran umum Pengadilan Negeri Semarapura sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman yang langsung berada di bawah Pengadilan Tinggi Denpasar. Kantornya terletak
Jalan Gajah Mada No. 59 Semarapura sekitar 40 km arah timur Kota Denpasar. Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Semarapura meliputi empat kecamatan yaitu, Kecamatan Klungkung,
Banjarangkan, Dawan, dan Nusa Penida. Kecamatan Nusa Penida berlokasi di sebuah pulau
yang dipisahkan oleh Selat Badung. Luas Kabupaten Klungkung sebesar 315 km2 dengan
jumlah penduduk Kabupaten Klungkung sesuai data BPS Klungkung sampai 31 Desember 2010
yang terbit tahun 2011 adalah 185.272 dengan sex ratio 97%. Sebagian besar mata pencaharian
penduduk pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri, dan kerajinan.
Kantor Pengadilan Negeri Semarapura berupa gedung kantor berlantai dua yang cukup
representatif dengan halaman tertata rapi walaupun tidak terlalu luas. Begitu pula tempat
parkirnya masih cukup memadai. Ruangan tempat kerjanya cukup nyaman dimana terdapat dua
ruang sidang, dua ruang hakim, dan ruangan-ruangan yang lain sesuai dengan fungsinya
sebanyak masing-masing satu. Untuk saat ini terdapat beberapa ruangan yang belum dipasang
berpendingin udara/AC. Listrik dan airnya telah mencukupi untuk mendukung lancarnya
aktivitas dan operasional. Khusus di wilayah kerja di Kecamatan Nusa Penida terdapat pula
sebuah ruang sidang tetap yang didukung dengan gedung yang cukup representatif.
Untuk mendukung kelancaran pekerjaan administrasi maka setiap bagian dilengkapi dengan
minimal satu komputer. Laptop juga disediakan sebanyak 4 (lima) buah, yang saat ini dipakai
oleh bagian keuangan, bendahara, bagian umum dan satunya lagi disediakan untuk pegawai
iv
yang mendapat tugas mengikuti diklat/pelatihan. Sedangkan untuk kelancaran transportasi,
disediakan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 dan 12 (duabelas) unit sepeda motor.
Jumlah hakim saat ini sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Semarapura. Sedangkan jumlah pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang
ditambah 6 (enam) orang tenaga honorer.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Negeri Semarapura sebagai salah satu pelaksana kekuasaan yudikasi
mempunyai tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai dengan yang diamatkan oleh peraturan-
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
1. Tugas Pokok
Pengadilan Negeri Semarapura sebagai bagian dari Peradilan Umum adalah salah
satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2
UU No.2 Tahun 1984). Berdasarkan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri
Semarapura bertugas dan berwenang: menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Fungsi
Pengadilan Negeri Semarapura dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas
memiliki fungsi sebagai berikut :
a) Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus,
dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangannya.
b) Fungsi administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi
umum.
c) Fungsi pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawabnya.
d) Fungsi pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
3. Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Semarapura
Pengadilan Negeri Semarapura merupakan Pengadilan kelas II yang mana berdasarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 struktur
organisasinya adalah seperti tersaji dalam lampiran 1.
iv
Sesuai dengan struktur organisasi tersebut Pengadilan Negeri Semarapura dipimpin oleh
seorang Ketua Pengadilan yang didampingi seorang Wakil Ketua yang merupakan Pimpinan
Pengadilan. Penanganan tugas-tugas administrasi perkara dipimpin oleh seorang Panitera, dan
penanganan tugas-tugas administrasi umum dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mana kedua
jabatan tersebut dirangkap oleh seorang pejabat yaitu Panitera/Sekretaris.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/003/SK/II/92 tanggal
24 Pebruari 1992, Panitera membawahi 3 (tiga) Urusan Kepaniteraan yang terdiri atas :
a. Urusan Kepaniteraan Perdata/Panitera Muda Perdata
Urusan Kepaniteraan Perdata dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai
tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima surat gugatan, permohonan, permohonan banding, kasasi, peninjauan
kembali, eksekusi, permohonan somasi, dan verset terhadap putusan verstek.
- Menetapkan rencana biaya perkara.
- Menyerahkan surat gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali,
eksekus, permohonan somasi yang dilengkapi dengan SKUM.
b. Urusan Kepaniteraan Pidana/Panitera Muda Pidana
Urusan Kepaniteraan Pidana dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai
tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima perkara pidana lengkap dengan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara pidana.
- Melengkapi formulir penetapan penunjukan Majelis Hakim / Panitera Pengganti
untuk perkara pidana.
- Mengajukan berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir kepada Wakil
Panitera untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera.
- Mencatat perkara pidana ke dalam register induk serta pengisian kolom-kolom buku
register induk.
- Register buku induk keuangan perkara pidana dan administrasi keuangan yang
meliputi penerimaan dan pengeluaran pidana.
- Membuat data-data laporan pidana bulanan, empat bulan, enam bulan dan tahunan.
c. Urusan Kepaniteraan Hukum/Panitera Muda Hukum
Urusan Kepaniteraan Hukum dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang mempunyai
tugas-tugas sebagai berikut :
- Menerima perkara yang telah diminutasi.
- Menyusun laporan keadaan perkara.
iv
- Mengelola dan menyajikan statistik perkara.
- Mencatat Badan Hukum.
- Penanggung jawab surat masuk dan keluar.
- Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan-perundang-
undangan yang berlaku.
Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.08-PR-07.02.Th.
1989 tanggal 19 Desember 1989, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Urusan yang terdiri atas :
d. Urusan Umum
Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) yang mempunyai tugas-
tugas sebagai berikut:
- Mengawasi bawahan.
- Memeriksa inventaris.
- Melakukan pengadaan inventaris.
- Melakukan pengelolaan ATK.
- Membuat pra DUP.
- Membuat rencana kerja.
- Membuat kalender kerja.
- Membuat program kerja.
- Menyelenggarakan Agenda Masuk/Keluar
- Mengelola perpustakaan
b. Urusan Keuangan
Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) yang mempunyai
tugas-tugas sebagai berikut :
- Mengawasi staf keuangan.
- Menyusun pra DUK/RKAKL.
- Menyusun Rencana Realisasi Anggaran.
- Menerbitkan dan menandatangani SPM.
c. Urusan Kepegawaian
Urusan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (Kaur) yang mempunyai
tugas-tugas sebagai berikut :
- Membuat Daftar Urut Kepangkatan.
- Membuat usul kenaikan pangkat.
- Membuat surat kenaikan gaji berkala.
iv
- Membuat laporan rutin bulanan.
- Membuat laporan Bezetting.
Selama tahun 2011 di Pengadilan Negeri Semarapura terjadi beberapa mutasi dan promosi
antara lain adanya pelantikan Ketua Pengadilan baru yakni Bapak Cokorda Gede Arthana, SH
menggantikan Ibu Ni Made Sudani, SH.M.Hum yang ditugaskan menjadi Hakim di Pengadilan
Negeri Surabaya. Juga dilaksanakan pelantikan Bapak Dewa Ketut Kartana, SH,M.Hum yang
sebelumnya sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjadi Wakil Ketua Pengadilan
Semarapura menggantikan Bapak Cokorda Gede Arthana, SH. Juga diselenggarakan acara
pelepasan beberapa 3 orang hakim yaitu: Bapak I Ketut Martawan, SH.M.Hum menjadi hakim pada
Pengadilan Negeri Gianyar, Bapak Ayun Kristyanto, SH sebagai hakim di Pengadilan Negeri
Bantul. Pada tahun 2011 juga dilakukan pelantikan 4 (empat) orang CPNS menjadi PNS dan satu
orang Panitera Pengganti yang merupakan pindahan pegawai Pengadilan Tinggi Banten. Selama
tahun 2011 masih terjadi kekosongan untuk jabatan Kepala Urusan Keuangan yang sebelumnya
dijabat oleh Ibu Wayan Sutini yang sudah purna tugas. Untuk tetap menjalankan fungsinya maka
telah ditunjuk Pelaksana Tugas untuk jabatan tersebut.
Secara keseluruhan Pengadilan Negeri Semarapura terdiri dari 9 (sembilan) orang Hakim, 33
( tiga pulu tiga) orang Pegawai, 3 (tiga) orang Calon Pegawai dan ditambah 6 (enam) orang Tenaga
Honorer dengan rician sebagai berikut :
a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :
Tenaga Honorer = 6 Orang
Golongan I = - Orang
Golongan II = 6 Orang
Golongan III = 34 Orang
Golongan IV = 2 Orang
b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis
Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 9 Orang
Panitera / Sekretaris = 1 Orang
Wakil Panitera = 1 Orang
Wakil Sekretaris = 1 Orang
Panitera Muda Pidana = 1 Orang
Panitera Muda Perdata = 1 Orang
Panitera Muda Hukum = 1 Orang
Panitera Pengganti = 9 Orang
Jurusita pengganti = 3 Orang
Kaur Umum = 1 Orang
iv
Kaur Keuangan = 0 Orang
Kaur Kepegawaian = 1 Orang
Staf = 10 Orang
Calon Pegawai = 3 Orang
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan negeri Semarapura dalam tahun anggaran
2011 dengan bentuk sajian seperti berikut :
8. Bab I. Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri
Semarapura dan tentang LAKIP yang berisikan antara lain : a. Latar belakang; b. Tugas dan
Fungsi; c. Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Semarapura; d.
Sistematika Penyajian; Bab II Menguraikan Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta
Program Kerja Pengadilan Negeri Semarapura dalam tahun anggaran 2011 yang berisikan
antara lain : A. Rencana Strategis 2010-2014 yang terdidi dari 1. Visi dan Misi; 2. Tujuan
dan Sasaran Strategis; 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok; B. Rencana Kinerja tahun
2011; C. Perjanjian Kinerja tahun 2011; BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang terdiri
dari A. Pengukuran Kinerja; B. Analisis Akuntabilitas Kinerja; BAB IV PENUTUP yang
menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP) serta harapan
adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Semarapura di masa yang akan
datang. Yang berisikan antara lain : A. Kesimpulan; B. Saran-saran. ; BAB V. LAMPIRAN
yang berisikan antara lain : 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarapura; 2.
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011.; 3. Rencana Kinerja
Tahun 2011 ; 4. Penetapan Kinerja tahun 2011; 5. Pengukuran Ninerja 2011; 6. Matriks
Rencana Strategis 2010-2014; 7. SK Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
A. Rencana Strategis 2010-2014
iv
Tahun 2011 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Rensta) Pengadilan
Negeri Semarapura tahun 2010-2014 yang merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja
Pengadilan Negeri Semarapura dalam lingkup kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana
Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2010-2014 sebagai proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan Pengadilan negeri Semarapura.
1. Visi dan Misi
Visi:
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan
citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan
Negeri Semarapura sebagai institusi peradilan yang bermartabat, transparan, dan akuntabel
dalam rangka mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI yakni “TERWUJUDNYA BADAN
PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”
Misi:
Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Semarapura menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu
pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang
dihadapi Pengadilan Negeri Semarapura dan rencana serta strategi yang tepat dan
menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong
terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati serta
tegaknya supremasi hukum..
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan Strategis
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri
Semarapura menetapkan tujuan strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai
berikut:
iv
a. Terwujudnya Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.
b. Peningkatan pelayanan informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Badan peradilan di bawahnya.
c. Meningkatkan Pelayanan Publik.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis akan dapat secara tepat mengetahui apa
yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu
satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi
misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi
organisasi.
Adapun isu strategis secara umum terhadap Mahkamah Agung secara umum dan Badan
Peradilan di daerah oleh publik adalah penuntasan tunggakan perkara yang menjadi
kewenangannya, sehingga tujuan stratejik diharapkan dapat menjawab isu strategis
tersebut.
Berangkat dari hal tersebut maka tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Semarapura
sebagai berikut :
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja pengadilan agar lebih efektif dan efesien;
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan;
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan.
Sasaran Strategis:
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek dari
pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Negeri Semarapura adalah :
a. Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel.
b. Peningkatan kualitas SDM
c. Pengembangan Sistem informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi
manajemen peradilan.
d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak
hukumnya.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Program Utama
Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri
Semarapura dalam tahun 2010-2014. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis,
maka Pengadilan negeri Semarapura mengusulkan program sebagai berikut :
iv
1. Program peningkatan manejemen peradilan umum:
Terciptanya pemerintahan yang baik (good goverment) merupakan isu yang selalu
mengemuka dan selalu menjadi acuan pada setiap instansi dan organisasi. Begitu pula pada
Pengadilan Negeri Semarapura berupaya mewujudkannya melalui suatu program
peningkatan manajemen peradilan yang meliputi:
- Penyediaan Operasional Persidangan Peradilan.
- Penyediaan Bantuan Hukum/Saksi/Penterjemah/Biaya Pengacara.
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Tanpa adanya dukungan setiap aspek termasuk dukungan manajemen serta pelaksanaan
tugas teknis lainnya niscaya sasaran yang telah dicapai akan dapat tercapai dengan baik.
Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya dapat berupa penyelenggaraan
Operasional Perkantoran dan Pemeliharaan Perkantoran.
3. Program peningkatan sarana dan prasana Aparatur Mahkamah Agung.
Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan guna terwujudnya pelayanan publik yang lebih
optimal dengan cara pengadaan infrastruktur serta perawatan peralatan utama dan
perlengkapan penunjang lainnya.
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Semarapura
Sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tentang Indikator Kinerja
Utama berdasarkan SK. Sekretaris Mahkamah Agung No. 004/SEK/SK/I/2010 tanggal 14
Januari 2010 yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, yang telah direview
menjadi SK. Sekretaris No. 026/SEK/SK/IV/2011.
a. Nama Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Semarapura
Sesuai Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang No. 3 tahun 2009 secara organisasi, administrasi dan financial menganut dan
membawahi 4 lingkungan peradilan termasuk Peradilan Umum: Pidana (Umum,
Khusus/Korupsi, Kelautan), Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI). Di mana Pengadilan
Negeri Semarapura merupakan salah satu bagian dari Peradilan Umum yang melaksanakan
tugas-tugas tersebut pada tingkat pertama.
b. Tugas dan Fungsi
Tugas Pengadilan Negeri Semarapura bertugas dan berwenang:
Pengadilan Negeri Semarapura sebagai bagian dari Peradilan Umum adalah salah
satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2
UU No.2 Tahun 1984 dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009). Berdasarkan Pasal 50 UU
No.2 Tahun 1986, Pengadilan Negeri Semarapura bertugas dan berwenang: menerima,
iv
memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di
tingkat pertama.
Fungsi :
Pengadilan negeri Semarapura sebagai pelaksana peradilan umum pada tingkat
pertama memiliki beberapa fungsi yaitu :
- Fungsi Peradilan (Pasal 28, 31 A, 33, 34 UU No. 3/Th 2009)
- Fungsi Pengawasan (Pasal 23 ayat (1), 32 ayat (1) s.d ayat (5) UU No. 3 Th 2009);
- Fungsi Nasihat (Pasal 22 ayat (1) UU No. 48Th 2009) dan (Pasal 38 UU No. 3 Th
2009);
- Fungsi Administratif (Pasal 5 dan Pasal 9 UU No. 49 Th 2009 tentang perubahan atas
UU No. 2 Tahun 1986 Peradilan Umum), Pasal 10 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) UU No. 48
Th 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
- Fungsi Lain-lain. (Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Th 2009, dan Pasal 39 UU No. 3 Th 2009 ;
c. Indikator Kinerja Utama
Mengacu pada Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung pada bulan
September 2010 yang disinkronisasi dengan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 maka
dirancang indikator kinerja utama pada Pengadilan Negeri Semarapura sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.
No Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggung Jawab Sumber Data
1 Prosentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang disekepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara
Mediator tingkat pertama
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
iv
2 a. Prosentase perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah perkara yang diregister.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dan disampaikan kepada para pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama)
Majelis Hakim yang bersangkutan
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3 a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis
Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang disidangkan
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
c. Prosentase Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu
Sudah jelas Juru Sita Berkas perkara
d. Prosentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak
Sudah jelas Juru Sita Berkas perkara
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
Sudah jelas Panitera/Juru Sita Berkas Perkara dan register
4 a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
Dari Kepegawaian
b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
b.1 Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Kepegawaian.
b.2 Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Kepegawaian.
5 a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
iv
b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti
Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawasan Pengadilan Tingkat Pertama dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
6 Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.
Ketua dan Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
B. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011
Dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya sesuai visi-misi Pengadilan Negeri
Semarapura dipandang perlu menyusun rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2011 ini
disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja
Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut:
Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1
Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel
- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
- Prosentase Perkara yang diselesaikan 90%
2 Peningkatan kualitas SDM
- Jumlah pegawai yang mengkuti diklat teknis yudisial 27 orang
- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial
16 orang
3
Pengembangan Sistem informasi Pengadilan negeri Semarapura terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan
- Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
25%
4 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya
a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti 100%
b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti 100%
C. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan
janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur
evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan
pada Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri
iv
Negara PAN Dan Reformasi Birokraksi Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja
tahun 2011 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2011 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung-RI dalam rangka
penggunaan anggaran tahun 2011.
Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011 dan
dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja 2011, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator
Kinerja Utama yang terakhir disusun tahun 2010. Selain berdasarkan IKU tersebut dan dengan
mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis pada tahun 2011, maka penetapat
kinerja pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura dapat dirinci sebagai berikut:
Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel
- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
- Prosentase Perkara yang diselesaikan 90%
2 Peningkatan kualitas SDM
- Jumlah pegawai yang mengkuti diklat teknis yudisial
27 orang
- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial
16 orang
3 Pengembangan Sistem informasi Mahakamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen badan peradilan
- Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
25%
4 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya
a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
100%
b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti 100%
- Sasaran no. 1 tentang peningkatan penyelesaian perkara yan sederhana, tepat waktu dan
akuntabel, mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu prosentase sisa perkara yang
diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat (perkara KKN
dan HAM) ditargetkan 100%, dan indikator kinerja yang kedua yaitu prosentase perkara
yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 90%.
iv
- Sasaran no. 2 tentang Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai 2 (dua)
indikator kinerja yaitu jumlah SDM/Pegawai yang sudah mendapatkan pelatihan teknis
yudisial yang ditargetkan sebanyak 27 orang dan indikator kinerja yang kedua berdasarkan
jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial yang ditargetkan 16 orang.
- Sasaran no. 3 tentang pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung terintegrasi dengan
fungsi-fungsi manajemen peradilan yang bertujuan meningkatan aksebilitas masyarakat atas
putusan perkara (acces to justice) mempunyai indikator kinerja yaitu prosentase perkara
yang sudah diputus yang dipublikasikan ditargetkan 25%.
- Sasaran no. 4 tentang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan
dan penegak hukumnya yang mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu prosentase
pengaduan yang ditindaklanjuti dengan target 100% dan indikator kinerja yang kedua yaitu
prosentase temuan yang ditindaklanjuti dengan target 100%.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja Tahun 2011
iv
Pengukuran Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011 dilakukan dengan
cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja sasaran serta
membandingkan capaian kinerja Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indicator tersebut dapat diilustrasuikan dalam table
sebagai berikut :
Pengukuran Kinerja Tahun 2011
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel
- Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
100 % 100 % 100 %
- Prosentase Perkara yang diselesaikan 90 % 100 % 100 %
2 Peningkatan kualitas SDM
- Jumlah pegawai yang mengkuti diklat teknis yudisial
27 orang 27 orang 100 %
- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial
16 orang 14 orang 87.5 %
3
Pengembangan Sistem informasi Mahakamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen peradilan
- Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan
25 % 70 % 70 %
4
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya
a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti
100 % 0 % 0 %
b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti 100 % 0 % 0 %
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2011 secara
umum Pengadilan Negeri Semarapura dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat
mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagaian besar target indicator
kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2011. Namun demikian
masih ada sasaran strategis yang kita targetkan dibawah 50 % namun dalam pencapaian target
tersebut sudah melampaui diatas 50 %. Namun demikian Pengadilan Negeri Semarapura telah
iv
melakukan pembenahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan demi pencapaian sasaran strategis
yang lebih baik.
Pada Tahun 2011 Pengadilan Negeri Semarapura menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan
dicapai, keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan dengan 7 (tujuh)
indicator kinerja, dengan realisasi sebagai berikut :
1) Sasaran yang dicapai 100 % ( 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja);
1. Prosentase sisa perkara yang diselesaaikan (sasaran 1);
2. Prosentase perkara yang diselesaaikan (sasaran 1);
3. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat tehnis yudisial.
2) Sasaran yang belum mencapai 100 % ( 3 sasaran dengan 4 indikator);
1. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial (sasaran 2) yang
ditargetkan 16 orang terealisasi 14 orang ; ini disebabkan diklat non yudisial ini
tidak dianggarkan pada DIPA Pengadilan Negeri Semarapura.
2. Prosentase penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan (sasaran 3) kita
targetkan 25 % sedangkan realisasi 70 % ini disebabkan Web yang dimilki relatif
masih baru, juga terkendala terbatasnya sumber daya manusia dan proses upload
yang cukup panjang dimana putusan-putusan harus dipilah-pilah terlebih dahulu.
3. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti (sasaran 4) ditargetkan 100 % sedangkan
realisasi 0 % ini dikarenakan tidak adanya pengaduan di Pengadilan Negeri
Semarapura selama tahun 2011.
4. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti. (sasaran 4) ditargetkan 100 % sedangkan
realisasi 0 % ini dikarenakan tidak adanya temuan-temuan selama tahun 2011 di
Pengadilan Negeri Semarapura.
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Secara umum Pengadilan Negeri Semarapura telah melakukan berbagai macam upaya untuk
melakukan pembenahan-pembenahan setiap tahun. Pengadilan negeri Semarapura telah memiliki
system yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan percepatan penyelesaian perkara, transparansi
putusan, akses public terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara.Sehingga pada
tahun 2011, Pengadilan Negeri semarapura focus memastikan semua system tersebut berjalan
dengan efektif. Adapun perubahan terhadap system yang telah ada tersebut hanya bersifat
penyempurnaan.
Agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Negeri Semarapura tahun 2011, meliputi :
1. Menjaga kesinambungan Program percepatan penyelesaian perkara antara lain
meliputi :
Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No.
138/2009.
iv
Redistribusi perkara untuk percepatan penyelesaian perkara
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara diatas 100 % meliputi :
Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi
penyelesaian perkara diantara operator, panitera pengganti dan hakim;
Memberdayakan operator pengikisan perkara bagi perkara sudah putus tetapi
belum minutasi.
Komitmen pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah agung tentang penyertaan
dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara kasasi/peninjauan
kembali.
3. Meningkatkan kualitas akses public terhadap informasi pengadilan (putusan Pengadilan
Negeri Semarapura, informasi kepaniteraan, informasi status perkara) meliputi :
Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Negeri Semarapura.
iv
BAB IV
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011 ini
merupakan bentuk pertanggung-jawaban Pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan
untuk tahun 2011. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana proses perencanaan, pelaporan dan
pengukurannya sudah berdasarkan kinerja(sebelumnya berdasarkan anggaran). Secara umum
tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Semarapura Tahun 2011
dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu
ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun
keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan rencara kinerja organisasi tahun 2011 antara lain:
a. Peningkatan Penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu dan akuntabel, hal ini
ditunjukkan tercapainya target realisasi sisa perkara dan penyelesaian perkara.
b. Pengembangan Sistem informasi Mahakamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi
manajemen peradilan.
c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukumnya
Sedangkan beberapa sasaran yang masih dihadapi dan perlu adanya program lanjutan antara
lain:
a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih belum merata terhadap masing-
masing pegawai.
b. Pengembangan Sistem informasi Mahakamah Agung terintegrasi dengan fungsi-fungsi
manajemen peradilan dimana publikasi putusan merupakan hal yang mutlak dipenuhi.
B. Saran-saran
Sebagai langkah untuk pemecahan masalah/hambatan yang dihadapi agar hal ini dapat
ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang dapat dilakukan dengan beberapa solusi/saran-saran
antara lain:
a. Secara proaktif memprioritaskan pelatihan terhadap pegawai secara proporsional sehingga
pemerataan profesionalisme dapat tercapai.
b. Melakukan publikasi terhadap sisa putusan yang belum diupload serta melakukan upload
secara rutin setelah putusan diminutasikan.
iv
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pencapaian sekaligus evaluasi
kinerja pada Pengadilan Negeri Semarapura untuk dapat menentukan langkah-langkah
dalam pencapaian Rencana Strategis 2010-2014 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia.